LEMBARAN DAERAH KABUPATEI,{ PADNG PARIAMAN TAHUN
2OOO
Nomor Urut : 01
Seri : D
PERATURAI{ DAERAH KABI]PATEN DAERA}I TNGKAT
II
PADNG PARIAMN N0M0R:
01 TAHUN 2000
TEI{TANG PERUBAHAI..{ NGGARAN PENDAPATN DAN BELNJA DAERAH TAHII|..{ NGGARAN 1999 I2|,|,O
DEI{GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DABRAH TNGKAT Menimbang : '
a.
II PADANG PARIAMAI\
bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
yang
"ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 0l Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 199912000, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
b.
bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah y0 peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Padang.
2, Undang-undang Nomor 22 Tahun l9g9 tentang Pemerintah Daerah (Diundangkan di Jakarta pada tanggal TMei 1999).
1
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33lZ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569). I
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1gg7 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
5.
Undang-undang Nomor
21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688).
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
1.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penlusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun '1975 Nomor 6).
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
9,
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun lg97 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun l9g7 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 ).
10.
Peraturan Pemerintah Nomo r 2l rahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693 ).
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
1l rahun lgjs
tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha. Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun lgTB tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah. 13. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun lg79 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil pajak Bumi dan Bangunan. 15. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996.
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun l9g1 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
16. Peraturan
Rugi Keuanganidan Belanja Daerah.
t7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program pembinaan Anggaran Daerah
18.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama pensinkronisasian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
:
r9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-131 tanggal 18 September 1985 tentang penyempurnaa
Bentuk dan susunan Perubahan Anggaran pendapatan da Belanja Daerah sebagaimana telah diubah denga Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-6 17 tangga 18 September 1988.
20, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor gL3-3lgtangga 1 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit daiam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
I
2t.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 i 0 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah
22. Keputusan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Nomor
O2/SKD/DPRD Tahun 1994 Tanggal 26 Mei 1994 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Tingkat
Memperhatikan: l.
II Padang Pariaman
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 199912000.
2.
Risalah Sidang-sidang Pleno Delvan Perwakilan Rakyat Daerah Mengenai . Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran l999n|,0}.
Dengan persehr.juan
DEWAN PERWAKITN RAKYAT DAERAII I(ABUPATEN DAIRAII TNGKAT II PADNG PARIAMAN
MEMUTUSKAI{ MENCTAPKAN
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT
II
DAERAH
PADANG PARIAMAN TENiANG' PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN Tggg:zr]rjl Pasal. I
(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun
Anggaran
199912000 semula berjumlah Rp.77.995.4gi.its,os bertambah Rp.5.Tg4,4s^4,427,2s sehingga menjadi
(2)
Rp.
:?Tluh
83,j7 9.935.642,33
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran lgggl2000
semula berjumlah
"
1.2i5,0s berrambah sejumlah Rp.5.784 .454.427,25 sehingga menjadi Rp.77 .995.4g
Rp.83.779.935.642,33 dengan rincian seualii berikutl
a. Belania Rutin Sebelum perubahan
Rp. .49.4 46,539,01 9,08,-
Bertambah
Rp.
Setelah Perubahan
Rp. s0,273,514,446,33,-
826,97 5 .427 ,25,-
============--
b. Belania Pembangunan Sebelum Perubahan Bertambah
Setelah Perubahan
Rp Rp.
28.548.942.196,4.957,479.000.-
(n(
-.---.--
o
Pasal. 2
(1) Ringkasan perubahan
Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah tersebut pada pasai 1, sebagaimunu Lampiran I Pcraturan Daerah ini.
(2) Rincian penambahan pengurangan Pendapatan dimaksud pad-a paiar sebagaimana Lampiran II perafuran
(3)
Anggaran
1 aiat (r) di atas, Daerah ini.
Rinc_ian penambahan/pengmangan Anggaran Beranja Pembangunan dimaksud p3du p-asal u'vut (2)
f
sebagaimana Lampiran Ilfperaturan Daerah ini.
di atas,
(4) Rincian
penambahan/pengurangan Anggaran Beranja Pembangunan dimaksud pada pasar r iy"ut (2) di atas, sebagaimana Lampiran Ivperaturan oaerah ini. Pasal.
3
Anggaran Pendapatan Bagian urusan Kas dan perhitungan
Anggaran rgggrz000 semura berjumrah Iuhr Rp.6.148.418.638,-
seterah perubahan
Rp.6. 148.41 8.63 8,-.
sebesar
Pasal. 4 Anggaran Belanja Bagian urusan Kas dan perhitungan Tahun Anggaran 199912000 semula bejumrah np. o. t+g.4 r g.63 g,setelah perubahan sebesar Rp. 6. tqg.ql g.63g,_. Pasal.
5
I
Lampiran-lampiran tersebut pada pasal dan pasal z merupakan bagian yang tidak terpisahkan peraturan
dari
Daerah ini.
Pasal. 6
Peraturan Daerah
ini mulai berlaku seterah mendapat
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan
di
: PA RIA MAN
PadaTanggal :22
DEWAN PERWAKITAN
RAKYAT
lanuari 2000
PIt. BUPATI KEPALA DAERAH
DAEMII IGBI]PATEN DAEMH TNGIGT TI INGKAT II PADANG PARI,AMAN PADNG PARTAMAI{ Ketua,
dto ANASDI NAZAR,
dto
BA
Diundangkan di Pariaman Pada Tanggal 10 Februari 2000
SBKRJTARIS DAERAII KABI]PATEN PADNG PARIAMAI{
dto
Drs. H. A. AMRAN ABAS Nip.410002605.-
Drs.H. ARIVIW AN