Sempat Menghilang 10 Hari

Mojokerto, Memorandum

Unit Reskrim Polsek Pungging membekuk terduga pelaku pembobolan minimarket di Jantilangkung. Jejak Alfin Susanto (28), warga ber-KTP Jalan Bumi Sari Praja Timur 4/14, RT 4/RW 5, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya itu terungkap kendati sempat menghilang 10 hari.

Dalam aksinya, Alfin sengaja menyasar Alfa Mart yang tutup di Dusun Buri, Desa Jantilangkung pada 20 April 2023. Namun, ulah di Kamis dini hari itu dipergoki

Toni, warga setempat yang mendengar suara benturan benda keras dari dalam minimarket. Situasi itu segera dilaporkan ke Sepdianto, pegawai minimarket. Kendati sempat dipantau dari grup WhatsApp, namun pegawai minimarket itu memilih mendatangi tempat kerjanya. Benar saja, Alfa Mart kebobolan. Sayang, pelaku yang sempat diburu beramai-ramai bersama warga, ber-

Modusnya, membobol atap plafon. Setelah masuk, terduga pelaku lantas membuka paksa kunci meja kasir serta brankas di gudang. Upaya itu yang menimbulkan suara hingga diketahui warga. AKP Didit Setiawan Kapolsek Pungging hasil menghilangkan jejak. Apes, di tempat kejadian perkara (TKP) didapati Honda Beat bernopol L 5609 JW dengan kunci kontak masih menempel. Diduga milik pelaku pembobolan. “Sedangkan dari dalam toko, ditemukan linggis dan dua tang milik pelaku. Kejadian itu segera laporkan ke Mapolsek Pungging,” terang Sepdianto. Kapolsek Pungging AKP

Didit Setiawan membenarkan penangkapan Alfin Susanto. “Modusnya, membobol atap plafon. Setelah masuk, terduga pelaku lantas membuka paksa kunci meja kasir serta brankas di gudang. Upaya itu yang menimbulkan suara hingga diketahui warga. Laporan manajemen, pelaku membawa kabur Rp 4,4 juta dari brankas dan dan Rp 97 ribu dari laci kasir,” beber kapolsek.

Setelah melalui serangkai penyelidikan, jejak Alfin terendus. Salah satunya berkat petunjuk motor yang tertinggal di TKP. “Setelah pencarian selama 10 hari, akhirnya kita tangkap pada Minggu (30/4). Sekarang tersangka sudah mendekam di sel tahanan Polsek Pungging dan kami jerat dengan Pasal

363 Ayat 1 ke 3e dan 5e KUHP

Jo pasal 53 Ayat 1 KUHP,” ujar Didit. (no/war/epe)

Bupati Ikfina Beri Penghargaan Siswa Berprestasi

Jombang, Memorandum

Pencairan dana desa (DD) tahap dua belum berjalan optimal. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jombang, mencatat baru 14 desa yang mencairkan DD tahap dua sebesar 40 persen. “Yang pencairan tahap satu, 302 desa sudah tersalurkan semua. Saat ini proses penyaluran tahap dua,” ujar Kepala DPMD Sholahudin Hadi Sucipto, Rabu (3/5).

Kabid Pembangunan Desa DPMD Evi Setyorini menambahkan, 84 desa masih proses di KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Sebanyak 204 desa sisanya masih proses verifikasi, sebelum diajukan ke KPPN. “Syarat pengajuan tahap dua ini laporan realisasi DD tahun sebelumnya dan realisasi tahap satu,” katanya. Saat ditanya apakah ada desa yang tidak tersalur DD tahap ke dua. Evi, mengatakan sepertinya semua desa akan tersalurkan DD. Melihat tidak ada desa yang bermasalah pada realisasi DD sebelumnya. “Namun, karena penyaluran tahap dua masih minim,kami menargetkan Agustus sudah tersalurkan semua. Biasanya juga dari KPPN deadline terakhirnya sekitar Agustus,” pungkasnya. (wan/war)

Mojokerto, Memorandum Puluhan siswa-siswi berprestasi di Bumi Majapahit tampil di ajang pentas seni (pensi) pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023 di Pendopo Graha Maja Tama, Selasa (2/5) malam. Mulai pertunjukan seni pantomim oleh siswa SDN Jatirowo 2 Dawarblandong hingga banjari oleh siswa SMP UBQ Nurul Islam Pungging. Selain itu, terdapat pula kreativitas tari modern yang disuguhkan siswa SMPN 2 Puri, cipta dan baca puisi oleh siswa SMPN 2 Jetis, serta pertunjukan menyanyi solo oleh siswa SMPN 2 Gedeg. Dalam sambutannya, Bupati Ikfina Fahmawati sangat mengapresiasi atas penampilan pentas seni yang disuguhkan. “Malam ini luar biasa, kita bersama-sama menyaksikan anak-anak kita yang semuanya tidak ada yang tidak luar biasa semuanya luar biasa,” bebernya. Dalam peringatan hardiknas tahun ini, bupati mengatakan, sudah tiga tahun Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencanangkan merdeka

Dorong Optimalisasi Pengelolaan Limbah belajar, merdeka mengajar, dan kampus merdeka. Hal tersebut, yang dapat memberikan kesempatan

Komisi C DPRD Jombang Kunker ke DLH Kabupaten Sleman

Jombang, Memorandum Komisi C DPRD Jombang kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman. Tujuannya untuk mendorong pengoptimalan pengelolaan limbah di Kota

Santri. “Kunker kami lakukan untuk mendorong adanya optimalisasi pengelolaan limbah. Karena di sana (Sleman), semua regulasi dan tahapan sudah tertata dengan baik,” papar Wakil Ketua Komisi C Miftahul Huda, Rabu (3/5).

Bukan tiba-tiba tertata apik, lanjutnya, di Kabupaten Sleman tertata dengan baik karena sudah melalui serangkaian perubahan.

Satu yang paling dominan, yakni perubahan peraturan daerah (perda). Dalam perda itu dilakukan pengelompokan sampah atau limbah. Baik itu sampah rumah tangga, hingga bahan berbahaya dan beracun (B3).

“Satu yang kami cermati, di Kabupaten Sleman dilakukan pengelompokan sampah atau limbah. Mulai dari mana yang masuk limbah rumah tangga hingga yang masuk dalam kategori B3,” terang politisi PKB itu. Dengan klasifikasi yang dilakukan, DLH setempat tidak kesulitan melakukan penanganan. Sebagaimana yang diketahui bersama, untuk limbah rumah tangga harus dibakar menggunakan suhu hingga 1.000 derajat celcius. “Setelah ada pengelompokan limbah, penanganan lanjutan oleh DLh menjadi mudah. Inilah yang ini kami adopsi nantinya di Kabupaten Jombang,” ujarnya.

Mengusung tema ‘Kiat Pengelolaan Sampah Spesifik Dari Hulu ke Hilir’, kunker dimaksudkan untuk mengkaji penerapan evaluasi bagi fasilitas kesehat- an (faskes). Dalam artian, setiap tiga bulan sekali DLH Kabupaten Sleman melakukan pengecekan terkait pengelolaan sampah. “Di Sleman bagi semua fasilitas kesehatan yang mengantongi izin bakal menjalani pengecekan setiap tiga bulan sekali. Evaluasi sendiri dilakukan, untuk mengetahui sejauh mana keseriusan mereka dalam mengolah sampah,” bebernya. Kondisi ini sudah tentu jauh berbeda apabila dibandingkan dengan Jombang. Satu kejadian yang cukup mendapat perhatian yakni temuan limbah medis di Mojoagung. “Harus diakui bersama jika selama ini tidak ada yang mengatur sanksi terkait hal itu. Olehnya kami menilai jika perubahan perda harus dilakukan, demi terwujudnya sadar pengelolaan sampah,” sebutnya. Usai kunker, agenda lanjutan yang bakal dilakoni oleh wakil rakyat yakni melakukan uji sampling ke RSUD Jombang. Dalam peninjauan tersebut, Komisi C bakal melihat langsung pengelolaan sampah apakah sudah sesuai dengan ketentuan.“Agenda lanjutan usai kunker, kami bakal melakukan sampling ke RSUD Jombang. Yang ingin kami ketahui, yaitu pembakaran sampah apakah sudah menggunakan suhu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas Huda. (adv/wan/war/epe) para pelajar untuk menunjukkan potensi yang dimiliki untuk diasah dan ditampilkan dalam upaya mewujudkan pelajar Pancasila. “Tentu menjadi tugas kita semuanya, bagaimana pendidikan ini kita laksanakan kalau dalam agama Islam Allah sudah berfirman di dalam Alquran bahwa kita dilarang untuk meninggalkan generasi di belakang kita dengan perasaan waswas dan bagaimana kita menyiapkan generasi akan datang seluruh anak-anak kita kalau sewaktu-waktu kita meninggalkan mereka dengan perasaan yang tenang karena kita sudah mendidik mereka dengan sangat baik,” ujarnya. Karena ia menilai, tantangan dunia pendidikan ke depan semakin besar. Yakni bagaimana orang tua dan guru dapat menyiapkan para generasi muda untuk siap menghadapi dunia nyata maupun dunia digital. “PR kita masih banyak dan ini tidak bisa dilaksanakan oleh dunia pendidikan saja karena pendidikan tidak hanya dibangku sekolah, hari ini anak-anak kita yang luar biasa dengan talentanya mereka menunjukkan kecerdasannya masing-masing, mereka tampil dengan kehebatannya,” ujarnya.

“Kita harus menghargai bahwa anak-anak kita punya kehebatan di bidangnya masing-masing, dan tugas kita bagaimana kita mau memfasilitasi bakat-bakat mereka supaya terasah, memiliki nilai, dan supaya bisa menjadi pegangan bagi mereka untuk kemandirian mereka di masa yang akan datang,” tambahnya.

Bupati berharap, hardiknas kali ini menjadi momen untuk introspeksi diri dalam mendidik anak. Apalagi, Kabupaten Mojokerto ingin memiliki SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif dengan dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

Pada momen itu, bupati secara simbolis menyerahkan piala para pemenang kejuaraan minat, bakat, dan kreativitas siswa tingkat SD dan SMP kabupaten. Yakni SDN Sidomulyo Bangsal juara menyanyi tunggal, SDN Menanggal juara gambar bercerita, SDN Temuireng 2 Dawarblandong juara banjari, SDN Jatirowo 2 Dawarblandong juara pantomim, SDN Dawarblandong juara kriya anyam, SDN Tambakagung Puri juara tari, SDN Kumitir Jatirejo juara OSN IPA, SDN Mojosari juara OSN Matematika.

Untuk kategori SMP, SMPN 2 Dawarblandong juara kreativitas musik tradisional, SMPN 2 Puri juara kreativitas tari, SMPN 1 Mojosari juara desain poster, SMPN 1 Mojoanyar juara gitar duet, SMP UBQ Nurul Islam juara banjari, SMPN 2 Jetis juara cipta dan baca puisi, SMPN 2 Gedeg juara menyanyi solo, SMPN 1 Jetis juara siswa berprestasi putra, dan SMP Islam Al Akbar juara siswa berprestasi putri. (war/epe)

Wali Kota Lantik Dua Pejabat Tinggi Pratama

Mojokerto, Memorandum

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari melantik pejabat tinggi pratama, pejabat pengawas, dan pejabat administrator di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat (2/5). Dua pejabat tinggi pratama yang dilantik itu yakni, dr Farida Mariana sebagai kepala dinas kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana serta Racmi Widjajati sebagai kepala dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

Kepada kepala OPD baru itu, wali kota menegaskan tiga hal. Pertama, jabatan yang diemban bukan hak ASN sebagaimana tercantum di dalam PP nomor 17 tahun 2020. “Jabatan itu bukan hak, maka tidak bisa kemudian ASN merasa golongannya sudah tinggi, pangkat sudah tinggi tetapi belum mendapat promosi. Itu kewenangan saya sebagai wali kota selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK),” katanya. Ia menambahkan, selaku PPK memberikan promosi jabatan pada ASN tentunya dengan memperhatikan kompetensi yang ada. Ning Ita, sapaan akrab wali kota juga menegaskan bahwa setiap ASN juga memiliki hak yang bisa dituntut oleh ASN apabila hak tersebut tidak terpenuhi. “Di dalam pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga menegaskan apa yang menjadi hak saudara-saudara para ASN. Jadi di aturan itu pun ditegaskan bahwa jabatan bukanlah hak ASN,” tegasnya.

Hal ketiga yang ditegaskan oleh Ning Ita adalah bahwa setiap ASN harus menerapkan core value BerAkhlak. Akronim dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terkait penerapan core value itu, Ning Ita sapaan akrabnya menyampaikannya untuk mewujudkan amanah dalam Permenpan untuk mewujudkan reformasi birokrasi berdampak. “Di Pemkot Mojokerto, reformasi birokrasi (RB) yang berdampak belum terwujud sesuai amanah. Itulah kenapa saya harus keras, supaya terjadi perubahan perilaku kerja dan budaya kerjanya. Karena kunci terwujudnya RB yang berdampak harus dimulai dari kesadaran pribadi atau personal ASN,” tegasnya. (war/epe)

Proyek Rp 283 Juta Mubazir