Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang "Sakha Demokrasi" Edisi 06/2022

SALAM REDAKSI

Menata Diri Memperkuat Lembaga

LONCENG Tahapan Pemilu

2019 sudah ditabuh. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menggelar serangkaian tahapan, mulai pendaftaran partai politik, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan dilanjutkan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024.

Ada 17 partai yang akan berlaga dalam Pemilu 2024. Yakni PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Buruh, Gelora, PKS, PKN, Hanura, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Perindo dan PPP. Tahapan selanjutnya adalah penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan pemutakhira daftar pemilih.

Seiring dimulainya tahapan pemilu, Bawaslu Kabupaten Magelang pun sudah menabuh genderang pengawasan. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) pun dibentuk dan sudah dilantik Jumat 28 Oktober 2022. Pelantikan sengaja dilakukan bertepatan Hari Sumpah Pemuda untuk memberi semangat dan kekuatan moralitas.

Segera disusul pembentukan

Panwasludes di 372 desa seKabupaten Magelang awal tahun nanti. Berbekal modal pengalaman

pengawasan Pilkada 2018 dan Pemilu

2019, Bawaslu Kabupaten Magelang sudah sejak dini mempersiapkan diri. Mulai penataan administrasi, memperkuat kelembagaan hingga

peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pimpinan dan staf sekretariat.

Berbagai upaya peningkatan

kapasitas SDM dan kelembagaan

Bawaslu ini diulas dan disajikan secara apik. Begitu juga kegiatan peringatan

1 Tahun Saka Adhyasta Bawaslu Kabupaten Magelang, pelatihan pembuatan video pengawasan dan lainnya.

Penerbitan buletin Saka Demokrasi Edisi 6 ini diharapkan mampu melakoni tugasnya sebagai pencerah demokrasi, meningkatkan literasi dan tentu saja media siar Bawaslu Kabupaten Magelang. Tentu saja masih ada kekurangan di sana sini namun inilah proses pembelajaran.

Selalu ada ruang untuk bertumbuh, ruang untuk belajar dan kesempatan memperbaiki diri. Semoga edisi ke depan semakin lebih baik. Selamat Membaca!

Dewan Pengarah: M. Habib Shaleh, S.S. Fauzan Rafiqun, S.Ag. S. Aini Ch., S.S., M. Hum. M. Dwi Anwar Kholid, S.Pd.I M. Yasin Awan W.

Penanggung Jawab: Anni Syarifah, S.E., M.Ec. Dev.

Pimpinan Redaksi: M. Habib Shaleh, S.S.

Redaktur: Desiana Lutfiani, S.H. Rendra Firmansah, S.H. Shanita Nurani T., S.H. Bella Suci N., S.Pd. Beti Nurhapsari, S.E. Dandy Reza Kameswara, S.E. Wulan Nopriyani, S.E.

Desain: Maris Nazum S., S.Kom.

Editor: MH Shaleh

Sekretariat: Masrur Nasihin, S.E. Fatach Yasin, S.H. Ahmad Zaenudin

Wulan Nopriyani, S.E. Beti Nurhapsari, S.E. Dandy Reza Kameswara, S.E.

Alamat Redaksi: Jl. Soekarno Hatta No. 9

Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

56511

Website: www.magelangkab.bawaslu.go.id

Email set.magelangkab@bawaslu.go.id

Sahabat

Bawaslu dipersilahkan mengirimkan surat pembaca, komentar, opini, puisi, pantun atau karikatur mengenai pemilu dan demokrasi. Karya dapat dikirim ke humas.bawaslukabmagelang@gmail.com atau ke Kantor Sekretariat Bawaslu

Kabupaten Magelang Jalan Soekarno Hatta No 09, Biyeran, Sawitan, Mungkid, 56511, dengan menuliskan nama lengkap, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi disertai dengan fotokopi atau scan identitas diri.

(Muhammad Habib Shaleh)

63 PANWASLUCAM UCAP SUMPAH

DI HARI SUMPAH PEMUDA

LEMBAGA BAWASLU MAKIN DIPERCAYA PUBLIK

Sebanyak 63 pengawas pemilu kecamatan (panwascam) Kabupaten Magelang mengucapkan sumpah janji di Hari Sumpah Pemuda di Hotel Atria Magelang, Jumat 28/10/2022. Ke-63 panwascam terlantik tersebut merupakan hasil seleksi ketat dari 632 pendaftar Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Magelang.

Dari 63 panwascam terpilih, sebanyak 45 orang (71,5 %) diantaranya merupakan wajah baru. Adapun panwascam lama yang terpilih kembali hanya sebanyak 28 orang atau 28,5 persen. Selain itu, ada tujuh kecamatan yang ketiga panwascamnya baru semua yakni Kecamatan Salam, Kecamatan Pakis, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Grabag, Kecamatan Secang dan Kecamatan Mertoyudan.

Pelantikan panwascam dilakukan Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Shaleh dengan disaksikan Forkopimda Kabupaten Magelang, pimpinan Bawaslu Kabupaten Magelang, Korsek Bawaslu Kabupaten Magelang Anni Syarifah serta staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Yang menarik, pelantikan dan pengucapan sumpah janji dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda

“Kami sengaja mengambil momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022 untuk pelantikan ini. Panwascam terlantik mengucapkan sumpah dan janji. Ini adalah janji kepada Allah SWT dan sesama manusia yang harus ditepati dengan riang gembira. Dengan semangat Sumpah Pemuda, kami ucapkan selamat menjalankan tugas pada Panwascam terlantik,” tandas Habib dalam pelantikan.

Habib menjelaskan proses seleksi Panwascam 2022 sangat ketat karena tingginya animo masyarakat menjadi penyelenggara pemilu. Ia berharap hal ini akan berkorelasi kepada kualitas Panwascam yang terpilih. Dikatakan bahwa sebagai seorang penyelenggara pemilu anggota Panwascam telah menjadi public figure di kecamatan masing-masing.

Dengan demikian, seorang anggota Panwascam harus mampu bersikap dan bertindak sebagai pejabat publik. Panwascam harus mampu menjaga tutur kata, perilaku, jeli, bijak, serta cermat dan bijak dalam menjalankan tugas. “Seorang pengawas pemilu dituntut untuk selalu menjaga integritas, kapabilitas, netralitas, profesionalisme dan loyalitas,” tambah Habib.

Bawaslu Kabupaten

WASCAM DIMINTA TINGKATKAN KAPASITAS DIRI

Habib juga mendorong Panwascam terlantik untuk meningkatkan kapasitas diri dengan memperbanyak bacaan, pengalaman, jaringan, dan wawasan. Selanjutnya, para Panwascam juga diminta untuk segera berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan camat, danramil, para kepala desa dan tokoh masyarakat serta tokoh agama.

“Untuk mempermudah pelaksanaan tugas, Panwascam kami dorong untuk melakukan ansos atau analisasa sosial guna memahami daerah masing-masing. Hal ini penting untuk memetakan kerawanan dan potensi pelanggaran. Dengan memahami kerawanan maka kita akan bisa menyusun langkah-langkah pencegahan potensi pelanggaran,” kata Habib.

Sementara itu, Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP, yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Magelang, Drs Asfuri Muhsis, menyampaikan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Magelang mengucapkan selamat kepada para anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Magelang yang baru saja dilantik. Pemkab Magelang berharap seluruh Panwascam sukses dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya sebagai Panwaslu Kecamatan.

"Ada beberapa tugas penting Panwaslu selama Pemilu yaitu mengawal pemilihan di tingkat desa/ kelurahan seperti pemutakhiran data pemilih, pengawasan verifikasi faktual calon perseorangan, memantau pelaksanaan kampanye hingga perlengkapan dan pendistribusian alat pemungutan suara," kata Asfuri.

Asfuri mengingatkan, semua anggota Panwascam harus memiliki solidaritas dan sinergitas yang baik dengan semua mitra kerja selama proses Pemilu berlangsung. Solidaritas dan sinergitas ini dinilai penting dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan Pemilu 2024.

Terkait hal tersebut, Asfuri mengharapkan semua petugas baik Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Panwascam dan mitra bisa bersinergi sesuai aturan yang berlaku guna memaksimalkan proses Pemilu di Kabupaten Magelang.

Ketua Kelompok Kerja Pendaftaran Calon Panwascam Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang, M Yasin Awan Wiratno mengatakan jumlah pendaftar panwaslu kecamatan di Kabupaten Magelang melebihi target. Tercatat ada 616 pendaftar, yang terdiri laki-laki 345 dan perempuan 271.

Disebutkan jumlah pendaftar terbesar ada di Kecamatan Mertoyudan dengan 64 orang (laki-laki 37, perempuan 27). Disusul Kecamatan Mungkid 50 orang dengan 20 laki-laki dan 30 perempuan dan Kecamatan Grabag 40 orang, terdiri 23 laki-laki dan 17 perempuan. Kemudian Kecamatan Candimulyo 38 pendaftar, terdiri 22 laki-laki dan 16 perempuan, Kecamatan Secang 37 pendaftar, terdiri 18 laki-laki 19 perempuan, Kecamatan Ngluwar 30 orang, terdiri 14 laki-laki dan 16 perempuan.

Adapun kecamatan dengan jumlah pendaftar tersedikit adalah Kecamatan Borobudur 20 orang, terdiri 14 laki-laki dan enam perempuan, Kecamatan Srumbung 19 orang, terdiri 11 laki-laki dan delapan perempuan, kemudian Kecamatan Ngablak 17 orang, dengan 13 laki-laki dan empat perempuan.

"Jumlah pendaftar tahun 2022 nyaris 2 kali lipat tahun 2017. Saat itu jumlah pendaftar panwascam tercatat sebanyak 326 pendaftar. Jumlah pendaftar Kabupaten Magelang saat itu tertinggi kedua setelah Brebes," kata Yasin.

Menurut Yasin hal ini menunjukkan lembaga Bawaslu semakin diakui oleh masyarakat. Bawaslu menjadi lembaga yang terpercaya. Citra positif ini merupakan hasil-hasil kerja seluruh jajaran pengawas pemilu mulai Pengawas TPS, Panwasdes, Panwascam, Bawaslu Kabupaten hingga Bawaslu RI dalam mengawasi Pemilu 2019. (Desiana)

PanwasLU KEcamATAN Petakan Kerawanan Wilayah

Sebanyak 63 Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Magelang digembleng strategi Analisa Sosial (ansos). Panwascam dilatih untuk melakukan analisa sosial dan pemetaan kerawanan di masingmasing kecamatan.

Ada tiga narasumber dalam pelatihan ini. Yakni Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta, Tenaga Ahli Komisioner Bawaslu RI 2017-2022 Masykurudin Hafidz (Cak Masykur) dan Wakil Ketua PCNU Kabupaten Magelang MH Masrukhan.

Menurut Masrukhan sangat penting bagi seorang pengawas pemilu memahami kerawanan pemilu dan potensi masalah yang mungkin terjadi dalam Tahapan Pemilu 2024. Untuk itu, Masrukhan menilai Analisa Sosial harus dilakukan pada pengawalan tahapan Pemilu 2024.

"Panwas perlu melakukan pemetaan sosial sebagai langkah mengambil kebijakan dalam pengawasan. Karena selain regulasi, permasalahan di lapangan sangat beragam, maka diperlukan kebijakan yang tepat, berdasarkan analisa sosial," kata Masrukhan.

Adapun Cak Masykur menyampaikan materi tentang "Menguatkan Pengawasan Pemilu Partisipatif." Disebutkan agar pengawasan Pemilu

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi

2024 sukses dan terwujud pemilu yang berkeadilan maka semua Pawascam harus memiliki pengetahuan kepemiluan setara dan mempunyai standar kualitas sama.

"Samakan pengetahuan pemilu agar Panwascam sama standarnya. Ditambah dengan pemahaman tugas Panwascam dengan baju pencegahan, pengawasan, dan penindakan," terang Cak Masykur.

Narasumber yang ketiga adalah Sekretaris Jenderal Komite

Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta. Kaka menyampaikan materi Strategi Pengawasan Kolaboratif Pemilu, yaitu pengawasan yang efektif dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

"Peran Bawaslu dalam kesuksesan Pemilu 2019 sangat besar. MK dalam pengambilan keputusan selalu merujuk pada hasil pengawasan Bawaslu. Hal ini perlu dilanjutkan dalam pengawasan pemilu 2024," kata Kaka, yang juga Sekjen The Asian Network for Free Elections (ANFREL).

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Shaleh mengatakan pihaknya sengaja mengundang Kaka Suminta, Cak Masykur, dan Masrukhan untuk meningkatkan kualitas SDM panwascam.

Disebutkan kegiatan Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu

Bawaslu Kabupaten Magelang dan Pengawas Adhoc tersebut diikutu oleh

Komisioner Panwascam se-Kabupaten Magelang di Atria Hotel, Magelang.

Habib mengatakan 63 panwascam berasal dari latar belakang yang berbeda, serta memiliki tingkat pengetahuan kepemiluan beragam. Untuk itu, panwascam perlu dilatih dan digembleng agar memiliki standar kualitas yang sama.

"Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan standar kualitas, menyatukan persepsi dan menyamakan gerak langkah Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Mereka akan bertugas mengawal pelaksanaan

Pemilu 2024 sehingga harus ada frekuensi yang sama," kata Habib.

(Desiana)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi

HINDARI AMNESIA SYNDROME

TATA KELOLA KEARSIPAN DIBENAHI

Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpuspa) Kabupaten Magelang Ari Parwanti mengatakan arsip merupakan suatu ingatan atau memory bagi suatu instansi, termasuk lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu.

Disebutkan apabila arsip tidak tertata atau bahkan hilang, maka instansi tersebut akan mengalami amnesia syndrome. Jika hal ini terjadi maka data, rekam jejak kinerja, informasi dan lainnya akan hilang sehingga akan menyulitkan penyusunan laporan rutin dan mengganggu kinerja di masa depan.

“Dari lahir manusia sudah terikat dengan arsip seperti akta lahir, E-KTP, hingga nanti dewasa memiliki ijazah dan lain sebagainya,” kata Ari saat menjadi narasumber Bimbingan Teknis Kearsipan untuk staf Bawaslu

Ari Parwanti sedang membimbing staff Bawaslu Kab. Magelang menata kearsipan

Kabupaten Magelang, baru-baru ini.

Bimtek ini dilaksanakan di Ruang Zulsantiss

Bawaslu Kabupaten Magelang. Betty Zulsantis

sendiri merupakan nama staf Panwascam

Candimulyo yang meninggal dunia selama

tahapan Pilkada 2018. Nama Zulsantis kemudian diabadikan menjadi nama ruang siding.

Ari lalu membedah Dasar Hukum Kearsipan dan Empat Pilar Kearsipan Bawaslu. Dasar Hukum

Kearsipan yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun

2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Sedangkan Empat Pilar Kearsipan Bawaslu yaitu Pola Klasifikasi (Perbawaslu Nomor 11

Tahun 2020 Tentang Pola Klasifikasi Arsip), Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip

Dinamis (Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2020), Tata Naskah Dinas (Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2020

tentang Tata Naskah Dinas), Jadwal Retensi Arsip (Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2020).

Ari menjelaskan penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin terciptanya arsip kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMD, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi polotik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan.

“Pengelolaan kearsipan daerah yang handal merupakan bagian dari penyelenggaraan kearsipan nasional dan pemanfaatan arsip sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah,” jelas Ari.

Selanjutnya, Ari mengajarkan cara menata arsip inaktif milik sekretariat Bawaslu Kabupaten Magelang. Dibantu staf Bawaslu, beberapa odner berisi arsip SPJ keuangan Panwas Kecamatan tahun 2018 dikeluarkan dari lemari arsip, SPJ tersebut dipisahkan dari Odner serta diberi catatan agar mudah penataannya, dimasukan ke dalam kardus arsip.

Ari juga mengajarkan bagaimana cara membuat bank arsip untuk memudahkan pencariannya melalui komputer, serta membagikan tips agar arsip tidak mudah rusak oleh serangga dan hewan lain, yaitu dengan menaruh silica gel di dalam kardus arsip dan kamper di luar kardus arsip.

Penataan dan pengelolaan kearsipan diharapkan dapat mewujudkan percepatan ketersediaan arsip yang otentik, utuh, dan

terpercaya demi mewujudkan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta dapat memberi dampak perubahan yang signifikan pada pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan.

“Untuk memperkuat kelembagaan Bawaslu Kabupaten Magelang kami bekerja keras untuk meningkatkan penataan arsip secara tepat, cepat, sistematis dan berkualitas di lingkungan Bawaslu Kabupaten Magelang,” kata Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magelang Anni Syarifah saat membuka bimtek.

Menurut Anni arsip SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Keuangan Bawaskab dan SPJ Keuangan di Panwas Kecamatan harus rapi, aman, mudah dicari, serta mudah disusutkan,” tegas Anni.

Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Magelang Sumarni Aini Chabibah menambahkan, tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai 14 Juni 2022 lalu. Adapun tahapan yang sudah dilalui yaitu pendaftaran partai politik dan verifikasi administrasi parpol calon peserta Pemilu 2024.

Dengan pelatihan ini, Aini berharap pengetahuan, keahlian dan pengalaman staf bertambah sehingga semakin mahir dan cakap dalam pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip yang baik dinilai akan menjadi daya dukung kesuksesan Pemilu 2024. (Wulan)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang

Pengawas Pemilu Sebaiknya Mahir Menulis

Guna meningkatkan kapasitas SDM pimpinan dan staf Bawaslu Kabupaten Magelang, Bawaslu Kabupaten Magelang melaksanakan pelatihan menulis berita. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keahlian menulis keluarga besar Bawaslu Kabupaten Magelang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Shaleh mengatakan kecakapan tulis menulis merupakan soft skill yang sangat penting dalam menunjang kerja-kerja pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang. Untuk itu, pimpinan dan staf Bawaslu wajib memiliki kecapakan menulis, baik itu menulis laporan maupun pemberitaan. Demikian juga pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan desa sebaiknya juga cakap menulis.

Habib menjelaskan bahwa untuk bisa menulis dengan maksimal maka seorang penulis harus menguasai materi dan menulis dengan sepenuh hati. Selain itu, pikiran harus jernih dan suasana hati selalu positif.

Ia menegaskan bahwa menulis sebaiknya dilakukan sesuai kesadaran sendiri tanpa harus dilakukan tanpa perintah pimpinan. “Kemampuan staf dalam mengolah data dan informasi untuk masyarakat sangat diperlukan, hal ini sejalan eksistensi Bawaslu yang sudah menyandang predikat lembaga yang informatif,” kata Habib saat membuka pelatihan jurnalistik.

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang

Menurut Habib pelatihan ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi pimpinan dan staf Bawaslu di bidang jurnalistik. Diharapkan pimpinan dan staf tidak hanya mahir menuliskan berita namun juga membuat laporan dan membuat konten video. Soft skill ini diharapkan akan mendongkrak kinerja kehumasan dan meningkatkan citra lembaga Bawaslu.

Disebutkan pelatihan ini juga bertujuan agar eksistensi lembaga terinformatif tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam menulis berita sesuai kaidah jurnalistik, serta pelatihan ini juga harus menjadi panduan agar mengikuti aturan sesuai kaidah penulisan jurnalistik yang baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita bersama - sama membangun dan mengawasi seluruh website dan media sosial agar dapat menjadi ruang publik yang dapat menyediakan informasi yang digunakan oleh masyarskat luas,” imbuhnya.

Narasumber pelatihan jurnalistik Nina Atmasari dari Harian Jogja memaparkan tenik penulisan berita yang baik dan benar. Nina mengatakan suatu berita harus memenuhi kriteria kelayakan seperti memiliki unsur cepat (aktual), nyata (faktual), penting, dan menarik.

Menurut Nina berita yang baik harus terstruktur yaitu terdiri dari judul berita, waktu berita (dateline), dan teras berita (lead). Berita langsung disusun mengikuti konsep piramida terbalik (tunggal atau bertumpuk).

Nina menjelaskan sebuah tulisan haruslah dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdiri dari 5 komponen peristiwa. Yaitu informasi/tulisan yang dapat menjawab pertanyaan apa, mengapa, siapa, dimana, kapan dan bagaimana peristiwa terjadi atau sering disebut (5W+1H).

“Menulis itu tidak ada teori yang pasti, seperti naik sepeda, semakin berlatih maka kita akan semakin mahir. Menulis tidak hanya terlahir karena bakat, namun bisa juga dikembangkan dengan berlatih, menambah banyak referensi pengetahuan dengan salah satunya membaca,” jelasnya. (desiana)

Nina Atmasari memberikan penjelasan tentang penulisan jurnalistik

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi

STAF BAWASLU BERLATIH MEMBUAT VIDEO PENGAWASAN

Untuk mensukseskan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Magelang terus meningkatkan kemampuan seluruh jajarannya. Kebijakan ini dilakukan agar seluruh jajaran Bawaslu mampu mengedukasi masyarakat dan melakukan kegiatan pengawasan guna terwujudnya Pemilu dan Pilkada yang bersih dan berintegritas.

Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Magelang mengadakan Kegiatan Pelatihan Pembuatan Video bagi seluruh staf Bawaslu Kabupaten Magelang. Pelatihan pembuatan video ini dipilih karena sebagai salah satu dokumen visual yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Shaleh mengungkapkan karya video bisa digunakan untuk sarana berbagi informasi yang menarik. Untuk itu, Bawaslu menjadikan karya video sebagai sarana edukasi kepemiluan dan publikasi kegiatan Bawaslu Kabupaten Magelang.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Cakrawala Film, Tri Setyo Nugroho atau yang akrab disapa Gepeng. Dikatakan bahwa perkembangan teknologi membuat dokumentasi dalam bentuk video mempunyai peran danmanfaat yang besar.

Habib berharap agar kapasitas SDM Bawaslu bisa terus ditingkatkan, termasuk dalam pembuatan dan pengolahan video. “Ketika kita membuat kegiatan yang dihadiri 100 orang, yang menerima informasi ya 100 orang yang hadir. Diantara mereka juga belum tentu menerima informasi 100 %. Kapasitas penerimaan orang teratas," kata Habib.

Habib menjelaskan melalui satu video, Bawaslu bisa menjangkau ribuan masyarakat melalui bantuan media sosial. Pelatihan ini dipilih untuk dilaksanakan mengingat masyarakat cenderung lebih tertarik untuk melihat informasi dalam bentuk visual terutama video.

Selain itu dengan proses pengemasan yang baik, maka video ini dapat mengedukasi masyarakat serta mampu menjangkau masyarakat luas sehingga edukasi dan program dari Bawaslu Kabupaten Magelang dapat diketahui oleh masyarakat. Sebagai lembaga publik, Bawaslu Kabupaten Magelang juga terus mendukung keterbukaan informasi bagi masyarakat salah satunya melalui video di

sosial

media Bawaslu

Kabupaten Magelang. Kegiatan dilanjutkan dengan review video yang diunggah di akun youtube milik Bawaslu Kabupaten Magelang.

Gepeng mengungkapkan sebagai sarana publikasi, video yang dibuat harus informatif agar pesan tersampaikan kepada masyarakat. Setelah review, Gepeng memberikan materi teknis pembuatan video, seperti angle pengambilan video dan teknik kamera.

Beliau memberikan contoh-contoh teknik pengambilan gambar bergerak mulai dari sudut kamera yang terdiri dari bird eye level, high angle, ow angle, eye level dan frog level. Setelah itu dijelaskan pula mengenai sudut kamera subyektif. Kamera berlaku sebagai mata penonton untuk menempatkan mereka dalam adegan.

Pengambilan gambar yang bervariasi bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai macam teknik yang dirangkai menjadi sebuah film. Bidang pandang gambar yang biasa digunakan seperti extreme long shot, long shot, medium long shot, medium shot, medium close up, close up, big close up, serta extreme close up. Teknik kamera dan angle sangat berpengaruh terhadap hasil video dikarenakan teknik kamera dan angle ini memuat pesan tersendiri serta menggambarkan emosi pemeran.

Sebagai materi penutup, staf diajarkan membuat video dengan tema yang berkaitan dengan pemilu kemudian direview bersama. Praktek pembuatan video mengajarkan bahwa tata letak kamera dengan berbagai scene itu penting diperhatikan karena membawa pesan dan maksud agar tersampaikan kepada masyarakat. (kameswara)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang

BAWASLU KABUPATEN MAGELANG

IMPLEMENTASIKAN

REFORMASI

BIROKRASI

Bawaslu Kabupaten Magelang mengimplementasikan program reformasi birokrasi. Langkah ini dimaksudkan untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga publik yang terpercaya dan mampu mewujudkan keadilan pemilu.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magelang Anni Syarifah mengatakan, percepatan reformasi birokrasi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi Bawaslu. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Magelang menjalankan manajemen perubahan, dan mengubah maindset yakni mengubah mental birokrat menjadi mentalitas pelayanan publik.

“Bagaimana kita mendukung akselerasi dengan pelayanan yang baik dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Kita dapat melakukan pelayanan yang baik dengan Senyum Salam Sapa (3S) kepada siapa saja terutama kepada stakeholder Bawaslu yaitu Peserta Pemilu, Masyarakat, LSM, Partai Politik, dan instansi terkait yang membutuhkan informasi/data dari Bawaslu,” kata Anni dalam Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi di Ruang Sidang Bawaslu Kabupaten Magelang, baru-baru ini.

Kegiatan diikuti oleh jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Magelang dan seluruh staf Bawaslu Kabupaten Magelang baik PNS maupun Non PNS. Disebutlan tujuan kegiatan ini adalah adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Buletin Bawaslu Kabupaten

Dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten

Magelang merupakan lembaga publik sehingga seluruh pimpinan dan staf harus bisa membawa nama baik lembaga pengawasan. "Pelayanan yang baik dapat tercipta dari diri sendiri kemudian diaplikasikan kepada rekan dan stakeholder terkait. Output dari reformasi birokrasi diharapkan kita dapat ikut berkontribusi mendukung berjalannya pemerintahan yang bersih, akuntabilitas dan menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Shaleh.

Disebutkan reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis dimana tujuannya adalah untuk perbaikan dibidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Secara bahasa istilah birokrasi berasal dari bahasa Prancis ‘bureau’ yang berarti kantor atau meja tulis dan dari bahasa Yunani ‘createin’ yang berarti mengatur.

Birokrasi adalah kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan pada peraturan atau undang-undang dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. Dalam pemerintahan birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan.

Reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurusi segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat.

(Bella Suci)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi

Bawaslu Kabupaten Magelang menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi

Kelompok Sasaran Disabilitas Tahun 2022 dengan tema “Pemilu Inklusif bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2024.”

Kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Tingal Hotel Borobudur tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang setara dan inklusif.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat secara kolektif untuk mewujudkan Pemilu yang setara, inklusif, berkeadilan, meningkatkan partisipasi dalam pengawasan pemilu, dan mewujudkan kesadaran kolektif untuk terlibat menjadi penyelenggara pemilu / pemantau pemilu. Sosialisasi ini dihadiri oleh 15 orang peserta yang berasal dari 11 organisasi disabilitas di Kabupaten Magelang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M

Habib Shaleh menyampaikan bahwa terdapat dua penyandang disabilitas yang terlibat menjadi penyelenggara dalam Pemilu 2019, yakni satu orang Pengawas Desa Sengi Kecamatan Dukun dan satu orang Pengawas TPS (PTPS) di Kecamatan Candimulyo. Menurutnya disabilitas bukanlah sebuah hambatan atau gangguan karena mereka tetap memiliki potensi untuk berprestasi dan bisa melaksanakan tugas-tugas sebagaimana warga masyarakat lainnya.

Habib juga menjelaskan bahwa semua masyarakat memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilu 2024 yang dilindungi oleh undang-undang, termasuk penyandang disabilitas memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi.

Terdapat 2.460 pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Magelang. Pemilu menuntut partisipasi aktif dari semua unsur masyarakat, maka tugas pengawasan bukan hanya menjadi tugas Bawaslu saja, namun membutuhkan adanya peran serta dari masyarakat termasuk teman-teman disabilitas.

Bawaslu turut mengundang narasumber dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) Eka Prastama selaku anggota KND. Ia mengatakan bahwa sebenarnya peran disabilitas dalam pemilu menjadi bagian dari perwujudan demokrasi di Indonesia. Partisipasi teman-teman disabilitas juga menentukan masa depan bangsa. Partisipasi ini sangat penting untuk didorong bersama, karena teman-teman disabilitas ini harus mendapatkan afirmasi. Perlu dilakukan juga upayaupaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka.

“Ada dua partisipasi yakni sebagai pemilih. Semua penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat bisa masuk ke dalam daftar pemilih, dan mereka

Bawaslu Kabupaten Magelang

bisa menggunakan hak pilihnya. Proses memilihnya juga harus diupayakan berdasarkan pengetahuan, informasi dan sesuai dengan hati nurani mereka. Peran sebagai bagian dari penyelenggara pemilu atau calon legislatif diperlukankan partisipasi aktif. Hal ini juga perlu didorong untuk melawan stigma diskriminasi, salah satunya dengan cara menjadikan mereka untuk berperan aktif,” Kata Eka.

Eka juga menyampaikan harapan untuk Pemilu 2024, yakni memastikan setiap pemilih disabilitas bisa menggunakan hak pilihnya, aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Perlu diperhatikan bagi penyandang disabilitas agar terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, pengetahuan tentang pemilu serta dampaknya bisa semakin dipahami oleh penyandang disabilitas. Apapun kondisi mereka tetap bisa melaksanakan hak mereka secara mandiri.

Melalui Sosialisasi Kelompok Sasaran Disabilitas ini, Bawaslu Kabupaten Magelang hadir untuk menggali ide dan gagasan serta masukan berupa aspirasi dari perwakilan teman-teman penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Supaya kedepan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang menjadi lebih baik dan lebih ramah disabilitas dalam pemenuhan hak-haknya. (Beti)

*dokumentasi Humas Bawaslu Kabupaten Magelang

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi

Bawaskab Magelang Buka Layanan Hukum

Bawaslu Kabupaten Magelang membuka layanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini merupakan bagian dari ikhtiar peningkatan pelayanan publik yang informatif untuk mensukseskan Pemilu 2024.

Untuk mendukung layanan hukum ini, Bawaslu Kabupaten Magelang meningkatkan kapasitas staf dengan menggelar pelatihan pengelolaan layanan hukum. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan bekal bagi staf Bawaslu dalam melayani masyarakat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M. Habib Shaleh menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kapasitas SDM seluruh staf Bawaslu Kabupaten Magelang untuk mempersiapkan lembaga dalam memberikan pelayanan publik yang informatif memasuki tahapan Pemilu 2024.

Habib menilai pengetahuan dasar tentang layanan hukum akan dapat menjaga kualitas layanan hukum. “Sebagai lembaga publik, Bawaslu berkewajiban menyampaikan informasi publik pada masyarakat atau pemohon informasi. Khususnya terkait kepemiluan dan hasil pengawasan pemilu,” kata Habib Shaleh saat membuka acara rapat Pengelolaan Layanan Hukum.

Senada dengan ketua, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Magelang M. Dwi Anwar Kholid mengatakan sebagai salah satu penyelenggara pemilu, Bawaslu memiliki tugas yang penting dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia.

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi

Untuk itu, pemberian informasi kepada masyarakat ini merupakan ujung tombak dari tanggung jawab Bawaslu untuk memastikan proses demokrasi bisa berjalan sebagaimana yang diamanahkan.

“Untuk mengelola Informasi Publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap Badan Publik. Dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Toto Harmiko, S.H menjelaskan, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Adapun klasifikasi informasi publik, dijelaskan Toto Harmiko, diantaranya informasi yang bersifat terbuka wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib bersedia setiap saat. Ada juga informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur pada Pasal 17 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008.

“Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, adalah sebagai tujuan untuk memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik,” jelas Totok selaku narasumber.

Menurut Toto peningkatan pelayanan informasi publik bertujuan untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas. Hal ini agar pelayanan publik dapat menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. (desiana)

*dokumentasi Humas Bawaslu Kabupaten Magelang

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi

BAWASLU LUNCURKAN

BUKU HISTORIA PENGAWASAN PEMILU

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang menerbitkan buku berjudul Historia Pengawasan Pemilu di Bumi Gemilang. Buku ini berisi dinamika pengawasan selama tahapan pemilu dan pilkada antara tahun 2004-2023.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Shaleh mengatakana buku ini mencatat dan mengungkap catatan sejarah pengawas pemilu dan kerja kerja pengawasan tahapan pemilu dan pilkada di Kabupaten Magelang. Buku Historia Pengawasan Pemilu di Bumi Gemilang ini juga bercerita tentang perkembangan lembaga pengawas pemilu dari masa ke masa terutama di Kabupaten Magelang.

Ia menyebutkan, bahwa buku ini ditulis ketua dan anggota Bawaslu selama kurang lebih 5 bulan, sejak bulan maret hingga Juli 2022. Buku ini ditulis dengan Metode Historis Fenomenologis. Yakni sebuah upaya pencarian bukti-bukti sejarah, melalui berbagai cara seperti studi pustaka, interview kepada para pelaku sejarah hingga pencarian jejak digital baik on line maupun of line.

Terkait “Bumi Gemilang,” istilah ini diambil dari slogan Kabupaten Magelang, yaitu Magelang Gemilang. Gemilang di sini merupakan akronim dari Gemah Ripah Iman Cemerlang. Habib menjelaskan,

berbagai data dan fakta sejarah diramu, di ‘cek and ricek’ antarsumber data baru kemudian ditulis dengan alam pikir dan mentalitas seorang pengawas pemilu.

Buku ini tidak menyuguhkan justifikasi salah dan benar, melanggar hukum atau tidak melanggar hukum. Namun lebih kepada memotret secara komprehensif suatu peristiwa sejarah kepengawasan pemilu maupun pemilihan yang telah terjadi di masa lampau. Maka kemudian yang diharapkan adalah akan muncul kritik sejarah, dan dialektika pengetahuan.

Hal ini diharapkan menghasilkan perbaikan sistem kepemiluan di masa depan. “Kami menghadirkan fenomena-fenomena menarik terkait sejarah pengawasan pemilu dan pemilihan dari masa ke masa pasca reformasi 1998 di wilayah Kabupaten Magelang,” tegasnya.

Habib, yang juga seorang mantan wartawan ini, menjelaskan bahwa hasil pemilu akan mempengaruhi dan membentuk perjalananan sebagai sebuah bangsa. “Kita bisa menggunakan sejarah sebagai bagian pengalaman dan pelajaran dalam membangun demokrasi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” terangnya.

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi

Atas dasar hal itulah, kata Habib, pihaknya menulis dan menyusun ulang kepingankepingan pemilu dan pilkada sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019. “Regulasi yang kita gunakan, bentuk kelembagaan panwas, tahapan pemilu yang ditetapkan, penyusunan DPT, proses kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara,” jelasnya.

Dengan menulis buku sejarah pengawasan pemilu ini, Habib berharap semangat dan mentalitas pengawas pemilu mampu ditransformasikan. Yakni kepada jajaran pengawas pemilu selanjutnya di semua tingkatan. “Pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Maka pengalaman-pengalaman yang telah ditorehkan melalui buku ini, semoga mampu memberi penerang bagi generasi yang akan datang,” harapnya.

Buku ini diharapkan akan menambah khasanah literatur kepemiluan khususnya terkait sejarah kinerja kepengawasan pemilu pasca reformasi 1998 di Kabupaten Magelang. Secara lebih spesifik, Bawaslu Kabupaten Magelang periode 2018-2023 yang merupakan periode pertama lembaga pengawas pemilu yang bersifat permanen di tingkat kabupaten, bermaksud mendokumentasikan dan menyelamatkan data-data kinerja pengawas pemilu yang telah lalu.

Habib juga menegaskan bahwa buku ini telah mendapatkan ISBN dari Perpusnas, namun karena menyesuaikan anggaran sementara buku ini dicetak terbatas. “Oleh karena itu untuk lebih jelasnya, bagi pembaca dan masyarakat yang berkeinginan membaca lebih banyak buku ini; dapat mengakses dalam bentuk e-book yang dapat di download di kanal web PPID Bawaslu Kabupaten Magelang,” pungkasnya.

Ketua Panwaslu periode 2004 Muhammad Syaefudin mengapresiasi penerbitan buku "Historia Pengawasan Pemilu di Bumi Gemilang." Syaefudin menilai buku karya Bawaslu ini akan menjadi tonggak histori yang mempunyai nilai positif dan manfaat besar bagi generasi mendatang.

Ia menilai buku sejarah pengawasan ini bisa menjadi referensi pengetahuan bagi generasi mendatang, termasuk para penyelenggara pemilu. "Buku ini bisa menjadi sarana literasi bagi generasi masa depan, bahwa sejarah demokrasi bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Magelang terdapat dinamisasi dalam pemilihan kepada daerah, gubernur dan presiden, termasuk pemilihan legislatif," ujarnya.

Ketua Panwaslu periode 2008, yang kini menjadi Ketua KPU Kabupaten Magelang, M Afifuddin mendorong Bawaslu untuk menerbitkan buku-buku hasil pengawasan berikutnya sehingga semakin sempurna. Afif menilai buku ini sudah cukup lengkap dan bagus, karena menyajikan perkembangan demokrasi dari masa ke masa.

"Kami berharap, buku ini ada lanjutannya, agar isi buku semakin sempurna, baik soal regulasi maupun pelanggaran-pelanggaran Pemilu agar bisa diperbaiki. Buku ini bisa menjadi bahan untuk memberikan masukan dalam perbaikan sistem demokrasi," ujar Afifuddin. ( kameswara )

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi

Songsong Pemilu 2024, Bawaslu Tingkatkan Kualitas

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang menggelar Rapat Peningkatan Kapasitas SDM guna mensukseskan pengawasan Pemilu 2024. Lewat kegiatan ini, Bawaslu berupaya meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kinerja dan profesionalisme jajaran pengawas pemilu.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM ini diikuti seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Magelang, koordinator sekretariat (korsek) dan staf PNS maupun staf non PNS. Rapat ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang, baru-baru ini.

Sebagai instruktur, Bawaslu Kabupaten Magelang mengundang trainer nasional Muhammad Amin dari Kota Semarang. Amin merupakan seorang tokoh spiritual dan personal development tainer terkenal. Ia juga pendiri Amin Inspirator Partner Bertumbuh.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Amin memberikan materi dengan tema "Bersinergi Membangun Tim yang Solid Zaman Now." Menurut Amin ada tiga kunci untuk meraih kesuksesan di sebuah organisasi maupun lembaga. Pertama adalah Never Ending Improvement yakni tidak pernah berhenti berinovasi dan improvisasi.

Kemudian Open for Feedback yakni membuka diri atas masukan, serta kritik dan saran dari semua pihak. Ketiga adalah Willing to Commitment atau kesediaan untuk melakukan komitmen dan mewujudkannya. "Jika kita ingin hidup sukses dan mulia maka kita membutuhkan peran orang lain untuk mencapai sebuah kesuksesan bersama. Tidak

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang

ada kesuksesan tanpa peran serta orang lain,” kata dia.

Menurut Amin, agar tugas Bawaslu sukses maka anggota Bawaslu harus mau bersinergi, melakukan kerja sama, bekerja bersama, membangun bersama, serta saling mengisi dan melengkapi perbedaan. Jika hal ini bisa dilakukan maka amanat UU Pemilu nomer 7 tahun 2017 kepada penyelenggara pemilu bisa diwujudkan.

Amin juga menjelaskan langkah-langkah bersinergi yaitu bangun rasa saling percaya, memahami peran masing-masing, komunikasi secara intens, selalu mengadakan evaluasi rutin dan meningkatkan taqwa bersama. “Kita bisa karena biasa, kita biasa karena pembiasaan," ujar Amin.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Muhammad Habib Shaleh menyampaikan tujuan kegiatan peningkatan kapasitas SDM ini adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM pengawas pemilu. Artinya SDM dan kinerja Bawaslu hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kualitas kinerja Bawaslu harus terus menerus meningkat.

“Kpasitas kita baik secara pribadi maupun kelembagaan harus terus menerus meningkat meskipun jumlah personil kita setiap tahun berkurang karena ada staf yang diterima PNS. Kami berusaha membangun Bawaslu seperti sebuah keluarga besar dan sebuah tim kerja yang solid dan kompak. Latar belakang boleh beda tapi kita satu tim. Tim Bawaslu,” kata dia.

Menurut Habib Bawaslu Kabupaten Magelang berhasil menjalankan tugas pengawasan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Hal ini karena seluruh personil Bawaslu dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa hingga TPS bekerja sepeti sebuah keluarga dan tim kerja.

Namun demikian, kata dia, tantangan pengawasan Pemilu 2024 akan berbeda dan jauh lebih besar. Karena itu, Bawaslu Kabupaten Magelang merasa perlu meningkatkan kapasitas SDM agar semakin kompak, solid, berintegritas, bersih dan berwibawa.

Rangkaian acara kegiatan pun dikemas secara menarik dengan permainan edukasi yang penuh makna untuk membangun kerja sama tim. Fun game dilakukan demi meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta untuk meningkatkan sinergisitas, solidaritas dalam melaksanakan tugas baik antara Komisioner dengan Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Magelang.

Pegawai Kesekretariatan juga perlu meningkatkan jiwa kepemimpinan, kesadaran sosial, efektifitas, efisiensi, kemampuan merencanakan, kesadaran organisasi, integritas, inisiatif, kepercayaan diri, serta perhatian terhadap kejelasan tugas, kualitas dan ketelitian kerja sehingga akan menghasilkan output yang maksimal.

Ke depan, untuk meningkatkan motivasi dan kinerja dari SDM Bawaslu perlu dirumuskan untuk target yang harus dicapai, sehingga pengukuran kinerja pegawai yang jelas pun dapat dilakukan. Tentu tujuannya adalah terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja. (wulan)

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi

Saka Adhyasta Terapkan Pola Pohon AsuH

- Tanam Pohon di Gunung Sumbing -

Saka Adhyasta Bawaslu Kabupaten Magelang melakukan penanaman pohon di kawasan hutan Gunung Sumbing wilayah Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Penanaman pohon ini dimaksudkan untuk menghijaukan kawasan lereng Gunung Sumbing agar tidak mudah terbakar pada musim kemarau.

Penanaman pohon melibatkan ini melibatkan anggota Saka Adhyasta dari SMA Kota Mungkid, SMK Walisongo, Kajoran, Dewan Kerja Cabang (DKC) Pramuka Kabupaten Magelang serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang, Penanaman pohon ini dilakukan bersamaan dengan Kemah Bakti Pemilu 2024 yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Magelang di Mangli Sky View, Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh mengungkapkan pihaknya menanam pohon beringin, gayam dan mahoni. Jenis pohon tersebut dipilih karena bisa membantu melestarikan sumber mata air. Disebutkan beringin memiliki karakteristik perakaran yang kuat, tumbuh ke dalam dan jumlahnya banyak sehingga sangat baik untuk membuka rekahan tanah guna membantu peresapan air hujan.

Adapun tanaman gayam (inocarpus fagiferus) memiliki sistem perakaran sangat padat dan dalam sehingga berfungsi sebagai biopori, menjadi resapan air hujan dan melindungi sumber mata air. "Beringin dan gayam termasuk jenis tanaman konservasi air yang dapat menyimpan dan mendekatkan air ke permukaan tanah," kata Habib.

Menurut Habib pohon gayam merupakan jenis pohon yang mampu memberikan pengaruh dalam pengisian air tanah (intersepsi dan infiltrasi) serta mampu mengendalikan penguapan (evapotransprasi dan evaporasi) dan memberikan pengaruh dalam penyerapan aquifer.Gayam adalah salah satu jenis pohon yang mendapat rekomendasi dari tim inventarisasi Balitek DAS (Balai Litbang Teknologi Kehutanan Pengelolaan DAS, Kementerian LHK) sebagai tanaman pelindung sumber air.

"Kami berharap penghijauan ini bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat. Begitu juga semangat yang dibangun Saka Adhyasta. Pramuka itu selalu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia," ujar Habib.

Pola Pohon Asuh

Habib menjelaskan Saka Adhasta Bawaslu Kabupaten Magelang menerapkan Pola Pohon Asuh dalam penghijauan di lereng Gunung Sumbing ini. Yakni setiap peserta Kemah Bakti Pemilu 2024 diminta menanam satu pohon dan menjadikannya pohon asuh mereka. Mereka tidak hanya diwajibkan untuk menanam pohon namun juga menyirami dan merawatnya secara rutin. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan pohon yang ditanam bisa tumbuh besar.

"Dengan pola pohon asuh pohon yang ditanam akan lebih cepat tumbuh. Anak-anak akan kembali di kemudian hari untuk merawatnya. Mereka bahkan menamai pohon yang ditanam. Hal ini akan membangun hubungan batin antara penanam dan pohon yang ditanam. Ini sekaligus mendidik dan membangun karakter cinta alam generasi muda," kata Habib.

Pimpinan Saka Adhyasta Bawaslu Kabupaten Magelang M Dwi Anwar Kholid mengatakan Kemah Bakti Pemilu 2024 diselenggarakan untuk memeringati 1 Tahun Kelahiran Saka Adhyasta Bawaslu Kabupaten Magelang serta Hari Pramuka 2024.

Menurut Anwar Kemah Bakti Pemilu 2024 diisi berbagai kegiatan Krida Pengawasan Pemilu, Krida Pencegahan dan Krida Penanganan Pelanggaran Pemilu.

Kemah Bakti juga dimeriahkan pentas seni (pensi) di dekat Api Unggun, Renungan Malam, Bersih Lingkungan dan Pemungutan Sampah, Jelajah Gunung, dan penanaman pohon di hutan Gunung Sumbing. "Peserta Kemah Bakti juga membersihkan sampah-sampah di jalur pendakian ke Gunung Sumbing. Ini bagian dari mendidik anggota pramuka mencintai lingkungan dan sekaligus menanamkan karakter, disiplin, dan jiwa korsa" kata Anwar.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Maarif Walisongo, Kajoran Maksum menyambut baik kegiatan Kemah Bakti Pemilu 2024 oleh Saka Adhyasta Bawaslu Kabupaten Magelang ini. Ia menilai kegiatan Saka Adhyasta sangat bermanfaat untuk mengembangkan Gerakan Pramuka Nawa Kartika dan Bumi Pertiwi SMK Ma’arif Walisongo Kajoran.

"Siswa kami diberikan pemahaman tentang pengawasan pemilu dan bagaimana menjadi pemilih yang baik. Selain itu siswa dilibatkan dalam kegiatan penghijauan penanaman pohon. Hal ini merupakan pengalaman sangat berharga bagi siswa kami," kata dia.

Maksum menilai kegiatan Kemah Bakti Pemilu 2024 ini akan dapat meningkatkan kecintaan pada lingkungan dan menghijaukan lokasi yang sudah mulai gundul. "Siswa kami begitu bersemangat melakukan kegiatan tersebut terutama kegiatan kegiatan kepramukaan yang bernuasa Alam."

(Desiana)

*dokumentasi Humas Bawaslu Kabupaten Magelang

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi

SAKA ADHYASTA : PEMANTAU PEMILU 2024?

Opini: Muhammad Dwi Anwar Kholid, S.Pd.I

Ketua PIN Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Magelang

Apakah sahabat Bawaslu telah mengetahui bagaimana perkembangan Saka Adhyasta Pemilu secara nasional? Sahabat Bawaslu, Kepramukaan sebagaimana di jelaskan dalam SK Kwarnas No. 231 tahun 2017, adalah proses pendidikan nonformal di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur.

Dalam Hirarki keorganisasian pramuka sendiri, ada bagian yang disebut Satuan Karya yang kemudian lebih dikenal dengan Saka. Bawaslu RI bersama Kwarnas sebagai pimpinan tertinggi gerakan pramuka secara nasional telah menjalin kerjasama yang membidani lahirnya Saka Adhyasta Pemilu secara nasional.

Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu disingka Saka Adhyasta Pemilu adalah satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastaan (pengawasan) pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu para generasi muda secara partisipatif.

Hingga saat ini, sudah banyak Bawaslu Provinsi yang telah membentuk kepengurusan Saka Adhyasta Pemilu dan dikukuhkan oleh masing masing Kwarda. Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu ini sendiri merupakan program nasional Bawaslu RI. Saka Adhyasta tingkat propinsi dibentuk setelah Saka Adhyasta di kabupaten/kota di wilayah propinsi tersebut terbentuk. Di Propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah dan beberapa propinsi yang lain telah terbentuk Saka Adhyasta Pemilu. Artinya secara nasional pembentukan Saka Adhyasta Pemilu paska Pemilu 2019 dan dalam rangka persiapan pengawasan pemilu tahun 2024 telah terjadi secara masif.

Saka Adhyasta Pemilu di Propinsi Jawa Tengah telah terbentuk dan dikukuhkan kepengurusannya di 35 kabupaten dan kota, artinya semua Bawaslu Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah telah memiliki organisasi Saka Adhyasta Pemilu sebagai wadah gerakan pramuka pengawas pemilu partisipatif. Di Kabupaten Magelang sendiri, keberadaan Saka Adhyasta Pemilu ini telah menginjak usia satu tahun lebih sejak dikukuhkan Kwarcab Magelang bulan Agustus tahun 2021 yang lalu.

Anggota Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Magelang hingga saat ini telah berjumlah puluhan siswa. Berasal dari beberapa sekolah pangkalan binaan Bawaslu Kabupaten Magelang. Diantaranya adalah SMA Negeri 1 Kota Mungkid dan SMK Maarif Walisongo Kajoran. Berbagai pelatihan dan kegiatanpun telah digelar dan merupakan effort yang cukup menggembirakan bagi kemajuan pengawasan partisipatif.

Bagi Pengurus Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Magelang, kendala anggaran bukan merupakan persoalan yang cukup menyulitkan. Beberapa kegiatan pelatihan memang telah dianggarkan dalam rencangan anggaran. Namun demikian, kegiatan kegiatan non anggaran seperti Kemah Bakti, pengiriman delegasi dalam kegiatan Peran Saka di tingkat Kwarda Jawa Tengah, juga masih tetap dapat dilaksanakan. Hal ini tentu dilakukan dengan semangat gotong royong yang dimiliki oleh segenap pengurus saka, sehingga budaya ‘urunan’ dalam kegiatankegiatan non anggaran di lingkungan Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Magelang tetap dapat berjalan dengan baik.

Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi

Tantangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada

Serentak 2024

Menjelang tahun politik 2024 tantangan pengawasan pemilu tentu akan meningkat, mengingat adanya partai politik baru yang ikut mewarnai pesta demokrasi, juga adanya beberapa perubahan regulasi diantaranya masa kampanye pemilu yang diperpendek. Tantangan pengawasan tidak hanya dari jumlah peserta kontestasi yang meningkat dan menyebabkan kesenjangan jumlah pengawas dengan peserta pemilu. Dinamika politik nasional yang mulai menghangat karena tidak adanya calon pimpinan nasional dari incumben, juga akan menjadi warna tersendiri pada pesta demokrasi periode ini.

Banyaknya tantangan pengawasan pemilu yang cukup panjang jika harus diurai satu per satu tersebut, maka menjadi satu jawaban konkrit bagi hadirnya program pengawasan partisipatif yang memang telah digariskan UU No 7 Tahun 2017. Bawaslu berkewajiban mengembangkan pengawasan partisipatif. Saka Adhyasta Pemilu adalah satu dari sekian jawaban nyata yang telah dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu.

Muncul kemudian satu pertanyaan menggelitik, dimana positioning pengawas partisipatif dan pemantau pemilu dalam regulasi kepemiluan, bagaimana posisi Saka Adhyasta Pemilu dalam konteks undang undang pemilu, mungkinkah terlibat dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan suksesi demokrasi?

Pasal 104 huruf f Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah jelas memberikan kewajiban bagi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengembangkan pengawasan partisipatif. Sedangkan Pemantauan

Pemilu diatur tersendiri di Bab XVI undang undang tersebut. Dengan demikian pengawas partisipatif dengan pemantau pemilu merupakan dua hal yang berbeda. Dua entitas ini sama sama punya kewajiban berkontribusi dalam suksesi demokrasi namun memiliki hak dan kewajiban yang diatur berbeda dalam regulasi. Meski demikian gerakan pramuka sebagai sebuah organisasi sah saja mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu, meski sebagian anggotanya di Saka Adhyasta Pemilu telah menjadi pengawas partisipatif.

Langkah Konkrit

Bawaslu Kabupaten Magelang sebagai bagian dari hirarki lembaga pengawas pemilu tentu juga akan taat menjalankan perintah undang undang, melaksanakan program nasional Bawaslu RI dengan terus melakukan rekrutmen anggota Saka Adhyasta Pemilu serta membuka layanan akreditasi pemantau pemilu lokal. Tidak berhenti sampai di poin tersebut, sebagaimana komitmen Bawaslu bahwa anggota Saka Adhyasta Pemilu ini akan dibiayai melalui berbagai kegiatan pelatihan kecakapan, sehingga mereka betul-betul memiliki skill pengawas pemilu partisipatif dan siap diterjunkan ke lapangan pada tahapan pemilu 2024 nanti.

Dengan demikian Bawaslu Kabupaten Magelang mendorong kepada segenap adik-adik pramuka penegak yang telah memenuhi syarat untuk dapat bergabung menjadi anggota Saka Adhyasta Pemilu dengan mendaftar ke Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang. Selain itu, kami juga mendorong kepada berbagai organisasi lokal untuk bergabung menjadi pemantau pemilu lokal dengan mengajukan akreditasi di Bawaslu. Bagi organisasi nasional yang mempunyai perwakilan cabang di Kabupaten Magelang dan telah terakreditasi oleh Bawaslu RI menjadi pemantau pemilu dapat melaporkan diri terkait kegiatan pemantauannya ke Bawaslu Kabupaten Magelang.

Semoga apa yang menjadi harapan dan cita cita kita bersama dalam membangun demokrasi, dan apa yang pernah disampaikan ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja pada Minggu 6 Nopember 2022 di Bandung ; “Dengan semangat kepramukaan, anggota Saka Adhyasta Pemilu mampu mewarnai demokrasi di masa yang akan datang,” dapat terwujud.