Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang "Sakha Demokrasi" Edisi 05/2021 by humas Bawaslu Kabupaten Magelang

SALAM REDAKSI T

ahun 2020 dan 2021 barangkali adalah tahun yang tak terlupakan bagi seluruh umat manusia. Betapa tidak, pandemi virus corona ( Covid-19) datang bergelombang hingga mempengaruhi dan mengubah seluruh aspek kehidupan. Pun dalam kehidupan berdemokrasi. Berbagai kegiatan Bawaslu Kabupaten Magelang harus diubah dari pertemuan tatap muka menjadi daring. Diantaranya Bincang Pemilu dan Demokrasi (CANDI), Ngaji Demokrasi (Ngadem) hingga Webinar Pojok Pengawasan. Disinilah kreatifitas diuji untuk melahirkan inovasi. Bawaslu Kabupaten Magelang juga harus menggeser jadwal kegiatan karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbagai level. Pertemuan tatap muka dilarang demi mencegah penularan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sekali lagi ketahan, konsistensi dan kreatifitas diuji. Alhamdulillah, Bawaslu Kabupaten Magelang berhasil menuntaskan target pembentukan empat Desa Anti Politik Uang (Desa APU), dan empat Desa Pengawasan serta pembinaan Desa APU di Ngablak. Bawaslu memilih desa-desa pinggiran demi meningkatkan literasi demokrasi masyarakat. Bawaslu Kabupaten Magelang juga dipercaya Bawaslu RI menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dengan peserta dari Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Demak. SKPP ini diselenggarakan di 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, enam di antaranya di Jawa Tengah. Yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kota Semarang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Pati dan terakhir Kabupaten Magelang. Penyelenggaraan SKPP di Magelang bahkan sempat berganti jadwal 5 kali mengingat masifnya penyebaran virus Corona. Namun berkat kerja keras semua pihak, SKPP di Kabupaten Magelang berjalan lancar dan sukses, bahkan dipuji sebagai salah satu yang terbaik. Tidak hanya sukses penyelenggaraan saja, banyak inovasi yang dilakukan panitia lokal dan fasilitator. Mereka selalu kompak

dan guyup rukun dalam mensukseskan kegiatan. Di bawah ancaman virus Corona, Bawaslu Kabupaten Magelang juga berhasil merintis pembentukan Saka Adhyasta Pemilu. Yakni satuan karya kepramukaan di bidang pengawasan pemilu. Berbagai kegiatan di atas terwadahi dalam rumah besar Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif (Pusdikwatif). Lewat Pusdikwatif ini, Bawaslu berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan pemilu serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan partisipatif. Dimasa depan diharapkan akan muncul pandu pandu demokrasi. Yaitu tokoh-tokoh masyarakat dan kader muda yang peduli pemilu dan bersedia ikut serta membangun dan menumbuhkan demokrasi bersih dan berintegritas di tengah masyarakat. Pandu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penunjuk jalan atau perintis jalan. Dalam istilah kepramukaan, pandu adalah anggota perkumpulan pemuda yang bertujuan mendidik anggotanya supaya menjadi manusia berjiwa kesatria, gagah berani, dan suka menolong sesama makhluk. Jika saja gagasan Pandu Demokrasi bisa diwujudkan maka demokrasi tidak lagi sekedar kata kata, demokrasi tidak lagi sekedar gagasan utopis yang hanya eksis di buku-buku dan seminar. Demokrasi menjadi nafas kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi praktik dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Kegiatan-kegiatan di atas dipotret, diramu, dan disajikan secara apik oleh Tim Redaksi Sakha Demokrasi. Ini adalah edisi kelima Sakha Demokrasi. Redaksi berharap sajian Sakha Demokrasi ini bisa ikut serta menambah wawasan masyarakat dan memperkaya literasi demokrasi. Selamat membaca, selamat menikmati catatan perjalanan Keluarga Besar Bawaslu Kabupaten Magelang di masa pandemi. Mari bersama-sama kita menjadi Pandu Demokrasi.

Sahabat Bawaslu dipersilahkan mengirimkan surat pembaca, komentar, opini, puisi, pantun atau karikatur mengenai pemilu dan demokrasi. Karya dapat dikirim ke humas.bawaslukabmagelang@gmail.com atau ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magelang Jalan Soekarno Hatta No 09, Biyeran, Sawitan, Mungkid, 56511, dengan menuliskan nama lengkap, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi disertai dengan fotokopi atau scan identitas diri.

Dewan Pengarah: M. Habib Shaleh, S.S. Fauzan Rafiqun, S.Ag. S. Aini Ch., S.S., M. Hum. M. Dwi Anwar Kholid, S.Pd.I M. Yasin Awan W. Penanggung Jawab: Anni Syarifah, S.E., M.Ec. Dev. Pimpinan Redaksi: M. Habib Shaleh, S.S. Redaktur: Danang Gatot D.J., S.H. Desiana Lutfiani, S.H. Rendra Firmansah, S.H. Shanita Nurani T., S.H. Bella Suci N., S.Pd. Beti Nurhapsari, S.E. Dandy Reza Kameswara, S.E. Nabilatul Ulya F., S.M. Wulan Nopriyani, S.E. Desain: Maris Nazum S., S.Kom. Editor: MH Shaleh Anwar Ch Sekretariat: Masrur Nasihin, S.E. Fatach Yasin, S.H. Ahmad Zaenudin Nabilatul Ulya F., S.M. Wulan Nopriyani, S.E. Beti Nurhapsari, S.E. Dandy Reza Kameswara, S.E. Alamat Redaksi: Jl. Soekarno Hatta No. 9 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56511 Website:

www.magelangkab.bawaslu.go.id Email set.magelangkab@bawaslu.go.id

DAFTAR ISI

HUMANIORA

LAPORAN UTAMA 34 DAN KESAN 4 PESAN SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF 2021

FASILITATOR DAN PANITIA KOMPAK SUKSESKAN SKPP

GAGASAN LIPUTAN KHUSUS

TINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI BAWASLU BENTUK SAKA ADHYASTA PEMILU

DESA PENGAWASAN DI LEMBAH MERAPI

KPU KABUPATEN MAGELANG SIAP SONGSONG PEMILU DAN PEMILIHAN 2024

PEREMPUAN DAN DEMOKRASI

8 LAPORAN UTAMA

LAPORAN UTAMA

Wonderful Jorney, SKPP Titik Lokasi Magelang

ALUMNUS SKPP HARUS JADI PIONIR

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

LAPORAN UTAMA

ALUMNUS SKPP HARUS JADI PIONIR

Pengawas Partisipatif Tidak Kalah Terhormat MAGELANG- Ketua Bawaslu RI Abhan meminta kader Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) menjadi pionir di daerah masing-masing dalam menyebarkan virus-virus demokrasi dan merintis gerakan pengawas partisipatif. Hal itu disampaikan saat penutupan SKPP Tingkat Dasar di titik lokasi Magelang, Sabtu 9 Oktober 2021. Abhan menyebutkan bahwa pengawas partisipatif memiliki posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dijelaskan bahwa kualitas demokrasi bisa dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam keterlibatan mengawasi seluruh tahapan pemilu agar bisa berlangsung dengan Luber dan Jurdil. Menurut Abhan dengan bergabungnya masyarakat menjadi pengawas partisipatif, maka perilaku buruk politisi dalam demokrasi seperti isu SARA, politik uang, hoaks, disintegrasi, dan ketidakselarasan bisa ditekan dan dicegah bersamasama. Abhan menjelaskan pengawas partisipatif dapat membantu Bawaslu dalam melaksanakan fungsinya baik pencegahan dan pengawasan. Dia 4

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

mencontohkan isu SARA, hoaks, dan politik uang tidak bisa diatasi hanya dengan jalur hukum semata, tetapi perlu diberikan pemahaman dan edukasi mengenai bahaya kejahatan tersebut kepada masyarakat. Sehingga masyarakat ikut mencegah dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran tersebut. “Pengawas Partisipatif tidak kalah terhormat dengan profesi lainnya termasuk penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU, karena justru dengan banyaknya pengawas partisipatif maka kualitas demokrasi substantif akan terjaga dan berjalan sebagaimana mestinya," kata Abhan. Kordiv Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah Anik Sholihatun berharap SKPP ini berguna untuk menepis anggapan bahwa pemuda apatis atau pragmatis terhadap demokrasi. Masa depan demokrasi bangsa terjamin dengan adanya komitmen dari peserta SKPP yang membaca dan mengamalkan deklarasi SKPP tahun 2021. “Ilmu tiada batas, setelah SKPP ini kami harapkan alumnus SKPP untuk terus belajar,” ujar Anik. Anik berharap alumnus SKPP ikut serta membantu Bawaslu dalam membangun demokrasi

yang substantif agar pemilu mampu melahirkan para pejabat politik yang amanah dan menjalankan pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, kata dia, dengan masyarakat bergabung menjadi pengawas partisipatif, diharapkan kejahatan demokrasi seperti isu SARA, money politic, hoaks, disintegrasi, dan disharmoni bisa ditekan dan dicegah bersama-sama. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Drs Adi Waryanto mengapresiasi kegiatan SKPP yang ikut masuk sebagai program prioritas nasional dan terpilihnya Magelang sebagai salah satu titik pelaksanaan SKPP. Adi menilai program SKPP ini menjadi suatu hal yang memang penting dan urgen untuk dilaksanakan. Hal ini berdasarkan bahwa pada tahun 2024 nanti Pemilu dan Pilkada berjalan secara serentak, sehingga diperlukan peran aktif masyarakat untuk menjaga kualitas pesta demokrasi terbesar tersebut. Adi berharap kepada para alumni SKPP nantinya mampu mendorong partisipasi masyarakat bukan hanya untuk memilih di TPS, tapi juga ikut bergerak mengawasi dan berkolaborasi bersama Bawaslu, menjaga marwah Pemilu dan Pilkada. “Kader Pengawas lulusan SKPP harus memiliki pengetahuan politik dan kepemiluan, berintegritas serta mampu menjadi rujukan bagi masyarakat dalam hal memperoleh informasi pemilu. Harus diingat kalianlah kepanjangan tangan Bawaslu di tengah masyarakat,” pesan Adi kepada para peserta SKPP.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Fajar SAKA menjelaskan latar belakang terlahirnya kegiatan SKPP. Fajar menerangkan bahwa dalam UUD 45 disebutkan bahwa posisi kedaulatan tertinggi di Republik Indonesia adalah di tangan rakyat, dan dijelaskan isi sila ke-4 Pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan perwakilan. Amanat UUD 45 dan sila ke-4 Pancasila tersebut akan sulit dicapai apabila rakyat selama ini masih belum paham dan aktif di dunia demokrasi. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu kemudian menyiapkan pusdikwatif yang berisi berbagai kegiatan, salah satunya adalah SKPP untuk mengedukasi masyarakat dan menyebarkan pahampaham demokrasi. “Pelaksanaan SKPP di jauh-jauh hari sebelum Pemilu ini sudah tepat, karena masyarakat butuh waktu untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi Pemilu dan Pilkada tersebut,” kata Fajar. Peserta SKPP diharapkan selesai mengikuti kegiatan dan pulang ke daerah masing-masing, mereka mampu membangun basis-basis dan komunitas yang menyebarkan paham-paham demokrasi di tengah masyarakat. Dengan gerakan masif tersebut, diharapkan masyarakat mampu memilih calon yang tepat untuk menjadi perwakilan mereka. masyarakat juga ikut mengawasi dan memastikan para calon terpilih bekerja sesuai target, sehingga demokrasi substantif di Indonesia terjaga seutuhnya. (Desiana)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

n a s e K n a Pesan d

LAPORAN UTAMA

if 2021 t a ip is rt a P s a w ga en Sekolah Kader P

der Pena mengikuti Sekolah Ka tik ke ya sa an sa ra pe n ti pelatihan lah yang menggambarka patkan selama mengiku da ya sa Salam Awas!!! Kata itu ru ba l ha ak ny ngP) Tahun 2021. Ba r, para peserta SKPP Ti sa Da t ka ng Ti PP SK gawas Partisipatif (SKP a dengan cam gkat Menengah. Berbed a ada pembekalan sema jug n mu na ja, sa i or SKPP, apalagi SKPP tin te t rsifa nya dibekali ilmu yang be kat Menengah tidak ha ampaikan. terkait materi yang dis si ula sim au at k te ak pr hapan pemilu, artisipasi mengawasi ta rp be tif ak ih leb k tu krasi un kin termotivasi gi keberlangsungan demo ba ing nt pe lah Hal ini membuatku sema at ng sa at oses pemin. Partisipasi masyarak i sekedar mengawasi pr am ah dip dan pilkada di masa depa ta ma se ak ngabdian dan an partisipatif tentu tid gis dan menekankan pe olo ide t bangsa kita. Pengawas ifa rs be ng ya hanya rupakan bagian kerja s dan ujaran kebencian ak ho an law me , RA lu akan tetapi juga me SA litisasi an pemipolitik uang, menolak po masyarakat. Mewujudk an ng de lu mi pe kerelawanan. Melawan as aw peng ada sinergitas antara a bersama. dapat dilakukan apabila gu dan tang ng jawab kit an ut nt tu di nja me as lu yang berkualit

KESAN

sandalam mengawasi pelak al im ks ma si ipa tis ar rp be akat dalam para kader SKPP dapat njadi pionir bagi masyar me en itm Dengan mengikuti SKPP om rk be ng i ela alagi kader yang alumn i SKPP Kabupaten Mag Ap . mn ya alu nn ra lai n Pa da lu. mi da pe ka n pil aa an pemilu, njatisipasi dalam pelaksana sar, kalian harus bisa me Da i mn alu g din an mengajak untuk berpar dib ih aktif engah, kalian harus leb ga maupun pikirannya. SKPP pada tingkat Men na te an tif ak ke ri da ik mni dasar, ba di contoh bagi yang alu Setiawan -

PESAN

Amin Fajar

SKPP Itu Keren

biasa serta skala nasional yang luar ri te ma pe an ng De n. an re PP Menengah ini ke Menengah, Saya berpes PP SK di et ng ba an Saya merasa bahwa SK jut knya ke hwa ng menyenangkan. poko tetep jaga komitmen ba ar ag PP SK i metode pembelajaran ya mn alu n me dan juga buat temen-te kepada diri saya sendiri . “NKRI HARGA MATI” tap la-pola yang lain. Mari te po mi ha pa n da t ha se la hidup la makan, pola piker, po Mari tetap menjaga po disemangati si do’i semangat meski tidak i Pemilu Bersama Rakyat Awas kkan Keadilan Pemilu Bersama Bawaslu Tega Salam Awas! . 6

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

Yofif Irawan -

dulu sempat i yang saya ikuti setelah as kr mo de g an bid di a tan kedu r, kali ini saya SKPP merupakan kegia mengikuti jenjang dasa lah te Se . si’ wa ga en M n n suatu mpua ngah. Tentunya ini buka Te mengikut kegiatan ‘Pere wa Ja h ga en en M t ti SKPP Tingka i dalam mengberkesempatan mengiku ngan uji kemampuan dir de t ta ke an lih mi pe p melalui taha hal yang mudah sebab an. gerakkan sebuah pemikir teori PP Dasar masih banyak SK ka Ji ill. sk e ad gr up nasional yang Menengah yaitu kritis dengan pemateri Kesan mengikuti SKPP r iki rp be k tu un ih at dil Menengah t. Ketiga, pelaumum, maka di Tingkat g demokrasi yang seha un uk nd me si ra bo ola rk i untuk be tanggap, model training ra ca se ak luar biasa. Kedua, relas er rg be n da r ngajak untuk berpiki tihan yang diberikan me yang sangat menarik! perti ini demi u melakukan kegiatan se iny nt ko s ru te slu baik wa ga Ba khususnya alumni SKPP da mu Pesan dari SKPP ini, semo pe p na ge se k tu terwuyang luber jurdil. Un program Bawaslu demi mterwujudnya demokrasi ra og pr ng ku du ma sa n lagi? jika mari bersamaulai dari sekarang, kapa Menengah atau Dasar, dim n ka bu ka Ji s. ita gr dan berinte Awas! judnya demokrasi bersih i jalannya pemilu. Salam as aw go t’s Khoiriyasih Le i? lag bukan kita, siapa

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

l u f r e d n o W y e n r u o J

LAPORAN UTAMA

SKPP TILOK MAGELANG

Revolusi Literasi Digital dan Aktualisasi Energi Kreatif Anak Muda

Pada umumnya, “Sekolah” diimajinasikan dalam sosok guru/narasumber/pembicara yang berpenampilan rapi, kaku, disiplin, ketat dan membosankan. Suasana kelas atau ceramah, sosok narasumber terkadang membawa dampak psikologis peserta merasa segan bahkan takut. Alhasil, waktu break dan pulang adalah hal yang paling dinanti karena suasana di kelas penuh ketegangan. Yuk ubah pandangan tersebut!

SORAK SORAI DARAH MUDA “Selamat Pagii….

“Pagi, Pagi, Pagi, Luar Biasa………… “Kita Bisa…. Wa..e wa’e o, Wa..e wa’e o…….

uara peserta diiringi instrumen tepuk tubuh dan hentak kaki berkumandang memecah hening. Semangat 85 peserta SKPP Dasar Titik Lokasi Magelang yang terdiri dari 24 peserta dari Kabupaten Magelang, 31 peserta dari Kabupaten Wonosobo dan 30 peserta dari Kabupaten Demak berkobar dari awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan yang berlangsung sejak hari Kamis, 7 Oktober 2021 sampai Sabtu, 9 Oktober 2021. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) menjadi wadah semangat kreativitas anak muda, mengenali dan mengelola energi kelompok muda, menjadikan kreativitas dan inovasi peserta sebagai kekuatan menyongsong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. Bawaslu Kabupaten Magelang menjadi salah satu tuan rumah dari enam titik lokasi SKPP Dasar Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan semula dijadwalkan di bulan September, namun baru dilaksanakan pada bulan Oktober sebagaimana kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena gelombang 2 pandemi virus Corona.

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

Kelas offline di tengah pandemi menjadi salah satu tantangan besar penyelenggaraan SKPP Tahun 2021. Untuk membantu pemerintah mencegah dan memutus penyebaran Covid-19, Bawaslu bekerja keras melaksanakan kegiatan dengan standar kesehatan ketat. Seluruh pelaksanaan SKPP Dasar Titik Lokasi Magelang mengikuti prosedur protokol kesehatan dan mensyaratkan peserta sudah melaksanakan vaksinasi minimal dosis pertama. Forum diskusi adalah ruh kegiatan SKPP Dasar, tidak menerapkan metode kelas satu arah, fasilitator hadir bukan sebagai narasumber namun kemudi yang mengelola dan membangun suasana forum yang interaktif, menciptakan rasa kesatuan komunitas, menciptakan forum yang nyaman untuk berbagi pengalaman dan mengupayakan sosialisasi terbangun real time antara peserta SKPP dari berbagai kabupaten. SKPP Dasar Tilok Magelang dibangun dengan asas kebersamaan, persamaan derajat dan motivasi. Disamping kerinduan peserta pada kelas tatap muka, animo peserta juga terbentuk dari forum yang melibatkan peran aktif peserta, kegiatan menarik dan tidak monoton. Tidak hanya bernyanyi, menari dan meneriakan yelyel, forum juga dibalut dalam keseruan game edukatif seputar kepemiluan. Pembelajaran yang efektif terbukti tidak pernah gagal mengobarkan sorak sorai darah muda.

REVOLUSI LITERASI DIGITAL, RAGAM MEDIA PEMBELAJARAN Bagi generasi muda, digital bukan lagi suatu hal yang mewah dan asing. Hampir seluruh kegiatan manusia baik akademik dan sosial membutuhkan media digital. Memanfaatkan, mengolah dan menggunakan konten informasi secara bijak adalah konsep yang diusung fasilitator titik lokasi Magelang. Tidak hanya peserta, fasilitator tentunya juga berlomba dengan diri sendiri mengupgrade skill dan bahan diskusi untuk menggali potensi setiap peserta. Mengejar partisipasi dan kesadaran peserta yang didominasi generasi muda, diskusi dari berbagai perspektif, pengenalan potensi tiap daerah cukup mengasikkan dan menyenangkan dalam forum diskusi. Memanfaatkan gawai, aktivitas kolaboratif. Game online berbasis soal kepemiluan menjadi sarana pemantik untuk melihat respon dari pengalaman dan materi yang telah dikuasai peserta dalam menjawab pertanyaan kemudian dilanjutkan diskusi dan bertukar informasi. Multimedia interaktif, selain pemanfaatan gawai, Penayangan film documenter “Teka Teki Pemilihan” karya Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah terbukti mampu memperdalam penanaman karakter pengawas partisipatif dalam diri peserta. Alat peraga dan bermain kata. Demokrasi dan Pemilu dimaknai luas dari berbagai perspektif sesuai pengalaman peserta. Bermain “puzzle” kata, menyusun rangkaian kata menjadi frasa gagasan utama yang menunjukkan karakter pengawas partisipatif. Pemanfaatan kertas folio berwarna, kertas plano dan alat tulis berwarna, media primadona yang digunakan fasilitator untuk mengajak peserta berdiskusi dan menyamakan visi/misi. Studi kasus dan bermain peran. Bermain seni peran, nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan disampaikan jenaka melalui pementasan seni pantun, puisi, tari soreng dan drama teatrikal sederhana. Menakar kemampuan analisa dan argumentasi peserta, studi kasus dalam kegiatan debat memberi pengalaman dan ruang bagi gagasan liar peserta dalam memaknai isu terkini seputar demokrasi di Indonesia. Peserta berperan dan mempertahankan argument dalam tim pro dan kontra. Kegiatan debat dalam SKPP Dasar Tilok Magelang bukan hanya debat kusir dan menggiring opini menjadi bola liar namun dimaksudkan untuk memberi pengalaman bagi peserta bahwa kebebasan berpendapat dijalankan dengan tidak bertentangan pada nilai persatuan, pancasila dan mengikuti aturan. Hal lain yang menjadi tujuan kegiatan ini adalah peningkatan kualitas peserta, dari segi pemahaman materi dan kemampuan berbicara di muka umum. Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

LAPORAN UTAMA

PELAYANAN INDIVIDU DAN MEMBANGUN MOTIVASI, Peace Post Card, salah satu bentuk pelayanan individu peserta dalam membangun motivasi diri. Menuliskan kehawatiran dan hambatan direpresentasikan sebagai upaya memahami dan menemukan cara mengalahkan kelemahan diri. Harapan dituliskan sebagai upaya membangun motivasi sebagai kader pengawas partisipatif. Membangun kepercayaan diri peserta adalah langkah awal yang dibangun sebelum kelas dimulai. Reward dan Punishment diberikan berdasarkan kinerja atau dedikasi peserta selama kegiatan. Punishment bukan dimaknai sebagai hukuman dalam bentuk fisik, namun diberikan tanggung jawab dan kepercayaan lebih untuk memimpin serta memberi contoh rekan lainya dengan menjadi pimpinan regu diskusi. Simulasi kesadaran berkonstitusi, peserta SKPP dianggap mampu dan siap diterjunkan di masyarakat selepas mengikuti pendidikan, sehingga karakter mandiri harus dibangun sejak hari pertama kegiatan. Organisasi kepemimpinan selama kegiatan SKPP Dasar Tilok Magelang yang beranggotakan 85 peserta dibentuk sebagai wadah episentrum ilmu pengetahuan dari masing-masing peserta, aktualisasi konsep idealitas dan kebebasan berinteraksi. Simulasi pemilihan umum dalam memilih ketua kelas dilaksanakan dengan asas Luber Jurdil.

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

WONDERFUL JOURNEY, SKPP TILOK MAGELANG “Kau salah kawan….. Pendidikan politik, berbicara seputar kepemiluan dan demokrasi selama ini dianggap membosankan. SKPP Dasar Tilok Magelang dengan kerja solid fasilitator dan panitia melahirkan harmoni, pengalaman dan cerita indah bagi peserta. Harapan yang digantungkan pada alumni SKPP untuk bersama mengawal demokrasi akan menjadi perjalanan indah yang memberi pengalaman luar biasa. Potensi besar 85 peserta yang tergabung dari Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Demak patut mendapat apresiasi. SKPP adalah wadah yang bersifat positif untuk mengembangkan potensi tersebut. Peningkatan wawasan tentang pemilu dan demokrasi secara masif akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi peserta. Sebab dalam proses pendidikan, peserta mendapatkan wawasan-wawasan baru mengenai keberperanan mereka dalam kehidupan politik, berbangsa dan bernegara, serta tindakan seperti apa yang bisa dilakukan sebagai bentuk partisipasi politiknya. (shanita)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

LIPUTAN KHUSUS

BALEAGUNG DESA PENGAWASAN DI SISI TIMUR MAGELANG

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

GRABAG- Guna membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu Kabupaten Magelang mendeklarasikan Desa Pengawasan di Desa Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang (26/10/2021). Desa Baleagung merupakan salah satu dari empat desa yang ditargetkan menjadi mitra Bawaslu Kabupaten Magelang untuk dijadikan Desa Pengawasan tahun ini. Desa Baleagung ini memiliki posisi geografis cukup unik karena dikurung bukit-bukit. Bawaslu Kabupaten Magelang mengajak masyarakat di sisi timur Magelang tersebut untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, selaras dengan tekad Bawaslu Kabupaten Magelang mengembangkan Desa Pengawasan di pelosok dan ujung Kabupaten Magelang.

Hal ini bertujuan agar segala bentuk potensi kecurangan dan pelanggaran dapat terdeteksi meskipun jauh dari jangkauan Bawaslu Kabupaten Magelang. “Kita hidup di alam demokrasi, di mana kemungkinan dan peluang selalu terbuka lebar untuk semua elemen rakyat. Dengan demokrasi maka ada pemilu. Pemilu memberi kesempatan rakyat memilih pemimpin. Pemilu sebenarnya adalah konflik yang dilembagakan untuk mewadahi regenerasi kepemimpinan secara sah,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh. Menurut Habib masyarakat memiliki peran besar dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berintegritas, dimana program Desa Pengawasan tidak bersifat top-down (dari atas ke bawah). Demokrasi memberi kesempatan masyarakat untuk menjadi aktor dan pelaku demokrasi. Sedangkan Bawaslu berperan sebagai inisiator dan fasilitator. Kepala Desa Baleagung Nur Muhammad Solikin berharap agar kegiatan Bawaslu ini tidak hanya diselenggarakan sekali saja. Ia berharap kegiatan Bawaslu terus berlanjut dengan kegiatan pembinaan kerena masyarakat membutuhkan edukasi yang berkelanjutan mengenai demokrasi. “Kami berharap masyarakat Desa Baleagung dapat meresapi pentingnya memilih pemimpin berdasar kredibilitas atau kemampuannya bukan karena uangnya saja,” kata Nur Muhammad Solikin, kades yang juga mantan PPK Kecamatan Grabag Pada Pemilu 2009, PPK Pilkada 2013 dan Panwas Desa Baleagung pada Pemilu 2014. Kordiv SDM Bawaslu Kabupaten Magelang menambahkan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya diukur saat proses pencoblosan di TPS, akan tetapi dari seluruh tahapan pemilu mulai dari pendataan pemilih, pencalonan, kampanye, sampai pencoblosan dan rekapitulasi. Dari partisipasi masyarakat yang tinggi, diharapkan potensi kecurangan dan pelanggaran dapat dicegah. ”Ujung dari Desa Pengawasan adalah partisipasi masyarakat. Harapannya seluruh masyarakat adalah pengawas pemilu. Bawaslu mengajak masyarakat untuk mengawasi potensi-potensi kecurangan pemilu dan dapat dilaporkan kepada Bawaslu,” kata Kordiv Penindakan Bawaslu Kabupaten Magelang Fauzan Rofiqun. (Nabila)

*dokumentasi Humas Bawaslu Kabupaten Magelang

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

LIPUTAN KHUSUS

Bawaslu Kembangkan Desa Pengawasan di Perbatasan WINDUSARI- Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang merupakan desa yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung. Desa ini merupakan kawasan subur sehingga banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Selain terkenal dengan hasil pertanian, Desa Umbulsari juga terkenal dengan sumber mata air kaya mineral. Mata air yang keluar dari celah batu besar ini dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan. Masyarakat menyebutnya sebagai Tuk Umbul. Fenomena alam unik ini sudah dikenal luas oleh masyarakat Jawa Tengah, dan bahkan luar Jawa. Tidak hanya jernih dan bening, air Tuk Umbul juga sangat segar. Masyarakat bahkan bisa langsung meminum air Tuk Umbul secara langsung tanpa harus dimasak terlebih dulu. Kesegaran air Tuk Umbul ini tak kalah dengan rasa segar air mineral lainya. Setiap hari banyak masyarakat yang datang untuk mengambil air Tuk Umbul untuk berbagai keperluan. “Air dari umbul ini pernah kami bawa ke laborat dan PH nya 8 sehingga sangat netral”, demikian penjelasan Budi Santoso, SE Kepala Desa Umbulsari.

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

Bawaslu Kabupaten Magelang mengembangkan Desa Umbulsari menjadi Desa Pengawasan pada hari Rabu, 13 Oktober 2021 di Balai Desa Umbulsari, Kecamatan Windusari. Kegiatan rapat koordinasi Desa Pengawasan ini dilakukan pada siang hari pukul 13.00 WIB menyesuaikan kegiatan masyarakat desa yang bekerja di sawah pada pagi hingga siang hari. Tujuan Bawaslu mengadakan pengembangan Desa Pengawasan yaitu untuk membangun masyarakat di daerah perbatasan agar dapat turut serta berpartisipasi dalam proses pengawasan pemilu dan pilkada. Warga perbatasan juga didorong untuk berani melapor ke Bawaslu jika terjadi pelanggaran pada saat proses pemilu dan pemilihan. Keriteria menjadi Desa Pengawasan yakni salah satunya adalah desa yang terpencil, terpelosok dan di daerah perbatasan, sehingga demokrasi dapat berjalan dengan sehat dan informasi dapat tersampaikan secara rata dan menyeluruh. Desa Umbulsari merupakan desa ke-6 dari 8 desa yang ditargetkan untuk dijadikan mitra Bawaslu sebagai Desa Pengawasan di Tahun 2021. Masyarakat sangat antusias dengan adanya program dari Bawaslu pembentukan Desa Pengawasan. Dalam pelaksanaannya pelatihan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat yang ada di Desa Umbulsari. Masyarakat Desa Umbulsari sepakat bersinergi dengan Bawaslu untuk menjadi pengawas partisipatif. Semoga dengan deklarasi ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengawasan pemilu. (Bella)

*dokumentasi Humas Bawaslu Kabupaten Magelang

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

LIPUTAN KHUSUS

Tingkatkan Kualitas Demokrasi Bawaslu Bentuk Saka Adhyasta pemilu BOROBUDURBawaslu Kabupaten Magelang membentuk Saka Adhyasta Pemilu untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dari unsur Gerakan Pramuka. Keterlibatan para anggota pramuka dalam pengawasan kepemiluan diyakini akan mampu meningkatkan kualitas demokrasi. Pelantikan Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Magelang masa bakti 2021-2026 ini dilakukan di Sanggar Pramuka Kwarcab Magelang, Jl Balaputradewa Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, (31/8/2021). Pelantikan dipimpin Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Magelang Drs H Eko Triyono dan dihadiri para pimpinan Saka lainnya. Ketua Kwarcab Magelang Drs H Eko Triyono menyatakan pihaknya memberikan apresiasi serta mendukung penuh terbentuknya Saka Adhyasta Pemilu di Kwartir Cabang Magelang. Ia berharap Saka Adhyasta Pemilu mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan generasi muda dan bisa mendukung tugas-tugas Bawaslu dalam mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. "Sejak awal kami mendukung Saka Adhyasta Pemilu dikukuhkan di Kabupaten Magelang. Kami menyambut gembira hadirnya Saka Adhyasta Pemilu tingkat Kabupaten Magelang," kata Eko Triyono saat pelantikan. 16

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

Disebutkan anggota Gerakan Pramuka memiliki jiwa dan karakter yang selaras dengan karakter penyelenggara pemilu yang harus penuh dedikasi dan integritas. Eko percaya Bawaslu dan Gerakan Pramuka bisa saling bersinergi membangun generasi muda. Ketua Majelis Pembimbing Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh menyebutkan dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah ada 19 Bawaslu kabupaten dan kota yang merintis Saka Adhyasta. Pelantikan Saka Adhyasta Bawaslu Kabupaten Magelang berada pada nomer tujuh setelah Kabupaten Karanganyar, Pati, Batang, Sragen, Brebes, dan Banjarnegara. "Pelantikan Saka Adhyasta Kabupaten Magelang nomer tujuh (pitu). Angka 7 itu memiliki makna filosofis yakni pituduh dan pitulungan. Kami merasa bangga bisa bersamasama Gerakan Pramuka mengembangkan pengawasan partisipatif," kata Habib, yang juga Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang. Menurut Habib pembentukan Saka Adhyasta merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu berkewajiban mengembangkan pengawasan partisipatif. “Walaupun tidak melaksanakan pemilu atau pilkada, Saka Adhyasta tetap bersinergi dan mengedukasi masyarakat,” lanjutnya. Habib melanjutkan jika Saka Adhyasta merupakan bagian dari gerakan pengembangan pengawasan partisipatif untuk mensukseskan Pemilu Serentak 2024 maupun Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Magelang. Sebelum membentuk Saka Adhyasta, Bawaslu Kabupaten Magleang juga sudah mengembangkan Keluarga Anti Money Politics, Kampung Anti Money Politik, Desa Anti Politik Uang (Desa APU), Desa Pengawasan dan lainnya. Ketua Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Magelang M. Dwi Anwar Kholid berharap Saka Adhyasta Pemilu dapat berkontribusi dan membantu Bawaslu khususnya dalam hal pencegahan maupun pengawasan pada perhelatan pemilu dan pilkada yang akan diselenggarakan di 2024 nanti. Sebagai Ketua Majelis Pembimbing Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Magelang adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M. Habib Shaleh, SS. Sedangkan susunan pengurus Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu masa bakti 2021-2026 yakni ketua dipimpin oleh M. Dwi Anwar Kholid, Wakil Ketua Sumarni Aini Chabibah, Sekretaris Anni Syarifah, Bendahara Fauzan Rofikun, dan M. Yasin Awan Wiratno sebagai anggota. (Rendra)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

LIPUTAN KHUSUS

Bawaslu Perkuat Pilar Pengawasan di Kaki Telomoyo NGABLAK- Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 memang belum dimulai, namun semangat Bawaslu Kabupaten Magelang tak pernah padam untuk mengedukasi masyarakat. Bawaslu berkomitmen untuk mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang bersih dan berintegritas. Pada tahun ini, Bawaslu Kabupaten Magelang membentuk 4 Desa Pengawasan, 4 Desa Anti Politik Uang, dan melakukan Pembinaan Desa Anti Politik Uang (Desa APU) yang sudah ada. Empat Desa pengawasan yang dibentuk yakni Desa Pringombo Kecamatan Tempuran, Desa Umbulsari Kecamatan Windusari, Desa Baleagung Kecamatan Grabag, dan Desa Banyubiru Kecamatan Dukun. Sedangkan 4 Desa APU yang dibentuk yaitu Desa Ngrancah Kecamatan Grabag, Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur, Desa Mangli Kecamatan kaliangkrik dan Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo. Untuk Kegiatan Pengembangan Desa APU, Bawaslu Kabupaten Magelang memilih Desa Pandean. 18

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

Desa Pandean adalah salah satu Desa dari Kecamatan Ngablak yang letaknya sangat strategis, yaitu di kaki Gunung Telomoyo. Desa ini dipilih sebagai lokasi Pembinaan Desa APU karena pada tahun 2019, Desa Ini di-launching sebagai Desa Anti Politik Uang Mandiri bersama dengan 4 Desa Lainnya yang ada di Kecamatan Ngablak. Kegiatan Pembinaan Desa APU merupakan wujud perhatian Bawaslu untuk tetap membina desa-desa yang sudah di-launching Bawaslu sebagai Desa Pengawasan maupun Desa Anti Politik Uang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kepemiluan serta untuk menumbuhkan semangat partisipatif masyarakat untuk mewujudkan Pemilu yang bersih dan berintegritas. Pembinaan Desa APU ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 bertempat di Aula Balai Desa Pandean. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda serta tokoh perempuan.

Berbeda dari tahun sebelumnya, Kegiatan Pembinaan Desa APU ini menggunakan metode diskusi dengan membagi peserta menjadi beberapa kelompok. Dengan kegiatan diskusi ini diharapkan para peserta lebih berperan aktif untuk menyampaikan masalah Pemilu yang ada di sekitar masyarakat, serta bersama-sama memecahkan masalah tersebut. Kepala Desa Pandean, Tulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bawaslu Kabupaten Magelang karena Desa Pandean masih dipercaya sebagai mitra Bawaslu untuk menjadi Desa Anti Politik Uang. Tulis menyampaikan bersama dengan masyarakat Desa Pandean akan menjaga amanat yang diberikan Bawaslu Kabupaten Magelang untuk berperan aktif dalam menolak politik uang serta pengawasan partisipatif demi terwujudnya pemilu yang berkualitas. Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M. Habib Shaleh dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembinaan Desa APU ini merupakan wujud perhatian Bawaslu Kabupaten Magelang untuk terus membina desa yang telah di-launching Bawaslu sebagai Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang.

Pemilu. Dan masyarakat harus berperan aktif dalam menolak praktik politik uang dan menjadi pengawas partisipatif sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran Pemilu. Sebelum acara ditutup, masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusinya. Tokoh masyarakat dan warga sangat antusias mengikuti Focus Group Discussion yang dilaksanakan untuk merefleksikan realitas demokrasi di Desa Pandean. Catatan-catatan, harapan, strategi serta solusi pencegahanpotensi praktik politik uang, menjadi ideide yang yang muncul secara spontan dalam kegiatan ini. Bawaslu Kabupaten Magelang mendorong warga untuk terlibat aktif dalam seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 sebagai pengawas partisipatif. Masyarakat dan Pemerintah Desa Pandean bersama Bawaslu Kabupaten Magelang berkomitmen bersama untuk tetap konsisten bersinergi memperbaiki kualitas Pemilu dan Demokrasi. (Dandy Kameswara)

Disebutkan Bawaslu Kabupaten Magelang akan terus mengedukasi masyarakat agar mereka sadar betapa pentingnya Pemilu yang bersih dan berintegritas. Masyarakat jangan mau dijadikan objek Pemilu, karena masyarakat adalah subjek dalam Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

LIPUTAN KHUSUS

Cegah Politik Uang

Desa Dawung Jadi Desa APU TEGALREJO- Salah satu kendala Pemilu dan Pilkada adalah maraknya kasus politik uang. Meski praktek politik uang sudah bukan rahasia umum lagi di kalangan masyarakat namun seringkali sulit dibuktikan. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan politik masyarakat dan kurangnya sosisalisasi mengenai bahaya politik uang. Minimnya edukasi ini mengakibatkan pola pikir masyarakat menjadi pragmatis. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Magelang berupaya untuk mewujudkan masyarakat sadar demokrasi melalui program Desa Anti Politik Uang (APU). Kegiatan Pengembangan Desa Anti Politik Uang ini salah satunya dilakukan di Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo pada hari Senin 4 Oktober 2021. Sosialisasi ini melibatkan perangkat Desa Dawung, tokoh agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna Kabupaten Magelang serta perwakilan tokoh perempuan. “Desa Anti Politik Uang dibentuk Bawaslu agar masyarakat mampu meminimalisir pelanggaran pada tahapan Pemilu ataupun Pilkada. Pelaku politik uang juga terancam pidana pemilu sesuai UU 7 Tahun 2017,” kata Kordiv Penanganan Pelanggaran H Fauzan Rofiqun. 20

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

Haji Fauzan mengungkapkan pihaknya mengembangkan Desa Anti Politik Uang (Desa APU) menggunakan konsep Focus Group Discussion (FGD). Disebutkan para peserta dibagi menjadi tiga kelompok untuk memudahkan mereka mengutarakan pemikiran. Setiap kelompok dipimpin oleh komisoner Bawaslu Kabupaten Magelang. Selama berlangsungnya diskusi, terlihat warga sangat berantusias menyampaikan permasalahan politik uang yang terjadi di masyarakat. Mereka juga menyampaikan berbagai saran masukan untuk mencegah dan memberantas politik uang. Pada sesi kesimpulan hasil diskusi, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Muhammad Habib Shaleh menyampaikan untuk mewujudkan Pemilu yang adil, jujur dan berintegritas dibutuhkan partisipasi semua unsur baik penyelenggara KPU, dan Bawaslu kemudian aparat pemerintah, bahkan juga partai politik , tim sukses dan masyarakat. “Caleg, calon bupati dan tim kampanye juga harus menghindari praktek politik uang. Kami berharap dengan menjadi Desa Anti Politik Uang ini warga Dawung ikut berperan aktif dalam mencegah politik uang dan bahkan ikut mensosialisasikan bahaya politik uang,” kata Habib. Kepala Desa Dawung Hasyim As'ari, menyampaikan pihaknya sangat antusias menjalin kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Magelang. Ia berharap kehidupan demokrasi masyarakat Desa Dawung akan bisa lebih baik dengan menjadi Desa APU.

Disebutkan kehidupan masyarakat akan lebih jauh jika praktik politik uang dalam pemilu dan pilkada bisa dicegah. “Masyarakat merupakan subyek demokrasi bukan obyek politik. Masyarakat berhak untuk memilih pemimpin yang mampu membawa negara menjadi lebih maju dan sejahtera,” kata dia. Di akhir kegiatan dilakukan penandatanganan MoU serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bawaslu Kabupaten Magelang dengan Pemerintah Desa Dawung. Dilanjutkan dengan deklarasi yang menyatakan Desa Dawung sebagai Desa Anti Politik Uang yang dilantangkan secara bersama oleh para peserta, kepala desa serta perangkat desa dengan didampingi Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu. Pengucapan deklarasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Desa Dawung Hasim As’ari secara kompak. Mereka menyerukan komitmennya untuk tidak melakukan praktik politik uang, serta mengajak masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dan komitmen anti politik uang. (Desiana)

*dokumentasi Humas Bawaslu Kabupaten Magelang

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

LIPUTAN KHUSUS

n a s a w a g n e P a s e D i p a r e M h a b m e L di

KOTA MUNGKID- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang membentuk empat Desa Anti Politik Uang (Desa APU) dan empat Desa Pengawasan selama tahun 2021. Pembentukan Desa APU dan Desa Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat Kabupaten Magelang menyongsong pemilu serentak 2024 dan pilkada serentak 2024. Diharapkan langkah ini mampu menangkal berbagai potensi kecurangan penyelenggaraan pemilu mendatang. Kordiv Hukum, Humas dan Datin Muhammad Dwi Anwar Kholid mengungkapkan bahwa pembentukan Desa APU dan Desa Pengawasan merupakan amanat pasal 104 huruf f Undang-Undang nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum. UU Pemilu mengamanatkan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengembangkan pengawasan partisipatif. “Program Desa APU dan Desa Pengawasan ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat menjadi pengawas partisipatif,” kata Anwar. 22

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

Anwar juga menjelaskan bahwa tanggung jawab mensukseskan pemilu dan pilkada tidak hanya di pundak Bawaslu dan KPU saja, namun juga masyarakat secara umum sebagai pengawas partisipatif. Apalagi jumlah penyelenggara pemilu terbatas sedangkan wilayah yang diawasi sangat luas dengan penduduk yang banyak. Bawaslu Kabupaten Magelang me-launching Desa Banyubiru, Kecamatan Dukun sebagai Desa Pengawasan keempat di tahun 2021. Penetapan desa di lembah Merapi tersebut sekaligus sebagai penutup program pengembangan Desa APU dan Desa Pengawasan tahun 2021. Desa Pengawasan Banyubiru ini merupakan desa ke-8 dari 8 desa yang ditargetkan untuk dijadikan mitra Bawaslu sebagai Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang (Desa APU) di tahun 2021. Pengembangan Desa Pengawasan Banyubiru tersebut dilaksanakan pada hari Kamis 4 November 2021 di Aula Balai Desa Banyubiru. Kegiatan ini diawali sosialisasi Desa Pengawasan lalu dilanjutkan diskusi

kelompok, penandatangan Mou dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bawaslu dan Pemdes Banyubiru, dan deklarasi bersama Desa Pengawasan. Acara ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat di Desa Banyubiru. Antara lain tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta melibatkan keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Sejumlah perwakilan tokoh partai juga hadir untuk ikut mendiskusikan politik bebas money politics. Kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, mengenakan masker dan menjaga jarak selama berlangsungnya acara. Kepala Desa Banyubiru Wintoro mengucapkan terimakasih kepada Bawaslu Kabupaten Magelang karena Desa Banyubiru telah dipilih dan diberi kepercayaan untuk dijadikan sebagai Desa Pengawasan. Wintoro mengajak masyarakat untuk menerapkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dan membantu Bawaslu mensukseskan pemilu. “Kami akan menjaga amanat yang telah diberikan oleh Bawaslu untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu sehingga dapat meningkatkan kualitas pemilu. Kesuksesan pemilu menjadi tugas kita Bersama,’’ ujar Wintoro.

dalam pengawasan seluruh tahapan pemilu. “Kita ingin mewujudkan demokrasi yang bersih, sehat dan berintegritas. Semangat Bawaslu adalah mencegah pelanggaran pemilu namun Bawaslu juga tidak segan untuk menindak pelanggaran pemilu,” tegas Habib. Sosialisasi Pengembangan Desa Pengawasan ini diakhiri dengan penandatanganan piagam deklarasi dan MoU. MoU ditandatangani oleh Kepala Desa Banyubiru dan Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang. Kades Banyubiru Wintoro bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat membacakan naskah deklarasi Desa Pengawasan. Diskusi dan deklarasi ini diharapkan dapat memahamkan masyarakat untuk memberikan hak pilih secara benar sehingga tercipta pemilu yang bersih, damai dan berintegritas. Menurut Habib pengembangan Desa APU dan Desa Pengawasan merupakan bagian dari kebijakan Bawaslu, membangun gerakan moral untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, adil, dan brintegritas.(Wulan)

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang menggunakan metode diskusi kelompok, dimana perserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk saling berdiskusi. Menyadari bahwa peran masyarakat sangat penting dalam proses pengawasan pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Magelang mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta aktif. Yakni dalam mengawal demokrasi dan turut serta dalam pengawasan partisipatif. Selain itu bawaslu juga mengarahkan masyarakat untuk menjadi pemilih yang baik, dan berani melapor jika terjadi pelanggaran. Pemilu dan pilkada merupakan moment yang sangat penting. Pemilu menjadi sarana perebutan kekuasaan, sehingga diharapkan masyarakat dapat terlibat untuk mengawal demokrasi agar bisa berjalan dengan baik. Penting bagi masyarakat turut meminimalisir adanya praktik praktik pelanggaran yang terjadi pada pemilu maupun pilkada. Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Muhammad Habib Shaleh menjelaskan bahwa program ini merupakan ikhtiar lembaga Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pemilu. Disebutkan pemilu yang sehat harus ada partisipasi masyarakat

*dokumentasi Humas Bawaslu Kabupaten Magelang

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

LIPUTAN KHUSUS

WEBINAR

Pojok Pengawasan

KOTA MUNGKIDPendidikan politik dan pengembangan pengawasan partisipatif melalui pendekatan kelompok desa menjadi dasar dalam membentuk masyarakat sadar demokrasi. Sebagai unit pemerintahan terkecil, perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik diharapkan terbentuk melalui implementasi demokrasi sehat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang menggelar webinar Pojok Pengawasan dengan mengusung tema “Membangun Demokrasi dari Desa” pada Selasa, (07/09/2021). Webinar diikuti oleh para pegawai pemerintah kecamatan maupun desa, mahasiswa, alumnus SKPP, Ormas serta masyarakat umum lainnya. Sejumlah pembicara penting turut mengisi webinar tersebut. Yakni Direktur LP3ES sekaligus Dosen Fisip Universitas Negeri Diponegoro (Undip) Semarang Dr. Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D., anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Anik Sholihatun, S.Ag., M.Pd., dan Kepala Dispermades Kabupaten Magelang Labbaika Nugroho, S.STP., MM. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Shaleh, S.S, mengatakan, sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan. Maka itu, pembangunan demokrasi harus digalakkan di pedesaan. Demokrasi jangan hanya muncul dalam pemilu dan pilkada saja namun harus terejawantahkan dalam kehidupan seharihari, termasuk demokrasi dalam rumah tangga. Atas alasan ini, Bawaslu Kabupaten Magelang giat mengembangkan pengawasan partisipatif dengan membentuk Saka Adhyasta, kemudian Keluarga Anti Money Politics, Kampung Anti Money Politik, Desa Anti Politik Uang (Desa APU), Desa Pengawasan dan lainnya. Menurut Habib acara webinar ini dimaksudkan sebagai pembelajaran bersama dalam hal kepemiluan. Disebutkan Indonesia telah menggelar 11 kali pemilu, mulai pemilu pertama 1955 hingga pemilu 2019. Meski sudah pemilu berulangkali namun regulasi selalu berubah-ubah.

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

Menjelang pemilu, elit politik selalu disibukkan dengan wacana penyusunan regulasi yang baik. Ketika pemilu berakhir, elit politik menyibukkan diri untuk menyoroti banyaknya kelemahan regulasi pemilu. Terkadang peserta pemilu tidak bisa menerima hasil pemilu, namun selalu yang disalahkan regulasi dan penyelenggara pemilu. Tentunya hal tersebut penting untuk dikaji bersama. Habib menjelaskan pemilu harus memberikan kesempatan semua kelompok masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan. Ia mengingatkan bahwa partisipasi pemilu dalam pemilu tidak boleh hanya diukur dengan partisipasi pemilih di TPS saja. Melalui program pengambangan partisipatif, kata Habib, Bawaslu Kabupaten Magelang mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dan menjadi aktor demokrasi. “Masyarakat bukan sekedar obyek pemilu, melainkan juga sebagai subyek dari pemilu. Dengan demikian, masyarakat adalah aktor demokrasi,” tambah Habib. Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Anik Sholihatun, S.Ag., M.Pd, mengatakan, tema webinar ini sangat menarik dan memiliki impresi yang mendalam. Menurut data Badan Pusat dan Statistik (BPS), dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas, sumber daya masyarakat desa lebih besar dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Sumber daya tersebut menjadi modal untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negeri ini. Anik mendorong Pemerintah Kabupaten Magelang untuk terus memfasilitasi pemerintah desa dalam rangka membangun dan meningkatkan demokrasi. Kepala Dispermades Kabupaten Magelang, Labbaika Nugroho, S.STP., MM , mengatakan, desa merupakan entitas tempat berkumpulnya kelompok pemilih. Menurutnya, pengalaman masyarakat desa tentang demokrasi sudah tidak diragukan lagi. Menurut Labbaika apabila desa maju dan sadar demokrasi, maka pemerintahan di negara ini akan berjalan baik. “Kami juga selalu menghimbau kepada jajaran di bawah untuk menjaga netralitas atau tidak terlibat dalam politik praktis,” tegas Labbaika. Sementara itu, Dr Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D., menyebutkan, demokrasi desa merupakan garda terdepan untuk menahan laju kemundururan demokrasi. Sesuai riset LP3ES, demokrasi di Indonesia sedang mengalami kemunduran. Dr Wijayanto pun mendukung gerakan membangun demokrasi dari desa. ”Meski demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, namun masih ada kabar baik yakni demokrasi dari desa,” kata Dr Wijayanto. Dr Wijayanto memaparkan artikel yang berjudul A Quiet Revolution? Village Head Election and The Democratization of Rural Indonesia. Disebutkan terdapat perubahan baik dalam demokrasi, bahwa terjadi pergeseran peta politik di desa yang semula didominasi kepala desa berasal dari keluarga turun-temurun, kini berganti dari kalangan keluarga biasa. Pergeseran terjadi karena warga menginginkan kepala desa yang dekat dengan warga dan mengerti kebutuhan warganya. (Rendra)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

LIPUTAN KHUSUS

Desa Anti Politik Uang

Dideklarasikan di Lereng Sumbing

esa Mangli di Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang dideklarasikan sebagai Desa Anti Politik Uang (APU) oleh Bawaslu Kabupaten Magelang. Desa Mangli ini merupakan desa di lereng Gunung Sumbing dan berada di ketinggian 1.444 mdpl.

Dengan ketinggian tersebut, Desa Mangli menjadi salah satu Desa Anti Politik Uang tertinggi di Indonesia. Desa Mangli ini menjadi desa teratas di Gunung Sumbing. Lokasi Desa Mangli ini memang berada di punggung gunung dan sudah sangat dekat dengan puncak Gunung Sumbing. Desa Mangli memiliki pesona alam yang sangat indah. Hamparan ladang pertanian dengan berbagai macam sayuran organik membentang di lereng-lereng dan lembah gunung. Sebagian besar warga Mangli bermata pencaharian sebagai petani sayur. Meski di tengah kesibukan aktivitas bertani, Warga Desa Mangli tetap antusias menghadiri undangan Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Anti Politik Uang (APU) dari Bawaslu Kabupaten Magelang. Kegiatan ini

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda/ karang taruna, dan keterwakilan tokoh perempuan. Pemerintah Desa Mangli bersama tokoh-tokoh masyarakat bahkan menyiapkan sejumlah kesenian tradisional untuk menyambut Bawaslu Kabupaten Magelang. Mereka membentangkan karpet merah di halaman Balai Desa Mangli. Kegiatan Bawaslu pun mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat lereng Gunung Sumbing. Kegiatan rapat koordinasi ini sebenarnya sempat tertunda selama 2 bulan dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali, yang semula akan diadakan di Bulan Juli 2021. Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Magelang juga telah melaksanakan kegiatan serupa di tiga desa yakni Pengembangan Desa APU di Desa Ngrancah Kecamatan Grabag dan Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur, serta Pengembangan Desa Pengawasan di Desa Pringombo Kecamatan Tempuran. Kegiatan ini merupakan program Bawaslu untuk mensosialisasikan pengawasan partisipatif kepada masyarakat agar dapat turut serta berperan aktif dalam mengawal dan mengawasi proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Magelang. Supaya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dapat berjalan dengan bersih dan berintegritas. “Kami berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat, dimana ini merupakan bagian dari program pengawasan partisipatif Bawaslu. Masyarakat bukan objek pemilu, mereka harus menjadi aktor utamanya. Rakyat semestinya memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan wakil rakyat,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Muhammad Habib Shaleh SS. Habib menjelaskan bahwa memilih pemimpin atau wakil rakyat merupakan hak pribadi yang tidak boleh dipaksakan maupun dipengaruhi oleh orang lain. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan pilihannya sendiri sehingga tidak boleh terpengaruh iming-iming berupa imbalan dalam bentuk politik uang (money politic). “Menjadi tugas Bawaslu meyakinkan masyarakat untuk tidak tergoda politik uang. Bawaslu mendorong masyarakat menjadi pengawas partisipatif. Mereka harus berani melapor jika menemukan indikasi pelanggaran,” kata anggota Bawaslu Kabupaten Magelang Sumarni Aini Chabibah. Disebutkan Aini bahwa Bawaslu hadir untuk memastikan masyarakat memilih sesuai dengan hati nurani. Untuk itu, Bawaslu akan selalu memastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung bersih dan berintegritas. Kepala Desa Mangli Yahno menyampaikan rasa bangga atas kehadiran Bawaslu Kabupaten Magelang di Desa Mangli. Beliau juga berharap kegiatan Rakor Pengembangan Desa APU ini dapat menjadi momentum untuk masyarakat Desa Mangli supaya dapat mengetahui aturan-aturan dalam Pemilu, Pilkada maupun Pilkades. Menurut Yahno pelanggaran di pedesaan biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan penyelenggaraan pemilihan umum. “Kami berharap bisa terus bekerjasama dengan Bawaslu melaksanakan program Desa APU di Desa Mangli,” harap Yahno. Kegiatan Rakor Pengembangan Desa APU membahas tentang isu-isu permasalahan terkait bahaya politik uang dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD). Selain itu, dalam forum FGD ini juga membahas rekomendasi masyarakat terkait keterlibatan dan partisipasinya dalam mengantisipasi terjadinya politik uang. Partisipasi masyarakat yang diharapkan bukanlah hanya sekedar datang ke TPS ( Tempat Pemungutan Suara) untuk memilih, namun juga proaktif dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan di lingkungan masing-masing, sehingga akan terwujud penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berlangsung bersih dan berintegritas. Selanjutnya, kegiatan ditutup dengan pendeklarasian Desa Mangli menjadi Desa Anti Politik Uang oleh kepala desa dan warga Desa Mangli. Deklarasi ini diharapkan dapat menjadikan awal komitmen bersama untuk selalu bersinergi mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang bersih dan berintegritas di Desa Mangli. (Beti Nurhapsari)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

PROFIL

Samkhaty Najib

Gebrakan dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

....”Kalian inilah yang nantinya akan menjadi ujung tombak pengawasan, sehingga tercipta pemilihan umum yang Luber Jurdil serta berintegritas tinggi”.... …."Yaaaaahhhhh, kita kan masih anak sekolah Bu, pemilu dan urusan politik kan obrolannya orang tua" sahut anak di kursi belakang kepada Sulma Samkhaty Maghfiroh Alumni SKPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dalam kegiatan Sosialisasi Bawaslu Goes to School Dan Jagongan Pilkada di SMK Multimedia NU Kabupaten Semarang.

Ibarat Mercusuar People Make History

lumni SKPP menjadi mercusuar, sinar di tengah gelap demokrasi di Indonesia. Harapan besar yang diamanahkan pada peserta yang mengikuti pendidikan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Bawaslu.

Sulma Samkhaty Maghfiroh (29), terpilih untuk belajar di Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Nasional Bawaslu RI Tahun 2019. Perjalanan dan proses panjang dari masa pendaftaran, seleksi administrasi dan karya tulis serta tes wawancara oleh Ketua Bawaslu Jawa Tengah M. Fajar S.A.K.A dan Anggota Bawaslu Jateng telah dilalui dan membawanya menjadi wakil Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Pemilu (SKPP) Bawaslu RI yang berlangsung selama dua pekan, yakni tanggal 25 September hingga 9 Oktober 2019. Pemuda akan selalu menjadi people make history (orang yang membuat sejarah) di setiap waktunya. Pemuda mempunyai posisi strategis dan istimewa, seseorang yang berkomitmen, bermoral serta mempunyai etika. Karakter kader pengawasan lillahitaala dapat ditemui pada sosok Sulma Samkhaty Maghfiroh atau pemilik nama pena Samkhaty Najib akan menjadi virus yang menyebar kepada pemuda lainnya. 28

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

Usai menjadi alumni SKPP Nasional di tahun 2019, Sulma melanjutkan perjuangan dalam bendera SKPP dengan menyelesaiakan program “Jagongan Pilkada” yang ia cetuskan hingga pada 2021 Sulma berkesempatan menjadi fasilitator SKPP Tingkat Dasar untuk titik lokasi Magelang. Disitulah awal kami bertemu dan Sulma membagikan kisahnya. Baginya, energi semangat dan keinginan yang menguar dari peserta, duta dari tiap komunitas dan organisasinya, memberinya rasa optimis bahwa mereka akan menjadi agen pengawas partisipatif yang kelak akan menyemarakkan gerakan pengawasan partisipatif sebelum, saat, dan setelah tahapan Pemilu yang dimulai dari komunitas dan organisasinya masingmasing. Sulma, nama yang tercatat aktif dalam berbagai kegiatan di masyarakat yaitu; Srikandi Lintas Iman (SRILI) Yogyakarta, sebuah gerakan perempuan lintas agama, lintas sosial budaya yang mendorong terciptanya keharmonisan, keamanan, kenyamanan, keadilan, serta perdamaian di tengah-tengah masyakarat. Selain itu, Sulma juga pernah bergabung di Yasanti (Yayasan Annisa Swasti), sebuah LSM yang bergerak pada penguatan kelompok perempuan melalui pengorganisasian, advokasi, dan edukasi.

Satuan Komunitas Pramuka Ma’arif (Sakoma) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Semarang. Koordinator Bidang Perempuan dan Ekonomi Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Semarang, organisasi pemudi (wanita muda) Islam yang merupakan salah satu lembaga otonom dilingkungan Nahdlatul Ulama.

Virus Pengawasan Partisipatif

alam pembicaraan kami yang terhubung melalui gelombang elektromagnetik. Sulma mengatakan bahwa, “SKPP benar-benar membuka mata saya akan pentingnya pengawasan partisipatif sebagai ujung tombak dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Bonus demografi menjadikan millenial berada di puncak populasinya, maka besar harapan pada generasi muda dalam membumikan gerakan pengawasan partisipatif melalui beragam platform yang ada”. Kecurangan pada sistem demokrasi, menurutnya masih sangat krusial, seperti absennya masyarakat sipil yang kritis pada kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya esensi oposisi, tingginya biaya pemilu yang disebabkan oleh masifnya politik uang, firehose of falsehood (semburan kebohongan) hingga masalah-masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas. Demokrasi dan pemilu di Indonesia sudah merupakan pilihan terbaik sebagai mekanisme pergantian kekuasaan, karena keduanya mampu mengakomodir keberagaman kepentingan dan aspirasi yang ada di Indonesia.

realitas demokrasi dimasyarakat.

Menyuarakan Gagasan Melalui Tulisan

egemarannya pada menulis di berbagai platform dan komunitas membawanya menjadi Kontributor penulis aktif di media mubadalah. id, Anggota Puan Menulis, Anggota Cerita Bineka serta pemilik blog https://linktr.ee/samhatynajib . Menyuarakan gagasan melalui tulisan, cara kreatif Sulma dalam mengkritisi isu terkini dan bentuk aktualisasi penyampaian setelah menyelam dalam inspirasi yang didapat dari membaca, pengalaman pribadi dan catatan yang didapat dari sekitar. Memadukan tren di kalangan anak muda, buku novel best seller, gaya Bahasa kekinian dipadukan sulma dalam karyanya sembari tetap menyisipkan pesan moral dan nilai-nilai demokrasi. Kreatif dan menarik simpati. Pena lebih tajam dari pedang, melalui tulisan suara takkan padam ditelan angin, akan abadi, sampai jauh, jauh di kemudian hari. Sulma menunjukkan, budaya literasi yang mestinya dikembangkan kaum milenial. Bukan berarti menulis secara sembarangan dan tanpa aturan namun tuangkan argument dalam Bahasa yang runtut, logis dan sistematis. (shanita)

Bawaslu melalui program SKPP hadir mencetak kader di masyarakat yang siap bekerjasama untuk mengungkap kecurangan-kecurangan dalam Pemilu yang mencederai marwah demokrasi Indonesia, seperti mahar politik dan politik uang. …..”konsisten menyebar virus pengawasan partisipatif, adalah cita-citaku”, ungkap Sulma dalam percakapan kami. Sosok kreatif, inovatif, memiliki idealisme yang murni dan energi besar dalam perubahan sosial serta mampu mengolah kerumitan masalah baik dari dalam diri atau sekitar menunjukkan kapasitas dan kualitas mental yang baik darinya. Menjadi Panwascam Ungaran Barat di Tahun 2020 langkah konsisten menyebar virus pengawasan paartisipatif, terjun langsung sebagai penyelenggara membawanya lebih dalam mengenal karakteristik dan

*dokumentasi Humas Bawaslu Kabupaten Magelang

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

GAGASAN

KPU Kabupaten Magelang Siap Songsong Pemilu dan Pemilihan 2024 Oleh : Siti Nurhayati, S.H Anggota KPU Kabupaten Magelang Divisi Hukum Dan Pengawasan

epanjang sejarah demokrasi di Indonesia, pertama kali perhelatan akbar Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak di tahun 2024. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan dilaksanakan pada bulan November 2024, sedangkan untuk Pemilihan Umum waktunya masih menunggu kesepakatan bersama antara Pemerintah, DPR dalam hal ini Komisi II dengan Komisi Pemilihan Umum. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR bulan September lalu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengusulkan untuk pelaksanaan Pemilu tanggal 21 Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tanggal 27 November 2024. Namun hingga bulan November ini belum ada kesepakatan, kapan waktu Pemilu 2024 dilaksanakan. Walaupun Pemilu 2024 belum ditetapkan hari dan tanggalnya oleh KPU RI, KPU Kabupaten Magelang tetap mempersiapkan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan tersebut yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

Berbagai persiapan yang telah dilakukan yaitu terkait dengan anggaran, regulasi, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, menyiapkan program sosialisasi, pendidikan pemilih dan sarana dukungan Teknologi Informasi (TI). Untuk anggaran Pemilu 2024 yang notabenenya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU RI mengusulkan kepada pemerintah sebesar 86 Trilyun. Sedangkan untuk anggaran Pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Magelang telah menetapkan sebesar 83,9 Milyar. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah mengeluarkan Perda Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024. Dana cadangan yang telah dipersiapkan sebesar 65 Milyar. Tujuan dari pembentukan dana cadangan tersebut untuk menyediakan dana, guna membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2024. Adapun untuk rincian dana cadangan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Magelang tahun 2024 yakni tahun anggaran 2021 sebesar 10 Milyar, 2022 sebesar 25 Milyar, 2023 sebesar 30 M. Sedangkan kekurangannya dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023 dan 2024. Dari sisi regulasi, Pemilu dan Pemilihan 2024 masih menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017

dan UU Nomor 10 tahun 2016. Persiapan yang dilakukan KPU Kabupaten Magelang yaitu menyusun atau menyempurnakan draft Keputusan KPU Kabupaten Magelang terkait Tahapan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang lalu. KPU Kabupaten Magelang juga telah memiliki Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi dengan JDIH KPU RI. Masyarakat Magelang bisa mengakses dengan mudah dan cepat produk hukum dari KPU kabupaten Magelang melalui portal JDIH KPU Kabupaten Magelang, https://jdih.kpu.go.id/jateng/ magelang Untuk daftar pemilih berkelanjutan KPU Kabupaten Magelang setiap bulan telah melaksanakan pembaharuan data pemilih. Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan merupakan amanat dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017. KPU mulai dari tingkat Pusat hingga Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut PKPU Nomor 6 Tahun 2021 Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional. Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan dengan cara melakukan pembaharuan data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar dalam pemilih. Menghapus pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih serta melakukan perubahan atau perbaikan elemen data pemilih secara berkelanjutan dan mutakhir. Terkait persiapan sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU kabupaten Magelang sudah melaksanakan kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) pada bulan September yang lalu di Desa Srumbung, Kecamatan Srumbung. Kader DP3 berasal dari berbagai komunitas yang ada di desa seperti pemuda, difabel, pemilih pemula, tokoh masyarakat, dan perempuan. Kegiatan DP3 ini menjadi sarana pendidikan pemilih berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap Pemilu dan Pemilihan. Selain itu juga sebagai upaya untuk membangun kesadaran politik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan sangat penting terutama dalam proses memilih calon anggota legislatif dan eksekutif. Masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan tersebut, sebagai pemilih yang menentukan dalam pemenangan disetiap proses Pemilu dan Pemilihan. Terkait sarana dukungan teknologi informasi, KPU RI tengah mengembangkan integrasi aplikasi tahapan pemilu, yaitu Sirekap, Silog, Silon, Sidakam, Sidalih, Sipol dan Sidapil. Sirekap yaitu Sistem Informasi Rekapitulasi Suara di gunakan dalam rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pemilihan Kepala daerah tahun 2020. Kedepan diharapkan Sirekap bisa digunakan kembali pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) digunakan untuk membantu proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual Partai Politik. Kedepan untuk verifikasi Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan masih menggunakan Sipol sehingga memudahkan Partai Politik sebagai peserta Pemilu untuk melaporkan kondisi internal kepengurusan. Berbagai persiapan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mensukseskan hajatan demokrsi lima tahunan bangsa Indonesia. Dengan Pemilu dan Pemilihan yang sukses menjadi landasan pembangunan untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

GAGASAN

PEREMPUAN DAN DEMOKRASI Ditulis oleh Hibatun Wafiroh S.Ag, M.Ag Wakil Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Magelang

Sejak munculnya gerakan feminisme yang kemudian berkembang menjadi isu kesetaraan gender, perempuan banyak diperbincangkan dari berbagai dimensi kehidupan. Seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan termasuk dalam bidang politik. Budaya patriarki yang selama ini ada dan berkembang di masyarakat kita melahirkan sistem, sikap dan perilaku yang bias gender, sehingga perempuan menjadi makhluk yang paling rentan terhadap ketidakadilan gender. Hal ini menjadi salah satu penyebab apatisme perempuan terhadap persoalan politik. Konstruksi pemahaman bahwa “politik adalah keras”, sementara perempuan dikonstruksikan sebagai makhluk yang lemah lembut, dan cengeng melahirkan pemahaman bahwa politik adalah wilayah maskulin (wilayah laki - laki). Kondisi ini menyebabkan tidak banyak perempuan yang terjun dalam percaturan politik. Apabila ada satu dua perempuan yang aktif dalam politik itu bukan merupakan suatu perwujudan dari demokrasi. Setelah gerakan reformasi 1998, peran perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan semakin terbuka. Partai - partai politik mulai memberikan ruang kepada perempuan dalam jajaran kepengurusan partai politik maupun rekutmen calon DPR/DPRD. Hal ini seiring dengan perkembangan isu kesetaraan gender yang 32

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

mutlak pada tahun 1995 diintegrasikan dalam seluruh kebijakan dan program - program berbagai organisasi. Meskipun isu kesetaraan gender telah lama didengungkan namun UU Partai Politik No. 2 Tahun 2002 belum merespon sebagai satu kebijakan, baru pada regulasi UU Partai Politik No. 2 Tahun 2008 secara tegas memberikan kuota terhadap perempuan. Hal ini secara tegas disebutkan pada pasal 20 bahwa “Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota” sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam AD/ART partai politik masing-masing. Lebih lanjut, UU Partai Politik No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, amanah keterwakilan 30% perempuan lebih dipertegas lagi baik dalam syarat pendirian partai politik, kepengurusan maupun rekrutmen bakal calon anggota DPR dan DPRD. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (2) Pendirian dan pembentukan partai politik yang menyertakan 30% keterwakilan perempuan, sedangkan pasal 2 ayat (5) menyatakan bahwa kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Dalam rekrutmen anggota partai politik, pasal 29 ayat (1A) juga menyebutkan

bahwa rekruitmen bakal calon anggota DPR & DPRD dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai AD/ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Demikian pula dalam pelaksanaan pemilu, peraturan KPU semakin menguatkan peran perempuan dalam sistem demokrasi kita. Ketentuan tentang syarat terpenuhinya kuota 30% perempuan dalam pendaftaran calon Anggota DPR/DPRD, ketentuan nomer urut dengan setiap nomer urut 1, 2, 3 salah satunya harus diisi perempuan, dan lebih tegas lagi bagi partai politik yang tidak dapat memenuhi kuota 30% perempuan di setiap dapil maka partai politik tersebut tidak dapat mengikuti pemilu dari dapil tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa adanya peran perempuan yang semakin menguat meskipun kesetaraan gender secara substansial belum tercapai. Di Kabupaten Magelang misalnya, pada pemilu 2019-2024 baru mencapai 14% dan di beberapa kabupaten/kota lain, juga masih banyak yang belum terpenuhi 30% keterwakilan perempuan. Tantangan perempuan dalam peradaban demokrasi modern semakin berat meskipun peran aktif perempuan dalam politik menjadi satu keharusan sebagai perwujudan demokrasi sejati. Demokrasi Indonesia pasca 1998 tumbuh menjadi demokrasi elektronikal yang biaya politiknya besar. Struktur yang bersifat terbuka dan mandiri akan memunculkan nilai-nilai kebebasan, perorangan dengan kebutuhan yang mengarah kepada materialisme. Hal ini dapat dilihat dari biaya pendirian partai politik yang tinggi, biaya pencalonan legislatif dan kampanye yang mahal. Pengaruh budaya patriarki, selama ini berkembang, berimplikasi pada sempitnya perempuan di ruang publik sehingga tidak banyak perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi. Dengan sistem demokrasi elektoral yang berbiaya tinggi, hal ini akan menjadi satu kendala bagi perempuan masuk dalam percaturan politik baik pemilu maupun pilkada. Sebagai makhluk sosial perempuan juga menjadi ibu dalam rumah tangga, dukungan suami dan keluarga menjadi faktor penting yang menentukan bagi perempuan untuk berperan aktif. Oleh karena itu kesetaraan gender tidak cukup di edukasi dan dipahami oleh perempuan saja, akan tetapi laki-laki dan perempuan harus memiliki pemahaman yang sama terhadap kesetaraan gender dalam rangka untuk mempercepat terpenuhinya 30% perempuan sebagai perwujudan demokrasi sejati di Indonesia.

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

HUMANIORA GAGASAN

Fasilitator dan Panitia Kompak Sukseskan SKPP

ahun 2021 Bawaslu RI Kembali membuka pendaftaran Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Namun tidak semua kabupaten/kota melaksanakan kegiatan SKPP. Tercatat hanya 304 kabupaten/kota penyelenggara SKPP Tingkat Dasar. Dari 304 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, Bawaslu RI memberikan kepercayaan kepada Provinsi Jawa Tengah untuk menggelar SKPP di 18 kabupaten/ kota, salah satunya Kabupaten Magelang. Setelah penunjukan 304 Kabupaten/Kota seIndonesia, Bawaslu RI kemudian membagi pelaksanaan SKPP di 100 titik lokasi. Dari 100 titik penyelenggaraan SKPP Tingkat Dasar di seluruh Indonesia, Provinsi Jawa Tengah dipercaya menggelar SKPP di 6 titik lokasi yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kabupaten Magelang. Pembukaan pendaftaran dibuka selama 5 hari mulai tanggal 24 – 28 Mei 2021. Total pendaftar dari Kabupaten Magelang sebanyak 95 orang dan yang lolos seleksi administrasi untuk mengikuti SKPP Tingkat Dasar sebanyak 24 orang. Di titik lokasi Kabupaten Magelang terdapat 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Wonosobo dengan total peserta SKPP sebanyak 85 peserta. Pelaksanaan SKPP sempat terhenti dikarenakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di bulan Juni-Juli 2021 dan dimulai kembali pada bulan Agustus 2021. Namun untuk titik lokasi Kabupaten Magelang pelaksanaannya di tanggal 7-9 Oktober 2021. Sebelumnya terjadi penundaan yang awalnya dilaksanakan tanggal 28-30 September 2021. Jajaran Bawaslu Kabupaten Magelang mulai

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

bulan Agustus 2021 sudah mempersiapkan diri sebagai tuan rumah pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar. Mulai dari pembentukan panitia lokal, pembagian tugas masing-masing, pelaksanaan kegiatan dan lain-lain. Untuk fasilitator di titik lokasi Kabupaten Magelang sebanyak 10 Fasilitator yaitu Muhammad Habib Shaleh (Ketua Bawaslu Kab. Magelang), Fauzan Rofiqun (Anggota Bawaslu Kab. Magelang), Sumarni Aini Chabibah (Anggota Bawaslu Kab. Magelang), Muhammad Dwi Anwar Kholid (Anggota Bawaslu Kab. Magelang), Muhammad Yasin Awan Wiratno (Anggota Bawaslu Kab. Magelang), Danil Arvian (Anggota Bawaslu Kab. Wonosobo), Muhammad Khoirul Saleh (Anggota Bawaslu Kab. Demak), Husnul Faizah (Staf Bawaslu Provinsi Jawa Tengah), Shanita Nuraini Thaqwim (Staf Bawaslu Kab. Magelang) dan Sulma Samhaty Najib (Alumni SKPP Tahun 2019). Sementara untuk formasi panitia lokal yaitu Koordinator Sekretariat dan seluruh staf Bawaslu Kabupaten Magelang dengan jumlah total 17 orang yang sudah dibagi sesuai tugas masing-masing seperti MC acara, moderator, operator, dokumentasi, notulensi dan lain sebagainya. Technical meeting dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu seminggu sebelum pelaksanaan yang bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Temanggung dan satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan di Hotel Atria sekaligus melakukan gladi bersih. Sebulan sebelum pelaksanaan semua fasilitator diberi selembar kertas untuk pengisian alat atau bahan yang akan dibutuhkan. Setelah terkumpul semua kemudian panitia lokal mulai membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh para fasilitator tersebut. Panitia lokal juga mempersiapkan beberapa kardus dan diberi label sesi, nama fasilitator dan jam tampil untuk menaruh barang-barang yang dibutuhkan oleh setiap fasilitator di setiap sesinya. Sehingga kebutuhan setiap fasilitator tertata dengan baik dan tidak tertukar dengan yang lain. Pada H-1 sebelum pelaksanaan kegiatan, semua fasilitator dan panitia lokal menuju lokasi tempat pelaksanaan yaitu di Hotel Atria, Magelang. Semua barang yang dibutuhkan sudah mulai dibawa seperti kebutuhan fasilitator, komputer, peralatan dokumentasi, printer, dan lain-lain. Komputer dan printer membawa masing-masing sebanyak 3 buah. Satu mobil khusus untuk membawa barangbarang saja. Sesampainya di lokasi, seluruh barang

*dokumentasi Humas Bawaslu Kabupaten Magelang

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

HUMANIORA GAGASAN dimasukkan ke ruang Ivory 3 yang disediakan pihak hotel untuk ruang panitia. Ibarat kata pindahan kantor sementara selama 3 hari. Di hari pertama pelaksanaan, seluruh panitia dan fasilitator membagi tugas untuk acara pembukaan SKPP Tingkat Dasar 2021. Dikarenakan masih dalam suasana pandemi Covid-19 maka seluruh peserta diwajibkan melakukan swab antigen terlebih dahulu. Setelah itu baru memasuki ballroom kegiatan seluruh panitia dilibatkan dari sebelum pembukaan sampai acara pembukaan, ada yang berada di registrasi peserta, di tempat swab antigen peserta, penyambutan tamu undangan, mempersiapkan di ruangan dan dokumentasi. Setelah pembukaan selesai, langsung diisi seminar oleh Tenaga Ahli Bawaslu RI, Masykurudin Hafidz. Di sela-sela seminar, sebagian panitia mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan fasilitator di sesi 1. Jadi setiap sesi fasilitator untuk panitia lokal dibagi, ada yang bertugas ketika sesi berjalan dan sisanya bertugas mempersiapkan untuk sesi berikutnya. Malam harinya setelah selesai acara hari pertama seluruh panitia dan fasilitator berkumpul untuk evaluasi hari pertama dan persiapan untuk kegiatan hari kedua. Di hari kedua pelaksanaan, diawali dengan senam pagi pukul 05.30 WIB. Seluruh panitia, fasilitator dan peserta mengikuti senam tersebut. Setelah itu, kemudian panitia bergegas untuk mandi dan sarapan karena harus langsung menyiapkan barang-barang yang akan digunakan untuk fasilitator. Karena hari kedua bertepatan dengan hari jumat, maka pembagian panitia lokal juga disesuaikan, yang laki-laki melaksanakan sholat jumat terlebih dahulu, sementara yang perempuan mempersiapkan agenda setelah sholat jumat sekalian makan siang, nantinya

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

baru bergantian ketika sudah selesai. Selepas sholat Jumat, kegiatan dilanjutkan kembali sampai malam hari. Dalam kegiatan malam hari ditutup dengan debat antarpeserta yang temanya sudah ditentukan oleh fasilitator. Para peserta dibagi menjadi dua kelompok dan ada tim pro dan tim kontra. Setelah selesai kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi panitia dan fasilitator di hari kedua yang dipimpin oleh anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Namun di evaluasi hari kedua ini, panitia dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ikut evaluasi bersama fasilitator dan juga anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dalam evaluasi tersebut panitia mendapatkan apresiasi selama 2 hari pelaksanaan kegiatan serta persiapan untuk hari esok dan sekaligus mempersiapkan acara penutupan yang akan dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu RI. Sementara kelompok kedua menuju ke kantor untuk mempersiapkan ruangan buat zoom ketua Bawaslu RI. Di hari ketiga kegiatan, seluruh panitia mulai merasakan kelelahan dan ada beberapa yang mulai merasakan sakit juga. Namun totalitas panitia dalam mensukseskan kegiatan SKPP Tingkat Dasar 2021 di titik lokasi Magelang ini menjadikan semangat tersendiri bagi panitia untuk terus memberikan yang terbaik dalam kegiatan ini. Penutupan selesai, seluruh panitia pun bergegas mengemasi barang-barang dan segera kembali ke kantor untuk mempersiapkan acara zoom ketua Bawaslu RI. Setelah itu barulah panitia bisa bersantai sejenak untuk melepaskan penat dan capeknya. Sebelum ketua Bawaslu RI meninggalkan kantor Bawaslu Kabupaten Magelang, seluruh panitia diajak foto bersama dengan ketua Bawaslu RI.

*dokumentasi Humas Bawaslu Kabupaten Magelang

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

SASTRA DEMOKRASI

Suarakan Anganmu Oleh : Nur Arifah * Rintik hujan di awan mendung gelap menerkam kalbu membuka luka rintih kaum miskin terengah-engah mencari sesuap nasi menahan lapar Makan untuk hidup untuk kami kaum marginal ataukah hidup untuk makan teruntuk beliau di singgasana Ajang pemilu adalah harapan kami mencari sesosok pemimpin mengayomi dan melindungi apakah ada di zaman yang tua ini? Inilah suara kami yang terengah-engah meniti hari dengan penuh asa agar hidup anak cucu yang cerah semoga Allah memberikan kuasa memberikan pemimpin yang Amanah

*. Nur Arifah adalah salah satu kader pengawas partisipatif Bawaslu Kabupaten Magelang alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Dasar Tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring.

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021

12 6

34 91

5 11

45 01

67 21

56 12

3 91

1 2

12 6

34 91

5 11

78 14

SA 3

Selamat Datang Tahun Pengawasan 2022 Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 05/2021