JURNAL METRO MEDIA

Edisi: IV Tahun II 25 Januari - 8 FEBRUARI 2016

z Terbit 16 Halaman Harga Rp.5.000,- (Luar Kota + Ongkos Kirim)

z Pendiri: Edwar Pasaribu

Jembatan ke Okura

Rp6,4 Miliar Diduga Asal Jadi Jembatan ke Okura belum sepenuhnya ditimbun

PEKANBARU-Pembangunan Jembatan ke Okura yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Kota Pekanbaru diduga asal jadi.

KAYU yang digunakan untuk menahan mal jembatan dibiarkan berserakan di sungai.

Jembatan menuju ke Okura dikerjakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Jembatan.... Hal 15

Jadi Tersangka Dana Bansos

Herliyan Masih ‘Melenggang Bebas’ PEKANBARU-Mantan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Bengkalis pada tahun 2012 lalu masih bebas berkeliaran, sedangkan mantan anggota DPRD Bengkalis yang ditetapkan sebagai tersangka ditahan, bahkan ada yang sudah diproses di pengadilan.

VIRDA ELISYA : Liputan Pekanbaru Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Arif Rahman Hakim, pada Senin (18/1/2016) yang dijumpai saat di Sekolah Polisi Negara (SPN) mengatakan, proses hukumnya masih berjalan akan tetapi Polda menunggu sidang hasil gugatan di MK. Herliyan Saleh yang mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Bengkalis kalah saat mengikuti

PPTK Jalan Lingkar Kota Bangkinang Akui Dipanggil Kejari

PEKANBARU-Kejaksaan Negeri Bangkinang telah melakukan pemanggilan terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Jalan Lingkar Kota Bangkinang menuju ke Kantor Bupati Kampar, Nurul Fuadi terkait dengan longsornya jalan yang dikerjakan dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 sebesar Rp14 miliar.

Hal itu diakui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Jalan Lingkar Kota Bangkinang

PPTK.... Hal 15

Herliyan.... Hal 15

B aca Juga....

Baru Selesai Dikerjakan

Negara Diduga Dirugikan dan Lingkungan Rusak AKTIVITAS pembangunan komplek perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya terus berlanjut.

Laporan Utama

Hal 8-9

Jalur Lambat Jalan HR Soebrantas Diduga Asal Jadi PEKERJAAN pembangunan jalur lambat Jalan HR Soebrantas diduga asal jadi. Hal ini terlihat dari kualitas pekerjaan yang dilaksanakan PT Sarana Indah Perkasa Abadi senilai Rp3.588.686.000.

Infrastruktur

Gedung SDN 185 Okura Retak-retak dan Cat Belang-belang PEKANBARU - Cat ruang gedung sekolah di Jalan Geringging, Kecamatan Rumbai Pesisir yang dikerjakan PT Wahyu Pratama belangbelang dan ada beberapa bagian yang retak.

Hal itu terungkap dari hasil investigasi yang dilakukan surat kabar jurnal metro media ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 185 Jalan Geringging,

Kecamatan Rumbai Pesisir, beberapa waktu lalu.

Pekerjaan pembangunan SD di Kelurahan Tebing Tinggi, Okura, Pekanbaru tersebut menggunakan sumber dana APBD Kota Pekanbaru tahun 2015, (bantuan keuangan provinsi) dengan masa pelaksanaan selama 85 hari. PT Wahyu Pratama, selaku rekanan dari pemba-

Hal 10

Pasar Bawah dan Sukaramai Diduga Belum Setorkan Keuntungan PENGELOLA Pasar Sukaramai, PT Makmur Papan Permata (MPP) dan PT Delena Pratama Indah (PT DPI) yang mengelola Pasar Bawah belum menyetorkan bagi hasil keuntungan ke Pemerintah Kota Pekanbaru.

Laporan Khusus

Hal 12

Ketua LSM IPSPK3 RI, Ir Ganda Mora menunjuk gedung SDN 185 Okura yang retak.

ngunan SDN 185 tersebut melaksanakan pekerjaan dengan Nomor: 03/SPK.SD/ APBD-M/Disdik/2015 dengan anggaran sebesar Rp2,283779.000.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Indenpenden Pembawa Suara Pembrantas Kolusi Korupsi Kriminal Ekonomi (LSM IPSPK3) Republik Indonesia, Ir Ganda Mora, pekerjaan gedung SDN 185 Kecamatan Rumbai Pesisir diduga dipaksakan, karena hanya dalam waktu dua bulan, pekerjaan itu harus diselesaikan. "Di lapangan, kami melihat cat gedung sekolah itu belang-belang dan hampir ke seluruhan sisi gedung yang mengalami retakretak," ucap Ganda Mora kepada surat kabar jurnal metro media menunjukkan foto gedung SDN 185 tersebut.

Atap yang digunakan diduga tidak berkualitas, karena terlalu tipis.

Gedung .... Hal 15

Pasar Limapuluh Belum Siap Disperindag Kota Beralasan Akibat Bencana Asap PEKANBARU-Proyek konstruksi revitalisasi Pasar Wisata dan Budaya di Kecamatan Limapuluh yang dikerjakan PT Sinar Arengka Setia Maju dengan nilai penawaran Rp8.915.667.00 belum selesai hingga bulan Januari 2016.

Padahal pekerjaan tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015. Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, Mas Irba H Sulaiman saat dikonfirmasi mengatakan, pekerjaan tersebut diperpanjang selama 50 hari, karena force majeure (keadaan memaksa, red).

"Alasan penambahan waktu, karena bencana asap. Ada keputusan darurat asap yang dikeluarkan Plt Gubernur Riau pada bulan Agustus,

Disperindag.... Hal 15

Proyek konstruksi revitalisasi Pasar Wisata dan Budaya di Kecamatan Limapuluh masih dikerjakan 22 Januari 2016.

2

Opini

EDISI: 04 / TH: 2 25 JANUARI- 8 FEBRUARI 2016

Perlindungan Pekerja Migran Oleh: Ledia Hanifah Amalia yang dinilai telah berkontribusi nyata bagi perbaikan ekonomi di negara asal maupun negara tujuan. Hari Buruh Migran Internasional juga menjadi momentum membangun kesadaran masyarakat untuk menghargai hak-hak dasar pekerja migran. Apalagi saat ini migrasi dan bekerja di luar negara bukan lagi tren dalam pola hubungan masyarakat dunia, tapi telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari di era globalisasi.

Data UN Desa 2013 menunjukkan, ada 232 juta orang yang bermi-

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) pada 4 Desember 2000 resmi mencanangkan Hari Buruh Migran Internasional setiap 18 Desember. Kebijakan ini diambil seiring semakin meningkatnya jumlah pekerja migran di seluruh dunia dan bertepatan dengan 10 tahun diadopsinya Resolusi 45/158 tentang Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Keluarganya.

Penetapan Hari Buruh Migran Internasional ini merupakan langkah signifikan bagi perlindungan buruh migran

E

ditorial.......

'Kupu-kupu Malam' di Kota Madani Penulis: Edwar Pasaribu (Pemimpin Redaksi Jurnal Metro Media)

KOTA Pekanbaru yang dijuluki kota bertuah berubah menjadi kota metropolitan yang madani.

Namun demikian, 'kupu-kupu' malam berkeliaran di sanasini, bahkan ada dari mereka di tempatkan di bangunan yang menjulang tinggi. Rok di atas lutut berdiri di pinggir jalan dengan baju 'you can see'. Matanya tajam melihat para lelaki.

Berharap ada belas kasih dari lelaki 'hidung belang' untuk makan esok hari. Begitulah cara mereka untuk menafkahi diri. Ada juga dari mereka di tempat hiburan malam, di dalam gedung yang tinggi, meraup rezeki dengan harga yang tinggi.

Namun apalah daya, tempat itu sudah ada izin resmi. Hingga kini belum ada yang memberikan sanksi. Di sana ada tarian dengan meliuk-liukkan badan ke sana-sini. Belum lagi minuman keras yang memabukkan hingga lupa diri. Padahal sudah jelas itu dilarang, namun tetap saja dikonsumsi. Mereka yang datang ke tempat hiburan malam itu juga bernyanyi.

Sambil bernyanyi ditemani perempuan dengan rok mini. Mengumbar senyum dengan wajah yang berseri. Tetapi siapa tahu isi hati?Hanyalah Tuhan maha kuasa yang mengerti.

Itulah tugas dari penguasa negeri ini. Jika benar, memang ada kupu-kupu malam, maka pemilik tempat harus diberi sanksi, bukan malah diberi izin resmi.

Tunjukkanlah petinggi, jika memang engakau peduli terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi, karena Kota Pekanbaru sudah dijuluki kota yang madani, oleh karena itu tempat-tempat seperti itu haruslah dibasmi, jika perlu ditutup hingga tidak ada lagi. ***

LOWONGAN KERJA Redaksi Jurnal Metro Media menerima Biro/ Wartawan/Perwakilan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau atau luar Provinsi Syaratnya: 1. Pernah menulis di surat kabar atau online.

2. Umur 25 tahun keatas.

Bagi yang berminat silahkan menghubungi: Hp: 081276370799 Email: jurnalmetro@gmail.com atau jurnalmetronews@gmail.com

PEMIMPIN UMUM/REDAKSI PEMIMPIN PERUSAHAAN REDAKTUR PELAKSANA PENASEHAT HUKUM

: : : :

Edwar Pasaribu Yanti Arie Mayandri Suzarman, SH

DEWAN REDAKSI Ir. Hanafi, Herlina, Dyan Lirpan

grasi dari satu negara ke negara lainnya dengan 49 persen di antaranya adalah wanita. Dengan kata lain, 30 persen warga dunia adalah para migran.

Indonesia tak terlepas dari migrasi internasional. Dalam sejarahnya, migrasi penduduk sudah sejak lama. Sebelum Perang Dunia II banyak warga negara Indonesia bermigrasi ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan dan meluas ke Singapura, Eropa, Amerika Selatan, dan Australia sebagai kru kapal setelah Perang Dunia II. Memasuki era Orde Baru, tepatnya pada 1966, migrasi lokal (transmigrasi) dan internasional memainkan peran penting bagi perekonomian Indonesia.

Pada 1970-an, pekerja wanita Indonesia mulai diberangkatkan ke negara-negara Timur Tengah yang secara resmi di bawah tanggung jawab pemerintah sejak 1975. Hingga kini, lebih kurang 4 juta penduduk Indonesia berada di 131 negara sebagai pekerja migran.

Data Puslitfo BNP2TKI 2015 pada Januari hingga November menunjukkan, ada 253.084 pekerja migran asal Indonesia yang diberangkatkan dengan komposisi 60 persen wanita dan 40 persen pria. Mayoritas mereka bekerja di Malaysia (89.799), Taiwan (68.508), Arab Saudi (21.131), Singapura (18.437), dan Hong Kong (14.076). Selaku salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia Tenggara, Indonesia telah meneken Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Keluarganya sejak 1993, tapi baru meratifikasi untuk diadopsi dalam UU Perlindungan Pekerja Migran pada 2012.

Indonesia sendiri punya aturan terkait perlindungan terhadap pekerja migran, yakni UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Namun, UU ini masih belum mampu mengatasi permasalahan terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Data Puslitfo Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 2015 menunjukkan, pada 1 Januari-31 Desember 2014 tecatat 3.953 kasus terjadi terhadap TKI. Sebagian besar mengenai TKI yang ingin dipulangkan (818), gaji tidak dibayar (514), meninggal di negara tujuan (496), putus hubungan komunikasi (359), pekerjaan tidak sesuai kontrak (234), sakit (175), gagal berangkat (136), ilegal rekrutmen (110), tindakan kekerasan oleh majikan (105), dan kecelakaan (93).

Banyak juga di antara TKI yang terancam hukuman mati. Data Direktorat Perlindungan WNI/BHI Kemenlu pada 2012 menunjukkan, terdapat 253 orang yang terancam hukuman mati dengan berbagai sebab.

Negara tujuan terbanyak memberikan ancaman hukuman mati adalah Malaysia dan Arab Saudi.

Lemahnya perlindungan TKI tak terlepas dari regulasi. UU No 39 Tahun 2004 lebih banyak mengatur mengenai penempatan TKI daripada tentang perlindungannya (jumlah pasal yang mengatur perlindungan hanya delapan pasal (tujuh persen)

dari 109 pasal. Sedangkan, pasal yang mengatur penempatan ada 66 pasal (38 persen) dari 109 pasal sehingga konsentrasi UU ini adalah pengaturan penempatan bukan perlindungan.

Penataan pasal yang kurang dalam hal perlindungan dan berlebihan yang mengatur masalah penempatan menyebabkan TKI menjadi komoditas yang diabaikan hak-hak dasarnya. Hal lainnya adalah inkosistensi pasal-pasal terutama yang berkaitan dengan, pertama, kewajiban pemerintah menjamin terpenuhinya hakhak TKI yang berangkat melalui PPTKIS dan secara mandiri, tapi di bagian perlindungan sebagian besar kewajibannya dilimpahkan kepada PPTKIS, yakni melindungi TKI sesuai perjanjian penempatannya.

Kedua, pada Bab IV tentang Pelaksanaan Penempatan TKI di Luar Negeri, pemerintah juga merupakan pelaksana penempatan, tidak ada diatur lebih lanjut kewajiban untuk melindunginya. Ketiga, juga tidak diatur tentang bagaimana bila pemerintah tidak melaksanakan perlindungan yang diwajibkan (sanksi) bila pe-

merintah pihak yang menempatkan. Pelimpahan peran yang besar terhadap PPTKIS membuka peluang biaya penempatan berlebih (overcharging) dan pemerasan terhadap TKI. DPR melalui Komisi IX sejak 2013 sudah mencoba merevisi UU No 39 Tahun 2004, tapi hingga masa jabatan periode 2014 berakhir hingga kini tidak kunjung selesai. Revisi UU ini sangat penting dalam melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri khususnya pada sektor informal dan pelaut yang banyak menjadi korban kekerasan, penipuan, perdagangan manusia, pemalsuan, tidak dibayar karena lemahnya sistem perlindungan dan pengawasan.

UU ini juga nanti juga diharapkan memberikan aturan jelas tentang kelembagaan karena keberadaan BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja masih tumpang tindih, peran pemerintah daerah sangat minim, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi calon TKI sehingga bisa digaji murah.

Dengan peningkatan kompetensi, pekerja migran Indonesia dapat terampil dan memiliki po-

sisi tawar dan digaji besar. Pemerintah sudah seharusnya menghentikan pengiriman pekerja migran ke negara yang tidak memiliki sistem perlindungan dan iktikad baik membuat memorandum of agreement (MoA) karena akan mendatangkan risiko dalam melindungi pekerja migran.

Di samping itu purna TKI juga harus menjadi perhatian. Mereka yang sudah kembali ke Tanah Air harus mendapatkan pendampingan dan pembinaan agar tak menjadi TKI seumur hidup. Pemerintah bisa memberdayakan mereka dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Karena itu, PKS mendorong terwujudnya kehadiran dan kepedulian negara secara nyata dalam memproteksi pekerja migran Indonesia. Salah satunya melalui regulasi yang mampu menjawab seluruh permasalahan pekerja Indonesia.

Percepatan pembahasan revisi UU No 39 Tahun 2004 menjadi UU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri seharusnya diprioritaskan. PKS berpendapat, negara harus mampu menciptakan pekerja Indonesia di luar negeri yang siap bekerja, baik dari segi keterampilan, kelengkapan dan keaslian dokumen, kesiapan fisik dan psikis, serta mendapatkan informasi menyeluruh tentang negara penempatan.

Terkhusus dengan diresmikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015, peluang dan tantangan makin terbuka luas bagi generasi produktif Indonesia, maka diharapkan peranan pemerintah semakin nyata lagi dalam memberikan perlindungan.

Mempersiapkan tenaga kerja yang tangguh tidak hanya difokuskan kepada calon TKI, tapi juga keluarganya sehingga tercipta kekuatan ekonomi paripurna.

Hari Buruh Migran Internasional sejatinya momentum tepat bagi memperkuat komitmen kita dalam berkhidmat untuk pekerja migran.

Wallahu a'lam.

Ketua Bidang Pekerja Petani dan Nelayan (BPPN) DPP PKS

SUARA PEMBACA

Lubang di Jalan Kubang Raya Ancam Keselamatan Pengendara LUBANG-lubang yang menganga di Jalan Kubang Raya mengancam pe ngendara yang melintas di jalan tersebut.

Jalan tersebut merupakan akses warga untuk ke luar menuju ke Kota

Pekanbaru.

Apalagi jika hari hujan, maka lubang-lubang di Jalan Kubang Raya tergenang air, sehingga tak terlihat oleh para pengendara sepeda motor. Hal ini membahayakan. Tak sedi-

kit, pengendara roda dua yang terperosok ke dalam lubang.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Bina Marga dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar ditun-

tut perhatiannya untuk memperbaiki kondisi Jalan Kubang Raya.

Jangan sampai, lubang-lubang di jalan mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara. Jalan Kubang Raya setiap hari dilintasi truk-truk yang bertonase tinggi, bahkan kendaraan roda empat.

Sebelumnya, sudah sering truk yang melintas di Jalan Kubang Raya terperosok ke dalam lubang, sehingga sulit untuk ke luar. Padahal Ja-

lan Kubang Raya dapat menjadi alternatif kemacetan di Jalan HR Soebrantas, Panam.

Apabila kondisinya benar-benar diperbaiki, maka Jalan Kubang Raya menjadi padat dilintasi kendaraan, namun karena kondisinya saat ini rusak, pengendara terkesan enggan melintas, karena khawatir terperosok ke dalam lubang.

(Edo, Warga Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu)

STAF REDAKSI:

ALAMAT REDAKSI

Pekanbaru: Desli Warnita, Virda Elisya Dumai: Roki Saheti Pelalawan: Ahmad Melano Kampar: Jufri Al Kampari Rohul: Andri Ar Roian

HP: 081276370799-081270666519

Redaksi menerima sumbangan tulisan sesuai dengan visi dan misi Jurnal Metro Media, Wartawan Jurnal Metro Media dibekali tanda pengenal yaitu kartu Pers dan tercantum dalam box redaksi. Dalam melaksanakan tugas wartawan dilarang meminta sumbangan dari narasumber.

Jalan: Udang Putih, Pekanbaru E-Mail jurnalmetro@gmail.com jurnalmetronews@gmail.com PT JURNAL METRO MEDIA

3 Polda Selamatkan Uang Negara Rp86 M Hukum & Kriminal

EDISI: 04 / TH: 2 25 JANUARI- 8 FEBRUARI 2016

VIRDA ELISYA : Liputan Pekanbaru PEKANBARU-Dalam jangka kurun waktu setahun, Direktorat Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau dan jajaran, berhasil menyelamatkan uang negara Rp86.790.107.588 dari ulah nakal para koruptor.

"Kita bisa menyelesaikan sebanyak 41 kasus tindak pidana korupsi dari 29 target yang diberikan oleh negara kepada kita," ujar Kapolda Riau, Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan saat ekspose di Mapolda, Riau (31/12) siang.

Dari 41 kasus korupsi

yang dapat diselesaikan Dirreskrimsus Polda Riau dan jajaran, menetapkan sebanyak 49 tersangka. "Hasil ini merupakan dari perkembangan dari kasuskasus yang pada saat itu ditangani," tambahnya.

Untuk diketahui, khususnya untuk penyidik

tipikor dari Reskrimsus Polda Riau dari 5 target kasus yang diberikan, penyidik dapat menyelesaikan sebanyak 9 kasus tipikor. Dari 9 kasus tipikor ini ada kasus yang paling menonjol, seperti kasus lahan Bhakti Praja di Pelalawan, korupsi dana

hibah Bansos di Bengkalis, korupsi di Disperindag Kuansing berinisal BP, korupsi Bank BRI dengan tersangka berinisial R, anggaran Sekwan Bengkalis, korupsi di Dinas Litbang Bengkalis dan korupsi Disperindag Bengkalis.

Untuk kerugian negara

pada kasus Lahan Bhakti Praja Rp38 miliar, pada kasus korupsi Bansos Bengkalis Rp31 miliar, korupsi Bank BRI Cabang Sorek Rp12 miliar, uang yang harus dipertanggungjawabkan Sekwan Bengkalis Rp6 miliar, Disperindag Bengkalis Rp1,1 miliar. ***

Setiap Hari 2 Orang Meninggal Akibat Lakalantas PEKANBARU-Hampir setiap hari dua orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di wilayah Polda Riau dan jajaran.

"Sebanyak 1.370 kasus kecelakaan lalu lintas tercatat yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau dan jajaran," jelas Kapolda Riau, Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan saat ekspose di Mapolda Riau, Kamis (31/12) siang.

Selain kecelakaan lalu lintas, Polda Riau dan jajaran juga telah memberikan 85.885 kali tilang kepada pengendaraa yang tidak disiplin dan 37.617 kali teguran diberikan kepada pengendara baik sepeda motor maupun mobil.

"Salah satu upaya kita untuk mencegah terjadinya laka lantas adalah diberikannya tilang dan teguran kepada pengendara yang tidak disiplin.

Namun, pengendara banyak tidak suka apabila polisi melakukan ini," tambah Dolly. Dari kecelakaan yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun, kerugian materil yang dialami sebanyak Rp5.864.650.

"Laka lantas yang paling banyak terjadi di Pekanbaru, lalu disusul oleh Siak dan kemudian Kampar," katanya. (vir)

KAPOLDA Riau, Brigjen Dolly Bambang Hermawan menggelar ekspos kinerja selama tahun 2015 kepada media massa, baru-baru ini.

Lakalantas di Rohil Akibatkan Seorang Meninggal Dunia ROHIL-Kecelakaan maut yang mengakibatkan seorang meninggal dunia terjadi di Kilometer 245/246 Desa Tanjung Medan, Kecamatan Utara, Rohil, Jumat (1/12) sekitar pukul 11.30 WIB. "Telah terjadi laka lantas di Rohil yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua orang mengalami luka berat, sedangkan yang lainnnya mengalami luka ringan," ujar Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo.

Seorang yang meninggal dunia tersebut, yakni Sebastian Sutanto (12) warga Simpang Lombok, Desa Pujud Kecamatan Pujud, Rokan Hilir. Untuk dua orang yang mengalami luka berat, yakni Gio Alpajri (11) dan Tabir (12), sedangkan, 15 orang lainnya yang mengalami luka ringan di antaranya, Santi, Farizal, Maulana, Minggo boru Hutasoit, Endut Silitongan, Martius Manik, Stepania Br Batubara, Sahat Padang, Mawar Br Padang Wati Br Hasibuan, Bebi, Enjel Br Padang, Sinta, Rio Silitongan dan Rido.

Menurut informasi yang dirangkum dari Kepolisian, satu unit mobil Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM yang membawa penumpang sebanyak 18 orang yang hampir seluruhnya merupakan anak-anak, bertabrakan dengan mobil Daihatsu Grand Max Pick UP BM 9081 MA. "Mobil Suzuki Carry Pick Up BM 876 UM bergerak dari arah Desa Mahato menuju arah Desa Bangun Jaya yang diduga mengendari mobil dengan kecepatan tinggi," jelas Guntur.

Setibanya di Tempat Kejadian Perkara (TKP), saat mendahului yang berada di depannya, menyenggol Daihatsu Grand Max Pick UP BM 9081 MH tersebut.

"Sehingga mobil Suzuki Carry Pick Up BM 8796 UM oleng dan terbalik, sedangkan sopir dari mobil maut ini melarikan diri," ucapnya. (vir)

Pengguna dan Pengedar Sabu-sabu di Rohil Ditangkap Polisi PEKANBARU-Satuan Reserse Narkoba Polres Rohil, berhasil mengamankan dua pelaku yang diduga sebagai pengguna maupun pengedar narkoba jenis sabu-sabu, Rabu (6/1) sekitar pukul 14.00 WIB. Firman Alamsyah alias Pipin (24) warga Jalan Wan Muhammad Noor, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Rohil diamankan saat berada di Jalan Kolam Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah. "Tersangka pipin ditangkap dari hasil pengejaran selama dua hari yang mana pengejaran dilakukan setelah memperoleh informasi dari masyarakat," jelas Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo Sik, MM. Pada saat tersangka berada di Jalan Kolam Bagan Batu tepatnya di sebuah doorsmeer dan akan dilakukan pengejaran salah seorang rekan tersangka melarikan diri, sedangkan Pipin sendiri terjatuh dan berhasil ditangkap. "Pada diri tersangka ditemukan satu paket plastik bening berisi sabu-sabu, satu buah dompet warna hitam yang berisikan uang Rp173.000," tambah Guntur.

Setelah dilakukan pengembangan terhadap tersangka Pipin, ia mengaku, sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Tulus Wawan pada (3/1) lalu di rumahnya yang berada di Jalan Suka Rukun Gang Upin Ipin Kecamatan Bagan."Setelah mengetahui lokasi rumah tersangka, anggota langsung menuju ke sana. Pada saat penangkapan juga disaksikan warga sekitar. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil guna penyidikan lebih lanjut," pungkas Guntur.(vir)

„ Selama Tahun 2015

Tindak Pidana di Riau Turun 693 Kasus

PEKANBARU-Jumlah kasus tindak pidana yang ditangani Polda Riau dan jajaran mengalami penurunan sebesar 6,83 persen dari tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikan Kapolda Riau, Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan saat ekspose di Mapolda Riau, Kamis (31/12) siang. "Jumlah tindak pi-

dana tahun ini turun sebanyak 693 kasus atau 6,83 persen, sedangkan penyelesaian tindak pidana Polda dan jajaran naik menjadi 18 kasus atau 0,25 persen," jelasnya.

Kasus-kasus yang terjadi di Polda Riau dan jajaran antara lain, ilegal logging, pengrusakan, aniaya, judi, curas, curas senpi,

pembunuhan, curat dan curanmor.

Untuk kasus yang paling dominan terjadi di kalangan masyarakat adalah kasus pencurian.

Kasus tersebut terbagi ke dalam 3 bagian, kasus pencurian dengan kekerasan (curas), kasus pencurian dengan pemberatan (curat) dan kasus pen-

curian kendaraan bermotor (curanmor). "Apabila dihitung dalam setiap 51 menit telah terjadi tindak kejahatan di Provinsi Riau," kata Dolly.

Untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana kejahatan yang ada di Riau, Polda Riau dan jajaran banyak melakukan berbagai upaya preemtif mau-

pun preventif, seperti akan dimaksimalkannya kerja para personil Polri dalam Bhabinkamtibmas di setiap daerah."Bhabinkamtibmas diperlukan karena dapat mengurangi jumlah laporan polisi ke Polsek-Polsek sehingga masyarakat bisa menyelesaikan masalah yang ada secara kekeluargaan," tukas Dolly. (vir)

Polda Selamatkan 607.251 Jiwa dari Narkoba PEKANBARU-Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan jajaran berhasil menyelamatkan sebanyak 607.251 jiwa dari penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu satu tahun.

Dari 1.173 kasus narkoba yang ditangani Dirresnarkoba dan jajaran yang dapat diselesaikan sebanyak 1.579 kasus. Se-

lain itu, barang bukti yang dapat diamankan adalah ganja, sabu, ekstasi dan happy five.

Salah satu wilayah yang paling banyak dimasuki para pengedar, yak-

Dolly Bambang H

ni pelabuhan.

"Kita akan meningkatkan pengawasan dan melakukan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dan masyarakat sekitar," jelas Kapolda Riau, Brigjen Pol Dolly

Bambang Hermawan saat ekspose akhir tahun di Mapolda Riau, pada Kamis (31/12) siang.

Selain itu, faktor Provinsi Riau banyak rawan narkoba salah satunya, karena Provinsi Riau menjadi tempat persinggahan bagi para pendatang juga aktivitas masyarakatnya yang tinggi. Selain masyarakat

sipil, beberapa anggota kepolisian juga ada yang menggunakan maupun sebagai pengedar narkoba.

"Oknum yang terlibat narkotika akan kita lakukan juga sesuai aturan hukum.

Makanya dengan itu, sebagai polisi kita juga harus konsisten terhadap pemberantasan narkoba," pungkas Dolly.(vir)

Polresta Ungkap 1.432 Kasus Selama Tahun 2015 PEKANBARU-Jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru berhasil mengungkap sebanyak 1.432 kasus tindak pidana sejak Januari-Desember 2015 di Kota Pekanbaru.

Hal ini disampaikan Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Aries Syarif Hidayat saat ekspose akhir tahun di Mapolresta Pekanbaru, Rabu (30/12) sore.

"Perkara pidana yang yang paling banyak ditangani adalah kasus narkoba," ungkapnya.

Sebanyak 207 kasus terkait penyalahgunaan narkoba berhasil diselesaikan oleh Polresta Pekanbaru dan jajaran

selama tahun 2015 ini.

"Dari 207 kasus yang berhasil diselesaikan terdiri dari 152 kasus pada tahun ini ditambah dengan 55 kasus pada 2014 lalu," jelasnya.

Secara keseluruhan, lanjut Aries, jajarannya menangani sebanyak 2.094 tindak pidana dari 1.432 yang berhasil diselesaikan dengan persentase keberhasilan mencapai 68,39 persen.

Selain kasus narkoba, terdapat kasus kejahatan yang paling menonjol pada tahun ini adalah kasus pencurian sepeda motor. "Terdapat 373 kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dan yang berhasil

diungkap sebelumnya. sebanyak 160 Pada tahun ini kasus," terdapat 360 ucapnya. kasus curat dan Untuk yang berhasil kasus diselesaikan curanmor ini sebanya 191 mengalami kasus dengan penurunan persentase dari tahun 53,06 persen. sebelumnya.

Menurut Aries Syarif Hidayat Aries, beberapa "Justru kasus pencurian faktor terjakendaraan roda empat dinya peningkatan tindak yang mengalami peningpidana di masyarakat katan dari tahun sekarena jumlah penduduk belumnya dari 16 kasus yang semakin bertambah, meningkat jadi 31 faktor ekonomi dan kasus," sebut Aries. banyak faktor lainnya.

Kemudian untuk kasus Untuk tingkat kriminalipencurian dengan tas yang paling banyak pemberatan, yang mana terjadi di wilayah hukum kasus ini juga mengalami Polsek Bukitraya, lalu peningkatan dari tahun disusul oleh Polsek

Tampan kemudian Polsek Payung Sekaki. "Untuk Polsek Bukitraya terjadi kriminalitas paling banyak karena Polsek Bukitraya memegang dua kecamatan, yakni Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Bukitraya, sedangkan untuk Polsek Tampan, banyaknya terjadi kriminalitas dikarenakan jumlah penduduknya yang sangat banyak," pungkas Aries.

Untuk meminimalisir terjadinya tindak kriminalitas di tahun mendatang, kepolisian akan melakukan upaya dan berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait.(vir)

4

Pendidikan

EDISI: 04 / TH: 2 25 JANUARI- 8 FEBRUARI 2016

Perdana, SMKN 1 Mandau Miliki ISO 9001 - 2008 DURI-Acungan jempol patut diberikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Mandau yang mendapatkan sertifikat ISO 9001-2008 Standar Internasional, Sabtu (9/1).

KEPSEK SMKN 1 Mandau, Zulfikar (tegah) saat menerima sertifikat ISO 9001-2008 didampingi Kabid Dikmen Disdik Bengkalis (kiri), Azman, Sabtu (9/1). (Foto: rtc)

Kades Diminta Laporkan Sekolah Rusak ke Dewan SELATPANJANG-Komisi C DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) meminta setiap Kades (kepala desa) di Kepulauan Meranti, Riau, untuk dapat me-

laporkan kondisi sekolah di tempat masing-masing. Data ini nantinya sebagai referensi komisi untuk melakukan pembangunan kedepannya.

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah, Jumat (8/1). "Kita harap para kades bisa melaporkan kondisi sekolah di tempat masing-masing, apalagi kalau ada sekolah yang rusak di sana," kata Ardiansyah.

Ditambahkan Politisi PAN Meranti ini lagi, dengan data yang dilaporkan para kades itu, nantinya akan mereka sandingkan dengan data yang ada di

dinas. Hal itu guna melakukan pembangunan tepat sasaran.

"Kalau sudah ada data kan enak, kita tau mana pembangunannya yang harus diprioritaskan," tambahnya.

Selain itu, ketua komisi yang membidangi pendidikan ini juga meminta dinas terkait, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat pula melaporkan kondisi ruang kelas di Meranti.

Sebab menurutnya, dari laporan

warga yang mereka terima, tak sedikit ruang kelas di Meranti rusak. "Selaku kabupaten baru, kekurangan pada sarana dan prasarana pendidikan itu pasti ada. Ini yang akan kita coba benahi. Kalau turun reses itu kan tidak tercover semua titik di kabupaten, makanya kita minta data lengkap dari dinas terkait," tambah laki-laki yang akrab dipanggil Jack seperti dikutip dari goriau.com.(grc)

Program Sosialisasi Kampus UGM ke Calon Lulusan SMA „ GAMAFTR 2016 PEKANBARU-GAMAFTR atau Gadjah Mada Flies to Riau 2016 merupakan kegiatan pengenalan kampus oleh putra-putri terbaik Riau yang menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) kepada calon lulusan SMA

di Riau yang berniat untuk melanjutkan pendidikannya di Kampus Biru.

Ketua Panitia GAMAFTR 2016 Dyo Perdana melalui Wakil Ketua, Muhammad Yavad Vashogi mengatakan, kegiatan ini memilki 5 rangkaian aca-

ra yang dilaksanakan selama 2 minggu terhitung mulai 13 Januari 2016 sampai 24 Januari 2016. Rangkaian acara akan dilaksanakan selama perhelatan GAMAFTR ini antara lain sosialisasi ke sekolah, bedah kampus, try out dan grand opening. "Tujuan dari kegiatan GAMAFTR ini adalah antara lain

PANITIA pelaksana GAMAFTR 2016 foto bersama. (Foto:goriau.com)

mensosialisasikan Universitas Gadjah Mada kepada seluruh siswa SMA di Riau serta memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai mengenai sistem penerimaan, jalur masuk dan sistem administratif UGM," kata Vashogi, Kamis (7/1).

Selain itu GAMAFTR juga bertujuan untuk mensosialisasikan Kemarigama (Keluarga Mahasiswa Riau Gadjah Mada) kepada siswa kelas XII SMA/ SMK di Riau yang menjadi calon mahasiswa UGM dan memberi wadah bagi siswa untuk berkreatifitas dan aktif berkompetisi yang merupakan bentuk nyata dari kontribusi GAMAFTR di Riau.

"Kemarigama merupakan paguyuban mahasiswa UGM yang berasal dari Provinsi Riau yang berlandaskan persatuan dan penyambung silaturahmi antar pelajar Riau, dengan semangat kepedulian terhadap sesama generasi muda Riau, menilai penting diadakannya sosialisasi UGM ke Riau sebagai bentuk kontribusi dan pengabdian," sebut-

nya seperti yang dikutip dari goriau.com.

Sosialisasi tersebut selain menjadikan Kemarigama sebagai penyambung lidah bagi UGM, juga menjadi pemberi tambahan bekal bagi calon mahasiswa Riau untuk bersaing dalam perebutan kursi di UGM terhadap kampung halaman.

Pemberian informasi yang jelas dan akurat mengenai sistematika dan problematika penerimaan calon mahasiswa UGM tersebut diperlukan demi menghindari adanya penipuan mengenai informasi yang mengatasnamakan UGM. "Untuk itu, kami dari Kemarigama mengadakan suatu rangkaian acara yang bernama Gadjah Mada Flies to Riau dengan mengusung tema Hentakkan Melayu Ditanah Gadjah Mada," lanjut Vashogi.

Vashogi berharap siswa kelas XII tahun 2016 untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini.

"Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat memberi manfaat bagi kemajuan masyarakat Riau," tutupnya. (grc)

Dengan hanya dihadiri Kepala bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Bengkalis, SMKN 1 Mandau diharapkan lebih berkembang dan dapat menarik animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya disekolah kejuruan negeri satu-satunya di Negeri penghasil minyak tersebut.

"Sertifikat ISO ini nyata hasil kerja keras guru dan kepala sekolah dalam hal kebersamaan membuat sekolah ini tumbuh dan berkembang. Diharapkan kedepannya, sekolah ini dapat lebih baik lagi," ujar Kadisdik Bengkalis, Heri Indra Putra melalui Kabid Dikmen Azman saat memberikan sambutannya.

Dikatakan Azman, ISO 9001-2008 mempunyai sejumlah keuntungan diantaranya meningkatkan kepercayaan pelanggan (Masyarakat), jaminan kualitas produk dan

proses yg akan dihasilkan, meningkatkan produktifitas, meningkatkan motivasi mengajar dan mampu berkompetisi nasional maupun internasional.

Terpisah, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Mandau, Zulfikar Spd dalam sambutannya mengatakan jika sekolah yang dipimpinnya kini menjadi satusatunya sekolah rujukan yang mempunyai sekolah binaan lainnya di Kota Duri.

"Saat ini kami memiliki sedikitnya 96 guru dan 30 tenga administrasi. Ini membuktikan kami sangat serius dalam mengembangkan SMKN 1 Mandau dan hasil ISO ini dapat dilihat 3 sampai 4 tahun kedepan," jelasnya.

Selain SMKN 1 Mandau, SMK Swasta Korpri di Duri juga mendapatkan sertifikat ISO 9001-2008 dari Menteri pendidikan nasional (Mendiknas). (rtc)

SMK IT Al Izhar School menggelar senam sehat yang diikuti juga siswa, para guru SMK IT, SD IT dan SMP IT. (Foto :hrc)

„ Gandeng Komunitas Pola Hidup Sehat

SMK IT Al Izhar School Gelar Senam Sehat PEKANBARU-Bekerja sama dengan Komunitas Pola Hidup Sehat, SMK IT Al Izhar School menggelar senam sehat. Dalam kesempatan tersebut, tidak hanya siswa, para guru SMK IT, SD IT dan SMP IT juga turut mengikuti senam ini.

Kepala Sekolah SMK IT Martius, S.Pd, Kamis (7/1) menuturkan kegiatan tersebut sengaja dilakukan dan mengundang komunitas pola hidup sehat. Selain senam juga ada kegiatan penyampaian materi kepada siswa dan guru tentang pola hidup sehat. "Alhamdulillah ditahun ini kita mulai kembali melaksanan aktivitas belajar. Bisa kita senam masingmasing, SMK sendiri, SMP dan SD juga sendiri. Alhamdullilah hari ini kita senam sama-sama dengan mengundang komunitas pola hidup sehat," jelasnya.

Dirinya juga mengapresiasi komunitas pola hidup sehat yang langsung merespon undangan SMK IT Al Izhar Shool.

"Kita pertama kirim surat kepada komunitas untuk senam dan pembahasahan informasi kesehatan. Kemudian langsung direspon. Komunitas ini memang betul-betul peduli dengan kesehatan. Kita minta siswa juga mengikuti ini sebetul-betulnya supaya kita tetap sehat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Pola Hidup Sehat, Sudirman menuturkan komunitas tersebut hanya berawal dari empat orang saja yakni dari istri dan kedua anaknya. "Mulanya hanya empat orang dan sekarang sudah ada sekitar lima ribu orang yang tergabung dalam komunitas pola hidup sehat ini," jelasnya.

Lebih jauh dirinya menuturkan pola hidup sehat merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh manusia jika ingin tetap sehat. "Untuk beberapa sekolah juga ada yang sudah kerja sama. Dimana meskipun baru satu tahun berdiri komunitas ini. Namun, apresiasinya sudah cukup baik," tutupnya.(hrc)

SD Juara Pekanbaru Gelar Pelatihan Pembentukan Karakter Siswa PEKANBARU - SD Juara Pekanbaru melaksanakan pelatihan Kurikulum Sekolah Juara (Core Value Sekolah Juara), Rabu (6/1).

Kegiatan pelatihan ini untuk membekali dan mensukseskan program pembentukan karakter siswa yang dicanangkan oleh sekolah Juara se-Indonesia yang disebut dengan program Core Value.

Kegiatan ini dilaksanakan di sela persiapan penyambutan Tahun Ajaran

Baru dan bertempat di salah satu ruang belajar SD Juara Pekanbaru. Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh seluruh perangkat sekolah dimulai pukul 7.30 WIB sampai pukul 10.30 WIB. Narasumber pada pelatihan ini adalah Elya Mulsyki Prestasi Spsi, seorang Psikolog dari Kota Bandung, yang juga merupakan konsultan ahli Indonesia Juara foundation.

Kegiatan diawali dengan penyampaian pen-

tingnya perangkat pembentukan karakter siswa yang telah disempurnakan dalam Core Value (Corva) yang di dalamnya dibagi menjadi 3 pencapaian aspek, aspek kecerdasan, religius, dan social emosial.

Kesuksesan Corva merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat sekolah, mengingat tantangan pendidikan dan permasalahan yang ada semakin kompleks maka pembentukan karakter

siswa melalu corva merupakan sarana yang tepat bagi siswa. "Keteladan merupakan kunci penting implementasi dari nilainilai ini," kata Elya dalam pemaparannya sembari mengatakan bahwa semua merupakan bagian dari proses.

Pada kesempatan ini juga dimanfatkan dengan baik dimana guru menyampaikan permasalahan yang dihadapi baik dalam proses belajar dan

dalam keseharian siswa kepada Elya ."Harus ada kerjasama yang baik antara sekolah dan guru dalam menghadapi permasalahan siswa," ujar Elya.

Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh peserta pelatihan dan diakhiri dengan foto bersama "Subhanallah, sharing ilmu yang begitu bermanfaat, waktunya terasa kurang," ujar Reni Ulfia, Guru Wali Kelas V. (hrc)

SD Juara Pekanbaru melaksanakan pelatihan Kurikulum Sekolah Juara (Core Value Sekolah Juara), Rabu (6/1).

(Foto: int)

Wisata

EDISI: 04 / TH: 2 25 JANUARI- 8 FEBRUARI 2016

Ruangan Pertemuan SIAK dalam anggapan masyarakat Melayu sangat bertali erat dengan agama Islam, Orang Siak ialah orang-orang yang ahli agama Islam, kalau seseorang hidupnya tekun beragama dapat dikatakan sebagai Orang Siak.

Nama Siak, dapat merujuk kepada sebuah klan di kawasan antara Pakistan dan India, Sihag atau Asiagh yang bermaksud pedang. Masyarakat ini dikaitkan dengan bangsa Asii, masyarakat nomaden yang disebut masyarakat Romawi dan diidentifikasikan sebagai Sakai oleh Strabo seorang penulis geografi dari Yunani.

Berkaitan dengan ini pada sehiliran Sungai Siak sampai hari ini masih dijumpai masyarakat terasing yang dinamakan sebagai Orang Sakai. Kesultanan Siak Sri Indrapura, yakni sebuah Kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia.

Kerajaan ini didirikan di Buantan oleh Raja Kecil dari Pagaruyung bergelar Sultan Abdul Jalil pada tahun 1723, sesudah sebelumnya terlibat dlm perebutan tahta Johor. Dalam perkembangannya, Kesultanan Siak muncul sebagai sebuah kerajaan bahari yg kuat & menjadi kekuatan yg diperhitungkan di pesisir timur Sumatera & Semenanjung Malaya di tengah tekanan imperialisme Eropa.

Jangkauan terjauh pengaruh kerajaan ini sampai ke Sambas di Kalimantan Barat, sekaligus mengendalikan jalur pelayaran antara Sumatera & Kalimantan. Pasang surut kerajaan ini tak lepas dari persaingan dlm memperebutkan penguasaan jalur perdagangan di Selat Malaka.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Kasim II menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik Indonesia. Membandingkan dengan catatan Tomé Pires yang ditulis antara tahun 15131515, Siak merupakan kawasan yg berada antara Arcat dan Indragiri yang disebutnya sebagai kawasan pelabuhan raja Minangkabau, kemudian menjadi vasal Malaka sebelum ditaklukan oleh Portugal.

Munculnya VOC sebagai penguasa di Malaka, Siak diklaim oleh Johor sebagai bagian wilayah kedaulatannya sampai munculnya Raja Kecil. Dalam Syair Perang Siak, Raja Kecil putra Pagaruyung, didaulat menjadi penguasa Siak atas mufakat masyarakat di Bengkalis, sekaligus melepaskan Siak dari pengaruh Johor.

Sementara Raja Kecil dlm Hikayat Siak disebut juga dengan sang pengelana pewaris Sultan Johor yang kalah dlm perebutan kekuasaan. Berdasarkan korespodensi Sultan Indermasyah Yang Dipertuan Pagaruyung dengan Gubernur Jenderal Belanda di Melaka waktu itu, menyebutkan bahwa Sultan Abdul Jalil merupaken saudaranya yang diutus untuk urusan dagang dengan pihak VOC. Kemudian Sultan Abdul Jalil dalam suratnya tersendiri, yang ditujukan kepada pihak Belanda menyebut dirinya sebagai Raja Kecil dari Pagaruyung, akan menuntut balas atas kematian Sultan Johor. Sebelumnya dari catatan Belanda, telah mencatat pada tahun 1674, ada datang utusan dari Johor untuk mencari bantuan bagi raja Minangkabau berperang melawan raja Jambi.

Dalam salah satu versi Sulalatus Salatin

Baju permaisuri

Sultan Syarif Kasim II

Ruang Makan Kerajaan

SIAK PUSAT KERAJAAN MELAYU ISLAM

KATA Siak Sri Indrapura, secara harfiah dapat bermakna pusat kota raja yg taat beragama, dalam bahasa Sanskerta, sri berarti “bercahaya” dan indera atau indra dapat bermakna raja, sedangkan pura dapat bermaksud dengan “kota” atau “kerajaan”.

Raja Kecil kembali bangkit & menaklukan beberapa kawasan di Semenanjung Malaya.

Ancaman dari Siak, serta di saat bersamaan Johor juga mulai tertekan oleh orang-orang Bugis yg meminta balas atas jasa mereka. Hal ini membuat Raja Sulaiman pada tahun 1746 meminta bantuan Belanda di Malaka & menjanjikan

Sekitar tahun 1767, Raja Ismail, telah menjadi duplikasi dari Raja Kecil, didukung oleh Orang Laut, terus menunjukan dominasinya di kawasan perairan timur Sumatera, dengan mulai mengontrol perdagangan timah di Pulau Bangka, kemudian menaklukan Mempawah di Kalimantan Barat. Sebelumnya Raja Ismail juga turut membantu Terengganu menaklukan Kelan-

Pada tahun 1718 SulKampar dan Kuantan yang memberikan Bengkalis Siak ini memberi tan Abdul Jalil berhasil sebelumnya telah menjadi kepada Belanda, kecemburuan pada ketumenguasai Kesultanan kunci bagi kejayaan kemudian direspon oleh runan Yang Dipertuan MuJohor sekaligus menguMalaka. Namun demikian VOC dengan mendirikan da terutama sesudah hikuhkan dirinya sebagai kemajuan perekonomian gudang pada kawasan langnya kekuasaan mereSultan Johor dengan gelar Siak memudar seiring tersebut. ka pada kawasan Kepuyang Dipertuan Besar Jodengan munculnya gejolak Sepeninggal Raja Kecil lauan Riau. Sikap ketidakhor, namun pada tahun di pedalaman Mitahun 1746, klaim atas sukaan & permusuhan ter1722 terjadi pemberonnangkabau yg dikenal Johor memudar dan pehadap Sultan Siak, tertakan yang dipimpin oleh dengan Perang Padri. ngantinya Sultan Mahlihat dlm Tuhfat al-Nafis, Raja Sulaiman anak BenMasa Kejayaan mud fokus kepada pedi mana dlm deskripsi ceridahara Johor, yang juga Sultan Siak nguatan kedudukannya di tanya mereka mengammenuntut hak atas tahta Dengan klaim sebagai pesisir timur Sumatera barkan Sultan Siak sebaJohor, dibantu oleh pasupewaris Malaka, pada tadan daerah vazal di Kedah gai orang yg rakus akan kan bayaran dari Bugis. hun 1724-1726 Sultan Abdan kawasan pantai timur kekayaan dunia. Peranan Akhir dari peperangan dul Jalil melakukan perSemenanjung Malaya. PaSungai Siak sebagai baini, Raja Sulaiman menguluasan wilayah, dimulai da tahun 1761, Sultan gian kawasan inti dari kekuhkan diri menjadi pedengan memasukan RoSiak membuat perjanjian rajaan ini berpengaruh nguasa Johor di pedalakan ke dlm wilayah ekslusif besar terhadap kemajuan man Johor, sementara Kesultanan Siak, dengan perekonomian Siak Sri Sultan Abdul Jalil, pindah membangun pihak Inderapura. ke Bintan & kemudian pertahanan arSungai Siak merupatahun 1723 membangun mada laut di ken kawasan pengumpupusat pemerintahan baru Bintan. Nalan berbagai produk perdi sehiliran Sungai Siak mun tahun dagangan, mulai dari kadengan nama Siak Sri 1728 atas pur barus, benzoar bahkan Inderapura. perintah timah & emas. Sementara Sementara pusat pada saat berpemerintahan samaan maJohor yang sesyaraTempat menyimpan belumnya Belankat pakaian b e r a d a da, dlm Tempat memasak nasi sekitar urusan dadan merebus air m u a r a gang dan hak atas kedauS u n g a i latan wilayahnya serta Johor dibantuan dlm bidang pertinggalkan senjataan. begitu saja, Walau Sepatu permaisuri d a n kemudian menjadi stamunSiak tus quo dari j u g a masing-masing telah menjadi penguasa yang bertikai eksportir kayu yg utama di tersebut, sedangkan klaim Raja SuSelat Malaka serta salah laiman, Yang Raja Kecil sebagai pewaris satu kawasan industri sah tahta Johor diakui Dipertuan kayu terutama untuk pemM u d a oleh komunitas Orang buatan kapal maupun unb e r s a m a Laut, kelompok tuk bangunan. Dengan caTempat menyimpan pasukan Bumasyarakat yang bercul dangan kayu yg berlimpah, pakaian bayi gisnya, berhasil mukim pada kawasan kedualispada tahun 1775 Belanda menekan Raja Kecil pulauan membentang dari me kemengizinkan kapal-kapal keluar dari kawasan timur Sumatera sampai pemimpinan Siak mendapat akses langkepulauan. Raja Suke Lautan Cina Selatan di kerajaan ini yg awalnya sung kepada sumber beras dan garam di Pulau Jawa, tanpa ada pertentangan di laiman kemudian mendan loyalitas ini terus bertanpa harus membayar antara mereka, Raja jadikan Bintan sebagai tahan sampai kepada bekompensasi kepada VOC Muhammad Ali yang lebih pusat pemerintahannya & berapa keturunan Raja namun tentu dengan syadisukai Belanda, keatas keberhasilan itu Yang Kecil berikutnya. rat Belanda juga diberimudian menjadi Sultan Dipertuan Muda diberi keKemajuan Perdagakan akses langsung kepaSiak, sementara sepupududukan di Pulau Penyengan Kesultanan Siak da sumber kayu di Siak, yg nya Raja Ismail, tak disungat. Sementara Raja KeKesultanan Siak Sri Inmereka sebut sebagai kai oleh Belanda, muncul cil terpaksa melepas hederapura mengambil keunkawasan hutan hujan yang sebagai Raja Laut, megemoninya pada kawasan tungan atas pengawasan tak berujung. nguasai perairan timur kepulauan & mulai memperdagangan melalui SeDominasi Kesultanan Sumatera sampai ke Laubangun kekuatan baru lat Melaka serta kemamSiak terhadap wilayah petan Cina Selatan, mempada kawasan sepanjang puan mengendalikan para sisir pantai timur Sumabangun kekuatan di gugupesisir timur Sumatera. perompak di kawasan tera dan Semenanjung san Pulau Tujuh.

Antara tahun 1740-1745, tersebut. Kemajuan per-

tan, hubungan ini kemudian diperkuat oleh adanya ikatan perkawinan antara Raja Ismail dengan saudara perempuan Sultan Terengganu.

Pengaruh Raja Ismail di kawasan Melayu sangat signifikan mulai dari Terengganu, Jambi dan Palembang. Laporan Belanda menyebutkan Palembang telah membayar 3000 ringgit kepada Raja Ismail agar jalur pelayarannya aman dari gangguan, sementara Hikayat Siak menceritakan tentang kem e ria-

juga menceritakan tentang bagaimana hebatnya serangan Jambi ke Johor (1673) yang mengakibatkan hancurnya pusat pemerintahan Johor, yg sebelumnya juga telah dihancurkan oleh Portugal & Aceh. Kemudian berdasarkan surat dari raja Jambi, Sultan Ingalaga kepada VOC pada tahun 1694, menyebutkan bahwa Sultan Abdul Jalil dari Pagaruyung, hadir menjadi saksi perdamaian dari perselisihan mereka.

ekonomian Siak terlihat dari catatan Belanda yg menyebutkan pada tahun 1783, ada sekitar 171 kapal dagang dari Siak menuju Malaka. Siak menjadi kawasan segitiga perdagangan antara Belanda di Malaka & Inggris d i Pulau Pinang.

Namun disisi l a i n kejay a a n

Malaya cukup signifikan, mereka mampu mengantikan pengaruh Johor sebelumnya atas penguasaan jalur perdagangan, selain itu Kesultanan Siak juga muncul sebagai pemegang kunci ke dataran tinggi Minangkabau, melalui tiga sungai utama yaitu Siak,

5

Dulang atau talam

h a n sambutan yg diterima oleh Raja Ismail sewaktu kedatangannya ke Palembang.

PaBaju rompi Raja Siak

da abad ke-18 Kesultanan Siak telah menjadi kekuatan yang dominan di pesisir timur Sumatera. Tahun 1780 Kesultanan Siak menaklukkan daerah Langkat, & menjadikan wilayah tersebut dlm pengawasannya, termasuk wilayah Deli & Serdang. Di bawah ikatan perjanjian kerjasama dengan VOC, pada tahun 1784 Kesultanan Siak membantu VOC menyerang dan

menundukkan Selangor, sebelumnya mereka telah bekerjasama memadamkan pemberontakan Raja Haji Fisabilillah di Pulau Penyengat.

Ekspansi kolonialisasi Belanda ke kawasan timur Pulau Sumatera tak mampu dihadang oleh Kesultanan Siak, dimulai dengan lepasnya Kesultanan Deli, Kesultanan Asahan dan Kesultanan Langkat, kemudian muncul Inderagiri sebagai kawasan mandiri. Begitu juga di Johor kembali didudukan seorang sultan dari keturunan Tumenggung Johor yang berada dlm perlindungan Inggris di Singapura. Sementara Belanda memulihkan kedudukan Yang Dipertuan Muda di Pulau Penyengat dan kemudian mendirikan Kesultanan Lingga di Pulau Lingga.

Selain itu Belanda juga mempersempit wilayah kedaulatan Siak, dengan mendirikan Residentie Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yg berkedudukan di Tanjung Pinang.

Penguasaan Inggris atas Selat Melaka, mendorong Sultan Siak pada tahun 1840 untuk menerima tawaran perjanjian baru mengganti perjanjian yg telah mereka buat sebelumnya pada tahun 1819.

Perjanjian ini menjadikan wilayah Kesultanan Siak semakin kecil & terjepit antara wilayah kerajaan kecil lainnya yg mendapat perlindungan dari Inggris.

Demikian juga pihak Belanda menjadikan kawasan Siak sebagai salah satu bagian dari pemerintahan Hindia-Belanda, sesudah memaksa Sultan Siak menandatangani perjanjian pada 1 Februari 1858. Dari perjanjian tersebut Siak Sri Inderapura kehilangan kedaulatannya, kemudian dlm setiap pengangkatan raja Siak mesti mendapat persetujuan dari Belanda. Selanjutnya dlm pengawasan wilayah, Belanda mendirikan pos militer di Bengkalis serta melarang Sultan Siak membuat perjanjian dengan pihak asing tanpa persetujuan Residen Riau pemerintahan Hindia-Belanda. Perubahan peta politik atas penguasaan jalur Selat Malaka, kemudian adanya pertikaian internal Siak & persaingan dengan Inggris & Belanda melemahkan pengaruh hegemoni Kesultanan Siak atas wilayah-wilayah yg pernah dikuasainya.

Tarik ulur kepentingan kekuatan asing terlihat pada Perjanjian Sumatera antara pihak Inggris dan Belanda, menjadikan Siak berada pada posisi yg dilematis, berada dlm posisi tawar yg lemah. Kemudian berdasarkan perjanjian pada 26 Juli 1873, pemerintah Hindia-Belanda memaksa Sultan Siak, untuk menyerahkan wilayah Bengkalis kepada Residen Riau. Namun di tengah tekanan tersebut Kesultanan Siak masih mampu tetap bertahan sampai kemerdekaan Indonesia, walau pada masa pendudukan tentara Jepang sebagian besar kekuatan militer Kesultanan Siak sudah tak berarti lagi.

Bergabung dengan Indonesia Sultan Syarif Kasim II, merupaken Sultan Siak terakhir yg tak memiliki putra, seiring dengan kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia.*** (Dikutip dari : http:// www.sejarahnusantara.com/ kerajaan-islam/sejarahkeemasan-kesultanansiak-sri-inderapuratahun-1723-1945-danekspansi-kolonialisasibelanda-10044.htm)

6

Ekonomi & Bisnis

EDISI: 04 / TH: 2 25 JANUARI- 8 FEBRUARI 2016

Bulog Targetkan Penyerapan 3,9 Juta Ton di 2016 JAKARTA-Perum Bulog menargetkan penyerapan beras dan gabah sepanjang tahun 2016 ini sebesar 3,9 juta ton. Target tersebut terdiri dari target penyerapan beras PSO sebesar 3,2 juta ton dan target penyerapan beras komersial sebesar 700.000 ton.

Target penyerapan komersial ini baru pertama kali ditetapkan Bulog, karena tahun sebelumnya, Bulog hanya menargetkan penyerapan beras PSO saja. Direktur Pengadaan Bulog Wahyu mengatakan target penyerapan beras dan gabah Bulog tahun ini lebih tinggi dari realisasi tahun 2015 yang hanya sekitar 2,7 juta ton. Hal itu disebabkan meningkatkan permintaan terhadap kebutuhan beras di dalam negeri dan mengantisipasi terjadinya lonjakan harga yang tidak wajar.

Untuk merealisasikan penyerapan itu, Bulog menganggarkan dana sekitar Rp 30 triliun. "Kami juga menggandeng mitra kerja dan KTNA di daerah untuk menjadi Satgas Pengadaan Gabah," ujar Wahyu akhir pekan lalu. Wahyu

mengatakan Bulog juga tetap memantau kondisi iklim pada tahun ini.

Pasalnya bila curah hujan tidak terlalu tinggi, mata otomatis penanaman padi juga tidak terlalu besar sehingga berefek pada produksi yang tidak signifikan. Sebaliknya, bila terjadi musim hujan yang tinggi, maka sebagian sentra pangan juga akan tergenang air dan rusak. "Tahun ini, kami sedang memonitor kondisi pertanaman, kalau bicara penyerapan gabah dan beras bukan hanya dari sisi kita, tapi juga dari sisi alam yang tidak bisa kita kendalikan," terang Wahyu.

Namun ia memastikan, dari sisi Bulog telah siap melakukan penyerapan sebanyak-banyaknya. Djoni Nur Ashari Sekretaris Perusahaan Bulo menambahkan target penyerapan Bulog yang lebih tinggi dari tahun ini didasarkan dari pengalaman tahun 2015.

Secara khusus pada tahun ini, Bulog menargetkan penyerapan beras komersial untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di atas Harga

PERUM Bulog menargetkan penyerapan beras dan gabah sepanjang tahun 2016 ini sebesar 3,9 juta ton. (Foto: int) Pokok Pemerintah (HPP).

Selain itu, Djoni bilang, Bulog telah siap bila ditugaskan menyerap 11 komoditas pangan pokok

lainnya. Persiapan Bulog sejauh ini terletak pada kesiapan struktur organisasi, penambahan sumber daya manusia (SDM) se-

banyak 600 orang dan perbaikan infrastruktur.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron meminta semua pihak

Dirjen Pajak Optimistis Bisa Raih Rp1.100 Triliun JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak masih optimistis realisasi penerimaan pajak tahun ini bisa mencapai Rp1.1100 triliun atau 85 persen dari target Rp1.294,2 triliun.

Salah satu 'senjata' Ditjen Pajak mengejar setoran adalah program revaluasi aset yang menjadi bagian dalam paket kebi-

jakan tahap kelima.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Mekar Sa-

tria Utama mengatakan program revaluasi aset sangat diminati para wajib pajak. Hingga Jumat (11/ 12), sudah ada 84 wajib pajak badan atau perusahaan yang mengajukan revaluasi aset. "Dari 84 wajib pajak badan itu, total setorannya sudah mencapai Rp 1,9 triliun," kata Mekar kepada Republika.id, Rabu (16/12).

Mekar mengatakan setoran dari pajak reva-

luasi aset masih berpotensi bertambah. Sebab, perusahaan akan berpikir untuk mengajukan revaluasi pada tahun ini karena tarif pajaknya lebih murah bila mengajukan pada tahun depan.

Pemerintah memangkas tarif pajak revaluasi aset melalui paket kebijakan tahap kelima. Wajib pajak yang mengajukan revaluasi aset pada tahun ini hanya dikenakan tarif

pajak sebesar 3 persen dari nilai aset yang ingin direvaluasi.

Tarif pajak naik secara bertahap menjadi empat persen pada semester I 2016 dan enam persen pada semester II 2016. Sebelumnya, tarif revaluasi aset sebesar 10 persen.

"Revaluasi aset ini menjadi salah satu program besar yang akan mendorong penerimaan di akhir tahun ini," ucap Mekar. (rol/des)

„ Training Enterpreunership Mahasiswa UR

Ahmi: Modal Enterpreuner adalah Kepercayaan PEKANBARU-Kepemilikan modal bukan kriteria utama untuk menjadi pengusaha. Hal terpenting yang harus dimiliki adalah kepercayaan.

Demikian disampaikan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Ahmi Septari, di depan mahasiswa Universitas Riau (UR) saat menyampaikan presentasinya di Training Enterpreunership , Kamis (14/1). "Anda jangan takut tidak punya modal, asal anda bisa mendapatkan kepercayaan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ahmi mengatakan, pengusaha yang kreatif untuk memanfaatkan peluang yang ada, akan dengan mudah untuk mendapatkan modal.

Tetapi syarat utamanya adalah bisa mendapatkan kepercayaan, baik dari investor ataupun lembaga keuangan. "Sehebat apapun, sebesar apapun modal anda, jika tidak

mendapatkan kepercayaan maka itu awal kegagalan anda untuk menjadi pengusaha," paparnya.

"Maka bangun dan pupuklah kepercayaan orang lain kepada anda sejak dini, imbuhnya," imbuhnya.

Putra Riau setelah 10 tahun belajar di Negeri Kanguru itu kembali ke kampung halamannya dan ingin menciptakan enterpreuner-enterpreuner muda di Riau. Sehingga diharapkan dapat mendorong kemajuan pembangunan perekonomian Riau ke depan. Saat ini, Ahmi sedang merambah pasar nasional dan internasional dengan membangun usaha di bidang teknologi di Jakarta. "Kami ingin mengajarkan banyak hal tentang dunia enterpreuner, mulai dari memilih usaha hingga bagaimana menjalankannya. Kami membangun Global Institute

Enterpreuner untuk mengasah calon enterpreuner di Bumi Lancang Kuning ini agar lebih tangguh dan mampu bersaing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini," urai Ahmi yang jebolan Edith Cowan University (ECU), Curtin University dan

Beaufort College, Australia ini.

Dia juga menyampaikan, agar mahasiswa tidak takut gagal. Karena menurutnya, kesuksesan itu adalah motivator yang baik untuk terus meningkatkan kreatifitas usaha dan tidak cepat puas.

"Gagal itu bukan hal yang harus ditakuti. karena kegagalan itu pelajaran yang baik untuk bangkit lagi dan melangkah lebih maju," ujar Ahmi yang saat ini juga menjadi Ketua DPW partai Perindo Riau, partai besutan Hary Tanoesoedibjo. (hrc)

KETUA Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Ahmi Septari menyampaikan presentasinya di depan mahasiswa Universitas Riau (UR) di Training Enterpreunership, Kamis (14/1).

mendukung Bulog untuk mencapai target penyerapan tahun 2016. Ia mendorong para mitra Bulog yang ada di daerah untuk

benar-benar berkomitmen mensuplai beras dan gabah ke Bulog agar target penyerapan tersebut dapat dicapai.(kci/des)

Adira Finance Ikut Salurkan KUR JAKARTA - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) bakal turut dalam pilot project penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Adira Finance pun kini tengah menunggu aturan main dalam isi pilot project yang disiapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Willy S Dharma, Direktur Utama Adira Finance mengatakan, andaikata OJK meminta Adira Finance untuk mengikuti pilot project penyaluran KUR tentu tidak akan ditolak. Menurutnya, pekan lalu perusahaan telah bertemu dengan OJK dan membahas rencana penyaluran KUR oleh multifinance. "OJK sedang menentukan perusahaan yang dapat mengikuti pilot project ini. Kami tunggu aturan mainnya seperti apa karena memang saat ini belum dipaparkan," terang Willy pada Jumat (15/1).

Willy menambahkan beberapa aturan main di antaranya: nilai premi resikonya, jaminan dari debitur, bagaimana proses penyaluran kepada debitur. Ia yakin dengan dilibatkannya multifinance ke penyaluran KUR dapat mendongkrak penyaluran pembiayaan multifinance.

OJK segera merumuskan kriteria multifinance yang layak turut menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR). Paling lambat pilot project untuk KUR bisa terwujud paling lambat April mendatang. Multifinance dan modal ventura dipatok penyaluran KUR-nya sebesar Rp 1 triliun dari total target pemerintah salurkan KUR Rp 120 triliun. (kci)

Proyek Infrastruktur RI Dibiayai Bank Infrastruktur Asia BEIJING-Indonesia menjadi member dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) atau Bank Investasi Infrastruktur Asia. Dengan adanya AIIB, nantinya dapat membantu pembiayaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di tanah air.

Berapa Bunganya Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, tingkat bunga yang akan ditetapkan cukup rendah, sama halnya seperti lembaga multilateral lain, misalnya Bank Dunia maupun Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ ADB).

"Karena lembaga multilateral, pasti akan rendah. Lebih rendah dibandingkan dengan surat utang," ungkap Bambang di Hotel The Westin, Beijing, China, Minggu (17/1).

Bila bunga yang diberikan tidak kompetitif, Bambang menilai, AIIB tidak akan menarik bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Proses penentuan bunga, nantinya akan menjadi negosiasi antara peminjam dengan AIIB. "Logikanya mereka ingin sukses tentu harus kompetitif termasuk tingkat bunga," imbuhnya.

Pemerintah akan langsung menawarkan enam proyek kepada AIIB, yang terdiri dari sektor energi, jalan, dan air minum. Bambang optimistis, proyek tersebut dapat dibiayai oleh AIIB mulai dari tahun ini. "Ki?ta ingin tunjukan kalau kita gabung bukan sekadar kontribusi duit dan nggak ngapangapain, kita memang butuh infrastruktur dalam jumlah besar.

Infrastruktur kita ketinggalan. Ada kesempatan lembaga baru masih semangat kenapa nggak kita manfaatkan," paparnya.(dtc)

Dalam Sepekan, Dana Asing 'Kabur' dari Bursa Saham Rp1,94 T JAKARTA-Berbagai sentimen serta isu dari ekonomi makro maupun politik, hukum, dan keamanan di dalam negeri mewarnai pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di sepanjang pekan ini.

Pada pekan kedua di tahun 2016, IHSG masih bergerak secara fluktuatif.

Reaksi investor atas peristiwa di bidang Hukum dan Keamanan pada Kamis (14/

1) diimbangi oleh sentimen positif dari hasil Rapat Dewan Gubermur Bank Indonesia (BI) yang menurunkan suku bunga acuannya (BI rate) 25 basis poin ke level 7,25 persen.

Pada periode 11 hingga 15 Januari 2016, IHSG terkoreksi 0,49 persen ke posisi 4.523,976 dibandingkan penutupan di pekan sebelumnya yang berada di level 4.546,288.

Sementara di perdagangan hari terakhir di pekan ini, IHSG berhasil ditutup menguat 0,24 persen.

Selama periode 11 Januari 2016 hingga 15 Januari 2016, investor asing mencatatkan jual bersih di pasar saham dengan nilai Rp 1,94 triliun. Secara tahunan, aliran dana investor asing di pasar saham masih tercatat jual bersih dengan nilai Rp 2,55 tri-

liun.

Demikian disampaikan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam keterangan resminya, Minggu (17/1).

Rata-rata nilai transaksi harian di BEI pekan ini mengalami kenaikan 1,73 persen menjadi Rp 5,04 triliun, dari Rp 4,95 triliun di akhir pekan lalu. Ratarata volume transaksi harian mengalami penurunan 14,00 persen dan rata-

rata frekuensi harian berkurang 0,004 persen.

Dua surat utang milik PT PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dicatatkan di BEI pada pekan ini. Surat utang pertama adalah Obligasi VII Bank Nagari Tahun 2015 dengan nilai emisi Rp500 miliar dan Sukuk Mudharabah II Bank Nagari Tahun 2015 dengan nilai emisi Rp100 miliar.

Total emisi Obligasi dan Sukuk yang sudah tercatat sepanjang 2016 adalah 2 Emisi dari 1 Emiten senilai Rp600 miliar. Dengan pencatatan ini, maka total emisi Obligasi dan Sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 282 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp249,89 triliun dan US$100 juta, diterbitkan oleh 103 Emiten, sedang-

kan untuk Surat Berharga Negara (SBN) yang tercatat di BEI berjumlah 92 seri dengan nilai nominal Rp1.430,66 triliun dan US$1.040,00 juta dan 6 EBA senilai Rp2,42 triliun. Pada Selasa (12/1), saham PT Bank Artos Indonesia Tbk (ARTO) dicatatkan di BEI yang merupakan emiten pertama yang dicatatkan di 2016. (dtc)

Riau Raya

EDISI: 04 / TH: 2 25 JANUARI- 8 FEBRUARI 2016

7

Penunjukan Pasar Murah Diduga tak Sesuai Ketentuan

PASAR murah yang diselenggarakan Pemko Pekanbaru menjadi temuan BPK RI.

PEKANBARU-Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Pekanbaru menganggarkan belanja subsidi untuk pelaksanaan pasar murah sebesar Rp1 miliar dengan realisasi sebesar Rp1 miliar.

EDWAR PASARIBU: Liputan Pekanbaru Sebagaimana yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP), dalam pelaksanaan pasar murah, harga yang diberlakukan kepada masyarakat terhadap setiap komoditas pelaksanaan operasi pasar adalah harga di bawah atau lebih rendah dari harga yang berlaku pada saat pelaksanaan, sedang selisih harga pasar dengan harga pelaksanaan operasi pasar murah ini dibebankan ke APBD Kota Pekanbaru dalam bentuk sudisidi ke masyarakat yang diberikan melalui perusahaan yang menjadi rekanan atau pemasok kebutuhan komoditas pelaksanaan operasi pasar murah yang diselenggarakan.

Realisasi penyelenggaraan kegiatan operasi pasar murah dalam bentuk pasar murah diselenggarakan sebanyak 20 kali selama tahun 2014. Teknis penyelenggaraan kegiatan operasi murah dalam bentuk operasi pasar murah diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melalui program efisiensi perdagangan dalam negeri pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang atau produk dengan membentuk panitia penyelenggara.

Panitia penyelenggara bertanggungjawab terhadap tata kelola pelaksanaan teknis penyelenggaran di lapangan baik mengenai ketepatan jenis, jumlah, kualitas, waktu pasokan komoditas yang dipasok oleh rekanan, serta ditindaklanjuti dengan pendistribusian, penerimaan harga yang dibayarkan oleh masyarakat dan penyampaian harga yang diterima dari masyarakat kepada rekanan.

Besaran subsidi terhadap selisih harga pasar dengan harga pelaksanaan operasi pasar murah terhadap komoditas yang dipasok sebesar Rp50.000,00 per paket. Rea-

lisasi penggunaan anggaran pelaksanaan pasar murah selama tahun 2014 adalah, sebagai berikut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah 15.000 paket x Rp50.000,00 = Rp750.000.000,00 - PAPBD adalah 5.000 paket x Rp50.000,00 = Rp250.000.000,00.

Jumlah Rp1.000.000.000,00.

Dari hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pasar murah diketahui penunjukkan rekanan atau penyedia barang untuk pelaksana pasar murah merupakan penunjukkan secara langsung. Penunjukkan kepada rekanan dituangkan dalam nota kesepakatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan pemilik toko Mega Rasa tentang penyediaan kebutuhan pokok masyarakat untuk kegiatan pasar murah.

Dalam LHP BPK RI disebutkan, dari hasil pemeriksaan diketahui, panitia penyelenggara tidak pernah melakukan negosiasi harga terlebih dahulu atas setiap penawaran harga barang yang disampaikan oleh rekanan. Jumlah harga yang ditawarkan rekanan pada setiap pelaksanaan pasar murah, merupakan harga jual barang pada saat pelaksanaan. Penunjukkan kepada rekanan dilakukan tanpa didahului dengan survei harga.

Rekanan merupakan penyedia tetap atas pelaksana pasar murah sejak tahun 2011. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui rekanan merupakan usaha yang belum pernah menyusun laporan keuangan dan menyampaikan laporan tentang kepatuhan atas pembayaran pajak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ditetapkan pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pe-

ngadaan barang dengan nilai paling tinggi sebesar Rp200.000.000,00.

Penyediaan barang untuk pelaksanaan pasar murah merupakan kegiatan yang memiliki nilai kegiatan lebih dari Rp200.000.000,00, dan bukan merupakan suatu kondisi darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya, dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera. Penyediaan barang yang dilakukan adalah untuk jenis barang yang sama yaitu untuk barang kebutuhan pokok

lainnya dapat dilakukan dalam hal, keadaan tertentu dan/atau pengadaan barang khusus atau pekerjaan konstruksi khusus atau jasa lainnya yang bersifat khusus. Ayat (3) menyatakan, penunjukan langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 39 ayat (1) menyatakan, pengadaan langsung dapat dilakukan

garkan pada SKPKD dalam bentuk belanja tidak langsung dan disalurkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPKD) kepada perusahaan/lembaga tertentu yang ditunjuk. Ayat (2) yang menyatakan, perusahaan/lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan/atau khusus untuk bidang transportasi dilakukan melalui

DISPERINDAG Kota Pekanbaru.

masyarakat berupa beras, minyak goreng, gula, dan sebagainya.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan “Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 35 Ayat (1) menyatakan, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Ayat (2) menyatakan, pemilihan penyedia barang dilakukan dengan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung atau kontes.

Di dalam Pasal 38 Ayat (1) menyatakan, Penunjukan Langsung terhadap 1 Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

terhadap pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 dengan ketentuan kebutuhan operasional K/L/D/I, teknologi sederhana, risiko kecil dan/atau dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha, orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil, serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil.

Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 100 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Belanja Subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru pada Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan, belanja subsidi dapat diberikan dalam bentuk uang yang diang-

proses pengadaan barang dan jasa.

Proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh perusahaan/lembaga tertentu yang ditunjuk sebagai penerima belanja subsidi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kerangka Acuan Kerja kegiatan operasi pasar murah dalam rangka stabilitas harga barang Kebutkhan pokok masyarakat tahun 2014 tentang rekanan pemasok menyatakan, perusahaan rekanan yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam hal pengadaan kebutuhan komoditas pelaksanaan kegiatan operasi pasar dalam bentuk pasar murah ini adalah semua bentuk badan usaha yang bergerak dalam perdagangan makanan dan minuman/kebutuhan pokok masyarakat baik perusahaan berbentuk PT, CV, Firma, Koperasi dan

atau perusahaan perseorangan (PO) yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut memiliki legalitas perusahaan seperti Akta Pendirian, HO, SIUP, TDP, dan NPWP, memiliki legalitas pengurus, pemilik, manajer, dan atau direktur sesuai kewenangannya, kegiatan perusahaan pada tingkatan agen atau distributor, telah melunasi kewajiban-kewajiban keuangan sebagaimana yang ditentukan oleh UU dan peraturan pelaksanaannya.

Tertib dan teratur melaporkan kewajiban-kewajiban perpajakan, laporan keuangan tahun terakhir harus sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), memiliki dan atau menguasai alat angkutan barang yang diperlukan dalam pendistribusian komoditas pelaksanaan pasar murah.

Kondisi tersebut mengakibatkan penentuan nilai subsidi tidak dapat diyakini kewajarannya.

Kondisi tersebut terjadi, karena Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Pengguna Anggaran dan panitia penyelenggara tidak mempedomani peraturan tentang proses pengadaan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyatakan pada awal penunjukkan rekanan dilakukan negosiasi harga, akan tetapi pada Tahun 2014 tidak dilakukan, karena secara historis rekanan menawarkan harga sesuai dengan harga pasar, penunjukkan Toko MR sejak Tahun 2011 sampai dengan 2014, karena tidak ada rekanan yang mau.

Selain itu pertimbangangan, kedua belah pihak telah memahami teknis operasional dari pelaksanaan kegiatan pasar murah ini. Rekanan merupakan perusahaan perseorangan dan dari awal penunjukkan sebagai rekanan tidak memiliki laporan keuangan sebagaimana yang dipersyaratkan.

BPK merekomendasikan Walikota agar membe-

rikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku secara berjenjang kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Panitia Penyelenggara yang tidak mempedomani peraturan yang berlaku dalam proses pengadaan, memerintahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan proses pengadaan atas penyedia barang pasar murah sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa.

Terkait hal itu, mantan Kepala Disperindag Kota Pekanbaru, El Syabrina saat dikonfirmasi mengatakan, terkait dengan temuan tersebut, harga sembako merupakan harga di bawah pasar.

"Kalau dilelang, perusahaan akan ambil keuntungan," ucap El Syabrina.

Disperindag Kota Pekanbaru melaksanakan program pasar murah tersebut agar harga bahan pokok yang sampai ke masyarakat bisa di bawah harga pasar. Selain itu, Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan, Disperindag Kota Pekanbaru, Mas Irba H Sulaiman saat dikonfirmasi jurnal metro media, Jumat (22/1) mengatakan, di tahun 2015 tidak ada dilaksanakan pasar murah, karena menjadi temuan BPK RI. Menurut BPK RI, ucap Mas Irba, pasar murah dilelang, karena produknya sejenis. Namun menurut Disperindag, produk atau barang-barang pasar murah tidak perlu dilelang, karena barang yang ditetapkan pemerintah dapat ditunjuk langsung. "Kami lihat nilainya diadakan setiap bulan, sekitar Rp50 juta, makanya ditunjuk langsung," ucap Mas Irba H Sulaiman.

Apabila program itu dilelang pada bulan Januari, sedangkan pasar murah digelar di bulan Desember, maka barang-barang yang diadakan untuk masyarakat tidak layak dikonsumsi lagi. "Pasar murah ini kegiatan yang dapat menurunkan inflasi, tetapi kami sudah konsultasi dengan Kejaksaan terkait hal ini.

Untuk merubah nomenklaturnya menjadi subsidi di bidang transportasi," ucap Kabid Perdagangan, Disperindag Kota. *** Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014

8 Laporan Utama

EDISI: 04 / TH: 2 25 JANUARI- 8 FEBRUARI 2016

Kantor yang sedang dibangun di Komplek Perkantoran Pemko di Kecamatan Tenayan Raya.

„ Komplek Pemko dan Jalan Menuju ke PLTU

Negara Diduga DIRUGIKAN dan Lingkungan Rusak PEKANBARU-Aktivitas pembangunan komplek perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya terus berlanjut. Padahal, sejumlah pihak meminta agar pekerjaan itu dihentikan sementara hingga proses perizinan dilengkapi.

EDWAR PASARIBU: Liputan Pekanbaru Namun Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tak mengindahkannya.

Kontraktor pelaksana terus menggesa pembangunan untuk kejar target.“ Dari invesKomplek

cen. Begitu juga di sekelilingnya yang ada hanya semak belukar. Di komplek perkantoran Pemko tersebut terlihat kesibukan karyawan peru-

perkantoran Pemko di Kecamatan Tenayan Raya.

tigasi surat kabar jurnal metro media dan Lembaga Swadaya Masyarakat Independen, Pembawa Suara Pemberantas Korupsi, Kolusi dan Kriminal Ekonomi (LSM IPSPK3) Republik Indonesia Ir Ganda Mora, lahan yang dijadikan komplek perkantoran Pemko Pekanbaru diratakan. Lahan yang berbukit dikeruk dengan kedalaman 14 meter. Kelapa sawit dan pepohonan yang berada di lahan tersebut rata menjadi tanah. Begitu juga dengan habitat yang hidup di lahan sekitar 114 hektare itu mengungsi entah kemana. Lahan tersebut saat ini, berganti menjadi gedung-gedung bertingkat tempat berkantornya Walikota Pekanbaru bersama dengan satuan kerja (Satker)nya.

Di sekitar, gedung-gedung bertingkat tersebut tak terlihat rumah-rumah penduduk. Tak jauh dari lahan komplek perkantoran Pemko ada lahan PT Budi Tani milik Edi Cen-

sahaan rekanan yang bekerja membangun gedung-gedung bertingkat dan sarana prasarana pendukung lainnya. Mobil truk pengangkut material bangunan silih berganti ke luar masuk areal komplek perkantoran Pemko di Kecamatan Tenayan Raya.

Jalan-jalan yang berada di areal komplek perkantoran Pemko masih dalam pengerasan. Jalan tersebut belum selesai dikerjakan.

Begitu juga jalan yang menuju ke PLTU Teluk Lembu yang belum selesai dikerjakan. Saat dilalui debu berterbangan kemana-mana. Jalan tersebut juga sedang dikerjakan. Menurut Ir Ganda Mora, pembangunan komplek perkantoran Pemko diduga salah perencanaan, ada bukit yang diduga salah pangkas.

Akibatnya, terjadi perubahan struktur lahan. "Anggaran yang digunakan untuk pembangunan komplek perkantoran Pemko menjadi membengkak, karena harus menimbun lagi," ucap

Ganda.

Selain itu, pembangunan jalan di kawasan komplek perkantoran Pemko Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya yang dikerjakan oleh PT Fitra Wika dengan total anggaran sebesar Rp52.240.998.000,00 (paket B) dan PT Hasrat Tata Jaya dengan nilai kontrak Rp59.394.882.000, berdasarkan hasil investigasi menggunakan material batu koral dan pasir, sesuai dengan penelusuran, pihak rekanan membeli material tersebut dari galian yang tidak memiliki izin galian C, seperti daerah Simalinyang d a n daerah

lainnya di Kabupaten

Kampar.

Pesanan material dengan skala besar dari pihak rekanan tersebut mengakibatkan perusakan lingkungan di berbagai daerah di Kampar, karena tidak dilakukan reklamasi. Dari hasil penelusuran di lapangan juga diketahui, proyek tersebut dikerjakan asal-asalan dan diduga tak sesuai dengan bestek, karena kualitas dari batu kerikil dan pasir yang digunakan pihak rekanan lebih banyak tanah dan lumpurnya.

Terkait hal itu, LSM IPSPK3 RI menduga pihak rekanan hanya mengejar keuntungan semata dibandingkan kualitas pekerjaan. Apalagi, pihak Dinas Bina Marga serta Dinas Cipta Karya Kota Pekanbaru lemah melakukan pengawasan pembangunan jalan dan komplek perkantoran Pemko tersebut.

Di samping itu, LSM IPSPK3 RI menemukan hal yang sama dalam pembangunan jalan

menuju ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Lembu yang dikerjakan PT Vira Jaya Riau Putra dengan anggaran sebesar Rp75.994.959.000.

Di lapangan tidak ditemukan plang proyek pembangunan jalan menuju ke PLTU Teluk Lembu yang dikerjakan PT Vira Jaya Riau Putra, sehingga tidak diketahui anggaran tersebut bersumber dari mana.

Pengerasan jalan yang dilakukan pihak rekanan agregat C diduga tak sesuai dengan spek, sebab tanah yang dipergunakan adalah tanah uruk yang berasal dari daerah sekitar pembangunan jalan dengan persentase pasir yang lebih besar. Hal itu mengakibatkan kurang padatnya jalan, sehingga apabila terus dilanjutkan jalan tersebut akan cepat rusak.

Begitu juga dengan pembangunan box culvert yang masih terbengkalai.

Dengan demikian, menurut Ganda Mora, kontraktor pelaksana meraup keuntungan yang besar dari pelaksanaan proyek pembangunan jalan menuju ke PLTU Teluk Lembu tersebut yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Perusakan lingkungan yang terjadi dari pembangunan jalan dan komplek perkantoran Pemko, menurut Ketua LSM IPSPK3 RI, juga terjadi disebabkan tak ada izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun, komplek perkantoran Pemko masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). "Harusnya ada izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri LHK, tapi pemko diduga belum punya," ucapnya.

Hal ini, mengakibatkan lahan yang dalam kawasan hutan habis 'diobrakabrik', tanpa izin.

Perusakan yang dilakukan Pemko di atas lahan yang masih kawasan hutan merupakan tindak pidana di bidang lingku-

ngan hidup dan kehutanan.

Terkait hal itu, ucap Ganda, Pemko dalam hal ini Walikota telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan H i d u p (Kemen LHK) dan

pada 23 Desember 2013 tentang Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru di Kelurahan Sail, Kecamatan TenayanRaya. Ukuran tanah Rp21.046/meter persegi x 1.114.400 meter persegi = Rp23.453.662.400,00, harga pohon sawit per batang Rp300.000 x 14.672 batang = Rp4.401.600.000,00 dan dipotong pajak penghasilan sebesar 5 persen Rp1.392.763.120,00, sehingga harga bersih pembelian tanah sebesar Rp26.462.499.280,00.

Tanah dan tanaman sawit yang berada di atas tanah tersebut telah dibayarkan kepada pemilik yaitu Aseng Als Edi Udan sesuai dengan Berita Acara Nomor: 01/BA-PGRPH/ PPK/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman serta pelepasan/penyerahan hak atas tanah untuk lokasi Badak RT.004/ RW.002 Kelurahan Sail

Pemko tersebut diduga tidak memenuhi syarat, yakni mesti melengkapi aspirasi dari rakyat, naskah akademis, surat Walikota ke DPRD, keputusan DPRD tentang persetujuan, surat Walikota ke Gubernur dan surat Gubernur ke Mendagri. Dalam hal ini, LABHR juga menduga proyek perkantoran komplek Pemko tersebut dikerjakan tanpa disertai dengan izin mendirikan bangunan (IMB).

Pasalnya, alas hak lahan tersebut masih dalam bentuk Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), sehingga IMBnya belum dapat diproses, karena persyaratan mengurus IMB harus melengkapi sertifikat lahan. Namun, karena lahan berada di atas kawasan hutan, sertifikatnya juga belum dapat diproses. "Hal ini saling terkait, dengan demikian tanpa dilengkapi legalitas, penggunaan anggaran di atas lahan tersebut diduga ilegal, sehingga hal ini harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," ucap

Kantor yang sedang dibangun di Komplek Perkantoran Pemko Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya.

Mark a s B e s a r Polri. "Kami mengimbau KPK dan Mabes Polri secepatnya menarik pihakpihak yang terlibat, karena dari penelusuran kami ke KPK, hal tersebut sedang ditangani," ucap Ganda.

Kerugian negara dengan dibangunnya komplek perkantoran Pemko Pekanbaru, menurut LSM IPSPK3 RI, mencapai ratusan miliar rupiah.

Begitu juga dari proses penghitungan ganti rugi lahan, Pemko pada Anggaran Tahun 2013 pernah membeli tanah yang direncanakan untuk lokasi pembangunan komplek perkantoran Pemko, berdasarkan Berita Acara Hasil pengukuran Nomor: 01/BAHP/PPK/XII/2013 tanggal 23 Desember Tahun 2013, hasil pemeriksaan didapat ukuran tanah seluas 1.114.400 meter persegi, atas nama H Mustapa Kamal Udan dan pemilik tanah tersebut Aseng Als Edi Udan/ PT Budi Tani Kembang Jaya berlokasi di Jalan Badak Rt.004/Rw.002 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Di samping tanah terdapat tanaman sawit yang ditanam di atas tanah tersebut sebanyak 14.672 batang. Berdasarkan berita acara Nomor 01/BA/ BAHPM/PPK/XII/2013

Kecamatan Tenayan Raya.

Cacat Hukum Hal senada disampaikan Ketua Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) Riau, Mayandri Suzarman SH. Menurut aktivis anti korupsi ini, ganti rugi lahan di atas kawasan hutan merupakan tindakan ilegal, karena tak disertai dengan legal formil, apalagi ada Undang-undang yang dilanggar. Dalam hal ini, Pemko diduga melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan Hutan (P3H) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

"Penggunaan APBD di kawasan hutan tanpa disertai legalitas merupakan tindakan melawan hukum dan melanggar undangundang," ucap Mayandri.

Oleh karena itu, pihaknya telah melaporkan Pemko ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pembangunan komplek perkantoran Pemko segera dihentikan. Mayandri juga mensinyalir Pemko Pekanbaru melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 30 Tahun 2012.

Proyek perkantoran

Mayandri.

Berdasarkan hal tersebut, LABHR meminta kepada Mendagri dan Menteri LHK agar memerintahkan kepada Walikota Pekanbaru menghentikan pekerjaan komplek perkantoran Pemko Pekanbaru untuk sementara hingga dipenuhinya segala persyaratan, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan. Selain itu, LABHR mendesak agar memerintahkan kepada Walikota Pekanbaru dan rekanan mengembalikan anggaran yang sudah digunakan untuk pembangunan komplek perkantoran Pemko Pekanbaru, karena perda multiyears tentang permbangunan perkantoran Pemko Pekanbaru bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan cacat hukum, memerintahkan kepada Walikota agar mengembalikan fungsi kawasan hutan seperti semula dan mendesak kepada Mendagri agar memerintahkan Walikota Pekanbaru mengganti kerugian negara yang diakibatkan pengrusakan kawasan hutan HPK dan lingkungan hidup.

Di pihak lain, Walikota Pekanbaru Firdaus yang telah dikirimkan surat konfirmasi tertulis terkait dengan pembangunan komplek perkantoran Pemko serta jalan menuju ke PLTU Teluk Lembu beum memberikan jawaban. ***

EDISI: 04 / TH: 2 25 JANUARI- 8 FEBRUARI 2016

Laporan Utama

9

JALAN di lingkungan komplek perkantoran Pemko yang masih dalam tahap pekerjaan. Materialnya diduga menggunakan batu koral.

Komplek Pemko Diduga Belum Ada Dasar Hukum 3

PEKANBARU-Pembangunan komplek perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru belum ada dasar hukumnya, karena hanya berdasarkan kesepakatan antara Ketua DPRD Kota dan Walikota Pekanbaru.

Menurut pengamat perkotaan, Mardianto kesepakatan antara Ketua DPRD Kota dengan Walikota tidak dapat dijadikan dasar hukum membangun komplek perkantoran Pemko.

Kesepakatan tersebut, belum tertuang dalam perda, walaupun demikian Pemko 'ngotot' sudah sesuai dengan tata ruang dan wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru.

"Itu belum bisa jadi dasar hukum. Dapat dimanfaatkan, apabila sudah jadi perda," kata Mardianto kepada surat kabar jurnal metro media.

Padahal berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7 Ayat 1 disebutkan, jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas Undangundang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota.

"Tak disebutkan kesepakatan bisa

dijadikan dasar hukum," ucap Mardianto.

Ketika ditanyakan komplek perkantoran Pemko yang masih dalam kawasan hutan.

Mardianto mengatakan, pembangunan komplek perkantoran Pemko di kawasan tersebut dapat merusak ekosistem hutan. Selain itu, alas hak lahan komplek Pemko tersebut masih dalam bentuk Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan

(IMB). "Sesuai aturan, persyaratan mengurus IMB harus sertifikat.

Tapi untuk mereka itu tak berlaku, aturan hanya berlaku bagi masyarakat saja," kata Mardianto Manan.

Itulah ciri-ciri dari negara Kerajaan, aturan hanya berlaku untuk masyarakat saja. Apabila raja berkehendak, tak ada yang dapat menghalanginya. "Dia itu penguasa, kita selemahlemah iman, hanya bisa bicara dan bagi media memberitakannya," kata Mardianto. Sementara

JALAN menuju ke PLTU Teluk Lembu yang masih dalam tahap pekerjaan

Box culvert yang berada di jalan menuju ke PLTU belum selesai dikerjakan.

Box culvert di jalan menuju PLTU yang belum selesai dikerjakan.

itu, tokoh masyarakat Kota Pekanbaru, Umar Said meminta kepada penegak hukum agar serius mengusut pembangunan komplek perkantoran Pemko di Kecamatan Tenayan Raya. Pembangunan komplek perkantoran Pemko di Kecamatan Tenayan Raya seharusnya dihentikan terlebih dahulu hingga segala persyaratan dan perizinan sudah dilengkapi semua.

Dikatakan Umar Said, Pemko jangan melanggar

aturan. Dari informasi yang diterima, lahan komplek perkantoran Pemko tersebut masih berada di dalam kawasan hutan. Selain itu, sertifikat lahan juga belum ada dan belum ada izin mendirikan bangunan (IMB). "Bangunan tanpa IMB itu salah. Kenapa rakyat saja yang harus pakai IMB," kesal Umar. “Tak Sesuai RUTRK Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, pembangunan komplek perkantoran Pemko

harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan wilayah. Selain itu, berdasarkan rencana tata ruang kota (RTRK), sebelumnya Kecamatan Tenayan Raya tak diperuntukan bagi pembangunan perkantoran, tetapi kawasan industri Noviwaldy yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru ini mengaku heran, apakah ada revisi terhadap peraturan daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Kota tersebut. "Apabila ada revisi perda, seharusnya disosialisasikan, jangan tiba-tiba masyarakat mau bangun dilarang, rencana detail tata ruang kota itu harus disampaikan di tingkat kecamatan-kecamatan," ucap Noviwaldy yang disapa dengan panggilan Dedet tersebut. “Rencana tata ruang wilayah Kota Pekanbaru, ungkap Dedet, harus mempedomani rencana tata ruang wilayah provinsi, sedangkan rencana tata ruang wilayah provinsi harus berpedoman dengan rencana tata ruang nasional. Sesuai perda RTRW provinsi dan nasional, yakni 30 persen dari Kota Pekanbaru harus kawasan hutan atau diganti dengan kawasan hijau.

Sayangnya, kawasan hijau di Kota Pekanbaru, rata-rata beralih fungsi menjadi 'hutan beton'.

"Kawasan hijau itu seharusnya bisa menggantikan kawasan hutan. Nyatanya, kawasan hijau yang seharusnya dibangun oleh pemko disulap menjadi gedung bertingkat.Contohnya, ungkap Noviwaldy Jusman, kawasan hijau yang berada di Jalan Garuda Sakti, Panam. Di sana sudah dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pekanbaru. "Itu kan semula diperuntukan kawasan hijau, tapi sekarang dibangun rumah sakit," ungkap Dedet.

Hal itu membuat Dedet menjadi terheranheran. Persoalannya, apakah perda tersebut sudah dipahami atau belum. Dalam hal ini, DPRD Kota semestinya mengawasi kinerja pemerintah, bukan malah sebaliknya. Apalagi ada informasi lahan yang dibangun komplek perkantoran Pemko di Kecamatan Tenayan Raya masih kawasan hutan.

Noviwaldy tak tahu, apakah Walikota sudah mengurus izin pelepasan kawasan hutan atau tidak. Apabila tak ada izin pelepasan kawasan hutan, maka bisa saja ada dugaan tindak pidana. ***

10 Infrastruktur

EDISI: 04 / TH: 2 25 JANUARI- 8 FEBRUARI 2016

JALUR lambat Jalan HR Soebrantas yang dikerjakan kontraktor tidak rata.

JALUR LAMBAT Jalan HR Soebrantas DIDUGA ASAL JADI PEKANBARU-Pekerjaan pembangunan jalur lambat Jalan HR Soebrantas diduga asal jadi. Hal ini terlihat dari kualitas pekerjaan yang dilaksanakan PT Sarana Indah Perkasa Abadi senilai Rp3.588.686.000.

BATU yang digunakan sebagai material pembangunan jalur lambat Jalan HR Soebrantas terlihat.

Salah seorang pekerja jalur lambat Jalan HR Soebrantas, Rizal saat dikonfirmasi jurnal metro media, baru-baru ini mengatakan, pelaksanaan proyek tersebut dikerjakan oleh PT Sarana Indah Perkasa Abadi dengan Direktur, Helmi Jasid. "Saya tak tahu, saya hanya sebagai pekerja saja," ungkapnya singkat.

Terkait hal ini saat dilakukan investigasi di lapangan, pagar dikerjakan tidak rapi, catnya juga tidak rata, bahkan terlihat ada alat yang digunakan rekanan untuk mengerjakan jalur lambat HR Soebrantas di lapangan.

Sementara itu, Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Suara Pemberantas Korupsi, Kolusi, Kriminal Ekonomi Republik Indonesia (LSM IPSPK3) RI, Ir Ganda Mora mengatakan, telah membuat laporan ke penegak hukum agar mengusut tuntas proyek jalur lambat Jalan HR Soebrantas. "Laporan akan disampaikan ke Kejaksaan Agung

Republik Indonesia," ucap Ganda.

Menurut Ganda yang juga ikut melakukan investigasi, pekerjaan jalan diduga tidak seluruhnya dikerjakan, karena masih ada yang belum selesai. Begitu juga pekerjaan pengaspalan yang terlihat jelas tidak rata, sedangkan material yang digunakan untuk menutupinya diduga tidak sesuai, karena batu-batu split yang digunakan terlihat jelas tanpa ada lapisan aspal yang menutupinya.

Hal ini, menurut Ganda Mora, akan mengakibatkan jalan tersebut menyimpan air, sehingga jalur lambat Jalan HR Soebrantas akan terkelupas. Padahal jalan tersebut merupakan jalur sibuk lalu lintas dan merupakan akses masuknya kendaraan dari luar kota menuju ke Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau.

LSM IPSPK3 RI juga mensinyalir pekerjaan yang digunakan dengan sistem hotmix dan lapis

PENGECATAN pagar di depan Kantor BKSDA Riau, Jalan HR Soebrantas diduga asal jadi. Terlihat catnya tidak rata.

diduga tidak sesuai dengan ketebalannya.

Pekerjaan tersebut seharusnya lapisan ACWC, AC-BC dan AC-Base dengan ketebalan 4 sentimeter, 5 sentimiter dan 6 sentimeter. Akan tetapi dari hasil investigasi, ketebalan yang ditemukan hanya sekitar 2 sentimeter dan 3 sentimeter, maka tidak sesuai dengan pekerjaan aspal beton.

Aspal jalur lambat Jalan HR Soebrantas juga tidak sesuai dengan kualitas. Sebab aspal yang digunakan terlihat kurang padu dengan material lainnya, seperti batu dan pasir, menurut Ganda Mora, batu yang digunakan oleh rekanan untuk pengaspalan bukan batu split pecahan yang berkualitas, melainkan batu sungai yang dipecah dengan cluster. "Kami menduga pekerjaan ini mengejar keuntungan dibandingkan kualitas proyek, sehingga pihak rekanan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kemauannya sendiri," ucap Ganda.

Proyek tersebut, ujar

Ganda, diduga sudah diserahterimakan (PHO) padahal rekanan masih melaksanakan pekerjaan pada bulan Januari 2016, seharusnya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air memutuskan kontrak, memblack lits

kerugian negara dari proyek jalur lambat Jalan HR Soebrantas.

Terkait hal itu, aktivis anti korupsi ini mendesak kepada penegak hukum, Kejaksaan dan Kepolisian untuk

(KPPU) Republik Indonesia terkait tender pekerjaan perbaikan dan pengembangan pipa distribusi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak, Pekanbaru Tahun Anggaran 2007.

membayar denda sebesar Rp112.221.000, yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat

JALUR lambat Jalan HR Soebrantas aspalnya tidak rata dan dikerjakan asal jadi. Foto diambil, baru-baru ini.

JALAN lingkungan di Kantor BKSDA Riau yang tidak rata dab diduga dikerjakan asal jadi.

perusahaan rekanan dan memberikan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

"Apabila hal itu tak dilakukan, kami duga ada konspirasi," ucap Ganda.

Akibat dari tak sesuainya pekerjaan, LSM IPSPK3 RI menduga telah terjadi

Dalam putusan KPPU tersebut, PT Sarana Indah Perkasa Abadi dengan Direktur Helmi Jasid, berdasarkan akte Notaris Ferry Bakti dengan Nomor 01 tanggal 03 Februari 2003 yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 7A, Bangkinang disebut sebagai terlapor II. Dalam amar putusan majelis KPPU yang terdiri dari, DR Sukarmi, SH, MH, Ir Tadjuddin Noer Said, dan Didik Akhmadi, Ak, MComm memutuskan terlapor II yakni PT Sarana Indah Perkasa Abadi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menghukum terlapor II untuk

JALAN yang berada di lingkungan Kantor BKSDA Riau yang diduga asal jadi.

mengusut tuntas dan memeriksa semua yang diduga terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kepala Bidang (Kabid) Jalan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru, Acep Rasidin saat dikonfirmasi ke kantornya berkali-kali tidak berada di tempat.

Begitu juga dengan Direktur Utama (Dirut) PT Sarana Indah Perkasa Abadi, Helmi Jasid saat dikonfirmasi tak mengangkat telepon selulernya. Saat disampaikan pesan singkat tak dibalas.

Seperti diketahui sebagaimana dikutip dari situs KPPU RI keputusan perkara Nomor :23/KPPU-L/2008, PT Sarana Indah Perkasa pernah sebagai turut terlapor di Komisi Persaingan Usaha

Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Selain itu dalam amar putusannya, majelis KPPU RI melarang terlapor II untuk mengikuti tender di lingkungan PDAM Tirta Siak selama 1 tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan tersebut ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada Senin tanggal 24 November 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 November 2008. (Edwar Pasaribu)

Daerah

EDISI: 04 / TH: 2 25 JANUARI- 8 FEBRUARI 2016

11

Hadapi Gugatan di MK, KPU Rangkul Kejari Rohil ROKAN HILIR-Menghadapi gugatan pasangan calon nomor urut 4 Herman Sani-Taem Pratama ke Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, Riau melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Rohil terkait perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir, 9 Desember lalu.

Kerjasama ini ditandai dengan melakukan penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Rohil Agus Salim didampingi komisioner KPU Kasmer Dahlan, Taufik dan Sekretaris KPU Andi Rahman kepada Kepala Kejari Rohil Bima Suprayoga, Jumat (8/1).

Untuk gugatan KPU Rohil perkaranya terdaftar di kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor 92-PHP-BUP-XIV-2016 tanggal 4 Januari 2016.

"SKK dari KPU Rohil kepada Kejari perlu kami buat dan akan diserahkan sebagai bukti bahwa Kejari Rohil yang merupakan Jaksa Pengacara Negara secara resmi menjadi pen-

damping hukum atau pengacara KPU Rokan Hilir dalam rangka menghadapi gugatan yang kami terima," kata Agus Salim.

Dengan demikian, lanjutnya Kejari Rohil sebagai penerima kuasa berhak membuat dan menandatangani eksepsi jawaban serta surat lainnya yang berhubungan, memberikan atau menyanggah keterangan-keterangan atau bukti, menghadirkan atau menolak kehadiran saksi, menyanggah keterangan saksi, melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya baik di luar maupun di dalam pengadilan yang perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian ini.

Adapun materi gugatan yang telah dilayangkan oleh penggugat kepada KPU

Rohil diantaranya proses pemungutan di Kecamatan Sinaboi, dimana penggugat menduga TPS 03 dan 04 Kepenghuluan Darussalam berada di wilayah hukum Kota Dumai.

Kemudian penggugat juga menduga bahwa adanya masyarakat Dumai sebanyak delapan orang yang memberikan hak pilihnya di TPS Rokan Hilir.

Gugatan lainnya yaitu proses menungutan dan penghitungan di Kecamatan Pasir Limau Kapas, dimana penggugat menduga bahwa ada pemilih yang bukan penduduk Rohil telah memberikan hak pilihnya di TPS 03 Kepenghuluan Sei Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas.

Gugatan terakhir terhadap KPU Rohil terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 17 Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, dimana penggugat menduga petugas KPPS telah melakukan kecurangan dengan memasukkan pemili fiktif sebanyak 53 orang untuk memilih salah satu paslon di TPS tersebut.

Pihak KPU bersama bersama Tim Jaksa Pengacara Negara dari Kejari Rohil nantinya akan memberikan jawaban

384 Unit RLH di Rohil Selesai Dibangun

BAGANSIAPIAPI-Sebanyak 384 unit Rumah Layak Huni (RLH) di Kabupaten Rokan Hilir 100 persen selesai dibangun pada tahun anggaran 2015 dan sudah diserahterimakan oleh Bupati Rohil melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Kepala Bapemas Rohil Hj Murniwati mengatakan, sebanyak 384 RLH itu berada di setiap kelurahan/kepenghuluan dan masing-masing mendapatkan sebanyak dua unit. "Saat ini pengerjaannya sudah seratus persen selesai dan totalnya 384 unit tersebar di 18 kecamatan," kata Murniwati, Jumat.

RLH yang dibangun ini, terangnya masih sama dengan tahun sebelumnya yakni type 36, hanya saja tampilannya yang dibedakan. Sementara untuk biaya yang dianggarkan tiap kelurahan/kepenghuluan itu berbeda, tergantung lokasi dan daerahnya.

"Biayanya bervariasi, mulai dari Rp72 juta hingga Rp85 juta. Kalau untuk Rp72 juta itu biasanya lokasinya mudah dijangkau. Sementara

untuk daerah pesisir seperti Kecamatan Sinaboi dan Pasir Limau Kapas dianggarkan Rp85 juta, karena selain lokasinya jauh akses transportasinya pun sangat sulit," jelasnya.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang telah menerima RLH untuk tidak memperjualbelikannya. "Memang tidak ada sanksi tertulis, namun tetap saja tidak boleh dijual setelah mendapatkan bantuan tersebut, karena bantuan ini berasal dari pemerintah untuk masyarakat yang susah," tuturnya.

Ia juga mengakui, ada pekerjaan tahun 2015 yang tidak bisa dilaksanakan dan baru bisa dikerjakan tahun 2016 seperti pembangunan Resetlemen di Kecamatan Rimba Melintang yang peruntukannya bagi masyarakat korban abrasi Sungai Rokan. "Jumlahnya sekitar 36 unit dan tahun ini dikerjakan," katanya.

Keterlambatan pengerjaan Resetlemen itu, kata dia dikarenakan dianggarkan pada APBD Perubahan 2015 lalu. "Karena waktunya singkat, makanya pembangunannya baru bisa dilaksanakan tahun ini dengan cara dimunculkan kembali," sebut Murni.

Sementara di luar Kecamatan Rimba Melintang seperti di Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan sudah selesai dibangun dan direncanakan akan diserahkan langsung oleh Bupati Rohil kepada masyarakat dalam waktu dekat ini.(auz/jum)

Bupati Pelalawan: Pengurangan Honorer Bukan Sekedar Wacana PANGKALANKERINCI-Secara tegas Bupati Pelalawan, HM Harris menyampaikan pengurangan tenaga honorer merupakan langkah serius yang dilakukan pemerintah daerah. Langkah ini, ditempuh untuk mengefesienkan anggaran bukan ada ada motivasi lain.

"Evaluasi pegawai honorer hingga pengurangan, bukanlan wacana saja.

Langkah ini, diambil adalah untuk mengefesiensi anggaran yang dinilai terlalu gendut untuk membiayai pegawai para honorer ini. Kita serius merealisasikan, pengurangan pegawai honorer tersebut," terang HM Harris, Jumat (8/1).

Ia menegaskan, upaya ini tidak ada kaitan dengan embel-embel politis, akan tetapi sebutnya, pengurangan pegawai honorer 2016 ini adalah, atas dasar pertimbangan anggaran dan kebutuhan daerah.

"Mengacu kepada APBD 2016,

untuk membiayai pegawai honorer ini, menyedot anggaran yang fantastis, yakni di angka Rp 150 milyar. Kita menilai, anggaran sebanyak ini sebuah pemborosan dan tidak berimbang dengan kinerja pegawai honorer," tukasnya.

Berpijak dari persoalan itu kata Harris, maka sudah sepantasnya, Pemkab melakukan evaluasi hingga pengurangan. "Saat ini, kita sedang menunggu data dari setiap Satker. Data ini, tentunya penting sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pengurangan dan tidak melanjutkan kontrak kerja," sambung Harris.

Setelah, dilakukan evaluasi, kata Harris, penempatan pegawai honor ini akan disesuaikan dengan bidang dan keahliannya masing-masing. "Iya kita melakukan penempatan mereka sesuai dengan skil dan disiplin ilmu yang mereka miliki," tandasnya. (rtc)

yang sesuai dengan fakta dilapangan tanpa bermaksud untuk menguntungkan atau merugikan pihak manapun. KPU Rohil dalam menyikapi gugatan ini tetap berprinsip senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menegakkan nilai-nilai keadilan.

Komisioner KPU Rohil Kasmer Dahlan menambahkan, pihaknya tetap menghargai dan sangat menghormati tindakan penggugat karena itu merupakan hak konstitusi yang mereka miliki, meski demikian pihaknya juga mengharapkan kepada semua pihak untuk dapat menghargai dan menghormati apapun keputusan yang akan dihasilkan ahar citaicita perjuangan pembentukan Kabupaten Rokan Hilir oleh para pendahulu dapat terwujud. "Rasa tanggung jawab dalam membangun Rohil merupakan tanggung jawab bersama. Mari kita wujudkan masyarakat yang sejahtera, Rohil yang cemerlang, gemilang dan terbilang," kata Kasmer.

Sementara itu, Kepala Kejari Rohil Bima Suprayoga berjanji akan menjalankan amanah yang diberikan untuk mewakili dan mendampingi KPU

KETUA KPU Rohil Agus Salim menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kepala Kejari Rohil, Bima Suprayoga.(foto: int) Rokan Hilir dalam sidang di MK nanti. "Kita diminta menjadi Jaksa Pengacara Negara, tentunya sesuai undang-undang kita siap untuk menjalankan tugas dan amanah yang diberi-

kan," tegas Bima.

Jaksa Pengacara Negara yang akan ditunjuk dari Kejari Rohil, di antaranya Andreas Tarigan (Kasi Datun), M Amriansyah (Kasi Pidsus), Odit Me-

gonondo (Kasi Intel), Eddy Sugandhi dan Juni Mero.

Sementara untuk jadwal sidang, dimana Provinsi Riau mendapat giliran sidang pada Senin 11 Januari 2016. (auz/jum)

IPDN Asal Rohil Audensi dengan Bupati Rohil BAGANSIAPIAPI-Sebanyak 10 orang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor, Jawa Barat melakukan penelitian di Kabupaten Rokan Hilir.

Para praja melakukan audiensi dengan Bupati H Suyatno, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda), Surya Arfan dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Roy Azlan di Kantor Bupati Rokan Hilir, Jumat (8/1).

Kedatangan para praja asal rohil itu disambut Bupati dan langsung memberikan arahan terkait penelitian yang akan dilakukan. "Kita menyambut baik kedatangan praja IPDN, apalagi para praja yang datang ini semuanya putra terbaik Rokan Hilir yang kuliah di Jatinangor," ungkapnya.

Bupati Rohil yang merupakan alumni Praja IPDN ini juga meminta agar para Praja bisa me-

nunjukkan kelakukan baik, menjaga nama baik kampus, korps serta displin selama menjalankan tugas di Rokan Hilir. "Laksanakan penelitian dengan sungguh-dungguh, displin dan silahkan minta data yang dibutuhkan," pesannya.

Sementara itu, Plt Sekdakab Rohil, Drs H Surya Arfan Msi mengatakan, dirinya sudah memerintahkan Kepala BKD Rohil membuat surat ke-

SEBANYAK 10 orang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor, Jawa Barat melakukan penelitian di Kabupaten Rokan Hilir. (foto: int)

pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kantor kecamatan serta kelurahan yang menjadi sasaran para-praja dalam melakukan penelitian. Dimana penelitian yang dilakukan praja IPDN berlangsung selama sebulan ke depan.

"Kita akan bantu namun diminta para praja kreatif, sehingga apa yang dibutuhkan, khususnya data-data bisa diambil dari kantor yang menjadi sasaran penelitian," ulas Surya Arfan.

Sebelum kedatangan praja IPDN, sudah diinformasikan praja itu melakukan penelitian di Rohil.

Adapun sasaran penelitiannya beberapa kantor kecamatan serta Dinas pendapatan Daerah (Dispenda).

Di tempat yang sama Kepala BKD Rohil, Roy Azlan menjelaskan 10 praja IPDN ini melakukan kegiatan wasana praja untuk mengambil lokus penelitian yang nantinya akan digunakan untuk membuat skripsi. "Ini praja sudah semester empat, kemungkinan bulan Mei atau Juni praja ini akan melakukan ujian dan dilanjutkan dengan wisuda," jelasnya..(auz/jum)

Penerima Adiwiyata Tingkat Nasional Temui Plt Sekda BAGANSIAPIAPI-Penerima Adiwiyata,Proklim, PPL teladan tingkat nasional yang sudah mengharumkan nama Rokan Hilir.

Mereka datang temui Plt Sekda melaporkan prestasi yang diraih.

Sejumlah kepala sekolah (adiwiyata), Ketua Kelompok Tani dan Nelayan (KTNA), Alkahfi Sutikno, Tomiri (PPL teladan), didampingi Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Drs. H. Sukma Alfalah, M.Si, diterima Surya Arfan bersama Asisten II Hasrial, SE di ruang rapat Bupati, Jumat (8/1).

Plt Setda Rohil mengatakan, penghargaan yang diperoleh menjadi motivasi semangat bagi kita semua baik yang bersangkutan, masyarakat maupun pemerintah.

Tujuh dari 11 sekolah yang ikut berhasil meraih prestasi tingkat nasional dan akan terus dikembangkan dengan itu diharapkan juga kepada sekolah-sekolah yang lain agar bisa mengikuti program tersebut. "Kita harapkan program Bapedalda ke depan agar bisa mandiri untuk melaksanakan program tersebut melauli sekolah.

Kepala Bapedalda agar bisa melaukan pembinaanpembinaan terhadap sekolah-sekolah," pungkas Surya Arfan.

Proklim (Program Kampung Iklim) yang sebelumnya diraih Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, saat ini sudah berkembang ke Kecamatan Bangansinembah, diharapkan berkembang ke kecamatan-kecamatan lain dalam rangka menjaga lingkungan. “Dunia sekarang menuntut pembangunan berwawasan lingkungan hidup tadi, tidak ada lagi namanya pembangun tanpa memperhatikan

lingkungan. Lingkungan sekarang sangat penting dalam rangka untuk pengembangan wilayah ke depan,� katanya.

Kemudian PPL, dengan adanya Tomiri yang meraih prestasi PPL teladan tingkat nasional, diharapkan Surya akan lahir Tomiri-Tomiri lain di Rokan Hilir, apakah itu PPL perikanan, pertanian maupun perkebunan, melakukan dengan hal seksama, melakukan dedikasi dan pengabdian dengan ikhlas dan tulus dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat. (auz/jum)

12 Laporan Khusus Pasar Bawah dan Sukaramai Diduga Belum Setorkan Keuntungan EDISI: 04 / TH: 2 25 JANUARI- 8 FEBRUARI 2016

P

ENGELOLA Pasar Sukaramai, PT Makmur Papan Permata (MPP) dan PT Delena Pratama Indah (PT DPI) yang mengelola Pasar Bawah belum menyetorkan bagi hasil keuntungan ke Pemerintah Kota Pekanbaru.

Hal itu diketahui berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau tahun 2014. Dalam audit tersebut disebutkan, sesuai dengan Perjanjian kerjasama pengelolaan Pasar Sukaramai, pengelola Pasar Sukaramai, yaitu PT MPP berkewajiban membayar royalti ke kas umum daerah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sebesar Rp100.000.000,00 atau 25 persen dari hasil bersih atas penyewaan

Provinsi Riau sebesar Rp401.554.704,00, hal ini merupakan nilai tunggakan PT MPP sampai dengan Tahun 2010 yang disajikan pada Laporan Keuangan sebagai piutang lainnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan, atas laba parkir sejak Tahun 2011 sampai dengan 2014 belum dilakukan penyetoran ke kas

099.977,30 sehingga total menjadi Rp234.097.626,00.

Untuk laporan keuangan periode 2013 dan 2014, laporan keuangan unaudited tidak disampaikan sampai dengan pemeriksaan berakhir.

Pembayaran yang dilakukan PT MPP

hui PT DPI telah menunjuk PT LI untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan gedung.

Penunjukkan tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan Pasar Wisata-Pasar Bawah pada 1 Mei 2006.

PT LI memungut maintenanace fee berupa biaya

Kota Pekanbaru dengan syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian. Tanah yang disertakan dalamperjanjian

daerah oleh PT MPP. Menurut laporan penerimaan dan pengeluaran parkir periode tahun buku 2011 dan 2012 (audited) diketahui keuntungan bagi hasil Pemko sebesar Rp234.097.626,00, dengan rincian, sebagai berikut periode 2011 laba bersih setelah dikurangi pajak sebesar Rp366.658.832,00, sedangkan 30 persen dari laba bersih sebesar Rp109.997.649,60. Periode 2012, laba bersih setelah dikurangi pajak sebesar Rp413.666.591,00, sedangkan 30 persen dari laba bersih sebesar Rp124.-

selama tahun 2011 sampai dengan 2014 hanya pajak parkir.

Di pihak lain terkait dengan temuan di Pasar Bawah tidak didahului dengan pemberitahuan kepada Pemko. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor : 03/LHP/XVIII.PEK/ 01/2013 pada 7 Januari 2013 atas Pemanfaatan Aset Tetap Kota Pekanbaru pada Catatan Nomor 13, memuat permasalahan Bagian Pemerintah Kota Pekanbaru atas laba bersih PT Delena Pratama Indah (DPI) untuk pembangunan Pasar Bawah belum pernah disetorkan, masih terdapat tunggakan pembangunan TPS sebesar Rp275.799.000,00 dan terdapat potensi jangka waktu perjanjian penggunaan kios melebihi jangka waktu perjanjian BOT. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota memerintahkan Kepala Dinas (Kadis) Pasar dan Dinas Pendapatan (Dispenda) untuk melakukan penagihan atas tunggakan penggantian biaya pembangunan TPS dan sarana penunjang lainnya dan memerintahkan Kepala Dinas Pasar untuk melakukan penghitungan atas 35 persen laba bersih PT DPI dan melakukan penagihan atas bagian laba bersih tersebut.

Atas rekomendasi BPK, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menindaklanjuti dengan menyajikan tunggakan pembangunan TPS sebagai piutang dan sampai dengan tahun 2014 terdapat penyetoran sebesar Rp30.000.000,00, tetapi atas penghitungan atas 35 persen laba bersih PT DPI belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan atas hasil pemeriksaan diketahui, sejak dimulainya perjanjian kerjasama tahun 2000, PT DPI tidak pernah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, sehingga penghitungan atas 35 persen laba bersih PT DPI tidak dapat dilakukan. Selain itu, diketa-

kepada pengguna kios atau toko, antara lain berupa jasa keamanan, kebersihan, penerangan, dan sebagainya.

Dari LHP BPK RI juga diketahui Tanah Hak Pengelolaan (HPL) belum tercatat pada neraca Kota Pekanbaru minimal Sebesar Rp197.232.146.000,00.

Pada neraca per 31 Desember 2014 Tahun Anggaran (TA) 2014, Pemko Pekanbaru menyajikan aset lainnya tahun 2014 dan 2013 sebesar Rp201.208.110.729,19 dan Rp145.452.506.635,06.

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan baik sebagai aset lancar, maupun aset tetap.

Aset lainnya terdiri dari tagihan bagi hasil kemitraan, tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, aset lain-lain.

Menurut laporan keuangan, per 31 Desember 2014 Pemko Pekanbaru mencatat nilai kemitraan pihak ketiga sebesar Rp135.391.644.000,00 dengan rincian, Pasar Sukaramai yang dikelola PT MPP saldo tahun 2014 sebesar 83.938.644.000,00 dan saldo tahun 2013 sebesar Rp83.938.644.000,00, Pasar Bawah-PT DIP Pekanbaru saldo tahun 2014 sebesar Rp9.262.000.000,00 dan saldo tahun 2013 sebesar Rp9.262.000.000,00, Pasar Sail-PT RKR saldo tahun 2014 sebesar Rp831.000.000,00, sedangkan saldo tahun 2013 sebesar Rp831.000.000,00, sedangkan Pasar Senapelan-PT PM saldo tahun 2014 sebesar Rp41.360.000.000,00, saldo tahun 2013 sebesar Rp41.360.000.000,00.

Kemitraan pihak ketiga yang dicatat merupakan aset tetap tanah yang di atasnya dilakukan pembangunan dengan perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) bersama pihak ketiga.

Pihak ketiga mendirikan bangunan diatas tanah milik Pemerintah

harus merupakan tanah Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Hak Pengelolaan (HPL). Tanah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dengan status HPL dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Permasalahan pengelolaan tanah HPL telah diungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 03/ LHP/XVIII.PEK/01/2013 pada 7 Januari 2013 atas Pemanfaatan Aset Tetap

disetor oleh PT MPP sejak tahun 2002-2011.

Kondisi tersebut men g a k i b a t k a n terdapat pendapatan yang belum diterima da-

Pasar Bawah Pekanbaru. mal.

Selain itu, khusus mengenai taman parkir, Pemko Pekanbaru berhak menerima bagian laba bersih sebesar 30 persen dari laba bersih, setelah dipotong pajak sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor: 03/LHP/ XVIII.PEK/01/2013 pada 7 Januari 2013 atas pemanfaatan aset tetap Kota Pekanbaru pada catatan Nomor 11, memuat permasalahan terdapat laba atas parkir yang belum pernah

ri bagian laba bersih atas parkir yang dikelola oleh PT MPP. Dalam hal ini, BPK telah merekomendasikan kepada Walikota Pekanbaru berkoordinasi dengan PT MPP untuk menyelesaikan hak Pemko atas pengelolaan tarif parkir sesuai klausul diperjanjian dan meminta hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) atas laporan keuangan PT MPP. Atas rekomendasi BPK, PT MPP telah melakukan penyetoran sampai dengan 31 Desember 2014. BPK Perwakilan

Wakil Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru

Pengelola Pasar Bawah dan Sukaramai Sudah Dipanggil PEKANBARU - Pengelola (Satker) terkait, ucap ZulPasar Bawah dan Sukarafan, tunggakan pembayaran mai telah dipanggil Komisi bagi hasil keuntungan II DPRD Kota Pekanbaru. diketahui, setelah ada teDisampaikan Wakil Ketua muan Badan Pemeriksa KeKomisi II DPRD Kota Peuangan (BPK) perwakilan kanbaru, Zulfan Hafiz jumRiau. lah yang belum disetorkan Disampaikan politisi ke Pemko lumayan besar.

Partai Nasional Demokrat Dari pertemuan dengan (NasDem) ini, Pemerintah pengelola Pasar Bawah dan Kota (Pemko) Pekanbaru Zulfan Hafiz Pasar Sukaramai sudah mesti mempelajari lagi ada kesepakatan dengan pemerintah. kesepakatan antara pengelola pasar Hasil hearing dengan satuan kerja dengan pemerintah.***

Koordinator Fitra Riau

Pemko Harus Bijak dan Tegas ke Pengelola Pasar PEKANBARU- PemePemko Pekanbaru harintah Kota Pekanbaru rus memberikan sanksi teharus bijak dan tegas tergas ke pengelola Pasar Bahadap perusahaan yang wah dan Pasar Sukaramai mengelola Pasar Sukarayang telat setorkan bagi hamai dan Pasar Bawah, jika sil keuntungan. Mekanismemang belum menyetorme penyetoran harus transkan bagi hasil keuntungan. paran, sehingga penHal itu disampaikan dapatan daerah dari bagi Koordinator Forum Indonehasil keuntungan Pasar sia untuk Transparansi Bawah dan Pasar SukaUsman Anggaran (FITRA) Riau, ramai masuk ke kas daeUsman kepada jurnal metro media, rah. "Dibutuhkan ketegasan pebaru-baru ini. "Pemko harus tegas semimpin agar pengelola pasar itu mau gera tindaklanjuti, kenapa pengelola membayar. Apabila tak dibayar, telat setorkan bagi hasil keuntumaka harus dberikan sanksi tegas," ngan," ucap Usman. ucap Usman. ***

Kota Pekanbaru.

Di antara permasalahan tersebut, yaitu: a.

Pengelolaan Tanah HPL belum memadai b. Perjanjian pengelolaan HGB diatas tanah HPL telah kadaluarsa dan belum diperbaharui/diperpanjang; c Terdapat perjanjian dengan nomor ganda.

Atas permasalahan tersebut diatas, telah merekomendasikan Walikota diantaranya agar: a. Melakukan inventarisasi atau pendataan aset HGB di atas tanah HPL milik Pemko Pekanbaru dan me-

netapkan rencana penggunaannya; b. Bersama DPRD untuk secepatnya menyelesaikan peraturan daerah tentang pengelolaan pemanfaatan aset daerah termasuk penggunaan tanah HPL; c. Memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) melakukan inventarisasi penggunaan tanah HPL oleh pihak ketiga, memasukkannya ke dalam data inventarisasi tanah HPL, membuat surat perjanjian serta menagih uang pemasukan dengan memperhitungkan penggunaan tanah HPL yang dikerjasamakan sebelum dibuatnya perjanjian; d. Memerintahkan Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan selaku pembantu pengelola barang dan pusat informasi barang milik daerah untuk mengidentifikasi selisih luas tanah yang belum diketahui pemanfaatannya disertai dengan dokumen pendukung dan memperbaharui KIB sesuai kondisi sebenarnya; e.

Segera menetapkan unit kerja yang berkewajiban melakukan penatausahaan aset berupa pengelolaan HGB di atas tanah HPL. Rekomendasi ter sebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti Walikota Pekanbaru. Walikota sebatas memerintahkan sekretariat daerah dan dinas-dinas berkepentingan untuk melakukan inventarisasi serta pencatatan atas tanah HPL. Pemeriksaan atas perkembangan pengelolaan tanah HPL menunjukkan belum terdapat perubahan yang signifikan atas pengelolaan tanah HPL beserta potensi pendapatan dari perjanjian yang disepakati. Penatausahaan HPL sebagaimana diungkap dalam LHP diatas, belum dilakukan perbaikan oleh Pe-

merintah Kota Pekanbaru. Dokumen serta surat ukur disimpan oleh Bagian Hukum dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kota Pekanbaru, Yuliasman saat dikonfirmasi mengatakan, bagi hasil keuntungan Pasar Sukaramai bukan menjadi bagian dari satuan kerja (Satker)nya untuk memungut. *** Sumber : LHP BPK Riau Tahun 2014

Laporan Khusus

EDISI: 04 / TH: 2 25 JANUARI- 8 FEBRUARI 2016

D

inas Pasar Kota Pekanbaru diduga belum optimal me mungut retribusi. Hal itu menjadi temuan dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Riau.

Sebagaimana yang disampaikan dalam LHP BPK RI tahun 2014, Dinas Pasar menganggarkan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp760.080.000,00 dengan realisasi sebesar Rp726.770.750,00 atau 95,62 persen dari anggaran. Sebagai dasar pemungutan retribusi pasar, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Dalam peraturan daerah (Perda) tersebut dinyatakan subjek retribusi orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan fasilitas pasar tradisional yang dikelola pemerintah daerah. Dinas Pasar Kota mengelola 6 pasar di Kota Pekanbaru, yaitu pasar Rumbai, Pasar Agus Salim, Pasar Lima Puluh, Pasar Cik Puan, Pasar Simpang Baru, dan Pasar Labuh Baru.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen terkait dengan pengelolaan retribusi pasar dan hasil wawancara kepada Kepala Seksi (Kasi) Pembukuan dan Pengendalian, Kepala Seksi (Kasi) Administrasi Penerimaan dan Kepala

Unit Pelayanan Terpadu, Dinas (UPTD) Pasar Rumbai pada Dinas Pasar diketahui “ketentuan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak belum dilaksanakan secara tertib berupa sanksi administrasi denda sebesar 2 persen per bulan dikenakan atas ketetapan retribusi yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo.

Namun atas penge-

13

Dinas Pasar Diduga

tak Optimal Pungut Retribusi

Kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru. naan denda keterlambatan pembayaran dan sanksi administratif kepada wajib retribusi pelayanan pasar tak pernah dilakukan pihak Dinas Pasar.

Hal itu, karena tidak ada pengendalian atas wajib retribusi/ penyewa kios proses penyewaan kios pada pasar yang dikelola Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru

melalui Dinas Pasar diketahui tidak ada perjanjian tertulis antara Dinas Pasar dengan penyewa kios.

Selain itu, pihak Dinas Pasar tidak memiliki database yang valid atas wajib retribusi atau penyewa kios. Hal tersebut mengakibatkan pergantian penyewa kios yang dilakukan antar penyewa tak diketahui pihak UPTD atau Dinas. Dinas Pasar juga tidak mempunyai

rincian pembayaran retribusi pelayanan pasar pencatatan penerimaan retribusi pelayanan pasar berdasarkan kuintansi pembayaran yang digunakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai bukti pemungutan yang telah dilakukan UPTD. Namun sampai dengan pemeriksaan berakhir, Dinas Pasar tidak bisa memberikan rincian

penerimaan pada setiap pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar.

Dinas Pasar tidak membuat register atas pedagang/wajib retribusi dan tidak membuat daftar wajib retribusi yang melakukan pembayaran pada setiap bulannya, sehingga tidak dapat mengetahui wajib retribusi yang mempunyai tunggakan pada akhir tahun.

Berdasarkan keterangan dari Kepala

Bidang (Kabid) Retribusi diketahui, UPTD belum memanfaatkan kartu kendali, dimana pada kartu kendali tertera pembayaran retribusi (bulan Januari sampai dengan Desember) masing-masing kios (wajib retribusi).

Belum adanya Peraturan Walikota tentang tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pasar Dinas Pasar dan UPTD belum mempunyai acuan atas pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar, selama ini hanya memungut berdasarkan kebiasaan, sehingga banyak tunggakan dan pergantian penyewa yang tidak bisa ditertibkan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar pada: a. Pasal 2 menyatakan, setiap pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola pemerintah kota, dipungut retribusi dengan nama retribusi pelayanan pasar; b.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa objek retribusi adalah

penyediaan fasilitas pasar tradisional, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang; c. Pasal 14 ayat (5) menyatakan, tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi pasar diatur dengan Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru; d.

Pasal 18 ayat (1) menyatakan, dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda 2 persen setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD); e. Pasal 19 ayat (3) menyatakan bahwa tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan

Walikota Pekanbaru; kondisi tersebut mengakibatkan: a.

Hilangnya potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas sanksi administrasi keterlambatan pembayaran yang tidak pernah ditagih oleh Dinas Pasar; b. Terbukanya peluang untuk penyalahgunaan pendapatan yang telah dipungut.

Kondisi tersebut terjadi, karena: a.

Kepala Dinas Pasar, Kepala Bidang (Kabid) retribusi pasar dan Kepala Seksi (Kasi) Pembukuan dan Pengendalian serta Kepala Seksi (Kasi) Administrasi Penerimaan tidak cermat dalam melakukan pemungutan retribusi daerah. b. Tidak adanya peraturan Walikota yang mengatur tentang tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, tata cara pengurangan,

keringanan dan pembebasan retribusi pasar.

Atas permasalahan tersebut, Sekretaris Dinas Pasar Kota Pekanbaru menanggapi mengakui atas permasalahan tersebut dan ke depannya berusaha melaksanakan sesuai aturan, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan akan melakukan perbaikan atas kelemahan tersebut serta menyiapkan Peraturan Walikota tentang pelaksanaan teknis yang berhubungan dengan retribusi tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru, Mahyudin saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya tak menjawab. Begitu juga saat dikonfirmasi ke kantornya tak berada di tempat. *** LHP BPK RI Tahun 2014

Legal Manajer PT MPP, Defri SH

PT MPP Tetap akan Bayarkan Bagi Hasil Parkir PEKANBARU-PT Makmur Papan Permata (MPP) yang mengelola Pasar Sukaramai berjanji akan membayar bagi hasil parkir ke Pemko Pekanbaru.

Hal itu disampaikan Manajer Legal PT MPP, Defri SH kepada jurnal metro media, Jumat (15/1).

"Sudah dibicarakan, setelah dihitung kami akan bayar," ucap Defri. Pembayaran bagi hasil keuntungan parkir, masih dilakukan audit oleh akuntan publik yang disepakati kedua belah pihak.

Akutan publik yang akan melakukan audit terhadap bagi

hasil pajak parkir sudah ditunjuk.

Selain, bagi hasil parkir PT MPP juga berkewajiban menyetorkan royalti ke kas umum daerah Pemerintah Kota (Pemko) sebesar Rp100.000.000,00 atau 25 persen dari hasil bersih atas penyewaan mal. Ketika ditanyakan hal itu, Defri menyatakan PT MPP sudah menyetorkannya setiap tahun.

"Hanya tahun 2015 yang belum disetorkan, karena Pasar Sukaramai kena musibah kebakaran. Tapi kami tetap akan membayarkannya," ucap Defri.***

14 Lingkungan

EDISI: 04 / TH: 2 25 JANUARI- 8 FEBRUARI 2016

„ Surati Kementerian LHK

Kepala BLH Kota: KOMPLEK PERGUDANGAN AVIAN

TAK ADA AMDAL

PEKANBARU-Komplek pergudangan Avian di Jalan Arengka II diduga tak punya izin Analisa Dampak Lingkungan (Amdal). Terkait hal ini, Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru telah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) Republik Indonesia.

EDWAR PASARIBU : Liputan Pekanbaru Hal itu pengembangan disampaikan pergudangan Kepala Badan Avian yang Lingkungan baru Hidup (BLH) dibangun juga Kota tak ada Pekanbaru, M Amdalnya," Zulfikri, SH ucap M kepada jurnal Zulfikri. metro media, PengemRabu (13/1). bangan M Zulfikri SH "Amdalnya pergudangan tak ada, UKL/UPLnya Avian yang baru juga tak punya, SPPL dibangun, ucap juga tak ada. Ketiga Zulfikri, juga belum izin itu tak ada, mengurus izin Amdal termasuk ke BLH Kota

Pekanbaru. Pihak pengelola Avian baru mengantongi kerangka acuan (KA), sedangkan dokumen Amdalnya belum ada.

Sebelumnya, sesuai surat yang disampaikan BLH Kota Pekanbaru ke pengelola pergudangan Avian, batas waktu pengurusan Amdal hingga 27 Desember 2015 lalu. Namun batas waktu yang ditentukan tak dipenuhi oleh pengelola pergudangan Avian.

Dengan demikian, jika ke depan pengelola komplek pergudangan Avian mengurus dokumen Amdal, maka harus melalui putusan tata usaha negara, dikenakan denda dan penyusunan dokumen.

"Itu aturannya yang harus mereka penuhi, karena kita sudah sampaikan surat ke mereka ada batas waktunya dan apabila

sudah melebihi batas waktu tersebut, maka kewenangan untuk menindaklanjuti ada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ucap Zulfikri.

Disampaikan Zulfikri, DPRD Kota Pekanbaru juga pernah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) dan hearing terkait komplek pergudangan Avian. Hasil hearing yang dihadiri BLH Kota terungkap, selain tak punya Amdal, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/ UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), ternyata Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Amdal lalu lintas (Lalin) pergudangan Avian juga dipertanyakan.

Saat jurnal metro

media konfirmasi ke komplek pergudangan Avian, Rabu (13/1), security Avian mengatakan pengelola Avian, Thomas tak berada di tempat. Saat Thomas dikonfirmasi melalui telepon seluler untuk menanyakan tentang Amdal komplek pergudangan Avian tak dijawab, sedangkan pesan singkat yang dikirim melalui telepon seluler juga tak kunjung dijawab.

Di pihak lain, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel saat dikonfirmasi menolak menjelaskan tindak lanjut hearing komplek pergudangan Avian.

Roni beralasan sebelumnya sudah

pernah diekspose.

"Sudah pernah diekspose sebulan lalu, saya malas berulangulang menjelaskannya.

Mereka pernah teken berita acara rapat," ucap Roni singkat. Dari investigasi surat kabar jurnal metro media ke komplek pergudangan Avian Jalan Arengka II di pintu masuk atau gerbang komplek pergudangan Avian, dijaga dua security.

Mereka bertugas memeriksa setiap kendaraan yang ke luar dan masuk pergudangan. Bagi tamu yang masuk ke komplek pergudangan tersebut, wajib meninggalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di pos security, setelah itu diberikan

kartu atau identitas pengunjung dan barulah diperbolehkan masuk. Di dalam komplek pergudangan itu, ada ratusan gudang.

Truk-truk besar ke luar masuk dari komplek pergudangan tersebut untuk bongkar muat barang-barang yang disimpan di sana.

Pergudangan itu juga menjadi tempat penyimpanan berbagai jenis barang-barang, seperti cat, keramik, dan yang lainnya. Selain itu, jurnal metro media tak menemukan tempat penampungan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) di dalam komplek pergudangan tersebut. ***

Pemilik Komplek Avian akan Dilaporkan ke Mabes Polri PEKANBARU-Aktivis Yayasan Ever Green Indonesia, Ir Ganda Mora akan melaporkan pemilik komplek pergudangan Avian ke Markas Besar (Mabes) Polri serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia.

Hal itu karena komplek pergudangan Avian tidak dilengkapi dengan izin Analisa Dampak Mengenai Lingkungan (Amdal). "Pergudangan Avian itu berdampak luas, karena residu atau sisa bahan yang tersimpan di gudang bisa dibawa air dan mengalir ke anak sungai, se-

hingga mempengaruhi baku mutu air dan mengancam warga sekitar dan biota sungai," ucap Ganda.

Pemilik komplek pergudangan Avian, Ganda seharusnya mengurus izin Amdal, karena luasannya sudah melebihi dari 10.000 meter persegi.

Di samping itu, pihak komplek pergudangan Avian juga wajib memiliki Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) yang diawasi secara berkelanjutan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pekanbaru. Namun kenyataannya, di lapangan tak ditemukan IPAL. "Ini merupakan tindak

pidana lingkungan hidup," ungkap Ganda yang juga Ketua Yayasan Ever Green Indonesia kepada jurnal metro media, Rabu (13/1).

Pemilik Mora komplek Avian diduga melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 3 Ayat (1), Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Ayat (2), setiap usaha dan/atau kegiatan

yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. Di dalam Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Kewajiban Penyusunan Amdal, disebutkan setiap pemrakarsa wajib memiliki Amdal.

"Namun pihak pengelola diduga tak mengurus Amdal, sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut. Hal ini jelas melanggar aturan. Untuk itu, Mabes Polri dan Kementerian LHK diminta agar bertindak tegas. Hal ini tak bisa didiamkan," ucap Ganda. (Edwar Pasaribu)

KOMPLEK pergudangan Avian di Jalan Arengka II diduga tak punya Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Foto diambil Rabu (13/1).

KOMPLEK pergudangan Avian di Jalan Arengka II.

„ Ketua LBH Pekanbaru, Daud Frans MP

Amdal Belum Ada, Kegiatan di Avian Harus Dihentikan PEKANBARU - Kegiatan di komplek pergudangan Avian harus dihentikan, jika Amdalnya belum ada.

Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Daud Frans MP kepada jurnal metro media, Kamis (14/1). "Itu dapat dikategorikan operasional yang dilakukan selama ini ilegal," kata Daud.

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru seharusnya mengetahui ini. Apalagi komplek pergudangan Avian yang seluas itu tak memiliki Amdal atau Pemko terkesan menutup mata terhadap operasional komplek pergudangan Avian. Di pemko sudah ada dinas-dinas yang memiliki kewenangan dalam pengawasan terhadap kegiatankegiatan yang tidak me-

ngantongi izin. kannya kelongMenurut Kegaran untuk tua LBH Pekanmengurus izin baru, pergudasaat ini tetap ngan Avian haberoperasi, terrus diberikan kesan suatu kesanksi hukum, putusan yang apabila terbukti sangat lunak. selama ini mela"Seharusnya kukan kegiatan operasional operasionalnya pergudangan Daud Frans MP tidak menganini segera ditongi Amdal dan izin hentikan dan disegel, kalainnya. Selain itu, kepada rena tak mengantongi izin aparat pemerintah yang lainnya dan Amdal," ucap tidak menjalankan tugasDaud. nya dengan baik, segera Meskipun, diberikan diganti dengan pejabat waktu untuk mengurus izinyang berkompeten dalam nya, sebaiknya proses humenjalankan tugas dan kum terhadap operasional kewenangannya. pergudangan yang selama Seperti diketahui, ucap ini diduga dilakukan tanpa Daud Frans MP, DPRD mengantongi amdal dan Kota Pekanbaru juga sudah perizinan lainnya, haruslah pernah memanggil pemilik diproses hukum baik pidapergudangan Avian. LBH na maupun perdata.

Pekanbaru menilai diberi(Edwar Pasaribu)

Sambungan

EDISI: 04 / TH: 2 25 JANUARI- 8 FEBRUARI 2016

15

Stok Beras Nasional Hingga Maret Harus Ada Minimal 1,2 Juta Ton JAKARTA -Wakil Presiden Jusuf Kalla ( Wapres JK) melaksanakan rapat pangan untuk menjaga stok beras nasional. Rapat itu memutuskan cadangan beras nasional hingga Maret mendatang sebesar 1,2 juta ton.

"Salah satu idenya merealisasi apa yang telah diputuskan supaya cadangan nasional selalu harus ada paling sedikit 1,2 juta ton pada bulan maret. Karena walaupun

tertunda panen tidak akan mengancam masalah beras," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta

Pusat, Senin (25/1).

Menurut Sofyan, dalam rapat itu Wapres JK meminta laporan soal impor beras, jagung, pakan ternak, dan daging. Selain itu, Wapres juga meminta informasi tentang PPN sapi.

"Tentang impor beras, sudah ada keputusan Menko Perekonomian.

Jadi melaporkan saja sama wapres tentang perkembangan dan policy apa yang telah diadopsi dalam bidang pangan," jelasnya. (dtc/war)

Gerhana Matahari Total 2016 Istimewa Bagi Indonesia SEJUMLAH pekerja menata beras di Gudang Bulog.(foto: int)

Utang Untuk Bangun Jalan, Jembatan dan Bendungan JAKARTA-Penarikan utang yang dilakukan selama 2015 oleh pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 489,86 triliun. Secara total utang pemerintah Indonesia menjadi Rp 3.098,64 triliun.

Seiring dengan penambahan utang, pemerintah memastikan penggunaanya lebih tepat sasaran. Utang antara lain untuk pembangunan infrastruktur di dalam negeri,

seperti jalan, jembatan, dan bendungan.

"Sebetulnya melihat utang, itu gambarannya separuhnya bisa dilihat secara nyata di sisi lain itu adalah aset kita yang bertambah. Yaitu pada infrastruktur yang dibangun pelabuhan, jalan, jembatan, dan bendungan," ujar Schneider Siahaan, Direktur Strategis dan Portfolio Utang, Ditjen Pembiayaan dan Pengeloaan Risiko (DJP2R)

Kementerian Keuangan, Senin (25/1).

Schneider menjelaskan, utang tersebut ditarik lewat berbagai instrumen, dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman (baik bilateral maupun multilateral). Ini selanjutnya dicampur dalam penerimaan negara, dan kemudian dibagi pada setiap belanja.

Berbeda dari tahuntahun sebelumnya, porsi

belanja negara untuk 2015 memang cukup besar untuk infrastruktur.

Realisasi belanja di akhir tahun untuk infrastruktur Rp 213 triliun, tumbuh 54 persen dari serapan belanja dalam APBNPerubahan 2014 sebesar Rp 138 triliun. "Ini yang dimaksud ke arah tepat sasaran, bahwa arahnya ke pembangunan infrastruktur. Bukan subsidi yang tidak tepat sasaran," imbuhnya. (dtc)

Kantor Bupati Kampar dibangun dua jalur. Di sebelah kanan peningkatan jalan sepanjang 6 kilometer, sedangkan jalur sebelah kiri dibangun sepanjang 3 kilometer. “"Itu masih tanggungjawab kontraktor pelaksana," ucap Nurul. Terkait dengan sejumlah titik yang terendam banjir, menurut Nurul Fuadi, solusinya harus ditinggikan, karena terdapat cekungan.

Sementara itu, Pengawas pembangunan Jalan

Lingkar Kota Bangkinang dari PT Bina Pembangunan Adi Jaya, Bambang saat dikonfirmasi mengakui pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkinang yang sudah turun ke lokasi. "Ada dari Kejaksaan yang sudah datang ke lapangan. Saat itu saya juga ada di lokasi," ucap Bambang.

Pekerjaan Jalan Lingkar Kota Bangkinang, menurut Bambang, dimulai pada 29 Mei hingga 24 November 2015. Saat dikerjakan PT Bina Pemba-

JAKARTA-Gerhana matahari total (GMT) 2016 yang akan terjadi pada 9 Maret mendatang menjadi istimewa karena sebagian besar GMT 2016 ini bisa dilihat di daratan Indonesia.

Sementara sisanya akan melintasi Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin mengatakan, tiap gerhana punya daya tarik sendiri, tapi GMT 2016 tahun ini unik dan langka karena hanya Indonesia yang bisa menyaksikannya di daratan sementara sisanya akan terlihat di atas samudera.

Dari beberapa GMT sejak 1983, GMT 2016 pun akan melintasi lebih banyak daerah, 12 provinsi. Tiap daerah tersebut akan melihat

keunikan sendiri kejadian alam ini. Thomas menjelaskan, gerhana matahari terjadi saat bulan ada di antara matahari dan bumi.

Bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi. Bulan akan bergerak dari barat ke timur karena itu GMT akan bermula dari arah Samudera Hindia dan berakhir di Samudera Pasifik. ''Di luar jalur GMT yang lebarnya hanya 100150 kilometer, gerhana matahari akan terlihat sebagian,'' kata Thomas dalam jumpa pers GMT 2016 bersama Kementerian Pariwisata, Senin (25/1).

GMT diperkirakan mencapai puncaknya di Indonesia barat pada 7.20 WIB selama satu hingga dua menit saja, di Indonesia tengah pada 8.35 WITA selama dua menit, dan di Indonesia

timur pada 9.50 WIT selama dua hingga tiga menit.

Makin ke timur makin lama. Daerah terlama yang bisa mengamati GMT tahun ini adalah di Kota Maba, Halmahera Timur Sulawesi Utara selama tiga menit 17 detik.

Di daerah yang dilalui GMT, pada pagi hari GMT akan diawali tertutupnya matahari oleh piringan bulan dari arah atas. Saat tertutup penuh, yang terlihat dari matahari hanya koronanya. Setelah itu piringan bulan bergerak ke arah bawah dan matahari kembali terlihat. ''Beda saat lihat dari foto dan lihat langsung. Kejadian sebelum, saat dan sesudah memang bisa jadi daya tarik wisata.

LAPAN sendiri akan melakukan penelitian dan edukasi,'' tutur Thomas. (rol)

ngunan Adi Jaya, di Kabupaten Kampar sedang musim kemarau, sehingga kontraktor pelaksana tidak mengetahui titik mana saja yang merupakan aliran air, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan Desember 2015. Pekerjaan sudah selesai, sedangkan anggaran telah dicairkan seratus persen.

Amblasnya jalan tersebut, kata Pengawas PT Bi-

na Pembangunan Adi Jaya, sebelumnya di jalan tersebut tidak ada aliran air, kemudian pihak kontraktor pelaksana membor jalan dan memasang pipa 6 inchi.

Setelah dipasang pipa, ternyata air menggerus tanah sedikit demi sedikit, sehingga lama ke lamaan jalan tersebut amblas.

Saat ini, di jalan yang amblas tersebut sudah diperbaiki. "Di item pekerjaan tidak ada pemasa-

ngan box, tapi sekarang sudah diperbaiki," ucap Bambang.

Di pihak lain, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Bangkinang, Benny Siswanto saat dikonfirmasi terkait dengan pemanggilan PPTK Jalan Lingkar Kota Bangkinang tak menjawab telepon selulernya.

Begitu juga saat dikirimkan pesan singkat tidak dijawab. (war)

PPTK.......... DARI HAL 1 MENUJU ke Kantor Bupati Kampar, Nurul Fuadi saat dikonfirmasi jurnal metro media, baru-baru ini. "Ya memang pernah," kata Nurul melalui telpon selulernya, baru-baru ini.

Dari hasil investigasi jurnal metro media, Jalan Lingkar Kota Bangkinang menuju ke Kantor Bupati Kampar sungguh memprihatinkan, karena terendam banjir dan longsor.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengatakan, penyebab longsor-

nya jalan sekitar 15 meter, karena kondisi alam, namun sudah diperbaiki.

Kegiatan pembangunan Jalan Lingkar Kota Bangkinang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2015 sebesar Rp14 miliar tersebut dilaksanakan PT Bina Pembangunan Adi Jaya, selaku kontraktor pelaksana dengan Direkturnya, Kasan.

Jalan Lingkar Kota Bangkinang menuju ke

Jembatan.......... DARI HAL 1 KOTA Pekanbaru tahun 2015 dengan pagu dana Rp7.000.000.000, sedangkan penawaran dari pelaksana pekerjaan, PT Bintang Mutiara sebesar Rp6.491.152.000,00.

Dikatakan salah seorang warga sekitar yang berdekatan dengan jembatan menuju ke Okura, pekerjaan dimulai sekitar bulan Agustus 2015. "Dikerjakan bulan Agustus lalu," ucap salah seorang

warga.

Sementara itu dari hasil investigasi surat kabar jurnal metro media bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Indenpenden, Pembawa Suara Pembrantas Kolusi, Korupsi, Kriminal Ekonomi (LSM IPSPK3) Republik Indonesia, kayu-kayu ubar yang digunakan oleh rekanan untuk mengerjakan jembatan menuju ke Okura berserakan di sungai.

Akibatnya mengganggu kelancaran arus sungai, bahkan kayu-kayu tersebut dibiarkan terpancang di sungai dan hanya dipotong saja.

Ada juga kayu-kayu tersebut terbawa hanyut oleh arus sungai dan tersangkut oleh pepohonan, sehingga mengotori sungai. Selain itu, dari penelusuran jurnal metro media, terlihat di bagian jembatan tersebut masih

ada yang terpasang mal, bahkan ada yang belum sepenuhnya dicat.

Ketika hal ini dikonfirmasikan ke Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Kota Pekanbaru, Acep tak berada di tempat.

"Tak berada di tempat pak," kata salah seorang pegawai di Dinas Bina Marga dan SDA Kota Pekanbaru.

(Edwar Pasaribu)

kalis, Hidayat Tagor selaku mantan Wakil Ketua DPRD Bengakalis.

Purboyo mantan Anggota DPRD Bengkalis, Risamayeni dan Muhammad Tarmizi yang masih aktif sebagai anggota DPRD Bengkalis dan Azriani Aziz Kabag Keuangan Kabupaten Bengkalis. Kasus yang sudah bergulir sejak 2012 lalu ini, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Per-

wakilan Riau, telah merugikan negara sekitar Rp31 miliar.

Yang mana pada saat itu, Pemkab Bengkalis menganggarkan dana sebesar Rp230 miliar yang disalurkan kepada 2.000 kelompok kemasyarakatan dan lembaga sosial.

Namun ternyata, penyaluran dana tersebut dianggap fiktif karena tidak jelas tujuan dan fungsinya untuk apa.(vir)

Herliyan.......... DARI HAL 1 PEMILIHAN Kepala Daerah (Pemilukada) beberapa saat lalu. Hal itu membuatnya melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. "Biar proses demokrasi berjalan dulu. Nanti kalau sudah selesai akan kita proses kembali," ucap Arif.

Selain itu, sebelumnya penyidik dari Dir Reskrimsus Polda Riau juga sudah pernah mengirimkan berkas Herliyan Saleh ke ke-

jaksaan. Akan tetapi, berkasnya dikembalikan.

"Kita sudah pernah kirim berkas ke Kejaksaan, akan tetapi jaksa mengembalikan berkasnya karena masih P-19 (atau belum lengkap)," jelasnya.

Kasus dugaan korupsi bansos ini menyeret beberapa nama pejabatpejabat penting yang ada di Bengkalis. Seperti Jamal Abdillah selaku mantan ketua DPRD Beng-

Gedung .......... DARI HAL 1 Begitu juga pekerjaan halaman SDN 185, menurut Ganda, belum selesai. Dari pantauan di lapangan, gedung itu belum digunakan pihak sekolah, karena meubiler

belum ada. "Apabila tak digunakan, gedung itu akan cepat rusak," ucap Ganda. Di pihak lain, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Pekanbaru, Prof Zulfadil saat

dikonfirmasi terkait dengan pembangunan SDN 185 tersebut tidak menjawab. Begitu juga pesan singkat yang dikirim juga tak dibalas.

(Edwar Pasaribu)

Disperindag.......... DARI HAL 1 SEPTEMBER dan Oktober, bahkan kami disurati LSM perburuhan yang mensomasi, kenapa saat itu masih kerja," ucap Mas Irba H Sulaiman, Jumat (22/1).

Penambahan waktu pekerjaan selama 50 hari, ungkap Mas Irba H Sulaiman, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 102. "Di dalam peraturan tersebut diperbolehkan penambahan waktu selama lima puluh hari," ucap Kabid Perdagangan, Disperindag Kota Pekanbaru.

Dari data Disperindag Kota Pekanbaru, pekerjaan konstruksi revitalisasi Pasar Limapuluh mencapai 95 persen, ter-

masuk pemasangan listrik sebesar 12 persen. Ketika ditanyakan, apakah pekerjaan sudah dibayarkan seratus persen atau belum. Mas Irba mengatakan, tak mengetahui tentang pembayaran.

"Kalau itu tanyakan ke PPTK Yetti Niza, selaku PPTK," kata Mas Irba.

Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Yetti Niza saat dikonfirmasi ke Disperindag Kota Pekanbaru, yang bersangkutan sedang pergi ke Jakarta. "Dia (Yetti, red) sedang ke Jakarta," ucap salah seorang pegawai di Disperindag Kota. Saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya tak aktif.

Di pihak lain, Wakil Ke-

tua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafiz mengatakan, alokasi dana untuk Pasar Limapuluh berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia. "Bulan Februari atau Maret 2016 ini mau diresmikan," ucap Zulfan.

Secara teknis, pekerjaan Pasar Limapuluh mulai digesa pada bulan November 2015 lalu. Pekerjaan terlambat dilaksanakan, karena dana APBN terlambat masuknya. "Kalau proses lelangnya saya kurang tahu, kemungkinan dilelang Kementerian Perdagangan," ucap politisi dari Partai NasDem. (Edwar Pasaribu)

16

Politik

EDISI: 04 / TH: 2 25 JANUARI- 8 FEBRUARI 2016

Berebut Dukungan Demokrat, Firdaus dan Noviwaldy 'Adu Kuat' PEKANBARU-Dua kader Partai Demokrat, Noviwaldy Jusman dan Firdaus akan bersaing ketat memperebutkan dukungan dari partai berlambang merci itu.

Anggota DPRD Provinsi Riau, Noviwaldy Jusman dari Fraksi Demokrat dan calon incumbent, Firdaus sama-sama memiliki peluang untuk

menjadi bakal calon Walikota Pekanbaru pada pemilihan kepala daerah (Pemilukada) tahun 2017 mendatang.

Pria yang disapa dengan panggilan Dedet ini menyatakan tak terlalu mengincar jabatan. Akan tetapi, jika partai menghendakinya dan masyarakat mendukung, Dedet siap menjadi bakal calon

Walikota Pekanbaru. "Tergantung masyarakat, survei dulu kalau keinginan masyarakat tinggi dan saya loyal kepada partai," ucap Dedet.

Anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pekanbaru ini mengaku, sudah banyak partai yang berkomunikasi dengannya. Begitu juga bakal calon lain yang

namanya bermunculan.

Ketika ditanyakan, kriteria bakal calon Wakil Walikota yang akan mendampingi. Dedet berharap bakal calon Wakil Walikota yang berpasangan dengannya merupakan kader muda.

"Kalau anak muda ini kan enak membentuk karakteristik idealisnya," ucap Dedet.

Wakil Ketua DPRD Riau merupakan tipe pekerja, bukan selebriti. Sebagai anggota Dewan, Dedet sudah terbiasa nongkrong di tengah-tengah masyarakat mendengarkan aspirasi, kemudian mengerjakannya. Dengan demikian, biaya politik untuk mencalonkan sebagai Walikota Pekanbaru tak terlalu tinggi. "Kalau

biaya politik tak terlalu tinggi, tidak perlu korupsi," kata Dedet.

Menurutnya, calon incumbent, Firdaus bukan saingan. Jika partai Demokrat menunjuk, Firdaus sebagai bakal calon Walikota, Dedet menyatakan, sebagai orang pertama yang akan mendukungnya. "Saya mengikuti perintah

Sekretaris DPD PD Riau, Koko Iskandar

partai," ucap anggota Dewan yang tinggal di Rumbai ini. Sementara itu, mantan Sekretaris Partai Demokrat Provinsi Riau, Sayed Abu Bakar mengatakan, Noviwaldy Jusman dinilai lebih cocok untuk menjadi bakal calon Walikota Pekanbaru, karena Kota Pekanbaru perlu pemimpin yang muda. "Dedet lebih cocok," kata Sayed. ***

Februari 2016, Partai Demokrat Survei Balon Walikota PEKANBARUDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memerintahkan dewan pimpinan daerah agar melaksanakan survei terhadap bakal calon Walikota Pekanbaru pada Februari

2016. Hal itu disampaikan, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Riau, Koko Iskandar kepada jurnal metro media, Senin (25/1). "Lembaga survei yang ditunjuk ada tiga, hasilnya dilaporkan ke DPP," ungkap Koko.

Hasil survei dari lembaga survei yang ditunjuk DPP Partai Demokrat, ucap

Koko, merupakan bagian dari pertimbangan mengusung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru pada Pemilukada tahun 2017 mendatang.

Ketika ditanyakan, ada dua kader Partai Demokrat Provinsi Riau, Noviwaldy Jusman dan Ketua DPD Partai Demokrat Kota Pekan-

baru, Firdaus yang maju sebagai bakal calon Walikota. Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, menyatakan, Noviwaldy Jusman dan Firdaus merupakan kader yang potensial. "Makin banyak, makin bagus menunjukkan kader partai Demokrat banyak," kata Koko. Namun demikian yang didukung

sebagai bakal Calon Walikota Pekanbaru dari partai Demokrat tetap satu orang. Sebagai calon incumbent dan Ketua DPD Partai Demokrat, Firdaus memiliki peluang, begitu juga dengan kader partai Demokrat yang lainnya. DPP Partai Demokrat sampai saat ini, ujar Koko, belum memerintahkan

membuka pendaftaran pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2017, karena masih menyelesaikan Pemilukada tahun 2015 yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). "Mengenai kapan dibuka pendaftaran, belum ada arahan," kata Koko menutup pembicaraan. ***

Tokoh Masyarakat, Suradi PPaidjan aidjan

"Demokrat tak Berangkatkan Firdaus, Kami Siap Jalur Independen" PEKANBARU-Tokoh masyarakat Riau, Suradi Paidjan mengatakan, Firdaus menyiapkan alternatif akan maju sebagai Calon Walikota Pekanbaru dari jalur

independen, jika Partai Demokrat tak memberangkatkan Firdaus sebagai bakal Calon Walikota Pekanbaru.

Sebagai persyaratan

mencalonkan dari jalur independen akan disiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Sampai saat ini belum dikumpulkan KTP, tapi bulan dua atau bulan

Pengamat Politik, Andi Yusran

Firdaus Lebih Aman Siapkan Jalur Independen PEKANBARU-Pengamat politik Riau, Andi Yusran mengatakan, banyak faktor dan kepentingan yang tidak dapat diprediksi di partai politik. Dalam kondisi normal, memang seharusnya partai Demokrat memberikan dukungan kepada calon incumbent, Firdaus.

Namun demikian, di dalam kondisi abnormal atau tidak normal bisa saja duku-

ngan diberikan kepada calon lain. Untuk itu, pengamat politik Riau menyarankan, agar Firdaus mengambil jalur yang lebih aman sebagai bakal calon Walikota Pekanbaru pada pemilukada 2017 dengan memsiapkan alternatif lain dari jalur independen.

Apalagi persyaratan dari jalur independen lebih ringan, dibandingkan sebelumnya, karena hanya sekitar 5 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Bagaimanapun, partai Demokrat akan mengusung satu nama, tak tertutup kemungkinan Firdaus dan Noviwaldy Jusman berpasangan, selagi mampu mencari partai lain," ungkap Andi.

Akan tetapi, Partai Demokrat akan melakukan survei terhadap bakal calon Walikota Pekanbaru, siapa di antara mereka elektabilitas yang tinggi. ***

tiga mendatang akan kami siapkan, jika memang tak dapat dukungan dari partai Demokrat, berebut partai tak enak," kata Suradi Paidjan kepada surat

kabar jurnal metro media melalui sambungan telepon selulernya, Senin (25/1).

Suradi Paidjan mengatakan, Partai Demokrat memiliki tata

cara sendiri dalam memberikan dukungan ke bakal Calon Walikota Pekanbaru. Namun, sebagaimana diketahui di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),

ucap Suradi, biasanya diutamakan Ketua partai.

"Kalau diberikan ke orang lain, kami siap-siap independen. Lebih baik nilai kinerja Firdaus," ungkap Suradi Paidjan. ***

Wakil Ketua I DPC PPartai artai Demokrat, Kamaruzaman

DPP PD Punya Kriteria Tentukan Calon Walikota

PEKANBARU-Dalam demokrasi, dua kader Partai Demokrat Firdaus dan Noviwaldy Jusman sah-sah saja bakal mencalonkan diri sebagai Walikota Pekanbaru pada Pemilukada tahun 2017.

Namun demikian, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mempunyai kriteria tersendiri. DPP akan menunjuk lembaga survei independen yang hasilnya akan dijadikan pertimbangan untuk menentukan bakal Calon (Balon) Walikota Pekanbaru yang diusung partai. "Dari hasil survei yang dilakukan lembaga independen, siapa yang lebih unggul," ucap Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Pekanbaru, Kamaruzaman, Senin (25/1).

Hasil survei yang dilakukan harus realistis. Ukuran realistis tersebut, menurut Kamaruzaman, tidak ada rekayasa. Di antara kedua kader tersebut, Partai Demokrat

sebagai pengusung akan mempersiapkan diri.

Di bulan Juni 2016, ungkap Kamaruzaman, tahapan pemilukada Kota Pekanbaru sudah dimulai.

"Orang-orang itu (Firdaus dan Noviwaldy, red) mempunyai karakter yang berbeda, saat tahapan penjaringan calon nanti, silakan bagi calon internal dan eksternal partai untuk bergabung atau mendaftar," ucap Kamaruzaman. ***