Lf,MBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2O()O omor
Urut : l0
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
N0M0R
:
l0 TAHUN 2000.-
TENTANG
RETRIBUSI PELAYAI\AI{ KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN Menimbang
: a.
Bahwa untuk mewujudkan negara yang kuat diperluka masyarakat yang sehat baik lahiriah maupun batiniah;
b.
Bahwa untuk mencapai tingkat kesehatan masyaraka yang lebih baik diperlukan peningkatan pelayanan ke ara
yang lebih cepat, lebih baik dan lebih manusiawi sert lebih memuaskan;
Bahwa untuk peningkatan mutu pelayanan kesehata diperlukan berbagai fasilitas, dana dan kepedulian yan mendalam terutama sekali dari aparat kesehatan da jajarannya; d.
Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menter Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1988 tentang Ruan Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I da Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Kesehata merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II;
.+J
e.
Bahwa unfuk memungut retribusi sebagaiman dimaksud pada hwuf a, b, c dan d, perlu diatu dengan Peratuan Daerah;
Mengingat
:
l.
lZ
Undang-undang Nomor Tahun 1956 tentan Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dala
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor Zs Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
204\; 2.
undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104 ); 3,
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok
pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor l3 I , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2068); 4.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 257 6);
5.
Undang-undang Nomor
8 Tahun l98l tentang Huku
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 198 I Nomor 7 6, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 3209) 6.
Undang-undang
Nomor
;
23 Tahun l9g2 tentan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 3495)
7, n
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paja
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negar
u
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambaha
Lembaran Negara Republik Indonesia Republi Indonesia Nomor 3209); 8.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 1999 Nomor 60) ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentan Perobahan Batas Wilayah Kodya Padang ;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 198
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ; 11.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dala Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 198i Nomor 9, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Ta1 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 3692) 13.
;
Keputusan Bersama Mentri Kesehatan dan Menter Dalam Negeri Nomor 48 Menkes/SKB/ll/1988 da Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentan
/
Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehata
Kepada Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 199 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daera Perubahan
;
4) 15.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 199
tentang Penyidik pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah
di Lingkunga
;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
l7l Tahu pengesahan 1997 tentang Prosedur peraturan Daera tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
17
,
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor l7 4 Tahu 1997 tentang Pedoman Tatacara pemungutan Retribus Daerah
;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor lls rahu 1997 tentang Tata cara pemeriksaan di Bidang Retribus Daerah
;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
ll9 Tahu
1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribus Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN: MENETAPKAN
:PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
a.
Daerah adalah Kabupaten padang pariaman
;
:
t99 lga
hu
b. Pemerintah Daerah adalah;Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
c.
Bupati adalah Bupati Padang Pariaman
d.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perudangundangan yang berlaku ;
e.
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
ra hu rus
lainnya, badan lJsaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta
lu us
badan-badan usaha lainnya
u ls
;
f.
;
Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan
Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam
rangka observasi, diagnosis, pengobatan
atau
pelayanan kesehatan lainnya;
g. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
h. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
i. j.
Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko, kematian atau cacat;
Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
k. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah lnstansi
Kesehatan
Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
l. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mengunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
m. Retribusi Jasa Umum adalah
n.
Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai pengobatan, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk Pelayan Pendaftaran;
0.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
p.
Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
q.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
F.
e
a r: $
ffir.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk
ffi
selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah
Ri gi:
F.
surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
F ffi
yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah
K Gi.
H.
kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sangsi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
F ffi
r $ Fi Fr
ffis. ffi
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT,
Hr
adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan :
w,
&
m
rt. r i
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda;
r
i
u.
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
a
!
iv.
Pemeriksaiin adalah serangkaian kegiatan untuk
I
mencari mengumpulkan, dan mengolah data dan atau
!
keterangan
t.
lainya dalam rangka
pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewaj iban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
I
VY.
Menyidik tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pengawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
+, BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di PuskesmasiBalai Pengobatan, Puskesmas Keliling. Pasal
3
(1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi
:
a. Pelayanan kesehatan di
Puskesmas/Balai
Pengobatan;
b. c. (2)
Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling; Pelayanan Kesehatan di RSUD.
Tidak termasuk objek retribusi adalah
:
a. Pelayan pendaftaran; b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan
oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersifat sosial. Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling dan atau RSUD. BAB M GOLONGAN RITRIBUSI Pasal Retribus
5
i Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi
dan Jasa Umum.
CARA Mf,NGUKUR TINGIGT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7
(1) Prinsip dan
sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan unfuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk biaya investasi, prasarana,biaya operasional dan pemeliharaan.
(3) Prinsip dan
sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a.
Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan
rawat jalan rujukan Puskesmas adalah untuk
membiayai sebagai biaya
penyelenggaraan
pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
b.
Pelayanan rawat jalan tindak khusus
-
:
Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai kemamPuan masyarakat.
Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan. Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk
dari biaya perawatan memperhatikan kemampuan
membiayai sepertiga
dengan masyarakat.
(c). Rawat Inap di RSUD
:
Kelas III B adalah untuk membiayai dua puluh lima persen ( 25 % ) dafi biaya penyedian jasa rawat inap sesuai dengan kemampuan masyarakat Iuas.
Kelas III A adalah untuk membiayai tiga puluh lima persen (35 % ) dari biaya penyediaan jasa rawat inap.
Kelas persen
II
untuk membiayai empat puluh lima ( 45 % ) dari biaya penyediaan jasa rawat
inap.
Kelas
I adalah untuk mebiayai lima puluh lima
persen
( 55 % ) dari biaya penyediaan jasa rawat
inap.
Kelas utama adalah untuk membiayai enam puluh lima persen ( 65 % dari penyedian jasa rawat inap, sehingga tarif tersebut mengandung subsidi
)
silang.
BABVI STRUKTUR DAN BESARNIYA TARIF Pasal 8
tl)
struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kesehatan.
pelayanan
dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas / Balai pengobatan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman dengan persetujuan
(?-) Struktur
DPRD Kabupaten Padang Pariaman secara periodik.
BAB VII WITAYAH Pf,MT]NGUTAN Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Tempat Pelayanan Kesehatan diberikan.
BAB
VItr
SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10
Saat Retribusi terutang
adalah pada saat diterbitkan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan'
BAB
D(
SUMT PENDAFTARAN Pasal
11
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPd0RD' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, b.nut dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya'
(2) SPdORD
(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BuPati.
JJ
BAB X PENETAPAN RETREUSI Pasal 12
(I
)
Berdasarkan spdoRD sebagaimana dimaksud pada pasal l ayat (r ditetapkan retribusi terutang dengan
l
)
menerbirkan SKRD dipersamakan.
atau dokumen h]n drg
(2) Bentuk, isi.dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada *u t tNitetapkan oreh Bupati.
rArA.^-11t fr-GurAN Pasal
13
(l) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Rehibusi d.ipungut dengan menggunakan SKRD dokumen lain yang dipersamakan,
iin
atau
'KRDKBT. BAB
XII
SANKSI ADMNISTRASI
Dalam hal wajib. *r,r,olulit1,tJu membayar tepat pada waktunya atau kurang *r*buyur, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar2% (dua prrrrno setiap bulan dari Retribusi yant terutang atau kurang dibayar
ditagih dengan menggunukun STRD.
dan
BAB XIU TATA CARA PEMBAYAMN Pasal 15 (I
'
)
Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya l5 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati
BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN Pasal l6
(l)
Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan
Surat Keputusan Keberatan yang
menyebabkan
jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat "melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang ditagih Negara (BUPLN).
(2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. BAB XV
KEBf,RATAN Pasal
(l)
l7
Wajib Restribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRB atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam
bahasa
Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
(3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat mebuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggar SKRD atau Dokumen
yang dipersamakan, SKRDKBT dan
laii
SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(5) Keberatan yang
tidak memenuhi persyaratan
sebagaiman dimaksud pada ayat (2),dan
(3) tidak
dianggap sebagai surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan prnugihun retribusi. Pasal 18
(l) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima harus
meberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
(3) Apabila jangka waktu yang dimaksud padaayat
(l)
telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu trputusan,
keberatan dikabulkan.
yang diajukan tersebut d-iunggup
BAB XVI PENGEMBALIAN KETEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 19
(1)
Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), harus meberikan keputusan'
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud puau ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak permohonan memberikan suatu kePutusan, pengembalian kelebihan retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan'
(4)
Apabila wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaks"ud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian pembayaran kelebihan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jang[a waktu paling lama 2 ( dua bulan sejak
)
diterbitkanya SKRDLB.
(6) Apabila pengembalian kelebihan
pembayaran
Ritribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu
2
(dua) bulan, Bupati mengembalikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
Pasal 20
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan
:
a). Nama dan alamat wajib Retribusi.
b). Masa Retribusi. c). Besarnya kelebihan pembayaran. d). Alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran
Retribusi disampaikan secara langsung utuu melalui Pos tercatat.
(3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman p0s tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
Pasal
(l)
2l
Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan
menerbitkan surat Perintah Membayar Kelebi[an Retribusi.
(2)
Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaiman dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindah bukuan jugu berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XYII PENGUMNGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23
(1) Bupati
dapat meberikan pengurffigffi, keringan dan
pembebasan retribusi.
(2) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud
atau keringanan retribusi pada ayat ( I ) dengan
memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, unfuk mengangsur.
(3) Pernbebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pernbebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Dewan Pertimbangan Retribusi. BAB
XWII
KEDALIMARSA PENAGIHAN Pasal2l
(l) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal terhutangnya retribusi,
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
Q) Kedaluwarsa penagihan retribusi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila
:
a. Diterbitkan Surat Teguran; atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XIX Kf,TENTUAN PIDANA Pasal24
(1) Wajib Retribusi
yang tidak
melaksanakan
kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat(l) adalah pelanggaran.
BAB XX
PENTTDIIGN Pasal 25
(l)
Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana;
(2)
wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) adalah :
a. menerima,
mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
;
b. meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
c.
retribusi
daerah ;
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
d.
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
f.
meminta bantuan tenaga
ahli dalam rangka
pelaksanaantugaspenyidikantindakpidanadibidang retribusi daerah ;
g.
seseorang menyuruh berh-eflti atau melarang pada saat meninggalkan ruangan atau tempat memeriksa p.*.rikruun sedang berlangsung dan orang dan atau dokumen yang dibawa
identitas
huruf e sebagaimana dimaksud Pada
;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan daerah Pidana retribusi
i. j.
tindak
;
keterangannya dan memanggil orang untuk didengar saksi ; diperikia-sebagai tersangka atau
menghentikan PenYidikan
;
k.melakukantindakanlainyangperluuntukkelancaran iinout pidana di-bidang retribusi daerah
p.nyiditun
gun menurut hukum yang dapat dipertang
gi
awabkan'
pada ayat (3) Penyidik sebagaimana .dimaksud penyidikan dan (1)
memberitahukan" dimulainya
tn.nyu'puinunhasilpenyidikankepadaPenuntutUmum
sesuaidenganketentuanyangdiaturdl.u*Undangtentang Hukum Acara undang NJmor 8 Tahun 1981 Pidana.
BAB XXI KETENTUN PENUTUP Pasal 26
DenganberlakunyaPerafuranDaerahinimakaPeraturan II t{.unt Pariaman Daerah faUupaten Daerah Tingkat Nomor04Tahunlgg5tentangPemungutanBiayaPelayanan
KesehatanDalamKabupatenDaerahTingkatllPadang
sebelumnya pariaman dan peraturan ba.rah yang telah ada
yangberkaitandenganPeraturanDaerahinidinyatakan ai.uUut dan tidak berlaku lagi'
Pasal2T
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah i s9R-anjane mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lan oleh Bupati. Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berraku pada tanggal diundan
Agar setiap
dapat mengetahuinya, memerintr Daerah ini dengan penem
pengundangan'rang Peraturan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten padang Fariaman,
Ditetapkan Pada
di
: pariaman
Tanggal : 19 Juli 2000
BUPATI PADANG P dto
MUSTIM IGSIM Diundangkan di Pariaman Pada tanegal 19 Juli 2000.
SEKRETARIS DAf,MH KABUPATEN PADNG PARIAMAN dto
DTs,H.A.AMRAN ABAS NIP. 410002605 LEMBARAN DAERAH TENiJPNTEN PADANG PARIAMAN TAHTIN