Tantangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada

Serentak 2024

Menjelang tahun politik 2024 tantangan pengawasan pemilu tentu akan meningkat, mengingat adanya partai politik baru yang ikut mewarnai pesta demokrasi, juga adanya beberapa perubahan regulasi diantaranya masa kampanye pemilu yang diperpendek. Tantangan pengawasan tidak hanya dari jumlah peserta kontestasi yang meningkat dan menyebabkan kesenjangan jumlah pengawas dengan peserta pemilu. Dinamika politik nasional yang mulai menghangat karena tidak adanya calon pimpinan nasional dari incumben, juga akan menjadi warna tersendiri pada pesta demokrasi periode ini.

Banyaknya tantangan pengawasan pemilu yang cukup panjang jika harus diurai satu per satu tersebut, maka menjadi satu jawaban konkrit bagi hadirnya program pengawasan partisipatif yang memang telah digariskan UU No 7 Tahun 2017. Bawaslu berkewajiban mengembangkan pengawasan partisipatif. Saka Adhyasta Pemilu adalah satu dari sekian jawaban nyata yang telah dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu.

Muncul kemudian satu pertanyaan menggelitik, dimana positioning pengawas partisipatif dan pemantau pemilu dalam regulasi kepemiluan, bagaimana posisi Saka Adhyasta Pemilu dalam konteks undang undang pemilu, mungkinkah terlibat dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan suksesi demokrasi?

Pasal 104 huruf f Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah jelas memberikan kewajiban bagi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengembangkan pengawasan partisipatif. Sedangkan Pemantauan

Pemilu diatur tersendiri di Bab XVI undang undang tersebut. Dengan demikian pengawas partisipatif dengan pemantau pemilu merupakan dua hal yang berbeda. Dua entitas ini sama sama punya kewajiban berkontribusi dalam suksesi demokrasi namun memiliki hak dan kewajiban yang diatur berbeda dalam regulasi. Meski demikian gerakan pramuka sebagai sebuah organisasi sah saja mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu, meski sebagian anggotanya di Saka Adhyasta Pemilu telah menjadi pengawas partisipatif.

Langkah Konkrit

Bawaslu Kabupaten Magelang sebagai bagian dari hirarki lembaga pengawas pemilu tentu juga akan taat menjalankan perintah undang undang, melaksanakan program nasional Bawaslu RI dengan terus melakukan rekrutmen anggota Saka Adhyasta Pemilu serta membuka layanan akreditasi pemantau pemilu lokal. Tidak berhenti sampai di poin tersebut, sebagaimana komitmen Bawaslu bahwa anggota Saka Adhyasta Pemilu ini akan dibiayai melalui berbagai kegiatan pelatihan kecakapan, sehingga mereka betul-betul memiliki skill pengawas pemilu partisipatif dan siap diterjunkan ke lapangan pada tahapan pemilu 2024 nanti.

Dengan demikian Bawaslu Kabupaten Magelang mendorong kepada segenap adik-adik pramuka penegak yang telah memenuhi syarat untuk dapat bergabung menjadi anggota Saka Adhyasta Pemilu dengan mendaftar ke Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang. Selain itu, kami juga mendorong kepada berbagai organisasi lokal untuk bergabung menjadi pemantau pemilu lokal dengan mengajukan akreditasi di Bawaslu. Bagi organisasi nasional yang mempunyai perwakilan cabang di Kabupaten Magelang dan telah terakreditasi oleh Bawaslu RI menjadi pemantau pemilu dapat melaporkan diri terkait kegiatan pemantauannya ke Bawaslu Kabupaten Magelang.

Semoga apa yang menjadi harapan dan cita cita kita bersama dalam membangun demokrasi, dan apa yang pernah disampaikan ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja pada Minggu 6 Nopember 2022 di Bandung ; “Dengan semangat kepramukaan, anggota Saka Adhyasta Pemilu mampu mewarnai demokrasi di masa yang akan datang,” dapat terwujud.