Perda nomor 17 tahun 2000 ttg retribusi izin mendirikan bangunan by Humas Kabupaten Padang Pariaman

TEMBARAN DAERAH KABUPATf,N PADANG PARIAMAN TAHUN 2O(}() Nomor Urut : l7

Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR

: l7 TAHLiN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAI}ANG PARIAMAN

imbang

: a.

bahwa mendirikan bangunan adalah kegiatan yang dapat meroFa-h iona lingkungan alam sekitarnya dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik positif maupun negatif.

b"ahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab oleh Daerah secara profesional perlu pengaturan

tentang mendirikan bangunan. c.

bahwa mendirikan bangunan harusiah mengacu pada Tata Kota dan Tata Ruang Daerah yang ada yang salah satu kontribusinya adalah terhadap pengaturan

mendirikan bangunan. d.

-'n-

Bahwa-dpngan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I 19 Tahun 1998 tentang Ruang

Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I maka Retribusi lzin dan Daerah Tingkat Mendirikan Bangunan merupakan jenis retribusi

II,

Daerah Tingkat

II;

bahwa untuk memungut retribusi

sebagaimana

dimaksud pada huruf a,b,c dan d, perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

Undang-undang Nomor 12 tahun I 95 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten daram

Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Tâ&#x201A;Źng&h (Lembaran negara RI Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043 ). 2.

Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia urusan Piutang Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor

156,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104 ): a

J. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

l98l tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l98l Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209): 4. 4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun

lg97

tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggT Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3685): 5.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun lg99 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor

60,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g34)

;

Peraturan Pemerintah Nomor l7 Tahun 1980 tentang Perobahan Batas wilayah Kota Madya Dati II padang.

Peraturan Pemerintah Nomor 2i rahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun l9g I

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l98l Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325g

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai

Negeri Sipil; 10. Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun

1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan

Daerah Perubahan; I I . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I 71 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah

i i

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

I I

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan

s &

I G, &

Retribusi Daerah;

I I

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan di

ti I I

Bidang Retribusi Daerah;

I $

14. Keputusan Menteri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah

$ E

Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

s ffi m

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KABUPATEN PADANG PARIAMAN

# m

ffi ffi G' B

ffir

MEIT{UTUSKAN

ffi w. E'

ffi,

SMenetaokan

ffi. ffii

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG

PARIAMANTENTANGRETRIBUSIIZIN MENDIRIKAN BANGT]NAN.

BAB. I

KETENTUAN UMUM Pasal. I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

Daerah adalah Kabupaten padang pariaman.

b) Pemerintah

Daerah adalah pemerintah Kabupaten

$ .x

Padang Pariaman.

c) Bupati adalah Bupati Padang pariaman. l

d) Pejabat adalah Pegawai

yang diberi tugas tertentu

dibidang Retribusi sesuai dengan

peraturan

Perundang-undangan yang berlaku;

e) Badan

adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komenditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau

Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi,

Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah daram rangka pemberiari Izin kepada orang pribadi atau badan yang

untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dimaksudkan

femanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum

dan

menjaga

kelestarian I ingkungan;

g) Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang

dimaksudkan

agar didisain, pelaksanaan

pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien luas bangunan (KLB),

Koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;

Retribusi Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu iertentu yang merupakan batas waktu bagi Waj ib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangun-

bangunan

yang secara langsung

merupakan

kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilihan;

Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan

bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan mengali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;

m) Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan, membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;

Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan asjalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau perkarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangun - bangunan;

surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adarah ,uiui'keietapan

yang menentukan besarnya jumrah retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat.

;ir;;'k;;

SKRDKBT, adarah surat kiputusan yung menentukan tambahan atas jumrah retribusi yangielai ditetapkan;

q) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang

selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adaiah ,urui keputusan yang menentukan jumrah kerebihan pembayaran retribusi karena jumiah kredit retribusi Iebih besar dari pada retribusi iung terutang atau tidak

seharusnya terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang seranjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untik melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan, SKRDKBT diajukan oleh Wajib Retribusi

dan SKRDLB vuni

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau

keterangan lainnya daram rangka pengawasan

kepatuhan pemenuhan kewaj iban retiibusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;

Penyidikan Tindak pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk r.nraii rritu ,nrngurpurfan bukti yang dengan bukti itu membuat terang iinduk pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta mgnemukan

{

BAB tr NAMA , OBIEK DAN SUB.IEK RBTRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin mendirikan bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bagunan.

Pasal (

1) Objek Retribusi adalah Pemberian

izin

mendirikan

bangunan

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pemberian izin medirikan bagunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin medirikan bangunan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal

Retribusi Izin Mendirikan Bagunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB

CARA Mf,NGUKT]R

TINGIGT PENGGT]NAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan prosentase ( % ) dari taksiran harga

permanen, semi bangunan dan klas bangunan permanen dan bangunan darurat, serta penggunaan bangunan, rumah tinggal dan tempat usaha.

untuk yang

pasal 7

(l)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dilaksanakan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyerenggaraan pemberii'n izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya penetapan dan

biaya transportasi dalam rangka pengawasan

dan

pengendalian.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Rf,TRIBUSI Pasal 8

(1) Besarnya tarif retribusi yang dimaksud sebagai berikut ini :

a. Untuk rumah tinggal

- Permanen | %

dari harga bangunan.

Permanen

0,75 %

dari harga bangunan.

0,50 %

dari harga bangunan.

Semi

- Darurat

Untuk tempat usaha

- Permanen 1,5 % - Semi Permanen | % - Darurat 0.75%

dari harga bangunan. dari harga bangunan.

dari harga bangunan.

(2) Harga Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

BAB VII WITAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut

wilayah

Daerah

Kabupaten Padang Pariaman.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal l0 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12

( dua

belas ) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal I I Saat terutang retribusi pada saat diterbitkannya SKRD atau

Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN Pasal 12

(l)

Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPdORD sebagimana dimaksud pada ayat ( I ) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaiaman dimaksud pada ayat ( I ) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal

(l)

Berdasarkan sPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal

ayat (l) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semura belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi,

dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan sebagaiaman dimaksud pada ayat ( l) dan SKRDKBT sebagairnana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD

atau

dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB Xtr SANKSI ADMIMSTRSI Pasal

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar ? % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih

BAB XIU TATA CARA Pf,MBAYAMN Pasal 16

) Pemb ayarun retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya l5 (lima belas) hari sejak diterbitkanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran,penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PEI{AGIHAN Pasal

(l)

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang

dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN ).

(2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB XV KEBERATAN Pasal (

1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SI(RD atau, dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan

SKRDLB.

r;"

,-j

;,-ffiffif,1 ''T

, Kebpratan diaiukan secara terturis daram Bahasa sia dengan oi*rtul lrurun -u rusan yan g j e I as.

'1d*one

l(i)fllll r*

#li

b:s

r"#i; ^;;;:'"f:; gaj u k

an k e b e raran atas y "' Ketetapan H{:?*:lri Refribusi, wajib keridakbenaran ketetapan rehibusi #rrrTlJftikan

(4) Keberatan harus diajukan gu]u* jangka waktu paring lama

(dua) bulan sejak tanggal SKRD dokumen l?ln dipersamakan,

I*g

SKRDLB diterbitkin rerrentu

atau

SKRDKBT dan ruu Li apab'il'wajib retribusi

Uufr*u l*rU, waktu itu ,f,lauun ,g:, lgnunj.utun tidak dapat Aipenuhi t*rnu*

diluar

kekuasaannya,

(5) Kebe ratan

yang tidak memenuhi

persy aratan sebagaiarnana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan' ,rhinggu tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar rptribusi dan peraksanaan penagihan retribusi.

Pasal

(l)

Bupati dalam.jangka waktu paring rama 6 ( enam ) buran sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menorak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaiamana dimaksud pada ayat telah lewat dan Bupati tidak memberikan ,uut, Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap

(l)

dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KETEBIHAN PEMBAYAMN Pasal 20

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) harus memberikan Keputusan.

(3) Apabila jangka waktu

sebagaiaman dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelabihan

retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I ( satu ) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempuriyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaiamana dimaksud pada ayat (l) lansung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran

retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua

persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 2l

(l)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan

a. nama dan alamat wajib retribusi ;

b. masa retribusi ;

besarnya kelebihan pemba yaran; :d. alasan yang

singkat dan jeias.

(2) Permohonan pengemb alian kelebihan

pembayaran

refribusi disampai kan secara lansung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti

penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti

pengiriman pos tercatat merupakan

bukti

saat

permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 22

(l) Pengembalian

kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2)

Apabila kelebihan pembayaran

retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan bukti pembayaran.

_1un

BAB XVII PENGUMNGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23 (I

) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.

{2) Pemberian pengurangan, keringanan

dan pembebasan retribusi sebagaiaman dimaksud pada ayat (l) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain

untuk mengangsur, karena bencana alam dan

sebagaimana dimaksud pada yang ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan'

(3) Pembebasan retribusi

keringanan dan pembebasan retribusi {iietapkan dengan Keputusan Bupati melalui Dewan Pehimuan ganlR.tribusi.

(4) \ / Tata Cara pengurangan,

B XVTII

KEDALTIWARSA PENAGIHAN Pasal 24

(l) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampauijangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib reiribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan dimaksud pada ayat a.

retribusi

(l) tertangguh

diterbitkan surat teguran, atau

sebagaiaman

apabila: ;

ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak lansung'

BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 25

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehlngga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana paling kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda banyak 4 (empat) kalijumlah retribusi terutang'

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat Pelanggaran.

(l)

adalah

BAB XX

PENYIDIKAN Pasal 26

(l). Pejabat pegawai Negeri sipil terrentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk merakukan penyidikan tindak pida'na dibidang perpajakan Daerah rruuguiru; dalam undang-Undang Nomor Hukum Acara pidana.

dimaksud

g tahun rggr

tentang

(2). wewenang Penyididkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau raporan berkinaan dengan tindak

pidana

bidang perpajakan Daeiah

agar

keterangan atau raporan tersebut menjadi lengfap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang diakukan sehubungai dengan tindak pidan perpajakan Daerah tersebut;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidani dibidang Perpaj akan Daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan

dan

dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;

e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga

ahli dalam

rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang

Perpajakan Daerah;

Menyuruh berhenti, melarang

seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlansung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

Memotret seseorang yang berkaian dengan tindak pidana Perpajakan Daerah; I.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTTJP Pasal 27

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini ketentuan yang

telah ada sebagai

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Padang pariaman Nomor I Tahun 1988 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam

Peraturan

Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh BuPati. Pasal 29 Peraturan Daeratr ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan Pada

di :

tanggal

Pariaman 19 Juli 2000.-

BUPATI PADANG PARIAMAN

MUSTIM KASIM Diundangkan di Pariaman Padatanseal : l9 Juli 2000.-

SEKRETARIS DAERAH KABUPATf,N PADANG PARIAMAN

Drs. H.A, AMRAN ABAS 41 0002605 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN : 2000 NOMOR : l7

r/)

PENJILASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATIN PADANG PARIAMAN Nomor : 17 Tahun 2000 Tentang

RETRIBUSI

IZN MENDIRIKAN BANGI]NN

Penjelasan Umum Dengan telah ditetapkannya UU Nomor

18 tahun 1997 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah dan UU Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka seluruh produk hukum daerah yang belum sesuai dengan peraturan ini, harus segera dirobah dan disempurnakan. Salah satu Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 6 tahun 1981 tentang Retribusi Izin Bangunan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor : tahun 1986 tentang Retribusi lzin Bangunan dan diubah kembali

dengan Peraturan Daerah Nomor :.

' 1,-;:/ i

: l0 tahun

1985 tentang Retribusi Izin

: I

Bangunan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor I tahun 1986 kembali dengan Peraturan ,,,,tgltang Retribusi"lzin Bangunan dan diubah "" Dderah Nomor : I tahun 1988, sehubungan dengan telah diubahnya sistim retribusi daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor :

18 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang telah

ada disesuaikan, dengan artian lain dibuat Peraturan Daerah Induk yang baru tentang reffibusi Izin Mendirikan Bangunan.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal

s.d 29 : Cukup Jelas