Jurnal Metro

Edisi: V Tahun II 11 APRIL - 25 APRIL 2016

Terbit 16 Halaman PENDIRI: EDWAR PASARIBU

HARGA Rp.5.000,- (LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM)

Ramai-ramai 'Gerogoti' Dana Hibah dan Bansos di Pemprov PEKANBARU-Belanja hibah dan bantuan sosial yang seharusnya dianggarkan untuk kesejahteraan rakyat rentan disalahgunakan. Sudah banyak pejabat negara yang tersangkut hukum dalam perkara tersebut.

Kasus dana hibah atau bansos Kabupaten Beng-

kalis yang menyeret mantan Bupati Bengkalis,

Herliyan Saleh dan mantan Ketua DPRD Bengkalis, seharusnya menjadi pelajaran bagi pejabat lain agar tak main-main mengelola dana hibah atau bansos.

Dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau tahun 2014 yang diterima surat kabar jurnal metro media terdapat beberapa

poin yang jadi catatan dalam pengelolaan dana hibah atau bansos Provinsi Riau.

BPK Provinsi Riau me-

nemukan duplikasi belanja hibah dan realisasi belanja hibah yang tak tersedia anggarannya. BPK Provin-

si Riau menyebutkan dalam LHPnya, hasil uji petik terhadap Lampiran IV Peraturan GubernurNomor

59 tahun 2014 tentang daftar calon penerima

Ramai-ramai....Hal 8

Proyek USB SMK Teknologi Pekanbaru

Kena Blacklist, Disdik 'Ngotot' Bayar PT Lince Romauli Raya PEKANBARU-Rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan unit sekolah baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi Pekanbaru, PT Lince Romauli Raya di black list atau masuk daftar hitam. Akan tetapi,

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru ngotot akan membayar pekerjaan pihak rekanan.

Sayangnya, pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Teknologi Pekanbaru sebesar

Rp90.655.341.000. Dari data yang diperoleh surat kabar jurnal metro media, daftar black list PT Lince Romauli Raya diumumkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Terkait hal itu, surat kabar jurnal metro media telah mengirimkan surat konfirmasi tertulis dan meminta penjelasan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru.

Kena.... Hal 15

PEMBANGUNAN Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB SMK) Teknologi Pekanbaru sedang berlangsung. Foto diambil baru-baru ini. (insert): Plang proyek pembangunan USB SMK Teknologi Pekanbaru.

Belanja Pemeliharaan Rumdis Indeks Berita ...............

Konflik Kepentingan atas Wako Diduga Lebih Bayar Pemberian Hibah kke e KKONI ONI

AKTIVITAS di komplek pergudangan Avian masih terus berlangsung. Padahal diduga tak ada Amdal.

Diduga tak Ada Amdal

Mabes Polri Diminta Tindak Pemilik Komplek Avian

PEKANBARU-Belanja pemeliharaan rutin peralatann rumah jabayan pada Sekretariat Daerah diduga lebih bayar dan tak dapat diyakini kebenarannya.

Hal itu berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau

Tahun 2014. Berdasarkan LHP tersebut, pada Tahun Anggaran (TA) 2014, Sekretariat Daerah (Setda) menganggarkan belanja pemeliharaan rutin atau berkala perlengkapan rumah jabatan dalam bentuk kegiatan belanja alat listrik dan belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah jaba-

tan masing-masing sebesar Rp209.058.000,00 dan Rp76.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp207.531.300,00 dan Rp76.000.000,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban belanja pemeliharaan rutin

Belanja....Hal 15

HASIL pemeriksaan uji petik terhadap pertanggungjawaban belanja hibah dari penerima hibah TA 2014 diketahui Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

Laporan Utama

Hal 9

Proyek di Sektor Empat u Empat,, Bar Baru Siap Dikerjakan Sudah Rusak PROYEK prasarana pengendalian banjir di Sektor IV, Sungai Siak di Balai Wilayah Sungai Sumatera III dipertanyakan. Proyek yang dikerjakan PT Fajar Berdasi Gemilang tersebut terdapat kerusakan di sana-sini.

PEKANBARU-Tim Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Polri harus menindak pemilik komplek pergudangan Avian, Jalan Arengka II, karena diduga tak mengantongi izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Ever Green Republik Indonesia, Ir Ganda Mora, baru-baru ini.

"Bagaimanapun Tim Penyidik Mabes Polri harus bertindak cepat, karena lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap manusia, sedangkan komplek Avian diduga tak punya Amdal," kata Ganda.

Mabes Polri....Hal 15

dan BKKKS

Infrastruktur

Hal 10

Kapitalisasi Eskalasi dan Semrawutnya Aset PPemprov emprov JAUH sebelum kisruh dana eskalasi di DPRD Riau, ternyata Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau sudah menemukan kapitalisasi pembayaran eskalasi pada pembangunan jalan di Provinsi Riau.

RUMAH dinas Walikota Pekanbaru di Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru.

Laporan Khusus

Hal 12

2 E ditorial.......

Siapa yang Didukung Partai Demokrat Penulis: EDWAR PASARIBU (Pemimpin Redaksi Jurnal Metro Media) SIAPAKAH bakal Calon Walikota Pekanbaru dari Partai Demokrat. Survei akan menentukan siapa yang elektabilitasnya paling tinggi.

Partai Demokrat tidak akan mempertaruhkan kursi jabatan Walikota Pekanbaru kepada bakal calon yang elektabilitasnya rendah. Siapapun yang akan didukung partai berlambang merci itu, tentu merupakan calon yang terbaik dan diyakini memiliki kemampuan untuk bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Pekanbaru tahun 2017.

Dua kader Partai Demokrat, yakni Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Noviwaldy Jusman dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kota Pekanbaru, Firdaus, ST, MT yang juga calon incumbent digadang-gadangkan akan maju sebagai bakal calon Walikota Pekanbaru.

Dua nama tersebut merupakan kader yang sudah memiliki akar rumput di Partai Demokrat.

Tentu saja, 'perahu' Demokrat tak akan dibiarkan begitu saja berlayar meninggalkan mereka.

Noviwaldy yang disapa dengan panggilan Dedet dan Firdaus akan beradu pengaruh dan kekuatan merebut dukungan Partai Demokrat. Partai yang selama ini menjadi wadah berkarir di dunia politik, bagaimanapun akan menjadi tumpuan saat membulatkan tekad bakal menjadi Calon Walikota Pekanbaru.

Memang di atas kertas, calon incumbent Firdaus, ST, MT yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kota Pekanbaru seharusnya didukung Partai Demokrat, tetapi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat akan menunjuk lembaga independen melakukan survei. Lihat saja hasilnya nanti. Mudahmudahan saja, hasil survei memuaskan. “Namun demikian, siapa yang akan diusung Partai Demokrat tentu membuat penasaran. Firdaus atau Noviwaldy Jusman.

Alternatif lainnya, bisa saja ada nama yang semula tak pernah diprediksi dari luar Partai Demokrat muncul tiba-tiba, karena saat ini kemana dukungan itu diberikan masih jadi teka-teki.

Bagaimanapun Partai Demokrat akan dilirik bakal calon Walikota lain di luar partai itu, namun tergantung dari keputusan DPP, apakah akan mengusung dua nama tersebut, Firdaus, Noviwaldy Jusman atau nama lain di luar partai. Mudah-mudahan saja, Partai Demokrat tak akan melewatkan Pemilukada 2017 di Pekanbaru, tanpa mengusung kader murninya. ***

PEMIMPIN UMUM/REDAKSI Edwar Pasaribu

PEMIMPIN PERUSAHAAN Yanti

REDAKTUR PELAKSANA Arie

PENASEHAT HUKUM Mayandri Suzarman, SH

DEWAN REDAKSI

Ir. Hanafi, Herlina, Dyan Lirpan

STAF REDAKSI

Pekanbaru Dumai Pelalawan Kampar Rohul Kepala Biro Rohil Reporter

: : : : : : :

Desli Warnita, Virda Elisya Roki Saheti Ahmad Melano Jufri Al Kampari Andri Ar Roian Auzar Jumaris

ALAMA AKSI ALAMATT RED REDAKSI Jalan: Udang Putih, Pekanbaru HP: 081276370799-081270666519 E-Mail jurnalmetro@gmail.com jurnalmetronews@gmail.com PT JURNAL METRO MEDIA Redaksi menerima sumbangan tulisan sesuai dengan visi dan misi Jurnal Metro Media, Wartawan Jurnal Metro Media dibekali tanda pengenal yaitu kartu Pers dan tercantum dalam box redaksi. Dalam melaksanakan tugas wartawan dilarang meminta sumbangan dari narasumber.

CERPEN Reffi adalah anak dari keluarga yang terpandang, aku kira dia memiliki keluarga yang nyaris saja sempurna. Bagaimana tidak, ayahnya adalah seorang yang dilahirkan di Jerman dan kini menjadi sutradara handal, karyakaryanya selalu menang di setiap nominasi. Ibunya berasal dari negeri kincir angin. Ibunya kini telah menjadi desigener paling terkenal, para artis lebih banyak mempercayakan fashion mereka untuk dirancang oleh ibunya Reffi.

German dan belanda, bisa dibayangkan bagaimana paras suamiku ini. Tidak heran kalau ia menjadi model yang banyak diperebuti oleh agency model. Harta sudah menjadi sesuatu yang kecil baginya. Reffi adalah anak yang loyal, segala yang diinginkannya harus segera terpenuhi saat itu juga. Ia selalu berfoya-foya, menghabiskan seluruh uangnya untuk sesuatu yang sifat nya hanya memberi kepuasan sesaat. Di dalam hidupnya ia banyak bergelut dengan wanita-wanita cantik yang profesinya hampir sama dengannya.

Gonta-ganti kekasih sudah sering dilakukannya.

Begitu banyak wanita yang ingin mejadi kekasihnya, mereka bersedia untuk melakukan apapun demi mendapatkan Reffi sang model tampan saat itu. Aku adalah anak yang dilahirkan dari rahim seorang wanita penggoda. Ibu ku bekerja di Bar, ia melayani pria-pria yang bukan menjadi suaminya untuk melanjutkan hidup. Ia sempat menaruh hati dengan seorang pria hidung belang, dan sialnya lagi pria itu adalah ayahku.

Mereka menjalin kasih asmaranya dengan berdasarkan nafsu semata, setelah ia mengetahui bahwa ibu mengandung aku, ayahku pergi menghilang seakan ditelan bumi.

Danella jovita, nama pemberian bibi untukku. Untung saja aku hidup bersamanya. kalau tidak, mungkin aku akan sama dengan ibuku, menjadi wanita penggoda. Aku bukan tidak sayang padanya, hanya saja aku tidak terima ketika mendengar ia hendak membuangku saat aku lahir, bibiku melarangnya dan mengasuh ku dari bayi. Jika dibandingkan riwayat keluargaku yang bertolak belakang dengan riwayat keluarga Reffi, aku tidak percaya kalau ia bisa jatuh cinta padaku.

Cantik tidak melekat pada parasku, aku hanya seorang gadis yang sederhana, hartapun aku tidak punya, kalaupun ada ia hanya bersemayam semalam saja di rekeningku.

Bahkan aku lebih tua 3 tahun dari Reffi. Aku bekerja di cafe dekat persimpangan rumahku, bernyanyi untuk menghibur para pengunjung dan pelangganpelanggan kami.

Sudah hampir 1 tahun kami berpacaran. Aku pernah bertanya padanya kenapa ia memilihku menjadi kekasihnya. Ia hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban atas pertanyaan ku. Sedikit kesal sih, tapi aku benar-benar seperti mimpi bisa menjadi kekasihnya. Aku masih tidak yakin kalau ia benar-benar mencintaiku, ketidak percayaan diriku lah yang membuatku merasa ragu padanya. Tidak mudah untuk menjadi kekasih seorang model, melihat ia disentuh-sentuh oleh model wanita lain saja hatiku sudah terasa sesak sekali, ingin sekali rasanya aku mengatakan pada dunia kalau Reffi, model yang kalian agung-agungkan itu adalah kekasih dari Danella Jovita.

Kalian tidak berhak menyentuhnya. Bagaimana tidak, aku tidak bisa

Edisi: V / Tahun: II 11 - 25 April 2016

Seberapa Pantas

L

UKA tusuk diperutku masih terasa ngilu, ketika ia menyentuhnya. Aku masih ingat bagaimana aku bisa mendapatkan bekas luka ini. Reffi, lelaki yang tengah memelukku saat ini kini telah sah menjadi suamiku. Ia tersenyum sembari menatapku lekat. Aku menenggelamkan wajahku didadanya. Kurasakan kecupan hangat mendarat lembut dikeningku. Aku mengenalnya sudah hampir 2 tahun sebelum kami menikah.

Penulis : NUR AINI

GRAFIS: INT

seenaknya jika ingin bertemu dengannya, aku harus menahan rasa rindu yang bersemi untuknya. Kalian tau kan bagaimana rasanya jika menahan rindu itu sangat membuat dada sesak. Aku tidak bisa menyentuhnya didepan orang banyak, manager Reffi orang kedua selain bibiku yang mengetahui kisah cinta kami. Mbak mega, panggilan untuk manager Reffi, ia menyuruh kami menyembunyikan hubungan kami dari media masa. Jika mereka mengetahui hubungan ku dengan reffi itu akan menjadi sesuatu yang buruk bagi karirnya.

Dengan bantuan sound system yang telah dipersiapkan temanku Kiki, suara ku bergema memenuhi ruangan. Aku bisa merasakan mata-mata yang melihat ku takjub. Kiki pernah bilang, mereka seperti terhipnotis jika aku sudah mulai bernyanyi. Ia merekomendasikan ku untuk menjadi penyanyi tetap di cafe dan nasibku beruntung. Malam itu aku memakai long dress biru tosca yang singkron dengan kulitku. Riuh tepuk tangan terdengar setelah aku menyelesaikan nyanyianku.

Seorang pria mendekatiku dengan pakaian yang sedikit tertutup, ia memakai kacamata r&b biru, dan topi yang menutupi rambutnya yang lurus. Ia menariku kasar dan menyeret ku keluar. “ Reffi” aku terkejut melihatnya, sontak saja aku langsung memeluknya, untung saja kami tidak sedang didalam keramaian. Terakhir aku bertemu dengannya 3 bulan yang lalu, ia harus menyelesaikan since terakhir dari film perdananya. Ia menangis malam itu, ia bilang ia sangat rindu padaku, aku tertawa melihatnya, masih seperti anak kecil, tapi tak apa aku mencintainya seperti ini. Reffi mengantarku pulang dan menginap di rumahku, tentu saja bukan hanya kami ber 2 saja, bibi terkejut dengan kedatangan reffi, ia terlihat senang dan sedikit cemas.

Ia takut kalau ada yang mengikuti kami. Aku mengatakan pada bibi kalau tidak ada yang tau reffi sedang bersamaku.

Aku sangat senang bisa bersamanya, walaupun hanya sekedar sebagai pendengar yang baik baginya, reffi bercerita sepanjang malam, menceritakan kesibukannya dan keluh kesahnya. Aku seperti di dongengkan olehnya aku terus mendengar-

kannya bercerita hingga aku tak mampu untuk menahan kantukku. Ini seperti mimpi bisa selama ini menghabiskan waktu bersama pujaan hatiku, ini waktu terpanjang yang aku miliki bersamanya.

Sinar matahari mencuri masuk dan dengan hangatnya menerpa wajahku, seakan menyuruhku untuk bangun. Aku membuka mataku malas, aku tersentak bisa berada dikamarku, mungkin reffi yang menggendongku kekamar. Aku mencarinya diruang tamu, reffi duduk di sofa sambil memandang gadget nya dengan wajah penuh kecemasan.“ ada apa?”, tanyaku cemas. Ia menunjukkan sesuatu yang membuat nafasku berhenti sekejap.

Hp nya bergetar “ managerku”, tertulis di panggilan masuknya.

Reffi mengangkat telponnya, ia mengatakan kalau ia sedang bersamaku sekarang, aku membuka jaringan internetku, saat ini aku penasaran siapa yang telah mengunggah foto kami ke media massa, pasti foto ini diambil tadi malam tanpa sepengetahuan kami. Aku menarik nafas dalam, bingung harus berbuat apa, aku tidak takut jika aku yang akan disalahkan dalam hal ini, yang aku takutkan bagaimana dengan karir reffi.

Reffi menghampiriku dan mengatakan bahwa ia harus segera kekantor sekarang. Aku hampir menangis saat itu karna sangking takutnya tapi aku tidak ingin reffi melihat perasaan ku. Kiki menghubungiku dan menanyakan segalanya padaku, aku menjelaskan yang sebenarnya, aku meminta maaf padanya karna telah menyembunyikan semuanya dari kiki. Ia sangat marah padaku dan mengatakan pada ku kalau ia sangat kecewa padaku. Perang emosi sedang bergejolak didalam fikiranku, aku hampir gila membaca semua artikel yang berhubungan dengan reffi, semua riwayat ku telah diketahui orang banyak.

Mereka menggunjingku, caci maki sudah memenuhi blog reffi.Mereka bukan menghina reffi, malah mereka kasihan pada reffi karna telah dekat dengan ku. Semua caci maki itu tertuju hanya untukku, aku tidak memperdulikan mereka, terakhir kabar yang kudapat film perdana reffi akan batal untuk diliris. Aku men-

coba menghubungi reffi, tapi tidak ada jawaban darinya.

Sudah hampir 2 minggu sejak kejadian tragis yang menimpa kisah kami, reffi menjaga jarak dari ku.

Jika kami bertemu ia hanya diam, sifatnya sangat dingin padaku, aku mengerti kondisinya saat ini.“ mungkin saat ini ada baiknya kita tidak ada kontak dulu, aku ingin sendiri saat ini”, kata-kata terakhir yang dilontarkan reffi padaku.

Hal ini sangat membuatku terpukul, aku sudah menyadari nya sudah lama bahwa semua ini akan terjadi dan inilah saat nya. Sejak pertemuan kami di pantai saat itu, reffi tidak pernah menemuiku, ini semua membuatku tambah sedih, aku tau aku tidak pantas untuknya, hanya saja aku tidak terima jika ia mengacuhkan ku selama ini. Khawatir dan rasa resah sudah menggunung didalam dadaku, aku putuskan untuk mencari reffi dikantornya, aku sudah siap jika kami harus berpisah saat ini.“ bisa bertemu dengan bapak reffi”, aku bertanya pada karyawan yang duduk di belakang meja sebagai operator.

Ia menatapku sisnis, sepertinya ia tau siapa aku.

Entah siapa yang dihubunginya, ia menyuruhku untuk menunggu. Semua yang ada disana melihatku jijik, aku tau apa yang mereka fikirkan tentang ku. Tidak ambil peduli, yang aku inginkan saat ini adalah bertemu reffi dan meminta waktunya sebentar untuk bicara sedikit tentang kami. “ lihat dia, sungguh tidak pantas berada disini, apalagi bersama reffi. Kok bisa ya reffi jatuh cinta padanya, padahal lebih tua darinya. Lihat saja dia, sudah seperti pernah dipakai orang.

Wajar saja, ibunya saja seperti itu, pasti anaknya juga tidak jauh beda kan, dasar wanita jalang, tidak tau malu”, aku mendengarkan semua yang mereka gunjingkan padaku, aku tidak pernah merasa terhina ini, aku tau riwayat keluargaku tidak seberuntung mereka, tapi paling tidak mereka bisa menghargai orang sepertiku.

Aku tau mereka orang cerdas semua, mereka berduit semua, mereka punya jabatan semua tapi mereka tidak berhak menghinaku seperti itu, aku tidak pernah menyakiti mereka.

Seorang wanita dengan pakaian mahalnya

mengahampiriku. Aku berdiri dan membungkukkan badan sebagai salam ku padanya. “ mbak mega”, sapaku padanya. Ia hanya menatapku lekat. Aku menyodorkan tanganku padanya, ia menepisnya dan mendorongku hingga aku terjungkal kebelakang, semua menertawakan ku.“ berani-beraninya kamu datang kesini, apa yang akan kamu lakukan lagi, tidak puas sudah membuat karir nya hancur, apa yang kamu inginkan?”, mbak mega mengeluarkan sejumlah uang dan melemparkannya tepat diwajahku “ bukankah itu sudah cukup?, ambil dan pergilah dari sini, jika perlu menghilang dari hidup reffi”. Aku berdiri dan mengumpulkan harga diriku yang tersisa, aku berlari keluar dari gedung itu.

Pikiranku sangat kalut saat itu, aku berjalan sejauh mungkin, malu, marah, sedih, ingin mati saja, itu yang kurasakan saat ini, kenapa dunia membenciku, apa dosa ku hingga aku diperlakukan seperti sampahnya sampah. Aku meringkuk menangis tersedu sendiri dipantai, menyesali hidupku yang tidak ada artinya.“ aku tidak akan melakukan ini pada mu jika kamu melihat kalau selama ini aku yang mencintaimu”. Aku terkejut mendengar ini, kiki sudah duduk disampingku. Kiki menahanku hingga aku terbaring di pasir, ia menindih ku dengan badannya dan berbisik ditelingaku. “ Kenapa harus dia yang nella pilih, aku yang selalu ada disaat masa-masa sulit mu, aku yang selalu ada disaat nella butuh aku, kenapa nella tidak melihat hatiku, kenapa nella memberikan rasa itu padanya, padahal aku yang selama ini ada disisi nella, kenapa nella, KENAPAAAAA……”, aku bergidik mendengar kiki menjerit pada ku. Tiba-tiba ada yang menariknya dari belakang dan “bukk” sebuah pukulan mendarat diwajahnya.

Kiki terjatuh kepasir, hidungnya berdarah, reffi menahan bahunya dan memukul kiki beberapa kali diwajahnya.“ reffi hentikan”, aku melerai nya sambil menahan tangannya yang sudah siap siaga untuk kembali memukul kiki. Reffi menolakku dan membuatku terjatuh, reffi menoleh padaku, ia berjalan kearahku sambil menatapku dengan penuh rasa bersalah, “ jika aku tidak bisa memiliki mu maka aku akan membuat kamu tidak bisa memilikinya juga”, kiki mengeluarkan sebilah pisau dan menghunuskan pada reffi.

Aku berlari dan membalikkan badan reffi.“ reffi”, aku merasakan darah merembes keluar dari perutku, baju ku sudah penuh dengan darah. “Nella”, reffi menahan badanku. Reffi menahan tubuhku, ia mengatakan padaku untuk bertahan, tidak akan terjadi apaapa pada ku. Aku tersenyum padanya, “ maaf, aku tidak bisa menjadi orang yang reffi banggakan”. Reffi menangis sejadi-jadinya.“ nella, maaf aku telah mengacuhkanmu, maaf aku tidak membelamu disaat mereka menghinamu, maaf aku tidak bisa berbuat apa pun untuk mu, aku mencintaimu nella, ku mohon bertahanlah untukku, aku sangat mencintaimu nella”, reffi memelukku erat.

Aku menatap reffi sambil tersenyum miris, “ apa aku harus seperti ini dulu, reffi akan bilang mencintaiku”, tubuh ku merasa lemas, aku tidak bisa menahan untuk tidak menutup mataku, aku tidak tau apa yang terjadi, yang aku dengar hanya reffi yang terus memanggil namaku.***

3

INVESTIGASI

Edisi: V / Tahun: II 11 - 25 April 2016

Anggaran Miliaran Rupiah, Gedung AKMR Terbengkalai PEKANBARU-Pembangunan gedung Akademi Kesenian Melayu Riau (AKMR) yang dianggarkan sejak tahun 2013 terbengkalai.

EDWAR PASARIBU: Laporan Pekanbaru Gedung tersebut tak kunjung selesai padahal sudah miliaran rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau yang 'tersedot' ke sana. Saat ini gedung tersebut ditumbuhi semak belukar, karena sudah tidak terawat lagi. Di sekeliling bangunan tua tersebut di pagar seng, sehingga saat surat kabar jurnal metro media akan masuk ke dalam bangunan tersebut tidak bisa, karena pintu pagar seng tersebut dikunci dengan rantai yang menggunakan gembok.

Di depan pagar seng tertulis Pasal 551 KUHP yang artinya tidak dibenarkan masuk ke tempat tersebut tanpa izin. Padahal bangunan tersebut dibangun dengan menggunakan dana APBD yang bersumber dari 'uang rakyat'. Saat melihat ke dalam, ada bedeng tempat para pekerja tinggal di sana. Namun ketika dipang-

Tak ada aktivitas sama sekali di gedung AKMR yang terbengkalai tersebut. Sementara itu dari data yang diperoleh, pembangunan gedung AKMR berada di satuan kerja (Satker) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau.

Pekerjaan fisik pembangunan gedung AKMR tahap I dilaksanakan PT Ranah Katialo senilai Rp5.749.760.000,00 pada tahun anggaran (TA) 2013 dengan nomor kontrak: PPK Fisik/AKMR/CK/V/ 2013.01, sedangkan konsultan pengawasnya, yakni PT Bhakti Prima Ramadhani.“ Pekerjaan tahun 2013 tersebut tak tuntas, kemudian dilanjutkan kembali pada tahun selanjutnya. Dari penelusuran di Lembaga Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) Provinsi Riau tahun 2015, pekerjaan fisik pembangunan gedung AKMR sudah ma-

GEDUNG AKMR tertutup tingginya semak belukar. Foto diambil baru-baru ini.

Gedung AKMR (Tahap III) dengan kode lelang 5288039. Nilai pagu pekerjaan tersebut sebesar Rp 2.787.291.875,00, sedangkan HPS sebesar Rp 2.787.170.000,00. Kon-

Ketua Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (AKSI) Riau, Syakirman mengatakan, boleh-boleh saja pembangunan Gedung AKMR dianggarkan setiap tahun, jika memang

menduga kontraktor yang mengerjakan pembangunan Gedung AKMR itu-itu saja hanya berganti perusahaan atau 'berganti baju'. Apabila memang penegak hukum mau menyelidikinya, maka hal itu dapat dilacak dari pemindah bukuan di bank.

Bertanggung Jawab Praktisi hukum yang juga aktivis di Provinsi Riau, Suryadi SH mengatakan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau harus bertanggungjawab terhadap penyelesaian pembangunan Gedung AKMR, karena menggunakan anggaran yang berasal dari uang rakyat. Apabila tidak dapat digunakan atau difungsikan, sebagaimana mestinya maka tidak ada gunanya pembangunan itu dilaksanakan. Jika memang demikian halnya, bisa

(BPKP) Provinsi Riau “melakukan audit terhadap pembangunan Gedung AKMR, karena setiap tahun dianggarkan dan pekerjaan tersebut tak kunjung tuntas.

Apabila dari hasil audit ada indikasi kerugian negara, maka penegak hukum dapat melakukan penyelidikan dengan menggali keterangan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan gedung tersebut. Di lain pihak, ucap Suryadi, masyarakat yang dirugikan dengan tidak selesainya pembangunan Gedung AKMR dapat melayangkan surat notifikasi ke Gubernur Riau dan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Ketua Riau Corruption Wacth (RCW) Mayandri Suzarman, SH mengatakan, meminta agar Kejaksaan agar melakukan

selesai-selesai. "Perlu berapa tahun untuk menyelesaikan pembangunan gedung AKMR tersebut," kata Mayandri.

Apakah penganggaran pembangunan gedung AKMR setiap tahunnya, ada payung hukumnya.

Pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, menurut Mayandri, seharusnya menggunakan peraturan daerah multiyears.

Jangan sampai, anggaran yang dianggarkan untuk pembangunan Gedung AKMR jadi tak bermanfaat. "Sudah beberapa tahun dianggarkan kenapa belum selesai. Ini ada apa?Pihak penegak hukum harus mengusutnya. Jika memang tak ada indikasi korupsi, ya silakan dilanjutkan," ujar Ketua RCW. Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno saat dikon-

penyelidikan terhadap pembangunan gedung AKMR. Menurut Mayandri, wajar saja masyarakat bertanya ada apa dengan pembangunan Gedung AKMR, karena dianggarkan setiap tahun tetapi pekerjaannya tak kunjung

firmasi melalui telepon selulernya, tak menjawab.

Begitu juga saat dikirimkan pesan singkat, Dwi yang juga bakal mencalonkan sebagai Walikota Pekanbaru tersebut tak menjawab sama sekali. ***

GEDUNG AKMR ditutup pagar seng. Foto diambil baru-baru ini. gil-panggil agar membukakan pintu seng, tak ada satupun dari yang berada di bedeng pekerja menyahut.

Surat kabar jurnal metro media hanya mengambil foto gedung AKMR tersebut dari luar pagar seng.

suk pada tahap ke-III. Namun saat jurnal metro media ke lapangan pada akhir tahun 2015, tidak ditemukan plang proyek di lokasi pembangunan.

Di LPSE Provinsi Riau disebutkan kode lelang pembangunan fisik

traktor pelaksana pembangunan Gedung AKMR, yakni PT Fera Yansesha Ramadhan yang beralamat di Jalan Arjuna, Gang Arjuna. Harga penawaran dari perusahaan tersebut, yakni sebesar Rp 2.475.419.000,00.

GEDUNG AKMR yang terbengkalai.

PEKERJAAN pembangunan Gedung AKMR Tahun Anggaran 2013 lalu.

anggaran tahun sebelumnya tak cukup, tetapi sebaiknya menggunakan sistem multiyears. "Biasanya pekerjaan tahun tunggal, kesulitannya saat pembahasan anggaran di DPRD," kata Syakirman.

Ketua DPN AKSI

saja ada indikasi kerugian negara dalam pelaksanaan pembangunan Gedung AKMR tersebut.

Semestinya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

4

PENDIDIKAN

Edisi: V / Tahun: II 11 - 25 April 2016

Universitas Laksamana Raja di Laut di Duri Segera Dibangun DURI - Kabar gembira bakal segera menghampiri masyarakat Kota Duri, Kecamatan Mandau, Bengkalis dengan bakal hadirnya Universitas. Meski belum difungsikan pada tahun ini, namun sejumlah persiapan telah dilakukan pihak-pihak yang dilibatkan di dalamnya.

Hal tersebut dijelaskan salah seorang pendiri Universitas satu - satunya yang bakal ada dikota minyak Duri itu, Yusmiati, Kamis (7/4). "Dari pertemuan internal kita beberapa waktu lalu, kesepakatan akhirnya didapati jika Universitas ini diberi nama Laksamana Raja Dilaut dan kita akan berdayakan masyarakat Kota ini untuk prosesnya nanti," jelas Yusmiati.

Dikatakan Yusmiati, direncanakan Universitas itu akan berdiri diatas la-

han seluas kurang lebih 1 Hektare dijalan Pipa Air Bersih (PAB) dan untuk sementara waktu kita wacanakan berjalan serta memakai gedung Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Korpri dengan jurusan yang dibuka diantaranya Fakultas Hukum, Ilmu Komputer, Tekhnis, FKIP dan Fisip. "Dalam proses perjalanannya nanti, kita akan berdayakan masyarakat Kota ini. Kalau ada yang dekat, kenapa mesti yang jauh," tambahnya.(hen)

LAHAN seluas kurang lebih 1 hektare dijalan Pipa Air Bersih, Kota Duri, Kecamatan Mandau ini yang diwacanakan berdirinya Universitas Laksamana Raja Dilaut.(Foto: rtc)

Sekolah Jauh, Lima Siswi SMPN 2 Bangko Rohil Pilih Berhenti BAGANSIAPIAPI - Akibat sekolah jauh, lima siswi kelas I SMPN 2 Kecamatan Bangko Rohil pilih berhenti. Pasalnya, mereka tidak sanggup setiap hari berjalan kaki dengan menghabiskan waktu sekira 30 menit.

Menurut penuturan S, salah satu siswi yang berhenti Rabu (6/4), ada empat teman lainnya yang ikut mengambil langkah berhenti dengan alasan yang sama. “Limo yang bonti (berhenti, red) se-

muo (semua) kelas satu,� katanya dengan logat Bagan. Pada awalnya, SMPN 2 Bangko memiliki dua lokasi bangunan gedung, pertama di Kelurahan Bagan Hulu, kedua di Jalan Kecamatan (gedung baru, red).

Namun gedung sekolah yang ada di Kelurahan Bagan Hulu terbakar sekira setahun yang lalu, sehingga aktivitas belajar mengajar harus dipusatkan di gedung baru sekolah itu di Jalan Keca-

matan, dengan jarak yang cukup jauh dari sekolah pertama. Celakanya, siswa sekolah ini banyak berasal dari Kelurahan Bagan Hulu (sekolah awal, red), mereka harus sekolah ke gedung baru, masuk pagi dan siang, sedangkan sekolah yang terbakar, sampai sekarang belum dibangun.

Diperparah lagi, jalan pintas dari Kelurahan Bagan Hulu ke sekolah yang baru belum ada, sehingga siswa harus melalui jalan

cukup jauh (memutar, red), sehingga untuk pergi sekolah berjalan kaki membutuhkan waktu sekira 30 menit. Yang lebih sedih lagi, jika jam pulang sekolah, puluhan siswa menunggu tumpangan gratis dipinggir jalan raya dari sekolah baru mereka untuk pulang ke Bagan Hulu sambil melambaikan tangan mengharapkan belas kasihan pengendara sepeda motor yang lewat, dan pemandangan ini terjadi setiap hari belajar.(rtc)

1.337 Mahasiswa Terima Bantuan Pendidikan dari Pemkab Pelalawan PELALAWAN - Dimulai dari tanggal 5 April sampai 22 April mendatang, Bantuan pendidikan pada mahasiswa yang ada di Kabupaten Pelalawan akhirnya dikucurkan Pemkab Pelalawan. Memasuki hari kedua pencairan bantuan ini, ada sekitar 400-an mahasiswa yang sudah mengucurkan dana bantuan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab)

Pelalawan, Akhmamul Hadi, pada media ini, Rabu (6/4).

Menurutnya, ada dua jenis bantuan yang digelontorkan sekaligus, yakni bantuan pendidikan kepada mashasiswa berprestasi dan bantuan pendidikan terhadap mahasiswa yang tidak mampu.

"Pengurusan pencairan kedua item bantuan ini dilakukan di ruangan Bagian Kesra di lantai II kantor bupati," katanya.

Dan tahun ini, sambungnya, jumlah mahasiswa yang

menerima bantuan mencapai 1.337 untuk kedua jenis ini.

Anggarannya mencapai Rp 3 Miliar lebih. Sedangkan tenggat waktu pencairan selama 17 hari agar para penerima bantuan leluasa menentukan waktu luangnya. "Pihaknya juga sengaja tidak menjadwalkan nama-nama peserta setiap hari. Sebab saat ini perkuliahan di kampus sedang aktif.

Apabila dibuat penjadwalan, ditakutkan mengganggu masa kuliah," tutupnya. (hrc)

Wawako Lantik Pengurus Kwarcab Pramuka PEKANBARU - Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi secara resmi melantik pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) 04.06 Kota Pekanbaru periode 2016-2020, Kamis (7/4) sore di aula Kantor Walikota. Kwarcab ini dipimpin Drs H Azarisman Rozie untuk kedua kalinya.

Pada kegiatan itu, turut dilantik Lembaga Pemeriksa Keuangan serta 9 pelatih pembina. Acara

tersebut dihadiri Ketua Kwarda 04 Provinsi Riau H. Azaly Djohan, SH dan unsur Muspida Kota Pekanbaru.

Pada acara itu, Wakil Walikota juga menyaksikan penandatanganan MoU Kwarcab Pramuka Kota Pekanbaru dengan berbagai pihak antara lain BNN, Dinas Pendidikan serta Dinas Pemudah dan Olahraga sebagai pendukung kemajuan Gerakan Pramuka di Kota Pekan-

baru.

Wakil Walikota Ayat Cahyadi dalam sambutanya mengucapkan selamat kepada pengurus Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru. Ia berharap Pramuka memberikan dorongan agar tugas yang diembannya sebagai pembina dapat dilaksanakan dengan baik. "Karena sudah sepatutnya kita berbangga hati di dalam waktu dua tahun ini Gerakan Pramuka di Kota Pekan-

WAWAKO, Ayat Cahyadi melantik pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru. (Foto: humas)

baru telah menunjukkan kemajuan yang besar," kata Wawako.

Wakil Walikota juga menegaskan, ada saat ini semua pihak harus menyadari pentingnya peranan Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan kaum muda di tanah air khususnya kota pekanbaru. "Dimana banyak ditemukannya masalah sosial di kalangan kaum muda pada saat ini, seperti kenakalan remaja, penggunaan obat terlarang, hubungan seksual di luar nikah.

Jadi dengan peranan Gerakan Pramuka ini tentunya kita dapat membentuk perilaku sosial kaum muda yang positif, sungguh sangat menentukan masa depan yang lebih baik," ujar Wawako. Ayat Cahyadi juga berharap dengan revitalisasi Gerakan Pramuka yang sedang dilaksanakan, hendaknya dapat dirasakan pada Gugus Depan, karena kegiatan Pramuka menjadi ujung tombak organisasi. (rls)

SEBANYAK 320 orang mengikuti UN Paket C.

320 Peserta Paket C Usai Laksanakan UN di Rohil BAGANSIAPIAPI - Selain sekolah formal yang melaksanakan Ujian Nasional (UN), ternyata ada sekolah nonformal yang mengikuti UN. Sekolah non formal ini di bawah binaan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang memiliki peserta sebanyak 320 orang.

Saat ini Sekolah Non Formal itu telah usai melaksanakan UN paket C nya bersamaan dengan berakhirnya UN yang dilaksanakan oleh sekolah Formal di Rohil. "Jumlah peserta paket C yang melaksanakan UN yang tersebar

di 12 PKBM sebanyak 320 orang, kini semuanya telah selesai melaksanakan UN, " kata Ketua PKBM Rohil, Alkahfi Sutikno di Bagansiapiapi, Kamis (7/4).

Diterangkan Alkahfi, 12 PKBM yang melaksanakan UN yakni PKBM Harapan Bangsa Kecamatan Simpang Kanan, PKBM Nuansa Aksara Kecamatan Bagan Sinembah, PKBM Mandiri dan PKBM Andepsi Kecamatan Bangko Pusako, PKBM Tunas Harapan Kecamatan Tanah Putih, PKBM Matahari, PKBM Plamboyan dan PKBM Mutiara di

Kecamatan Bangko.

Kemudian PKBM Cahaya Ilmu yang terletak di Kecamatan Sinaboi, PKBM Bina Ilmu kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), PKBM Teladan dan PKBM Mekar Sari kecamatan Pekaitan, dan terakhir PKBM Dybara Plus kecamatan Batu Hampar. "Ujian dilaksanakan tidak ada perbedaan dengan UN yang dilaksanakan oleh sekolah formal, hanya saja bedanya dalam paket soal yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan pemerintah, "pungkas Alkahfi. (hrc

Produsen "Gadget" Mulai Rekrut Siswa SMK JAKARTA-Produsen gadget Axioo tengah mencari siswa unggul dan lulusan sekolah kejuruan untuk mengikuti pendidikan. Para siswa itu nantinya akan diseleksi untuk bergabung menjadi karyawan.

Direktur Axioo Class Program, Timmy Theopelus, Selasa (5/4), mengatakan hingga akhir tahun ini pihaknya menargetkan

bisa merekrut hingga seribu siswa SMK yang akan ditempatkan sebagai Axioo Product Specialist.

Perekrutan melalui Axioo Development Program merupakan kelanjutan dari program Axioo Class Program. "Mendapatkan SDM yang sesuai standar industri sekarang ini semakin sulit. Ini terbukti dengan banyaknya pelaku industri TI yang mema-

sang iklan lowongan kerja di berbagai media. Untuk itu, kami menyiapkan SDM yang siap kerja dan mampu bersaing dengan SDM Asia Tenggara di era Masyarakat Ekonomi Asean sekarang ini," ujar Timmy.

Timmy menjelaskan, industri teknologi dan informasi (TI) makin dihadapkan pada kondisi kritis sumber daya manusia

(SDM). Di sisi lain, dunia vokasi, yaitu SMK dan politeknik, menjadi salah satu penyumbang pengangguran tertinggi di Indonesia.

Hal itu seperti data Biro Pusat Statistik tahun 2015 lalu yang menyatakan Indonesia memiliki kurang lebih 7,2 juta pengangguran terbuka. Peringkat pertama dari jumlah itu diduduki oleh

lulusan SMK. "Untuk itu, kami bekerjasama dengan sekolah-sekolah, terutama SMK, melakukan sinkronisasi kurikulum dan pelatihan agar kebutuhan SDM kami dapat terpenuhi oleh lulusan sekolah di Indonesia," kata Timmy.

Adapun pendaftaran dilakukan secara online melalui SMK binaan Axioo yang terdaftar di

Axioo Class Program. Peserta yang lulus seleksi online kemudian diundang mengikuti psikotes. Hasil psikotes akan menentukan siswa dapat mengikuti tahap wawancara atau tidak.

Timmy memaparkan, dari tahap awal perekrutan yang dilakukan di wilayah Kuningan, Rembang, dan Klaten terkum pul sebanyak 500 siswa.

Dari jumlah tersebut tersaring sekitar 80 siswa untuk mengikuti pelatihan.

Dimulai sejak Senin (4/4), pelatihan pertama dilaksanakan di sekolah binaan Axioo Class Program di SMK PKP2 Jakarta Islamic School. Jumlah sekolah yang telah bergabung saat ini mencapai 170 sekolah dari seluruh Indonesia. (kcm)

Edisi: V / Tahun: II 11 - 25 April 2016

WISATA

5

6

EKONOMI & BISNIS

Edisi: V / Tahun: II 11 - 25 April 2016

PMK 235 Sebabkan Perbankan Terganggu

BRK Terus Tingkatkan Kinerja

DIRUT Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari serahkan piagam penghargaan ke salah satu panitia penarikan undian nasional tabungan Simpeda periode II tahun 2016. (Foto: hrc)

Sukses dan Paling Berkesan

Penarikan Undian Simpeda Meriah PEKANBARU-Perhelatan akbar penarikan undian nasional tabungan Simpeda periode II tahun 2016 di Pekanbaru, beberapa waktu lalu, berjalan sukses dan meriah, sehingga mendapat apresiasi dari tamu undangan. Acara berkelas nasional tersebut dikemas bersempena Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Bank Riau Kepri.

Direktur Utama Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari, mengatakan, berba-

gai rangkaian acara yang dihadirkan membuat tamu yang datang dari selu-

ruh Indonesia terkesan.

"Kita mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, terutama Plt Gubernur Riau, Gubernur Kepri, Walikota/ Bupati se-Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, serta para stakeholder lainnya," ujarnya saat pembubaran Panitia Penarikan Undian Tabungan Simpeda di lantai IV Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Rabu (6/4).

Menurut Irvandi, penarikan undian nasional tabungan simpeda merupakan acara paling sukses, meriah dan termegah, na-

mun tetap dalam kemasan nuansa Melayu. Bahkan, menjadi bukti Bank Riau Kepri mampu mengemban tanggung jawab untuk menjadi tuan rumah dalam kegiatan berkelas nasional.

"Ini merupakan bentuk sinergi semua Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia sekaligus kekompakan dan kebersamaan dari para karyawan Bank Riau Kepri," kata Irvandi, yang juga pengurus Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) tersebut.

Selain itu, lanjutnya, acara ini menjadi wadah

silaturahmi dan saling tukar pikiran dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menjadikan BPD berkiprah di tingkat nasional.

Sementara Ketua Panitia, Nizam menambahkan, rangkaian acara penarikan undian nasional tabungan Simpeda berjalan baik. Mulai dari persiapan hingga malam puncak. Atas kesuksesan acara penarikan undian nasional tabungan Simpeda, Bank Riau Kepri memberikan piagam penghargaan kepada panitia.(hrc)

Baznas Kepulauan Meranti

Baitul Mal Watamwil Solusi Pinjaman Modal Usaha Umat SELATPANJANG-Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kepulauan Meranti sangat menginginkan adanya Lembaga Keuangan Mikro secara khusus memodali umat islam yang membutuhkan modal usaha, untuk mewujudkan cita-cita pembangunan ekonomi umat dengan konsep berbasis syariah islam.

Konsep ini juga dikenal dengan koperasi yang bergerak di bidang keuangan syariah atau Baitul Mal Watamwil (BMT). Adapun sumber keuangannya berasal dari zakat umat islam yang dikumpulkan

oleh Baznas Kepulauan Meranti.

"Saat ini kita sudah ada program zakat produktif yang memberikan modal pada pelaku usaha kecil. Cuma jumlahnya masih sangat terbatas," kata Sekretaris Baznas Kepulauan Meranti, Khozin, saat berbincang belum lama ini.

Dijelaskannya, sasaran dari didirikannya BMT ini bertujuan untuk mengembangkan usahausaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil. "Jadi meski lembaga ini berge-

rak dengan orientasi bisnis tapi tetap dengan manajemen yang agamis dan profesional. Nanti bisa jadi semacam Bank Rakyatnya umat islam," sebutnya.

Keberadaan dari BMT itu sendiri juga berperan memaksimalkan zakat yang disalurkan oleh para muzakki (wajib zakat), agar lebih efisien berguna untuk pembangunan ekonomi umat, terutama warga miskin. Selain itu juga menjadi jalan keluar bagi pelaku usaha kecil yang terjerat oleh para tengkulak berkedok koperasi dengan beban bunga pinja-

man mencapai 25 persen.

"Itu yang kita kasihankan.

Banyak saudara kita yang membuka usaha dari modal rentenir. Akhirnya hasil usaha hanya untuk menutupi bunga saja, dan bangkrut," cerita Sekretaris Baznas Meranti itu.

Sebagaimana diketahui BMT merupakan solusi bagi pelaku usaha yang selama ini menggantungkan modal pada bankbank konvensional ataupun koperasi rentenir dengan prosedur mudah tapi mencekik leher.

Sejauh ini Baznas Kepulauan Meranti telah

mengumpulkan miliaran rupiah zakat yang dikumpulkan sejak tahun 2011 lalu. Jumlah tersebut meningkat terus setiap tahunnya, dengan jumlah pendapatan tahun 2015 lebih kurang Rp 1,75 miliar dari 2.248 muzakki.

"Kita berharap jumlah muzakki terus bertambah.

Semakin banyak zakat yang dikumpulkan maka lebih besar pula yang disalurkan. Dan apa yang menjadi program Baznas maupun harapan lainnya bisa terwujud," tambah Ketua Umum Baznas Meranti, Tengku Akhrial.(rtc)

PEKANBARU-Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 235 Tahun 2015 membuat sepak terjang perbankan diantaranya Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi terganggu. Hal tersebut menyebabkan perekonomian perbankan menjadi lesu, terutama bagi daerah penghasil minyak dan gas (Migas).

Untuk menghadapi tantangan itupun, Bank Riau Kepri terus berbenah meningkatkan kinerjanya.

Demikian disampaikan oleh Irvandi Gustari Direktur Utama Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari di Menara Dang Merdu, Kantor Pusat Bank Riau-Kepri, Rabu (6/4).“ "Adanya Permenkeu 235 yang mengonversikan dana pemerintah kedalam bentuk SBN (Surat Berharga Negara) sempat membuat kami terganggu. Belum lagi Dana Bagi Hasil (DBH) Riau menurun. Ini menyebabkan kita berada dalam masa yang sulit," tuturnya.

Irvandi mengungkapkan, kredit macet relatif besar yang terjadi sejak 3-4 tahun lalu juga mempengaruhi kinerja Bank Riau Kepri di tahun 2015. Selain itu, peningkatan biaya bunga yang besar berasal dari DPK terutama dana pemerintah.

Namun, Irvandi menyampaikan kinerja Bank Riau Kepri relatif baik dibandingkan BPD lain yang ada.

"Kinerja Bank Riau Kepri saat ini dapat dilihat dari rasio keuangan per tanggal 31 Desember 2015. Dimana, nilai CAR (Capital Adequacy Rasio) sebesar 20,78 persen, ROA (Return on Asset) sebesar 1,69 persen. ROE (Return on Equity) sebesar 16,9 persen, NIM (Net Interest Margin) sebesar 6,08 persen, BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) sebesar 83,86 persen, NPL (Non Perfoming Loan) Gross 4,12 persen dan NPL Net sebesar 0,23 persen," jelasnya.

Irvandi melanjutkan, tahun 2016 merupakan tahun penuh tantangan dan Bank Riau Kepri sudah melakukan antisipasi dengan mengedepankan aspek kehati-hatian (prudent) dan wellplan dan untuk tahun per 31 Maret 2016 laba Bank Riau Kepri sebesar Rp106 miliar. (grc)

BBM Turun, Tarif Angkutan Umum di Bengkalis tak Terpengaruh BENGKALIS-Pasca penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2016 kemarin, sejauh ini belum berdampak terhadap penurunan tarif transportasi.

Begitupun untuk harga kebutuhan pokok di Kabupaten Bengkalis, masih belum mengalami penurunan.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Bengkalis, Ja'afar Arief membenarkan kalau pihaknya belum menurunkan tarif angkutan umum pasca pemerintah menurunkan harga BBM 1 April 2016 kemarin. "Seharusnya memang ada penyesuaian tarif pasca berlakunya harga BBM yang baru. Namun untuk melakukan penyesuaian tarif ini, harus menunggu rapat dari provinsi terlebih dulu," ujar Ja'afar kepada wartawan, Rabu (6/4).

Dikatakan, untuk kebijakan penurunan tarif angkutan umum, Dishub Bengkalis hanya berwenang untuk tarif pelabuhan roro Bengkalis - Pakning dan angkutan kota di Duri.

Sementara untuk tarif lainnya, seperti angkutan keluar daerah kebijakan berada Dishub Provinsi.

Ja'far mengatakan, adapun kisaran besaran penyesuaian tarif angkutan umum diperkirakan sekitar 3 persen. Namun pihaknya masih menunggu undangan dari provinsi untuk membahasnya. "Kemarin sudah dihubungi pihak provinsi. Kata mereka dalam waktu dekat akan diundang pertemuan di terkait penyesuaian tarif angkutan umum," ujar Ja'afar.

Sama halnya dengan tarif transportasi, harga kebutuhan pokok sejauh ini juga belum terjadi penurunan pasca turunnya harga BBM sejak 1 April kemarin. Seperti diakui salah seorang ibu rumah tangga, Rianti (30), sampai saat ini harga sembako di pasar masih seperti biasa belum ada penurunan.

"Hanya harga telur yang saat ini turun, itupun turun sebelum harga BBM turun. Sebelumnya sempat mencapai Rp38.000 per papannya, sekarang turun menjadi Rp30.000 per papannya," ungkap Rianti.

Menyikapi belum turunnya harga sembako saat ini, Disperindag Kabupaten Bengkalis memprediksi, hal ini bisa jadi disebabkan belum adanya penyesuaian tarif angkutan umum.

"Hanya harga telur yang mengalami penurunan dari sebelumnya. Bisa jadi ini disebab produksi telur meningkat sehingga harga mengalami penurunan," ujar Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Bengkalis, H Raja Arlingga.

Walau harga masih belum ada penurunan, menurut Raja, sejauh ini untuk stok sembako masih tersedia dan diharapkan kepada distributor untuk tetap menjaga stok guna mengantisipasi Ramadan dan Lebaran yang tidak beberapa bulan lagi.(hrc)

Mega Insurance Gandeng XL Axiata Bikin Asuransi Kesehatan JAKARTA-Tingkat pengetahuan masyarakat di Indonesia mengenai asuransi, khususnya asuransi kecelakaan diri, masih minim. Masyarakat umumnya masih menganggap asuransi sebagai sesuatu yang mahal, sulit dan prosesnya merepotkan.

Kendala dari sisi perusahaan asuransi adalah tidak adanya akses yang dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat, terutama masyarakat menengah bawah. Hal-hal inilah yang menyebabkan tingkat pemanfaatan asuransi perlindungan diri yang masih sangat rendah.

Melihat kebutuhan ini PT Asuransi Umum Mega membuat terobosan berupa produk khusus yang dinamai 'Mega-XL Proteksi Diri'. Produk ini merupakan asuransi kecelakaan diri yang sifatnya mikro yaitu Sederhana, Mudah, Ekonomis dan Singkat/Segera.

Ini adalah sebuah solusi yang menyediakan kemudahan bagi mereka yang membutuhkan asuransi perlindungan dengan cara mudah, cepat, aman dan terpercaya.

'Mega-XL Proteksi Diri' digagas oleh PT Asuransi Umum Mega melalui kerja sama dengan PT XL Axiata Tbk

(XL) yang dalam hal ini berperan sebagai saluran distribusi (distribution channel) yang memudahkan calon tertanggung memperoleh layanan dan manfaat program asuransi kecelakaan diri ini.

Selain itu untuk melengkapi proteksi terhadap para konsumen, Mega Insurance bersama XL juga mengeluarkan produk baru 'Mega-XL Sehat'. Produk ini merupakan asuransi kesehatan yang mencakup perlindungan santunan rawat inap akibat DBD/Typhus.

Hari ini, bertempat di Kantor Regional Mega Insurance Surabaya telah dilakukan pembayaran klaim tertanggung atas nama Bapak Ahmat Rahem dengan total Rp 21 juta yang terdiri atas Rp 20 juta untuk manfaat santunan akibat meninggal dunia dan Rp 1 juta untuk manfaat biaya pemakaman. Pembayaran klaim diterima oleh Malihatun selaku ahli waris/anak dari tertanggung.

"Pembayaran santunan ini merupakan bukti dan komitmen dari Asuransi Umum Mega bersama XL dalam memberikan pelayanan yang baik sekaligus melakukan edukasi dan sosialisasi akan pentingnya asuransi dalam hal ini asuransi mikro sebuah

perlindungan yang dapat memberikan solusi keuangan serta memiliki manfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya," kata General Manager Marketing Mega Insurance, Luthfi Yahya, dalam siaran pers, Kamis (7/4).

"Kami sampaikan duka cita yang mendalam atas musibah yang dialami. Pembayaran klaim ini selain memang merupakan hak bagi keluarga yang ditinggalkan, juga sekaligus menunjukkan mudahnya layanan asuransi dan besarnya manfaat atas layanan asuransi kecelakaan. Layanan ini bisa didapatkan dengan simple, yang kami sediakan bersama Mega Insurance bagi pelanggan XL.," kata Vice President XL East Region, Desy Sari Dewi.

'Mega-XL Proteksi Diri' menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan diri kepada pelanggannya dengan cara semudah mengisi pulsa telepon genggam. Dengan menekan tombol *123*4567# di ponsel mereka dan selanjutnya mengikuti instruksi yang muncul para pengguna XL akan memperoleh asuransi kecelakaan diri dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 20 juta, sedangkan untuk 'Mega-XL Sehat'

akan memperoleh santunan rawat inap DBD/Typhus maksimum sebesar Rp 5 juta.

Para pelanggan yang ingin memanfaatkan program ini akan dikenakan premi sebesar Rp 3.300 untuk Mega XL Proteksi Diri dan Rp 4.950 untuk Mega XL Sehat, dan berhak memperoleh perlindungan

XL Axiata.

selama 30 hari.

Seluruh masalah klaim dan complain akan langsung ditangani oleh kantor cabang dan kantor penjualan Mega Insurance.

Mega Insurance adalah perusahaan jasa asuransi umum yang sebelumnya bernama PT Asuransi Republik. Seluruh kepemilikan

sahamnya dimiliki oleh CT Corp melalui PT Mega Corpora dan PT Para Rekan Investama.

Mega Insurance juga secara resmi telah memiliki cabang usaha dengan prinsip syariah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-095/KM.10/2007.(dtc)

7

RIAU RAYA

Edisi: V / Tahun: II 11 - 25 April 2016

Tahun 2017

Riau Punya Embarkasi Haji Sendiri PEKANBARU-Pelaksana Tugas Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman menyempatkan bertemu dengan pihak Angkasa Pura di Bandara Soekarno-Hatta, Tengerang Banten.

Pihak Manajemen Angkasa Pura menyetujui tahun 2017 Provinsi Riau akan memiliki Embarkasi Haji sendiri, sehingga semua jamaah haji dari Provinsi Riau yang diperkirakan setiap tahunnya sekitar 5.000 orang akan berangkat ke tanah suci langsung dari Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, begitu juga jamaah umroh.

Sementara musim haji tahun 2016, jamaah haji

dari Provinsi Riau akan diberangkatkan melalui Batam tetapi tidak menginap di Batam, dari Pekanbaru menuju Batam sampai di Batam ganti pesawat dan langsung ke tanah suci.

Dalam pertemuan itu, Plt Gubernur Riau didampinggi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Rachmat Rahim dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau, Doni Aprialdi.(hms/des)

Plt Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman audiensi dengan manajemen Angkasa Pura di Jakarta.

Plt Gubri Serahkan LAKIP Tahun 2015 ke Menpan RB RI PEKANBARU-Bertempat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jakarta, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, H Asyadjuliandi Rachman menyerahkan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Akuntabili-

Plt Gubri, H Arsyadjuliandi Rachman didampingi Kaban Penghubung dan Karo Ortal serahkan LAKIP Tahun 2015 kepada Menpan RB RI di Jakarta

tas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 diterima Menteri Prof Dr H Yuddy Chrisnandi, ME didampinggi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M Yusuf Ateh.

LAKIP merupakan produk akhir dari SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. "LAKIP akan dinilai dan dilakukan perbaikan yang hasilnya akan diumumkan Desember nanti," ujar Ateh.

Dalam pembuatan LAKIP suatu Instansi pemerintah harus menentu-

kan besaran kinerja yang diasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam suatu jumlah atau presentase, manfaat LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah bersangkutan selama setahun.

Setelah LAKIP Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau itu diserahkan langsung dibaca dan diperiksa Menteri Yuddy. LAKIP ini harus menggambarkan capaian kinerja yang telah dibuat kontrak kerjanya. Plt Gubernur Riau didampinggi Kepala Inspektorat Provinsi Riau Evandes Fajri, Kepala Biro Organisasi Jonli dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau Doni Aprialdi. (hms/des)

Parirpurna LKPj

Serapan APBD Riau tahun 2015 Menjadi Sorotan Dewan PEKANBARU-Dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung, wakil rakyat di DPRD Riau laksanakan Rapat Paripurna DPRD Riau tentang Pandangan Umum Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2015, Kamis (31/3).

Dalam penyampaian fraksinya, Almainis, anggota Fraksi PDI Perjuangan mengkritisi serapan APBD Riau tahun 2015 yang masih rendah dan menunjukkan kinerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah atau SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.

"Dari apa yang dilaporkan Plt ke dewan, realisasi belanja daerah tahun 2015 hanya 68,11 persen dari Rp11 triliun anggarannya, mengundang keprihatinan anggota dewan," kata Almainis dalam paripurna.

Menurut fraksinya, hal ini menunjukkan kinerja SKPD tidak berjalan maksimal akibat alokasi anggaran yang tidak memenuhi dalam hal pmbangunan untuk masyarakat Riau. Meskipun se-

rapan anggaran ini terbentur oleh kewenangan. Untuk itu, pihaknya menyarankan agar Plt gubernur melakukan evakuasi SKPD secara berkala sekaligus memberikan sanksi tegas. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan berdampak kepada pembangunan di Riau.

Sementara itu, Markarius Anwar, anggota Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Riau menyebut, belum maksimalnya kinerja pemerintah Provinsi Riau salah satunya disebabkan oleh belum menerapkan prinsip skala prio-

ritas dalam bekerja.

"Kami menilai, serapan rendah merupakan persoalan akibat kurang matangnya Satker dalam menyusun anggaran, apa upaya peningkatan hal tersebut?," tanya anggota Komisi E DPRD Riau ini, meskipun mengkritisi rendahnya serapan anggaran, pihaknya mengapresiasi atas prestasi yang diperoleh pemerintah Provinsi Riau tahun 2015 yang lalu. Seperti penghargaan dalam bidang Jaminan Kesehatan Nasional.(rtc)

Wako Buka MTQ Tingkat Kecamatan Rumbai PEKANBARU-Walikota Pekanbaru, H Firdaus secara resmi membuka MTQ tingkat Kecamatan Rumbai di Masjid Paripurna Nurul Ilmi, Kelurahan Sri Meranti, Kamis (24/3).

Kegiatan ini dihadiri Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri, Camat Rumbai beserta Lurahnya dan Para pengurus masjid paripurna tingkat kelurahan kecamatan Rumbai.

Walikota Pekanbaru mengucapkan selamat mengikuti MTQ Kecamatan Rumbai, semoga dapat melahirkan Qori dan Qoriah yang terbaik, sehingga bisa menjadi perwakilan Kota Pekanbaru di tingkat Provinsi Riau dan menjadi juara.

Lebih penting lagi program Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang direalisasikan, yaitu magrib mengaji dan sekolah mengaji diharapkan menekan angka buta Alquran di Pekanbaru, karena buta Alquran merupakan permasalahan yang sangat serius di Pekanbaru. "Alhamdulillah,setelah program ini berjalan de-

ngan baik dan dukung oleh semua pihak baik dari orang tua dan para guru mengaji yang ikhlas mengajarkan Alquran dengan baik dan benar sehingga generasi muda islam Pekanbaru bisa membaca dengan baik dan benar bahkan mampu menghafal Alquran, sehingga generasi muda islam Pekanbaru menjadi generasi yang Alqurani dan menuju masyarakat yang madani," tegas Wako.

Wako juga memberikan SK kepengurusan masjid paripurna tingkat kelurahan di Kecamatan Rumbai. Ia berharap kepada pengurus masjid paripurna mampu menerapkan program masjid paripurna yaitu peningkatan SDM dengan melakukan pengajian dalam meningkatkan ilmu dan keimanan kepada Allah, penerapan ekonomi kerakyatan dan menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan tempat tinggal.

Setelah itu, Wako didampingi anggota DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri dan Camat Rumbai memukul beduk sebagai tanda dibukanya MTQ Tingkat Kecamatan Rumbai.(hms/des)

WALIKOTA Pekanbaru, H Firdaus secara resmi membuka MTQ tingkat Kecamatan Rumbai di Masjid Paripurna Nurul Ilmi, Kelurahan Sri Meranti, Kamis (24/3).

Antisipasi Karlahut

100 Sekat Kanal Dibangun di Pelalawan

Januari-Maret 2016 Sudah 925 Kanal Dibangun

Plt Gubri Tinjau Sekat Kanal di Kabupaten Pelalawan

PEKANBARU-Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan dan hutan, Polda Riau beserta jajaran terus melakukan upaya pencegahan maupun penindakan dengan membangun sekat kanal.

Sejak Januari-Maret 2016, sudah 925 sekat kanal dibangun.

Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan dengan membuat sekat kanal atau kanal blocking.

Pembuatan sekat kanal ini bertujuan agar air dapat tertampung di dalamnya dan apabila pada saat musim kemarau terjadi kebakaran, api dapat segera dipadamkan dengan menggunakan air tersebut.

"Dari Januari-Maret 2016 kita sudah membangun sekitar 925 sekat ka-

nal. Produktivitasnya masing-masing kabupaten dapat menyelesaikan sekitar 1-5 unit per hari," ungkap Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo, Kamis (31/3) siang.

Selain pembuatan kanal, kepolisian selalu memberikan penyuluhan tentang bahayanya membakar hutan kepada masyarakat tingkat kecamatan hingga desa."Kita juga membuka forum diskusi di kecamatan maupun desa agar sama-sama menolak kebakaran hutan," jelasnya.

Untuk kegiatan di setiap kabupaten di Riau, anggota melaksanakan kegiatan patroli ke tempat-tempat bekas lahan terbakar agar lahan tersebut tidak terbakar lagi. (vir)

PANGKALAN KERINCI - Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman meninjau kanal atau blocking yang dibangun di Desa Terusan Baru, Pangkalan Kerinci, Kamis (31/3).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau didampingi Danrem 031/WB, Brigjen TNI Nurendi, Kapolda Riau, Brigjen Pol Supriyanto, Bupati Pelalawan, HM

Harris, Kapolres Pelalawan, AKBP Ade Johan Sinaga beserta Forkompinda.

Sebanyak 100 canal blocking atau sekat kanal dibangun di Pelalawan.

Pembuatan sekat kanal yang melibatkan ratusan personil berbagai elemen tersebut secara langsung ditinjau Langsung Oleh Plt Gubri dan Rombongan.

Tiba di Pangkalan Kerinci, dengan

Plt Gubri, H Arsyadjuliandi Rachman meninjau kanal di Kabupaten Pelalawan, Kamis (31/3).

menggunakan helikopter, rombongan disambut Bupati Pelalawan, HM Harris langsung menuju lokasi pembuatan 100 sekat kanal.

Kapolres Pelalawan AKBP Ade Johan Sinaga mengungkapkan sekat kanal tersebut menjadi upaya pencegahan terjadinya kembali kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) yang pernah terjadi tahun 2015 lalu. "Pertimbangan kita, tahun lalu terjadi karlahut di lahan kelompok tani masyarakat, maka kita memfokuskan pembuatan 100 canal bloking di lokasi ini," kata Kapolres di lokasi.

Pembuatan sekat kanal ini akan memakan waktu beberapa hari ke depan yang dibagi ke dalam dua tahapan.

Tahap pertama dibangun 50 sekat kanal yang dikerjakan oleh 8-12 orang dengan waktu sekitar 2 sampai 3 jam untuk satu sekat kanal.

Diharapkan Dengan dibangunnya sekat kanal dalam waktu 2 hingga 3 bulan ke depan, lahan gambut akan terjaga kelembabannya sehingga tidak mudah terbakar.

Dalam peninjauan pembuatan sekat kanal tersebut tampak juga ikut

mendampingi, Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Rudi Fajar, beserta timnya. Dalam proses pembuatan sekat kanal, RAPP bekerjasama dengan pemerintah, TNI dan Polri membantu secara teknis dengan menggelar pelatihan pembuatan sekat kanal dan embung beberapa waktu lalu.

Selain meninjau sekat kanal, rombongan juga melihat pompa air mini menggunakan tenaga mesin motor bebek empat tak, yang merupakan karya anak bangsa sendiri. Pompa portabel tersebut dipasang di roda gigi mesin sebelah kiri depan, dan dapat menyemprotkan air cukup kuat tergantung putaran mesin. Diharapkan mesin ini dapat menjadi alat pemadam efektif dan efisien di lahan yang sulit dijangkau.

Setelah mengunjungi pembuatan canal blocking, menggunakan dua helikopter, salah satunya helikopter milik RAPP, rombongan terbang meninjau kawasan Teknopolitan di Kecamatan Langgam. Di lokasi ini, rombongan melihat secara langsung lahan seluas 50 hektar yang diperuntukkan sebagai gedung SPN. (hms/des)

8

LAPORAN UTAMA

Edisi: V / Tahun: II 11 - 25 April 2016

Ramai-ramai 'Gerogoti' ------------------------------------------ dari Hal 01 HIBAH Tahun Anggaran (TA) 2014 dan konfirmasi dengan Bagian Keagamaan, Biro Kesra diketahui terdapat alokasi belanja hibah senilai Rp325.000.000 yang dialokasikan untuk subjek calon penerima hibah yang sama.

Selain itu, BPK Provinsi Riau menyebutkan, beberapa di antara calon penerima hibah ganda pada SK Gubernur tersebut mendapat alokasi anggaran yang berbeda. Hasil pemeriksaan terhadap realisasi belanja hibah atas calon penerima hibah ganda tersebut diketahui terdapat pencairan hanya dilakukan satu kali sebesar alokasi anggaran yang lebih besar dengan total Rp255.000.000.

Dalam LHPnya, BPK Provinsi Riau juga menyatakan, diketahui terdapat belanja hibah senilai Rp281.250.000 yang tidak dianggarkan pada APBD-P TA 2014 (ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2014). Atas belanja hibah pada organisasi dengan inisial IPP Perum Putri Indah Rw.05 sebesar Rp30.000.000, Kelompok Tani Bangun Bersatu, Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp84.200.000 dan Yayasan Berkah Riau Bersepadu sebesar Rp92.050.000,00 telah dicairkan melalui APBD Murni TA 2014.

Namun dalam dokumen APBD-P TA 2014, ketiga penerima belanja hibah tersebut tidak lagi dimunculkan, sehingga tidak dapat disandingkan antara realisasi dengan dokumen anggaran. Selain itu terdapat belanja hibah yang tetap direalisasikan, meskipun tidak dianggarkan kembali pada APBD-P TA 2014 sebesar Rp75.000.000, yaitu untuk Masjid Nurul Hijrah Rw 01 Jalan Lintas Timur Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya sebesar Rp50.000.000 dan Musala Raudatul Jannah, Perum Taman Karya Indah Rt.11, Rw 06 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan sebesar Rp25.000.000.

Disebutkan juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada TA 2014 menganggarkan belanja bantuan sosial sebesar Rp25.598.200.000 dan direalisasikan sebesar Rp13.213.350.000,00 atau 51,62 persen.

Hasil pemeriksaan menunjukkan, realisasi belanja bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp13.015.000.000 terdapat pada Biro Kesra Provinsi Riau, yaitu untuk kegiatan bantuan bagi mahasiswa S1 kurang mampu. Realisasi belanja tersebut dicairkan melalui dua SP2D yaitu SP2D Nomor 05956/SP2D/LS/ IV/2014 tanggal 3 Desember 2014 senilai Rp12.400.500.000 dan SP2D Nomor 10637/SP2D/ LS/IV/2014 tanggal 29 Desember 2014 senilai Rp614.500.000.

Data nama calon mahasiswa penerima bantuan yang terdapat pada SK Gubernur Nomor Kpts.65/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 belum valid. Pemerintah Provinsi Riau pada TA 2014 menganggarkan belanja bantuan social bidang pendidikan beasiswa S1 tidak mampu senilai Rp17.292.000.000 melalui SK Gubernur Nomor Kpts.65/II/2014 tanggal 18 Februari 2014. Hasil pemeriksaan terhadap SK Gubernur tersebut diketahui bahwa daftar penerima bantuan sosial hanya mencantumkan nama, jurusan dan fakultas mahasiswa tanpa mencantumkan nomor induk mahasiswa.

Pencantuman nomor induk mahasiswa pada SK Gubernur akan lebih memudahkan pihak Pemerintah Provinsi Riau dalam perencanaan, monitoring dan koordinasi tentang bantuan sosial dengan pihak universitas agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, juga terdapat kesalahan penulisan nama, jurusan dan universitas mahasiswa penerima bantuan sosial

pada SK Gubernur. Hal ini diketahui dari surat balasan hasil konfirmasi dengan pihak universitas dimana terdapat 333 orang mahasiswa yang dinyatakan tidak terdaftar. Setelah dilakukan penelusuran kembali oleh pihak Biro Kesra pada proposal pengajuan bantuan dari para calon penerima yang dinyatakan tidak terdaftar, diketahui atas beberapa nama mahasiswa yang dinyatakan tidak terdaftar tersebut memang tidak ada di universitas bersangkutan namun berada di universitas lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data nama calon mahasiswa penerima bantuan yang terdapat pada SK Gubernur Nomor Kpts.65/II/ 2014 tanggal 18 Februari 2014 belum valid dan akurat karena belum detail dan informatif serta banyak kesalahan baik penulisan dalam hal penulisan nama dan asal universitas mahasiswa calon penerima bantuan. BPK Provinsi Riau menemukan 145 orang mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada tahun 2011, 2012 dan 2013 oleh pihak universitas namun masih menerima bantuan pada tahun 2014 dengan total sebesar Rp504.000.000,00. Berdasarkan beberapa balasan surat konfirmasi dari pihak universitas, diketahui terdapat beberapa mahasiswa penerima bantuan sosial yang telah menamatkan perkuliahan ditahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 (sebelum pembayaran bantuan social di Bulan Desember 2014) namun masih menerima bantuan di tahun 2014 dengan total senilai Rp504.000.000.

Untuk penerima bantuan sosial yang dinyatakan telah lulus pada tahun-tahun tersebut, seharusnya pihak Pemerintah Provinsi Riau dapat menyalurkannya kepada calon penerima yang benar-benar masih aktif berkuliah dan belum menyelesaikan studinya pada saat pemberian bantuan berlangsung.

Atas kondisi tersebut di atas, tujuan dari bansos yang disalurkan Pemprov Riau menjadi tidak tepat sasaran pada saat pemberian bantuan.

Bansos seharusnya diberikan untuk mengatasi resiko sosial penerima pada saat menerima bantuan maupun setelah menerima bantuan. Apabila kondisi penerima bantuan telah melewati resiko sosial yang mungkin dihadapinya, seharusnya bantuan tidak lagi diberikan.

Dalam permasalahan ini, resiko sosial dari mahasiswa penerima bantuan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu ada pada saat kondisi para penerima masih aktif berkuliah.

Jika telah menamatkan perkuliahan, resiko sosial terutama resiko putus kuliah telah terlewati, sehingga seharusnya dinilai tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial.

Terdapat 333 mahasiswa yang dinyatakan terdaftar namun tidak aktif berkuliah oleh pihak universitas memperoleh bantuan sosial dengan total senilai Rp1.165.500.000,00.

Berdasarkan surat balasan konfirmasi dari beberapa universitas diketahui terdapat total 333 orang mahasiswa yang dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa di universitas sebagaimana dicantumkan pada SK Gubernur Nomor Kpts.65/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 dengan total bantuan senilai Rp1.165.500.000,00. Hasil konfirmasi balik ke Biro Kesra Sekretariat Daerah diketahui memang terdapat beberapa kesalahan penulisan nama calon penerima hibah maupun universitasnya yang ada pada SK tersebut, sehingga saat dilakukan konfirmasi berdasarkan nama maka pihak

universitas tidak akan menemukan di databasenya, karena nama mahasiswa dimaksud di SK tidak sama dengan database universitas.

LHP BPK Provinsi Riau juga menyebutkan, ada 4 mahasiswa yang dinyatakan meninggal dan cuti dengan bansos senilai Rp14.000.000,00. Berdasarkan beberapa balasan surat konfirmasi dari pihak universitas, terdapat 4 orang mahasiswa dengan total bantuan senilai Rp14.000.000,00 yang berstatus cuti maupun meninggal saat konfirmasi dilakukan.

Terkait dengan temuan LHP BPK Provinsi Riau tahun 2014 tersebut, surat kabar jurnal metro media telah menyampaikan surat konfirmasi tertulis ke Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau. Dalam surat konfirmasi tertulis tersebut, surat kabar jurnal metro media, menyampaikan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, “Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini". Namun sayangnya, surat konfirmasi tertulis yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait tak dijawab, sehingga pemberitaan tetap harus dimuat.

Belum Sesuai Ketentuan Pemerintah Provinsi Riau menganggarkan belanja hibah TA 2014 sebesar Rp2.211.855.260.740,00 dengan realisasi sebesar Rp865.100.252.884,00 atau 39,11 persen dari anggaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban hibah diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut, pemberian hibah secara terus menerus dalam dua tahun terakhir kepada organisasi yang sama hasil reviu atas laporan realisasi belanja hibah TA 2014 dan 2013 dengan register SP2D dan BKU PPKD TA 2013, diketahui terdapat pemberian hibah secara terus menerus dalam dua tahun terakhir kepada lembaga atau organisasi sebesar Rp11.047.910.924,00 dan sebesar Rp10.277.567.525,00 dengan rincian sebagai berikut, Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Riau dengan anggaran Rp250 juta dan realisasinya Rp150 juta, Lembaga Adat Melayu Riau (LAM) Riau Rp4,5 miliar dengan realisasi Rp4,5 miliar, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Riau (Dekranasda) dengan anggaran Rp2 miliar, realisasi Rp1.113.735.924,00, Riau Tourism Board dengan anggaran Rp800 juta, sedangkan realisasinya Rp500 juta,

Yayasan Bandar Seni Raja Ali Haji (Bandar Serai) Rp500 juta, sedangkan realisasinya Rp250 juta, Karang Taruna Provinsi Riau sebesar Rp2 miliar, sedangkan realisasi Rp738.500.000, Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) dengan anggaran Rp2,5 miliar, sedangkan realisasi Rp2,5 miliar, Persatuan Wartawan Indonesia Pengurus Cabang Riau dengan anggaran Rp1 miliar, sedangkan realisasi Rp500 juta, Korps Cacat Veteran RI dengan anggaran Rp200.000.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp88 juta, Markas Legiun Veteran Republik Indonesia den“gan anggaran Rp250.000.000,00, sedangkan realisasi Rp228.600.000,00, Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) dengan anggaran Rp250.000.000, sedangkan realisasi sebesar Rp78.500.000, DHD 45 RIAU dengan anggaran sebesar Rp400.000.000, sedangkan realisasi sebesar Rp290.000.000, Forum Pembauran Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp400.000.000,00, sedangkan realisasi sebesar Rp110.575.000,00.

Dalam LHP BPK Provinsi Riau disebutkan, pemberian hibah secara terus menerus kepada organisasi kemasyarakatan maupun lembaga dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penerima hibah dalam menjalankan tugas yang dijalankannya dan menjadikan hibah hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat saja.

BPK Provinsi Riau juga menemukan dokumen penganggaran belanja hibah pada APBD dan APBD-P TA 2014 belum sesuai ketentuan dan terdapat organisasi yang belum berdiri minimal tiga tahun hasil pemeriksaan dokumen penganggaran dan pencairan hibah TA 2014 diketahui hal-hal sebagai berikut, terdapat penganggaran dan realisasi belanja hibah tanpa dilengkapi surat rekomendasi SKPD. Agar dapat dianggarkan pada APBD dan APBD-P maka pemohon belanja hibah diharuskan mengajukan permohonan tertulis (proposal) terlebih dahulu kepada TAPD yang wajib dilengkapi dengan surat rekomendasi SKPD. Hasil pemeriksaan uji petik atas 100 dokumen penganggaran dan pencairan hibah diketahui terdapat calon penerima hibah maupun penerima hibah yang dalam dokumen pengajuannya tidak melampirkan surat rekomendasi SKPD. Realisasi belanja hibah tanpa rekomendasi SKPD tersebut sebesar Rp13.910.970.500,00.

Surat rekomendasi SKPD yang dilampirkan calon penerima hibah tidak sesuai dengan peruntukkannya. Hasil pemeriksaan uji petik terhadap realisasi belanja hibah TA 2014 diketahui terdapat 3 penerima hibah yang melampirkan surat rekomendasi SKPD untuk APBD Murni TA 2013 dan APBD-P TA 2013.

Selain itu, BPK Provinsi Riau juga menemukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan dan surat rekomendasi belanja hibah oleh SKPD teknis belum sesuai ketentuan. Dimana, penganggaran belanja hibah dan bansos pada APBD TA 2014 dimulai dari pengajuan proposal oleh para pemohon kepada kepala daerah melalui Biro Keuangan.

Salah satu dokumen kelengkapan proposal permohonan hibah adalah surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2013. Penerbitan surat rekomendasi SKPD juga diatur melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/KEU/50.12 tanggal 12 Juli 2013 tentang Evaluasi usulan Hibah dan Bantuan Sosial yang diantaranya memberikan kewenangan bagi SKPD untuk dapat membentuk tim evaluasi usulan hibah dan bantuan sosial yang nantinya bertugas melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan hibah menggunakan beberapa kriteria.

Namun berdasarkan uji petik terhadap surat rekomendasi yang dikeluarkan SKPD, surat rekomendasi tersebut belum menunjukkan informasi yang seharusnya disajikan sebagai bahan pertimbangan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menganggarkan suatu proposal hibah di APBD. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa informasi yang disajikan pada surat rekomendasi SKPD belum informatif. Pada umumnya hanya berisikan keterangan bahwa kegiatan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi Riau, calon penerima hibah memiliki sekretariat tetap, calon penerima hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Riau dan memiliki kepengurusan yang jelas serta memberikan saran dan pertimbangan kepada TPKD agar yang bersangkutan dapat diberikan hibah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2013 maupun Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/ KEU/50.12 tanggal 12 Juli 2013, syarat perlunya rekomendasi

SKPD dalam proposal hibah sangat penting.

Hal ini untuk menghindari tumpang tindihnya kegiatan SKPD teknis terkait dengan kegiatan penerima hibah.

Contoh tumpang tindihnya kegiatan SKPD dengan kegiatan penerima hibah, di antaranya kegiatan fisik rehabilitasi Taman Makam Pahlawan kepada Pengurus Taman Makam Bahagia Pejuang Kusuma Bhakti Provinsi Riau.

Atas kegiatan tersebut oleh Dinas Sosial (Dinsos) akhirnya direkomendasikan agar kegiatan fisik dianggarkan melalui kegiatan SKPD. Selanjutnya untuk kegiatan di Karang Taruna, Dinsos dalam surat rekomendasinya hanya merekomendasikan kegiatan yang dapat diberikan hibah hanya kegiatan rapat-rapat pengurus karena terdapat duplikasi program/kegiatan dengan Dinsos.

Hasil pemeriksaan uji petik terhadap hasil evaluasi permohonan belanja hibah TA 2014 berupa surat rekomendasi SKPD kepada TAPD menunjukkan, informasi yang disajikan dalam hasil evaluasi atau surat rekomendasi yang disampaikan SKPD tidak seragam sehingga menunjukkan tidak semua SKPD melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan.

Beragamnya format dan informasi yang seharusnya disajikan mengakibatkan pemberian belanja hibah berpotensi tak tepat sasaran, rawan penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Aspirasi Dewan Dari hasil LHP BPK Provinsi Riau tahun 2014 juga ditemukan belanja hibah barang yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tidak sesuai ketentuan pemberian hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun anggaran 2014.

Dimana, belanja hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga atau masyarakat sebesar Rp1.150.671.763.740,00 dengan realisasi sebesar Rp113.246.427.960,00 atau 9,84 persen. Hasil pemeriksaan atas belanja hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga atau masyarakat tahun 2014 pada 3 SKPD menunjukkan sebagai berikut, sekretariat daerah menganggarkan belanja hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga atau masyarakat tahun 2014 sebesar Rp81.417.842.555,00 dengan realisasi sebesar Rp15.027.183.055,00 atau 18,46 persen dari anggaran.

Berdasarkan informasi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), penganggaran belanja hibah barang pada Sekretariat Daerah khususnya

pada Biro Perlengkapan bukan merupakan usulan dari SKPD namun merupakan aspirasi dewan yang dimasukkan ke dalam penganggaran Biro Perlengkapan pada saat musrenbang.

Hasil konfirmasi kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan Biro Perlengkapan tahun 2014 diketahui bahwa tidak terdapat usulan penganggaran atas belanja barang jasa hibah tersebut dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah. Sampai dengan akhir pemeriksaan, dasar penganggaran tersebut tidak dapat dijelaskan. Dalam pelaksanaan pengadaan barang hibah kepada pihak ketiga atau masyarakat, PPTK hanya berpedoman kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan bukan kepada proposal yang disampaikan penerima hibah.

PPTK juga hanya bertanggung jawab atas pengadaan barang saja. Setelah selesai pengadaan, barang diserahkan kepada Bagian Gudang Perlengkapan Sekretariat Daerah.

Bagian Gudanglah yang akan menyerahkan barang tersebut kepada penerima hibah.

Mekanisme pengadaan dan penyerahan barang hibah yang dilakukan pihak yang berbeda tersebut berefek pada tidak jelasnya alur barang hibah kepada masyarakat dan tidak terdapat pihak yang mengetahui alur suatu barang telah benar-benar sampai kepada penerima yang berhak, karena ketidakjelasan penganggaran sampai dengan penyaluran barang hibah pada sekretariat daerah, hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui hal-hal sebagai berikut, terdapat belanja hibah barang atau jasa pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah sebesar Rp593.693.000,00 yang tidak dapat diyakini kebenaran penyalurannya. Hasil pemeriksaan atas dokumen hibah diketahui, terdapat hibah sebesar Rp593.693.000,00 yang tidak dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Surat Ketetapan Kepala Daerah kepada penerima hibah.

Atas kegiatan pengadaan tersebut, Tim Pemeriksa telah meminta dokumen penyaluran hibah baik secara lisan maupun secara tertulis melalui surat kepada Sekretaris Daerah.

Namun sampai dengan saat pemeriksaan berakhir dokumen tersebut belum diperoleh. ***

Sumber : LHP BPK Provinsi Riau Tahun 2014

Edisi: V / Tahun: II 11 - 25 April 2016

Ketua RCW, Mayandri Suzarman, SH

"Aparat Penegak Hukum Jangan Tutup Mata" PEKANBARU-Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Riau terkait dana hibah dan bansos tahun 2014 harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.

Jangan tebang pilih dan pilih kasih.

Aparat penegak hukum diminta untuk membentuk tim mengusut semua yang diduga terlibat dalam dugaan penyalahgunaan dana hibah dan bansos, termasuk untuk bantuan beasiswa di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Bentuk tim guna menindaklanjuti temuan itu," kata Mayandri.

Perbuatan dugaan penyalahgunaan dana hibah untuk bantuan beasiswa dan bansos merupakan tindakan tercela, apalagi bantuan tersebut diperuntukkan bagi dunia pendidikan dan mahasiswa yang miskin. Menurut Mayandri Suzarman SH, seharusnya aparat penegak hukum mengangkat temuan itu, jangan sampai mandul. ***

Koordinator FITRA Riau, Usman

"Tak Ditindaklanjuti Selama 60 Hari Jadi Ranah Pidana" PEKANBARU- Pemerintah Provinsi Riau diduga tak disiplin menyalurkan bantuan hibah pendidikan dan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat, sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) Riau, Usman mengatakan, “sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Provinsi Riau tahun 2014 dapat menjadi perbuatan melawan hukum, apabila selama 60 hari tak ditindaklanjuti.

"Tapi selama ini temuan BPK Provinsi Riau banyak sekedar jadi temuan, bukan hanya di Pemprov, begitu juga di kabupaten dan kota," kata Usman kepada surat kabar jurnal metro media, baru-baru ini.

Koordinator FITRA Riau mengatakan, sah-sah saja hibah untuk beasiswa dan bansos dianggarkan Pemprov Riau, akan tetapi hal itu harus benar-benar tepat sasaran. Dari awal, FITRA Riau mengingatkan agar hibah dan bansos diberikan sesuai dengan peruntukannya.

Apabila, memang ada mahasiswa yang meninggal memperoleh bantuan hibah beasiswa, maka perlu dipertanyakan, siapa yang menerimanya. Begitu juga dari hasil audit BPK Provinsi Riau, ternyata ada mahasiswa yang tak aktif lagi, namun menerima bantuan dana hibah.

FITRA menduga beasiswa banyak dinikmati mereka yang dekat dengan kekuasaan. Jika memang, penyaluran beasiswa berlangsung secara tertib dan transparan, seharusnya diumumkan secara terbuka melalui online siapa-siapa saja yang menerima beasiswa tersebut. FITRA Riau mengimbau kepada Pemprov agar memperbaharui data mahasiswa dan ormas di Provinsi Riau yang menerima hibah dan bansos. Jangan lagi terjadi, mereka yang tak berhak menerima beasiswa, malah mendapatkan hibah. ***

Anggota Komisi E DPRD Riau, Ade Hartati

"Kita Memang Sudah Mencium Aroma Itu" PEKANBARU- Anggota Komisi E DPRD Provinsi Riau, Ade Hartati sudah mengingatkan Biro Kesra, Pemerintah Provinsi Riau agar tak main-main dengan dana hibah pendidikan dan bantuan sosial.

"Kita memang telah mencium aroma itu. Anggaran hibah dan bansos semestinya digunakan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya.

Kami dengar selama ini ada potongan pemberian beasiswa," ucap Ade kepada surat kabar jurnal metro media, Jumat (1/4) kemarin. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau tahun 2014, ucap Ade, masih uji petik.

Bagaimana, jika audit itu dilakukan secara menyeluruh, tentu lebih banyak lagi yang ditemukan.

Untuk itu, Biro Kesra Pemprov Riau agar menindaklanjuti temuan BPK Provinsi Riau, karena hibah untuk pendidikan dan bansos diperuntukkan bagi keberlangsungan pendidikan generasi penerus bangsa. "Ke depan, Biro Kesra agar tak main-main dengan dana hibah dan bansos," ucap Ade yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Riau.

DPRD Provinsi Riau, ucap Ade, telah mengantisipasi penyalahgunaan dana hibah pendidikan dengan membuat peraturan daerah (Perda) agar dana hibah pendidikan bagi mahasiswa langsung masuk ke rekening universitas. Dana hibah untuk pendidikan tak lagi diserahkan langsung Biro Kesra kepada mahasiwa, tetapi disalurkan ke rekening universitas dengan tujuan kelanjutan pendidikan mahasiswa agar tak terputus.

Selain itu, Ade berharap agar mahasiswa yang menerima dana hibah melihatnya positif. Dana hibah disalurkan dengan tujuan untuk keberlangsungan pendidikan. "Jangan disalah artikan," ucap Ade. ***

9

LAPORAN UTAMA

KONFLIK KEPENTINGAN atas Pemberian Hibah ke KONI dan BKKKS PEKANBARU-Hasil pemeriksaan uji petik terhadap pertanggungjawaban belanja hibah dari penerima hibah TA 2014 diketahui Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Hasil pemeriksaan terhadap Surat Keputusan (SK) susunan pengurus, bukti-bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja hibah seperti pembayaran honorarium pengurus dan hasil konfirmasi dengan KONI Provinsi Riau berdasarkan surat Nomor : 148/KONI RIAU/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 diketahui terdapat beberapa anggota DPRD yang berada dalam kepengurusan KONI Provinsi Riau selama TA 2014.

Anggota DPRD Provinsi Riau yang berada dalam kepengurusan, sebagaimana berikut ISB yang

merupakan Wakil Sekretaris Umum II-KONI Riau dari “Partai Golkar (2009 hingga Sep 2014), namun sejak September 2014 bukan anggota DPRD dan tidak lagi menjadi pengurus KONI Riau, RA sebagai Kepala Biro Sarana dan Prasarana-KONI Riau dari PDIP (2009 hingga September 2014) sejak September 2014 bukan anggota DPRD lagi, namun masih aktif menjadi pengurus KONI Riau, RPH sebagai Kepala Biro Umum dan Hukum-KONI Riau dari PDIP (2009 hingga September 2014), namun sejak September

GRAFIS: INT

2014 bukan anggota DPRD lagi, tapi masih aktif menjadi pengurus KONI Riau, AA sebagai Wakil Bendahara II Demokrat (September 2014 hingga 2019) menjadi anggota DPRD periode 2014-2019 dan masih menjadi pengurus KONI Riau.

Selain anggota DPRD, terdapat juga pengurus KONI selama tahun 2014

yang berstatus sebagai PNS, di antaranya SF Haryanto, Edwar Sanger, Masperi, Sanusi Anuar, Ahmad Syah Harrofie, H Dahrius Husin, Eka Yadasfa, M Ali Bakri, Dr Ruswaldi Munir, M Salim, M Nur Mustafa, Zaulkairnain, Chairul Riszki, Enita Menhar, M Yunus, Endang S Hanafiah. Badan Koordinasi Kegiatan Kesejah-

teraan Sosial (BKKKS) hasil pemeriksaan terhadap susunan pengurus, buktibukti SPJ belanja hibah dan susunan anggota DPRD masa bakti 20142019, diketahui terdapat pengurus BKKKS yang berstatus sebagai anggota DPRD Provinsi Riau atas nama inisial SPR. *** Sumber : LHP BPK Provinsi Riau 2014

Dana Hibah BOS

Sekolah Belum Dipertanggungjawabkan PEKANBARU-Belanja hibah bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2014 sebesar Rp649.004.970.000 belum dipertanggungjawabkan. Padahal Pemerintah Provinsi Riau menganggarkan belanja hibah BOS sebesar Rp649.140.584.104 dan direalisasikan sebesar Rp649.004.970.000,00 atau 98,62 persen.

Hasil pemeriksaan BPK Provinsi Riau terdapat realisasi anggaran belanja bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2014, terdiri dari Satuan Pendidikan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp64.109.400.000,00, sedangkan realisasi sebesar Rp 64.083.617.500,00, Satuan Pendidikan Kabupaten Siak anggarannya sebesar Rp51.865.790.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp51.865.790.000, Satuan Pendidikan Kabupaten Meranti anggarannya sebesar Rp19.303.025.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp19.303.025.000,“ Satuan Pendidikan Pekanbaru anggarannya sebesar Rp93.996.837.500, sedangkan realisasinya sebesar Rp93.991.637.500, Satuan Pendidikan Kabupaten Pelalawan anggarannya sebesar Rp37.440.701.604, sedangkan realisasinya sebesar Rp37.440.672.500, Satuan Pendidikan Kabupaten Kampar anggarannya sebesar Rp79.522.980.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp79.511.380.000, Satuan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu anggarannya sebesar Rp44.894.810.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp44.894.810.000, Satuan Pendidikan Kabupaten Dumai angarannya sebesar Rp29.847.005.000, sedangkan realisasinya Rp29.847.005.000, Satuan Pendidikan Kabupaten Kuansing anggarannya sebesar Rp33.956.885.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp33.954.175.000, Satuan Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir anggarannya sebesar Rp68.046.660.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp67.956.660.000, Satuan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir anggarannya sebesar Rp65.885.125.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp65.884.832.500, Satuan Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu anggarannya sebesar Rp60.271.365.000, sedangkan realisasi-

GRAFIS: INT

nya sebesar Rp60.271.365.000. Total keseluruhan sebesar Rp649.140.584.104, sedangkan realisasinya sebesar Rp649.004.970.000.

Hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban hibah dana BOS TA 2014 diketahui, sebagai berikut terdapat keterlambatan penyaluran dana BOS dari ketentuan yang berlaku. Berdasarkan perbandingan antara data realisasi penerimaan transfer dana BOS dari Pemerintah Pusat di rekening kas daerah dan realisasi penyaluran dana BOS kepada satuan-satuan pendidikan kabupaten/kota dapat diketahui terdapat keterlambatan dalam penyaluran dan BOS TA 2014.

Dana BOS TW I TA 2014, tanggal penerimaan di Kas Daerah (Kasda) 17 Januari 2014, dana BOS TW II TA 2014 tanggal penerimaan di kasda pada 7 April 2014, tanggal penyaluran pada 24 April 2014, sehingga terjadi keterlambatan selama 17 hari, dana BOS TW III TA 2014 tanggal penerimaan 1 Juli 2014, sedangkan penyaluran 14 Juli 2014, sehingga terjadi keterlambatan selama 13 hari, dana BOS TW IV TA 2014 tanggal penerimaan pada 8 Oktober 2014, disalurkan pada 29 Oktober 2014, sehingga terjadi keterlambatan selama 21 hari.

Berdasarkan keterangan dari pengelola BOS Provinsi Riau, diketahui keterlambatan tersebut disebabkan lambatnya penyampaian informasi dari pihak Kas Daerah Biro Keuangan/BPKAD terkait ketersediaan transfer dana BOS dari Pemerintah Pusat.

Satuan Pendidikan penerima dana hibah BOS kabupaten/ kota belum menyampaikan la-

poran pertanggungjawaban penggunaan dana BOS TA 2014. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, laporan pertanggungjawaban atas realisasi belanja hibah Bantuan Operasional Sekolah TA 2014 sebesar Rp649.004.970.000 tersebut belum disampaikan oleh satuansatuan pendidikan yang tersebar di kabupaten/kota hingga pemeriksaan terinci oleh Tim Pemeriksa BPK berakhir.

Pemprov Riau dalam hal ini Dinas Pendidikan sebelumnya telah berupaya untuk mempercepat proses penyampaian pertanggungajawaban dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota melalui Surat Edaran Nomor 431.2/ DPK/4.3/2014/7265 pada 19 Desember 2014 dan Surat Edaran Nomor: BOS/2015/852 tanggal 2 Maret 2015. Namun beberapa kondisi di kabupaten/ kota menyebabkan laporan dimaksud masih belum dapat disampaikan diantaranya masih belum sinkronnya nilai realisasi dana BOS yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan laporan realisasi dari pihak sekolah kabupaten/kota.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK.07/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah TA 2014 pada Pasal 4, mekanisme penyaluran BOS TA 2014 dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, untuk selanjutnya diteruskan secara langsung ke Satuan Pendidikan Dasar dalam bentuk hibah, Pasal 5 ayat (3), Pemerintah Provinsi wajib menyalurkan BOS kepada masing-

masing Satuan Pendidikan Dasar paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya BOS di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi setiap triwulannya, Surat Edaran Nomor: 431.2/DPK/ 4.3/2014/7265 tanggal 19 Desember 2014 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, angka 7 yang menyatakan Laporan realisasi BOS (Formulir BOS-K8) Tahun 2014 harus sudah disampaikan ke Tim Manajemen BOS Provinsi paling lambat 10 Januari 2015 sesuai dengan jumlah dana yang sudah disalurkan tiap triwulannya ke setiap Satuan Pendidikan yang ada di kabupaten/kota masingmasing. Apabila adanya kelebihan dana disekolah akibat kesalahan data, maka Tim Manajemen BOS kab/Kota terlebih dahulu untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum dikembalikan dan rekap pengembalian beserta Surat Tanda Setoran (STS) harus sesuai (balance) dengan laporan realisasi.

Surat Edaran Nomor BOS/ 2015/852 pada 2 Maret 2015 kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota pada angka 3 yang menyatakan, terkait dengan laporan realisasi BOS (Formulir BOS-K8) Tahun 2014, dengan berakhirnya batas waktu yang diberikan yaitu tanggal 10 Januari 2015. Oleh sebab itu dimohon kepada saudara agar memerintahkan Tim Manajemen BOS Kab/Kota untuk menyampaikan laporan dimaksud, paling lambat 23 Februari 2015 sesuai jumlah dana yang sudah disalurkan tiap triwulannya ke setiap Satuan Pendidikan yang ada di kabupaten/kota masingmasing.

Hal tersebut mengakibatkan satuan-satuan pendidikan kabupaten/kota tidak dapat se-

gera memanfaatkan dana BOS untuk operasional sehari-hari, belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pemprov Riau sebesar Rp649.004.970.000,00 berpotensi digunakan tidak sesuai dengan ketentuan.

Hal tersebut disebabkan oleh Bidang Kas Daerah Biro Keuangan atau BPKAD lambat dalam menginformasikan ketersediaan dana transfer BOS dari pemerintah pusat, tim manajemen BOS kabupaten/kota belum optimal mendorong satuansatuan pendidikan di wilayahnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS TA 2014 sesuai ketentuan yang berlaku, satuan pendidikan yang tersebar di wilayah kabupaten/kota Provinsi Riau kurang memahami bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah BOS TA 2014.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau melalui Kepala BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah menyatakan, Tim Manajemen BOS Provinsi akan berupaya secepatnya agar Tim Manajemen BOS kabupaten/kota memerintahkan sekolah di wilayah kerjanya masingmasing untuk menyampaikan laporan realisasi sesuai dana yang sudah ditransfer ke sekolah.

BPK RI merekomendasikan Gubernur Riau agar memerintahkan Bidang Kas Daerah Biro Keuangan atau BPKAD untuk segera menginformasikan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi Riau setiap adanya dana transfer BOS dari pemerintah pusat yang diterima di Kas Daerah maksimal 2 hari setelah dana diterima di Kas Daerah Provinsi Riau, memerintahkan Tim Manajemen BOS Provinsi Riau untuk meningkatkan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS kabupaten/ kota guna, mendorong percepatan pertanggungjawaban dana BOS setiap tahunnya sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada satuan-satuan pendidikan kabupaten/kota tentang cara penyusunan pertanggungjawaban penggunaan hibah dana BOS. ***

Sumber : LHP BPK Provinsi Riau 2014

10

INFRASTRUKTUR

Edisi: V / Tahun: II 11 - 25 April 2016

Jalan yang baru saja dikerjakan terlihat sudah mulai berlubang.

PEKANBARU-Proyek prasarana pengendalian banjir di Sektor IV, Sungai Siak di Balai Wilayah Sungai Sumatera III dipertanyakan. Proyek yang dikerjakan PT Fajar Berdasi Gemilang tersebut terdapat kerusakan di sana-sini.

Dari penelusuran surat kabar jurnal metro media di lapangan, baru-baru ini, ditemukan plang proyek yang masih terpasang. Di plang proyek tersebut dituliskan, pembangunan prasarana banjir di Sektor IV, Kota Pekanbaru tersebut di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu, Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera III Provinsi Riau.

Sumber dana untuk pembangunan berasal dari APBN Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp11.769.663.000, sedangkan masa pekerjaan selama 180 hari kalender dengan lokasi di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Namun sayang, terlihat kerusakan di bagian pedestrian pengendalian banjir Sungai Siak Sektor IV, karena tanah timbunannya amblas dan berlubang, sedangkan sheet pile beton yang dipergunakan menahan tebing Sungai Siak tidak dipasang seluruhnya. Di lapangan, ditemukan masih banyak sheet pile yang ditaruh di semaksemak di pinggir parit di tepi jalan.

Terkait hal itu, surat kabar jurnal metro media, telah mengirimkan surat konfirmasi ke BWSS III yang ditujukan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tetapi tak kunjung dibalas hingga batas waktu yang ditentukan. “Dari investigasi juga ditemukan plaster dinding pagar pengaman yang dibangun rekanan tidak rata, sehingga hasil pekerjaan dinding pagar terlihat kasar.

Surat kabar jurnal

metro media juga telah menyurati PPK, Gustian berdasarkan Undangundang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Setiap orang

berhak memperoleh informasi publik" dan UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi, namun tak satupun dari poin yang telah disampaikan dijawab oleh pihak PPK dan Kepala Satuan Kerja (Satker) BWSS III, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu, Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera III Provinsi Riau. Begitu juga dengan rekanan, H Zaini yang dikonfirmasi melalui pesan singkat tak dibalas. ***

PAVING block di pedestarian proyek prasarana pengendalian banjir di sektor IV, pinggir Sungai Siak rusak.

PLANG proyek prasarana pengendalian banjir sektor IV, Kota Pekanbaru.

PLASTER dinding yang dikerjakan pihak rekanan terlihat masih kasar.

SHEET pile beton yang tidak terpasang semua dan ditaruh di semak-semak dekat parit.

11

Edisi: V / Tahun: II 11 - 25 April 2016

Advertorial

Bupati Resmikan Vihara Diepangkaro Panipahan PANIPAHAN-Bupati Rohil Suyatno resmikan Vihara Diepangkaro Panipahan Kamis (31/3). Peresmian dihadiri Sangha Agung Indonesia Yang Mulia Bikhu Jinadhammo Mahathera, beserta bikhu.

Suyatno dalam pengarahannya mengatakan sudah lama mengenal Sangha Agung Indonesia Yang Mulia Bikhu Jinadhammo Mahathera yang telah

berkeliling Rohil. "Kami undang ke Bagansiapiapi," katanya.

Pembangunan vihara dari sejumlah donatur, dinilai bupati itulah kehe-

batan Indonesia dan harus dipertahankan selama-lamanya. "Sampai detik ini, tidak ada pergesekan antar umat agama di Rokan Hilir," katanya. Tarjoko, SPd, MM, Pembimas Budha Kanwil Kemenag Riau mengatakan, agama dalam negara berdasarkan Pancasila dan Undangundang Dasar 1945 memiliki kebebasan memeluknya, menjadi hak azazi, memiliki kebebasan beribadah, termasuk membangun tempat ibadah, sepanjang tidak bertentangan dengan perundangan

BUPATI Rohil, Suyatno resmikan Vihara Diepangkaro Panipahan, Kamis (31/3). yang berlaku.

Pembangunan tempat ibadah dan tempat pendidikan Vihara Diepankaro diharapkan bermanfaat bagi umat Buddha. Umat Budha di Rohil banyak, maka harus dipahami antara Konghucu dan Tridharma.

Banyaknya umat Budha, namun hanya satu yang PNS menjadi guru di Perguruan Wahidin, makanya diharapkan kebijakan Bupati Rohil bisa mengangkat umat Budha jadi PNS atau honor daerah.

"Di Perguruan Kartini

Bupati Hadiri HUT ke-44 YP Kartini Panipahan

BUPATI Rohil, H Suyatno menerima cinderamata saat menghadiri HUT ke-44 Yayasan Perguruan Kartini Panipahan.

PANIPAHAN-Bupati Rohil Suyatno menghadiri HUT ke-44 Yayasan Perguruan Kartini Panipahan. Kehadirannya sekaligus menyaksikan baksos pengobatan dan penyuluhan kesehatan oleh Ikatan Alumni Perguruan Kartini (IAPK) Kamis (31/3).

Dalam pengarahannya Bupati Suyatno mengatakan alumni yang sudah merantau sampai ke luar negeri diapresiasinya, karena memiliki kepedulian.

Kepala SMA Perguruan Kartini, Simamora, mewakili pihak yayasan mengatakan, Perguruan Kartini berdiri 1 April 1972, pada awalnya SD, dilanjutkan tahun 1976 SMP dan TK, disusul tahun 1982 SMA. Empat jenjang pendi-

dikan yang telah dimiliki berkat dukungan alumni, mereka sudah membangun jalan, pekarangan sampai menyumbang semua buku mata pelajaran TK sampai SMA, bahkan tambah Simamora, Ketua IAPK Tommi Sin untuk kelancaran pembelajaran menyumbang lagi laptop 12 unit ditambah proyektor.

Disamping alumni, Marwan, Ketua Dewan Pembina setiap bulan memberikan bea siswa Rp7,5 juta setiap bulannya. Saat ini, jumlah siswa dari PAUD sampai SMA 884 orang, guru yang mengajar hampir 40 persen bersertifikasi dan mengajar sesuai spesialisasi masing-masing.(jum/auz/ adv/pemkab)

Erianda: Jalan Lintas Bagansiapiapi-Sineboi Layak Diperlebar ROHIL-Wakil Bupati Rokan Hilir Erianda, SE menilai Jalan Lintas Bagansiapiapi-Sinaboi layak diperlebar dan dirigid. Jika itu dilakukan, menurutnya bisa mendongkrak perekonomian masyarakat akan meningkat dan investor akan tertarik membuka usaha di wiliyah tersebut, apalagi jika Jalan Sinaboi-Dumai sudah tembus.

"Saya lihat kondisi jalan lintas ini sangat bagus. Apa lagi bodi jalanya sudah ada tingal di aspal

atau dirigit saja. Jika jalan ini dilebarkan akan banyak pihak yang diuntungkan salah satunya masyarakat, karena akan mudah membawa hasil pertanian, perkebunan hingga hasil laut. Sebagaimana kita ketahui ketiga bidang ini sangat potensi di Kecamatan Sinaboi maupun Bangkok," kata Erianda Di sisi lain, lanjutnya, kedua wilayah ini cepat berkembang dan masyarakat lebih ramai berdomisili di wilayah ini. Bukan

hanya itu, bila jalan lintas Sinaboi-Dumai sudah terealisasi dan lebar sangat banyak investor yang datang membuka usahanya di sini.

"Entah itu mendirikan PKS, pengolahan ikan atau Erianda sebagainya.

Untuk menarik investor mau datang ke darah kita tentu jalan yang paling

utama harus dibagusi, sedangkan untuk listrik saya rasa tidak ada masalah lagi," ungkapnya.

Tak hanya itu, ke depan, perkantoran Pemkab diarahkan pembangunanya di jalan Lintas Bagansiapiapi-Sinaboi mengingat wilayah ini cukup bagus dan strategis. (jum/auz)

Kontrak Chevron akan Berakhir

DPRD Dorong Pemda Ambil Alih Blok Minyak ROKAN HILIR-Kontrak pengelolaan minyak oleh PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) di Provinsi Riau akan berakhir pada tahun 2021.

Ketua Komisi A di DPRD Rohil, Abu Khoiri meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) sigap dalam menyikapi kenyataan yang akan terjadi sehubungan dengan berahirnya kontrak oleh perusahaan raksasa

tersebut. "Kontraknya bakal habis pada tahun 2021 mendatang. Kami DPRD Rohil mendorong pemerintah daerah dan provinsi agar bergerak cepat, karena masih ada blok minyak di Riau dan Rohil yang masih bisa dikelola," ujar Ketua Komisi A DPRD Rohil, yang akrab disapa Aboi ini kepada wartawan di Bagansiapiapi, Kamis (31/3).

Dalam hal ini Aboi juga ke-

pada pemda Rohil agar mengambil langkah-langkah strategis agar Blok Rokan dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan melibatkan pihak lain.

Menurutnya ini perlu disikapi dengan serius. Selain itu, dirinya juga berharap kepada pemda Rohil agar mulai dari sekarang Sumber Daya Manusia (SDM) sudah harus dipersiap-

kan. "Yang diperlukan adalah Sumber Daya Manusia (SDM).

Jangan sampai daerah hanya jadi penonton saja," ujarnya.

Ditambahkan, wilayah Rohil memiliki cadangan minyak yang besar sementara Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan.

Dirinya juga meyakini jika sumber minyak dikelola oleh , ini akan berpengaruh terhadap pembangunan daerah.(jum/auz)

ngak ada guru agama Budha," katanya.

Permasalahan umat Budha lain, banyak yang belum punya akte pernikahan, orang tua yang sudah berkumpul, untuk anak muncul di akte, anak diluar nikah, anak alam.

"Menata administrasi kependudukan," katanya.

Maka perlu langkah nikah masal, seperti yang telah dilakukan di Meranti, maka bisa dilakukan di Rohil. Sangha Agung Indonesia Yang Mulia Bikhu Jinadhammo Mahathera mengatakan, umat Budha

pada tahun 1984 ddi Perguruan Kartini, tercatat 99 persen, beragama Budha, perlu tempa khusus dan harus ada tempat sembahyangnya.

Pada wakktu itu materi sudah ada dan akhirnya terwujud. "Maka terwujudnya tempat ibadah, yang miliki KTP Budha silahkan, termasuk anakanak sudah bisa belajar agama lebih inten, karena selama ini hanya belajar disekolah," sebutnya.

Ketua Panitia Peresmian, Siu Ngo melaporkan, pada pasal 29 ayat 2

Undang-undang 1945 yang menjadi dasar membangun vihara, peletakan batu pertama, Kamis (1/ 12/14), selama 16 bulan dan saat itu diresmikan.

Dalam pada itu, peresmian itu dihadiri Ketua DPRD Nasrudin Hasan, Kapolres AKBP Suboantoro, SH, SIK, pihak Dandim 0321 Rohil, Anggota DPRD Provinsi Riau, Siswadja Muljadi, Kepala Kemenag Agustiar, SH, Ketua MUI, Wan Ahmad Saiful, Ketua NU, Sakholan M Kholil. (jum/ auz/adv/pemkab)

Maryati, Janda Paruh Baya Butuh Uluran Tangan untuk Operasi ROHIL-Maryati (65), janda yang berdomisili di Jalan Baru, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir menunggu uluran tangan untuk kesembuhan penyakit yang sedang dialaminya.

Maryati mengidap penyakit payudara sejak lima bulan lalu. Namun karena ketiadaan biaya, proses penyembuhan Maryati terhenti.

Kini wanita paruhbaya itu hanya bisa mengkomsumsi obat dari Pukesmas dan warung saja. Menyambangi kediaman Maryati didampingi tiga anak dan 1 cucu hingga meneteskan air mata, maryati menceritakan keadaannya yang dialami saat ini.

Maryati saat berobat hanya berbekal BPJS dan baru mendapatkan perawatan ke Pukesmas Bagan Punak yang di tangani salah satu dokter Dr Rabiatun Manhusni. "Saya telah diperiksa dengan Diagnosa (Susp Ca Mammae). Pihak pukesmas menyarankan agar saya dirujuk ke RSUD Dr Pramoto Bagansiapiapi," cerita Maryati sambil meneteskan air mata.

Maryati memohon uluran tangan dermawan agar membantu dana untuk melakukan operasi, karena tanpa bantuan akan merasa kesulitan untuk menanggung beban biaya yang

dibutuhkan. "Sebab dalam kondisi ekonomi keluarga kami yang menegah kebawah, biaya tersebut terasa sangat besar," harap Maryati.

Untuk itu, Maryati berharap pemerintah maupun masyarakat membantunya, karena sangat membutuhkan uluran tangan untuk biaya operasi penyakit yang dialaminya. (jum/auz)

Pemkab Bakal Bangun Menara Taming Sari di Taman Bay Park BAGANSIAPIAPI-Pemkab Rokan Hilir memiliki keseriusan dalam pengembangan Taman Wisata Bay Park, Jalan Bahagia Ujung, Bagansiapiapi. Termasuk mendatangkan investor, membangun Menara Taming Sari seperti Melaka Malaysia.

“Nanti di sini ada Menara Taming Sari, Taming Sari, seperti Melaka itu, yang bisa naik keatas, investor, pokoknya ini dijadikan tempat pariwisata,” beber Bupati Rohil Suyatno, barubaru ini saat meninjau Taman Wisata Bay Park, didampingi Plt Sekda Drs. Surya Arfan, Anggota DPRD Tatang Hartono dan sejumlah SKPD. Lokasi taman wisata itu menurutnya berada di jantung kota dan strategis, pihaknya berhari-hari di lapangan melakukan diskusi dan telah diputuskan, untuk penamaan “Taman Wisata Bay Park”, salah satu icon Rokan Hilir kedepan, disamping Jembatan Pedamaran, Kantor Bupati dan Pulau Jemur.

“Dan ini setiap hari kita benahi, sampai ini selesai, sampai ini jadi, tentunya saya berharap betul, dukungan dari stake holder yang terkait, masyarakat tempatan, yang harus mendukung program pemerintah, bersama DPRD kita, kita ini, kita jadikan sebagai objek pariwisata kita,” tekad Suyatno.

Dia meyakini, dengan hanya 15 persen saja, orang sudah ramai siang dan malam hanya melihat kiri dan kanan lokasi itu, apalagi sudah dibenahi betul menjadi kawasan wisata.

“Kalau ini sudah dibenahi, sikap pemerintah daerah tidak banyak, bagaimana dia mencari, menarik keuntungan disitu, PAD, saya cita-cita, bagaimana PAD itu bisa meningkat, itu aja. Disamping kita memberikan hiburan yang baik untuk masyarakat kita. Juga tidak kalah pentingnya, bagaimana kita menarik sektor PAD kita ini,” ujarnya.(jum/ auz/adv/pemkab)

Bupati Minta Dispenda dan Inspektorat agar Bergerak Cepat BAGANSIAPIAPI-Bupati Rokan Hilir, H Suyatno tegaskan kepada Dinas Pendapatan dan Inspektorat Rohil segera melakukan pemanggilan kepada perusahaan yang beroperasi di wilayah Rohil akan tetapi membayar Pajak Ke Provinsi Sumatra Utara.

Penegasan ini di lontarkan kepada dinas tersebut saat pembukaan Musrenbang Kabupaten pekan lalu. Terkait persoalan pajak yang dibayarkan ke Sumatera Utara, Bupati Rohil minta agar segera menyurati dan memanggil perusahaan tersebut. "Saya minta Dinas Pen-

dapatan dan Inspektorat Rohil segera melakukan pemanggilan, undang mereka dan duduk satu meja bicarakan sampai tuntas. Tapi kalau memang benar info seperti itu, pajaknya harus tetap bayar ke Rohil," kata Suyatno.

Sambung Bupati, sudah jelas kawasan tersebut berada di wilayah Rohil, perbatasan antara simpang kanan dengan Labuhan Batu selatan, Perusahaan itu berdiri diwilayah kita, Bisa pula ketempat lain bayar pajak. inikan tak masuk akal. ini saya minta secepat mungkin diselesaikan. tegasnya. (jum/auz/hms)

12

LAPORAN KHUSUS

Edisi: V / Tahun: II 11 - 25 April 2016

Kapitalisasi Eskalasi dan Semrawutnya Aset Pemprov PEKANBARU-Jauh sebelum kisruh dana eskalasi di DPRD Riau, ternyata Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau sudah menemukan kapitalisasi pembayaran eskalasi pada pembangunan jalan di Provinsi Riau.

Jumlah kapitalisasi pembayaran eskalasi beberapa pembangunan nilainya sangat fantastis mencapai Rp550.195.546.430,00. Sesuai laporan hasil pemeriksaan manajemen aset tahun 2014 dan hasil pemeriksaan laporan keuangan atas KIB D Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, diketahui terdapat kapitalisasi atas pembayaran eskalasi beberapa pembangunan jalan sebesar Rp550.195.546.430,00 yang tidak sesuai ketentuan.

LHP atas manajemen aset Pemprov Riau memuat permasalahan nomor register aset

000.000,“ pembangunan Jalan Sp Kumu-Sontang-Duri sebesar Rp2.000.000.000, pembangunan Jalan Sorek-Teluk Meranti-Guntung sebesar Rp2.000.000.000, pembangunan Jalan Sei Akar-Bagan Jaya TA 2012 sebesar Rp39.853.904.370, pembangunan Jalan Bagan Jaya-Enok-Kuala Enok (multi years) TA 2012 sebesar Rp30.505.342.320, pembangunan Jalan Dalu-daluMahato-Sp Manggala (multiyears) TA 2013 sebesar Rp28.215.592.440, pembangunan Jalan Sei Pakning-Teluk MesjidSp Pusako TA 2013 sebesar

barang/operator sistem pada sekretaris daerah telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan pencatatan aset tanah seluas 970.952 meter persegi senilai Rp365.283.800.000 dari KIB. Menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan manajemen aset yang dilakukan BPK, pengurus barang, operator sistem melakukan penelusuran kembali atas aset-aset yang diindikasikan terjadi pencatatan ganda.Hasil penelusuran salah satunya adalah adanya indikasi pencatatan ganda pada tanah yang digunakan Universitas Riau, dalam KIB A Setda tanah yang digunakan Unri terdapat 7 persil dan yang telah bersertifikat hanya 3 persil, yaitu tanah di Jalan Raya Bangkinang-Pekanbaru seluas 2.452.170 meter persegi dengan nilai Rp1.716.012.392.550,00 dengan sertifikat Nomor 14 tahun 2002, tanah di Jalan Raya Bangkinang-Pekanbaru seluas 4.370 meter persegi dengan nilai Rp3.059.000.000 dengan sertifikat Nomor 14

Bangkinang-Pekanbaru seluas 297.000 meter persegi dengan nilai Rp20.790.000.000. Atas penghapusan aset tersebut yang diindikasikan terjadi pencatatan ganda tim tidak meyakininya.

Disnakertransduk Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) terdapat duplikasi pencatatan dan telah ditindaklanjuti, namun penghapusan terhadap salah satu catatan aset tersebut yang terindikasi duplikasi tidak diketahui dasar dan penjelasannya, yaitu Jalan DR Sutomo Pekanbaru, Kecamatan Lima Puluh, Kelurahan Sekip seluas 7.750 meter persegi sesuai sertifikat hak pakai Nomor 01 tahun 1989 dengan nilai Rp6.200.000.000 dan Rp3.875.000.000 dan telah dilakukan penghapusan terhadap nilai Rp3.875.000.000.

Jalan Banteng Pekanbaru seluas 200 meter persegi sesuai sertifikat hak pakai Nomor 267 tahun 1983 dengan nilai Rp410.211.470 dan Rp150.-

PEMBANGUNAN Jembatan Perawang menerima dana eskalasi sebesar Rp15.000.000.000. tetap pada KIB D tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menunjukkan aset induk, dan sesuai pemeriksaan uji petik terhadap KIB D Dinas Pekerjaan Umum yang saat ini berubah menjadi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dan SDA terutama untuk aset tetap jalan, diketahui informasi nomor kode barang dan nomor register tidak menunjukkan jumlah/unit ruas jalan.

Dengan demikian jika memperhatikan data KIB D untuk jalan, atas pekerjaan perencanaan, pengawasan, penambahan, peningkatan maupun pemeliharaan terhadap suatu ruas jalan, tidak serta merta langsung terakumulasi merujuk kepada harga perolehan suatu unit aset yang tersedia/telah dicatat, namun tercatat sebagai aset tetap dengan register baru. Dari LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau tahun 2014, seharusnya untuk ruas jalan yang sama hanya akan terdapat satu register untuk seluruh biaya yang dikeluarkan (perencanaan, pengawasan, penambahan, peningkatan maupun pemeliharaan) pada ruas jalan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui, pembayaran eskalasi terhadap beberapa pembangunan jalan dicatat sebagai aset baru dan diberi kode barang dengan total nilai seluruhnya sebesar Rp550.195.546.430, yaitu pembayaran eskalasi sebagai unit aset baru dengan paket pembangunan, pembangunan jalan Dalu-daluMahato-Sp Manggala sebesar Rp11.000.000.000, pembangunan Jalan Sei Akar-Bagan Jaya sebesar Rp10.000.000.000, pembangunan Jalan Sorek-Tlk Meranti-Guntung sebesar Rp7.000.000.000, pembangunan Jalan Sei Pakning-Tlk Mesjid-Sp Pusako sebesar Rp3.500.000.000, pembangunan Jalan Bagan Jaya Enok-Kuala Enok sebesar Rp2.470.000.000, pembangunan Jalan Sei Pakning-Tlk Mesjid-Sp Pusako sebesar Rp3.000.000.000, pembangunan Jalan Dalu Dalu-Mahato-Sp Manggala sebesar Rp2.000.-

Rp5.020.971.090,“ pembangunan Jalan Sorek-Teluk MerantiGuntung (multiyears) TA 2013 sebesar Rp22.504.906.630, pembangunan Jalan PelintungSepahat-Sei Pakning (multiyears) TA 2013 sebesar Rp21.419.304.670, pembangunan Jalan Sp Kumu-Sontang-Duri (multiyears) TA 2103 sebesar Rp27.580.158.000,“ pembangunan Jalan Dalu-daluMahato-Sp Manggala (multiyears) sebesar Rp10.160.172.580.

Pembangunan Jembatan Teluk Mesjid (multiyears) sebesar Rp231.169.547.110, pembangunan Jembatan Teluk Mesjid sebesar 14.000.000.000, pembangunan Jembatan Perawang 15.000.000.000, pembangunan Jembatan Teluk Mesjid sebesar Rp3.000.000.000, pembangunan Jembatan Perawang sebesar Rp3.000.000.000, pembangunan Jembatan Perawang (multi years) TA 2013 sebesar Rp52.335.678.100, pembangunan Jembatan Teluk Mesjid (multi years) TA 2013 sebesar Rp3.459.969.120. Dengan demikian total sebesar Rp550.195.546.430, sedangkan untuk tahun 2014 pembayaran eskalasi tidak dicatat sebagai aset sebesar Rp8.000.000.000, namun tidak diketahui apakah aset induk dari pembayaran eskalasi tersebut telah tercatat atau tidak.

Duplikasi Pencatatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Provinsi Riau juga terdapat duplikasi pencatatan atas aset tanah yang dilakukan Pemprov Riau dan pemerintah kabupaten/kota, duplikasi pencatatan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Riau. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui, Pemprov telah menindaklanjuti permasalahan duplikasi pencatatan atas aset tanah dengan melakukan koreksi atau penghapus bukuan dari KIB A. Namun, atas peghapusan aset tanah yang yang diindikasikan duplikasi (terjadi pencatatan ganda), tim tidak meyakininya, dengan penjelasan sebagai berikut, pengurus

tahun 2002, tanah di Jalan Diponegoro Pekanbaru seluas 11.770 meter persegi dengan nilai Rp18.720.000.000, sedangkan 4 persil di Jalan Raya Bangkinang-Pekanbaru tidak didukung sertifikat dalam pen-

000.000 dan dilakukan penghapusan terhadap nilai yang lebih besar yaitu Rp410.211.470. Jalan Adi Sucipto, Desa Sidomulyo Pekanbaru seluas 8.125 meter persegi sesuai sertifikat Nomor 40

luas 390 m2 dihapus dalam buku inventaris dan aset tanah seluas 315 m2 dipindah catatannya dari Disnakertransduk ke Setda.

Jalan Kuantan I Nomor 15 Kecamatan Lima Puluh Sekip seluas 425 m2 senilai Rp595.000.000, sertifikat sesuai catatan pada KIB A Nomor 154 tahun 1988 namun belum diperlihatkan sertifikat asli kepada tim hingga berakhirnya pemeriksaan. Pada jalan yang sama tanah dicatat seluas 595 m2 dengan nilai sama dan tidak diketahui dasar pencatatannya. Per 31 Desember catatan kedua persil aset tanah tersebut telah dihapus dari KIB A, namun tidak terdapat surat keputusan penghapusan aset.

Jalan Pepaya Pekanbaru, Kecamatan Sukajadi, tanah ini dilakukan pencatatan sebanyak tiga kali yaitu seluas 2.500 m2, 2.000 m2 dan 4.500 m2 senilai Rp5.625.000.000,00.

Per 31 Desember 2014 tanah seluas 2.500 m2 dan 2.000 m2 dihapuskan dari KIB A, sedangkan tanah seluas 4.500 tetap dicatat dalam KIB karena luas dan nilai merupakan penggabungan kedua tanah yang dihapuskan. (h) Jalan Kavling I Pekanbaru seluas 3.220 m2 senilai Rp3.220.000.000,00 dengan sertifikat Nomor 51 tahun 1984 dan tanah seluas 3.237 m2 senilai 3.237.000.000,00 dengan sertifikat Nomor 131 tahun 1984. Per 31 Desember 2013 tanah seluas 3.220 m2 dihapuskan dari KIB A padahal berdasarkan sertifikat tanah yang disampaikan merujuk pada luasan tanah yang dihapus, sedangkan tanah seluas 3.237 m2 tidak disampaikan sertifikatnya hingga berakhirnya pemeriksaan.

Aset Bersengketa Terdapat aset tanah Pemerintah Provinsi Riau seluas 611.996 m2 yang bersengketa atau dikuasai pihak ketiga minimal senilai Rp45.253.363.500.

Hasil pemeriksaan atas aset tetap-tanah milik Pemprov Riau, diketahui terdapat tanah yang dikuasai pihak lain tanpa izin ataupun perjanjian, diantaranya tanah Jalan Garuda, Desa Sidomulyo Panam Seluas 39.340 m2 senilai Rp1.770.300.000.

Pengurus Barang Sekretariat Daerah Provinsi Riau mencatat tanah untuk bangunan

Provinsi Riau. Namun, masih terdapat gugatan dari masyarakat terakhir digugat oleh warga bernama Mulhadi Sastra.

Aset Tanah Sekretariat Daerah Seluas 22.840 m2 senilai Rp228.400.000. Pengurus Barang Sekretariat Daerah Provinsi Riau mencatat aset tanah pada KIB A yang berlokasi di Jalan Arengka II Pekanbaru seluas 22.840 m2 senilai Rp228.400.000,00. Sesuai KIB tanah tersebut digunakan untuk kebun sayur.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui, pada lokasi tanah belum dilakukan upaya pengamanan yang memadai yaitu tidak terdapat pagar sekeliling tanah, namun telah diberi plang atas nama Provinsi Riau. Kondisi saat ini sebagian tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat, digunakan sebagai tempat usaha sebanyak 9 warung makan. Berdasarkan informasi salah satu pemilik warung diperoleh informasi bahwa pembangunan warung-warung tersebut telah mendapatkan izin dari RT/RW setempat, namun tidak ada izin dari Pemerintah Provinsi Riau.

Aset tanah Sekretariat Daerah Jalan Wates, Kulim senilai Rp200.000.000. Pengurus Barang Sekretariat Daerah Provinsi Riau mencatat aset tanah pada KIB A yang berlokasi di Jalan Wates, Kulim, Pekanbaru dengan luasan yang tidak diketahui senilai Rp200.000.000. Sesuai KIB tanah tersebut merupakan tanah kosong yang sudah diperuntukkan.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui, pada lokasi tanah belum dilakukan upaya pengamanan secara memadai yaitu belum diberikan plang atas nama Pemerintah Provinsi Riau.

Selain itu, pada lokasi tanah telah terdapat bangunan milik seorang warga yang digunakan sebagai rumah tinggal dan tempat usaha pengetaman kayu dan warung kelontong.

Berdasarkan informasi warga tersebut dijelaskan penggunaan lahan tersebut telah mendapat izin dari Pemprov Riau dengan status sewa.

Namun, berdasarkan keterangan Kasubag Pelaporan dan Pengawasan dan Pengurus Barang Sekretariat Daerah Provinsi, dijelaskan penggunaan lahan tersebut tanpa ada izin dari Pemprov Riau melalui

merintah Provinsi Riau, sedangkan sisanya sekitar setengah hektare lahan tersebut digunakan sebagai Kantor Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Dumai dan sebagian lagi dikuasai oleh masyarakat. Sejauh ini, Pemprov Riau belum melakukan upaya apapun, karena Pemprov Riau tidak mempunyai dokumen yang sah atas tanah tersebut.

Aset tanah Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau seluas 120.065 m2 atau senilai Rp3.601.950.000. Pengurus barang Disbun Provinsi Riau mencatat aset tanah untuk tanah kebun pada KIB A di Jalan Adi Sucipto Pekanbaru seluas 120.065 m2 senilai Rp3.601.950.000.

Berdasarkan informasi dari Pengurus Barang Dinas Perkebunan diketahui, awalnya tanah tersebut digunakan untuk Kantor Dinas Perkebunan. Bukti kepemilikan atas tanah tersebut telah terbakar, karena peristiwa kebakaran Kantor Dinas Perkebunan pada tahun 1994.

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan diketahui bahwa pada lokasi tanah tersebut belum dilakukan upaya pengamanan.

Tidak terdapat pagar sekeliling tanah, patok batas tanah dan plang atas nama Provinsi Riau.

Sebagian tanah telah dikuasai oleh masyarakat, diantaranya sebagai tempat tinggal dan usaha berupa kios dan bengkel.

Aset tanah Disbun seluas 20.000 m2 senilai Rp200.000.000. Pengurus barang Disbun Provinsi Riau mencatat aset tanah untuk tanah bangunan gedung kantor pada KIB A yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 20.000 m2 senilai Rp200.000.000. Hasil pemeriksaan fisik diketahui, sebagian tanah tersebut telah digunakan sebagai rumah dinas Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu, Venue Poli Pantai Halte, sebagian digunakan sebagai badan jalan dan sebagian lagi dikuasai masyarakat tanpa izin. Tidak diketahui secara jelas batas tanah tersebut dan tidak ada upaya pengaman berupa pemagaran di sekeliling tanah tersebut dan tidak terdapat plang nama Provinsi Riau.

Selain itu, aset tanah Sekretariat Daerah (Setda) seluas 1.154 m2 senilai Rp454.-

Jembatan Teluk Mesjid.

catatan di KIB A Setda dengan kondisi tersebut pencatatan tersebut dianggap merupakan pencatatan ganda oleh pengurus/operator sistem sehingga dikeluarkan dari KIB. Namun total luas empat persil tersebut tidak sama dengan total persil seluas 2.452.170 meter persegi, sehingga tim tidak dapat meyakini apakah empat persil tersebut merupakan pencatatan ganda atau memang persil yang belum diurus sertifikatnya, total luas tanah hanya sebesar 970.952 meter persegi dengan nilai Rp365.283.800.000,00 rincian sebagai berikut, tanah di Jalan Raya Bangkinang-Pekanbaru seluas 471.932 meter persegi dengan nilai Rp330.352.400.000, tanah di Jalan Raya Bangkinang-Pekanbaru seluas 140.137 meter persegi “dengan nilai Rp9.809.590.000, tanah di Jalan Raya Bangkinang-Pekanbaru seluas 61.883 meter persegi dengan nilai Rp4.331.810.000, tanah di Jalan Raya

tahun 1980 dengan nilai Rp2.416.711.470 dan Rp267.307.470 dan dilakukan penghapusan terhadap nilai Rp267.307.470 dan per 31 Desember 2014 pencatatan aset ini dipindahkan pada KIB A Sekretariat Daerah (reklas antar SKPD). Jalan Selamat, Tangkerang Timur seluas 6.050 meter persegi sertifikat sesuai catatan pada KIB A Nomor 36 tahun 1963 namun belum diperlihatkan sertifikat asli kepada tim hingga berakhirnya pemeriksaan. Per 31 Desember 2014 pencatatan aset ini dipindahkan ke Setda dan masih terjadi duplikasi yaitu aset dengan nilai Rp2.117.500.000 dan Rp350.000. Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja seluas 390 m2 sesuai sertifikat Nomor 16 tahun 2001 dengan nilai Rp487.500.000 dan tanah di jalan yang sama seluas 315 m2 tanpa sertifikat senilai Rp393.750.000.

Per 31 Desember 2014 tanah di Jalan Khairil Anwar se-

perumahan lain-lain pada KIB yang berlokasi di Jalan Garuda Desa Sidomulyo, Pekanbaru seluas 39.340 m2 senilai Rp1.770.300.000 dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Pakai Nomor 75 Tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kampar dan Surat Dasar 1986. Tanah tersebut berlokasi di Kecamatan tampan, Pekanbaru.

Hasil pemeriksaan dokumen diketahui, di atas tanah tersebut terdapat tiga sertifikat kepemilikan, yaitu sertifikat Hak Pakai Nomor 75 dan dua sertifikat lagi diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 4251 tanggal 10 November 2009 atas nama Juminto seluas 7.495 m2 dan sertifikat Hak Milik Nomor 4252 tanggal 10 November 2009 atas nama Jusni seluas 16.931 m2 di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Riau tersebut.

Saat ini, seluruh tanah sudah dikuasai oleh Pemerintah

Biro Perlengkapan.

Begitu juga dengan aset tanah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di Kota Dumai seluas 15.000 m2.

Berdasarkan dokumen aset Pemprov Riau diketahui Pemprov Riau memiliki tanah yang berlokasi di Jalan Sudirman Tanjung Lapin, Kota Dumai dengan luasan tanah sekitar 15.000 m2. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diketahui, tanah tersebut telah digunakan oleh Pemerintah Kota Dumai sebagai Pasar Lapin. Selain itu, di lahan tersebut terdapat perumahan yang didirikan warga.

Hasil konfirmasi dengan Kasubag Inventarisasi Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau dijelaskan bahwa sekitar satu hektar tanah tersebut digunakan oleh Pemerintah Kota Dumai, tanpa status penggunaan. Pada Tahun 2012 Pemko Dumai pernah mengajukan permohonan hibah, namun belum ada tindak lanjut dari Pe-

676.000 berkurang luasannya.

Pengurus barang Setdaprov Riau mencatat aset tanah pada KIB A yang berlokasi di Jalan Durian Pekanbaru seluas 1.154 m2 senilai Rp454.676.000.

Sesuai KIB tanah tersebut merupakan tanah kosong.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa di atas lahan tersebut telah berdiri enam unit rumah dinas PU dengan kondisi baik dan baru. Selain itu berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bahwa luas tanah sudah tidak sesuai dengan yang tercatat pada sertifikat dan KIB A. Berdasarkan informasi Kasubag Pengawasan dijelaskan bahwa terjadinya pengurangan tanah akibat eksekusi atas tanah tersebut di Tahun 2012, dimana tanah yang berkurang dulunya dikuasai oleh masyarakat yang digunakan sebagai kios.***

Sumber : LHP BPK Provinsi Riau tahun 2014.

13

LAPORAN KHUSUS

Edisi: V / Tahun: II 11 - 25 April 2016

MAIN Stadion yang merupakan aset Pemprov Riau tak terawat. Foto diambil baru-baru ini.

Tanpa SK Penghapusan Gubernur

Aset Dikeluarkan dari Inventaris Barang PEKANBARU-Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau tahun 2014 yang disampaikan Bagian perlengkapan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan KIB A dan C diketahui telah dilakukan penghapusan aset dari daftar inventaris barang tanpa adanya surat keputusan Penghapusan dan Pelepasan Hak. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Provinsi Riau tahun 2014, tercatat total nilainya mencapai sebesar Rp1.447.068.640,00, yaitu terdapat di Sekretariat Daerah, yakni 16 rumah dinas/ negara golongan III tipe A permanen seluruhnya senilai Rp1.140.428.640,00, sedangkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), rumah dinas/negara golongan II tipe C Permanen di Jalan Sido Rejo Nomor 92 A Pekanbaru dengan luas bangunan 50 m2 senilai sebesar Rp86.500.000.

Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Riau, terdiri dari rumah dinas/negara golongan III tipe A Permanen di Jalan Durian Nomor 45 Pekanbaru dengan luas bangunan 360 m2 senilai sebesar Rp220.140.000. Atas permasalahan tersebut, BPK Provinsi Riau telah mengusulkan untuk dikoreksi kembali menjadi aset tetap.

Selain itu, terdapat aset tanah dikeluarkan dari daftar inventaris barang tanpa surat keputusan penghapusan dari Gubernur dan pelepasan hak. Berdasarkan catatan yang disampaikan bagian perlengkapan BPKAD dan KIB A diketahui, telah dilakukan penghapusan aset dari daftar inventaris barang tanpa adanya SK penghapusan dan pelepasan hak dengan total nilai sebesar Rp6.425.300.000, yaitu Sekretariat Daerah.

Berdasarkan data yang disampaikan dan sesuai KIB A pada Sekretariat Daerah diketahui terdapat dua persil tanah bangunan rumah negara golongan II di Jalan Petala Bumi DDN 1 dan 2 Pekanbaru masing-masing seluas 511 m2 dan 506 m2 seluruhnya sebesar Rp1.430.800.000.“ Sementara itu, di Dinas Perhubungan (Dishub), “aset tanah berupa tiga persil tanah bangunan rumah negara golongan II di Jalan Merbabu, Jalan

Sambu dan Jalan Dwikora 149 Pekanbaru masing-masing seluas 1.116 m2, 528 m2 dan 450 m2 seluruhnya sebesar Rp1.483.500.000,00.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aset tanah berupa tanah bangunan rumah negara golongan II di Jalan Tambelan Nomor 08 Pekanbaru seluas 613 m2 sebesar Rp858.200.000,00, dan tanah bangunan rumah negara golongan III di JL. Lokomotif ( Jl Sidorejo Nomor 92 ) Pekanbaru seluas 300 m2 dan Jalan Cempedak 1 Nomor 9 seluas 209 m2 seluruhnya sebesar Rp1.175.700.000,00.

Dinas Kehutanan, terdapat aset tanah berupa dua persil tanah bangunan rumah negara golongan II di Jalan Durian Nomor 45 Pekanbaru seluas 1.139 m2 senilai Rp847.500.000,00 dan di Jalan Hangtuah Nomor 53 Bengkalis seluas 750 m2 senilai 525.000.000,00. Dinas Pertambangan dan Energi, aset tanah berupa tanah bangunan rumah negara golongan III di Jalan Mutiasari Tangkerang senilai Rp367.800.000,00.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdapat aset tanah berupa tanah bangunan rumah negara golongan II di Jalan Kuantan 1 Nomor 15 Kecamatan Sail, Pekanbaru senilai 595.000.000,00. Atas permasalahan tersebut telah diusulkan untuk dikoreksi kembali menjadi aset tetap.

Aset untuk Polda Aset tanah untuk mar-

LAHAN yang akan dibangun Pasar Cik Puan sebagian masih menjadi aset Pemprov Riau. kas komando seluas 218.077 m2 atau senilai Rp31.544.573.800,00. Pengurus barang sekretariat daerah Provinsi Riau mencatat aset tanah pada KIB A untuk lokasi Mako Polda Riau yang berlokasi di Jalan Citra/Labersa Desa Tanah Merah Siak Hulu,

sasi Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau diketahui, atas tanah pengadaan tahap pertama telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Provinsi Riau, sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 02 tahun 2011. Namun, atas

san sebelumnya seluas 153.994 m2. Atas pengurangan luasan tanah tersebut sampai pemeriksaan BPK berakhir Kasubag Inventarisasi dan Pengurus Barang Sekretariat Daerah belum dapat menjelaskan.

Dari kondisi tersebut

LAHAN aset Pemprov Riau yang akan dibangun Mako Polda di Jalan Citra. (Foto: int)

LAHAN Pemprov di Jalan Citra yang akan dibangun Makopolda Riau ditumbuhi semak belukar. Foto diambil baru-baru ini.

Kampar, seluas 218.077 m2 senilai Rp31.544.573.800,00.

Pengadaan tanah tersebut dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama sebanyak 10 persil tanah seluas 153.994 m2 senilai Rp19.756.306.000,00 dan tahap 2 sebanyak 12 persil tanah seluas 64.083 m2 senilai Rp11.788.267.800,00.

Berdasarkan informasi Kasubag Inventari-

sertifikat tersebut belum dilakukan up dating data dalam KIB A, sedangkan atas pengadaan tanah tahap kedua belum dilakukan pensertifikatan.

Hasil pemeriksaan atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 2011 diketahui luasan tanah yang disertifikatkan adalah seluas 150.000 m2. De ngan demikian terjadi pengurangan luasan tanah seluas 3.994 m2 dari lua-

di atas, nilai tanah yang sedang dalam permasalahan/dikuasai pihak lain adalah minimal sebesar Rp45.253.363.500,00.

Dari LHP BPK Provinsi Riau diketahui, aset tanah Dinas Perhubungan seluas 3.870 m2 atau senilai Rp1.018.300.000,00.

Pengurus barang Dishub Provinsi Riau mencatat aset tanah pada KIB A di Jalan Duri Daerah Kulim, seluas 3.870 m2 senilai

Rp1.018.300.000,00.

Sesuai KIB tanah tersebut digunakan untuk tanah bangunan kantor.

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa di atas tanah lahan tersebut terdapat gedung kantor yang digunakan sebagai kantor UPTD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis. Status penggunaan tanah dan gedung tersebut adalah pinjam pakai.

Hasil pemeriksaan dokumen Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 13/BA/ 2001 pada 19 Maret 2001 diketahui, luasan tanah yang diserahkan untuk dipinjampakaikan adalah seluas 20.000 m2. Lebih lanjut berdasarkan informasi dari Kepala UPTD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis dijelaskan, berdasarkan pengukuran yang dilakukan dalam rangka pengecatan pagar sekeliling tanah diketahui luasan tanah berdasarkan luasan pagar adalah 80 x 120 meter persegi. Sampai saat ini belum diketahui penyebab perbedaan luasan tanah tersebut.

Kepala BPKAD Provinsi Riau saat dikonfirmasi tidak berada di tempat. ***

14

LINGKUNGAN

Berebut Lahan di Atas Kawasan Hutan Giri Sako

MESS pekerja yang berada di areal perkebunan kelapa sawit di Desa Giri Sako, Kuansing.

PEKANBARU-Kawasan hutan negara di Desa Giri Sako, Kabupaten Kuansing beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Perebutan lahan di atas hutan negara pun terjadi.

PERKEBUNAN kelapa sawit yang berada di Desa Giri Sako, Kuansing.

Kadishut Kuansing: Kami Belum ke Sana PEKANBARU-Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kuansing, Pramudio Nandar menyatakan, belum mengetahui, jika perkebunan di Desa Giri Sako masuk dalam kawasan hutan.

"Untuk mengetahui, kawasan itu masuk dalam kawasan hutan atau tidak harus ditentukan dengan mengambil titik koordinat, kemudian dicocokkan dengan peta. Kami belum ke sana," ucap Kadishut Kuansing, Pramudio Nandar kepada jurnal metro media, Jumat (18/3).

Apabila memang status perkebunan kelapa sawit di Desa Giri Sako masuk dalam kawasan hutan.

Tentu saja, ucap Pramudio, Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Kuansing tak pernah mengeluarkan rekomendasi ataupun izin apapun di sana. Saat ditanyakan tindakan hukum terhadap para perambah dan pemilik modal di kawasan tersebut, Kadishut menyatakan, tindakan hukum harus dilakukan tim terpadu yang terdiri dari Kepolisian dan instansi lainnya.

"Kami belum ke sana, kalau memang perkebunan tersebut masuk ke kawasan hutan, tentu ada tim patroli yang mengingatkan agar jangan membangun di kawasan hutan," ujar Pramudio. (war)

Di sana ada sejumlah pihak yang mengklaim kawasan hutan negara tersebut miliknya. Pemilik modal diduga membonceng Koperasi Unit Desa (KUD) dengan luas 3.500 hektare dengan mengalih fungsikan kawasan hutan.

Berdasarkan fakta yang ditemukan Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Pembawa Suara Pemberantas Korupsi, Kolusi, Kriminal Ekonomi (LSM IPSPK3) Republik Indonesia, Kebun Sei Jernih (KSJ) yang bekerjasama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Soko Jati menguasai lahan seluas 1.500 hektare di Desa Giri Sako. Begitu juga dengan

Ationg yang menguasai lahan seluas 900 hektare bekerjasama dengan KUD Soko Jati Pangean.

LSM IPSPK3 RI juga menemukan ada perkebunan milik Asiong seluas 700 hektare yang bekerjasama dengan KUD Soko Jati. Berdasarkan data tersebut, ujar Ketua LSM IPSPK3 RI, Ganda Mora KUD Soko yang diketuai Sarkawi menguasai sekitar 3.500 hektare hutan negara yang merupakan lahan HPH milik PT Hutani Sola Lestari. "Umur kelapa sawit di atas lahan tersebut diperkirakan sudah mencapai delapan hingga sepuluh tahun," ucap Ganda.

Pembangunan perkebunan di atas kawasan hutan negara, menurut Ganda, merupakan tindakan perusakan pendudukan dan penguasaan yang bertentangan dengan Un-

dang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Lingkungan Hidup. Alih fungsi hutan negara tersebut, kata Ganda, akan mengakibatkan kerugian dari sektor pajak. "Kami sudah melaporkannya ke Mabes Polri dan Kementerian Kehutanan dengan harapan agar temuan di lapangan ditindaklanjuti," ucap Ganda.

Sementara itu dari data yang diperoleh jurnal metro media, ada surat

yang ditujukan ke Kepala Desa Giri Sako, Kecamatan Logas, Tanah Darat, Kabupaten Kuansing.

Daftar pemilik kebun yang diperoleh di atas lahan Giri Sako juga atas nama sejumlah aparat penegak hukum.

Dalam surat yang ditandatangani Ir Gulat Medali Emas Manurung, status kepemilikan kebun Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, di antaranya milik inisial RW, seluas 22 hektare, Dosen di Universitas Riau

(UR), yakni Prof DR Ir AR seluas 2 hektare, Ir NB seluas 10 hektare, Ir AS seluas 8 hektare, Ir GM seluas 12 hektare, Ir H RE seluas 2 haktare, Ir WR seluas 2 haktare, MR seluas 4 hektare, Ir H SY seluas 6 hektare, Prof DR IR H MA seluas 12 hektare, Prof DR Hj AT seluas 6 hektare. Selain itu, untuk oknum polisi AKBP JM seluas 10 hektare, AKBP SY 10 hektare, Briptu ES seluas 2 hektare dan Briptu TR seluas 2 hektare. ***

TRUK pengangkut Tandan Buah Segar (TBS) dari perkebunan kelapa sawit di Desa Giri Sako.

Kronologis PT Hutani Sola Lestari

Lahan Dikuasai Perorangan dan Kelompok PT HUTANI Sola Lestari merupakan perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hu-

tan kayu hutan alam (IUPHHKHA) berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan dan Per-

Praktisi Hukum, Mayandri Suzarman, SH

"Kita Minta Aparat Penegak Hukum Proses"

PEKANBARU-Perambahan kawasan hutan di Desa Giri Sako, Kabupaten Kuansing seharusnya menjadi perhatian dari Kepolisian.

Dikatakan praktisi hukum, Mayandri Suzarman SH, jangan sampai negara dikalahkan oleh cukongcukong yang menguasai lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Perambahan kawasan hutan tanpa izin merupakan tindak pidana.

Dalam hal ini, ujar Mayandri Suzarman, SH, tidak hanya tindak pidana kehutanan yang telah dilanggar, akan tetapi negara juga dirugikan. Selain itu, DPRD Kuansing dan Pemkab Kuansing diminta agar menyusun regulasi atau peraturan daerah untuk menginventarisasi perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan."Jangan sampai dibiarkan saja," ujar Mayandri yang juga tokoh muda asal Kabupaten Kuansing. ***

Edisi: V / Tahun: II 11 - 25 April 2016

LAPORAN LSM IPSPK3 RI ke Mabes Polri dan Kemen LHK.

kebunan Republik Indonesia Nomor 840/Kpts-VI/1999 pada 6 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Hutani Sola Lestari di Provinsi Daerah Tingkat I Riau, seluas 5.990 hektare dengan masa berlaku 54 tahun terhitung dari tanggal dikeluarkannya surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI tersebut di atas, PT Hutani Sola Lestari merupakan perusahaan patungan dengan komposisi kepemilikan saham PT Sola Gratia dan PT Inhutani IV sebesar 75 persen, koperasi masyarakat setempat 10 persen dan Badan Usaha Milik Daerah 5 persen.

Kegiatan awal PT Hutani Sola Lestari dimulai dari tahun 1999 dengan menggunakan BKT 999/2000. RKPH sementara disahkan pada 12 Desember 2001 dengan surat Nomor 070/ Kpts/2001 dengan sistem silvikultur TPTJ. BKT 2001 diterbitkan pada 22 Desember 2000 dengan Nomor 6510/Kpts/Kwl2/2000 oleh Kakanwil Dephut Provinsi Riau.

BKT 2002 diterbitkan pada 20 Juni 2002 dengan Nomor Kpts/522.2/PK/4717 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Pada 18 November 2002, Menteri Kehutanan

menerbitkan SK Nomor 10172/ Kpts/2002 tentang perubahan Kepmen Hutbun Nomor 309/ Kpts-II/1999 tanggal 7 Juni 1999 tentang Sistem Silvikultur THPA dan TPTJ tidak berlaku lagi.

Tahun 2003, PT Hutani Sola Lestari mendapatkan SK RKT tahun 2003 dengan Nomor Kpts/ 522.2/PK/0913 tanggal 27 Mei 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Tahun 2004 dan 2005, PT Hutani Sola Lestari tetap mengajukan permohonan RKT. Tahun 2005, melalui Nomor 009/HSL/II/2005 pada 24 Februari 2005 PT Hutani Sola Lestari mengajukan permohonan revisi RKPH dengan sistem TPTI dan THPB. Pada 30 Oktober 2006, revisi RKPH/S disetujui dengan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 4598/Menhut-VI/BKPHP/2006 pada 30 Oktober 2006 dengan sistem TPTI. Dari RKT tahun 2004 sampai dengan 2006, tidak mendapatkan pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau, karena RKPHnya sedang dalam proses revisi.

Dinas Kehutanan Provinsi Riau pada 16 November 2006 menyurati Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan melalui surat Nomor 522.2/PK/4239 yang pada prinsipnya Dinas Kehutanan Provinsi Riau mendukung dan

meminta dispensasi pengesahan RKT tahun 2006 untuk menghindari terjadinya perambahan yang semakin meluas dan hilangnya pendapatan negara.

RKT tahun 2006 sampai RKT tahun 2013 juga tidak mendapatkan pengesahan karena adanya perbedaan penafsiran terkait dengan izin-izin di sektor kehutanan.Pada tahun 2001, PT Hutani Sola Lestari membuat kesepakatan dengan masyarakat Logas Tanah Darat dan Koperasi Tani Saiyo. Sehubungan dengan tidak adanya kegiatan di areal PT Hutani Sola Lestari dari tahun 2003 sampai dengan saat ini maka banyak terjadi okupasi terhadap areal perizinan PT Hutani Sola Lestari. Okupasi dilalakukan baik oleh perorangan maupun kelompok masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan okupasi kawasan hutan di Kabupaten Kuansing, Bupati telah membentuk Tim Koordinasi Terpadu Penertiban Kawasan Hutan dan sebagai salah satu bentuk tindak lanjutnya, Dinas Kehutanan Kabupaten Kuansing tekait dengan okupasi di areal IUPHHK-HA PT Hutani Sola Lestari telah menurunkan tim untuk melakukan monitoring dan pendataan. *** Sumber: Dishut Kabupaten Kuansing

15

SAMBUNGAN

Edisi: V / Tahun: II 11 - 25 April 2016

Duga Suami 'Bermain Hati'

Oknum Pejabat di Disdik Riau 'Dilabrak' Istri Dosen PEKANBARU- Istri salah seorang Dosen di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Provinsi Riau berinisial, NH kesal dengan kelakukan oknum pejabat di Dinas Pendidikan, Provinsi Riau yang berinisial SP. Pasalnya, istri salah seorang Dosen tersebut menduga suaminya telah 'bermain hati' dengan pejabat di Disdik Provinsi Riau tersebut.

EDWAR PASARIBU: Laporan Pekanbaru NH 'melabrak' oknum pejabat di Disdik Provinsi Riau tersebut di salah satu warung di Jalan Delima, pada Senin (25/1/ 2016) lalu. Terjadi keributan antara NH dengan oknum pejabat berinsial SP, disaksikan oknum Dosen

berinsial DB yang tak lain merupakan suami dari NH dan adek dari NH, berinisial HN. Surat kabar Jurnal Metro Media, kebetulan dihubungi salah seorang rekan, karena terjadi keributan di sana, sehingga me-

nyaksikan langsung kejadian tersebut. NH yang merasa tak terima dengan kelakuan suaminya dengan SP langsung menunjuknunjuk oknum pejabat Disdik Riau, SP, bahkan suaminya sendiri DB pun tak luput dari kemarahan NH. Perempuan yang telah dikaruniai 2 anak hasil pernikahannya dengan DB itu mempertanyakan hubungan suaminya DB dengan SP. Namun SP yang terlihat hilir mudik, karena terus disudutkan oleh NH berusaha menyangkalnya. SP membantah telah memiliki hubungan dengan DB. Sambil mengucap, SP terus menyangkal.

Namun NH tak terima, karena mengaku sudah acap kali mendapat informasi suaminya, DB bertemu dengan SP. Saat ditanyakan oleh NH, oknum Dosen di salah

satu perguruan tinggi terkemuka di Riau tersebut hanya diam saja, bahkan DB yang menaruh handphone selulernya di atas meja dengan rekaman tersebut tak bergeming sama sekali. DB hanya diam saja, sehingga setelah didesak istrinya terus, akhirnya keluar kata-kata menalak istrinya di warung tersebut.

Mendengar hal itu, adek NH yang jauh-jauh datang dari Bogor untuk menyelesaikan persoalan tersebut menjadi emosi.

HN yang merupakan adek dari NH langsung menggebrak meja dan menunjuk-nunjuk oknum dosen tersebut, sedangkan oknum pejabat di Disdik Riau SP sudah pergi meninggalkan warung tersebut dengan mobil mewahnya.

Setelah keributan itu terjadi, NH mengatakan kepada surat kabar jurnal

Rp48.017.700,00 (triwulan III), kontrak Nomor 258/SPK-AL.4/PL/UM/ VIII/APBD/2014 pada 15 Agustus 2014 dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp48.025.400,00 (triwulan IV).

Hasil pengujian terhadap SPJ kegiatan belanja alat listrik rumah jabatan, diketahui realisasi belanja tak didukung bukti yang dapat menunjukkan, item-item peralatan listrik yang tercantum dalam kontrak pengadaan beserta harga satuannya benar-benar telah sesuai dengan kondisi riil belanja yang telah dikeluarkan. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun pihak rekanan terkait kegiatan pengadaan alat-alat listrik tersebut tidak dapat dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, sehingga realisasi belanja sebesar Rp207.531.300,00 tidak dapat diyakini kebenarannya.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas, keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 132 ayat (1) menyatakan, setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pasal 132 Ayat (2) menyatakan bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Hal tersebut mengakibatkan, kelebihan pembayaran biaya pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan sebesar Rp33.108.000,00, belanja alat listrik rumah jabatan sebesar Rp207.531.300,00 tidak dapat diyakini kebenarannya.

Dari hasil LHP BPK RI, kondisi tersebut disebabkan Kepala Bagian Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam merealisasikan belanja pemeliharaan peralatan rumah jabatan tidak mempedomani ketentuan pengelolaan keuangan daerah, PPTK tidak cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Selain itu, pembantu Bendahara pengeluaran kegiatan pemeliharaan pe-

wajib memiliki Amdal.

"Namun pihak pengelola diduga tak mengurus Amdal, sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut. Hal ini tak bisa didiamkan," ucap Ganda.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru, M Zulfikri, SH menyampaikan, komplek pergudangan Avian tak ada amdal, UKL/UPLnya juga tak punya, SPPL juga tak ada.

"Ketiga izin itu tak ada, termasuk pengembangan pergudangan Avian yang baru dibangun juga tak ada Amdalnya," ucap M Zulfikri.

Pengembangan pergudangan Avian yang baru dibangun, ucap Zulfikri, juga belum mengurus izin Amdal ke BLH Kota Pekanbaru. Pihak pengelola Avian baru mengantongi kerangka acuan (KA), sedangkan dokumen Amdalnya belum ada. Sebelum-

nya, sesuai surat yang disampaikan BLH Kota Pekanbaru ke pengelola pergudangan Avian, batas waktu pengurusan Amdal hingga 27 Desember 2015 lalu. Namun batas waktu yang ditentukan tak dipenuhi oleh pengelola pergudangan Avian.

Dengan demikian, jika ke depan pengelola komplek pergudangan Avian mengurus dokumen Amdal, maka harus melalui putusan tata usaha negara, dikenakan denda dan penyusunan dokumen. "Itu aturannya yang harus mereka penuhi, karena kita sudah sampaikan surat ke mereka ada batas waktunya dan apabila sudah melebihi batas waktu tersebut, maka kewenangan untuk menindaklanjuti ada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ucap Zulfikri. (war)

KERIBUTAN yang terjadi di Jalan Delima. metro media, hubungannya dengan DB, awalnya baikbaik saja. Namun sejak SP datang, kehidupan rumah tangganya menjadi kacau.

"Saya tak menyangka suami saya seperti itu, padahal sebenarnya dia orang yang sangat baik terhadap keluarga," ucap NH. Entah apa yang terjadi pada DB, sehingga Do-

sen yang merupakan lulusan strata tiga (S3) itu berani berbuat demikian.

Saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya, oknum pejabat di Disdik Provinsi Riau, SP tak pernah menjawab. Begitu juga saat pesan singkat dikirimkan pada Rabu (6/ 4/2016). Namun beberapa saat kemudian ada pesan

singkat yang dikirim Dosen berinisial DB kepada surat kabar jurnal metro media menyatakan, kejadian yang di Jalan Delima merupakan urusan rumah tangganya. Padahal sebelumnya, surat kabar jurnal metro media tak pernah mengirimkan pesan singkat kepada Dosen tersebut. ***

ralatan rumah jabatan dalam melakukan pembayaran tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru menyatakan melakukan pekerjaan memakai jasa pihak ketiga sesuai kontrak agar tidak menyulitkan untuk pemeliharaan peralatan rumah jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. Kepala Bagian Umum telah melakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan sebesar

Rp33.108.000,00 dengan bukti pembayaran tanggal 20 Mei 2015.

BPK RI merekomendasikan agar merintahkan Sekda supaya memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bagian Umum selaku KPA/PPK, PPTK, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran atas kelalaiannya tidak memedomani ketentuan yang berlaku dalam belanja pemeliharaan rumah jabatan, memerintahkan Inspektorat Kota untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas keabsahan dokumen Be-

lanja Alat Listrik Rumah Jabatan sebesar Rp207.531.300,00 dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada BPK RI. Mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah (Setdako) Pekanbaru, M Jamil dikonfirmasi melalui telepon seluler belum lama ini mengatakan, pihaknya sudah menindaklanjuti temuan BPK Perwakilan Provinsi Riau ke Inspektorat Kota Pekanbaru.

"Sudah ditindaklanjuti.

Alhamdulillah sudah selesai semua," ucap M Jamil kepada jurnal metro media. (war)

Belanja.......... Dari Hal 1 ATAU berkala perlengkapan rumah jabatan ditemukan, terdapat kelebihan pembayaran pemeliharaan peralatan rumah jabatan sebesar Rp33.108.000,00. Kegiatan pemeliharaan terhadap peralatan rumah jabatan dilakukan pada rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru.

Kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan dilakukan dalam bentuk service berkala terhadap AC split, ATS dan stabilizer. Kegiatan service terhadap AC dilakukan setiap tiga bulan sekali, sedangkan service terhadap ATS maupun stabilizer dilakukan sesuai kebutuhan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK dengan staf bagian perlengkapan rumah tangga pada masing-masing rumah jabatan diketahui, jumlah unit AC split dan stabilizer yang sudah dikeluarkan biaya pemeliharaannya dalam laporan pertanggungjawaban tak sesuai dengan jumlah kuantitas AC dan stabilizer yang sebenarnya ada di masing-masing rumah jabatan.

Menurut penjelasan yang diberikan bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pihak ketiga, CV RT yang bertindak sebagai teknisi, diketahui berdasarkan hasil penelusuran ulang

terhadap perhitungan biaya riil untuk kegiatan pemeliharaan peralatan rumah jabatan diketahui, biaya riil yang seharusnya dikeluarkan atas kegiatan tersebut adalah sebesar Rp42.892.000,00, sehingga tedapat kelebihan pembayaran sebesar Rp33.108.000,00 (Rp76.000.000,00-Rp Rp42.892.000,00).

Realisasi belanja alat listrik rumah jabatan sebesar Rp207.531.300,00 tidak dapat diyakini kebenarannya pada tahun anggaran 2014, Setda menganggarkan kegiatan belanja alat listrik rumah jabatan dengan anggaran Rp209.058.000,00 dan realisasi sebesar Rp207.531.300,00.

Kegiatan tersebut dilaksanakan CV RT dengan metode penunjukan langsung. Kegiatan Pengadaan alat listrik rumah jabatan ini dilaksanakan secara triwulan dengan rincian kontrak pengadaan sebagai berikut, kontrak Nomor 41/SPK-AL/ PL/UM/APBD/2014 pada 26 Maret 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp46.908.900,00 (triwulan I), kontrak Nomor 139/SPK AL.2/PL/UM/VI/APBD/ 2014 pada 18 Juni 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp64.579.300,00 (triwulan II), kontrak No mor 258/SPK AL.3/PL/ UM/VIII/APBD/2014 pada 15 Agustus 2014 dengan nilai kontrak Sebesar

Mabes Polri.......... Dari Hal 1 DARI hasil penelusuran Yayasan Ever Green Republik Indonesia, komplek pergudangan Avian memiliki luas melebihi sekitar 10.000 meter persegi. Sesuai peraturan harus mengantongi Amdal, bukan UKL/UPL. "Pergudangan Avian itu berdampak luas, karena residu atau sisa bahan yang tersimpan di gudang bisa dibawa air dan mengalir ke anak sungai, sehingga mempengaruhi baku mutu air dan mengancam warga sekitar dan biota sungai," ucap Ganda.

Di samping itu, pihak komplek pergudangan Avian juga wajib memiliki Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) yang diawasi secara berkelanjutan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pekanbaru. Namun kenyataannya, di lapangan tak ditemukan IPAL. "Ini merupakan tindak pidana ling-

kungan hidup," ungkap Ganda.

Pemilik komplek Avian diduga melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 3 Ayat (1), Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Ayat (2), setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. Di dalam Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Kewajiban Penyusunan Amdal, disebutkan setiap pemrakarsa

Kena.......... Dari Hal 1 DALAM surat konfirmasi tersebut, ada beberapa poin yang dipertanyakan, karena berdasarkan penelusuran di lapangan ditemukan, PT Lince Romauli Raya selaku pelaksana pekerjaan proyek multiyears USB SMK Teknologi sesuai dengan Nomor Kontrak :01/SPK.SMK/DisdikMY/2015 diberikan waktu selama 706 hari kalender.

Dari data yang diperoleh dengan mengakses situs LKPP, ditemukan PT Lince Romuli Raya dengan NPWP 01.304.520.8046.000 beralamat di Jalan Gunung Sahari Ancol Ampera V Nomor 41, Rt/ Rw 007/009, Pademangan Barat, Pademangan-Jakarta Utara masuk dalam daftar hitam (blacklist) pada 29 Januari 2015-28 Januari 2017.

Akan tetapi, perusahaan rekanan yang mengerjakan pembangunan USB SMK Teknologi dengan sistem multi years tersebut masih tetap bekerja dan tidak diputus kontrak. Surat kabar jurnal metro media menyampaikan, informasi publik yang dimohonkan ke Disdik Kota secara tertulis akan dipergunakan untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap halhal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan

kebenaran, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sesuai dengan permohonan konfirmasi tertulis dan informasi publik yang dimohonkan agar dapat diberikan sebelum 4 April 2016. Akan tetapi, informasi yang disampaikan tersebut tidak dijawab secara tertulis oleh Disdik Kota Pekanbaru. Padahal berdasarkan Pasal 52, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00.

Terkait hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Disdik Kota Pekanbaru, Katwadi saat dikonfirmasi beberapa kali selalu tidak berada di kantornya, sedangkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Pekanbaru, Abdul Jamal dihubungi melalui telepon seluler mengatakan, pihaknya tidak mengetahui proses pelelangan proyek USB SMK Teknologi Pekanbaru, karena pelelangan dilaksanakan Unit

Layanan Pengadaan (ULP) Pemko Pekanbaru.

"Secara teknis proses pelelangan saya tak bisa jawab. Coba tanyakan ke ULP. Di ULP ada panitia dan pokjanya," kata Abdul Jamal. Pemenang pekerjaan USB SMK Teknologi, ucap Kadisdik, ditentukan ULP Pemko Pekanbaru.

Apabila memang cacat hukum, karena PT Lince Romauli Raya diblack list, seharusnya pihak yang merasa keberatan menggunakan masa sanggah.

Ketika ditanyakan, apakah Disdik Kota Pekanbaru akan membayarkan pekerjaan USB SMK Teknologi yang dilaksanakan PT Lince Romauli Raya. Abdul Jamal menyatakan, pembayaran dilaksanakan, apabila pekerjaan tidak ada masalah, karena penilaian yang dilakukan Disdik Kota Pekanbaru, yakni pekerjaan teknis di lapangan. "Apabila tak dibayarkan, kita bisa digugat," ucap Abdul Jamal.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau telah melakukan penyelidikan terkait proyek USB SMK Teknologi Pekanbaru, namun ketika hal itu ditanyakan ke Kadisdik Kota Pekanbaru. Pihaknya menjawab baru dua bulan menjabat sebagai Kepala Dinas. Pemko akan menyerahkan SMA maupun SMK di Kota Pekanbaru yang sudah operasional ke Provinsi Riau pada bulan Oktober 2016 mendatang.

"SMK satu sampai tujuh dan SMA satu sampai enam belas akan diserahkan ke Provinsi," tutupnya. (war)

16

POLITIK

Edisi: V / Tahun: II 11 - 25 April 2016

Head to Head dengan Firdaus

Septina Berpeluang Ambil Alih Kemenangan di Pilwako PEKANBARU-Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Hj Septina Primawati Rusli berpeluang besar mengambil alih kemenangan di Pemilihan Walikota (Pilwako) Pekanbaru tahun 2017 mendatang, jika bertarung berhadapan (head to head) dengan calon incumbent, DR Firdaus, ST, MT. EDWAR PASARIBU: Laporan Pekanbaru Hal itu disampaikan pengamat politik Riau, Andi Yusran kepada surat kabar jurnal metro media, baru-baru ini.

"Pilwako di Pekanbaru akan menarik, karena paling tidak Hj Septina Primawati Rusli menjadi faktor penentu, karena sebelumnya pernah mencalonkan jadi Walikota Pekanbaru, sehingga publik yang menilai kepemimpinan Firdaus gagal beralih dukung Septina," ucap Andi.

Namun dengan catatan, Septina harus mempromosikan program Walikota Pekanbaru yang gagal, sehingga dapat mengambil alih pendukung Firdaus.

Pilwako Pekanbaru pada tahun 2017 menjadi berbeda dengan Pilwako tahun 2011 lalu, dimana masyarakat belum dapat menilai kinerja Firdaus. Ketika ditanyakan terkait isu gender, pemimpin perempuan yang kembali dihembuskan sebagai 'black campaign', jika Septina Primawati Rusli kembali mencalonkan sebagai Walikota.

Andi Yusran mengatakan, hal itu tak ada masalah, karena pemilih di Kota Pekanbaru termasuk yang moderat, bukan idiologis.

"Di Kota Surabaya saja yang mayoritas NU, bisa dipimpin Walikota perempuan. Saya rasa di Kota Pekanbaru lebih moderat," kata Andi.

Sementara itu berdasarkan informasi, Septina Primawati Rusli bakal mencalonkan sebagai Walikota Pekanbaru.

Di pihak lain, anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafiz yang juga Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Nasional Demokrat (NasDem) belum berkomentar terkait akan berpasangan dengan siapa pada Pilwako tahun 2017.

"Kami akan merangkul semua partai, termasuk Partai Demokrat. Untuk membangun kota harus bersama-sama, sehingga didukung semua pihak.

Pemimpin itu harus jadi tauladan dan mengayomi," ucap Zulfan.

Disampaikan poltisi Partai NasDem ini, harus ada harapan dan semangat baru dalam memimpin Kota Pekanbaru ke depan.

Masyarakat merasa nyaman berada di Kota Pekanbaru, termasuk pedagangnya. Tak ada pungutan liar dan prostitusi. Untuk itu,

Zulfan rajin melakukan silaturahmi ke tokoh.

"Kota Pekanba-

ru milik bersama, tak ada perbedaan," ucap Zulfan.

Srikandi Riau Tokoh masyarakat Riau, Umar Said mengatakan, anggota DPRD Provinsi Riau, Septina Primawati Rusli yang 'digadanggadangkan' bakal mencalonkan sebagai Walikota Pekanbaru lebih disenangi masyarakat.

Dikatakan tokoh masyarakat Riau, H Umar Said, Hj Septina Primawati Rusli merupakan sosok Srikandi Melayu yang juga anak dari tokoh masyarakat Riau. Ayah H Umar Said Septina dikenal sebagai Bapak demokrasinya Provinsi Riau. Sebagai anggota Dewan, Hj Septina Primawati Rusli memiliki track record yang bagus. "Septina itu orangnya tak neko-neko dan tak macam-macam," kata Umar Said kepada surat kabar jurnal metro media. Setiap jumpa

dengan masyarakat, Septina tidak pernah membuang muka.

Apalagi, Septina dikenal sebagai istri mantan Gubernur Riau, HM Rusli Zainal yang sudah berjasa membangun Provinsi Riau.

Lihat saja, pembangunan di Kota Pekanbaru, seperti jembatan fly over, sehingga menjadi kebanggan masyarakat Kota Pekanbaru. "Kapan lagi Srikandi Riau memimpin. Kalau Rusli orangnya cukup bagus," kata Umar Said. Lihat saja sekarang, kata

tugasnya. "Pilihlah pejabat berdasarkan disiplin ilmunya dan kemampuannya, jangan pilih birokrat hanya karena hubungan kedekatan," pesan Umar Said.

Terlalu Dini Sementara itu, tokoh masyarakat Riau Suradi Paidjan menyatakan, pernyataan yang disampaikan pengamat politik tersebut terlalu dini. Pasalnya, belum satupun partai politik (parpol) yang memutuskan mendukung bakal Calon Walikota Pekanbaru pada Pilwako

Sah-sah saja, jika memang Septina Primawati Rusli maju sebagai bakal Calon Walikota Pekanbaru pada Pilwako tahun 2017. Namun menurut tokoh masyarakat ini, selama menjabat sebagai Walikota Pekanbaru, tugas yang dilakukan Firdaus memang benar-benar dirasakan masyarakat, misalkan saja membangun jalan-jalan sampai ke kampungkampung, membangun gedung-gedung dan memindahkan perkantoran Walikota

Pekanbaru, Kamaruzaman mengatakan, Partai Demokrat membuka pendaftaran bakal Calon Walikota Pekanbaru sejak 5 April 2016 hingga 15 April 2016, sedangkan masa pengembalian

ditentukan oleh tim 9.

Tim tersebut terdiri dari, 3 orang dari unsur DPP, 3 orang dari unsur DPD dan 3 orang unsur DPC. "Kita lihat saja nanti," ucap Kamaruzaman.

Di waktu terpisah, Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Pekanbaru,

Umar Said, apa yang dibangun disorot masyarakat. Selain itu, Pekanbaru yang sebelumnya dijuluki "Kota Bertuah" dirubah menjadi "Kota Madani", perubahan itu pun tanpa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di Kota Pekanbaru.

Tokoh masyarakat Riau ini berpesan agar Septina Primawati Rusli, jika terpilih menjadi Walikota Pekanbaru jangan melakukan tindakan dilarang, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk membangun kota ini, diperlukan birokrat yang profesional, bukan sekedar hubungan kedekatan. Pejabat yang didudukkan pada jabatannya harus orang yang tepat, misalkan saja lulusan Sarjana Agama (S.Ag) dari Departemen Agama (Depag) didudukkan pada jabatan tertentu, sehingga perlu belajar untuk menjalankan

2017.

"Kita lihat saja, karena untuk memutuskan, partai politik harus punya sembilan kursi. Belum ada partai politik yang sembilan kursi, semua harus berkoalisi," kata Suradi Paidjan yang juga mantan tim sukses Firdaus-Ayat pada Pilwako sebelumnya.

Saat ditanyakan, apakah Firdaus akan kembali berpasangan dengan Ayat Cahyadi pada Pilwako tahun 2017, Suradi Paidjan mengaku telah menanyakan hal itu langsung ke Firdaus.

"Pak Fir mengaku belum menentukan pasangannya maju pada Pilwako mendatang," ucap Suradi.

Begitu juga terkait dengan partai politik (Parpol) yang akan mengusung Firdaus sebagai bakal calon Walikota Pekanbaru, hingga saat ini belum ditentukan. Namun Firdaus telah mendaftarkan diri ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Saya sendiri yang mendaftarkan pak Fir ke PDIP, karena sudah diberikan kuasa dari pak Fir langsung," ucap Suradi Paidjan.

Pekanbaru.

Namun demikian, Suradi menyatakan, tak menjadi persoalan siapapun yang bakal memimpin Kota Pekanbaru ke depan.

Asalkan apa yang telah dibangun Walikota sekarang dilanjutkan, karena sangat disayangkan jika pembangunan yang telah dimulai tak dilanjutkan.

Sudah berapa banyak uang rakyat yang telah terserap ke sana. Suradi yang mengaku sangat dekat dengan Firdaus, memang sudah mendengar seputar informasi Septina Primawati Rusli bakal maju kembali sebagai bakal Calon Walikota Pekanbaru.

Terlepas dari itu semua, Suradi mengatakan, Septina Primawati Rusli dinilai bagus, Firdaus juga ada yang menilai bagus dan ada juga yang menilainya negatif, hal itu tak terlepas karena memang Firdaus masih menjabat saat ini, namun siapapun yang memimpin Kota Pekanbaru ke depan, Suradi berharap memang harus menjadi pemimpin yang bijaksana.

Buka Pendaftaran Sementara itu, Wakil Ketua I DPC Partai Demokrat Kota

formulir yakni sejak 16 April hingga 30 April 2016.

Hingga saat ini, ucap Kamaruzaman, Partai Demokrat belum mengeluarkan dukungan ke bakal calon Walikota Pekanbaru, termasuk Firdaus. Partai Demokrat membuka kesempatan bagi siapapun masyarakat maupun tokoh masyarakat mendaftar sebagai bakal Calon Walikota Pekanbaru pada Pilwako tahun 2017 mendatang.

Calon yang mendaftar ke Partai Demokrat, sesuai mekanisme partai berlambang merci tersebut akan disurvei.

Elektabilitas bakal Calon Walikota Pekanbaru dilihat, tingkat kepuasan, dan resistensinya seperti apa.

Bagi bakal Calon Walikota Pekanbaru yang memiliki survei yang bagus dan berpeluang menang pada Pilwako Pekanbaru akan didukung. "Kriterianya hasil survei. Partai Demokrat realistis melihat bakal Calon Walikota Pekanbaru yang akan diusung untuk maju pada Pilwako Pekanbaru," kata Kamaruzaman. Siapa bakal Calon Walikota yang didukung Partai Demokrat, nantinya akan

Drs Esweli mengatakan, partainya telah membuka pendaftaran bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru.

Pendaftaran dibuka sejak 23 Maret hingga 23 April 2016, sedangkan pengembalian formulir 10 hari setelah pendaftaran.

Terhitung hingga 5 April 2016, bakal Calon Walikota Pekanbaru yang digadang-gadangkan, yakni Septina Primawati Rusli dan Firdaus, ST, MT belum mendaftar ke Partai Gerindra. "Sampai saat ini sudah dua puluh dua bakal Calon Walikota Pekanbaru yang mendaftar ke Partai Gerindra, sedangkan bakal Calon Wakil Walikota Pekanbaru empat orang," kata Esweli.

Penentuan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yang didukung partai Gerindra, menurut Esweli, tergantung dari hasil survei dan keputusan DPP. Selain itu, visi dan misinya juga harus sama dengan partai Gerindra. Bagi bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yang tak mendaftar, menurut Esweli, berarti bakal calon tersebut tidak ingin diusung oleh Partai Gerindra. ***