LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2OOO Nomor Urut : 16
Seri : B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIA.MAN
N0M0R
:
16 TAHLTN 2000.
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN Menimbang
: a.
bahwa sampah adalah merupakan hasii sampingan kegiatan
manusia baik di rumah tangga, kantor, rumah sakit, pabrik
dan kegiatan lainnya yang dapat menurunkan
derajat
kesehatan manusia dan lingkungannya. b.
bahwa untuk menjaga kesehatan lingkungan termasuk keindahan dan ketertiban, perlu sampah tersebut dikelola dengan baik sehingga sampah tersebut tidak mendatangkan
dampak negatif terhadap hidup dan kehidupan manusia serta lingkungannya dan sekaligus sampah tersebut dapat mendatangkan manfaat terhadap kehidupan manusia tersebut. c.
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan merup akan Jenis Retribusi Daerah Tingkat II
;
I+U
d. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
L
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2.
Undang-undang Nomor
49 Prp Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran N Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ; a
J.
Undang-undang Nomor
8 Tahun l98l
tentang
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik I Tahun l98l Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209)
;
4. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor I15, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5.
3
501
)
;
Urrdang-undang Nornor i 8 Tahun 1997 tentang Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lem Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6,
Undang-undang Nomor 23 Tahun lg97 Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, T Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7
.
Undang-undang Nomor 22 Tahun lggg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 60)
;
I
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perobahan Batas Wilayah Kodya Padang
9.
;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) I
;
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor l7l Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah
;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah
;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAII KABUPATEN PADANG PARIAI{AN
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIAMAN TENTANG RETRIBUSI
PADANG
PELAYANAN
PER
SAMPAHAN/KEBERSIHAN.
BAts I KETENTUAN UMUM
Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
a. Daerah adalah Kabupaten padang pariaman
b' c.
d.
;
Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten padang Pariaman.
Bupati adalah Bupati padang pariaman
;
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perudangundangan yang berlaku
e'
:
;
Tempat Penampungan sementara yang seranjutnya dapat disingkat Tps adarah tempat penamp'ngan sampah yung berasal dari ringkungan desa/kelirrahan seberum diangkut ke TpA ;
di
f'
Tempat Pembuangan Akhir yang seranjutnya dapat disingkat TpA adarah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah
;
o t)'
Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik,
logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya; h.
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan-badan usaha lainnya
l.
;
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
J.
;
Retribusi Pelayanan PersampahanKebersihan
yang
selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ; k.
Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
l.
;
Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
;
m.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, untuk selanjutnya disingkat sKRDKtsT, adalah surat kepufusan yang menentukan tambahan jumlah retribusi yang telatr ditetapkan
atas
;
n.
Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, untuk selanjutnya
disingkat SKRDLB, adarah surat keputusan yang
jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit rehibusi rebih irru, menentukan
retribusi
daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ; o.
surat Tagihan Retribusi Daerah, yang seranjutnya
dapat
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda;
p.
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKRD atau dokumen rain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ; q.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan unfuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah r.
;
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tindak pidana di bidang
retribusi daerah yang terjadi serta tersangkanya.
menemukan
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan PersampahanKebersihan
dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/ kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 3
Objek Retribusi meliputi
:
a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA, atau ;
b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
c. Penyediaan TPA d. Pengolahan dan pemusnahan sampah di TPA. ;
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah setiap rumah tangga, kelompok atau badan yang dapat dikenakarr retribusi.
BAB
III
GOTONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan PersampahanKebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGT]NAAN JASA Pasal 6
(l)
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
(2) Jenis
sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahava.
(3)
Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup
biaya
penyelenggaraan pelayanan
dengan
mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
(2)
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TpA.
BAB VI STRUKTUR DAN BESART\TYA TARIF Pasal 8
tarif ditetapkan dengan Keputusan Bupati padang Pariaman dengan persetujuan DPRD Kabupaten padang Besarnya
Pariaman. Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut
di wilayal/daerah tempat
pelayanan diberikan.
BAB WI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG -"/ Pasal 10
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) bulan kecuali pedagang musiman dan pedagang yang tidak mernpunyai tempat tetap, masa retribusinya adalah I (satu) hari. Pasal I I
saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BABVIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12
Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
BAB IX SANI(ffADMTUSTRASI Pasal
Dalam'
13
hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan
sanksi
administrasi berupa bunga sebesar z % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang oiluy ar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAg
X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14
(l) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa
(2)
I (satu) bulan/ hari.
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.
BAB XI TATACARA PENAGII{AN Pasal
15
(l) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat keputusan keberatan yang menyebatrkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau
kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
(2) Penagihan
retribusi melalui BUPLN dilaksanakan
berdasarkan perafuran perundang-undangan yang
berlaku.
BAB XII
KEBIRATAN Pasal 16
(l) wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
(2)
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I harus ) disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Dalam hal wajib Retribusi
mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi
tersebut.
(4)
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen Iain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
diterbitkan, kecuali apabila
wajib Retribusi
tertentu
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi
persy aratan
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga
tidak dipertimbangkan.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 17
(1)
Bupati dalam jangka waktu paling lama d (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2)
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima sepenuhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(3) Apabila dalam jangka waktu
,
sebagaimana yang telah lewat dan Bupati iiou[
dimaksud pada ayat (l) memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII PENGEMBATIAN KELEBIIIAN PEMBAYARAI{ Pasal 18 (
l)
Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Rerribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati tidak memberikan kepurusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama I (satu) bulan.
(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasiterlebih dahulu utang retribusi yang dimaksud.
(5)
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
dalam waktu paling lama diterbitkannya SKRDLB.
Z
(dua) bulan
sejak
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
dilakukan setelah lewat
z
(dua) bulan
sejak
diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar % (dua persen) seburan atas
z
keterlambatan pem bayaran kelebihan retribusi.
Pasal 19
(l)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : r,-
a. b.
Nama dan alamat Wajib Retribusi Masa retribusi
;
;
c. Besarnya kelebihan pembayaran d. Alasan yang singkat dan jelas.
;
(l) Permohonan pengembalian kerebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
(2) Buku
penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat
permohonan diterima oleh Bupati.
Pasal 20
(1)
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan
menerbitkan surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
(2) Apabila
kelebihan pernbayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pemb ayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB
XTV
PENGURANGN, KIRINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
H tr
# q
Pasal 21
t j
(l)
:
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan
pembebasan retribusi.
(2)
Pengurangan, keringanan
dan pembebasan
retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (r) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Waj ib Retribusi.
(3) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan
dan
pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XV KEDALUWARSA PENAGtr{AN Pasal22
(1)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jar.gka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan
retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat(1) tertangguh apabila
:
a.
Diterbitkannya Surat Teguran atau
b.
Ada pengakuan utang pajak dari wajib Retribusi
;
baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XVI KETEMUAN PIDANA
Pasal 23
(l)
wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah retribusi terutang.
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (r)
adalah
pelanggaran.
BAB XVII
PENYIDIKAN Pasal24
(l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalanr Undang-undang Nomor Acara Pidana
(2)
8 Tahun l98l tentang Hukurn
:
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (
l)
a.
adalah
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterarrgan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
b.
meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah I
c.
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
d.
memeriksa buku-buku, catat an-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
p
;
;
melakukan penggeledahan untuk
mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah
;
menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan merneriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e
;
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ; i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi ;
j.
menghentikan PenYidikan
k.
melakukan tindakan
;
lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukurn yang
dapat
dipertanggungi awabkan.
(1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnemberitahukan dimulainya penyidikan dan Umum menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangAeara undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum
I
Pidana.
BAB XVIU KETENTUN PENUTUP Pasal 25
maka Feraturan Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dan Daerah Nomor 4 Tahun 1984 tentang Mengadakan dan Pemusnahan Memungut Retribusi atas Pengangkutan termasuk lagi berlaku sampah dinyatakan dicabut dan tidak yang berkaitan Feraturan Daerah yang telah ada sebelumnya dengan Peraturan Daerah ini' Pasal 26
dalam Peraturan Daerah ini' Hal-hal yang belum cukup diatur diatur lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan
sepanjang
oleh BuPati. Pasal2T diundan'gkan' peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
Agar setiap
dapat mengetahuinya, memerin Daerah ini dengan
pengundangan'rang Perafuran
dalam Lembaran Daerah Kabupaten padang pariaman"
di : Pariaman Pada Tansqal _ : 19 Juli Ditetapkan
2Qp-Q.
BUPATI PADNG PARIAruN
dto
MUSTIM IGSIM Diundangkan di Pariaman Pada
taneeal l9 Juli 2000.
SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dto
DTs.H"A.AMRAN ABAS NrP. 41 0002605
LEMBAMN DAEMH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHI.JN 2OOO NOMOR
16