GURITNO Kades Pelopor Anti Money Politics
ASN TAK NETRAL Guru ASN Disanksi Penundaan Gaji Mengenal
SAINTE LAGUE
7 SENGKETA PHPU
MK SEBUT KABUPATEN MAGELANG
SALAM REDAKSI
Selama Tahapan Pemilu 2019,
Secara
etimologis
Bawaslu Kabupaten Magelang melakukan
mempunyai
pengawasan melekat seluruh tahapan.
terbuka, murah hati, memberi petunjuk,
Mulai pengawasan kampanye, distribusi
hingga teman yang baik. Pemilihan
logistik, pungut hitung hingga rekapitulasi.
nama Sakha Demokrasi untuk ‘bayi’
Terhadap seluruh potensi pelanggaran
yang baru lahir ini memiliki filosofi
regulasi,
upaya
bahwa Bawaslu ingin selalu menjaga dan
baru
mengembangkan pikiran terbuka dalam
kemudian penindakan pelanggaran untuk
demokrasi dan memberikan petunjuk
memastikan
atau edukasi kepada masyarakat.
Bawaslu
pencegahan
melakukan
pelanggaran pemilu
dan
sesuai
regulasi.
Namun fokus utama Bawaslu adalah mengutamakan pencegahan pelanggaran. Penekanan pada pencegahan inilah yang menjadi kunci sukses Bawaslu dalam mengawasi dan mensukseskan Pemilu 2019.
pengertian
Sakha berpikiran
Sakha atau Saka dalam bahasa
Jawa juga merujuk pada soko atau pilar penyangga. Bawaslu Kabupaten Magelang berharap majalah ini bisa membantu Bawaslu untuk memposisikan diri sebagai soko guru atau pilar demokrasi. Hal ini
Banyak
pengawasan
sesuai komitmen Bawaslu untuk selalu
dan penindakan pelanggaran Bawaslu
menjaga hak pilih rakyat dan menegakkan
yang
keadilan pemilu.
tidak
hasil diketahui
oleh
publik.
Padahal banyak data-data penting, dan peristiwa-peristiwa
menarik.
Semua
hal ini bisa menjadi edukasi bagi masyarakat dan sekaligus perbaikan pelaksanaan Pemilu di masa depan. Untuk
itulah,
Magelang
Bawaslu
Kabupaten
menerbitkan
hasil-hasil
pengawasan dan penindakan pelanggaran ke dalam bentuk majalah. Majalah ini kami beri nama Sakha Demokrasi. Kata Sakha atau Saka ini mengambil istilah dari Bahasa Sansekerta.
Redaksi
sudah
merancang
rubrik-rubrik yang tidak hanya menarik namun juga syarat informasi, kaya data dan edukatif. Rubrikasi yang komplit dan edukatif ini akan didukung dengan gaya penulisan yang mengalir, jenaka dan menarik. Tujuannya tentu satu yakni hasil kerja-kerja Bawaslu mudah dibaca dan dinikmati masyarakat. Selamat Menikmati Sakha Demokrasi. Salam Awas!
BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU BERSAMA BAWSLU TEGAKKAN KEADIAN PEMILU
Dewan Pengarah M. Habib Shaleh, S.S. Fauzan Rafiqun, S.Ag. S. Aini Ch., S.S., M. Hum. M. Dwi Anwar K., S.Pd.I M. Yasin Awan W. Penanggung Jawab Anni Syarifah, S.E., M.Ec. Dev. Pemimpin Redaksi M. Habib Shaleh, S.S. Redaktur Alfina Elok Faiqoh, S.H. Bella Suci N., S.Pd. Danang Gatot D.J., S.H. Desiana Lutfiani, S.H. Thoyyib Rizqi, S.Kom. Rendra Firmansah, S.H. Shanita Nurani T., S.H. M. Taufik, S.H. Desain Maris Nazum S., S.Kom Sekretariat Masrur Nasihin, S.E. Fatach Yasin, S.H. Ahmad Zaenudin Nabilatul Ulya F., S.M. Wulan Nopriyani, S.E. Beti Nurhapsari, S.E. Dandy Reza Kameswara, S.E. Alamat Redaksi Jl. Soekarno Hatta No. 9 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56511 Website
www.magelangkab.bawaslu.go.id Email bawaslukab.magelang@gmail.com
DAFTAR ISI LAPORAN UTAMA 340 PERMOHONAN SENGKETA PHPU HANYA 12 DIKABULKAN MK MENGENAL “SAINTE LAGUE“ LIPUTAN KHUSUS PENERTIBAN APK DAN BK BAWASLU KABUPATEN MAGELANG
30
GAGASAN
20
LIPUTAN KHUSUS
28
TOKOH
SUARA SELISIH 87 TPS HITUNG ULANG
SUDUT PANDANG BAWASLU TENTANG PEMILU 2019
LANGGAR PASAL 372 UU PEMILU, 2 TPS DIREKOM PSU
SASAR MILENIAL BAWASLU GELAR KONSER BUDAYA
GURITNO Kades Pelopor Anti Money Politics
LAPORAN UTAMA
4
7 SENGKETA PHPU MK SEBUT KABUPATEN MAGELANG
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
3
LAPORAN UTAMA
7 SENGKETA PHPU
MK SEBUT KABUPATEN MAGELANG
K
ordiv Hukum Bawaslu Kabupaten Magelang
gugatan PHPU paslon 02 kepada Mahkamah Konstitusi
M. Dwi Anwar Kholid mengatakan sengketa
dengan
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
Dalam pokok permohonannya, Paslon 02 menyebut ada
merupakan proses konstitusional bagi peserta
kecurangan yang dilakukan penyelenggara Pemilu. Paslon
pemilu yang merasa tidak terima dengan penetapan
02 menyebutkan kesalahan situng di Pakis. Dalam sidang
perolehan hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
pembacaan putusan perkara tersebut, MK menyatakan
Menurut Anwar Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan
permohonan Paslon 02 ditolak untuk seluruhnya.
satu-satunya Lembaga yang berwenang memutus perkara perselisihan hasil pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lain.
nomor
register
01/PHPU-PRES/XVII/2019.
Sementara itu, untuk Pemilu Legislatif ada satu
permohonan sengketa PHPU DPRD Provinsi yakni PPP dan 5 permohonan sengketa PHPU DPR RI yang menyebutkan wilayah Kabupaten Magelang, diantaranya Partai Nasdem,
Anwar menyebut Kabupaten Magelang disebut dalam tujuh permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diregister Mahkamah Konstitusi (MK RI). “Bawaslu Kabupaten Magelang berperan penting dengan memberikan keterangan tertulis
berdasarkan
pengawasan
hasil seluruh
tahapan pemilu,� kata
PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PAN, dan Partai Berkarya.
Permohonan PPP yang diregister dengan Nomor
112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
Dalam
pokok
permohonannya, PPP mendalilkan ada pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan UU.
PPP juga mendalilkan pihak Termohon (KPU)
telah melakukan kesalahan berupa ketidaktelitian dalam menyediakan surat suara sesuai jumlah DPT sehingga dinilai
Anwar. Pertama adalah
merugikan pemilih dan Pemohon sebagai peserta pemilu. Perbuatan Termohon tersebut telah melanggar asas pemilu dan melanggar prinsip adil, tidak profesional dan kepastian hukum sebagaimana Pasal 2 dan 3 UU 7 Tahun 2017
Dalam keterangan tertulis, kata Anwar, Bawaslu Kabupaten
Magelang
menerangkan
bahwa
berdasarkan hasil pengawasan t i d a k
4
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
ditemukan adanya pembukaan kotak suara dan/atau berkas
pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai tata
Magelang tidak ditemukan selisih perolehan suara untuk
cara UU Pemilu. Hal ini terbukti dengan tidak adanya temuan
PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. Namun, untuk Partai
yang menyebabkan penindakan pelanggaran administratif.
Demokrat terjadi kekeliruan penghitungan 1 suara di TPS
Untuk dalil kedua, berdasarkan pengawasan Bawaslu
07 Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman.
memang ditemukan kejadian kekurangan surat suara di beberapa TPS. Namun PTPS maupun Panwaslu Kecamatan sudah langsung menyarankan KPPS berkoordinasi dengan PPS, PPK, dan KPU agar bisa segera terpenuhi. Kekurangan surat suara ini bisa diatasi di tingkat TPS.
Permohonan
Partai
Nasdem
mendalilkan
perolehan suaranya 119.917 namun yang ditetapkan KPU Kabupaten Magelang hanya 119.778 saja sehingga terdapat selisih 139 suara. Sementara itu, perolehan suara Partai Demokrat menurut KPU 120.020, sedangkan menurut Nasdem harusnya hanya 119.794 sehingga terdapat selisih 226 suara. Partai Nasdem menyebut kesalahan ada di 23 TPS di Kabupaten Magelang.
menerangkan
pengawasan selisih
Bawaslu
perolehan
bahwa tidak
suara
berdasarkan ditemukan
untuk
Partai
hasil adanya
Nasdem.
Sementara untuk Partai Demokrat terjadi kekeliruan penghitungan suara. Yakni ditemukan selisih 1 suara di
TPS
07
Desa
Dijelaskan
permohonan
Partai
Demokrat
mendalilkan terjadi kecurangan berupa penggelembungan suara yang dilakukan oleh Caleg Nomor Urut 2 Partai Demokrat, diantaranya di Kecamatan Pakis dan Ngablak.
Pengawasan
Bawaslu
Kabupaten
Magelang
Pemohon (Indrawati Sukadis) memeroleh 5.130 suara di Kabupaten Magelang, dengan perolehan di Kecamatan Pakis 945 suara dan di Kecamatan Ngablak 945 suara. Sedangkan perolehan suara Bramantyo Suwondo di Kabupaten Magelang 9.767, dengan perolehan di Kecamatan Pakis 1.278 suara dan Kecamatan Ngablak 383 suara. Anwar menjelaskan permohonan PAN mendalilkan bahwa perolehan suaranya 115.750 namun data KPU hanya
Dalam keterangan tertulis, Bawaslu Kabupaten
Magelang
Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten
Ngadirejo,
Kecamatan
Salaman.
“Partai Demokrat pada formulir model C1 plano memperoleh suara sah sebanyak 5 suara, namum dalam
108.610 sehingga selisih 7.140 suara. Perolehan suara Partai Demokrat menurut Termohon 120.020, sedangkan menurut Pemohon 112.151, terdapat selisih 7.869 suara. “Berdasarkan formulir model DB-KPU Kabupaten Magelang tidak ada perubahan data yang menyebabkan terjadinya perubahan perolehan suara. PAN memperoleh 42.849 suara, dan Partai Demokrat memperoleh 25.066 suara,” kata Anwar.
DAA-1 KPU ternyata tertulis 6 suara. Jadi memang benar
Untuk
ada penambahan satu suara untuk Partai Demokrat,” kata
mendalilkan bahwa Termohon (KPU) telah salah dan
dia.
keliru
dalam
suara.
Perolehan
Adapun PDI Perjuangan mendalilkan bahwa
perolehan suaranya yang benar adalah 223.864 suara dan data KPU 223.743 sehingga terdapat selisih 121 suara. Perolehan suara Partai Nasdem menurut Termohon 37.530, sedangkan menurut Pemohon 37.459, terdapat selisih 71 suara. Sementara itu, perolehan suara Partai Demokrat menurut Termohon 25.066, sedangkan menurut Pemohon 25.023 suara, terdapat selisih 43 suara. Terkait dengan permohonan
permohonan melakukan suara
Partai
penghitungan Partai
Berkarya perolehan
Berkarya
menurut
Termohon (KPU) 59.043 sedangkan menurut Pemohon (Berkarya)
50.000,
terdapat
selisih
9.043
suara.
Pada hari Rabu 7 Agustus 2019, MK menyatakan menolak sebagian untuk permohonan Partai Nasdem dan menolak seluruhnya untuk permohonan PDI Perjuangan. Sedangkan untuk Partai Demokrat, putusannya adalah tidak dapat diterima. (Alfina)
ini, PDI Perjuangan menyebutkan kesalahan penghitungan di 51 TPS di Kabupaten Magelang.
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
5
LAPORAN UTAMA
340 PERMOHONAN SENGKETA PHPU HANYA 12 DIKABULKAN MK
KOTA MUNGKID- Sebanyak 340 permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) diajukan partai politik kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Magelang. Namun hanya tiga permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketiga permohonan yang dikabulkan MK berasal
gugatan dimohonkan tiga partai politik berbeda. Yakni permohonan Partai Golkar di Dapil Bintan III untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bintan, kemudian permohonan Partai Gerindra untuk pemilihan anggota DPRD Kepri Dapil IV dan terakhir permohonan PDI Perjuangan juga di Dapil
Putusan ini dikeluarkan MK sesuai hasil Rapat
Permusyawaratan Hakim (RPH) oleh sembilan Hakim Konstitusi. Yakni Anwar Usman (ketua), Aswanto, Manahan Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams
Dari 340 permohonan Sengketa PHPU yang diajukan,
MK RI hanya meregister sebanyak 260 permohonan. Yakni 250 permohonan perkara DPR/DPRD dan 10 perkara DPD. Dari jumlah 260 perkara yang diregister itu sebanyak 58 perkara dinyatakan dismissal, 122 masuk ke pemeriksaan
Disebutkan sengketa PHPU MK RI ini diajukan
partai politik sebagai pemohon dengan termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kedudukan Bawaslu dalam proses sengketa ini sangat penting karena menjadi pemberi keterangan tertulis.
Bintan III.
Bawaslu Kabupaten Magelang menyampaikan data-
data secara komplit dan detail serta disandingkan dengan data pemohon dan termohon. Data Bawaslu merekap perjalanan penghitungan suara mulai dari C1 plano, C1 salinan, DAA1, DAA hingga DB. Bawaslu juga melengkapinya dengan Form A hasil pengawasan.
pembuktian dan 80 perkara tidak masuk dalam dismissal
“Perjalanan suara dari TPS, rekap kecamatan hingga
dan tidak lanjut ke pembuktian.
kabupaten kami sajikan utuh dan detail. Dengan
MK RI menyatakan 106 perkara ditolak, 99 perkara
tidak dapat diterima, 33 gugur, 10 ditarik kembali dan 12 perkara dikabulkan. Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh menjelaskan untuk Kabupaten Magelang ada tujuh permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada KPU Kabupaten Magelang. Ketujuh sengketa PHPU tersebut seluruhnya ditolak MK RI.
Dalam
amar
putusannya,
kata
Habib,
MK
Nasdem dan menolak seluruhnya untuk permohonan PDI Perjuangan. Sedangkan untuk Partai Demokrat, putusannya Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
demikian akan
jika
ketahuan.
ada Kami
pergeseran punya
satu
suara
dokumentasi
saja
lengkap
mulai foto C1 hingga Berita Acara,� kata Habib. Ia menegaskan bahwa penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang sesuai hasil pemungutan suara pada 17 April 2019. Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu melakukan pengawasan secara melekat seluruh rangkaian tahapan pemilu. (Alfina)
menyatakan menolak sebagian untuk permohonan Partai
6
MP Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I
dari Provinsi Kepulauan Riau. Meski asal daerahnya sama,
adalah tidak dapat diterima.
LAPORAN UTAMA
MENGENAL
MENGENAL
SAINTESAINTE LAGUE LAGUE
H
asil
Pemilihan
menjadi
Legislatif
kejutan
bagi
(Pileg) banyak
2019 pihak,
terutama partai politik dan para caleg. Ada partai yang mampu meningkatkan
perolehan kursi namun ada juga yang kehilangan kursinya.
Penggunaan
metode
Sainte
Lague
ini
diatur
melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
UU 7 Tahun 2017 menggabungkan tiga undang-
undang pemilu yakni UU 8 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU
Tidak heran jika di Kabupaten Magelang ada enam
42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
partai yang mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah
Metode Sainte Lague ini mengambil nama seorang ahli
Konstitusi. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ini
matematika Perancis bernama Andre Sainte Lague.
dipicu ketidakpuasan caleg dan partai atas hasil pemilu.
Andre menemukan metode Sainte Lague ini tahun 1910.
Metode penghitungan kursi Pemilu 2019 ini
Dalam metode Sainte Lague ini, partai politik
memang berbeda dengan Pemilu 2014. Jika Pemilu 2014
harus lebih dulu memenuhi ambang batas parlemen
metode penghitungan menggunakan Bilangan Pembagi
sebanyak 4 persen sebelum penghitungan perolehan
Pemilih (BPP) maka kali ini menggunakan
kursi caleg. Hal ini diatur Pasal 414 ayat 1 UU 7 tahun
metode
Sainte
Lague.
2017. Setelah partai memenuhi ambang batas parlemen, langkah selanjutnya adalah menggunakan metode Sainte Lague untuk mengkonversi suara menjadi kursi di DPR. Pasal 415 (2) UU 7 Tahun 2017 mengatur bahwa setiap partai politik yang memenuhi ambang batas akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya.
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
7
LAPORAN UTAMA
BERIKUT HASIL KONVERSI PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019 KE KURSI PARLEMEN DPR RI DI DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) VI JAWA TENGAH DENGAN 8 KURSI. Penentuan Kursi Pertama Setiap partai yang sudah memenuhi ambang batas 4 persen akan dibagi angka 1: PDIP
: 598.419/1
= 598.419
PKB
: 449.940/1
= 449.940
Golkar
: 208.206/1
= 208.206
Gerindra
: 178.666/1
= 178.666
PPP
: 136.544/1
= 136.544
Demokrat
: 120.020/1
= 120.020
Nasdem
: 119.778/1
= 119.778
PAN
: 108.610/1
= 108.610
PKS
: 101.855/1
= 101.855
: 449.821/3
= 149.940
Golkar
: 208.206/1
= 208.206
Gerindra
: 178.666/1
= 178.666
PPP
: 136.544/1
= 136.544
Demokrat
: 120.020/1
= 120.020
Nasdem
: 119.778/1
= 119.778
PAN
: 108.610/1
= 108.610
PKS
: 101.855/1
= 101.855
Dengan perolehan suara di atas maka kursi ketiga DPR RI Dapil VI Jawa Tengah menjadi milik Golkar dengan 208.206 suara. Penentuan Kursi Keempat
Dengan perolehan suara di atas maka kursi pertama
Karena PDIP, PKB dan Golkar sudah memeroleh 1 kursi
DPR RI Dapil VI Jawa Tengah menjadi milik PDIP dengan
maka jumlah suaranya dibagi 3, sementara partai lain
598.419 suara.
tetap dibagi angka 1:
Penentuan Kursi Kedua
PDIP
: 598.419/3
= 199.473
PKB
: 449.821/3
= 149.940
Golkar
: 208.206/3
= 69.402
Gerindra
: 178.666/1
= 178.666
PPP
: 136.544/1
= 136.544
Demokrat
: 120.020/1
= 120.020
Nasdem
: 119.778/1
= 119.778
PAN
: 108.610/1
= 108.610
PKS
: 101.855/1
= 101.855
Karena PDIP sudah memeroleh 1 kursi maka jumlah suaranya dibagi 3, sementara partai lain tetap dibagi angka 1: PDIP
: 598.419/3
= 199.473
PKB
: 449.821/1
= 449.821
Golkar
: 208.206/1
= 208.206
Gerindra
: 178.666/1
= 178.666
PPP
: 136.544/1
= 136.544
Demokrat
: 120.020/1
= 120.020
Nasdem
: 119.778/1
= 119.778
PAN
: 108.610/1
= 108.610
PKS
: 101.855/1
= 101.855
Dengan perolehan suara di atas maka kursi keempat DPR RI Dapil VI Jawa Tengah menjadi milik PDIP dengan 199.473 suara Penentuan Kursi Kelima
Dengan perolehan suara di atas maka kursi kedua DPR RI
Karena PDIP sudah memeroleh 2 kursi maka jumlah
Dapil VI Jawa Tengah menjadi milik PKB dengan 449.821
suaranya dibagi 5, adapun PKB, dan Golkar tetap dibagi
suara.
3. Untuk partai lain yang belum memeroleh kursi tetap dibagi angka 1:
Penentuan Kursi Ketiga Karena PDIP dan PKB sudah memeroleh 1 kursi maka jumlah suaranya dibagi 3, sementara partai lain tetap dibagi angka 1: PDIP
8
PKB
: 598.419/3
= 199.473
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
PDIP
: 598.419/5
= 119.684
PKB
: 449.821/3
= 149.940
Golkar
: 208.206/3
= 69.402
Gerindra
: 178.666/1
= 178.666
PPP
: 136.544/1
= 136.544
PDIP
: 598.419/5
= 119.684
Demokrat
: 120.020/1
= 120.020
PKB
: 449.821/5
= 89.964
Nasdem
: 119.778/1
= 119.778
Golkar
: 208.206/3
= 69.402
PAN
: 108.610/1
= 108.610
Gerindra
: 178.666/3
= 59.555
PKS
: 101.855/1
= 101.855
PPP
: 136.544/1
= 136.544
Demokrat
: 120.020/1
= 120.020
Nasdem
: 119.778/1
= 119.778
PAN
: 108.610/1
= 108.610
PKS
: 101.855/1
= 101.855
Dengan perolehan suara di atas maka kursi kelima DPR RI Dapil VI Jawa Tengah menjadi milik Gerindra dengan 178.666 suara. Penentuan Kursi Keenam Karena PDIP sudah memeroleh 2 kursi maka jumlah suaranya dibagi 5, adapun PKB, Golkar dan Gerindra tetap dibagi 3. Untuk partai lain yang belum memeroleh kursi tetap dibagi angka 1: PDIP
: 598.419/5
= 119.684
PKB
: 449.821/3
= 149.940
Golkar
: 208.206/3
= 69.402
Gerindra
: 178.666/3
= 59.555
PPP
: 136.544/1
= 136.544
Demokra
: 120.020/1
= 120.020
Nasdem
: 119.778/1
= 119.778
PAN
: 108.610/1
= 108.610
PKS
: 101.855/1
= 101.855
Dengan perolehan suara di atas maka kursi keenam DPR RI Dapil VI Jawa Tengah menjadi milik PKB dengan 149.940 suara Penentuan Kursi Ketujuh
Dengan perolehan suara di atas maka kursi ketujuh DPR RI Dapil VI Jawa Tengah menjadi milik PPP dengan 136.544 suara Penentuan Kursi Kedelapan Karena PDIP dan PKB sudah memeroleh 2 kursi maka jumlah suaranya dibagi 5, kemudian Golkar dan Gerindra tetap dibagi 3. Untuk partai lain yang belum memeroleh kursi tetap dibagi angka 1: PDIP
: 598.419/5
= 119.684
PKB
: 449.821/5
= 89.964
Golkar
: 208.206/3
= 69.402
Gerindra
: 178.666/3
= 59.555
PPP
: 136.544/1
= 136.544
Demokrat
: 120.020/1
= 120.020
Nasdem
: 119.778/1
= 119.778
PAN
: 108.610/1
= 108.610
PKS
: 101.855/1
= 101.855
Dengan perolehan suara di atas maka kursi kedelapan
Karena PDIP dan PKB sudah memeroleh 2 kursi maka
DPR RI Dapil VI Jawa Tengah menjadi milik Partai
jumlah suaranya dibagi 5, adapun Golkar dan Gerindra
Demokrat dengan 120.020 suara. Nasdem dengan
tetap dibagi 3. Untuk partai lain yang belum memeroleh
119.778, PAN dengan 108.610 dan PKS 101.855 suara
kursi tetap dibagi angka 1:
tidak mendapatkan kursi di DPR RI. (Tim)
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
9
LIPUTAN KHUSUS
PENERTIBAN APK DAN BK BAWASLU KABUPATEN MAGELANG Bawaslu Kabupaten Magelang melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) sebanyak 66.262 selama Tahapan Pemilu 2019. Rinciannya, Bawaslu Kabupaten Magelang menertibkan 776 APK selama bulan November 2018, 396 APK pada Desember 2018, 434 APK bulan Januari 2019, 541 APK Februari 2019, 931 APK Maret 2019 dan 31.839 APK pada bulan April 2019.
B
awaslu Kabupaten Magelang sudah melakukan penertiban sebanyak 27.079 alat peraga kampanye (APK) dan sebanyak 7.426 bahan kampanye (BK) milik peserta Pemilu 2019 di
21 kecamatan. Penertiban itu dilakukan di Kabupaten Magelang sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan April 2019 dikarenakan melanggar ketentuan.
Pada
bulan
November
2018
Penertiban APK dan BK ini dilakukan demi untuk
menegakkan regulasi, penertiban ini diawali pendataan jumlah APK dan BK yang terpasang di seluruh wilayah Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh 63 Panwascam serta 372 Panwasdes dan Panwas Kelurahan. Sesuai ketentuan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1990, peserta
melakukan
Pemilu memiliki 1x24 jam untuk menindaklanjuti surat
penertiban sebanyak 450 APK serta 326 BK, pada bulan
peringatan Bawaslu. Jika dalam jangka waktu 1x24 jam
Desember 2018 menertibkan 396 APK, pada bulan
belum ditindaklanjuti, maka Bawaslu akan berkoordinasi
Januari 2019 menertibkan 434 APK, pada bulan Februari
dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban. Bawaslu
2019 menertibkan 470 APK dan 71 BK, pada bulan
dan Satpol PP mempunyai waktu maksimal tiga hari
Maret 2019 menertibkan 916 APK dan 15 BK dan pada
kerja untuk menertibkan APK dan BK yang melanggar.
bulan April 2019 menertibkan 24.413 APK dan 7.426 BK. Penertiban APK dan BK ini dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berisi tentang larangan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Kemudian pasal 298 Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang mengamanatkan pemasangan alat peraga kampanye harus
10
mempertimbangkan etika, kebersihan dan keindahan.
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
Dalam melakukan penertiban APK dan BK, Bawaslu
Kabupaten Magelang membentuk tim gabungan yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Magelang beserta jajaran, Polres Magelang, Satpol PP serta jajaran Panwaslu Kecamatan seKabupaten Magelang serta anggota Polsek setempat. (Taufik)
Bawaslu Kabupaten Magelang membentuk tim gabungan yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Magelang beserta jajaran, Polres Magelang, Satpol PP serta jajaran Panwascam dan Panwasdes dan Panwas Kelurahan se-Kabupaten Magelang serta anggota Polsek setempat untuk menertibkan APK yang melanggar Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
11
LIPUTAN KHUSUS
SUARA SELISIH 87 TPS HITUNG ULANG
Strategi Bawaslu Kabupaten Magelang untuk mensukseskan Pemilu
2019 adalah dengan menyelesaikan semua persoalan di TPS. Jika persoalan penghitungan dan rekapitulasi tidak selesai di TPS maka sebisa mungkin diselesaikan di tingkat pleno kecamatan. Langkah ini dimaksudkan untuk
menekan
residu
pemilu
dan
menghindari berbagai gugatan dan sengketa. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Magelang merekomendasikan
penghitungan
suara
ulang di 87 TPS. Jumlah ini merupakan akumulasi 12
penghitungan
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
suara
ulang
di tingkat TPS maupun di tingkat PPK.
Sebanyak 87 penghitungan suara ulang
tersebut terjadi di 16 kecamatan, diantaranya Borobudur 7 TPS, Salam 2 TPS, Srumbung 1 TPS, Dukun 13 TPS, Muntilan 33 TPS, Mungkid 5 TPS, Mertoyudan 4 TPS, Tempuran 1 TPS, Kaliangkrik 3 TPS, Bandongan 1 TPS, Candimulyo 1 TPS, Ngablak 3 TPS, Grabag 3 TPS, Tegalrejo 7 TPS, Secang 2 TPS dan Windusari 1 TPS.
Dari 87 penghitungan suara ulang, 3 TPS
di Kecamatan Mertoyudan, yakni TPS 25 Desa Kalinegoro, TPS 01 Desa Deyangan dan TPS 02
Bawaslu Kabupaten Magelang, mengawasi proses hitung ulang.
Desa Deyangan penghitungan suara ulang dilakukan di
tingkat TPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara
dihitung untuk masing-masing 1 suara. Atas hal ini,
Pemilu 2019 hari Rabu 17 April 2019. Selebihnya,
maka Panwaslu Kecamatan Srumbung membuat surat
penghitungan suara ulang dilakukan di tingkat PPK.
rekomendasi penghitungan suara ulang sehingga
Penghitungan suara ulang terjadi manakala
Selisih ini dikarenakan suara partai dan caleg
ditemukan perolehan suara yang sebenarnya.
terdapat kesalahan hitung maupun kekeliruan
Sebelum
mengeluarkan
rekomendasi
yang dilakukan oleh KPPS sehingga mempengaruhi
penghitungan suara ulang, Panwaslu Kecamatan
hasil suara. Seperti misal di TPS 09 Desa Paten,
harus selalu berkoordinasi dan melapor kepada
Kecamatan Srumbung, terdapat selisih antara suara
Bawaslu Kabupaten Magelang. Hal ini bertujuan agar
sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih.
setiap keputusan dan rekomendasi sesuai regulasi pemilu peraturan. Selain itu, koordinasi dan pelaporan juga diperlukan sebagai wujud pertanggung jawaban Panwaslu Kecamatan kepada jajaran di atasnya, yakni
Bawaslu
Kabupaten
Magelang.
(Alfina)
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
13
LIPUTAN KHUSUS
LANGGAR PASAL 372 UU PEMILU
“Mereka jelas tidak masuk DPT dan DPTb Tempuran
2 TPS DIREKOM
dan Bandongan serta tidak membawa form A5 sebagai syarat pindah memilih sehingga tidak berhak untuk menggunakan hak suara di Tempuran dan Bandongan.
PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
Setelah lima komisioner melakukan pleno, Bawaslu merekomendasikan PSU untuk 2 TPS,” kata Habib.
Habib
mengungkapkan
pemilih
yang
tidak
terdaftar di DPT dan DPTb serta tidak membawa form A5 seharusnya masuk Daftar Pemilih Khusus
TEMPURAN-
memberikan Ulang
dua
(PSU)
Bawaslu
Kabupaten
rekomendasi
kepada
KPU
Tempurejo,
003
Desa
Di
Kecamatan
Bandongan,
Tempuran
Kecamatan
ini
bisa
menggunakan
hak
Magelang.
dengan menunjukkan KTP el atau Suket setempat.
dan
TPS
Bandongan.
Habib
Kecamatan
mengungkapkan
Tempuran
jajaran
menemukan
ada
Panwaslu tiga
DPK
diberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden.
pemilu
Selain itu, ada satu pemilih DPK lainnya diberikan empat
menemukan ada pemilih yang tidak masuk DPT
surat suara sehingga bisa memilih Presiden dan Wakil
dan DPTb serta tidak membawa form A5 untuk
Presiden, DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Tengah.
pindah memilih namun diberikan kesempatan untuk
“Panwascam
mencoblos surat suara oleh KPPS. Para pemilih tersebut
yang seharusnya hanya berhak mendapatkan empat
memilih hanya bermodalkan KTP el luar daerah.
surat
kedua
TPS
tersebut,
pengawas
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib
Shaleh mengungkapkan para pemilih luar daerah tersebut
14
DPK
pilih di rukun tetangga/rukun warga sesuai alamat
Rekomendasi PSU ini dikeluarkan untuk TPS 001 Desa
Pemilih
Suara
Pemungutan
Kabupaten
(DPK).
Magelang
suara,
kami akan
juga
menemukan
tetapi
keduanya
dua
pemilih
mendapatkan
lima surat suara. Hasil pleno kami, Pemungutan Suara di TPS 01 Tempurejo harus diulang,” kata dia.
tidak punya hak pilih dan seharusnya tidak diberikan
surat suara. Hal ini melanggar Pasal 372 huruf d ayat 2
juga ditemukan ada salah penghitungan C1 di TPS 01
UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 65 ayat 2 PKPU 3
Tempurejo. Yakni ada satu suara caleg PPP yang belum
Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara,
dihitung. Kesalahan penghitungan ini ditemukan setelah
PKPU 9 Tahun 2019, Pasal 18 ayat 3 huruf e Perbawaslu
Panwaslu Kecamatan mencocokan C1 salinan C1 plano.
no 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan
Setelah ditelusuri hal ini karena kekeliruan penghitungan saja
Penghitungan Suara, dan Perbawaslu 9 Tahun 2019.
bukan kesengajaan dan sudah dibetulkan dalam pleno PPK.
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
Berdasarkan analisa Panwalu Kecamatan Tempuran
Kordiv
Penyelesaian
menambahkan
pihaknya
Sengketa
Bawaslu
merekomendasikan
Kabupaten
PSU
untuk
Magelang
TPS
03
Sumarni
Bandongan
Aini
karena
Chabibah ada
empat
pemilih yang tidak masuk DPT dan DPTb serta tidak membawa form A5 untuk syarat pindah memilih.
Aini
menjelaskan
keempat
pemilih
Sari,
Agung
Sunaryanto,
syarat
sebagai
pemilih
Dijelaskan KPPS menganggap keempat pemilih tersebut sebagai pemilih DPK
Khairun
DPK
tersebut
Nisa,
karena
dan
beralamat
yaitu
Muhari. di
luar
Nurul
Widowati,
Dikatakan
wilayah
mereka
dan
tidak
Ira
tidak
Mayang memenuhi
membawa
form
A5.
namun memperlakukannya
sebagai pemilih DPTb. Pemilih DPK seharusnya mendapatkan lima surat suara karena memilih menggunakan KTP
el
setempat,
“Temuan
Panwaslu
KPPS.
Adapun
suara
yaitu
Disebutkan
Barat,
Ira
Khairunnisa
adapun
Kecamatan
Ira
dan
pemilih
Mayangsari
Agung
Wakil khusus
warga
Pedurungan
DPTb
mendapatkan
Bandongan
Mayangsari,
Presiden
warga
pemilih
Nurul
yang
DPR
mencoblos
Pademangan Semarang,
Widowati
Sunaryanto,
Presiden,
ini
Khairunnisa, RI,
DPD
yakni
Jakarta,
dan
sebagian
Muhari
dan
Nurul
Agung warga
surat
suara
diberikan dan
Prov
Widowati
Bangilan
5
Muhari
DPRD
Sunaryanto
sesuai
dari
warga Tuban.
surat
asal
daerah.
suara
diberikan Jateng,�
oleh
3
surat
kata
Aini.
Kabupaten
Bandung
Pademangan
Jakarta,
"Mereka
dicatat
oleh
KPPS di Model C7 DPK-KPU dan model A DPK-KPU. Foto KTP elektronik juga membuktikannya," kata dia.
Dia menuturkan sesuai dengan ayat (2) huruf d Pasal 372 UU No. 7/2017 tentang Pemilu, syarat
adanya PSU salah satunya adalah pemilih tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. "Kejadian di TPS 3 sudah memenuhi syarat PSU," kata dia. (Shanita)
Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Abhan, S.H., M.H. ikut meninjau proses PSU di Kabupaten Magelang
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
15
WARGA SEMANGAT IKUTI PEMUNGUTAN SUARA ULANG 16
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
LIPUTAN KHUSUS
B
ANDONGAN- Kekhawatiran sejumlah pihak
159 menggunakan hak pilih dari DPT 218 dan DPTb 1 pemilih.
bahwa jumlah pemilih akan turun drastis
Ke-159 pemilih tersebut terdiri 158 pemilih DPT dan 1 DPTb,”
dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS
kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh.
001 Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran dan TPS 003 Desa Bandongan, Kecamatan Bandongan tak terbukti
Habib
mengungkapkan
pihaknya
merasa
terhormat karena PSU di Kabupaten Magelang dihadiri
Berdasarkan catatan Tim Bawaslu Kabupaten
langsung Ketua Bawaslu RI Abhan dan Kordiv Penindakan
Magelang tingkat partisipasi pemilih di Bandongan dan
Bawaslu Jawa Tengah Dr Sri Wahyu Annaningsih SH.
Tempuran tergolong tinggi. Memang ada penurunan jumlah pemilih namun hal ini karena PSU digelar di hari kerja, di mana sebagian besar warga tidak libur.
Di TPS 01 Tempurejo dari jumlah pemilih yang
terdaftar di DPT 214, sebanyak 176 pemilih hadir menggunakan hak pilih dalam PSU pada 27 April 2019. Selain itu, ada 2 orang memilih menggunakan DPK sehingga total Pemilih adalah 178 orang. Adapun total pengguna hak pilih dalam pemilu 17 April 2019 adalah 190 pemilih, yang terdiri 188 pemilih DPT dan 2 DPK. “Dalam PSU di TPS 03 Dusun Krajan Desa Bandongan sebanyak
PSU ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran bagi penyelenggara maupun stakeholder pemilu agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan pemilu demi terwujudnya keadilan
pemilu
serta
meningkatkan
kepercayaan
publik akan hasil dan memperkuat legitimasi pemilu. “Kami mengapresiasi kinerja KPPS, PTPS, Panwasdes, PPK dan Panwascam setempat yang bekerja maksimal. Memang ada penurunan angka partisipasi karena pemilih tidak libur kerja. Dari pengamatan kami masyarakat tetap antusias menggunakan hak pilih. Ini adalah pembelajaran berharga untuk kita semua,” kata Habib. (Shanita)
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
17
LIPUTAN KHUSUS
BAWASLU KOLABORASI MAFINDO PERANGI HOAX
K
etua Bawaslu Kabupaten Magelang M. Habib
hari. Parahnya, 49-50 persen hoax yang ada, hoax politik
Shaleh menuturkan, bahwa perilaku para
yang paling banyak beredar.
politik terutama menjelang Pemilu 2019 sangat berbeda dengan pada saat Pilkada 2018 yang lalu, atau bahkan pada masa
Pemilu 2014. Sebab, masa kampanye ini mereka tidak bisa beriklan di media cetak dan lain sebagainya. Menurutnya, adanya pembatasan ini, akhirnya berdampak kepada kegiatan para calon legislatif (Caleg) yang lebih memilih bergerak melalui media maya atau media sosial
Selama pelaksanaan Pemilu 2019 berita hoax
yang sengaja dibikin oleh tim sukses maupun orang orang yang merupakan buzzer dari simpatisan peserta pemilu. Sehingga berita hoax cepat sekali menyebar di masyarakat.
Ada beberapa kasus peredaran hoax di Kabupaten
Magelang yaitu peredaran brosur yang menyerang partai dan salah satu calon presiden tertentu yang sasaran peredarannya di tempat ibadah. Berdasarkan laporan masyarakat, Bawaslu bersama kepolisian mencegah beredarnya brosur tersebut.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib
Shaleh menambahkan berita hoax adalah berita palsu atau berita bohong yang bertujuan menyesatkan informasi sehingga sebuah informasi menjadi tidak jelas benar atau salah. Penyesatan informasi ini bisa menimbulkan kerawanan pemilu dan memecah belah masyarakat.
Setahun kurang lebih ada sebanyak 987 berita
bohong atau hoax yang diproduksi pada tahun 2018.
Jika dihitung per hari, maka terdapat
tiga berita hoax yang tersebar dan dikonsumsi oleh masyarakat sehari-
18
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
Hal ini dinilai sangat memprihatinkan, karena telah
merusak kualitas demokrasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Presidium
Masyarakat Anti Fitnah dan Hoax Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho ketika sosialisasi Bersama Bawaslu Kabupaten Magelang
Untuk
itu
Bawaslu
Kabupaten
Magelang
menggandeng Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah dan Hoax Indonesia) untuk ikut mencegah beredarnya hoax terutama di Kabupaten Magelang, sehingga pemilu di Kabupaten Magelang lebih kondusif.
Mafindo Magelang memberi sosialisasi kepada
masyarakat tentang bahaya hoax dan apa saja jenis hoax terutama berita palsu mengenai pemilu, sehingga masyarakat mengetahui dan ikut mencegah beredarnya berita hoax tersebut.
Ada beberapa kegiatan Mafindo Magelang bersama
Bawaslu Kabupaten Magelang diantaranya car free day, sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat dan juga patroli media sosial. (Nano)
LIPUTAN KHUSUS
SASAR MILENIAL,
BAWASLU GELAR KONSER BUDAYA
K
OTA MUNGKID- Badan Pengawas Pemilihan
Umum
Magelang
jajarannya sampai tingkat TPS akan bekerja keras untuk
menggelar Konser Budaya bertajuk Siogo
mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk terkait
Magito-gito. Konser Budaya ini menyasar
money politics, kampanye hitam, politisasi sara dan hoax.
kalangan milenial agar bersama-sama Bawaslu mengawasi
Namun demikian, Bawaslu membutuhkan dukungan dan
tahapan Pemilu 2019.
partisipasi masyarakat untuk memastikan seluruh tahapan
(Bawaslu)
Kabupaten
Konser Budaya digelar menjelang Pemilu di Lapangan
Pemilu sesuai regulasi yang ada.
Soepardi Kota Mungkid pada hari Sabtu 30 Maret 2019.
Ribuan generasi milenial dari seluruh penjuru Kabupaten
di Panwascam, Panwasdes hingga Pengawas TPS. Dukungan
Magelang menghadir konser budaya Bawaslu tersebut.
dan informasi masyarakat akan memperkuat kinerja
“Lewat konser budaya ini kami mengajak masyarakat untuk
pengawasan. Bersama rakyat awasi pemilu dan bersama
Bersama Bawaslu mencegah dan menolak empat penyakit
Bawaslu tegakkan keadilan pemilu,” tegas dia.
dalam Pemilu yaitu money politics, kampanye hitam, politisasi sara dan hoax,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh dalam sambutannya.
20
Habib mengatakan Bawaslu beserta seluruh
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
“Bawaslu punya pengawas-pengawas berintegritas
Konser Budaya Siogo Magito-Gito ini sendiri
mengusung musik pop dangdut yang sangat digemari di
kalangan milenial masyarakat Kabupaten Magelang. Untuk menarik perhatian pengunjung, Bawaslu Kabupaten Magelang menghadirkan band asal Kulon Progo Yogyakarta yaitu Om Wawes dan beberapa band lokal Magelang.
Sebelum konser budaya, ribuan pengunjung lebih dulu dihibur kesenian tradisional soreng dari Kecamatan
Candimulyo Kabupaten Magelang. Dengan pendekatan budaya, Bawaslu optimis akan semakin banyak masyarakat yang turut serta mengawasi jalannya Pemilu.
Konser Budaya ini sendiri dibuka oleh Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah Dr. Sri Wahyu
Ananingsih, SH., M. Hum. Dalam sambutannya, Dr Ananingsih menyampaikan bahwa Bawaslu sudah menangani berbagai pelanggaran pemilu. Ditegaskan bahwa Bawaslu akan terus bersikap tegas jika ada pelanggaran Pemilu.
“Sudah banyak pelanggaran pemilu yang ditangani Bawaslu. Kami mengapresiasi Bawaslu Kabupaten Magelang
yang sudah bekerja baik dalam penanganan pelanggaran dan kegiatan Gelar Budaya ini,� kata dia
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magelang Drs Adi Waryanto juga memberikan apresiasi
atas kinerja baik Bawaslu Kabupaten Magelang. Ia menilai Bawaslu sudah membuat terobosan-terobosan bagus untuk mencegah potensi pelanggaran.
Dikatakan bahwa program Bawaslu Kabupaten Magelang seperti Kampung Anti Money Politics (KAMP) Dusun
Sawangan, Desa/Kecamatan Sawangan, Kampung Anti Money Politics (KAMP) Dusun Pandeyan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Desa Anti Politik Uang Jaga Demokrasi (Sapu JagaD) Desa Somoketro, Kecamatan Salam dan Keluarga Anti Money Politics yang menyasar 10 keluarga per TPS sangat positif. Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan hadiah lomba debat dengan tema Pemilu untuk pelajar SMASMK se Kabupaten Magelang. Sasaran dalam kegiatan ini adalah kaum milenial, yang mana mereka harus ikut serta dalam memerangi money politics, kampanye hitam, politisasi sara, dan hoax. Dukungan dari kaum milenial dalam menyukseskan pemilu sangat dibutuhkan. Dalam kesempatan ini, Bawaslu bersama kaum milenial bersama-sama mengupload foto dengan caption tentang pemilu bersih dan berkeadilan. Bawaslu berharap pesan pengawasan partisipatif tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat luas. (Desiana)
Komisioner Bawaslu Kabupaten Magelang ikut berswafoto dengan pengunjung Konser Budaya Siogo Magito-Gito
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
21
22
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
Keseruan Konser Budaya “Siogo Magito-Gito� bersama Om Wawes
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
23
LIPUTAN KHUSUS
KADES DAN PERANGKAT DESA DILARANG BERPOLITIK PRAKTIS
U
ndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tegalrejo Muh Heri Siswanto. Kasus ini berawal dari
Pemilihan Umum sangat jelas mengatur
Temuan pengawas pemilu yang mendapati Heri ikut
larangan bagi kepala desa (kades) untuk
serta kegiatan kampanye Cawapres 02 Sandiaga Uno di
tidak berpihak dan menjadi tim kampanye
Kecamatan Mungkid pada tanggal 18 November 2018.
salah satu peserta Pemilu. Seorang kades yang dengan
Menurut
Fauzan
Bawaslu
sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan
beserta Gakkumdu kemudian melakukan pembahasan
yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta
pertama.
pemilu dalam masa kampanye bisa dipidana penjara.
bahwa Temuan ini tidak memenuhi unsur tindak
Hasilnya,
Kabupaten
Gakkumdu
Magelang menyatakan
pidana Pemilu sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magelang Fauzan Rofiqun menyatakan kades yang
Namun demikian Kades Tampingan terbukti melanggar
melanggar larangan terancam pidana penjara paling
Pasal 29 huruf p Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
lama satu tahun dan
tentang Desa karena keikutsertaannya dalam kampanye
denda paling banyak
dimaksud. Setelah melalui beberapa proses penanganan,
Rp
Bawaslu Kabupaten Magelang meneruskan Temuan
12.000.000.
ini kepada Bupati Magelang untuk diberikan sanksi. Disebutkan
Bawaslu
Kabupaten
Magelang
“Kami juga menemukan tiga Temuan perangkat desa
memproses satu temuan
yang diduga ikut serta dalam kampanye Pemilu dan
Kades
Tampingan
telah diteruskan kepada instasi terkait. Sayangnya
Kecamatan
sampai saat ini Bawaslu Kabupaten Magelang belum menerima
tembusan
tindak
lanjut
rekomendasi
Bawaslu,� kata Fauzan. (Rendra)
24
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
TAK NETRAL,
GURU ASN DISANKSI PENUNDAAN GAJI
S
Negara (ASN). ASN wajib netral, tidak boleh menunjukkan
Kabupaten Magelang Fauzan Rofiqun mengungpkan
keberpihakan kepada salah satu partai maupun capres.
pihaknya lalu meregister Temuan ini dengan nomor
alah satu poin penting yang diatur UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah netralitas Aparatur Sipil
Netralitas ASN ini diatur tegas dalam Pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) di mana ASN dilarang ikut serta dalam pelaksanaan
Kordiv
Penindakan
004/TM/PL/Kab/14.22/I/2019.
Pelanggaran
“Kami
Bawaslu
melakukan
dan kegiatan kampanye Pemilu. ASN yang melanggar
klarifikasi beberapa saksi dan terlapor serta melakukan
larangan ini maka akan dikenakan Pasal 494 UU 7 tahun
kajian
2017 yakni sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000.
Selama Pemilu 2019, Divisi Penindakan Bawaslu
Kabupaten Magelang melakukan penanganan kasus netralitas ASN. Salah satunya, dugaan kampanye di Lembaga Pendidikan yakni di SD N 2 Sriwedari pada tanggal 23 Januari 2019. Berawal dari informasi masyarakat, Bawaslu
Bersama
Sentra
Gakkumdu,�
kata
Fauzan.
Hasilnya, kata Fauzan, Sri Lestari Sedyaningsih, S.Pd tidak terbukti melanggar Pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017. Namun demikian Sri Lestari melainkan melanggar Pasal 2, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Kabupaten Magelang dan Panwaslu Kecamatan Salaman
melakukan investigasi bersama.
Aparatur Sipil Negara (KASN). Rekomendasi KASN telah
Dari hasil investigasi diketahui bahwa benar guru
atas nama Sri Lestari Sedyaningsih, S.Pd membagi-bagikan bingkisan kepada delapan guru SD N 2 Sriwedari. Bungkusan tersebut berisi sarung dan kerudung yang disisipi bahan kampanye caleg Partai Golkar DPR RI dan seorang caleg
Temuan Bawaslu lalu diteruskan kepada Komisi
ditindaklanjuti Bupati Magelang (sebagai pejabat pembina kepegawaian) dengan menjatuhkan sanksi kepada Sri Lestari Sedyaningsih, S.Pd berupa penundaan gaji berkala selama satu tahun. Kasus ini diharapkan menjadi pembelajaran ASN agar mereka dapat menjaga marwah sebagai ASN. (Rendra)
DPRD Kabupaten. Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
25
LIPUTAN KHUSUS
LAPORAN DAN TEMUAN DIPERLAKUKAN SAMA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten
Untuk
Magelang
Kabupaten Magelang langsung melakukan kajian awal,
dalam
melaksanakan
tugas
penindakan
tersebut,
mengklarifikasi
Bawaslu
meregister
kemanfaatan dan keadilan. Penindakan pelanggaran Pemilu
terlapor, mengkaji serta melakukan pembahasan bersama
merupakan komitmen Bawaslu Kabupaten Magelang untuk
Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu ini terdiri dari unsur
mewujudkan Pemilu yang bersih dan berkeadilan.
Bawaslu Kabupaten Magelang, penyidik Polres Magelang
Dalam penanganan penindakan pelanggaran,
Laporan,
laporan
pelanggaran selalu berdasarkan pada asas kepastian hukum,
saksi-saksi
dan
dan jaksa dari Kejari Kota Mungkid.
Bawaslu memperlakukan Temuan dan Laporan masyarakat
secara sama. Tidak ada pembedaan. Temuan dan Laporan
menyimpulkan
ditangani secara maksimal sesuai regulasi Pemilu 2019.
syarat formil dan syarat materiil. Terlapor kemudian
Misalnya, dalam kasus Laporan Fatkhul Mujib, S.H atas
disangkakan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor
dugaan pelanggaran politik uang yang diduga dilakukan
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari sini,
oleh Sonhaji, S.IP selaku caleg Partai Amanat Nasional
Sentra
(PAN) Dapil VI.
Namun setelah melakukan peyelidikan serta proses
Dugaan politik uang ini dinilai merugikan caleg
PAN lainnya yakni Suparno. Dalam laporannya, Mujib mengungkapkan
Sonhaji,
S.IP
diduga
memberikan
uang kepada sejumlah warga Dusun Nganten, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Setiap
satu
pemilih
diindikasikan
menerima
uang
Rp. 50.000 dengan tujuan supaya memilih Sonhaji.
26
menindaklanjuti
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
Dalam pembahasan pertama, Sentra Gakkumdu bahwa
Gakkumdu
Laporan
mulai
telah
melakukan
memenuhi
penyelidikan.
penanganan lainnya, Sentra Gakkumdu menyatakan Laporan ini tidak dapat dilanjutkan. Alasannya, terlapor tidak terbukti memberikan uang sebagai imbalan untuk memilihnya. Karena itu, Sentra Gakkumdu menyatakan bahwa Laporan dihentikan, karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana Pasal yang disangkakan. (Rendra)
Dokumentasi proses penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu 2019
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
27
GURITNO Kades Pelopor Anti Money Politics
B
AWASLU
Kabupaten
Magelang
berlangsung
mendeklarasikan KAMP Sawangan pada akhir Desember
meluncurkan Kampung Anti Money Politics (KAMP)
2017 dan disusul Desa Anti Politik Uang Jaga Demokrasi
dan Desa Anti Politik Uang Jaga Demokrasi (Sapu
(Desa Sapu JagaD) menjelang Pemilu 2019.
JagaD) serta Keluarga Anti Money Politics. Salah satu sosok yang ikut berjasa adalah Kades Deyangan Guritno.
"Masyarakat kami memiliki kesadaran tinggi akan
pentingnya mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur, adil
Adalah Guritno (65), seorang Kepala Desa
dan berintegritas. Masyarakat harus punya andil dalam
Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang,
pemilu. Warga kami antusias mendeklarasikan diri sebagai
yang membuat sejarah dengan merintis berdirinya
Kampung Anti Money Politics (KAMP) di Dusun Pandeyan,"
Kampung Anti Money Politics (KAMP).
kata Guritno.
Bersama Kepala Desa Sawangan Johan Wahyudi
Pensiunan PNS ini menyebutkan KAMP mampu
dan Kepala Desa Somoketro Ahmad Khotem, mereka
membantu Bawaslu Kabupaten Magelang mencegah
memelopori gerakan masyarakat menolak money politics.
money politics, hoax dan politisasi SARA. Ia pun mengaku
Gerakan ini lahir, serta tumbuh dan berkembang dari
bangga Kabupaten Magelang menjadi tempat lahirnya
tengah masyarakat.
Gerakan Kampung Anti Money Politics di Indonesia.
Ketua Bawaslu RI Abhan bahkan menyatakan
Apalagi kini Kampung Anti Money Politics dan
bahwa Kampung Anti Money Politics di Kabupaten
Desa Anti Politik Uang menjadi gerakan bersama dan
Magelang merupakan yang pertama dilaunching Bawaslu
dideklarasikan di berbagai daerah di Indonesia. Ia berharap
RI di Indonesia. Abhan bersama Ketua Bawaslu Jateng Fajar
Kampung Anti Money Politics bisa terus berkembang dan
Saka dan sejumlah tokoh mendeklarasikan KAMP Deyangan
menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat.
pada 14 Februari 2018.
28
Sebelumnya,
Bawaslu
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
Kabupaten
Magelang
"Kami bertekad untuk mengajak warga Desa
Deyangan menjadi Keluarga Anti Money Politics dengan
TOKOH dilandasi kesadaran pada diri masyarakat,� kata Guritno ketika diwawancarai oleh Tim Humas Bawaslu Kabupaten Magelang.
Dalam kesempatan tersebut, Guritno juga
menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Magelang yang sudah gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat sehingga semakin sadar perlunya gerakan bersama menolak dan melawan politik uang.
"Gerakan Bawaslu ini sangat banyak membawa
manfaatnya. Terlebih lagi dalam program Keluarga Anti Money Politics karena mengajak masyarakat untuk sadar dan mandiri menolak money politics. Partisipasi keluarga akan sangat berpengaruh," kata dia.
Guritno mengaku memetik banyak manfaat dari
pengalaman mengikuti sosialisasi pengawasan partisipatif yang digelar Bawaslu Kabupaten Magelang. Dikatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Magelang sudah kreatif dan inovatif membuat terobosan-terobosan baru.
Kampung Anti Money Politics (KAMP) sendiri
merupakan gagasan Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, SS dengan misi memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di kampungkampung agar sadar arti penting Pemilu bersih dan berintegritas. (Desiana, Rizqi)
Launching Kampung Anti Money Politics di Dusun Pandeayan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
29
GAGASAN
Kisah Ken Arok dan Pelembagaan Konflik Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Magelang (MH Habib Shaleh, SS) DEMOKRASI berasal dari kata demos yang berarti rakyat,
an besar negara di dunia kini mengadopsi pemerintahan
dan kratos bermakna kekuasaan atau pemerintahan. Den-
demokrasi dengan segala macam variannya.
gan demikian demokrasi bisa dimaknai sebagai pemerinta-
han yang mengutamakan kedaulatan rakyat.
da kenapa selalu ada pertentangan, konflik bahkan hingga
kerusuhan dan konflik sosial. Fenomena Pilpres 2019 bisa
Pemerintahan oleh rakyat, dari dakyat dan un-
Namun pertanyaanya, setiap kali pemilu, dan pilka-
tuk kepentingan rakyat. Maka pemerintahan demokrasi
menjadi contoh betapa pemilu rawan konflik.
menjadikan rakyat sebagai subyek. Tujuan utama sebuah
pemerintahan tidak lagi untuk melanggengkan monarki
rana resmi penyaluran konflik. Bisa diartikan pemilu adalah
maupun kepentingan oligarki kekuasaan melainkan mense-
sebuah konflik yang dilembagakan dan dikelola sedemikian
jahterakan rakyat.
rupa untuk menghindarkan pertumpahan darah.
Dalam sebuah negara demokrasi selalu terjamin kebebasan untuk berserikat,
menyatakan
pendapat membentuk
Pada hakikatnya, pemilu memang merupakan sa-
Kita harus belajar perjalanan sejarah kerajaan-ker-
ajaan di Nusantara yang selalu diwarnai pertumpahan darah dalam peralihan kekuasaan. Misalnya, ketika Ken Arok
serta
mendeklarasikan kerajaan Tumapel (kerajaan Singosari)
or-
bergelar Sri Rajasa Bhatara Sang Amurwabhumi pada tahun
ganisasi. Karena rakyat menjadi
1922 M.
Ken Arok naik tahta dengan merebut kekuasaan
subyek uta-
dari tangan Akuwu Tunggul Ametung. Bukan dengan cara
ma maka
demokratis tentunya, karena Ken Arok membunuh Tung-
seba-
gul Ametung dengan keris Mpu Gandring. Ken Arok sendi-
gi-
ri kemudian juga mati dalam perebutan kekuasaan oleh orang suruhan Anusapati, anak tirinya sendiri.
Pemilu Saluran Konflik
Belajar dari pengalaman era kerajaan ini maka
pemilu dan pilkada di Indonesia harus dikelola dengan baik. Harus dibuat aturan sedemikian rupa sehingga potensi konflik bisa diminimalisir. Pelembagaan konflik menjadi saluran untuk mencegah pertumpahan darah.
Bila kita bedah UU 7 tahun 2017 tentang pemilu
serta UU no 10 tahun 2016 tentang Pilkada maka kita akan menemukan serangkaian bolong-bolong. Ada ketidaksink-
30
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
ronan diantara pasal-pasal. Pelaku politik yang jeli akan
Bawaslu Kabupaten Magelang menggeber berbagai ke-
dengan mudah membuat siasat untuk mengakali aturan.
giatan budaya dan sosialisasi ke kampung-kampung dan
kelompok-kelompok masyarakat.
Demikian juga Peratusan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU), yang menjadi turunan dari Undang Undang. PKPU
Masalah money politics juga menjadi persoalan
belum mampu menjadi infrastruktur yang memadahi un-
laten setiap pemilu. Meski Bawaslu dan KPU sudah tegas
tuk mengelola potensi konflik. Konflik-konflik pemilu me-
melarang praktik-praktik money politics namun realisanya
merlukan pengelolaan yang sistematis dan konsisten, tidak
ternyata masih ada.
berubah-ubah.
Sejak awal, UU dan PKPU seharusnya sudah meng-
bisa mengurangi namun belum bisa memberantas tuntas.
adopsi manajemen pengelolaan konflik. Potensi konflik ha-
Para pelaku money politics mengadaptasi diri dengan men-
rus dicegah sejak dini dari sumber permasalahan. Sebagai
gubah pendekatan dan bentuk money politics. Infrastruktur
contoh adalah permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
aturan yang ada tidak mampu menjamah para pelaku mon-
DPT selalu menjadi sumber masalah dalam pemilu ke pemi-
ey politics.
lu.
Berbagai upaya yang dilakukan Bawaslu memang
Tak kurang akal, Bawaslu memaksimalkan sosial-
Persoalan DPT seolah masuk dalam lingkaran setan
isasi sebagai upaya pencegahan money politics. Misalnya,
yang tidak ada ujung pangkalnya. Ketika dulu digagas Kar-
Bawaslu Kabupaten Magelang mendeklarasikan Kampung
tu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) salah satu alasann-
Anti Money Poltics di Sawangan dan Mertoyudan serta
ya untuk mencegah DPT ganda. Faktanya DPT ganda tetap
Desa Anti Politik Uang Jaga Demokrasi (Desa Sapu JagaD) di
marak dan cita-cita menggunakan KTP-el sebagai database
Salam sebagai upaya pencegahan.
pemilih pemilu juga masih jauh.
Pertimbangan KPU adalah masih banyak penduduk
itics (KAMP) dengan target 10 keluarga setiap TPS. Seluruh
belum rekam KTP-el dan juga persoalan DPT invalid dan
jajaran pengawas pemilu dan sekretariat juga diwajibkan
DPT ganda. Tak heran jika caleg, capres maupun peserta
bergabung menjadi Keluarga Anti Money Politics. Ini adalah
Pilkada yang kalah ramai-ramai menyalahkan DPT.
strategi untuk melawan opini bahwa money politics adalah
Bawaslu juga membentuk Keluarga Anti Money Pol-
hal lumrah setiap pemilu.
DPT Berkelanjutan dan Sikap Moral Anti Money Politics
Sudah saatnya gagasan lama perihal DPT berkelan-
anggaran ini secara terus menerus disosialisasikan ke mas-
jutan diwujudkan dan direalisasikan. Untuk itu, perlu ada
yarakat melalui media cetak, media elektronik dan sosialis-
kerja-kerja yang kolaboratif antara KPU, Kemendagri, Dis-
asi secara langsung kepada masyarakat
dukcapil, Bawaslu, pemda dan aparat desa.
Demikian jargon pemilu damai, serta komitmen
ilaku politik uang, meski belum bisa tuntas. Untuk itu,
siap menang siap kalah. Semua masih sebatas gagasan
gerakan perlawanan money politics ini perlu terus di-
yang mengawang-awang saja. Berbagai deklarasi Pemilu
gaungkan dengan melibatkan semua komponen mas-
Damai yang diselenggarakan Bawaslu, KPU, kepolisian dan
yarakat. Harapannya, anti money politics menjadi sikap
pemda serta masyarakat masih menyentuh sisi permukaan
moral dan bagian dari etika masyarakat Indonesia.
Seluruh kegiatan pencegahan dan penindakan pel-
Upaya preventif ini cukup efektif menekan per-
saja.
Baru sebatas elite-elite peserta Pemilu yang terli-
bat dan melibatkan diri. Perlu ada upaya besar yang mampu menyentuh dan melibatkan seluruh stakeholder dan lapisan rakyat terkecil untuk mewujudkan Pemilu Damai.
Dibutuhkan sosialisasi dan pendidikan budaya da-
mai ke masyarakat paling bawah. Atas pertimbangan ini, Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
31
GAGASAN
MENGURAI BENANG KUSUT PENINDAKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU 2019. Kordiv. Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magelang (Fauzan Rofiqun, S.Ag.)
P
emilu serentak 2019 adalah pelaksanaan Pemilu yang
" Jika jarak antara hukum dengan praktiknya semakin jauh, hukum akan menjadi aturan yang sekarat bahkan mati "
kelima dalam masa Reformasi, hampir menyamai jumlah pelaksanaan Pemilu formalistis dan tidak demokratis pada masa Orde Baru yang telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali. Namun kita belum bisa berharap banyak dari lima kali Pemilu pada masa Reformasi ini untuk
menghasilkan proses demokrasi yang ideal dan alih-alih menghasilkan para wakil rakyat yang berkualitas, jujur, dan adil. Pemilu adalah alat untuk memilih wakil rakyat, oleh karenanya jika Pemilu tidak terlaksana dengan kompetitif, jujur, dan adil, dapat dikatakan bahwa negara me-”non aktifkan” demokrasi dan lengah terhadap prasyarat negara demokratis
Supremasi hukum dalam pelaksanaan Pemilu merupakan syarat
dasar sebuah kompetisi politik berjalan dengan baik dan berkualitas. Pelaksanaan dan penegakan peraturan - peraturan Pemilu dari masa ke masa menjadi sebuah “pekerjaan rumah” yang sering muncul setelah berlangsungnya Pemilu. Berbagai alasan dan anomali (penyimpangan) hukum sering muncul dalam penegakan aturan-aturan Pemilu, dimana aturan Pemilu sering dianggap sebagai produk politik yang terus menerus bisa “dimaklumi” dan dianggap wajar ketika dari isi dan pelaksanaannya tidak bisa maksimal dan ideal untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Ada “skenario politis” yang disusupkan untuk mempertahankan hegemoni
kelompok-kelompok
politik
tertentu
sehingga
dalam
penerapannya sangat sulit untuk dieksekusi di lapangan.
UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah rujukan utama dalam pelaksaaan
Pemilu serentak Tahun 2019, memuat 68 pasal ketentuan Pidana Pemilu dengan subyek hukum terdiri dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional, ASN, TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, dan orang perseorangan. Dilihat dari subyek hukum atau siapa yang bisa dikenai sanksi dalam pelanggaran pidana Pemilu tersebut, sebenarnya UU 7 Tahun 2017 sudah cukup komprehensif, hampir semua elemen yang terlibat dalam proses pelaksanaan Pemilu bisa dijerat oleh pasal-pasal pidana ketika melakukan pelanggaran yang mengandung unsur-unsur pidana. Namun demikian ada
32
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
beberapa pasal krusial yang secara norma tercantum dalam
membedah unsur-unsur di dalam pasal-pasal
UU tetapi dalam praktek pelaksanaan dan penegakan
Pemilu, sering
norma itu sangat sulit, atau bahkan bisa dikatakan mustahil
bisa berlanjut sampai sidang di pengadilan dan harapan
ditegakkan jika yang bersangkutan sebagai subyek hukum
putusan yang berkeadilan yang memberikan efek jera bagi
mengetahui celah untuk lari dari jerat pidana dari pasal-
pelanggar pidana Pemilu. Kerap kali dalam penegakan
pasal tersebut.
peraturan Pemilu dikaitkan dengan dua sisi dilematis antara
Kita ambil contoh dalam ketentuan pidana Pemilu
yang mengatur tentang larangan politik uang di Pasal 523
pidana
menjadi hambatan utama suatu kasus
keinginan menjaga ketenteraman atau kedamaian dengan penegakan hukum.
ayat (1), (2), dan (3) UU 7 Tahun 2017. Ketiga ayat dalam
Pasal 523 tersebut mengatur larangan kepada subyek
laporan ke dalam pembahasan di Sentra Gakkumdu yang
hukum yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan
berhadapan dengan penyidik kepolisian dan jaksa akan
uang atau materi lainnya sebagai imbalan secara langsung
menjadi tidak bermakna jika polisi dan jaksa tidak sepakat
maupun tidak langsung kepada peserta kampanye dan/atau
dengan Bawaslu, khususnya mengenai perbuatan mana
pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih
yang sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilu.
Peserta Pemilu tertentu pada masa kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara. Namun dalam ayat 1 dan 2 yang merupakan tahapan krusial dari Pemilu yaitu masa kampanye dan masa tenang, subyek hukum hanya untuk pelaksana kampanye, peserta, dan/atau petugas tim kampanye dan tidak memasukkan orang perseorangan, sehingga peserta Pemilu yang jeli memahami pasal ini tidak akan mungkin dia sendiri langsung melakukan perbuatan politik uang tersebut dan juga tidak akan mungkin menyuruh pelaksana kampanye, peserta dan/atau petugas tim kampanye yang resmi terdaftar di KPU untuk melakukan perbuatan langsung menyebarkan politik uang tersebut. Sehingga perbuatan politik uang yang dilakukan oleh orang seorang yang notabene bukan peserta, pelaksana, dan tim kampanye Pemilu di masa Kampanye dan Masa Tenang tidak akan mungkin terjerat oleh aturan pidana Pemilu tersebut.
Sikap tegas Bawaslu yang membawa temuan dan
Demikianlah, untuk mengurai benang kusut
penanganan tindak pidana Pemilu diperlukan kesadaran dari semua pihak tentang pentingnya penegakan aturanaturan Pemilu secara menyeluruh. Dimulai dari adanya political will dari para politisi di DPR dan pemerintah dalam menyusun undang-undang Pemilu yang betul-betul bisa dengan mudah ditegakkan dan dilaksanakan di lapangan; penguatan kelembagaan Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan; penyempurnaan hukum formil dalam penanganan
pelanggaran pidana Pemilu;
penambahan wewenang Bawaslu untuk melakukan OTT (operasi tangkap tangan) dan penyitaan barang bukti; dan semakin diperberatnya sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Pemilu. Dan masih banyak lagi diperlukan inovasi yang
sungguh-sungguh
agar Pemilu benar-benar menjadi proses demokrasi yang jujur dan adil yang pada akhirnya memunculkan pemimpin
Mekanisme penanganan pelanggaran pidana yang
dan wakil rakyat yang bertanggungjawab melaksanakan
dilakukan oleh Bawaslu harus melibatkan Kepolisian dan
kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan utama dari
Kejaksaan yang tergabung ke dalam Sentra Gakkumdu
sistem demokrasi.
yang pembentukannya tidak permanen sehingga sering muncul permasalahan-permasalahan yang menghambat penegakan tindak pidana Pemilu. Tidak adanya kesamaan persepsi antara Bawaslu dengan penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) di sisi yang lain terkait pemahaman pasalpasal pidana Pemilu dalam pelaksanaannya di lapangan, pemahaman yang tekstualis verbal dan apa adanya dalam Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
33
GAGASAN
LAMANYA MASAMASA KAMPANYE LAMANYA KAMPANY PICU PELANGGARAN
PICU PELANGGAR Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabuoaten Magelang (Sumarni Aini Chabibah, S.S., M.Hum.)
S
alah satu tahapan Pemilu 2019 paling panjang
adalah masa kampanye. Terhitung sejak 23
telah melaksanakan syarat ketentuan pelaksanaan kegiatan
September 2018 sampai dengan 14 April 2019
kampanye sesuai undang-undang. Hal itu ditandai dengan
atau selama 204 Hari. Rentang waktu yang relatif
penyampaian Surat Pemberitahuan Kegiatan (SPK) kepada
lama ini tentu membuka potensi pelanggaran semakin
kepolisian sesuai tingkatannya dengan tembusan KPU dan
lebar.
Bawaslu sebagai salah satu syarat berkampanye. Kewajiban
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten
Magelang
mencatat
ribuan
pelanggaran
kampanye
yang dilakukan oleh Peserta Pemilu dalam tahapan ini. Pelanggaran
tersebut
sangat
kompleks
meliputi, alat peraga kampanye (APK), netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, dan Perangkat
Desa
hingga
politik uang.
selama
pun
Dalam hal materi kampanye, Bawaslu juga aktif mendorong peserta Pemilu agar saat menyampaikan materi kampanye
mereka
melakukan
tidak
kebohongan,
ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 7 Tahun
Pemilu melaksanakan pemasangan
APK,
(BK), pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat umum, hingga kegiatan sosial, budaya, dan olahraga serta kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
34
SARA. Sesuai Pasal 280
masa
penyebaran Bahan Kampannye
lebih dini.
unsur penghinaan serta
pengawasan
sejumlah kegiatan, mulai dari
KPU dan Bawaslu dalam mengidentifikasi pelanggaran
berpotensi mengandung
k a m p a n y e , peserta
ini pula dapat memudahkan penyelenggara dalam hal ini
hasutan, dan nilai lain yang
Berdasarkan hasil
Bawaslu Magelang pun memastikan peserta Pemilu
2017 tentang Pemilihan Umum peserta,
menyatakan pelaksana,
dan
tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain. Selain itu, ayat (1) huruf d juga melarang peserta, pelaksana, dan tim kampanye dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu sudah
Pelanggaran terhadap pasal tersebut diatur dalam Pasal
menerapkan beragam strategi untuk mencegah terjadinya
521. Adapun ancaman hukuman pelanggaran pasal itu
pelanggaran kampanye. Salah satunya pengawasan melekat
yakni pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
dalam tiap kegiatan kampanye
paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
YE
rupiah).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu bahwa prinsip dasar Kampanye adalah
RAN
kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta
Bawaslu juga menemukan dugaan pelanggaran
seperti dugaan keterlibatan anggota ASN dalam kampanye sebanyak satu kejadian, netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa empat kejadian, melibatkan anak di bawah umur satu kejadian, dan lima dugaan pelanggaran karena adanya politik uang selama masa kampanye.
Pemilu. Sehingga peserta Pemilu dapat mengedepankan
kejujuran, keterbukaan, dan dialog sebagai perwujudan
kampanye yang diduga tidak menyampaikan izin tertulis.
pendidikan politik masyarakat
Selain itu, Bawaslu mencatat sebanyak 12 kegiatan
Akhirnya Bawaslu Kabupaten Magelang memberi
Bawaslu Kabupaten Magelang mencatat sebanyak
simpulan bahwa pelanggaran kampanye di wilayah
507 kegiatan kampanye dengan rincian antara lain,
setempat hampir seluruhnya didominasi oleh pelanggaran
pertemuan terbatas 399 kegiatan, pertemuan tatap muka
pemasangan APK. Ini membuktikan jika rentang waktu
64 kegiatan, rapat umum 10 kegiatan, dan kegiatan lainnya
atau masa kampanye yang panjang membuat para
34 kegiatan.
peserta Pemilu menambah cara berkampanye, termasuk
Dari semua jenis kegiatan kampanye, pemasangan
pemasangan APK.
APK termasuk pelanggaran terbanyak 11.190 kasus. APK tersebut dinyatakan melanggar karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan Pemilu maupun Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. Contoh kasusistik pelanggaran APK yakni cara pemasangannya. Sebab, mendasari pengawasan Bawaslu, ditemukan banyak sekali APK di zona merah seperti tempat ibadah, pelayanan kesehatan, fasilitas pemerintah, hingga lembaga pendidikan
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
35
GAGASAN
SAKHA :JABATAN, ANGIN & CAHAYA
S
etiap
suksesi
demokrasi
menghasilkan
pejabat baru. Begitu juga pemilu, pilkada, pilkades bahkan pilihan ketua kelas bagi anak
anak
siswa
taman
kanak-kanak.
Pejabat adalah orang yang terpilih menduduki posisi level kepemimpinan tertentu dalam sekup yang telah ditentukan batasannya. Sebagaimana presiden memimpin sebuah negara, gubernur memimpin sebuah provinsi, ketua kelas memimpin teman teman dalam satu kelasnya.
Agustus 2019, Kabupaten Magelang akan
menetapkan 50 pejabat legislatif baru. Baru dalam arti, mereka baru saja memenangkan pertarungan dalam pemilu. Komposisinya tentu ada orang lama dan orang baru. Bagi incumbent yang terpilih kembali, tentu jabatan kali kedua atau ketiga ini, merupakan bentuk prestasi yang berkelanjutan. Sedangkan bagi yang benar benar kali pertama ditetapkan, jabatan baru ini merupakan tonggak pijakan awal mengukir sejarah hidupnya kedepan.
Setiap manusia pada dasarnya dilahirkan dalam
posisi memiliki potensi yang sama. Manusia yang menduduki jabatan tertentu, hanyalah dititipi selembar amanat dari Tuhan (baca: suara rakyat adalah suara Tuhan) untuk melaksanakan tugas kepemimpinan di muka bumi ini.
Periode jabatan itupun hanyalah sebentar.
Suksesi 2 tahunan, 4 tahunan, ataupun lima tahunan
(Kordiv Hukum Datin Bawaslu Kab Magelang) Muhammad Dwi Anwar Kholid, S.Pd.I Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun 'an ro'iyyatihi
(Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kelak, atas apa yang mereka pimpin)
36
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
itu merupakan waktu yang singkat. Maka dalam waktu yang singkat tersebut, seorang pejabat dituntut untuk memberikan kinerja pengabdian yang terbaik. Tidak sekedar berprestasi menghasilkan karya-karya pada bidang kinerjanya, namun juga memberikan suri tauladan sikap kepemimpinan, dan perilaku keseharian yang berdampak positif bagi lingkungan kerja di wilayah jabatannya.
Angin
manusia semakin dekat dan selalu mendekat kepada Tuhan Ada ungkapan leluhur tanah jawa bahwa, (uwet
soyo duwur, soyo gedhe angine) semakin tinggi pohon maka anginnya pun semakin kencang. Begitu juga dengan jabatan seseorang, semakin tinggi jabatan seseorang maka terpaan ujian dan tantangan yang dihadapi semakin besar.
Bagi seorang ketua kelas taman kanak-kanak, tentu
salah satu bentuk bentuk ujian itu hanyalah kebingungan kebingungan saat mengatur teman temannya yang tidak mau tertib saat dalam pembelajaran. Seorang pejabat level kabupaten, tentu angin yang menerpa juga selevel kabupaten. Begitu juga untuk pejabat tinggi, pejabat negara, maupun pejabat tinggi negara.
yang maha kuasa. Tanpa mengetahui sifat sifat Tuhan, maka manusia tidak akan mengenal Tuhan. Sebaliknya, semakin baik manusia mengenal sifat sifat Tuhan, maka semakin baik juga manusia itu mengenal dirinya sendiri dan mengenal Tuhannya. Karena manusia adalah kholifah/ pemimpin yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin seluruh mahluk dan berbuat kebaikan di atas muka bumi ini.
Huruf aksara jawa ini memberikan ajaran falsafah
yang luar biasa. Honocoroko (artinya, ada utusan: Manusia adalah utusan Tuhan untuk menjadi kholifah/pemimpin dimuka bumi). Dotosowolo (artinya, saling berselisih paham: Dalam mengelola kepemimpinan dalam jabatan
Angin ujian dan cobaan itu kadang datang dari
tertentu, pastilah ada yang namanya berbeda pendapat,
faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal
pendapat yang berbeda itu belum tentu salah benar, tapi
misalnya, dari orang orang yang menjadi bawahannya, dari
bisa jadi salah semua atau benar semua). Podojoyonyo
kompetitornya saat proses memperoleh jabatan tersebut,
(artinya, sama sama punya kesaktian: Setiap manusia
hingga soal PIL atau WIL yang akan merusak citra dirinya.
mempunya potensi keunggulan yang sama, selama masih
Sedangkan faktor internal misalnya, pejabat
tersebut menjadi sakit sakitan, keluarganya ada yang sakit, hingga perilaku buruk pribadi pejabat tersebut.
bahwa,
kekuatan
seorang
kesatriya
menduduki jabatan tertentu itu ditentukan kekuatannya dalam menghadapi angin ujian berupa harta, tahta dan wanita.
Sebagai
warga
(artinya, pada akhirnya mereka akan mati semua: Pada akhirnya manusia itu akan menghadap Tuhannya semua, membawa catatan amal perbuatan selama hidupnya di dunia).
Dari belajar dengan aksara jawa tersebut, maka
marilah kita bercermin dan memperbaiki kualitas hidup
Seberkas Cahaya
sama dalam menduduki jabatan tertentu). Mogobothongo akhirnya semua jabatan itu ada masa pensiunnya, pada
Sampai kemudian para leluhur tanah jawa
menyimpulkan
sama sama makan nasi, maka semua punya potensi yang
kita. Apapun jabatan dan level kepemimpinan yang kita Kabupaten
Magelang
yang
sandang sebagai amanah dari Tuhan itu, kita laksanakan
merupakan suku jawa. Kita mengenal huruf aksara jawa.
sebaik baiknya.
Huruf ini terpahat sebagai ornamen monumen yang apik
di Puncak Gunung Tidar Magelang.
umat manusia : Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun 'an
ro'iyyatihi. (Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap
Aksara jawa ini mempunya huruf berjumlah 20.
Hal ini melambangkan bahwa sejak dulu Bangsa Jawa telah mengenal spiritual seperti dalam agama Islam yaitu adanya
Dalam Al-Quran Tuhan telah mengabarkan kepada
pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kelak, atas apa yang mereka pimpin).
sifat wajib bagi Allah yang berjumlah 20. Juga sifat mustahil bagi Allah yang berjumlah 20 (Baca: Sifat Sifat Tuhan versi Ahlussunnah wal Jama’ah/Aqoid 50 Kitab Aqidatul ‘Awam). Sifat wajib dan sifat mustahil bagi Tuhan ini dipelajari agar
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
37
GAGASAN
PENGAWAS TPS UJUNG TOMBAK PENGAWASAN Kordiv SDM & Organisasi (M. Yasin Awan Wiratno)
K
Kabupaten
Magelang
menyelenggarakan bimbingan teknis di luar bimbingan teknis utama kepada pengawas TPS dengan cara 'jemput bola' dan dikumpulkan di tempat Pengawas Desa atau tempat lain, untuk selanjutnya diberikan pemahaman sampai detail terhadap apa saja yang harus dilakukan ketika mereka bertugas di TPS. Sehingga harapannya mereka dapat bertugas secara maksimal.
Metode aktif ini sebaiknya juga diterapkan
dengan metode pembelajaran aktif ini peran dari
dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 7 Tahun
pengawas TPS benar benar bisa dilakukan dengan baik
2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal itu ,Pengawas
dan maksimal.
Ada 4331 TPS di Kabupaten Magelang dalam
Selanjutnya, dalam Pasal 115 UU No 7 Tahun
2017, menjelaskan bahwa Pengawas TPS
berwenang
menyampaikan keberatan
dalam
pelaksanaan Pemilu serentak 2019, dan masing-masing TPS
hal
mempunyai seorang pengawas TPS.
dugaan pelanggaran,
Tugas yang pertama kali ada dalam pelaksanaan
Pemilu 2019 ini membuat pengawas TPS harus mempunyai penguasaan setingkat lebih tinggi daripada KPPS, sehingga peran pengawas TPS bisa lebih maksimal dan harus tahu apa yang dikerjakan. Pemahaman tentang peraturan Pemilu 2019 utamanya
pelaksaaan pemungutan suara, tidak bisa hanya dilakukan dengan metode belajar pasif dengan cara mendengarkan saja, tetapi harus bisa memahami sampai hal dasar dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, sehingga perlu diterapkan metode aktif dengan beberapa kali simulasi.
dalam
di Pemilu 2019 ini. Tugas Pengawas TPS telah diatur
penghitungan suara dari TPS ke PPS.
kreatif
menyelenggarakan PILKADA tahun 2020, sehingga
suara, pelaksanaan penghitungan suara dan pergerakan hasil
yang
eberadaan Pengawas TPS merupakan hal yang baru
pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan
Ada beberapa Panwaslu Kecamatan yang kurang
maksimal dalam memberikan bimbingan teknis kepada pengawas TPS karena terlalu banyak peserta yang mengikuti bimtek tersebut di tingkat kecamatan, sehingga ada pengawas TPS yang kurang maksimal dalam pemahaman tugas mengawasi tahapan pemilu.
38
di
Tetapi ada beberapa Panwaslu Kecamatan
pada tahapan Pemilu 2024 atau pada daerah yang
TPS bertugas mengawasi persiapan pemungutan suara,
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
ditemukannya
kesalahan
dan/atau
penyimpangan administrasi
pemungutan dan penghitungan suara, menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk bisa mengajukan keberatan tentunya pengawas TPS sudah menguasai materi tentang apa saja tindakan
yang tidak sesuai ataupun pelanggaran yang sudah dilakukan baik oleh KPPS maupun saksi dan tim sukses yang berada dalam lingkungan TPS tempat dia bertugas, sehingga peran pengawas TPS sangat utama.
Untuk pelaksanaan Pasal 116 UU No 7 Tahun 2017, bahwa Pengawas TPS berkewajiban untuk menyampaikan
laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Pengawas Kelurahan/ Desa dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Pengawas Kelurahan/ Desa. Sehingga diharapkan pengawas TPS yang dipilih memang menguasai teknologi, utamanya dalam menggunakan HP android dan komputer agar bisa dilakukan pelaporan secara cepat dan tepat.
DIBUTUHKAN STRATEGI BERANTAS MONEY POLITICS
BAWASLU UTAMAKAN PENCEGAHAN
D
alam dunia kesehatan, sudah masyhur
merupakan instrumen perwujudan supremasi kekuasaan
jargon mencegah lebih baik dari pada
rakyat.
mengobati. Di dunia manajemen dan strategi, jargon upaya preventif itu lebih baik dari pada tindakan kuratif sangatlah tidak asing.
Dalam hukum fiqh dikenal asas ad-daf’u aqwa
min ar-raf’i (menolak itu lebih kuat kekuatan hukumnya dari pada menghilangkan). Meminjam istilah Reza M. Syarif, sangatlah beda penyelesaian masalah dalam dunia entrepreneur antara penggunaan Manajemen by Anticipation dengan Manajemen by Accident.
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Gus Fatach Yasin SH)
Begitu penting dan sangat urgen upaya pencegahan
atau langkah antisipatif dalam setiap dimensi kehidupan, tak terkecuali dalam kehidupan berdemokrasi. Demokrasi menuntut sebuah mekanisme Pemilihan Umum yang
Instrumen yang dianggap paling ideal itu ternyata
syarat dengan money politics. Usia money politics sama tuanya dengan umur demokrasi di Indonesia. Dalam upaya mewujudkan Pemilu yang demokratis, dibentuklah Pengawas Pemilu oleh Undang-Undang.
Sejarah
demokrasi
Indonesia
mencatat
jika
Pengawas Pemilu telah melalui proses metamorfosa, berawal dari lembaga ad-hoc menjadi lembaga yang tetap. Mulai dari yang berwenang hanya mengawasi hingga sampai dengan kewenangan mengadili.
Seiring berkembangnya teknologi, modus operandi
pelanggaran Pemilu juga semakin beragam. Sumber daya manusia Pengawas Pemilu yang terbatas menjadi salah satu sisi kelemahan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
39
Dibutuhkan strategi yang matang dan jitu untuk
Anggaran yang begitu besar dan kewenangan
mewujudkan Pemilu yang luber jurdil. Upaya pencegahan
yang begitu kuat akan sangat mendukung jika diwajibkan
money politics menemukan urgensinya pada titik ini. Perlu
untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi anti money politics,
adanya strategi yang komprehensif mulai hulu sampai
bahkan tidaklah bermimpi jika ada harapan Pemerintah
hilir dalam upaya mencegah terjadinya money politics,
Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang penetapan
karena kejahatan money politics ini merupakan embrio dari
desa menjadi desa anti money politics. Dengan harapan
kejahatan extra ordinary korupsi.
masyarakat grass root di desa yang biasanya menjadi ajang
Lingkaran setan antara money politics dan korupsi
harus dipotong, langkah pencegahan money politics bisa
money politics sadar dan tidak berpikir praktis pragmatis dalam pesta demokrasi.
menjadi langkah memotong dalam lipatan money politics
dan korupsi. Dengan meminimalisir money politics, secara
koordinasi
langsung korupsi akan berkurang. Dengan memadamkan
Kebudayaan. Pengenalan demokrasi sangat perlu dimulai
api money politics, bara korupsi otomatis akan mati.
sejak dini, diharapkan kurikulum Pendidikan Dasar dan
Upaya preventif pencegahan money politics perlu
dilaksanakan dua arah, top down dan bottom up agar lebih efektif. BAWASLU harus segera melakukan langkah koordinatif dengan beberapa kementerian, pertama dengan Kementerian Dalam Negeri guna merumuskan kebijakan pencegahan money politics di daerah.
Perlu payung hukum minimal Peraturan Menteri
Dalam Negeri untuk mendorong bahkan mewajibkan bagi Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pencegahan money politics di daerah. Karena peran Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan money politics sangatlah besar, sebab didukung dengan anggaran, sumber daya manusia dan kewenangan daerah.
Lebih mantap lagi, fasilitasi pencegahan money
politics di daerah masuk dalam Rencana Aksi Daerah, sehingga Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi Daerah tersebut.
Kulminasinya, pencegahan politik uang di daerah
dapat terlaksana dengan maksimal, impact-nya Pemilu akan terlaksana dengan luber jurdil dan terlahirlah pemimpin dan wakil rakyat yang jujur dan berintegritas. Selain Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa juga perlu dilibatkan dalam fasilitasi pencegahan money politics. Pemerintah Desa dewasa ini sangatlah seksi, hampir menjadi daerah otonom tingkat bawah meskipun secara regulasi belum mengarah kesitu.
40
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
Kedua, BAWASLU segera melakukan langkah dengan
kementerian
Pendidikan
dan
Menengah mengakomodir Pendidikan Demokrasi secara umum dan anti money politics khususnya. Dengan harapan kesadaran bahaya money politics sudah tertancap sejak dini. Ketiga, BAWASLU segera melakukan langkah koordinasi dengan KEMENRISTEK DIKTI, urgensi kesadaran anti money politics di lingkungan perguruan tinggi juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Mahasiswa yang merupakan agent of change perlu ditumbuhkan kesadaran anti money politics lewat mata kuliah. bagi
Guna internalisasi kesadaran anti money politics mahasiswa
serta
upaya
meyadarkan
kepada
masyarakat tentang bahaya laten money politics, Kegiatan Kuliah Kerja Nyata perlu menggunakan sistem tematik anti money politics.
Lembaga perguruan tinggi juga harus didorong
untuk bekerja sama dengan Pemerintah Desa dalam rangka upaya optimalisasi Kegiatan Kuliah Kerja Nyata bertemakan anti money politics.
Dengan langkah-langkah pencegahan tersebut,
harapannya money politics tidak akan menemukan ruang untuk tumbuh dan Pemilu dapat terlaksana dengan luber jurdil sehingga terpilihlah Pemimpin dan Wakil Rakyat yang jujur dan berintegritas. Impact-nya, korupsi yang merupakan efek domino dari money politics tidak akan pernah ditemukan dalam kamus Negara Indonesia, wallau a’lam.
HUMANIORA
SUKA DUKA KAWAL SIDANG PHPU
P
ada tanggal 1 Juli 2019 pukul 11.59 WIB
di Grup Whatsapp Bawaslu Kabupaten
Magelang-Temanggung-Kendal-masuk jalan tol Weleri.
Magelang terdapat pemberitahuan terkait
Perjalanan kami terbilang lancar hanya saja setiap 1 jam
undangan
untuk
perjalanan kita selalu berhenti untuk buang air kecil. Hampir
berangkat ke Jakarta pada tanggal 2-3 Juli
tengah malam kami sampai di rest area daerah Tegal. Disitu
2019 guna meleges alat bukti dan digandakan sebanyak
kami bertemu dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung
4 kali serta setiap alat bukti diberi tanda sesuai dengan
yang juga berangkat dengan menggunakan mobil.
yang
mengharuskan
penomoran di daftar alat bukti yang sudah disusun. Adanya pemberitahuan terkait undangan ke Jakarta, saya dan teman-teman pun langsung mempersiapkan semua alat bukti dan dimasukkan ke dalam kontainer box untuk dibawa ke Jakarta. Kabupaten Magelang terdapat 7 PHPU, diantaranya 1 Presiden, 1 DPRD Provinsi dari partai PPP dan 5 DPR RI dari partai PDI-P, Nasdem, Berkarya, PAN, dan Demokrat. Dari 6 gugatan pileg tersebut yang masuk sampai ke C1 dan DAA-1 hanya partai Nasdem dan PDI-P. Sebelumnya sebanyak 223 alat bukti asli yang sudah ditata dan difotokopi 1 kali di Magelang. Alat bukti tersebut meliputi C1 Salinan, DAA-1, C1 Plano, Formulir Model A, DA-2, serta Form DB.
Kami akhirnya berangkat ke Jakarta menggunakan
mobil dikarenakan kehabisan tiket kereta dan banyaknya alat bukti yang dibawa. Belum lagi harus membawa printer dan alat tulis. Bawaslu Kabupaten Magelang akhirnya berangkat dengan 3 orang walaupun di undangan hanya 2 orang. Saya dan Bapak M. Dwi Anwar Kholid selaku Kordiv Hukum, Data dan Informasi ditemani Makmun Pratama selaku staf pendukung.
Setelah sholat Isya’ kami berangkat dengan rute
Pukul 06.10 WIB kami sampai di Aone Hotel
Jakarta, hotel untuk kami menginap selama di Jakarta. Setelah booking kamar hotel, kemudian kami sarapan nasi rames yang berada di gang kampung samping hotel tempat kami menginap. Selesai sarapan, kami kembali ke mobil yang diparkir di basement hotel untuk melanjutkan tidur karena belum waktu nya check-in hotel. Di mobil, saya tidak bisa tidur. Tahu sendiri bagaimana panasnya Jakarta di siang hari ditambah belum mandi dan juga tidurnya di mobil. Jam 12 lebih kami akhirnya bisa check-in di hotel, dan mendapatkan nomor kamar 2204 di lantai 2 hotel. Satu kamar untuk 3 orang selama 2 malam.
Sampainya di kamar hotel, saya langsung mandi.
Selesai mandi giliran Pak Anwar yang mendapat jatah mandi. Namun belum sempat masuk kamar mandi, Pak Anwar di telfon Bapak Fajar Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk naik ke ballroom hotel lantai 9 bertemu dengan Ibu Anik Sholihatun Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk diskusi masalah keterangan tertulis PHPU dan daftar alat buktinya. Sekitar
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
41
HUMANIORA 5 menit setelah Pak Anwar keluar kamar tiba-tiba pintu
untu menggandakan alat bukti di tempat tersebut dengan
kamar hotel terbuka. Betapa kagetnya saya ternyata yang
2 orang pegawai. Jam 3 kurang petugas baru mulai
membuka pintu tersebut adalah Pak Fajar Ketua Bawaslu
menggandakan alat bukti. Hampir 3 jam kami di depan
Jateng. Dengan sedikit malu karena habis mandi masih
fotokopi sambil menunggu waktu maghrib. Walaupun
menggunakan celana pendek, saya menyalami Pak Ketua.
sore hari tetap saja Jakarta masih panas. Berhubung sudah
Ternyata mau pinjam kamar mandinya, karena di atas antri.
mulai gelap, kami memutuskan untuk kembali lagi ke hotel.
Di ballroom hotel lantai 9 ini berkumpul Bawaslu dari berbagai daerah yang terdapat gugatan PHPU. Betapa senangnya saya bisa bertemu rekan-rekan seperjuangan
sampai tengah malam nanti padahal jadwal jam 8 malam sudah tutup. Beruntungnya kami.
dari seluruh Indonesia. Ballroom hotel sampai berantakan
dikarenakan semua alat bukti dari berbagai daerah yang
tiba-tiba ada pemberitahuan dari Bawaslu Jateng untuk
dibawa disusun di situ. Sampai sore kami berdiskusi terus
diperpanjang 1 malam lagi di Jakarta. Alhamdulillah
terkait PHPU partai Nasdem dan PDI-P sampai fix terkait
untungnya kami membawa persediaan baju ganti yang
keterangan tertulis dan alat bukti. Setelah ishoma, jam
lebih, walaupun satu setel baju kami pakai untuk 1 hari 1
8 malam kami briefing bersama Bawaslu Provinsi Jawa
malam.
Tengah terkait dengan leges dan penomoran alat bukti dengan label. Hampir jam 12 malam kami balik kamar untuk beristirahat.
Sampai hotel kami ishoma. Tidak berselang lama
Pukul 00.15 kami mendatangi tempat fotokopi lagi. Ternyata penggandaan alat bukti untuk PHPU belum selesai difotokopi semua. Petugas fotokopi juga sudah tidak
Paginya kami membawa semua alat bukti yang
sanggup lagi untuk melanjutkan sampai selesai. Akhirnya
masih di dalam mobil dibawa ke lantai 9 ballroom hotel
kami memutuskan untuk membawa yang sudah digandakan
untuk dileges. Bawaslu RI mendatangkan petugas leges
dan mengambil juga yang belum digandakan kembali ke
dari kantor pos sehingga mempermudah kami dalam hal
hotel. Sampai di hotel kami tidak langsung istirahat namun
meleges alat bukti. Total 223 alat bukti untuk perkara PHPU
melanjutkan untuk melubangi alat bukti karena akan
partai Nasdem, PDI-P, Berkarya, PAN, Demokrat dan PPP.
dimasukkan ke dalam outner. Pukul 3 pagi akhirnya kami
Sehingga total Bawaslu Kabupaten Magelang membutuhkan
istirahat juga.
223 materai dengan total biaya sebanyak Rp. 1.338.00,. Setelah mendapatkan materai sejumlah alat bukti, kami langsung menempelkan materai pada setiap alat bukti. Untungnya petugas POS juga menyediakan gabus yang dikasih air untuk menempeli materai di alat bukti. Sehingga kami tidak usah menggunakan air liur untuk menempeli materainya. Baru setelah selesai ditempeli materai, alat bukti kemudian diserahkan ke petugas pos untuk dileges. Kasihan juga melihat petugas legesnya yang meleges semua alat bukti PHPU Bawaslu. Alat bukti Bawaslu Kabupaten Magelang saja hampir 2 jam baru selesai dileges semua. Belum alat bukti dari Kab/Kota lainnya seluruh Indonesia.
42
Sementara petugas fotokopinya juga siap menuntaskan
Paginya, sambil bergantian mandi kami melubangi
alat bukti lagi yang sudah digandakan. Setelah terlubangi semua kami mencari tempat fotokopi lagi untuk menggandakan alat bukti yang masih kurang. Hampir pukul 12 siang akhirnya penggandaan alat bukti selesai juga. Total biaya penggandaan alat bukti dan membeli alat tulis sekitar Rp.3.915.000,-. Setelah istirahat siang, kami kemudian melanjutkan untuk melubangi alat bukti sampai sore. Dilanjut dengan mengurutkan alat bukti sesuai dengan daftar alat bukti yang sudah di buat oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Disini kami mengurutkan kembali karena susunan alat bukti yang digandakan tidak sesuai
Jam 2 siang lanjut keluar hotel mencari tempat
dengan susunan alat bukti yang dileges. Sekitar pukul 20.00
fotokopi untuk menggandakan alat bukti sebanyak 4 kali.
WIB ada pemberitahuan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Sekitar 1 kilometer dari hotel kami menginap, terdapat
yaitu terkait merubah penomoran label dan disesuaikan
fotokopi dengan nama MAWAR FOTOCOPY. Kami putuskan
dengan penomoran yang diinginkan oleh pihak Mahkamah
Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
Konstitusi. Betapa syahdunya pemberitahuan itu, dengan lelah dan berat saya mengurutkan kembali alat bukti tersebut sendirian. Makmun sudah tidur karena sakit akibat siangnya minum es buah. Sementara Pak Anwar ke luar kamar berkoordinasi dengan Bawaslu Jateng. Sampai tengah malam, pengurutan dan pemberian label belum selesai.
Jam 7 pagi saya baru bangun, ternyata Makmun sudah melanjutkan
melubangi dan mengurutkan alat bukti dari jam 5 pagi. Seperti biasanya sembari bergantian sarapan dan mandi, kami melanjutkan melabeli alat bukti. Sekitar pukul 10 pagi ada intruksi dari Bawaslu Jawa Tengah untuk membawa semua alat bukti di lantai 11 hotel tempat kamar Bawaslu Jawa Tengah menginap. Sekalian check-out kami membawa alat bukti menggunakan trolly. Disana kami melanjutkan kembali melabeli alat bukti serta memasukkan ke dalam outner. Total outner untuk alat bukti Bawaslu Kabupaten Magelang menghabiskan 15 buah untuk alat bukti partai Nasdem dan PDI-P saja. Sementara bukti-bukti partai Berkarya, Demokrat, PPP, dan PAN sudah diserahkan dan ditata oleh staf Bawaslu Jawa Tengah.
Setelah semua alat bukti selesai ditata, kemudian dibawa ke Mahkamah
Konstitusi. Pukul 15.30 WIB rombongan Bawaslu Jawa Tengah tiba di MK. Kesibukan Staff Bawaslu Kabupaten Magelang, mempersiapkan berkas PHPU hingga larut malam
Namun kita disuruh menunggu karena pengecekan alat bukti oleh panitera MK dijadwalkan pukul 19.00 WIB. Kami pun berswafoto, ishoma dan bercengkrama dengan Bawaslu dari Kabupaten/Kota lain. Setelah lama menunggu di depan MK, pukul 23.00 WIB akhirnya selesai sudah pengecekan seluruh alat bukti Provinsi Jawa Tengah. Dengan rasa lelah dan senang karena
akhirnya kita bisa pulang, kami pun langsung bergegas meninggalkan Gedung MK.
Sabtu, 6 Juli 2019 hampir pukul 1 pagi kami sampai di Tol Bekasi dan terjebak macet karena sedang ada perbaikan
jalan layang. Sekitar 1 jam lebih terjebak macet, kami memutuskan keluar tol di daerah Cikarang mencari pom bensin untuk beristirahat. Agak lama kami mencari pom bensin karena tidak tahu jalan dan melintasi kawasan pabrik-pabrik yang sudah sepi. Namun akhirnya kami menemukan pom bensin untuk beristirahat.
Pukul setengah 5 pagi setelah sholat subuh kami melanjutkan perjalanan kembali. Perjalanan pulang kami terbilang
lancar. Pukul 11.30 WIB kami sudah keluar jalan Tol Weleri, Kendal. Perjalanan pulang kami rutenya sama persis dengan keberangkatan. Alhamdulillah pukul 4 sore kami tiba kembali di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang. Sungguh perjalanan yang panjang dan melelahkan, namun disitu kami puas bisa terlibat dalam proses sengketa PHPU yang mungkin akan dialami lagi 5 tahun mendatang. (Danang Joyo)
Kesibukan Staff Bawaslu Kabupaten Magelang, Danang Joyo terkapar diantara berkas PHPU Buletin Bawaslu Kabupaten Magelang edisi 01/2019
43
Bawaslu Kabupaten Magelang