126
I,EMBARAN DAtrRAH KABUPATBN PADANG PARIAIVIAN
I'AIIUN Nomor
Urut :
2OOO
15
Seri : B
PERATURAN I}AERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR
:
15
T'AHLN 2000.
TENT.ANG Si.ATRItsUSX
T'ARKIR DI TET}I JALAN UMUM
DENGAN RAFIMA]-T{JHAN YA}.IG MAI-IA ESA T}IIPATI PANANG PARIAMAN
lenimbang
:
a.
Bahwa dalam penyelenggaraan otonomi Daerah dengan kervenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab oleh Daerah secara profesional, untuk itu agar lebih tertib dan lancarnya arus lalu Iintas di perkotaan dirasa perlu penertiban pengaturan parkir kendaraan yang .dan berhenti di pinggiran jalan umum;
b.
Bahwa untuk pengaturan dan penertiban kendaraan tersebut perlu ditentukan tempat-tempat rertentu yang aman clan strategis yang tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan yang lainnya;
c.
Bahlva dengan pengaturan tempat parkir kenclaraan di
tepi jalan umum ini diharapkan dapat dipungut
retribusinya sebagai balas jasa p.iuyunun yung diberikin;
d'
Bahwa dengan terah ditetaptannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor rrg Tahun rqqs tentang l{uans Lingkup dan. Jenis-je,ris Retribusi Daerarr Tingkat I dan Daerah Tingkat II, rnaka Retribusi pu.r.i. ,ii Tepi Jatran Umum merupakan jenis Retr-ibusi Daerar^ T-ingkat
e. Bahwa untuk memungut retrib-usi pada huruf Daerah ;
ivlengingat
l'
:
a,
II
;
sebagar*ana dimaksud b, c, dan d, perlu diatuJJ"ngun peraturan
Undang-undang Pern
Nomor r2 Tahun r956 renrang bentukan Daerah Otononl Kabupaten dalarn
Lingkungan propinsi sumatera 1'engah (Le rnbaran Negara Tarrun rgs6 Nomor zs, Tam bahan Lem baran
Negara Nomor 2Aa3)
2'
Undang-undang Nomor
I 3 Tahun I 9g0 tentang Jalan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia .fahun Igg0 Nomor 49, Tambahan Lern baran l.regara
Indonesia Nomor
3'
5'
3l
g6)
Repubrik
;
Undang-uncang Nomor 8 Acara pidana (Lem baran
Tahun
4'
;
I
fahu' lgsl
tentang Hukum
Negara Repubrik Indor:esia
Nonror 76, Tam6ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; undang-undang Nomor r4 Tahu' rgg2 tentangi, Laru Lintas dan Angkutan Jara' (Lernuuro,, Negara Repubrik Indonesia Tahun lgg2 Nomor so, iambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor-ii.tgl r9B
,
Undang-undang Nomor
r
g fahun rggT tentang pajak
Daerah dan Rehibusi D_u.Iah (ienrbaran Negara Republik Indonesia Tahun rggT Nomor 4 r, Tambahan
Lembaran Negara Republik
6'
Indonrriu
Ncmon 3635);
undang-undang Nornor 22 Tahun rggg tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran --Nrguru
Repubrik Indonesia Tarrun rggg Nomor 60, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomo,
:Slq;
,
rLo
a
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun l9g0 tentang Perobahan Batas Wilayah Kodya Padang ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun l9g3 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 8 tahun l9g i
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun l9B3 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3Z5B) ; 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daeralr Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nom or 3410) ; 10.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun l9g7 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
I l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4'J Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ; 12. Keputusaii i\,{e{rteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Penciukring Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
I3. Keputusan l\4enteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993, tentang Fasilitas Parkir untuk Umum : |4
.
Keputusan l {enteri Dalam Negeri Nomor g4 Tahun 1993 tentang Bentuk peraturan Daerah dan peraturan Daerah Perubahan
;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri bromor 4 Tahu n tentang Penyidik pegawai Negeri
Pe,nerir.tah Daerah
:
1997
sipil di Lingkungan
16. Keputusan Me'teri Dalam Negeri Nomor l7 r 1997 tentang prosedur pengeruhun peraturan tenterng Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :
Tahun Daerah
t7. Keputusan Menteri l)alam Negeri Nomor 17 4 Tahun 1997 tenrang pecloman Tata Cara Pernungutan Relribusi Daerah
:
r8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor !75 Tahun 1997 tentang Tata Cara pemeriksaan di Bidang f{etribusi Daerah :
19. Keputusan lv{enteri Daram Negeri Nom'r r 19 Tahun 1998 tentang Ruang l,ingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah f-ingkat II ;
Dengan persetuj uan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT I}AERAT{ KABUPATEI{ PADANG PARIAMAN
TtEn/rUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAF{ KABUPATEN
PARIAMAN TENTANG RFT-TTID{-/sI PARI.IR
JALAN I Ih4IJEf.
paoANG
DI TEPI
tsAB I KETENTTIAN UMUM Pasal Dalanr Peraturan Daerah ini
a' b. c.
'ans
I
clir'ak.sucl clengan
Daerah adalah K,rbupafen pada'g pariarnan
:
.
Penrerintah Daerah adalah pemerintah F-abupaten paclang Pariaman ;
Bupati adalah Bupati padang pariaman
;
r30
d.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perudangundangan yang berlaku
;
e.
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta b'adan-badan usaha lainnya ;
f.
Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kendaraan tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;
Et'
Farkir aclalah keadaan tidak bergerak suatu trennotor yang bersifat sementara
h
kendaraan
;
T'enrpat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan r"lrrlurn tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sabagai tempat parkir kendaraan bermotor ;
Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tuj uan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ; I J"
fterriburi Parkir di Tepi Jalan umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
L
n..
;
Wujib Iletribusi adalah orang pribadi atau badan sebagai pengelola parkir yang nrenurut peraturan perundang-
undangan retribusi
pembayaran retribusi
diwajibkan untuk ;
melakukan
I.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutrya dapat disebut SKRD adalah surat keputusan yarrg menenrukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhon kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah n,
Penyidikan Tindak Pidana
di
Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari sefta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBT]SI Pasal 2
Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepijalan umum. Pasal 3 (I
) objek retribusi adalah pelayanan penyediaan
tempat
parkir di tepijalan umum.
(2) Ialan
umum sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Bupati.
pada ayat ( I )
Pasal 4
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang {nenggunaken ternpat pankir di tepijalan urnum.
BAB
III
GOI,ONGAN RETRIBTISI Pasal
Retribusi Parkir
5
di Tepi Jalan Umum
Retribusi Jasa Umum.
BAB
digolongkan sebagai
IV
CAR.A MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihit'ng berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir.
BAB
V
PR.INSIP DAN SASARAN DALAM PEI{ETAPAN STRUKT'TIR DAN BBSARNYA TARTF Pasal 7
(I
)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur
besamya
{2)
tarif retribusi
dan
diclasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lali lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyerenggu.u"n pelayenan, kernampuan masyarakat dan urp"k teaJilan. l3iaya sebagaimana dirnaksud pada ayat ( I meliputi biaya ) pengadaan-marka, biaya pengadaau rambu-rurbu, biaya
operasional, pemeliharaan, acftninistr.asi dan biaya
transporlasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
BAts
VT
BESARNYA TARTF pasai g
Terhadap kendaraan ber moto, parkir, sekari parkir dikenak {urg mempergurakan temp,*r an- bia:ya.et,libusi yang tarifnya akan ditetapka' secara periodik m"iatui Keputrrsan Bupar i
i;iffi rl,Xl#"
d.ngun perserujuan D'RD
Kabdpare,n
BAB
VU W{L,4VAI{ PEPIUNG UTA]V pasal 9
Retribu.si yang terutang dipungut penyediaan parkir diberikan.
di
r.vilayah daerah tem piit
tsAts V{U SAA tr ITET'RTBT]SI TERTITANG pasal I{) Saat retribusi terufang adalah pada saat ditetapkann\,e SKRD atau dokumen Iain yang dipersamakan.
EAB
ffi
TATA CARA PEMUNGUTAN pasal I I
Retribusi dipungut, dengan menssunakan SKRD dokumen lain y aigctipersainakan.
at&u
aa
r
J-f
i i i l
BAB X TATA CARA PEIVII}AYAITAN
t
Pasal I 2 (
I) Pembavaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligusdi muka.
(2) 'fata csra pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diat.rr dengan keputusan Bupati.
BAB XI PENGURANGAhI, KBRINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 13
(1)
Bupati dapat rnemtrerikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2)
Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) diberikan dengan ,n*rprihatika. kemampuan Wajib Retribusi
(3) Tata cara-. pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi clitetapkan dengan Keputusan Bupati melalui
Dewan Pertimbangan Retribusi.
BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal l4 (
I) waji! retribusi yang tidak rnelaksanakan kewajibannya
sehingga rnerugikan keuangan daerah diancani pidana paling lama 5 (enam) buran atau denda paring banyak 4 lempat) kali jumlah retribusi terutang ;
,
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat pelangg aran.
(l)
adalah
BAB XIII PEI{YIDIKAN pasal 15 (
I
) Pejabat
|rgu.*ui . Negeri Sipir terrentu di ringkungan pemerintah daerah diberi *"*.nung khusus -sebagai penyidik untuk merakukan penyiJk;" bidang retribusi daerah ,"uuguin,unu tindak pidana di crimaksud daram undang-undang Nomor g Tat'un qg r r tentang Hukum
Acara Pidana ;
(2) wewenang penyidik adalah
a'
:
sebagaimana dimaksud pada ayar ( r)
Menerima, mencari, meng,mpurkan dan meneriti keterang3:. laporan berkenaan dengan tindak .utuu pidana di bidang retiibusi daerah igurketeiangan laporan tersebut menjadi lengkap d?n jelas
b. Meneliti mencari dan mengumpurkan
atau
;
keterangan mengenai orang pribad; atau UaOan tentang kebenaran perbuatan yang dilak'kan sehub,ngan dengan tincJak pidana retribusi daerah
c'
'
;
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungun a.ngan tindak pidana ( di bidang retribusi daerah
;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan lain berkenaan dengan tindak pidana dokumen di bicang retribusi daerah ;
e'
Melakukan pLrnggeredahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan p*nyitaarr terhadap bahan bukti
tersebrut
:
,
f. g.
Meminta
ahli
bantuan tenaga dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempai pada ,uui pemeriksaan sedang berlangsung dun memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e
h.
ldemotret seseorang yang bcrkaitan dengan tindak
pidana retribusi daerah
i.
;
;
Memanggil orang untuk didergar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi
j k.
Menghentikan penyidikan
;
;
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah m,rnurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) mernberitahukan dimulainya penyidikan dan menylmpaikan hasil penyidikan kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang_ undang Nomor 8 Tahun l gg l tentang Hukum Acara
Pidana.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal l6
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1994 tentang Retribusi parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II padang pariarnan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi termasuk peraturan baerah yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan peraturan Daerah ini. g q
fl
h
Pasal l8
Har-har yang berum diatur dararn peraturan l)a.lrah ini tns"nai pelaksanaann -r a akan v d iarur r. n n ffff3il:r,lo un; ut pasal I 9 Peraturan Daerah ini murai berraku pada tanggar diundangkan.
Agar setiap oTng
clapat
pengundansan peraruran .mengetahuinya, memerintahkan nae.j ;;'"1 dalarn Lemlaran Daerah Kabupaten
rua*nffirJ:r*paran
Ditetapkan di Pada TansgaL_*_
: pariaman
: I gJul2q0!,
BUTATI PADANG PARIAMAN dto TVIUSLIh{
KASIM
Diundangkan di pariarnan
SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN PAD.{NG PAiTIAMAN dto :
j
1
NrP. 410002607
LEMB A RA N I}A ERA T{ KA& {JFA
TAI{LN
20aa
TB T}A *A}-ii} PARIA^,IAN
uopton
r
s
138
DAERAII KABUP,{TEN PADANG PARIAMAN Nomor : l5 Tahun 2000
PEN.TEI-,ASA1\ ATAS PERATURAN
Tentang
TTETRIBUSI PARKIR DITE'P^I
[.
JAtr,AN UMUM
Penjelasan Limum Dengan telah ditetapkannya UU Nomor : l8 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan UU Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daeral'',, maka seluruh produk hukum daerah yang belum sesuai dengan peraturan ini, harus segera dirobah dan disempumakan.
Salah satu Peraturan Daerali yang perlu disempurnakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 5 tahun 1984 tentang Retribusi Parkir, dengan arti dibuat Peraturan Daerah Induk yang baru sebagai pengganti' dari Peraturan Daerah yang telah ada, yaitu Peraturan Daerah Nomor : I 5 tahun 2000 tentang Retribusi Pa'kir di Tepi Jalan L]murn. trY
Fenjelasan Fasal Demi Pasal Pasal 1 s.d 19 : Cukup Jelas