LEMBAMNDAEMH I(ABUE,ITIN PADANG PARIAMAN TAIIUN
2(}()(}
.i.::i
DAf, RAH KABT]PATEN PADANG PARIAMAN XPERATT]RAN ifi
NOMOR: llTAHLiN2000
Tf,NTANG
fl$TRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DENGAN
MHMAT TUHAN YANG ruHA
ESA
BTJPATI PADANG PARIAMAN
bahwa dalam rangka memperhatikan
kesehata
masyarakat veteriner/konsumen hasi I ternak/daging mak pemotongan terhadap hewan ternak (sapi dan kerbau
perlu dikoordini dan diawasi; bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada poin di ata
pemotongan hewan ternak perlu dihimpun di suat tempat (rumah /tempat pemotongan hewan) yan lokasinya memungkinkan dan tidak menimbulka dampak negatif terhadap lingkungan hidup setempat;
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menter Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruan Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I da Daerah Tingkat II, maka Retribusi Rumah Potong Hewa merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ; d.
bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksu pada huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
Mengingat
: l. undang-undang Nomor 12 Tahun lgs6 tentan
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten dala ungkungan propinsi sumatera Tengah (Lembara \egTa Republik Indonesia tahun tgio Nomor zs Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
2A$);
2. undang-undang Nomor 49 prp
1960 tentang paniti urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Repubri Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambaian Lembara Negara Republiic Indonesia Nomor Zfia) ;
3.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketenfuan Pokok peternakan dan Keseha'tan Hewa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia nomor 282$ ;
4.
undang-undang Nomor g Tahun lggl tentang Huku Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun
l98l Nomor 76, Tambahan Lembaran Negar
Republik Indonesia Nomor 3209) 5.
6.
;
undang-undang Nomor l g Tahun rggT tentang paja Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara nepuuti Indonesia Tahun lg97 Nomor 41, Tambah-an Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 36g5);
zz
undang-undang Nomor Tahun rggg tentan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republi Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambit un Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3g39) ;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun l9g0 tentan Perobahan Batas Wilayah Kodya padang ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun l9g3 tentan Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
65
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 198
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negar
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ; 10. Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692); I
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan :
t2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah 13. Keputusan
;
Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun
1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah dan
Retribusi Daerah;
t4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi
Daerah: 15
. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah :
di
Bidang
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
17.
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/KPTS[N-240/gl19S6 tentang Syarat-syarat Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan
;
18. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/KPTS/ TN-3 1017 11992 tentang Pemotongan HewarlTernak dan Penanganan Daging seta Hasil lkutannya ;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKII"AN RAIffAT DAf,RAH IGBTJPATEN PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
a. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman ; b.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten padang Pariaman
c. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman ; d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
e.
Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula dilaksanakan oleh sektor swasta
f.
;
;
Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah dan tempat pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah diporong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah :
Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan pengelola rumah dan tempat pemotongan hewan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi h.
;
Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumal/tempat pemotongan hewan ternak ;
IG IG
Surat Keterangan Rehibusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yangterutang
J.
;
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah berdasarkan perundang-undangan retribusi daerah 1g
k.
di m
peraturan
;
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan
tersangkanya. 10
Jt
BAB II
:a
NAMA, OBJEK DAt{ SUB,nK RETRIBUSI Pasal 2
Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah
dipotong.
Pasal 3
(l)
potong Qbjek retribusi adalah pelayanan fasilitas rumah hewan ternak Yang meliPuti ;
a. Pemeriksaan b.
kesehatan hewan sebelum dipotong
Pemeriksaan daging setelah dipotong
c. Pemakaian temPat Pemotongan adalah pemeriksaan daging pelayanan rumah dari daerah lain dan daging impor serta yang dikelola oieh-Perusahaan Daerah dan Pihak
(2) Tidak termasuk objek retribusi potong
Swasta.
Pasal 4 badan pengelola Subjek retribusi adalah grang pribadi atau ggunakan l.u* uh/trtpat pemotongan hewan yang men rumah potong hewarr.
fas
iI
itas
BAB III GOTONGAN RITRIBUSI Pasal 5
Retribusi rumah potong hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
BAB IV CARA MENGUKTIR TINGIGT PENGGUNAAN JASA Pasal6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.
BAB V PRINSIP DAN SASARN DALAI\{ PENETAPN STRI]KTUR DAN Bf,SARI{YA TARIF )ng
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. rg
fi
BAB VI
*
STRUKTT]R DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8
(l) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, la rs
jenis dan jumlah ternak
(2) Struktur ayat
(l)
;
dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada
ditetapkan dalam Keputusan Bupati Padang Pariaman dengan persetujuan DPRD Kabupaten Padang Pariaman.
BAB VII TATA CARA PIMI]NGUTAN Pasal 9
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
atau
dokumen lain yang dipersamakan.
BABVIII WILAYAH PEMT]NGUTAN Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah/tempat pemotongan hewan ternak diberikan.
BAB D( TATA CARA PIMBAYARAN Pasal I I
(1) Fembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, pengembalian dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.
BAB X KETINTUAN PIDANA Pasal 12
(1) wajib retribusi yang tidak melaksanakan
kewajibannya
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana palinh lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah retribusi terutang ;
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (l)
adalah
pelanggaran.
BAB XI PENNDIIGN Pasal
(t)
13
Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan -seba pemerintah daerah diberi wewenang khusus ai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun lggl tentang Hukum '
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah:
a, menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
b.
;
meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehuibungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
d.
;
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
retribusi daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah
;
g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibaua sebagaimana dimaksud pada huruf e
;
h. memohet seseorang yang berkaitan dengan tindak
i. j.
memanggil orang unfuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; menghentikan penyidikan
;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
di bidang
retribusi daerah menurut hukum yang
dapat
dipertanggungj awabkan.
(3) Penyidik
pada ayat (l) memberitahukan dimulainya penyidikan dan sebagaimana dimaksud
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XII KETANTUN PNNUTUP Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah
ini dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku
lagi.
Pasal
15
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 16
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, pengundangan Peraturan Daerah
ini
memerintahkan
dengan penempatan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Ditetapkan
di
PadaTaneeal
: Pariaman
: 19Juli2000.
BT]PATI PADANG PARIAMAN
MUSLIM KASIM gkan di Pariaman
I l9 Juli 2000. SEKRETARIS DAERAH ATEN PADANG PARHMAN dto
DTs.II.A.AMMN ABAS NIP.410002605
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHTIN 2OOO NOMOR 11
PEN.NTASAN ATAS PERATURAN DAIRAH I(ABUPATEN PADANG PARIAIT{AN Nomor :
ll
Tahun 2000
Tentang
Rf,TRIBUSI RUMAII POTONG HEWAN
I
Penjelasan Umum Dengan telah ditetapkannya
w
Nomor : l g tahu n 1997 ten Pajak dan Retribusi Daerih oan uu Nomor : 22 tahun 1999 ten Pemerintahan Daerah, maak seluruh produk hukum daerah yang bel sesuai dengan peraturan ini, harus segera dirobah dan disempu*uiun.
salah satu peraturan Daerah yang perru disempurnakan adarah Peraturan Daerah kabupaten padang-paiiaman Nomor : 6 tahun r9g0 tentang Pajak Potong dalam Kabupaten Daerah Tingkat II pac Pariaman, yang diubah dengan peraturan Daerah Nomor : 7 tahun I tentang Pajak Potong Hewan, dan terakhir diubah dengan peraturan pajak potong : 6 tahun Hewi, dengan arti .rgg2rentang dibuat Peraturan Daerah Induk yang baru ,rb;g;i
lf:t I:*:r
;;rr*1i dari
Peraturan Daerah yang terah ada, yaitu peraturan Daerah Nomor v'rrvl r. l rlnnn mnun zwu.
II. Penjelasan Pasal Demi pasal Pasal
I s.d 16 : Cukup Jelas
:
r
r