Perda nomor 06 tahun 2000 ttg pajak reklame by Humas Kabupaten Padang Pariaman

LEMBARAN DAERAH KAB UPATEI{ PADANG PARIAMAI..{ TAHUN 2OOO Nomor Urut : 6

Seri : A

PERATURAN DAERAH KAB UPATET'{ PADAN G PARIAIVIAI{

N0M0R

: 06 TAHUN 2000

TEiVTAI{G PAJAK REKTAME DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADAI{G PARIAil{A]\ tt

vlenilrlDang :a.

bahu'a Reklame adalah merupakan alat/sarana yang dapat

meningkatkan omset penjualan suatu produk/barang karena dengan reklame dapat memudahkan masyarakat mengenal produk/barang tersebut. b,

bah*,a peny'ediaan

tempat/lokasi/ruangan untuk pemasangan reklame merupakan faktor pelayanan )/ang diberikan Pemerintalr kepada sipernilik reklame sebagai dasar penggenaan Pajak Reklame.

bahua dengan ditetapkann)'a Llndang-Undang Nomor l8 Tahun 1997 , tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka, Peraturan Daerah tentang Pajak Reklarne perlu disesuaikan.

bahu'a untuk melaksanakan point a,b,c diatas perlu mengatur kembali Pajak Reklarne yang ditetapkan dengarr Peraturan Daerah.

Mengingat

: I.

Undang-undang No.l2 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Sumatera Tengah (Lernbaran Negara Tarrun lgs6No.25)

;

undang-undang Nomor 9 Tahun rg94 tentang perubahan

atas undang-undang Nomor 6 Tahun l9g3 tenrang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan (Lernbaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566).

Undarrg-Undang Nomor l7 Tahun 1997 tentans Badan Penyelesaian sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Nesara Nomor 3684).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun

1997 Nornor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3

685 ).

Undang-undang Nomor 19 Tahun lg97 penagihan pajak Pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Tahun l9g7

Nomor 42,,Tambahan Lembaran Negara Nomor 36g6).

Undang-undang Pemerintah

Nomor ZZ

Tahun

1999

tentang

Daerah (Lembaran Negara Tahun lggg

Nomor 60, Tambahan Lernbaran Nesara Nomor 3839 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun lggi tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran negara Nornor 3691).

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun l9g7 tentang Penyidikan Pegarvai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

di Lingkungan

10. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor g4 Tahun l9g3 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan peraturan Daerah Perubahan. I

l. Keputusan Menteri Dalanr Negeri Nomor 170 Tahun l99l tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

12. Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor

li2

Tahun

1997 tentang Kriteria Wajib pajak ),ang Wajib

Menyelenggarakan Pembukuan dan T atacarapernbukuan.

r3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara pemeriksaan di Bidans 9'

Paiak Daerah..

Dengan Persetujuan Dervan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN \4enetapkan

PERATURAN

DAERAH KABUPATEN

PADANG

PARIAT4AN TE}{TANG PAJAK REKLAME.

BAB I KETET{TUAN UMUM Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kabupaten Padang pariaman. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten padang Pariaman.

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala padang pariaman

Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabuapten Padang Pariaman.

Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah

Dinas

Pungutan Daerah atas penyelenggaraan Rekla.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang

menurut bentuk. susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

g. Panggung/lokasi Reklarne adalah suatu sarana atau tempat pernasangan satu atau beberapa buah reklame.

h. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hokum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama Pihak lain yang menjad I tanggungannya.

i. j.

Karvasan/zone adaiah batasan-batasan u,ilayah teftentu sesuai dengan pemanfaatan rvilayah tersebut yang dapat digunakan untuk Pemasangan Reklame.

Nilai Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/Pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame termasuk dalam

hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi,

instalasi

listrik,

pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pencatatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan Reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpaang ditempat yang telah diizinkan.

k. Nilai strategis lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada

titik lokasi

pemasangan Reklame tersebut

berdasarkan criteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota

Daeralr. \ arls selapjtttttr a disirrgkat SPTPD adalali surat \arls dieLrrrakart oleh Wajib Pajak Llllttlk rttelaporkart perhitungan dan pelllba) aran

Sttrat Peltrberitaltuatt

Paf

Pajak \ atlg terlltanq, ntetturut Peratttratt rundattsatr Perpajakan

ln,

Perurtdartg-

Daeralt.,^

Surat Setorart Pajak Daeraft \allg selarrjgtnra disingkat SSPD. adalah slrrat \all-q digtrnakan oleir \\/ajitr Paiak terutapg ke Kas Daeralt atall keteptpat laip \ ang ditetapkan oleh Bupati

Surat Ketetaparr Pajak Daerah. ) alls dapat disirrgkat

junrlali SKPD. aclala| Strrat Keptrtusall \all-q tttettentuka6 kelebilian perttbararan Pajak karena jurnlah kredit Pajak tebilr besar dari Pajak iatts tertrtarls kredit Pajak lebih a besar dari Patak \ alls terLltallq atatt tidak seltarusnt terurtanq,

0. Slrat Ketetapap Pajak Darafi Kttratts Ba1ar. ) anq

disi6gkat dettsatt SKPDKB adala[ Sgrat \ang Keputusatt )alls tttetietttrtkatt besar junrlalr Pajak

selaljgtll\

terutapq. jpnrla[ kredit. jrr6lali kekttrartsatt perttbayaral] pokok n^j0t . besarttra sanksi adprirristrasi dan .f rrnrlalr )'ang nrasili dibal ar,

p, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kttrans Barar l'arnbaltan' vans selarrjutnra disingkat dettsatt SKPDKBT adalah atas junrlah Surut Keputusan \alls tttenetttrtkan J'antbahan Pajak Daeralt \ ans ditetaPkarr'

Surat Ketetapan Fajak Daeralt Lebih Ba1'ar, )',ang

Surat selanjutrrva disirrekat denqatt SKPDLB . adalalr \ ans nienentukatt jgrrilalr kelebihal

Kepgtusan

atatt pemba),aran Pajak lebih besar dari ) allq tertttattg tidak seltarusnr a terutans'

selanjutnla Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil. \arlg varls disingkat densan SKPDN adalah Strrat Keputttsall sallla besarnva rrrenerrtukarr ji,,rrlah Pajak )altg terutatts tidak tertttattg datt depgart jlprlalr kredit Pajak. atau Paiak tidak ada kredit Pajak, {

yang selanjutnya.disimgkat Surat Tagihan Pajak Daeratr, tagihan Pajak dan STPD, adalah ,uiut untuk rnelakukan atausanksiadrninistrasiberupabungadanataudenda.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2

(l)DengannarnaPajakReklarnedipungutPajakatassettap penYelenggaraan Reklame'

(2) Objek

(3)

Reklame' Pajak adalah semua penyelenggaraan

dimaksud Pada Penyelenggaraan reklame sebagaimana ayat (2) meliPuti : Reklarne Papan/B illboard/Megatron'

A i I

Reklame Kain

Reklame Melekat (striker) I $

I A

Reklame Selebaran

pada kendaraan Reklame Berjalan, termasuk

Reklarne Udara

Reklame Suara

Reklame FilmiSlide

Reklame Peragaan

il tr & Ki

Pasal

adalah Di kecualikan dari Objek Pajak

PerrYelenggaraan

Puat 'Jar' Reklame oleh Pernerintah

Pemerintah Daerah'

b. Perr-relensgaraatt Reklarrte tttelalui teler isi. radro. ttat1,1 harian,

c. Pertlelenssaraalt Reklanre lainnla ditetapkan oleh Bupati Pasal 4

) Subjek F,ajak adalah 0ran-q pribadi atarr badan \ arlq ttt ettt'e I ett

garakatt atau nl elll esan Rek I anr e,

(2) \\'atib Paiak adalah orans pribadi atatr badan )'arlq nrertve lenggarakatt Rek I artre.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal

(l) Dasar peng,erlaan Pajak adalalr Nilai Se$a Reklarne. (l) i

h Ht

n-ilai Seua Reklanre sebasairtlatta dirttakspd pada a1'at ( l) clihitrurg denqan rlepjtrtttlaltkan Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame.

(3) Hasil Penghitungan Nilai Sett'a Reklanre sebagaintana diriraksud pada avat (2) din"ratakan dalanr bentuk table

darr ditetapkan dengan Keputusan Bupati

ffi

dettsatt

Persetgigari DPRD Kabupatep Padans Pariatnatt. Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar

250h (dua prrluh

lima persert)

dari nilai se*a.

BAB IV DAEII.AH PETIIJNGUTAN DAN TATA CARA PENGHITU]\GA]\ PAJAK Pasal

(l)

Pajak ) ans, terutang dipuligut

di Daeralt.

(2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTAI{G DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal

Masa Pajak adalah jan-eka rvaktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar unttrk menghitung besarnl'a paj ak terutang. Pasal 9

Tahun Pajak adalah jangka u'aktu yang lamanya satu tahun taktvim kecuali bila Wajib Pajak nlenggunakan tahun buku )'ang tidak sama dengan tahun takrvirn' Pasal

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada

saat

penyelen ggaraan Reklame.

Pasal I l.

(l).

Setiap Wajib Pajak rvajib mengisi SPTPD.

(2)

SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(3)

Bentuk, Isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAI] VI DASAR PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PA.IAK Pasal

(l) Berdasarkart

SPTPD sebagaitttatta

atat (l) Bupati

di nraksud pada frasal

ntettetapkart Pajak terutattg dengart

rnerterbitkart SKPD:

sebagainrana dipraksud pada a1'at (1) tidak atau kuLans dibat'ar setelalt leu'at ri'aktu palirrg

(2) i\pabila SKPD

lanra 30 (tiga pultrh) hari sejak SKPD diterinra. dikenakan sanksi administrasi bertrpa bunga sebesar )0,"a (dua) perselt se'bttlatt dan ditagih deitgart rnenerbitkan STPD. Pasa

) \\'a.;ib Pajak \ artg ttierttLrai ar settdiri. SPTPD sebasairlane

dirnakstrcl dalarrt Pasal I at at (l ). diqtrrtakart tttttttk rrtettsltittrns. lttel'ttperltittrrtukart datt tttettetapkati Paiak sendiri 1'attg tertltal'lg

;

), Dalarn jangka u akttr

(lirna) taliutt

sesudalr

terittattsttl'a pajak. BuPati dapat menerbitkart

saat

a, SKPDKB. b. SKPDKBT.

c, SKPDN (3), SKPDKB sebagaitttatta dinraksud pada alat (2) lruruf diterbitkarr

a. Apabila berdasarkan hasil perneriksaap ataLl keteranqan lain pajak )ans. terrttatts tidak atau kurang dibarar. dikenakan sanksi adinrinistrasi bertrpa bunsa sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak \ kuranq ataLl terlarubat dibal ar urituk jarruka

atlq

aktu paling larna

l"l

(dua pultrh erlpat)

dihitung sejak saat tertttanqn\ a Pajak'

[rLtlatt

b. Apabila SPTPD tidak disarnpaikan dalanr jangka ivaktu ,\,ang ditentukan dan telah ditegur

secara

teftulis, dikenakan sanksi adnrinistrasi berupa bunga sebesar 20/a (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurans atau terlanrbat dibayar untuk jangka rvaktu paling lama 24 (dua puluh enrpar) bulan dihitung sejak saat terutan_qnya Pajak.

c. Apabila keu'ajiban meneisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yanq terutang dihitung secara jabatan. dan dikenakan sanksi adnrinistrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak

ditanrbah sanksi adnrinitrasi berupa bungann sebesar 20h (dua persen) dihitung dari pajak yang kuran_e atau terlarnbat dibayar untuk jan_eka rvaktu paling lanta24

(dua

pirluh

enl

terutangnl'a P ajak

Ttl

bulan dihitung sejak

saar

(4). SKPDKBT sebagaimana dinraksud ayar (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data vang semula beluni terungkap yang ntenl,ebabkan penarnbahan jumlali pajak vang terutang. akan dikenakan sanksi

adirninistrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari junrlah kekurangan Pajak tersebut.

(5). SKPDN seba_saimana dimaksud ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6). Apabila keu,ajiban membay,ar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "a" dan "b" tidak atau tidak sepenuhnl,a dibayar dalam jangka u,aktu ,\,ang telah ditentukan, ditagih

densan nrenerbitkan STPII ditambah dengan sanksi administrasi berupa bungan 2% (dua persen) sebulan.

TA'[i\

BAB \II CARA PENIBAYAII\N Pasal i1

(l) Penrbalaran Pajak dilakukan di Kas Daeralr atau terttpat lain ) ans ditunjukan oleh Bupati sesuai u akttt

)'alls ditentukari dalarrt SPTPD. SKD. SKPf)KB. SKPDKBT dan STPI-)

(2)

Apabila pernbal'aran Pajak di lakukan diternpat lain iang dituniuk. hasil petteritttaalt Pajak Itarus disetor ke Kas 21 Janr atau dalartt iiakttt Daerah selantbal-lantbat I

) ans diterrtukan olelr Btrpati

(3)

Perttlravaran Pajak sebaeaimana dimakstrd pada

alat (1)

dan (2) dilakukart denilatt n'lenqstlllakart SSPD. Pasal

)

(2)

t.l

I5 I

Pentbat arart Pajak irartrs dllaKLrKan seKalrqus atau lunas

Bupati dapat menrberikan persetujuan kepada \\'ajibr Pajak turttuk men-qangsur Pajak terutang dalarn kttrtttt uakttt teftetttu., setelalt tletttettulti persl,aratan t'ang ditentukan.

(3) Angsuratr pembai'aran Pajak sebagailllana dinraksud pada al at (2) ltarus dilakukan secara teratur dan bertrtrut-turttt

dengan dikenakan bunga sebesar TYo (dua persen) sebualart dari jurnlah Pajak )'ang belum atatt kttrans dibavar.

(4)

Bupati dapat ntelrberikan persetujuan kepada Wajib Pajak irntuk tnenrtttda petttbavaratt Pajak sanrpai batas u akttt )'ang ditenttrkan setelah rttentenulti persvaratan (dua atag \ans ditentukatt dettsan dikenakan bunsa 2% perselt) sebulari clari junrlalr pajak \ al'lll belurn atatl kuratts dibal ar.

(5) Pers,varatan untuk dapat mengangsur dan menunda dan prn.,i,u1,urun sefta tata cara pembal,arati angsuran (4) penundaan sebagaimana diniaksud pada a1,at (2) dan

ditetapkan oleh BuPati. Pasal

dalant Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pasal' t3 diberikan tanda bukti pembal'aran dan dicatat

(1)

dalani buku Penerimaan'

(2)

dan Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran (1) buku penerirnaan pajak sebagairnana dintaksud ayat

ditetapkan oleh BuPati.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal

(i) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis seuagai arval tirrdakan pelaksanaan penagihan lalat clikeluarkan 7 (tuiuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. "

Surat (2). Dalam jangka rvaktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal

yang sejenis, Teguran atau Surat Peringaan atau surat lain Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang'

lain yang (3). \ Surat Teguran, Surat Peringatan atau sulat sebagaimana dimaksud pada a"vat (1) dikeluarkan

sejenis

oleh Pejabat. Pasal

(l)

tidak Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilunasi dalam jarigka ivaktu sebagaimana ditentukan surat lain dalam Surat teguruti atau Surat Peringatan atau jurnlah Pajak !'ang harus dibayar ditagilt )'ang sejenis,

(2)

leriat I lclira pululr satu) hari sejak tanggal Surat Terguran ararl PeiaLrat rnenerbitkan Surat Paksa segera setelah

Surat Peringatalt ataLt sural Iain r arrg seienis. Pasal

Apabila Pajak \ans Irarurs dibarar tidak dilunasi dalarri "ianrka jarn uaktu I x l-l sesudah tanggal pernberitahiran Surat paksa. Pejabat sesera nrenerbitkan Surat Perintah \{elaksanakarr Perrr itaarr.

Pasal 20

Setelalr dilakukan penr itaan darr \\'ajib Pajak belunr .iuua tttelunasi utang pajakrrr a. setelalr leu at 10 (sepuluh) hari sejak

tanlgal pelaksarraart Surat Perintah i\{elaksanakan Pelir itaan. Pejabat rleneajukal'l ilernt i ntaalt penetapan tan gsaI pelelanuarr kepada Kantor Lelanq Negara. Pasal

Sc'telalr Kantor Lelarrq Negara rnenetapkan hari. tarrqlral. janr darr tenrpat pelaksanaan lelarrg. Junr Sita ntemberitalrLrkan rlensarr sesera secara ter"tulis kepada $'ajib Pajak, Pasal 22

flentuk. jenis dan

isi forrnulir \ ang diper_eunakan untuk

pelaksanaan Penagiharr Pajak Daerah ditetapkan oleli Bupati.

BAB

PEl\G URANGAI{, KERINGAJ\{AN, DAN

PE}{BEBASAI{ PAJAK Pasal

(l)

oiih Bupati berdasarkan Perrnolronan \\' cr-l l Paiak L/

nremberikan pensLrransan. kerirrsanarr Pajak.

dapat

darr pc'rtt hcbasarr

(2) Tata cara penrberian pengurangan,'

keringanan dan pernbebasan Pajak sebagaimana dinraksud pada a\at (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati nrelalui Deu an Penirnbangan Pajak.

I}AB

X TATACAT]"A PENI BETTILANI, PAMBATALA}I. PENGL]RANGAN KETETAPAN DAN PEI{GHAPIJSAI{ ATALI PENGtlRAf{GAl{ SANKSI ADX'InIISTRASI Pasal 24

(l)

tsupati karetta jabatan atau atas permohonatt Wajib Pajak dapat

N'lenrbetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD )'ang dalanr penerbitanll\'a terdapat kesalaharr tulis. kesalaltan hitrrng. dalt atatt kekeliruan

dalanr pelterapan Peraturan Perundang-Undarruan Perpajakan Daeralr.

Menrbatalkan atau ntenguraugkan Ketetapan Patak )'ang tidak benar:

Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga. denda dan kenaikan Pajak iang terutang dalarn hal saksi tersebut dikenakan karena

kekhilafan Wajib Pajak atau bukan

karena

kesalaltannl'a. / \ n (/ l. rerm0n0llan pembertulan, pernbatalan. pengurangan ketetapan dan penghapusarr atau pengurangan sanksi adnrinistrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaintana dirnaksud pada ayat ( 1) harus disampaikarr secara ter-tulis olelr Wajib Pajak kepa-da I

Bupati. atau Pejabat selarnbat-lanrbatttva 30 (tiga puluh) liari sejak tanggal diterinra SKPD, SKPDKB, SKPDKBI

(3)

[Supati atau Pejabat palins Iarna 3 (tiga) bulan sejak Surat

Permohonan sebasairnarra dirnaksud pada avat diterinra. sudalr lrarus diberikan keputusarr,

(4) Apafrila setelalr lenar naktu 3 (tiga)

())

bulan sebagaimarra

)

dimaksud pada ar at (3 Bupati arau Pejabat ridak nren'lLrerikan keputusarr. perrrrolronan pernbetulan. pernbatalan. pen-qurangan ketetapan dan penehapusan atau

pensurangan sanksi adrriinistrasi dianegap di kabulkarr.

BAB X KEBER{TAN DA]\ BAI{D ING Pasal 25

(1) \\ajib Pajak dapat rlerrgajukan l,

pennolicrnarr ketreratarr

lln

rlalr\ a Kepaoa buDatl atau Helabat atas suatu

SKPD:

b. SKPDKB: c. SKPDKBT: d. SKPDLB: e, (2)

"SKPDN:

Pernrohonan keberatarr seba_eaimana dimaksud pada ai'at

(l) lrarus disanrpaikan secara terlulis dalanr Bahasa Indonesia paling lanra 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD.

SKPDKB. SKPDKBT. SKPDLB, SKPDN di terinia oleh \\'ajib Pajak. atau tangeal pemotonsan/ pemLtngutan oleh Pihak Ketiga sebasairnana dirnaksud pada ai,at (l) dengan alasan )ang jelas. kecuali apabila Wajib Pajak dapat nrenunjukan bahu'a jangka riaktu itu tidak dapat dipenulri karena keadaan di luar kekuasaanrl\'a.

(3)

Bupati atau pejabat dalarn jangka n'aktu palirrg larrra l2

(dua belas) bulan sejak tanqsal Surat Keberatarr sebagaintana dinraksud pada sudah nrernberikan keputusan.

Pernrohonan

alat (2) diterirna

(-l) Apabila setelalr letvat tt'aktrt sebagairl,}ana dirnaksud pada arat

(dua [relas)

Lrtrlan

(3) Kepala Daeralt atait

pertttoltcrttatt' Pe.ja6at ticiak rttertiberikart Keputttsart. keberatarr dianggap di kabulkart'

(5)

pada arat Pengajtran Keberatati sebagaintana dinrakstrd ( I ) tidak ntettttnda ketr ajibarr mentbar ar Pajak'

Pasal 26 barrdine (l) \ \'ajib Pajak clapat rrtengajtrkarr penttoltottatt Pajak dalam jangka keitacla Bacla,r Peiilelesaian Sengketa $

aktu

3 (tiga) bulan setelalr diterill'lall\ a keptttttsatl

keberatart.

(l)

Perrga.iuan barrdi,',s 5slrailaitttatta

di nraksud pada a\at ( l)

tictaktttettttttdakerrajibattttterlibar.arPajak. Pasal 77

ditltaksgd dalartl Apabila pepgajttatt keberatatt sebagailrarta pasal l5 tJikabulkan sebagiarr atau selttrttltttva- kelebihart ditarrrbah irrliralart p*nrUuroro,l Pajak dikenrbalikarr dettsatt ittttttk palilg lanra lJ iru,rg, sebesa, ioh \d,operse.) sehtrla' (dua puluh enrPat) bulan'

BAI] XII PENGE}lBALIAN KELE BIHAN PE}{BAYAR,,{N PAJAK Pasal 28

(l) \\'ajibPajakdapatmengajukanperntoltonanpenqelTr-

Bupati atau balLn keiebi!ran'pe,lbararan Pajak kepada Pejabat.

l tl

jangka uaktu paling lanra 1l Bupali atatt Pejabat dalanr

(cJr,a[reIas)brrlanse'Iakditerirnall\apertnoliottan 'petttbar perr

aran Pajak sebagaittt arta gernbal iarr kelebilran at ( I harus rrtetnberikan keputttsatt'

(3) Apabila jangka rvaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam rvaktu paling lama 1 (satu) bulan,

(4) Apabila Wajib

Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembal'aran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih

dahulu hutang Pajak dimaksud.

(5)

Pengernbalian kelebihan pembal,aran Pajak dilakukan dalam rvaktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan

SKPLDB dengan nrenerbitkart Surat Perintah Membal,ar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembal'aran

Pajak

dilakukan setelah lervat n'aktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan hutang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pernbayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan jrgu berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUWARSA Pasal 30

(l)

Hak untuk melakukan Penagihan Pajak, kadalurvarsa setelah melampaui jangka rvaktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak

melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.

(:) Kedairiuarsa penauilran Paiak pada alat (l ) tertanggan apabrla

sebasainrana

dirnaksud

a, Diterhirkan

Surat tesuran dan Surat Paksa. atau

b. Ada pengakuarr

utang Paiak dari

\\/ajib Pajak

baik

larrgsung ntaupun tidak langsung.

I]AB

XIV

KET'ENTUAN PIDANA

Pasal (i

i1 1l

) \\'a jiL.' I'}ajak \ ans karena kealpaannva tidak nren\ anrparkarr sPTPD atau rnengisi dengarr tidak benar atau tidak

lerrukap atarr nrelarnpirkarr keterarrsan ,\all_q lidak benar sehirruga nrenrsikan keuanqan Daertah dapat dipidarra denrlan pidarra kurunsarr paling lania I (satu) tahurr darr atau dcnda paling banl'ak 2 (dua) kalijunrlalr lrajak \ans terlltang

(2) \\'ajib Pajak \anq densan sengaja tidak rnenvanipaikan sP'f PD atau llerr_9isi derrsan ticiak benar atau tidak len-ukap atau nrelanrpirkan keterarrgan vanE

tidak benar

sehingga nrerusikan keuan_earr Daerah dapat dipidana der.rgan pidana penjara paling larna 2 (dua) tahurr dan atau denda paling banrak 4 (ernpat) kalijurllah pajak rerutans,

Pasal Ji-

findak Pidana seba_saimana dirnaksud pasal 3l tidak dituntut setelalr me lanrpauijarr_uka rvaktu l0 (sepuJulr) tahun sejak saat terutansnr

berakhirnl

a Bagiarr talrun Pajak atau berakhirnya Tahilrr

Paiak.

pajak atau berakliinrl'a h{asa pajak

atau

BAI} X\/

PEI{YIDIKAN Pasal JJ (I

) Peiabat Pegari ai )(egeri Sipil terlentu di linskunsart Pernerirrtah Kabupaten dilreri neuenans khusus sebagai Penr

idik untuk nrelakukan penr idikan tindak pidarra

bidarrg Perpaiakan Daerali sebagainrarta dirlaksud dalarl Undane-Urtdarts Nontor

8 'faltun l98l telttang Httkttttt

Acara Pidana.

(l)

\\'eri enang Penr idik sebaga int arta dinraksud pada ar at ( l) adalah

(1.

\lerterirrta. rlencari, ntengturlpulkan darr nreneliti keterarrgan ataLl Iaporatt berkettaatt dengatt tindak pidarra

di bidang Perpajakart Daerah aqar keteransat'l

atau laporan tersebut rlerrjadi lebih lengkap dan jelas:

tr. \lerreliti. rttertcari dan nrenquntptrlkarr keterattp.att nlengenai orarrs pribadi atau badarr tentatlg kebettaratt prerbuatan \anq dilakukan seltttbttneatt dettgan tirrdak pidana Perpajakan Daerah tersebut: c.

\lerrrinta keterangan dan bahan bukti dari

Lrrans

pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidan-e Perpajakan Daerah;

\lerneriksa bukir-buku.' catatan-catatan dan dokumendokunren lain berkenaatt densan tindak pidana di bidan-e Perpajakan Daerah:

\lelakukan pensgeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pernbukuan. pencatatan darr dokrrmert-dokulnell lairr serla rtrelakukan pett,r'itaart terhadap balran brrkti tersebut.

Merninta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang

dan atau dokurnen yang diban'a

sebagaimana

dimaksud pada huruf e.

lr.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpaiakan Daerah.

i. j

lt4emanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penl,idikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3)

Penyidik sebagairnana dimaksud pada a1,at (l) memberitahukan dirnulai penyidikan dan men)'ampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETEI{TUAN PEI{UTUP Pasal 34 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati. Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pajak Reklame dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi termasuk Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat

mengetahuinya,

memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan Pada

di : PARIA MAN.

Tangeal : l9 Juli 2000

BUPATI PADAI{G PARIAMAN dto

MUSLIM KASIM Diundangkan di Pariaman Pada Taneeal 19 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABT.IPATEN PADNG PARIAMAN dto

Drs. H.A. AMRAN ABAS Nip.410002605

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PENJELASN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATBN PADANG PARTAMAN Nomor: 06 Tahun 2000 Tentang

PAJAK REKLAME

Penjelasan Umum Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-lJndang Nomor

: l8

Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah adalah melakukan penyederhanaan dan perbaikan atas Sistim Perpajakan Daerah hingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi

pemungutan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan lJndang-Undang tersebut telah ditetapkan jenisjenis pajak baik untuk Daerah Propinsi maupun Daerah Kabupaten dimana Pajak Reklame termasuk dalam jenis pajak daerah Kabupaten. Pengaturan tentang Pajak Reklame dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Perda Nomor : 11 tahun l98l

tentang Menetapkan kembali Pajak Reklame yang kemudian telah beberapa kali dirobah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 7 tahun 1995 tentang Pajak

Kabupaten Padang Pariaman, dimana pengaturannya masih didasarkan situasi dan kondisi pada waktu itu.

Reklame

Mengingat tujuan dari dikeluarkannya peraturan per Undang' lJndangan perpajakan Daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor: 18 tahun 1991 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka dirasa perlu untuk menyesuaikan materi dan pengaturannya dari Pajak Reklame Nomor

: 7 tahun 1995 kedalam suatu Peraturan Daerah

Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 06 tahun 2000.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal