Wabup dan Dewan Minta RSUD Srengat Evaluasi Pihak Ketiga

Blitar, Memorandum

Menindaklanjuti adanya dugaan gaji karyawan di bawah UMR dan pemotongan di RSUD Srengat, Wakil Bupati (Wabup) dan DPRD Kabupaten Blitar mendesak adanya evaluasi pihak ketiga dan kinerja manajemen rumah sakit.

Desakan ini disampaikan Wabup Blitar Rahmat Santoso ketika ditanya mengenai adanya dugaan gaji karyawan RSUD Srengat di bawah UMR dan pemotongan oleh pihak ketiga atau perusahaan penyedia jasa tenaga outsourching PT SSP dari Tulungagung.

“Saya sudah mendengar informasi ini, nanti akan saya tanyakan ke pihak RSUD Srengat,” ujar Wabup Rahmat, Selasa (2/5).

Lebih lanjut orang nomor dua di Kabupaten Blitar ini menjelaskan sebagai orang yang selama ini ikut men- dorong kemajuan di RSUD Srengat mengaku kecewa, kalau sampai benar terjadi adanya gaji karyawan di bawah UMR dan dipotong.

“Karena semua ada aturannya, kalau tidak mematuhi aturan atau melanggar pasti ada sanksinya,” jelas Rahmat.

Oleh karena itu, pria yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) ini menegaskan agar pihak RSUD Srengat dan ketiga, agar mematuhi aturan dan perjanjian kerja yang sudah disepakati dan dibuat.

“Jangan akal-akalan melanggar aturan, karena ada sanksi hukumnya. Kalau sampai terbukti melanggar, silahkan tanggung risikonya. Baik itu pihak RSUD maupun PT-nya (pihak ketiga), karena RSUD itu instansi pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu prioritas di Kabupaten Blitar,” tegas Rahmat.

Rahmat menambahkan perlu dilakukan evaluasi kerja sama dengan pihak ketiga dan evaluasi kinerja RSUD Srengat. “Jangan sampai RSUD yang baru berdiri sekitar 3 tahun ini, sejak awal sudah terjadi kesalahan pengelolaan dan berlanjut ke depannya,” imbuhnya.

Senada juga disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Medi Wibawa, terkait masalah di RSUD Srengat perlu ada evaluasi terhadap pihak ketiga yang “nakal” tidak melaksanakan perjanjian kerja sesuai kesepakatan. “Karena dampaknya tidak hanya pada pekerja saja, tapi terhadap kualitas pelayanan

RSUD Srengat dan nama Kabupaten Blitar,” kata Medi. Sesuai tupoksi dewan dalam melakukan monitoring atau penga- wasan, Medi menandaskan pihaknya akan meminta penjelasan lebih lanjut mengenai masalah ini kepada pihak RSUD Srengat, karyawan dan pihak ketiganya.

“Jangan sampai RSUD Srengat yang semangatnya dibangun untuk memberikan pelayanan kesehatan di Blitar bagian barat, tidak bisa maksimal karena adanya masalah dari pihak ketiga sebagai penyedia jasa tenaga karyawan outsourching,” tandas politisi dari PAN ini. Kalau dari evaluasi kerja sama pihak ketiga tidak sesuai perjanjian atau menyalahi aturan, pihak RSUD Srengat harus berani mengambil tindakan tegas. “Karena selaku penanggungjawab, RSUD Srengat harus terus melakukan pengawasan termasuk pada pihak ketiga dan karyawannya,” pungkasnya. (nus/zan/lis)

Sekolah di Kota Blitar Terapkan Kurikulum Merdeka Belajar Bupati Rini Galakkan Kembali Program OVOP

Blitar, Memorandum Dalam rangka memperingati

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023, Pemerintah Kota Blitar bersama jajaran forkopimda melaksanakan upacara bendera di halaman Kantor Wali Kota Blitar, Selasa (2/4). Upacara tersebut diikuti oleh perwakilan ASN masing-masing

OPD, mahasiswa dan pelajar di Kota Blitar.

Wali Kota Blitar Santoso yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan, sesuai arahan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim, saat ini pendidikan di Indonesia telah berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan Ki

Hajar

Dewantara.

Yaitu pendidikan yang menuntun bakat dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan anggota masyarakat. Hal itu berkat penerapan Kurikulum Merdeka Bela- jar yang sudah memasuki 24 episode. Santoso menyebut Kota Blitar secara penuh juga mendukung implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Bahkan sesuai data dari dinas pendidikan, 100 persen lembaga pendidikan di Kota Blitar telah menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar. Dengan rincian 82 TK, 63 SD, dan 19 SMP. Namun demikian, melalui momen Hardiknas 2023 kali ini pihaknya mengimbau agar setiap insan pendidikan tetap menggelorakan semangat Merdeka Belajar, sehingga kualitas pembelajaran di kalangan pelajar semakin meningkat.

“Alhamdulillah implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Kota Blitar sudah 100 persen,” kata Santoso. Dalam kegiatan tersebut Wali Kota Blitar juga menyerahkan penghargaan kepada para kepala sekolah TK, SD, SMP dan Guru Berprestasi. (nus/zan/lis)

Blitar, Memorandum Usai Lebaran 2023, Bupati Blitar Rini Syarifah kembali melakukan kegiatan sambang desa dalam rangka program One Village One Product (OVOP), Rabu (3/5). Kali ini Rini Syarifah mengunjungi Desa Bumirejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar dan kegiatan dipusatkan di Taman Ayu desa setempat.

Dalam kunjungannya, bupati didampingi asisten, camat, forkopimcam dan sejumlah kepala OPD Pemkab Blitar. Tak lupa, Rini juga menyempatkan melihat berbagai produk unggulan UMKM setempat. Mulai dari produk makanan, minuman, hingga kerajinan yang ada di Desa Bumirejo.

Mengawali sambutannya, Rini tak lupa mengucapkan minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Bupati berharap bagaimana kawasan wisata di Kabupaten Blitar terdapat sebuah tontonan atau pertunjukan seperti tari-tarian dengan ikon Blitar yang dapat menarik wisatawan, tak terkecuali di Desa Bumirejo. “Saya berharap di Kesamben yang terdapat beberapa titik kawasan wisata, salah satunya Taman Ayu yang sungguh sangat luar biasa. Diharapkan tempat wisata ini menjadi kawasan wisata yang layak dikunjungi,” harapnya. Ia mengungkapkan, kawasan wisata di Kesamben ada beberapa