LEMBARAI'.{ DAERAH KABUPATEN PADNG PARIAMAN TAHT]N 2OOO omor
Seri
Urut : 4
:A
PEMTURAN DAERAH KABUPATBI'{ PADANG PARIAMAN NOM0R
: 04 TAHTIN 2000.
TENTANG PAJAK HIBURAN DEh{GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADNG PARIAMN nimbang '"
a.
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun lggl tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum diubah menjadi Pajak Hiburan
b.
;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 1985 tentang Perobahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 14 Tahun 1981 tentang Menetapkan Kembali Pajak Tontonan dalam Kabupaten Padang Pariaman perlu disesuaikan ;
c.
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu mengatur Pajak Hiburan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah'
engingat
'
I
l.
undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan
2,
undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 98 Nomor 7 6, Tambahan Lembaran Nesara Republik Indonesia Nomor 3Z0g)
I
J.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689 ;
q. A
Undang-undang Nomor 18 Tahun l99i tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5
32A\
;
lJndang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ;
6,
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60) ;
_
1,
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentans Perobahan Batas Wilayah Kodya Padang ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
9.
;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Renublik Indonesia
<t
4 Tahun
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah
di
1997
Lingkungan
:
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
11. Keputusan
Perubahan;
t2, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman TatacaraPungutan Pajak Daerah ; Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang TatacaraPemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
13. Keputusan
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILN RAKYAT DABRAH KABT]PATBN PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PAJAK HIBURAN DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
BAB I KBTENTUAN UMI]M Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
a.
Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman
b.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang
;
c.
Bupati adalah Bupati Padang Pariaman
Dinas
d. Dinas PendaPatan Daerah adalah Daerah KabuPaten Padang Pariaman
;
PendaPatan
;
tertentu di Pejabat adalah pegarvai yang diberi tugas bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-
e.
undangan Yang berlaku
f.
;
adalah Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak pungutun daerah atas penyelenggaraan hiburan
g. Hiburan adalah semua jenis perfunjukan
;
atau keramaian
ditonton atau dengan nama dan bentuk apapun y1lg bayaran, dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut berolah raga ; tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk
h.
atau badan Penyelen ggaraan Hiburan adalah per0rangan
dan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk
atas
nama pihak lain yang namanya sendiriatau untuk dan atas menjadi tanggungannya ;
i.
orang yang Penonton atau pengunjung adalah setiap atau mendengar menghadiri suatu hiburan unfuk meiihat yang atau menikmati atau menggunakan fasilitas
disediakanolehpenyelenggarahiburankecuali penyelen ggara,
karyawan, artis dan petugas yang
menghadiri untuk rnelakukan tugas pengawasan
j.
;
Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan
k.
;
Surat Pemberitahuan PajakDaerah yangselanjufnya dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib
pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-
s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundanga-undangan retribusi daerah
t.
Penyidikan tindak pidana
di
;
bidang retribusi daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak
atas
penyelenggaraan hiburan.
(2) Objek pajak
(3) Hiburan
adalah semua penyelenggaraan hiburan.
sebagaimana dimaksud pada ayat(2) antara lain
:
a. Perfunjukan Film b.
Pertunjukan Kesenian, Hiburan Rakyat dan sejenisnya
c. Pergelaran musik dan tari d. Permainan bilvard e. Permainan ketangkasan/playstation/dingdong
f.
Pertandingan olah raga Pasal 3
l'
i.' I
(l) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang
,,
l.
Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati
m.
;
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlah pajak Yang terutang
;
n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar untuk selamjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan'besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sangsi administrasi dan jumlah yang masih haruS dibaYar;
o.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, untuk selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat jumlah pajak keputusa n yang menenfuk an tambahan atas
yangtelah ditetaPkan;
p. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, untuk selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan
yang
an jumlah kelebihan pemb ayaran pajak karena jumlah kredrt pajak lebih besar daripada paiak yang
menentuk
terutang atau tidak seharusnya terutang ;
q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak ayau pajak yang tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak
r.
;
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
;
(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan
yang
menyelenggarakan hiburan.
.
BAB trI
DASAR PENGINAAN DAN TARM PAJAK Pasal 4
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati
hiburan. \ Pasal
5
Besarnya tarif pajak untuk setiap hiburan adalah
a.
:
Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :
1.
Golongan
A II
Utama sebesar 30 % (tiga puluh
A II
sebesar
persen).
2.
Golongan
28 % (dua puluh
delapan
persen).
3.
Golongan A I sebes ar 26 % (duapuluh enam persen).
4. Golongan B II
sebesar
24 % (dua puluh
empat
persen).
5. Golongan B I sebesar 17 % (tujuh belas persen). 6,
Colongan C sebesar
Il
% (tujuh belas persen).
7. Golongan D sebesar 13 % (tiga belas persen ). 8.
Jenis
keliling sebesar
10 % (sepuluh persen).
kesenian antara lain kesenian tradisional, pameran seni sebesar 5 % (lima persen), pertunjukan sirkus, pameran bttsana, kontes kecantikan
b. Unfuk pertunjukan o/^
(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan
:
a, Apabila berdasarkan hasil
pemeriksaan
atau
keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang
dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihirung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak
saat
terutang pajak.
b. Apabila SPTPD tidak disampaikan
dalam jangka
waktu yang ditentukan dan telah ditegur
secara
tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
c. Apabila kewajiban mengisiSPTPd tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
(4) SKPDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang rnenyebabkan penambahan
sejumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
Pasal 9
(1)
Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
(2)
SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib
pajak atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi dan tatacara pengisian
SPTPD ditetapkan oleh
Bupati.
BAB VI TATA CARA PEI{GHITTINGAN DAI.I PET''{ETAPN PAJAK Pasal 10
(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayrt (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat ivaktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi
(2) Apabila SKPD
berupa bunga sebesar 2 % (duas persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Pasal
11
sebagaimana
(1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
(2) Dalam jangka waktu
5 (lima) bulan sesudah saat
terutangnya pajak Bupati dapat menerbitkan
A,
SKPDKB
b.
SKPDKBT
:
c.
Untuk pertunjukar/pergelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh Persen).
Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen). e.
Untuk permainan
ketangkasar/playstatiorldingdong ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar
l0
%
(sepuluh persen).
BAB W WILAYAII PBMUNGUTN DAN CARA PENGHITUNGN PAJAK Pasal 6
(1)
Pajak yang terutang dipungut
di Wilayah Daerah
Kabupaten Padang Pariaman.
(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
"
BAB
V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAII Pasal 7
Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
Pasal
8
Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila rvajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas *u-ktu yang ditentukan setelah mmenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga z % (dua p.ir.n) sebulan dari jumlah pajak yang berum atau kurang dibayar.
(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati
Pasal 14
(1) setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(2) Bentuk,
isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkan oleh Bupati.
BAB WII "TATACARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal
15
(1) surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan prnugittun pajak dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
(3)
lyrat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dikeluarkan oleh Pejabat.
(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang daram SKPDKB dan SKPDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi adrninistrasi berupa bunga 2% (duapersen) sebulan.
BABVII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 12
(1)
Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan rvaktu yang
ditentukan dengan menggunakan SPTPD,
SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
(2) Apabila
pemb ayaran pajak dilakukan
di tempat lain yang
ditunjuk, maka hasil penerimaan pajak harus disetorkan ki kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
(3) Pimbayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
Pasal
13
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan
secara tunaillunas.
(2) Bupati dapat memberikan persetujuankepada wajib pajak untuk mengansur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (duapersen) sebulan ,'ioL
Pasal 16
(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka rvaktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lervat 2i (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
Pasal 17
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x}4jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pasal 18
Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
Pasal 19
jam Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. Pasal 20
Bentuk, jenis,dan
isi formulir yang dipergunakan
untuk
pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati'
BAB IX PBI{GURANGN, KERNGNAN DAN PEMBEBASN PAJAK Pasal 21
(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajal
dapat
memberikan pengurungun, keringanan dan pembebasan pajak.
(2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan
dan
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Dewan Pertimbangan Pajak.
BAB X TATACARA PEMBETULN, PEMBATALN, PEI,{GIIRANGN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SNKSI ADMINSTMSI Pasal22
(1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak
A.
daPat:
,
MCMbCfuIKAN SKPD AtAU SKPDKB AIAU SKPDKBT
atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
b.
Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar.
c. Mengurangkan atau menghapuskan atau pengurangan sankii administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan
pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan kurtnu kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannYa.
pengurangan (2) \ / Permohonan pembetulan, pembatalan' sanksi ketetapan dan penghapusan atau pengurangan dAN STPD AdMiNiStrASi AIAS ST<PO, SKPDKB, SKPDKBT
disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Bupati atau Pejabat secara tertulis oleh wajibpajak kepada sejak tanggal selambat-lambatnyu iO ittgu puluh) hari SKPDKBT atau STPD dengan SKPD,
irporg,
diterima
memberikan alasan Yang jelas'
(3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan'
(a) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
BAB XI KEBERATAI{ DAN BANDNG Pasal 23
(1) Wajib pajak daPat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
A,
SKPD
b. SKPDKB c. SKPDKBT d. SKPDLB e. SKPDN
f.
Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga
berdasarkan
perafuran
perundang-undangan
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, Sfpnfn, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, atau tanggal pemotongar/ pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud
(l)
dengan alasan yang jelas, kecuali apabila dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu wajib pajak luar tid;k dapat dipenuhi karena keadaan pada ayat
di
kekuasaannya.
(3) Bupati atau Pejabai dalam jangka rvaktu paiing lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan kePutusan.
(4) Apabila setelah lewat rvaktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohgnan keberatan dianggap dikabulkan.
(5) Pengajuan keberatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak' Pasal 24
(1) Wajib pajak dapat menga.iukan banding kepada
(2)
badan
(tiga) Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka rvaktu 3 bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. ayat (1) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada tidak menunda kewajibannya membayar pajak' Pasal 25
dalam Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Pasal Z3'ataibanding sebagaimana dimaksud dalam pembayaran dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan sebesar 2 pajak dikembalilian dengan ditambah imbalan bunga (dua puluh %'1duu persen) sebulan untuk paling lama 24
5l
BAB XII P
EI{G
E
N{BAL IAT'.{ KE L E B IHAI.{
PET{BAYARAI{ PAJAK Pasal 26
(1) wajib
Pajak
dapat
mengajukan permohonan
pengernbalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat.
(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka ivaktu paling lama l2 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran pajak sebagaimana dimaksud pada a1'at (1) harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka rvaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak rnemberikan permohonan pengembalian kelebihan keputusan, pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam rvaktu paling laina
I
(satu) bulan,
(4) Apabiia rvajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pernbal,'aran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang pajak,vang dimaksud.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam rvaktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan pajak (SPMPK).
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah leri'at 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
Pasal27
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), penrbayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti penrindahbukuan juga berlaku .sebagai bukti
BAB XIII KEDALUWARSA Pasal 28
(l)
Hak untuk melakukan penagihan pajak,
kedalu*,arsa setelali melarnpaui jangka rvaktu 5 (lirna) tahun terhitung sejak saat terutangn,\/a pajak, kecuari apabila rvajib paja[ rrrelakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
(2) Kedalurvarsa penagihan pajak sebagaimana pada ayat 91) tertangguh apabila
dimaksud
:
a.
Diterbitkannya surat Teguran dan Surat paksa atau
b.
Ada pengakuan urang pajak dari r.vajib pajak baik
;
langsung maupun tidak langsung.
BAB XTV KETEI{TUAN PIDANA Pasal 29
(l
) Wajib Pajak yang karena kealpaannya
tidak
men)/ampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan vang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat
dipidana dengan tidak melaksanakan kervajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu)tahun dan atau denda paling 2 (dua) kalijurnlah pajak yang rerurang.
(2) Wajib pajak yang
dengan sengaja tidak menyampaikan sPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) rahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah pajak yang rerurang.
Pasal 30
Tindakan pidana sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 29 tidak dituntut setelah rnelampaui jangka ivaktu l0 (sepuluh) tahun sejak saat terutangn)/a pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya Bagian Tahun pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.
BAB
XV
PENYIDIKAN Pasal 3
1
(1) Pejabat Pegarvai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemeritah daerah diberi we\venang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidans retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentanq Hukum Acara Pidana
(2)
:
Weu'enang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah a.
b.
:
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
;
meminta keterangan dan bahan bukti dari 0rang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
di bidans retribusi daerah :
d.
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokurnen lain berkenaart dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
:
e.
bahan rnelakukan penggeledahan untuk rnendapatkan
buktipernbukuu,',,prntutatandandokumen-dokumen bahan bukti lain serta melakukan penl,itaan terhadap tersebut
;
f.mentintabantuantenagaahlidalanrrangka pelaksanaantugaspenyidikantindakpidanadibidang retribusi daerah o
b'
;
rnen,vuruh berhenti atau melarang pada meninggalkan ruangan atau tempat
Seseorang
pr*rrikruun sedang berlangsung dan
saat
memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud Pada huruf e
;
h.
memotret sesegrang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
i.
memanggil orang untuk didengar keterangann,va dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
j
menghentikan penyidikan
;
;
k. nielakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retrilrusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungiarvabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Yang diatur dalarn Undangundang Nomor 8 Tahun l98i tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVI KETENTUAI\ PENUTLIP Pasal 32
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya )'ang berkaitan fungan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak betlaku
Pasal 33
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang prlukrunaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Ditetapkan Pada
di : Pariaman
Tanesal
: 19 Juli 2000.
BUPATI PADNG PARIAMAN
dto
MUSLIM KASIM Diundangkan di Pariaman Pada taneeal 19 Juli 2000.
SEKRETARIS DAERAH IGBI]PATEN PADANG PARIAMAN dto
Drs.H.A.AMMh[ ABAS NIP.410002605
PARIAMAN LEMBARAN DAEMH KABUPATEN PADANG TAHTIN 2OOO NOMOR 04