Bawaskab Magelang Buka Layanan Hukum

Bawaslu Kabupaten Magelang membuka layanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini merupakan bagian dari ikhtiar peningkatan pelayanan publik yang informatif untuk mensukseskan Pemilu 2024.

Untuk mendukung layanan hukum ini, Bawaslu Kabupaten Magelang meningkatkan kapasitas staf dengan menggelar pelatihan pengelolaan layanan hukum. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan bekal bagi staf Bawaslu dalam melayani masyarakat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M. Habib Shaleh menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kapasitas SDM seluruh staf Bawaslu Kabupaten Magelang untuk mempersiapkan lembaga dalam memberikan pelayanan publik yang informatif memasuki tahapan Pemilu 2024.

Habib menilai pengetahuan dasar tentang layanan hukum akan dapat menjaga kualitas layanan hukum. “Sebagai lembaga publik, Bawaslu berkewajiban menyampaikan informasi publik pada masyarakat atau pemohon informasi. Khususnya terkait kepemiluan dan hasil pengawasan pemilu,” kata Habib Shaleh saat membuka acara rapat Pengelolaan Layanan Hukum.

Senada dengan ketua, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Magelang M. Dwi Anwar Kholid mengatakan sebagai salah satu penyelenggara pemilu, Bawaslu memiliki tugas yang penting dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia.

Untuk itu, pemberian informasi kepada masyarakat ini merupakan ujung tombak dari tanggung jawab Bawaslu untuk memastikan proses demokrasi bisa berjalan sebagaimana yang diamanahkan.

“Untuk mengelola Informasi Publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap Badan Publik. Dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Toto Harmiko, S.H menjelaskan, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Adapun klasifikasi informasi publik, dijelaskan Toto Harmiko, diantaranya informasi yang bersifat terbuka wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib bersedia setiap saat. Ada juga informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur pada Pasal 17 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008.

“Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, adalah sebagai tujuan untuk memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik,” jelas Totok selaku narasumber.

Menurut Toto peningkatan pelayanan informasi publik bertujuan untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas. Hal ini agar pelayanan publik dapat menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. (desiana)

Bawaslu Luncurkan

Buku Historia Pengawasan Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang menerbitkan buku berjudul Historia Pengawasan Pemilu di Bumi Gemilang. Buku ini berisi dinamika pengawasan selama tahapan pemilu dan pilkada antara tahun 2004-2023.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Shaleh mengatakana buku ini mencatat dan mengungkap catatan sejarah pengawas pemilu dan kerja kerja pengawasan tahapan pemilu dan pilkada di Kabupaten Magelang. Buku Historia Pengawasan Pemilu di Bumi Gemilang ini juga bercerita tentang perkembangan lembaga pengawas pemilu dari masa ke masa terutama di Kabupaten Magelang.

Ia menyebutkan, bahwa buku ini ditulis ketua dan anggota Bawaslu selama kurang lebih 5 bulan, sejak bulan maret hingga Juli 2022. Buku ini ditulis dengan Metode Historis Fenomenologis. Yakni sebuah upaya pencarian bukti-bukti sejarah, melalui berbagai cara seperti studi pustaka, interview kepada para pelaku sejarah hingga pencarian jejak digital baik on line maupun of line.

Terkait “Bumi Gemilang,” istilah ini diambil dari slogan Kabupaten Magelang, yaitu Magelang Gemilang. Gemilang di sini merupakan akronim dari Gemah Ripah Iman Cemerlang. Habib menjelaskan, berbagai data dan fakta sejarah diramu, di ‘cek and ricek’ antarsumber data baru kemudian ditulis dengan alam pikir dan mentalitas seorang pengawas pemilu.

Buku ini tidak menyuguhkan justifikasi salah dan benar, melanggar hukum atau tidak melanggar hukum. Namun lebih kepada memotret secara komprehensif suatu peristiwa sejarah kepengawasan pemilu maupun pemilihan yang telah terjadi di masa lampau. Maka kemudian yang diharapkan adalah akan muncul kritik sejarah, dan dialektika pengetahuan.

Hal ini diharapkan menghasilkan perbaikan sistem kepemiluan di masa depan. “Kami menghadirkan fenomena-fenomena menarik terkait sejarah pengawasan pemilu dan pemilihan dari masa ke masa pasca reformasi 1998 di wilayah Kabupaten Magelang,” tegasnya.

Habib, yang juga seorang mantan wartawan ini, menjelaskan bahwa hasil pemilu akan mempengaruhi dan membentuk perjalananan sebagai sebuah bangsa. “Kita bisa menggunakan sejarah sebagai bagian pengalaman dan pelajaran dalam membangun demokrasi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” terangnya.

Atas dasar hal itulah, kata Habib, pihaknya menulis dan menyusun ulang kepingankepingan pemilu dan pilkada sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019. “Regulasi yang kita gunakan, bentuk kelembagaan panwas, tahapan pemilu yang ditetapkan, penyusunan DPT, proses kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara,” jelasnya.

Dengan menulis buku sejarah pengawasan pemilu ini, Habib berharap semangat dan mentalitas pengawas pemilu mampu ditransformasikan. Yakni kepada jajaran pengawas pemilu selanjutnya di semua tingkatan. “Pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Maka pengalaman-pengalaman yang telah ditorehkan melalui buku ini, semoga mampu memberi penerang bagi generasi yang akan datang,” harapnya.

Buku ini diharapkan akan menambah khasanah literatur kepemiluan khususnya terkait sejarah kinerja kepengawasan pemilu pasca reformasi 1998 di Kabupaten Magelang. Secara lebih spesifik, Bawaslu Kabupaten Magelang periode 2018-2023 yang merupakan periode pertama lembaga pengawas pemilu yang bersifat permanen di tingkat kabupaten, bermaksud mendokumentasikan dan menyelamatkan data-data kinerja pengawas pemilu yang telah lalu.

Habib juga menegaskan bahwa buku ini telah mendapatkan ISBN dari Perpusnas, namun karena menyesuaikan anggaran sementara buku ini dicetak terbatas. “Oleh karena itu untuk lebih jelasnya, bagi pembaca dan masyarakat yang berkeinginan membaca lebih banyak buku ini; dapat mengakses dalam bentuk e-book yang dapat di download di kanal web PPID Bawaslu Kabupaten Magelang,” pungkasnya.

Ketua Panwaslu periode 2004 Muhammad Syaefudin mengapresiasi penerbitan buku "Historia Pengawasan Pemilu di Bumi Gemilang." Syaefudin menilai buku karya Bawaslu ini akan menjadi tonggak histori yang mempunyai nilai positif dan manfaat besar bagi generasi mendatang.

Ia menilai buku sejarah pengawasan ini bisa menjadi referensi pengetahuan bagi generasi mendatang, termasuk para penyelenggara pemilu. "Buku ini bisa menjadi sarana literasi bagi generasi masa depan, bahwa sejarah demokrasi bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Magelang terdapat dinamisasi dalam pemilihan kepada daerah, gubernur dan presiden, termasuk pemilihan legislatif," ujarnya.

Ketua Panwaslu periode 2008, yang kini menjadi Ketua KPU Kabupaten Magelang, M Afifuddin mendorong Bawaslu untuk menerbitkan buku-buku hasil pengawasan berikutnya sehingga semakin sempurna. Afif menilai buku ini sudah cukup lengkap dan bagus, karena menyajikan perkembangan demokrasi dari masa ke masa.

"Kami berharap, buku ini ada lanjutannya, agar isi buku semakin sempurna, baik soal regulasi maupun pelanggaran-pelanggaran Pemilu agar bisa diperbaiki. Buku ini bisa menjadi bahan untuk memberikan masukan dalam perbaikan sistem demokrasi," ujar Afifuddin. ( kameswara )