Gudang Tembakau di Ngawi Mangkrak

Ngawi, Memorandum Pembangunan gudang penyimpanan tembakau di Kabupaten

Ngawi mubazir. Pasalnya, proyek senilai Rp 283 juta bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2022 hingga kini belum berfungsi. Gudang yang dibangun pada akhir tahun lalu tersebut terletak di Desa Sawo, Kecamatan Karangjati.

Kabid Perkebunan dan Holtikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Ngawi Hendro Budi Suryawan dikonfirmasi berdalih jika gudang belum berfungsi karena tahun lalu panen tembakau dari petani sudah laku terjual.

“Memang hingga saat ini sejak selesai dibangun tahun lalu belum termanfaatkan gudang penyimpanan tembakau tersebut,” katanya, Rabu (3/5).

Pihaknya memastikan tahun ini, gudang tersebut sudah mulai diman- faatkan sebab belum waktunya petani menanam tembakau. Hanya saja, jelas Hendro, gudang mampu menampung sekitar 50 ton hasil panen tembakau. Itupun hanya di wilayah timur, terutama sekitar Kecamatan Karangjati. Diakuinya jika tahun lalu tinggal 500 hektare dengan produktivitas hanya 752 ton. “Kami akan tetap upayakan terus memfasilitasi sarpras petani tembakau dari DBHCHT,” pungkasnya. (aa/lis)

Hari Ketiga Pendaftaran Caleg, Parpol di Madiun Masih Sibuk

Madiun, Memorandum

Tiga hari pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2024, sejumlah partai politik (parpol) di Kabupaten Madiun belum mendaftarkan bakal calon anggota DPRD ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lantaran, masih belum tuntas melengkapi dokumen persyaratan.

Seperti Bacaleg PDI Perjuangan Kabupaten Madiun, hingga Rabu (3/5), masih sibuk mendatangi Polres Madiun untuk mengurus Surat Keterangan

Catatan Kepolisian (SKCK) guna melengkapi berkas persyaratan.

“Untuk mempersiapkan itu. Kami sudah memulai melengkapi pemberkasan Silon, termasuk SKCK dan berkas lainnya,” kata Prasetyo Budi Utomo, Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Madiun.

Dari enam daerah pemilihan (Dapil), PDI-P mengklaim seluruh persiap- an sudah terpenuhi. Termasuk perekrutan bakal calon yang namanya telah dikirim ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Timur, untuk diteruskan ke DPP. Dengan prioritas incumbent ditambah wajah-wajah baru.

“Tentunya DPP lah yang akan menentukan siapa-siapa yang direkomendasi. Kami selalu menunggu keputusan DPP dari Jakarta,” ujarnya. Untuk Pemilu 2024 nanti, PDI-P menargetkan kursi DPRD Kabupaten Madiun lebih dari 20 persen. Pun dalam rangka menjalankan Pemilu 2024 nanti, pihaknya bakal menjalankan pesta demokrasi dengan penuh kemeriahan dan murah meriah, sesuai arahan DPP. Bacaleg lain yang masih menyiapkan persyaratan, Bacaleg Partai Demokrat. Bahkan, Partai Perindo tahap konsultasi dengan petugas KPU mengenai teknis pendaftaran Bacaleg. (dry/lis)

Golkar Kabupaten Madiun

Targetkan 20 Persen Kursi DPRD

Madiun, Memorandum

Target tinggi diusung DPD Partai

Golkar Kabupaten Madiun dalam Pemilu 2024. Partai berlambang pohon beringin itu menargetkan meraih 20 persen kursi DPRD Kabupaten Madiun.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun Mujono mengatakan, bahwa saat ini ada 6 kursi Golkar di DPRD

Kabupaten Madiun, sehingga pihaknya berupaya menambah jumlah kursi di lembaga legislatif tersebut.

“Pada Pemilu 2024, kita memasang target 20 persen dari jumlah kursi yang tersedia di DPRD Kabupaten Madiun. Kita upayakan tercapai, syukur kalau bisa melebihi alhamdulillah,” kata Mujono, Selasa (2/5).

Oleh karena itu, pihaknya telah mempersiapkan para kader maju menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) untuk memenangkan kontestasi Pemilu 2024. Dari enam dapil yang ada di Kabupaten Madiun telah terpenuhi

100 persen dengan kuota perempuan 30 persen.

“Total ada 45 bakal calon legislatif, mulai dari pengurus partai, pengusaha, purna ASN mulai dari usia muda hingga tua,” jelasnya.

Saat ini, bacaleg Partai Golkar bersiap mendaftarkan bakal calon anggota

DPRD ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang dibuka mulai 1 Mei hingga 14 Mei 2023.

Di sisi lain, DPD Partai NasDem juga tengah sibuk mempersiapkan berkas persyaratan untuk pencalonan Bacaleg Pemilu 2024. Ketua DPD Partai Nasdem

Topan Devianto mengatakan kesiapan bakal calon beserta persyaratan sudah dipenuhi. Bahkan keterlibatan unsur perempuan hampir mencapai 40 persen. “Persyaratan sudah selesai tinggal melengkapi scan dan selanjutnya kita daftarkan ke KPU,” katanya. (dry/lis)

Madiun, Memorandum Hari ketiga dibukanya pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Madiun di KPU setempat, belum ada satupun partai politik (parpol) yang melakukan pendaftaran atau mengantarkan berkas.

“Sampai Rabu Mei 2023 ini, belum ada yang mengajukan atau mendaftar Bacaleg DPRD Kabupaten Madiun. Hanya ada beberapa partai politik yang konsultasi terkait persiapan pendaftaran,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Madiun Ali Nur Wahyudi, Rabu (3/5).

Dari informasi yang diterima KPU, jelas Ali, masih ada beberapa Bacaleg yang masih melengkapi berkas persyaratan. Baik itu identitas diri, hingga surat keterangan sehat juga surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

“Menurut informasi yang kita terima, tanggal 5 Mei sudah ada partai yang mengajukan pendaftaran,” terang Ali.

KPU sendiri telah menginstruksikan kepada seluruh parpol dan bacaleg untuk segera mendaftarkan diri. Dia mewanti-wanti, jika pendaftaran mepet dan kurang berkas maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

“Kita terus komunikasikan di gro-

Madiun

Daftar Lebih Awal

Madiun, Memorandum Bagus Rizki Dinarwan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Madiun. Penetapan ketua definitif sisa masa jabatan periode 2020-2025 ini diumumkan saat Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD Partai Golkar Kota Madiun di kantornya, Selasa (2/5). Musdalub digelar setelah ketua sebelumnya, Winarko meninggal dunia dan diganti pelaksana tugas dari DPD Golkar Jatim Ali Mufthi. Wakil Ketua DPD Golkar Jatim Heri Soegihono mengatakan, Bagus memiliki pengalaman yang luar bisa dalam dunia politik. Sebab, sebelumnya Bagus pernah menduduki kursi Ketua DPD Golkar Kabupaten Madiun dan menjadi anggota le- up parpol, juga operator silon. Agar segera melakukan koordinasi jika ada parpol yang mengalami kesulitan dalam mengisi silon,” ujarnya. Menanggapi sepinya pendaftar bacaleg di KPU Kabupaten Madiun, hingga di hari ke tiga Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, Widodo menyatakan tidak masalah. Hal itu selama tidak melampaui batas tanggal yang ditentukan oleh KPU.

Namun, dia mengimbau kepada parpol untuk tidak menumpuk pendaftaran di injury time atau detik terakhir ditutupnya pendaftaran.

“Inilah ruang yang disediakan oleh KPU, tolong dimanfaatkan. Imbauan kami, jangan menumpuk di injury time, walaupun ada perbaikan,” tandasnya. (rap/lis) geslatif. Sehingga dari pengalaman-pengalaman itu, ia yakin Bagus akan membawa partai berlambang pohon beringin tersebut ke arah yang lebih baik.

“Figur mas Bagus ini kan punya pengalaman yang bagus. Beliau pernah Ketua DPD Golkar Kabupaten

Sosialisasi Perda Tentang Bangunan Gedung

Madiun, pernah juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun. Sehingga dengan pengalaman itulah, kami yakni belau mampu memimpin DPD Golkar Kota Madiun ini lebih baik dari ketua-ketua sebelumnya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Heri meminta Bagus segera melakukan konsolidasi partai guna mempersiapkan perhelatan Pemilu 2024. Pun, target perolehan satu kursi disetiap dapil, harus bisa diraih DPD Golkar Kota Madiun dalam pemilihan legeslatif mendatang. “Kami menargetkan empat kursi, jadi per dapil satu kursi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai

Golkar Kota Madiun, Bagus Rizki Dinarwan mengucapkan terima kasih

Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Ingatkan Sanksi

Ngawi, Memorandum

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Ngawi menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung. Kegiatan dipimpin Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar yang digelar di Desa Dawung, Kecamatan Jogorogo, Ngawi, Rabu (3/5). Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar mengatakan, pengaturan bangunan gedung diperlukan bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, ke- nyamanan, dan kemudahan dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. “Peraturan daerah ini mengatur ketentuan tentang bangunan gedung yang meliputi fungsi dan klasifikasi, persyaratan, penyelenggaraan, tim ahli, peran masyarakat dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung,” katanya. Dijelaskan, setiap bangunan gedung harus didirikan pada tanah yang status kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain. Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung. Selain itu, Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.

“Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah,” jelasnya.

Heru juga mengingatkan bahwa setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan/atau bangunan bukan gedung yang melanggar ketentuan Perda ini dikenakan sanksi administratif dan denda.

Untuk administratif, berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan, pembekuan IMB, pencabutan IMB, pembekuan sertifikat laik fungsi, pencabutan sertifikat laik fungsi atau perintah pembongkaran. Sedangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar juga dikenai sanksi denda paling banyak 10 persen (sepuluh perseratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

“Bahkan juga dengan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (adv/lis) atas dukungan dari kader Partai Golkar di Kota Madiun. Sehingga dirinya terpilih menjadi ketua untuk periode sisa waktu 2020-2025. Untuk langkah pertama, dirinya langsung dihadapkan pada pendaftaran bakal calon anggota legeslatif (bacaleg) yang telah resmi dibuka oleh KPU mulai 1 Mei hingga 14 Mei 2023. Inilah yang akan dikerjakannya, agar target 4 kursi dapat terpenuhi. “Yang pasti PR-nya Golkar di Kota Madiun ini kan baru dua kursi, sehingga minimal bisa mendapatkan satu kursi di setiap dapil. Lha ini harus kerja maraton karena per tanggal 1 kemarin sudah mulai pendaftaran. Sehingga kita ini di Partai Golkar benar-benar kerja keras agar bisa meraih target tersebut,” katanya. (mas/lis)