Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang "Sakha Demokrasi" Edisi 07/2023

Dewan Pengarah:

M. Habib Shaleh, S.S.

Fauzan Rafiqun, S.Ag.

S. Aini Ch., S.S., M. Hum.

M. Dwi Anwar Kholid, S.Pd.I

M. Yasin Awan W.

Penanggung Jawab :

Anni Syarifah, S.E., M.Ec. Dev.

Pimpinan Redaksi:

M. Habib Shaleh, S.S.

Redaktur:

Desiana Lutfiani, S.H.

Rendra Firmansah, S.H.

Shanita Nurani T., S.H.

Bella Suci N., S.Pd.

Beti Nurhapsari, S.E.

Dandy Reza Kameswara, S.E.

Wulan Nopriyani, S.E.

Desain:

M Yasin Awan Wiratno

Maris Nazum S., S.Kom.

Editor:

MH Shaleh

Anwar Ch

Sekretariat:

Masrur Nasihin, S.E.

Fatach Yasin, S.H.

Ahmad Zaenudin

Wulan Nopriyani, S.E.

Beti Nurhapsari, S.E.

Dandy Reza Kameswara, S.E.

Alamat Redaksi:

Jl. Soekarno Hatta No. 9

Kota Mungkid, Kabupaten

Magelang, Jawa Tengah

56511

Website: : www.magelangkab.bawaslu.go.id

Email set.magelangkab@bawaslu.go.id

Salam Redaksi Reposisi

MEMASUKI awal Tahun 2023, Tahapan Pemilu 2024 sudah semakin cepat menggelinding. Mulai pembentukan badan ad hoc, baik KPU maupun Bawaslu, pemutakhiran daftar pemilih, penyusunan Dapil, vermin DPD, dan seterusnya.

Seiring waktu tugas dan kewajiban Bawaslu untuk melakukan pengawaan semakin meningkat. Momen ini menjadi kesempatan bagi Panwaslucam se-Kabupaten Magelang untuk menyesuaikan diri. Beradaptasi dengan lingkungan baru dan tentu saja tugas-tugas melekat seorang pengawas pemilu.

Dari 63 anggota Panwaslucam, sebanyak 45 anggota Panwaslucam merupakan wajah baru. Hanya 18 orang yang merupakan Panwaslucam incumbent. Bahkan ada tujuh kecamatan yang tiga pimpinannya orang baru semua. Komposisi ini tentu mensyaratkan banyak reposisi diri.

Dari orang biasa menjadi pimpinan di tingkat kecamatan. Ada tugas dan tanggung jawab besar bersemayam di pundak mereka. Panwaslucam menjadi publik figur yang seoalah berdiri di atas panggung di mana semua mata tertuju ke mereka. Ada banyak kamera menyorot gerak langkah mereka. Untuk itu, ada baiknya Panwaslucam menata hati, menjernihkan pikiran, meluruskan niat lalu bergerak dan melangkah melakukan pengawasan. Integritas menjadi ukuran, netralitas menjadi tantangan, kapasitas menjadi tolok ukur dan kualitas kebijakan menjadi syarat mutlak.

Dari sisi afirmasi perempuan, ada 19 perempuan menjadi Panwaslucam. Ini artinya kuota 30 persen perempuan terpenuhi. Sebuah capaian dan kabar gembira bagi peran dan partisipasi perempuan di Kabupaten Magelang. Namun publik tentu saja menunggu kiprah para Srikandi Pemilu ini.

Sebagai langkah awal, Bawaslu Kabupaten Magelang mempersiapkan SDM Panwaslucam dengan baik. Selain memilih SDM terbaik dan berkuliatas, Bawaslu Kabupaten Magelang juga melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas, pemahaman regulasi dan soliditas di antara Panwaslucam.

Hal ini dilakukan di bulan November-Desember 2022. Para Panwaslucam digembleng agar siap mengawasi Pemilu 2024. Diharapkan mereka bisa bertugas dengan integritas dan independensi tinggi. Tak hanya itu, Panwaslucam juga dilibatkan dalam penulisan buletin Sakha Demokrasi edisi 7. Ada banyak tulisan edisi ini merupakan buah karya dan tulisan Panwaslucam. Tulisan-tulisan mereka harus dipandang sebagai sebuah proses belajar, yang tentunya akan semakin baik dan semakin enak dibaca seiring latihan.

Redaksi berharap penerbitan buletin Sakha Demokrasi Edisi 7 ini akan meningkatkan literasi demokrasi masyarakat dan menjadi bacaan alternatif bagi para penyelenggara pemilu serta peserta pemilu. Memang belum sempurna, namun setiap edisi adalah awal baru. Selalu ada perbaikan dan pembenahan agar menjadi lebih baik. Selamat Membaca!

(Muhammad Habib Shaleh)

964 Upaya Pencegahan Pemenang Terbaik Penyusunan Buku Sejarah

Bawaslu Kabupaten Magelang di tahun 2022 adalah torehan tinta emas pencegahan terbanyak di Provinsi Jawa Tengah, wujud nyata eksistensi lembaga.

Kami mencoba mendedah sejarah dan merangkai ulang kepingan-kepingan fakta dan nukilan cerita tentang pemilu dan plkada mulai tahun 2004 hingga 2019

964 Upaya Pencegahan Bawaslukab Magelang Torehkan

Tinta Emas

KOTA MUNGKID- Bawaslu

Kabupaten Magelang menutup tahun

2022 dengan menorehkan 964 upaya

pencegahan potensi pelanggaran. Tahun 2022 menjadi perjalanan

panjang Bawaslu Kabupaten

Magelang dalam merawat dan menguatkan demokrasi untuk Indonesia, khususnya di Kabupaten Magelang.

Setiap hari, Bawaslu Kabupaten

Magelang gencar melakukan upaya

pencegahan pelanggaran selaras

komitmen Bawaslu untuk meminimalisir potensi pelanggaran demi suksesnya Pemilu dan Pilkada 2024.

Keberhasilan Bawaslu Kabupaten

Magelang melakukan 964 upaya pencegahan pelanggaran di tahun

2022 menorehkan tinta emas, karena menjadi upaya pencegahan terbanyak di Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini tentu menjadi wujud nyata eksistensi lembaga Bawaslu.

Sebagaimana diungkapkan Ketua

Bawaslu Kabupaten Magelang Muhammad Habib Shaleh bahwa

berdasarkan keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, 964 upaya pencegahan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magelang merupakan pencegahan tertinggi di Jawa Tengah.

Rekap Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Magelang meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta melibatkan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Komitmen ini direalisasikan dalam beberapa aspek kegiatan, seperti identifikasi kerawanan, pendidikan, partisipasi masyarakat, kerja sama antarlembaga, publikasi, imbauan dan kegiatan lainnya.

Habib menjelaskan 964 upaya pencegahan tersebut meliputi beberapa aspek kegiatan, yakni identifikasi kerawanan terdapat 48 kegiatan, pendidikan 29 kegiatan, partisipasi masyarakat 69 kegiatan, kerja sama antarlembaga 146 kegiatan, publikasi 87 kegiatan,

imbauan 558 kegiatan, dan kegiatan lainnya 27 kegiatan.

Bawaslu memaksimalkan upaya pencegahan paskaterbentuknya panwascam pada bulan Oktober 2022. Kegiatan secara masif dilaksanakan hingga ke tingkat desa, meliputi identifikasi kerawanan, pendidikan, partisipasi masyarakat dan kerja sama antarlembaga dilaksanakan dengan melibatkan jajaran pengawas pemilu di 21 kecamatan se-Kabupaten Magelang.

Kolaborasi, kerja sama dan kerja bersama ini sukses menghasilkan kinerja maksimal, sesuai sasaran dan faktual sebagaimana kondisi di lapangan serta selaras dinamika kerawanan di 372 desa se-Kabupaten Magelang.

Menurut Habib Bawaslu Kabupaten Magelang mengirimkan sebanyak 558 imbauan kepada beberapa pihak, di antaranya KPU Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tahapan pendaftaran

Sepanjang Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Magelang berhasil melakukan 964 upaya pencegahan potensi pelanggaran.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M. Habib Shaleh dan Ketua PWI Kabupaten Magelang, Bagyo Harsono menyampaikan Laporan Kinerja 2022 dalam Podcast CANDI. (Foto Tim Humas)

verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, imbauan netralitas ASN di lingkungan pemerintah daerah dan upaya pencegahan melalui imbauan yang diturunkan ke-372 desa/kelurahan se-Kabupaten Magelang.

Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Sumarni Aini Ch menambahkan bahwa publikasi, dan keterbukaan informasi publik menjadi syarat terciptanya good government di lingkungan kerja Bawaslu. Masyarakat secara terbuka dapat mengetahui dan menilai performance gap Bawaslu.

Hal ini bisa diketahui dari hasil pengukuran kinerja terkait tingkat keberhasilan, dan pencapaian target indikator kinerja. Tercatat selama Tahun 2022 terdapat 87 publikasi kegiatan pencegahan melalui akun media sosial Bawaslu Kabupaten Magelang.

“Contohnya adalah publikasi posko aduan masyarakat terkait data SIPOL, informasi pembentukan dan pendaftaran pemantau pemilu serta publikasi ajakan menjadi pengawas partisipatif,” ujar Aini.

Menurut Aini agar terwujud pemilu yang baik dan demokratis, Bawaslu Kabupaten Magelang berkomitmen memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan, efektif dan efisien serta dapat

dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut disampaikan Habib dalam Podcast bertema “Laporan Kinerja Bawaslu Kabupaten Magelang Tahun 2022” sebagai lembaga publik, Bawaslu tidak hanya menyampaikan laporan kinerja pada pimpinan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi namun juga publik Kabupaten Magelang.

Hal ini sebagaimana diatur Undang-Undang 14 tahun 2008 bahwa setiap badan publik wajib menyampaikan informasi kepada publik secara transparan, efektif dan efisien terkait kegiatan, program dan kebijakan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan.

“Maka dari itu agar terwujud pemilu yang baik dan demokratis, Bawaslu Kabupaten Magelang memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Aini.

Ke depan, proyeksi Tahun 2023, Bawaslu akan lebih banyak berkolaborasi dengan banyak pihak untuk memaksimalkan pencegahan. Dengan IKP yang telah disusun secara faktual menjadi senjata untuk memastikan seluruh program tepat sasaran, tepat guna dan mampu meminimalisir segala kerawanan Pemilu 2024. (shanita)

Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Magelang terkait Indeks Kerawanan Pemilu. Foto Humas Bawaslu Kab Magelang )

Membangun Demokrasi Lewat Desa APU

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang menyadari tidak bisa bergerak sendiri dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan bermartabat. Bawaslu

Kabupaten Magelang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran demokrasi dan mensukseskan Pemilu 2024, termasuk mencegah praktik politik uang.

Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Magelang merintis dan mendeklarasikan Desa Anti Politik Uang (Desa APU). Desa APU merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu Kabupaten Magelang dalam mencegah politik uang yang marak terjadi setiap tahun politik.

Lewat Desa APU, Bawaslu mengembangkan program edukasi demokrasi dengan menggandeng masyarakat pedesaan. Masyarakat didorong membangun karakter, kesadaran dan berkomitmen kuat menolak dan melawan politik uang. Desa-desa tersebut kemudian menandatangani MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Program Desa APU diharapkan dapat diterapkan di berbagai wilayah di Kabupaten

Magelang untuk meningkatkan kesadaran demokrasi yang dimulai dari lingkungan desa. Penetapan Desa APU juga memperhatikan

Amanda Mufid Staf PanwascamDukun

karakteristik masyarakat desa yang sudah

terbentuk dan potensi yang ada di desa sehingga dapat dikembangkan.

Desa APU merupakan program Bawaslu Kabupaten Magelang dalam kegiatan pengawasan partisipatif dimana semua lapisan masyarakat dapat berpartsipasi dan berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan pemilu agar tetap bersih, jujur, dan adil. Pemilih memiliki kewewenangan penuh dalam menentukan pilihannya tanpa paksaan dan pengaruh dari pihak lain.

Program ini merupakan program unggulan Bawaslu sejak 2017. Bawaslu Kabupaten Magelang mengawalinya dengan membentuk Kampung Anti Money Politics (KAMP) di Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan pada Desember 2017. Dilanjutkan KAMP di Dusun Pandeyan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan. Umtuk semakin meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam melawan money politics, Bawaslu Kabupaten Magelang lalu membentuk Keluarga Anti Money Politics (KeAMP) dan Desa Anti Politik Uang (Desa APU) di sejumlah kecamatan. Program ini diharapkan mampu mendorong dan mewujudkan demokrasi bersih, berintegritas dan bermartabat.

SAKHA ARTIKEL UTAMA

Deklarasi Desa APU di Kaliurang Srumbung Magelang (Foto Tim Humas Bawaslu Kab Magelang)

KOTA MUNGKID- Jelang

Pemilu 2024, sedikitnya 70 pesantren di Kabupaten Magelang berpotensi mendapatkan pelayanan pemungutan suara khusus. Potensi ini muncul dari

asesmen yang dilakukan oleh

Bawaslu Kabupaten Magelang.

“Potensi ini muncul setelah

kami melakukan asesmen dari

tanggal 15 Desember 2022

sampai 19 Januari 2023,“ kata

Sumarni Aini Ch, Koordinator

Divisi Pencegahan, Partisipasi

Masyarakat, dan Hubungan

Masyarakat. (20/1/2023)

Aini menjelaskan pihaknya

selama satu bulan lebih

melakukan asesmen terhadap

potensi lokasi khusus pada

Pemilu 2024 mendatang. Lokus asesmen terdiri dari 5 unsur meliputi, pondok pesantren, lembaga pendidikan berasrama (boarding school), panti sosial, rumah sakit, dan tempat relokasi bencana alam Gunung Merapi.

Puluhan Pesantren

Berpotensi Jadi Lokasi Khusus

Selama asesmen, Tim Bawaslu Kabupaten Magelang dan Panwaslucam berkoordinasi dan mendatangi langsung pihak-pihak yang menjadi sasaran lokus asesmen seperti, kepala Kemenag Kabupaten Magelang serta pimpinan / pengasuh pondok pesantren.

“Kami datang secara langsung dan memberikan kuisioner kepada pengasuh ponpes berisi pertanyaan perkiraan jumlah santri dan tenaga pendidiknya, perkiraan jumlah pemilih, skema memilih pada tahun 2019 serta data perkiraan santri yang tidak dapat memilih pada tahun 2019,”” kata Aini.

Menurut Aini dari hasil asesmen diketahui bahwa santri yang tidak dapat memilih karena alasan tidak bisa pulang sebagian besar berasal dari luar

Pulau Jawa.

Disebutkan Bawaslu Kabupaten Magelang juga ber-

kordinasi dengan Kepala Badan

Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kabupaten

Magelang Edi Wasono, S.H. Dalam koordinasi ini didapati informasi bahwa wilayah

Kawasan Rawan Bencana 3 (kategori sangat rawan) perlu mendapat perhatian bilamana terjadi erupsi Gunung Merapi.

Hal ini karena ribuan warga tinggal dan menetap di kawasan Gunung Merapi.

“Dengan Dinas Sosial PPKBPPPA kami berkoordinasi terkait kisaran jumlah warga di panti sosial. Koordinasi dengan Kepala Rumah Sakit Kabupaten Magelang untuk memetakan jumlah petugas kesehatan yang bertugas pada hari pemungutan suara,” kata Aini.

Aini merincikan hasil asesmen potensi lokasi khusus di wilayah Kabupaten Magelang sebagai berikut, di wilayah

Kecamatan Tegalrejo terdapat

Rapat Pleno Pemetaan Lokasi Khusus di Wilayah Kab Magelang (Foto Tim Humas Bawaslu Kab Magelang)

25 pondok pesantren dengan potensi pemilih 10.347 orang.

Selanjutnya di Kecamatan Secang teridentifikasi 10 pondok pesantren dengan potensi pemilih 2.066. Ada ribuan potensi pemilih lainnya yang terkosentrasi di dalam pondok pesantren yang tersebar di 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang.

“Potensi pemilih di lembaga pendidikan berasrama (boarding school) seperti di SMA Pangudi Luhur Vanlith Muntilan pun cukup besar mencapai 200 pemilih baik guru maupun siswa. “

Sementara itu, di Kawasan Rawan Bencana 3 (KRB 3) teridentifikasi 37 titik relokasi bencana Merapi yang berpoten-

si menjadi lokasi khusus pada Pemilu 2024 nanti. Ke-37 titik tersebut merupakan daerah tertinggi dan terdekat dengan Gunung Merapi.

Muhammad Habib Shaleh, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, menambahkan, data hasil pengawasan pemetaan lokasi khusus selanjutnya disampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang agar KPU dan jajarannya menilai dan mencermati kembali potensi lokasi khusus tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Magelang dan jajaran pada tahap ini adalah pemetaan

lokasi khusus. Bahwa lokasi khusus ini riil, butuh dilayani hak pilihnya, serta kondisinya tidak sama dengan pemilih reguler pada umumnya.

“Apakah nanti akan menjadi TPS khusus atau skema lain yang terpenting lokasi ini wajib menjadi atensi,” ujar Habib.

Disebutkan spirit Bawaslu adalah menjaga hak pilih warga di seluruh negeri tanpa kecuali di lokasi-lokasi khusus sebagaiman a disebut di atas. “Harapan kami, KPU dan jajaran punya strategi dan skema untuk melayani hak pilih seluruh warga, termasuk warga yang berada di lokasi khusus,” ujar dia. (Aini)

Tak Mudah Awasi Kampanye di Medsos

SEIRING semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi, penyampaian pesan tidak lagi dilakukan secara konvensional. Media sosial dinilai lebih efektif dan efisien digunakan untuk menyampaikan informasi.

Masyarakat kini lebih menikmati komunikasi melalui jejaring dalam jaringan (online). Masyarakat mulai kelas ekonomi rendah kini dapat mengakses dengan internet. Oleh karenanya, penggunaan media sosial dalam berkomunikasi dengan khalayak bukan lagi keharusan, namun adalah kebutuhan.

Berdasarkan laporan We Are

Social, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak

191 juta orang pada Januari

2022. Jumlah itu telah meningkat

12,35% dibandingkan pada tahun

sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang (Dataindonesia.id).

Merujuk pada data di atas, peluang Bawaslu dalam

meningkatkan pengawasan partisipasi semakin bertambah. Artinya kini saatnya pengawasan medsos harus dimasifkan.

Beberapa media sosial yang dapat digunakan dalam pengawasan antara lain facebook, instagram, twitter, tik tok dan lain sebagainya. Kampanye melalui media sosial menjadi alternatif kampanye peserta pemilu.

Kampanye melalui media sosial dapat dikatakan lebih efisien dan efektif untuk menyasar para pemilih pemula yang merupakan pemilih potensial. KPU memberi batasan kepada setiap peserta pemilu maksimal hanya memiliki 10 akun media sosial. Namun tidak dipungkiri paserta pemilu bisa memiliki lebih dari 10 akun.

Media sosial menjadi pilihan peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi, program dan citra diri peserta pemilu. Pengawasan kampanye yang dilakukan melalui media sosial

menjadi tugas yang tidak mudah bagi Bawaslu untuk mengatasi kemungkinan munculnya akunakun fiktif untuk menyebarkan konten negatif pada masa pemilu. Media sosial memang menjadi lahan yang paling subur untuk menyebarkan berita HOAKS. Guna melaksanakan pencegahan dan pengawasan kampanye melalui media sosial, Bawaslu harus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti kementrian komunikasi dan informasi serta kepolisian. Selain melalui kerja sama dengan berbagai pihak, Bawaslu, dan Panwaslucam dapat melakukan pencegahan kerawanan pemilu dengan melakukan pendidikan kepada masyarakat untuk lebih teliti dalam menerima informasi, salah satunya dengan mencermati alamat situs, periksa fakta, dan mengecek keaslian foto.

(Tim Panwascam Ngablak)

Pemenang Terbaik Penyusunan Buku Sejarah

Pengawas Pemilu

Historia Pengawasan Pemilu di Bumi Gemilang

Penghargaan ini diserahkan oleh Koordinator

Divisi Humas, Data dan Informasi Rofiuddin di Hotel Trio, Magelang. Penghargaan diterima Kordiv Pencegahan, Partipasi Masyarakat, dan Humas Sumarni Aini Ch

Bawaslu Kabupaten

Magelang mendapatkan

penghargaan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

sebagai Pemenang Terbaik

dalam Penyusunan Buku

Sejarah Pengawas Pemilu

Kabupaten/Kota se-Jawa

Tengah atas kerja-kerja

sepanjang Tahun 2022.

Penghargaan diserahkan

oleh Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi

Rofiuddin di Hotel Trio, Magelang. Penghargaan

diterima Kordiv Pencegahan, Partipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten

Magelang Sumarni Aini Ch.

Rofiuddin mengatakan buku ini menggambarkan tentang sejarah pengawasan pemilu, terutama dari sisi kelembagaan pengawas, peristiwa menarik kepengawasan hingga profil para pengawas. Peristiwa masa lalu tak seharusnya selalu dikubur dalam-dalam. Perlu digali agar tak hilang begitu saja. Tak hanya untuk ketersediaan data tapi juga untuk memetik banyak pembelajaran. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin terus merawat proses perkembangan demokrasi.

SAKHA LAPORAN KHUSUS

Aini mengaku sangat

Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang, Sumarni Aini CH saat menerima penghargaan Terbaik Penyusunan Buku Sejarah Pengawasan Pemilu yang diserahakan oleh Anggota Bawaslu Provinsi

bangga atas penghargaan yang diterima dari Bawaslu Jawa Tengah. Aini berkomitmen menjadikan apresiasi ini untuk mendorong kinerja Bawaslu Kabupaten Magelang agar semakin baik. Prestasi ini tidak boleh membuat Bawaslu berpuas diri namun sebaliknya terus dipertahakan dan ditingkatkan.

“Buku ini bukan karya saya pribadi. Bukan pula karya satu atau dua orang. Buku ditulis bersama lima komisioner. Kami sepakat menulis sendiri, tidak mendelegasikan kepada staf. Staf menjadi tim pendukung,” kata Aini

Menurut Aini pleno pimpinan menetapkan judul buku adalah “Historia Pengawasan Pemilu di Bumi Gemilang”. Disebutkan historia pengawasan menunjukkan fokus buku untuk membahas, membedah dan mendedah sejarah pengawasan pemilu.

Adapun frase Bumi Gemilang menunjukkan latar pengawasan di wilayah Kabupaten Magelang yang bersemboyan gemilang. Gemilang sendiri memiliki arti gemah ripah iman dan cemerlang.

“Kami mencoba mendedah sejarah serta merangkai ulang kepingan-kepingan fakta dan nukilan cerita tentang pemilu dan plkada mulai tahun 2004 hingga 2019 menjadi sebuah tulisan yang menarik dan enak dibaca. Ini adalah buku karya bersama untuk masyarakat Kabupaten Magelang,” kata Aini.

Disebutkan tim penulis terdiiri dari Muhammad Habib Shaleh SS, Sumarni Aini Chabibah SS, M.Hum, M Dwi Anwar Kholid SPd.I, Fauzan Rofiqun S.Ag dan M Yasin Awan Wiratno. Buku sejarah pengawasan pemilu setebal 270 halaman tersebut diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang setelah mendapatkan ISBN dari Perpusnas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh menjelaskan, buku Historia Pengawasan Pemilu ini tidak menyuguhkan justifikasi salah dan benar, melanggar hukum atau tidak melanggar hukum. Namun lebih pada memotret secara komprehensif suatu peristiwa sejarah kepengawasan pemilu, maupun pemilihan yang telah terjadi di masa lampau dan masa kini

Menurut Habib buku dengan judul “Historia Pengawasan Pemilu di Bumi Gemilang Periode 20042023” ini ditulis menggunakan metode historis fenomenologis. Buku ini merekam dan merangkum sejarah pengawasan pemilu dan kerja-kerja pengawasan tahapan pemilu dan pilkada di Kabupaten Magelang antara 2004-2023.

Habib berharap buku ini bisa menjadi sarana edukasi kepada masyarakat, terutama calon penyelenggara pemilu dan pemilih pemula. Bawaslu Kabupaten Magelang juga mengharapkan buku ini bisa menambah literasi demokrasi masyarakat.

“Buku ini kami harapkan menjadi sarana edukasi pemilih, memperkuat literasi demokrasi, dan bisa memunculkan kritik sejarah. Memunculkan dialektika gagasan, menambah wawasan dan pengetahuan, serta melahirkan pemahaman dan kesadaran bersama untuk selalu memperbaiki kualitas pemilu dan demokrasi,” jelasnya.

Habib mengungkapkan masyarakat Kabupaten Magelang selama ini lemah dalam hal budaya baca, budaya tulis menulis dan budaya adu gagasan. “Menjadi tanggung jawab bersama untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Magelang sebagaimana amanat para pahlawan bangsa. Salah satu ikhtiar kami ya melalui penerbitan buku ini,” kata dia.

Buku tersebut tidak hanya menulis tentang regulasi dan aturan hukum pelaksanaan pemilu, tetapi juga dinamika yang berkembang di masyarakat, terutama mereka yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu yang berusaha melakukan atau mensiasati adanya celah regulasi yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingannya.

“Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita panen. Penghargaan ini adalah pencapaian bersama keluarga besar Bawaslu Kabupaten Magelang. Ini adalah hasil kerja sama, kerja keras bersama antara pimpinan dan seluruh staf Bawaslu Kabupaten Magelang yang sangat luar biasa,” tambah Habib. (Desiana)

Bawaslu Kabupaten Magelang

mendapatkan penghargaan dari

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

sebagai Pemenang Terbaik

dalam Penyusunan Buku Sejarah

Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah atas kerja-kerja sepanjang Tahun 2022.

Bawaslu Kab Magelang dan Ketua Panwaslucam mengikuti Jalan Sehat Dalam rangka Konsolidasi Nasional (Foto Tim Humas Bawaslu Kab Magelang)

KONSOLIDASI NASIONAL

21 Ketua Panwaslucam se-Kabupaten Magelang, dalam kegiatan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2022, yang diselenggarakan pada Sabtu-Minggu (17-18/12/2022) di Jakarta.

Bawaslu Kabupaten Magelang memberangkatkan 21 Ketua Panwascam se-Kabupaten Magelang untuk mengikuti kegiatan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2022, yang diselenggarakan pada Sabtu-Minggu (17-18/12/2022) di Jakarta.

Kegiatan ini dibuka dengan pidato Presiden RI Joko Widodo pada Sabtu (17/12/2022), dan ditutup dengan jalan sehat pada Minggu (18/12/2022). Acara ini diikuti pimpinan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia serta Ketua Panwascam dari DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pada kegiatan tersebut peserta gerak jalan sehat memenuhi jalan MH Thamrin di depan Kantor Bawaslu RI dengan mengenakan pakaian hitam bertuliskan Bawaslu. Rute gerak jalan ini dimulai dari depan Gedung Bawaslu Jl MH Thamrin menuju Monas. Kemudian rombongan tersebut berputar di depan Patung Kuda dan kembali ke Gedung Bawaslu. Kurang lebih kegiatan gerak jalan itu menempuh jarak 4 Km.

Lokasi gerak jalan dimeriahkan juga dengan booth setiap provinsi yang memamerkan produk khas masing-masing daerah. Seperti dari Provinsi Jawa Tengah, Papua, Maluku dan lainnya.

Dalam kegiatan ini, turut hadir Ketua Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Hasyim Asy’ari, dan anggota Bawaslu periode 2022-2027. Saat berada di atas panggung, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut bahwa Bawaslu adalah sahabat KPU. “Bawaslu, Sahabat KPU,” ucap Rahmat Bagja di Gedung Bawaslu, Minggu (18/12/2022).

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, mengatakan, Konsolnas ini menunjukan jajaran Bawaslu telah siap mengawal dan mengawasi Pemilu 2024.

“Pemilu 2024 sudah di depan mata, dan tahapan sudah berjalan. Bawaslu beserta jajaran sudah siap melaksanakan tugasnya dalam pengawasan Pemilu,” terang Habib.

Sementara, Ketua Panwascam Mertoyudan Kabupaten Magelang, Chandra Yoga Kusuma, yang turut dalam kegiatan tersebut, menuturkan, pentingnya pengawas pemilu mempunyai pengetahuan lebih terkait potensi celah pelanggaran Pemilu.

“Dengan dikumpulkannya Ketua Panwascam se-Indonsia ini, kita jadi bisa berdiskusi dan bertukar pengalaman terkait kinerja pengawasan. Hal ini bisa menambah pengetahuan di luar materi bimbingan teknis yang memang kerap diberikan oleh Bawaslu,” tutur Chandra.

WASPADAI

MONEY POLITICS DALAM SEGALA BENTUKNYA

PEMILIHAN umum (pemilu) pada hakekatnya adalah perebutan kekuasaan. Kontestan pemilu akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan perebutan kekuasaan dengan berbagai cara, termasuk melakukan praktik money politics

Money Politics atau politik uang bukanlah hal baru di dunia politik. Politik uang mulai muncul sejak Pemilu 1971 dan semakin marak selepas reformasi. Perlu disadari bahwa politik uang bukanlah hibah, zakat ataupun hadiah.

Uang tersebut hanyalah sebuah media untuk memikat atau mempengaruhi seseorang untuk memberikan suara maupun dukungan. Hal ini tentunya dilarang keras dalam pemilihan umum dan pilkada.

Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih banyak dibawah rata-rata atau ekonomi lemah, tidak sedikit para calon wakil rakyat memberikan sedikit uang kepada rakyat supaya mereka terpilih.

Politik uang menjadi senjata ampuh untuk menarik simpatisan masyarakat. Memang ada beberapa alasan hal tersebut dilakukan

misalnya untuk mengganti jam kerja, untuk transport atau ada yang bilang itu semua shodaqoh, akan tetapi yang namanya politik uang tetap saja tidak diperbolehkan.

Mirisnya semakin banyak jumlah uang yang diberikan kepada calon pemilih maka semakin besar pula kemungkinan terpilih. Sebagian masyarakat memilih calon berdasarkan besaran politik uang yang diterima. Kondisi ini membuat praktik politik terus tumbuh dan sulit diberantas.

Seharusnya masyarakat berpikir kritis dan bertindak jeli. Mereka harus mempertanyakan uang tersebut dari mana, kenapa diberikan dan apa timbal balik yang diinginkan pemberi. Apakah pemberi tidak menginginkan modalnya kembali? Tentu saja mereka ingin modalnya kembali lebih banyak dan bahkan menumpuk kekayaan.

Jika sudah demikian, bagaimana nasib Bangsa Indonesia? Apakah Indonesia bisa maju jika para elit politiknya melakukan korupsi? Harus kita pahami bahwa money politics adalah induk dari korupsi. Seyogyanya, masyarakat mulai

Nur Cholik, S.Pd., M.Pd. Ketua Panwaslu Kecamatan Srumbung

Ketua Bawaslu RI, Abhan saat melaunching Keluarga Anti Money Politics (KAMP) Tahun 2019. - FOTO HUMAS BAWASLU KAB MAGELANG

memikirkan nasib bangsa dan rakyat di masa depan.

Mungkin kebanyakan orang menganggap politik uang adalah suatu hal yang biasa saja, tetapi setelah dikaji politik uang sangat mempengaruhi daya pilih masyarakat terhadap para calon dalam pemilu. Karena itu, politik uang seharusnya tidak dijadikan sarana dalam menyukseskan pimilihan umum baik di tingkat dusun, desa, kabupaten/ kota, provinsi, maupun nasional

Bagi masyarakat awam, pemilihan umum sering juga ditafsirkan sebagai kesempatan bagi-bagi uang. Mereka tahu bahwa tiap-tiap kandidat menyediakan anggaran yang cukup besar untuk memenangkan kompetisi. Untuk ukuran DPRD Kabupaten/Kota saja jumlahnya bisa milyaran, apalagi untuk DPRD provinsi dan DPR RI.

Selaras semakin meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat dan semakin efektifnya pengawasan Bawaslu maka praktek-praktek politik uang semakin berkurang. Namun demikian, praktek-praktek politik uang tidak serta merta berhenti, tapi berganti dengan cara-cara yang lain yang lebih rapi.

Misalnya, Tim Kampanye atau Tim Sukses melakukan pendata-

an dari tingkat dusun atau desa untuk mepengaruhi calon pemlih. Tim Kampanye tidak langsung memberikan uang melainkan menunggu pemilu selesai dan calon tersebut terpilih menjadi anggota dewan. Uang disebutkan sebagai uang syukuran.

Tim Sukses terkadang juga berkeliling kampung ke kampung menanyakan apa yang dibutuhkan masyarakat. Ia menjanjikan jika terpilih akan membangun jalan, saluran irigasi maupun memberikan tratag, meja kursi, bolo pecah atau sarana lainnya.

Ada juga pengaplingan suara, misalnya dalam satu desa atau kecamatan ada beberapa calon anggota legislatif. Maka Tim Sukses akan berembug untuk membagi suara pemilih. Mereka akan memberikan ‘bayaran’ sesuai suara yang didapat.

Apa yang dilakukan calon legislatif melalui Tim Kampanye atau Tim Sukses tersebut kadang memang sulit dibuktikan dan terlihat masuk akal, akan tetapi aroma politik uang tetap saja berhembus. Perlu kejelian dari lembaga pengawasan untuk melakukan pengawasan secara optimal.

( Nur Cholik, Ketua Panwaslu Kecamatan Srumbung ).

Kebanyakan orang

menganggap politik

uang adalah suatu

hal yang biasa saja

yang mungkin tidak

menimbulkan dampak apapun, tetapi

dalam kenyataannya

setelah dikaji bahwa

politik uang sangat

mempengaruhi daya

pilih masyarakat

terhadap para calon dalam pemilu. mempengaruhi daya

pilih masyarakat

terhadap para calon

dalam pemilu

Desa Anti Politik Uang

Deklarasi Dan Pembentukan Desa Anti Politik Uang ( desa APU )

Buku Melawan Money Politik

Buku Bawaslu Kab Magelang tulisan dari Komisioner dan Staf Bawaslu Kab Magelang

Desa Anti Politik Uang Borobudur Deklarasi desa APU Ngargogondo Borobudur Magelang

Tantangan Pengawas Pemilu Wilayah

Perkotaan

Ketua Panwascam Mertoyudan

KABUPATEN Magelang secara geografis merupakan lembah yang terletak diantara lima gunung yaitu Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Telomoyo dan Gunung Sumbing.

Magelang juga dikurung gugusan bukit seperti Bukit Menoreh, Gunungsari, Gunungpring dan memiliki dua sungai besar yaitu Elo dan Progo. Ada juga sejumlah sungai kecil namun memiliki pengaruh besar peradaban masyarakat karena berhulu di Gunung Merapi dan menjadi jalur banjir lahar dingin.

Di hamparan alam tersebut se-

banyak 21 kecamatan Kabupaten Magelang tersebar merata. Hal tersebut menjadi tantangan sendiri dalam rangka pengawasan Pemilu 2024 oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang.

Salah satunya adalah Kecamatan Mertoyudan yang terletak di daerah perkotaan dan berbatasan langsung dengan Kota Magelang. Salah satu tantangan terbesar Mertoyudan yaitu jumlah penduduk yang besar dan latar belakang masyarakat yang beragam.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Mertoyudan pada Pemilu 2019 menca-

Chandra Yoga Kusuma

SAKHA WAWANCARA KHUSUS

Chandra Yoga Kusuma Ketua Panwascam Mertoyudan diwawancarai tim Humas Bawaslu Kab Magelang ( Foto Humas Bawaslu Kab Magelang )

pai 82.775 pemilih. Jumlah DPT ini merupakan DPT terbesar di Kabupaten Magelang dan bahkan hampir menyamai DPT Pemilu 2019 Kota Magelang, yang memiliki tiga kecamatan.

Untuk menyongsong Pemilu 2024, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam) Mertoyudan sudah mempersiapkan strategi pengawasan dan strategi pencegahan pelanggaran dengan baik. Panwaslucam Mertoyudan juga sudah menyusun Indek Kerawanan Pemilu (IKP) untuk memetakan persoalan dan potensi kerawanan.

Panwaslucam Mertoyudan digawangi tiga komisioner yaitu Ketua sekaligus Kordiv SDM dan Data Chandra Yoga Kusuma, kemudian Kordiv Hukum Pengawasan, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Irfan Hermanto serta Kordiv Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Nugraheni Mei Purwasari.

Berdasarkan analisa Panwaslucam Mertoyudan tantangan di Kecamatan Mertoyudan adalah wilayah perkotaan dengan karakter penduduk yang komplek. Secara geografis yang mayoritas wilayah desa di Kecamatan Mertoyudan mudah aksesnya dibandingkan dengan mayoritas kecamatan lain, khususnya yang terletak di pegunungan.

Selain itu di wilayah Kecamatan Mertoyudan juga terdapat komplek militer yang membutuhkan koordinasi

TENDE ISTOREPTAQUE

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Mertoyudan pada Pemilu 2019 mencapai 82.775 pemilih.

Jumlah DPT ini merupakan DPT terbesar di Kabupaten Magelang dan bahkan hampir menyamai DPT Pemilu 2019 Kota Magelang

dan sinergitas lebih, agar pelaksanaan tahapan pemilu dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan adanya Panitia Pengawas Pemilu Desa (Panwasludes) yang mumpuni dan paham lapangan dengan baik.

Panwaslucam Mertoyudan akan mencari dan memilih Panwasludes yang mempunyai ketokohan, karakter kuat, menguasai wilayah, punya pengaruh dan memahami peta permasalahan di desa masing-masing. Panwasludes juga harus punya integritas, bersih dan bermartabat.

Wilayah Mertoyudan memiliki 12 desa dan satu kelurahan, dengan karakter serta potensi pelanggaran yang masing-masing berbeda tentunya. Nantinya, semua Panwasludes wajib mempelajari dan memahami semua persoalan yang ada diwilayah mereka. Dengan demikian, Panwasludes akan bisa cepat mendeteksi dini persoalan dan segara melakukan pencegahan pelanggaran.

Dengan banyaknya dinamika persoalan di Mertoyudan maka SDM penyelenggara pemilu seyogyanya harus di atas rata-rata. Hal ini karena SDM yang baik dan mampu, diyakini akan dapat mensukseskan pelaksanaan pemilu.

Dengan menguasai teknis pelaksanaan pemilu, maka bisa membuat Panwasludes mengurangi potensi kesalahan teknis dalam proses rekap data hasil pemilu, serta dapat mempercepat proses rekapitulasi data pemilu, termasuk di tingkat KPPS dan pengawas TPS

Pengawasan maksimal di TPS dipercaya menjadi kunci keberhasilan proses rekapitulasi pemungutan suara. Oleh karena itu jajaran Panwascam Mertoyudan harus bersinergi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), khususnya untuk KPPS dan Pengawas TPS. Chandra Yoga Kusuma S.Sos (Ketua Panwascam Mertoyudan)

Kedepankan Pencegahan dalam Penertiban APK

SETIAP penyelenggaraan

pemilihan umum dan pemilihan

kepala daerah, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) selalu menjadi cara partai politik, caleg maupun calon bupati dan walikota untuk menjaring pemilih.

Mereka memilih lokasi-lokasi strategis yang banyak dilalui masyarakat. Salah satu wilayah yang banyak dijadikan pilihan para konstentan adalah Kecamatan

Sebenarnya, bukan hanya Mertoyudan yang berada di jalan raya antarprovinsi, sebut saja Kecamatan Muntilan, Kecamatan Secang, Kecamatan Grabag, dan Kecamatan Salam. Namun Mertoyudan tetap paling marak pemasangan APK. Terkait kondisi tersebut, Panwaslucam Mertoyudan melakukan berbagai upaya untuk mencegah potensi pelanggaran.

Mertoyudan. Dengan posisi geografis strategis dan memiliki penduduk terbanyak, Mertoyudan menjadi magnet bagi para politisi.

Hal ini tentu saja membuat Mertoyudan memiliki potensi pelanggaran yang lebih besar dibanding kecamatan lain.

Panwaslucam Mertoyudan mengedepankan upaya-upaya pencegahan pelanggaran sebagaimana diinstruksikan Bawaslu RI melalui Bawaslu Kabupaten Magelang.

Salah satu upaya pencegahan tersebut adalah melakukan

sosialisasi kepada peserta pemilu dan masyarakat, terkait titik mana saja yang diperbolehkan dan titik yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Perlu diketahui di wilayah Kecamatan Mertoyudan, terdapat beberapa titik yang harus steril dari Alat Peraga Kampanye, diantaranya adalah Komplek Panca Arga Desa Banyurojo, Desa Deyangan yang sebagian wilayahnya masuk wilayah Kota Mungkid yang notabene adalah Ibu Kota Kabupaten Magelang.

Selain itu ada titik lainnya yang harus bebas dari Alat Peraga Kampanye, seperti tempat

SAKHA OPINI

Irfan Hermanto (Panwascam Mertoyudan)

pendidikan, tempat ibadah, kantor instansi pemerintah, jembatan, pohon peneduh pinggir jalan dan fasilitas umum lainnya.

Penertiban pemasangan APK ini menjadi tantangan Panwaslucam Mertoyudan. Tiga pimpinan Panwaslucam Mertoyudan sepakat untuk selalu mengutamakan pencegahan ketimbang penindakan. Untuk itu, jajaran Panwascam Mertoyudan akan selalu melakukan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Pencegahan menjadi penting sebab tidak jarang APK yang melanggar ketentuan akan memunculkan polemik tersendiri, bahkan bisa memunculkan konflik hingga kontak fisik. Penggunaan kekerasan ini harus dihindari dengan mengkedepankan sosialisasi sebagai langkah pencegahan kepada peserta pemilu dan

masyarakat.

Sosialisasi pencegahan yang bisa dilakukan oleh Panwascam, diantaranya dengan cara mensosialisasikan regulasi pemasangan APK kepada peserta pemilu. Tentunya hal yang sama juga disosialisasikan kepada masyarakat agar terwujud pemahaman yang sama terkait ketentuan yang diatur regulasi.

Lalu bagaimana dengan APK yang sudah terlanjur terpasang ditempat yang dilarang? Bawaslu Kabupaten Magelang beserta Panwascam akan melakukan penindakan pelanggaran. Bawaslu dan Panwascam akan meminimalisir konflik dengan cara berkomunikasi yang baik dengan peserta pemilu untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye. Namun bila hal itu tidak diindahkan maka Bawaslu Kabupaten Magelang akan menurunkan APK sesuai prosedur.

Penertiban APK Bawaslu Kab Magelang (Foto Tim Humas Bawaslu Kab Magelang)

SUHU politik akan meningkat dan memuncak pada hari H Pemilu 2024, 14 Februari 2024. Menghangatnya suhu ini antara lain karena partai politik, calon peserta pemilu, pendukung dan simpatisan mulai intensif bergerak untuk meraih target-target politik.

Komunikasi politik ditingkat pusat diikuti di daerah. Seluruh pihak yang berpotensi untuk mendukung tercapaiannya target politik didekati, dipengaruhi dan diberdayakan.

Pergerakan mesin politik ini tak ayal menimbulkan gesekan-gesekan baik diinternal karena ada yang salah persepsi atau persaingan mendapatkan pengaruh, apalagi gesekan dengan eksternal atau pesaing yang jelas-jelas punya tujuan yang sama.

Panwaslucam sebagai badan ad hoc di tingkat kecamatan punya tugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu. Antara lain mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Tugas lain diantaranya mencegah terjadinya praktik politik uang.

Pihak yang berpotensi melanggar aturan pemilu ini seperti peserta pemilu, tim kampanye dan pendukung atau simpatisan. Meski ada pula ASN, TNI, Polri dan masyarakat luas, atau penyelenggara pemilu.

Maka itu, Panwaslucam

IKP Berbasis Peserta Pemilu, Tepatkah?

Arif Zaini Arrosyid. SIP, MSc (Ketua Panwaslucam Bandongan)

harus mampu memetakan pihakpihak yang berpotensi sebagai pelangggar permainan atau aturan pemilu di wilayah kerjanya. Pemetaan ini harus secara detail baik person, kelompok, partai dan mengetahui alamat tinggal.

Pemetaan ini dikenal dengan indek kerawanan pemilu (IKP). Fungsinya mendeteksi secara dini semua gangguan dan potensi yagn

mendalam mengetahui potensi pelanggaran, gangguan dan potensi menghambat proses pemilihan umum.

Data pada IKP merupakan pemilu sebelumnya dan pemilihan satu tahun terakhir, yakni 2018 dan 2019 untuk Kabupaten Magelang. Mungkinkah data-data itu relevan untuk Pemilu 2024?

Mengetahui kejadian tahuntahun sebelumnya tentu baik dan sangat diperlukan. Namun yang harus dipahami adalah dinamika di lapangan terus berubah. Perkembangan ini juga harus di dapat sebagai bahan pertimbangan IKP.

Perkembangan yang dimaksud adalah kondisi geografis, sosio-antropologi dan sosial kemasyarakatan. Kondisi geografis terkait rawan bencana, sosio-antropologi dan sosial kemasyarakatan terkait pada aktor-aktor pemilih dan aktor peserta pemilu maupun tim sukses dan pendukung.

menghambat proses pemilihan umum yang inklusif, demokratis dan adil, serta mengarahkan konflik negatif menjadi positif.

Bawaslu sendiri menyusun

IKP sejak 2017 dan terus disempurnakan atau ditambah baik variabel dan indikatornya.

Penyelenggaraan Pemilu 2024, Bawaslu pun membuat IKP yang lebih detail dan rigid. IKP detail dan rigid diharapkan mampu lebih

Akan lumrah ada pergeseran dukung mendukung partai karena ada kepentingan yang berbeda. Demikian pula dukung mendukung pada aktor, tokoh di partai politik, tim sukses tertentu. Mereka yang periode lalu satu gerbong, bisa jadi mendatang akan beda gerbong, beda partai atau beda tim sukses. Inilah yang dimakudkan pemetaan aktor-aktor. Pemetaan ini terkait pula kara-

kter mereka.

Mengetahui posisi dan karakter aktor-aktor itu akan mudah ditebak bagaimana langkahlangkah yang diambil mereka, maupun dalam pengawasan yang dilakukan pengawas. Dalam hal ini adalah mencegah terjadinya pelanggaran yang mengganggu dan menghambat pemilihan umum.

Disini pentingnya pengawas (panwaslucam) mengetahui peta konflik terkini di lapangan. Peta konflik didapat dengan mengumpulkan dan menganalisa calon peserta Pemilu, baik itu capres dan cawapres, calon DPR RI, DPRD dan DPD. Data itu termasuk tim sukses, pendukung dan simpatisan, serta mereka yang tidak menyukai kontestan. Tentu diperlukan keterlibatan seluruh personel pengawasan.

Hasilnya, akan terlihat bagaimana karakter dan pola hubungan personel, kelompok dukung mendukung capres dan cawapres dan calon DPR RI, DPRD dan DPD. Parpol dan

kelompok masyarakat mana yang mendukung dan tidak mendukung, serta siapa saja tokoh-tokohnya. Tergambar pula ketegangan-ketegangan antar kandidat, tim sukses dan kelompok pendukung. Ketegangan ini termasuk pula diinternal.

Perpindahan tokoh tertentu ke partai lain, atau tokoh partai daftar calon DPD juga perlu dicermati. Dua kemungkinan yakni menimbulkan atau membuat konfik semakin meningkat yang berarti semakin rawan, atau sebaliknya. Penyedia dana kontestasi juga harus diketahui, mereka salah satu kunci penting arah pemilu.

Penyusunan IKP harus sedetail mungkin agar mampu mendeteksi sedari awal konflikkonflik yang terjadi dan membaca konflik dalam taraf apa, dan kemana arah konflik tersebut. Sehingga mudah menentukan arah sikap, tindakan, penanganan suatu permasalahan dan konflik yang ada. Konflik yang

diperkirakan berujung tindak kerusuhan massa, merugikan banyak pihak harus mendapat penanganan sedari dini untuk dapat dicegah.

Pemilu merupakan sarana penyelesaian konflik dan persoalan bersama, bukan menimbulkan konflik dan persoalan baru. Sebab, Pemilu mengeskalasi konflik kepentingan antar individu dan kelompok golongan ke permukaan dalam melihat suatu permasalahan bersama, mengelola konflik dan merumuskan penyelesaian permasalahan bersama dalam suatu pembangunan serta menunjuk siapa yang dipercaya menjalankan pembangunan.

Kita semua berharap Pemilu 2024 terlaksana dengan demokratis, aman, tertib, damai jauh kerusuhan, dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sukses tanpa ekses. Harapan itu bermula dari IKP berbasis peserta pemilu.

Arif Zaini Arrosyid. SIP, MSc

Partai Peserta Pemilu 2024

Pemilihan umum (pemilu) merupakan ujung tombak demokrasi yang diamanahkan oleh konstitusi.

Dengan pemilu rakyat dapat menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih wakil rakyat pilihannya agar dapat duduk di kursi eksekutif maupun legislatif.

Wakil rakyat diharapkan dapat mentransformasikan suara rakyat menjadi kebijakan yang pro kepada rakyat. Namun demikian ternyata banyak produk legislasi yang cenderung abai terhadap kepetingan rakyat dan lebih condong kepada kepentingan elit penguasa.

Hal tersebut dapat terlihat dari masifnya aksi penolakan terhadap produk legislasi yang dilakukan oleh kalangan masyarakat luas.

Mulai dari penolakan terhadap

Rancangan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), Rancangan Undang-Undang Komisi

Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) sampai puncaknya penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK).

Penolakan-penolakan tersebut terlihat masif dilakukan diberbagai tempat seperti Magelang, Yogyakarta, Bandung, Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Hal ini mengindikasikan gagalnya legislator dalam menyerap aspirasi rakyat dan meramunya menjadi UU.

Dengan kata lain, para legisla-

PANWASCAM IS THE GUARDIAN OF DEMOCRATION

tor lebih condong kepada para elit penguasa daripada mementingkan kepentingan rakyat secara luas. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri, karena produk legislasi juga merupakan produk politis. Setiap legislasi yang dihasilkan pasti dibarengi dengan kepentingan politik tertentu yang ada dibelakangnya.

Sudah menjadi rahasia umum jika para legislator juga mempunyai kepentingan sendiri, sehingga setiap produk legislasi tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik yang menyelimuti. Masalahnya kepentingan siapa yang diperjuangkan dalam proses legislasi, jika kepentingan rakyat maka itu yang kita harapkan, akan tetapi jika hanya kepentingan elit penguasa maka itu sangat jauh dari angan dan cita-cita dari demokrasi itu sendiri.

Akan tetapi sebagai infrastruktur politik, kita tidak boleh hanya menghakimi dan menyalahkan secara sepihak. Kita juga harus muhasabah dan intropeksi diri, karena bagaimanapun juga yang sekarang duduk di parlemen adalah pilihan kita sebagai rakyat pada pemilu sebelumnya. Maka sebab itu, bisa jadi kegagalan produk legislasi saat ini merupakan kegagalan kita selaku rakyat dalam memahami dan mentransformasikan suara.

Maka disini peran penyelenggara pemilu sangat penting untuk memberikan edu-

kasi kepada masyarakat mengenai pentingnya akan kesadaran pemilu. Mengingat selama ini kesadaran masyarakat akan pemilu masih terbilang cukup rendah. Hal tersebut tercermin dari salah satu responden yang berhasil penulis temui secara random yang merasa sangat senang saat memperoleh uang dari salah satu calon.

Responden tersebut mengungkapkan kegembiraannya dengan mengucapkan “Alhamdulillah seneng mas, saget damel nempur kagem pinten-pinten dinten” (Alhamdulillah senang mas, bisa buat membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya untuk persediaan beberapa hari).

Ironis memang, tindakan menyimpang yang seharusnya

SAKHA OPINI

Oleh: Ahmad Afandi

dijauhi akan tetapi masih banyak yang mempunyai mindset bahwa itu merupakan rejeki nomplok yang harus disyukuri. Padahal jika merujuk pada peribahasa arab yang cukup masyhur “al mursyi wal murtasyi fi alnar” orang yang menyuap dan disuap sama-sama masuk kedalam neraka.

Sangat dilematis memang, problem di negara berkembang yang kebanyakan warganya masih berada di kelas ekonomi menengah kebawah. Disatu sisi adanya money politic bak cahaya ditengah gulita yang sangat membantu beban ekonomi mereka, akan tetapi sejatinya semua itu hanya fatamorgana yang bersifat temporal dan

wascam ialah menjadi kepanjangan tangan dari Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga tugas berat telah menanti para komisioner panwascam selaku ujung tombak pengawal demokrasi “The Guardian of Democration” untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Agar mereka memahami dan menyadari jika rakyat ialah bagian terpenting dalam demokrasi. Mengingat ditangan merekalah nasib bangsa dan negara ini kedepan dipertaruhkan.

Disamping itu, hal yang tidak kalah penting yang harus dilakukan oleh seorang Panwascam sebagai “The Guardian of Democration” ialah melakukan edukasi kepada para pengurus dan kader partai agar merubah mindset mereka dalam memandang rakyat. Perubahan mindset ini penulis rasa menjadi sesuatu yang sangat urgent dan mendasar.

Mengingat saat ini masih banyak para pengurus dan kader partai yang hanya melihat rakyat sebagai objek pendulang suara dengan menghalalkan segala macam cara. Sudah sepantasnya mindset tersebut diubah dengan cara memposisikan rakyat sebagai subjek terpenting dalam demokrasi sekaligus patner dalam membangun bangsa dan negara.

sementara.

Maka dari itu, tugas dari penyelenggara pemilulah yang memiliki peran vital dalam memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahayanya praktik-praktik money politic yang dapat menciderai kebebasan demokrasi. Maka tak ayal jika masih banyak produk-produk legislasi yang jauh dari kata merakyat, karena memang mereka dipilih bukan berdasarkan hati nurani melainkan berdasarkan kepentingan perut sesaat.

Maka dari itu, Bawaslu Kabupaten Magelang dengan terobosannya mencetuskan beberapa program unggulan untuk menganulir praktik politik uang. Program-program tersebut meliputi: Desa Anti Politik Uang (Desa APU), Kampung Anti Money Politics (KAMP), dan Keluarga Anti Money Politics (KeAMP). Tentu semua program tersebut hanya sebatas wacana jika tanpa dibarengi dengan aksi nyata.

Maka dari itu, Panwaslucamlah yang bertanggung jawab untuk merealisasikan program tersebut. Mengingat salah satu tugas dari Pan-

Penulis kira, jika seorang Panwascam dapat menerapkan mindset tersebut kepada seluruh pengurus dan kader partai akan sangat efektif untuk menutup mata rantai politik uang, mengingat peribahasa menyatakan “tidak akan ada asap jika tidak ada api”.

Meskipun tidak dapat dipungkiri, jika beban kerja Panwascam sebagai lembaga ad hoc dalam awal kinerjanya acapkali menemui berbagai macam hambatan. Salah satu hambatan yang seringkali muncul ialah perbedaan persepsi mengenai posisi Panwascam. Kebanyakan menilai bahwa Panwascam merupakan lembaga struktural dibawah Pemerintah Kecamatan.

Padahal sejatinya Panwascam merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan independen yang terbebas dari segala macam intervensi. Oleh karena itu, sebagai “The Guardian of Democration” Panwascam harus mampu dan sanggup menegaskan posisinya agar kemandirian dan independensi dari Panwascam dapat terejawantahkan dengan jelas. Dengan harapan dapat mengawal tegaknya demokrasi di bumi Pertiwi. Ahmad Afandi

(Anggota Panwascam Kecamatan Candimulyo)

MODAL SOSIAL DAN DESA APU

BEBERAPA tahun terakhir

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten

Magelang terbilang

rajin untuk menginisiasi pembentukan Desa

Anti Politik Uang (Desa APU). Hingga akhir 2022 tercatat ada 24 desa binaan Bawaslu Kabupaten

Magelang, yang terdiri Desa APU dan Desa Pengawasan.

Pemdes Desa APU dan Desa Pengawasan dan Bawaslu Kabupaten

Magelang menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). MoU dan PKS ini dimaksudkan untuk menjadi payung hukum kerja sama saat ini dan di masa datang.

Pembentukan Desa APU ini dimaksudkan untuk meneguhkan semangat demokrasi dan gerakan anti politik uang di masyarakat. Demokrasi yang berkualitas adalah demokrasi yang terbebas dari praktek politik uang. Desa menjadi sentra perlawanan rakyat atas praktik politik uang.

Pada Tahun 2024 nanti, masyarakat akan melaksanakan pemilihan anggota legislatif pada 14 Februari dan Pemilihan Bupati/ Walikota pada 27 November. Pada tahap inilah kita akan melihat seberapa jauh eksistensi Desa APU dalam meminimalisir praktek politik uang sehingga memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun demokrasi yang

berkualitas.

pembentukannya. Jangan sampai program ini hanya berhenti sebagai formalitas semata. Ramai ketika dicanangkan namun kemudian perlahan-lahan hilang entah kemana.

Bawaslu dan desa harus bersama-sama memanfaatkan keunggulan yang dimiliki desa untuk mendukung Desa APU. Salah satu perspektif yang relevan untuk dilakukan adalah strategi memerankan modal sosial yang ada di desa.

Keputusan Bawaslu Kabupaten Magelang dengan menjadikan desa sebagai ujung tombak perjuangan memerangi praktek politik uang cukup beralasan. Beberapa keunggulan yang dimiliki desa adalah: Pertama, hubungan kekerabatan di desa masih sangat kental.

Kedua, kepala desa dan pemerintah desa memegang peranan penting. Ketiga, banyak forum pertemuan di desa yang bisa digunakan sebagai media sosialisasi. Keempat, masyarakat desa sangat kuat dalam memegang adat istiadat, norma dan etika demi kebaikan bersama.

Hanya pertanyaan yang muncul kemudian bagaimana upaya mengoptimalkan peran Desa APU agar sesuai dengan tujuan awal

Modal Sosial Istilah modal sosial dikemukakan pertama kali oleh Lyda Judson Hanifan (1926) dalam buku berjudul The Rural School Community Centre. Dalam buku ini ia meneliti sebab-sebab keberhasilan seorang kepala sekolah dalam mengembangkan pendidikan di Amerika Serikat. Kepala sekolah ini bisa sukses karena dia mempunyai modal sosial yang cukup.

Modal sosial ini berupa kemauan baik, rasa bersahabat dan kerja sama erat yang membentuk kelompok sosial, baik di dalam sekolah maupun lingkungan sekitar sekolah. Hasilnya, kemajuan tidak hanya dicapai oleh anak didik dalam bidang akademik tetapi juga oleh warga di sekitar sekolah dalam berbagai aspek kehidupan.

Banyak peneliti yang menyepakati bahwa setidaknya terdapat tiga elemen dari modal sosial yaitu : pertama, kepercayaan (trust). Francis Fukuyama (1996)

SAKHA OPINI

Oleh : Faizatul Umayah SIP

menyatakan bahwa kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya perilaku jujur, menjaga keteraturan dan bekerjasama berdasarkan norma bersama.

Sedangkan yang kedua, adalah nilai dan norma (Norm). yang menurut Horton dan Hunt merupakan bagian dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah dan memiliki nilai jika menciptakan harmonisasi dan selaras dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat dimana tindakan tersebut dilakukan. Sedangkan norma adalah aturan-aturan kehidupan sosial secara kolektif yang mengandung sanksi moral maupun fisik, bagi orang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran atas nilai-nila sosial. Norma ditujukan untuk menekan anggota agar segala perbuatan yang dilakukannnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama (Setiadi dan Klop, 2011).

Yang ketiga adalah jaringan (network). Yaitu ikatan antarsimpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial) yang diikat dengan kepercayaan yang dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak. Jaringan adalah hubungan antar individu yang memiliki makna subyektif yang berhubungan atau dikaitkan sebagai suatu simpul dan ikatan (Damsar, 2009 : 2014). Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh.

Jaringan hubungan sosial biasanya akan diwarnai oleh suatu tipologi yang khas dan sejalan dengan karakteristik dan orientasi

kelompok. Kelompok sosial biasanya terbentuk secara tradisional atas dasar kesamaan garis keturunan, kesamaaan kepercayaan pada dimensi kebutuhan, cenderung memiliki kohesivitas tinggi, tetapi rentang jaringan dan kepercayaannya terbangun secara sempit (Mawardi, 2007).

Melihat berbagai pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kelompok masyarakat yang didalamnya masih kental hubungan sosialnya memiliki potensi keunggulan yang bisa dioptimalkan. Sejalan dengan pendapat Woolcock (2001), berbagai keunggulan yang dimiliki desa dalam konteks modal dapat dibagi dalam tiga jenis modal sosial.

Pertama, social bounding yaitu tipe modal sosial yang ditunjukkan dengan adanya ikatan yang kuat (adanya perekat sosial) dalam suatu sistem kemasyarakatan. Hal ini ditampakkan dalam bentuk nilai, kultur, persepsi, tradisi atau adat istiadat. Kedua, Social bridging, yaitu tipe modal sosial yang ditunjukkan dengan munculnya ikatan sosial sebagai reaksi atas berbagai macam kelamahan yang menjadi ancaman.

Untuk mengatasi kelemahan inilah kemudian muncul keputusan untuk membangun kekuatan sebagai langkah antisipastif. Ketiga, Social linking yaitu hubungan sosial yang ditandai degan adanya hubungan jaringan sosial diantara berbagai level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada di masyarakat.

Peta Jalan

Mencermati berbagai pendapat gambaran potensi desa dengan berbagai modal sosial yang dimilikinya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai referensi sebagai berikut: Pertama, apa yang disebut sebagai sebagai modal sosial dalam di setiap desa mewujud dalam berbagai bentuknya masing-masing.

Semua memiliki keunggulan sendiri-sendiri sebagai akibat dan konsekuensi dari intentitas interaksi sosial yang dilakukan. Hal ini akan menuntun kita untuk lebih jeli dan teliti dalam membuat strategi penguatan kepada masing-masing desa.

Kedua, Sangat mungkin akan ditemukan beberapa Desa APU memiliki kesamaan mod-

al sosial yang dimiliki. Entah ini disebabkan karena kedekatan lokasi, hubungan kekerabatan besar, kesamaan cara pandang sebagian besar penduduknya bisa jadi hampir sama sebagai konsekuensi seringnya intentitas interaksi yang melewati batas administrasi desa.

Dalam situasi ini bisa dilakukan integrasi dan sinergitas modal sosial dari beberapa desa yang memiliki berbagai unsur dan elemen kesamaan.

Ketiga, akan dijumpai desa yang memiliki potensi modal sosial yang tidak maksimal, ini akan dijumpai di desa yang mulai beranjak ke perkotaan. Di desa seperti ini norma, etika dan nilai-nilai kekerabatan sudah mulai memudar. Hal ini disebabkan oleh semakin heterogennya masyarakat di desa itu.

Keempat, bisa juga ditemukan desa yang sulit untuk diidentifikasi modal sosialnya. Ini akan ditemukan di desa-desa yang telah berubah menjadi kelurahan di wilayah perkotaan. Disamping penduduknya heterogen pengambilan sikap lebih diwarnai oleh pendapat individualistik sebagai salah satu ciri penduduk di wilayah perkotaan.

Melihat berbagai kesimpulan yang berbeda di atas, maka dalam konteks pemberdayaan Desa APU, Bawaslu perlu menempuh strategi penting yaitu : Pertama, fokus menjadikan desa-desa yang sudah menandatangani MoU dan Perjanjian Kerja Sama Desa APU sebagai role model dalam melawan politik uang.

Menjadi sebuah kesulitan besar bagi Bawaslu jika menginginkan seluruh desa di Kabupaten Magelang sebagai Desa APU. Cara paling mudah adalah mendeklarasikan minimal satu desa APU di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang.

Kedua, Bawaslu melakukan kerjasama pendampingan yang intensif. Masyarakat desa harus selalu diingatkan bagaimana penting memegang prinsip yang baik. Bawaslu melakukan pendampingan untuk membantu desa dalam mengidentifikasi bentuk modal sosial yang dimililki dan menjadi keunggulannya.

Ketiga, Bawaslu harus mulai menginisiasi pembentukan jaringan Desa APU di Kabupaten Magelang. Dengan pembentukan jaringan ini akan muncul banyak studi tiru pelaksanaan Desa APU yang dianggap maju. Dalam jaringan ini juga terbuka untuk menyampaikan usulan, permasalahan dan harapan dapat dibahas dan di dalam forum pertemuan yang dilaksanakan secara langsung maupun daring. Prinsipnya dengan bersama-sama maka akan menjadi modal sosial yang kuat.

Keempat, Bawaslu dan desa juga harus mengandeng kerjasama pembentukan kaukus atau jaringan kerjasama dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan di Kabupaten Magelang. Ormas keagamaan akan menyuarakan moral sebagai tandkngan praktek politik uang.

Tidak ada yang berhasil tiba-tiba, semuanya butuh proses. Namun kita sepakati bersama bahwa niat baik harus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Politik uang sejatinya sama dengan membeli orang. Jika kita sudah tergadai karena sudah terbeli maka tidak lagi harga diri yang kita miliki.

Desa APU adalah sebuah niat luhur, agar berhasil dengan baik butuh dukungan kita bersama. Desa APU membutuhkan Modal Sosial yang kuat dari desa dan masyarakat. *

***Faizatul Umayah, SIP (Ketua Panwaslu Kecamatan Muntilan)

Berdiskusi dengan Warga desa Ngrancah Grabag Pembentukan Desa APU (Foto Tim Humas Bawaslu Kab Magelang)

Saatnya Anak Muda Terlibat Pengawasan Partisipatif

PEMILU serentak 2024 sudah di depan mata. Tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan namun banyak pihak belum tergerak untuk berpartisipasi. Banyak orang melihat pemilu sebatas pemungutan suara saja. Ini menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.

Sesuai tugas yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017, Panwaslucam melaksanakan pengawasan di semua tahapan, salah satunya verifikasi faktual.

Panwaslucam Pakis mengawasi verfak tim KPU Kabupaten Magelang di beberapa desa. Panwaslucam Pakis menemukan banyak pencatutan nama oleh partai politik. Dari yang didatangi sedikitnya ada 25 orang tercatut.

Mayoritas mengaku tidak tahu menahu bahwa nama mereka sudah dicatut sebagai anggota par-

pol. Mereka bahkan tidak mengenal parpol terkait. Tentu ini hanya salah satu potret masalah yang terlihat dipermukaan. Lantas bagaimana tantangan Bawaslu sebagai garda terdepan dalam proses pengawasan.

Sinergisitas adalah kunci dalam Proses Pengawasan

Pencatutan nama oleh partai hanya salah satu contoh pelanggaran yang terjadi. Potensi pelanggaran akan selalu ada mengingat masih panjangnya proses tahapan yang akan dilalui.

Meskipun hanya pelanggaran administratif tentu tidak bisa dipandang sepele, bisa jadi ke depan akan terjadi pelanggaran serupa bahkan bisa lebih besar lagi.

Tentu semua ini tidak bisa hanya dibebankan oleh penyelenggara Pemilu saja, khususnya Bawaslu.

Banyak pihak perlu ikut andil

dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu. Pemerintah, masyarakat, media, akademisi, LSM, partai politik, ormas, pemuda dan semua stakeholder terkait harus bahu membahu dalam mensukseskan Pemilu serentak 2024.

Catatan-catatan buruk seperti pencatutan, netralitas para pihak dalam Pemilu, intimidasi, money politic tentu tidak begitu saja bisa diatasi, tetapi seminimal mungkin harus ditekan terutama peran dari penyelenggara Pemilu.

Kerja-kerja jangka panjang mesti dibuat oleh para pihak jika kita memang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas kepemiluan. Bukan hanya sekedar rutinitas tiap momentum politik saja, tetapi harus bergerak kedalam Pemilu yang lebih substantif. Harapan dan visi itu yang wajib dibangun oleh semua pihak tanpa terkecuali.

Oleh : Romadlon Panwaslucam Pakis

Partai politik bukan hanya berfokus pada saat kontestasi Pemilu, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik yang cukup. Pemerintah juga perlu membuka ruang sebesar besarnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dan yang tak kalah penting peran masyarakat, LSM, media, ormas, dan OKP diperlukan dalam fungsi pengawasan. KPU dan Bawaslu tidak akan bisa berjalan sendiri dalam penyelenggaraan proses Pemilu, dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi semua pihak.

Maka yang kemudian harus disadari, khususnya bagi warga negara yang sudah mempunyai hak pilih perlu diingatkan bahwa proses menentukan pemimpin terbaik sudah dimulai dari sekarang. Antusiasme dalam pemilu harus dibarengi dengan literasi yang cukup, maka menjadi tugas bersama untuk mengawasi keberjalananya pemilu ini sampai akhir.

Menggandeng Anak Muda

pemilu, tak terkecuali anak muda. Struktur demografi pada Pemilu serentak 2024, elemen anak muda akan menjadi pemilih dominan. Jika mengacu data Sensus Penduduk 2020 BPS, proposi pemilih muda mencapai 54 persen dan diperkirakan sampai 2024 nanti proporsi pemilih 17-39 tahun diprediksi mendekati angka 60 persen.

Pemilih muda (generasi milenial dan Z) juga memiliki karakter yang cukup berbeda dari generasi pendahulu yaitu perilaku digital mereka. Menurut temuan Centre For Strategic and International Studies (CSIS) (2022), fungsi medsos sebagai rujukan informasi utama mereka naik dari 39,5 persen (2018) menjadi 59 persen (2022).

Posisi kelompok pemilih muda ke depan diprediksi akan semakin strategis dalam konstelasi politik nasional menjelang Pemilu 2024. Ini terjadi karena tingginya penetrasi pemilih muda terhadap medsos yang sudah 90 persen (CSIS, 2022).

Melek informasi dan juga

digital yang berkembang. Oleh karena itu para pemangku kepentingan sudah seharusnya menyiapkan peta jalan dalam melihat situasi politik yang sudah berubah. Anak muda perlu didorong dan terlibat dalam keputusan-keputusan politik.

Pencatutan yang terjadi dalam lingkup kecamatan Pakis hanya salah satu masalah dan peringatan bagi penyelenggara Pemilu. Anak muda bukan hanya sebatas angka yang bisa dikonversikan, mereka harus diberi ruang dan mulai didorong dalam memajukan kualitas demokrasi.

Partisipasi anak muda ini harus dikelola dengan baik apalagi kita mempunyai mimpi mewujudkan visi Indonesia emas 2045. Sudah saatnya anak muda sebagai subjek perubahan, tidak hanya sebagai penonton atau yang lebih jauh lagi bersikap apatis dan tidak mau tahu. Jika itu yang terjadi, maka narasi mewujudkan Indonesia emas 2045 sepertinya hanya mimpi dan omong kosong belaka.

Penulis Romadhon

Kemah Bakti Pemilu 2024 (Foto Tim Humas Bawaslu Kab Magelang)

Ayo Awasi

Oleh : Panwascam Borobudur

Badanku semakin rapuh

Alamku mulai hancur

Wajahku semakin kusut

Andai engkau tak serakah

Sebisa mungkin ku pertahankan

Lambat laun aku enggan

Ulahmu semakin menggila

Terciptanya negara merdeka

Empati warga negara

Rasa persatuan berbangsa

Perlu kita kawal bersama

Egoisme dan keberpihakan

Rusakkan nasionalisme jiwa

Cukuplah dimasa lalu sahaja

Ayo bergerak bersama

Yakinlah kita bisa

CUITAN TANPA TUAN

oleh : Panwascam Tegalrejo

polarisasi politik dalam sirkulasi kekuasaan

ada dahayu didalamnya

ada derai dalam aksa

ada dera dalam daksa

gulungan awan hitam adalah kaprah

redum beruntun membuat pasrah

sekedar menulis dianggap kiprah

tulisan sara dianggap lumrah

atau..

laku seorang lakon pencari untung

punya biyang seorang dalang

bisa jadi bijak di diksi

meski sesat dalam tujuan

satu maksud yang termaktub

dituangkan dalam tulisan

jari jemari pengadu domba

tanpa henti terus menari

tanpa lelah terus berulah

lalu..

apa daya ini..???

hidup di negeri, dimana pengadil selalu salah

wasit sebuah tarkam, tak jarang mati di tikam

tak henti terus dimaki

lagi dan lagi..

280 karakter menguasai algoritma

bermunculan dari anonim tanpa nama

dengan avatar yang itu itu saja

satu avatar puluhan pengguna

ratusan pengguna satu talenta

puluhan talenta satu sutradara

sutradara perangkai kata

kita punya apa..?

kita punya diri yang siap di caci

kita punya mental yang siap dimaki

kita punya integritas yang siap di benci

kita punya mulut yang siap teriak

kita punya tenaga yang siap berontak

kita punya raga yang siap di tembak

PEMILU

Oleh : Panwascam Sawangan

Pemilu bukan hanya sekedar program lima tahunan belaka

Pemilu adalah lambang kedaulatan bangsa

Pemilu juga merupakan amanah besar negara Sebagai wujud demokratisnya indonesia

Pemilu yang jurdil bukanlah ilusi Apalagi sekedar fantasi Mari bersama-sama kita awasi

Agar tidak menjadi ajang konspirasi dan obral janji

Pemilu itu harus berintegritas Jangan sampai pemilu hanya sekedar formalitas

Agar yang terpilih adalah yang memiliki kualitas

Bukan yang hanya bertujuan untuk mendapatkan segudang fasilitas

Bersama rakyat mari awasi pemilu Bersama bawaslu mari tegakkan keadilan pemilu

Demi tujuan mewujudkan indonesia yang maju

Untuk warisan yang luhur kelak bagi anak cucu

PEMILU 2024

Oleh : Panwascam Mungkid

Pemilu

Ibu pertiwi rindu

Pemimpin yang tidak ambigu

Pemerintahan yang padu

Birokrasi satu pintu

Tahun 2024

Merupakan tahun pembuktian martabat

Indonesia adalah negara terhormat

Dengan penduduk yang moderat

Membutuhkan pemimpin yang hebat

Pemilu Serentak

Membutuhkan kerjasama khalayak

Membutuhkan dukungan bukan penyebaran hoax

Mari sukseskan pemilu dengan bijak

Saatnya Indonesia berjaya

Dengan pemimpin yang berdaya.

Didukung masyarakat yang bersahaja

Bawaslu ikut berupaya

Memberikan media

Mengawasi dan menjaga

Tercapai Pemilu Jurdil Luber di Indonesia..

DEMO-KERASI

Oleh : Panwascam Mungkid

1945, Tanahku merdeka

Di atas pondasi bernama Pancasila

Nama Indonesia bergema di bulan Puasa

Kini, Negeriku sudah tak lagi muda

Orde lama, Orde Baru, dan Reformasi

Rangkaian peristiwa melukis tanah Nusantara

Darah dan tangis sudah cukup menjadi saksi

2024 akankah ingin Kau ulang kembali?

Berebut kursi atas nama Demokrasi

Cukup! Negeri ini sudah cukup dengan beribu narasi

Kadrun dan cebong sudah cukup menjadi saksi karya para politisi

Awas!

Tahun politik sedang merangkak cantik

Memoles rupa tanpa suara

Jadilah pemilih yang cerdik Jangan mau suara dibeli apalagi dipecah isu SARA