BAWASLU KABUPATEN MAGELANG IMPLEMENTASIKAN

Reformasi

Birokrasi

Bawaslu Kabupaten Magelang mengimplementasikan program reformasi birokrasi. Langkah ini dimaksudkan untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga publik yang terpercaya dan mampu mewujudkan keadilan pemilu.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magelang Anni Syarifah mengatakan, percepatan reformasi birokrasi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi Bawaslu. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Magelang menjalankan manajemen perubahan, dan mengubah maindset yakni mengubah mental birokrat menjadi mentalitas pelayanan publik.

“Bagaimana kita mendukung akselerasi dengan pelayanan yang baik dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Kita dapat melakukan pelayanan yang baik dengan Senyum Salam Sapa (3S) kepada siapa saja terutama kepada stakeholder Bawaslu yaitu Peserta Pemilu, Masyarakat, LSM, Partai Politik, dan instansi terkait yang membutuhkan informasi/data dari Bawaslu,” kata Anni dalam Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi di Ruang Sidang Bawaslu Kabupaten Magelang, baru-baru ini.

Kegiatan diikuti oleh jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Magelang dan seluruh staf Bawaslu Kabupaten Magelang baik PNS maupun Non PNS. Disebutlan tujuan kegiatan ini adalah adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten

Magelang merupakan lembaga publik sehingga seluruh pimpinan dan staf harus bisa membawa nama baik lembaga pengawasan. "Pelayanan yang baik dapat tercipta dari diri sendiri kemudian diaplikasikan kepada rekan dan stakeholder terkait. Output dari reformasi birokrasi diharapkan kita dapat ikut berkontribusi mendukung berjalannya pemerintahan yang bersih, akuntabilitas dan menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Shaleh.

Disebutkan reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis dimana tujuannya adalah untuk perbaikan dibidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Secara bahasa istilah birokrasi berasal dari bahasa Prancis ‘bureau’ yang berarti kantor atau meja tulis dan dari bahasa Yunani ‘createin’ yang berarti mengatur.

Birokrasi adalah kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan pada peraturan atau undang-undang dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. Dalam pemerintahan birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan.

Reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurusi segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat.

(Bella Suci)

Bawaslu Kabupaten Magelang menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi

Kelompok Sasaran Disabilitas Tahun 2022 dengan tema “Pemilu Inklusif bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2024.”

Kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Tingal Hotel Borobudur tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang setara dan inklusif.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat secara kolektif untuk mewujudkan Pemilu yang setara, inklusif, berkeadilan, meningkatkan partisipasi dalam pengawasan pemilu, dan mewujudkan kesadaran kolektif untuk terlibat menjadi penyelenggara pemilu / pemantau pemilu. Sosialisasi ini dihadiri oleh 15 orang peserta yang berasal dari 11 organisasi disabilitas di Kabupaten Magelang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M

Habib Shaleh menyampaikan bahwa terdapat dua penyandang disabilitas yang terlibat menjadi penyelenggara dalam Pemilu 2019, yakni satu orang Pengawas Desa Sengi Kecamatan Dukun dan satu orang Pengawas TPS (PTPS) di Kecamatan Candimulyo. Menurutnya disabilitas bukanlah sebuah hambatan atau gangguan karena mereka tetap memiliki potensi untuk berprestasi dan bisa melaksanakan tugas-tugas sebagaimana warga masyarakat lainnya.

Habib juga menjelaskan bahwa semua masyarakat memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilu 2024 yang dilindungi oleh undang-undang, termasuk penyandang disabilitas memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi.

Terdapat 2.460 pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Magelang. Pemilu menuntut partisipasi aktif dari semua unsur masyarakat, maka tugas pengawasan bukan hanya menjadi tugas Bawaslu saja, namun membutuhkan adanya peran serta dari masyarakat termasuk teman-teman disabilitas.

Bawaslu turut mengundang narasumber dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) Eka Prastama selaku anggota KND. Ia mengatakan bahwa sebenarnya peran disabilitas dalam pemilu menjadi bagian dari perwujudan demokrasi di Indonesia. Partisipasi teman-teman disabilitas juga menentukan masa depan bangsa. Partisipasi ini sangat penting untuk didorong bersama, karena teman-teman disabilitas ini harus mendapatkan afirmasi. Perlu dilakukan juga upayaupaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka.

“Ada dua partisipasi yakni sebagai pemilih. Semua penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat bisa masuk ke dalam daftar pemilih, dan mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Proses memilihnya juga harus diupayakan berdasarkan pengetahuan, informasi dan sesuai dengan hati nurani mereka. Peran sebagai bagian dari penyelenggara pemilu atau calon legislatif diperlukankan partisipasi aktif. Hal ini juga perlu didorong untuk melawan stigma diskriminasi, salah satunya dengan cara menjadikan mereka untuk berperan aktif,” Kata Eka.

Eka juga menyampaikan harapan untuk Pemilu 2024, yakni memastikan setiap pemilih disabilitas bisa menggunakan hak pilihnya, aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Perlu diperhatikan bagi penyandang disabilitas agar terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, pengetahuan tentang pemilu serta dampaknya bisa semakin dipahami oleh penyandang disabilitas. Apapun kondisi mereka tetap bisa melaksanakan hak mereka secara mandiri.

Melalui Sosialisasi Kelompok Sasaran Disabilitas ini, Bawaslu Kabupaten Magelang hadir untuk menggali ide dan gagasan serta masukan berupa aspirasi dari perwakilan teman-teman penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Supaya kedepan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang menjadi lebih baik dan lebih ramah disabilitas dalam pemenuhan hak-haknya. (Beti)