Visioner

EDISI: III / TH: I / MARET 2016

HARGA: Rp4500 (LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM)

2 Iklan

EDISI : III/TH: I/MARET 2016

Opini 3

EDISI : III/TH: I/MARET 2016

Bakar Hutan Bukan Budaya OLEH: JUNAIDI (Budayawan Riau )

K

EBAKARAN hutan dan lahan terus terjadi di Riau. Seorang petinggi di negeri ini menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan disebabkan kebiasaan orang Riau.

Pernyataan ini tidak pantas disampaikan dan perlu diklarifikasi sebab orang Melayu bukan pelaku kebakaran hutan dan lahan tetapi orang Melayu justru telah menjadi korban dari kebakaran hutan yang dilakukan oleh mafia hutan. Kebakaran hutan dan lahan telah terjadi sejak lama di wilayah Riau.

Persoalan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau sangat kompleks karena melibatkan berbagai pihak. Jika hendak menyelesaikan persoalan kebakaran hutan, maka sistem, hukum, regulasi, kebijakan, manajemen hutan dan keterlibatan berbagai pihak harus dievaluasi secara total. Hutan Riau telah rusak akibat kebijakan mismanagement hutan dan toleransi terhadap mafia pembakar hutan. Orang Melayu sebagai pemilik tanah di Riau hanya menjadi korban dari aksi pembakaran hutan secara sistemik. Malangnya, ketika terjadi kasus kebakaran hutan, orang Melayu justru dituduh sebagai pelaku. Sedangkan para mafia pembakar hutan yang memperoleh keuntungan finansial dari pembakaran hutan justru tidak tersentuh.

Pernyataan emosional yang menuduh kebiasaan warga penyebab pembakaran

hutan dan lahan tidak patut disampaikan. Pernyataan ini telah merendahkan budaya Melayu. Orang Melayu sangat arif dalam memandang alam dan lingkungannya.

Orang Melayu menempatkan alam dan lingkungan pada tempat yang istimewa. Orang Melayu percaya: kalau hidup hendak selamat/ peliharalah laut dan selat/ peliharalah tanah berhutan lebat/ di situ terkandung rezeki dan rahmat/ di situ terkandung tamsil ibarat/ di situ terkandung aneka nikmat/ di situ terkandung beragam manfaat/ di situ terkandung petuah adat (Tenas Effendy, 2006: 667).

Ungkapan itu bermakna bahwa manusia dapat memperoleh keselamatan apabila benar-benar menjaga alam.

Dalam pandangan orang Melayu, alam tidak hanya dipandang sebagai sumber mata pencaharian tetapi alam dipandang secara lebih

dari alam: belajar ke rimba, berguru ke laut/ di dalam hutan banyak teladan, di dalam laut banyaklah contoh (Tennas Effendy, 2010: 35).

Rimba dan laut adalah alam dan lingkungan orang Melayu. Orang Melayu diarahkan untuk mempelajari rimba dan hutan agar orang Melayu memperoleh lebih banyak

seimbangan sangat penting bagi orang Melayu dalam memanfaatkan alam, seperti dinyatakan dalam ungkapan: Adat berhutan tanah, tahu menjaga hutan tanah/ Adat beramu, tahu menjaga kayu/ Adat berladang tahu menjaga pantang larang supaya rimba tak jadi lalang, supaya kayu tak terbuang, hewan tidak kehilangan sarang, yang sialang tidak tertebang (Tenas Effendy, 2010: 36).Ungkapan ini mengajarkan bahwa dalam mengolah hutan untuk memenuhi keperluan hidupnya, manusia harus benar-benar menjaga hutan.

Tidak semua kayu di hutan boleh di tebang dan harus ada batasan hutan mana yang bisa ditebang. Orang Melayu percaya bahwa penebangan hutan secara membabi buta akan menyebabkan bencana bagi manusia.

Orang Melayu memiliki manajemen hutan yang sangat arif. UU Hamidy

bermartabat. Alam memiliki makna yang lebih mendalam bagi manusia. Berbagai gejala dan peristiwa alam merupakan peringatan bagi kehidupan manusia. Alam tidak boleh dieksploitasi demi kepentingan ekonomi tetapi alam dapat dimanfaatkan sebagai pelajaran bagi kehidupan. Orang Melayu memandang kebermaknaan hidup jauh lebih penting daripada nilai materi. Manusia memang memerlukan instrumen ekonomi dalam kehidupannya tetapi makna kehidupan yang terdalam bukan pada nilai ekonomi. Alam telah mengajarkan manusia bagaimana memaknai kehidupan.

Ungkapan Melayu mengajurkan pentingnya belajar

makna kehidupan. Bagi orang Melayu, laut dan rimba memiliki keutamaan tersendiri sehingga bila manusia belajar dari laut dan rimba maka manusia akan memperoleh lebih banyak lagi ilmu yang bermanfaat.

Gambaran sifat manusia tergambar dari alam seperti yang dinyatakan dalam ungkapan kalau hendak tahu sifat manusia, masuklah ke rimba (Effendy, 2010: 35).

Ungkapan ini mengandung sindiran tajam terhadap perilaku buruk manusia yang menyerupai binatang liar di hutan.

Dalam ungkapan Melayu, imbaun belajar ke rimba diikuti dengan anjuran manusia untuk menjaga rimba agar tidak rusak. Aspek ke-

(2003: 89) menyatakan bahwa paling kurang terdapat empat bagian hutan dalam masyarakat Melayu, yakni rimba simpanan atau rimba larangan, tanah kebun dan peladangan, rimba kepungan sialang, dan tanah pekarangan. Pembagian wilayah hutan tanah ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam sehingga manusia dapat memperoleh manfaat dari hutan. Dalam memanfaatkan hutan, orang Melayu harus mengetahui jenis, ukuran dan jumlah kayu yang boleh diambil karena setiap kayu yang terdapat di hutan memiliki fungsi bagi pelestarian hutan. Dalam pengelolaan hutan, manusia harus mengetahui pantang larang. Keberadaan pantang

Menyampaikan Berita Memberikan Makna

PERUSAHAAN PERS : PT. Perdana Karya Sahat (Pekasa) PENGESAHAN: Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: AHU 0015476.AH.01.01.2015 Notaris Adnan, SH, M.Kn DEWAN REDAKSI A Nurjaman, Hermanto. S.Sos, A.Gani. S.In, Dolsani SH, Drs. Agam Era, Diana Putri. ST. REDAKTUR SENIOR A Nurjaman, Wahyudi P, Saiful H. PEMIMPIN REDAKSI Aldy Prasetya. S.Kom. PEMIMPIN PERUSAHAAN Azmi KOMISARIS Wahyu. S.Sos MANAGER IKLAN DAN SIRKULASI Hendri REDAKTUR Wahyu, Jhoni Saputra, Hendri WARTAWAN DAERAH Pekanbaru: Firdaus, Rohil: Rafiza , Kampar : Lala Pelalawan : - , Siak : Agus, Kuansing : - , Inhu : -, Inhil : - , Rohul : -, Bengkalis : Gustomo, Meranti : Bayu, Dumai : Zulkarnain

larang ini sangat penting untuk menjaga hutan. Jika tidak ada pantang larang, manusia akan bertindak sesuka hatinya terhadap hutan sehingga ini dapat merusak hutan. Pantang larang mengajarkan supaya manusia tetap menjaga keseimbangan ekosistem yang terdapat dalam hutan.

Melawan pantang larang dapat merusak alam dan merugikan manusia. Ungkapan supaya rimba tak jadi lalang mengisyaratkan bahwa jangan sampai semua kayu di hutan ditebang dan hutan telah berganti menjadi lalang. Bila ini terjadi maka ancaman banjir dan tanah longsor pasti akan datang kepada manusia. Ungkapan supaya kayu tak terbuang memberikan nasihat agar manusia mengambil kayu secukupnya dan tidak menghasilkan pekerjaan yang siasia. Ungkapan supaya hewan tidak kehilangan sarang, mengingatkan kita bahwa binantang memiliki hak tinggal di hutan sehingga kita perlu menyediakan hutan bagi binatang.

Apabila binatang tidak memiliki tempat hidup lagi di hutan maka binatang akan masuk ke wilayah pemukiman manusia. Bila ini terjadi, manusia juga akan rugi. Ungkapan yang sialang tidak tertebang menegaskan bahwa manusia tidak boleh menebang pohon sialang sebab pohon ini menjadi tempat lebah bersarang lebah.

Orang Melayu sangat menghormati pohon sialang sebab keberadaan lebah di pohon sialang dapat menghasilkan madu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Ungkapan lain menganjurkan keutamaan memegang etika dalam pemanfaatan hutan. Tahu menebas memegang adat/ tahu menebang memegang amanat/ tahu berladang menurut undang/ tahu berkebun menurut kanun (Tenas Effendy, 2006: 666).

Ini menegaskan bahwa manusia dapat memanfaatkan alam tetapi manusia harus menjaga keseimbangan alam. Orang Melayu memiliki etika dan peraturan untuk menjaga rimba agar manusia tidak mengolah rimba sesuka hati mereka. Orang yang mengolah rimba harus benarbenar mengetahui dan menjalankan etika dan peraturan.

Orang Melayu berpantang membakar hutan. Karena itu, jangan lagi menyalahkan orang Melayu dalam kebakaran hutan. Cegahlah api sebelum menyala dan hentikan aksi mafia pembakar hutan yang durjana.*** (Sumber: riaupos.co)

4 Laporan Utama

EDISI : III/TH: I/MARET 2016

Bupati Rohil: Pjs Penghulu Momentum Wujudkan Desa Mandiri

SALAM WARGA-Bupati Rohil menyempatkan diri guna melakukan komunikasi dan bersalaman dengan warga yang melintas pasca peninjuan.

VISIONER-BAGANSIAPIAPI --Diberlakukanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa warna baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan melainkan sebagai subyek dari pembangunan itu sendiri. Kedudukan desa tidak hanya merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota melainkan dijadikan sebagai bagian dari pemerintahan nasional.

Mengingat lebih dari separuh sebaran penduduk Indonesia berada di pedesaan, maka sebagai garda terdepan pelaksanaan program pembangunan nasional, desa harus diberikan peluang dalam meningkakan kesejahteraannya dengan menumbuhkan semangat gotong royong, menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desanya menjadi desa yang lebih mandiri.

Kebijakan untuk lebih memberdayakan desa dapat dilihat dari adanya pengalokasian dana ADD yang bersumber dari dana gabungan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya selain untuk lebih memberikan kebebasan Pemerintahan Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya juga akan menghindari perlakuan diskriminasi terhadap desa yang tidak memenangi perolehan suara pada saat Pemilukada.

Pengalokasian Anggaran Dana Desa yang besar kepada desa sesungguhnya tidaklah tepat bila penggunaannya bersifat

konsumtif, akan tetapi Pemerintahan Desa juga diharapkan mampu mengembangkan dana tersebut melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Des). Namun persoalannya tidak semua Desa memiliki kesiapan yang sama.

Dibentuknya Badan Perwakilan Desa/Kepenghuluan (BPD/K) yang memperoleh insentif dari pemerintah namun belumlah banyak memberikan makna pada Pemerintahan Desa/Kepenghuluan.

Hal ini dapat dilihat dari minimya keputusan Desa atau Peraturan Desa dalam menggali dan memanfaatkan potensi desa masih merupakan pekerjaan rumah yang harus cermati oleh institusi terkait.

Bilamana desa atau kepenghuluan tidak diberdayakan untuk mampu menggali sumber pendapatan desa, maka Pemerintahan Desa tidak memiliki income dan desa tidak bisa merencanakan program desa serta pembangunan desa, yang pada akhirnya desa hanya menunggu pembangunan yang diprogram pemerintahan di atasnya.

Dalam mensinergikan program nasional dan kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bupati Rokan Hilir pada pertengahan Februari 2016 yang lalu telah melantik 61 kepala desa dari Aparatur Sipil Negara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil, yang sebahagian besar berasal dari pegawai pada kantor kecamatan.

Kebijakan H. Suyatno dalam menunjuk dan melantik Pegawai Negeri Sipil tersebut antara lain sebagai upaya untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang telah berahir masa jabatannya.

Sebagai pejabat sementara kepala desa mempunyai tugas untuk mempersiapkan segala proses dan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diselenggarakan pada 17 Juli 2016 mendatang.

Selain dari itu kebijakan Bupati H Suyatno juga meminta kepada pejabat kepala desa yang dari ASN tersebut agar dapat lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Unsur BPD/BPK (Badan Permusyawaratan Desa) untuk menginfetarisir potensi yang ada di desa, dan bagaimana potensi tersebut dapat dijadikan sumber pendapatan desa, yang tentunya harus diatur melalui keputusan desa, karena setiap pembebanan kepada masyarakat harus diatur melalui Undang-undang, keputusan desa yang disusun berdasarkan kesepakatan antara kepala desa/penghulu dengan unsur BPK merupakan miniatur dari Undang-undang sebagaimana yang diamanatkan

oleh pasal 23 UUD 1945, harap Bupati Rokan Hilir yang terpilih kembali pada Pemilukada serentak 9 Desember 2016 yang lalu.

"Dengan ditunjuknya Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Penghulu ini hendaklah dijadikan momentum dalam upaya memberdayakan Desa menuju terwujudnya Desa yang mandiri. Oleh karenanya diminta kepada SKPD terkait, antara lain Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Hukum, Bapemas dan Dinas Koperasi untuk dapat melaksanakan supervisi kepada perangkat kepenghuluan terutama kepada ke 61 Pjs. Penghulu yang baru dilantik pada pertengahan Februari 2016 yang lalu.

Arahan Bupati Rokan Hilir terkait dengan pelaksanaan supervisi dimaksud, Bagian Pemerintahan memberikan supervosi, bagaimana menginventarisir dan membuat Keputusan atau Peraturan Kepenghuluan yang mengatur sumber penerimaan/keuangan Kepenghuluan.

Supervisi yang dilaksanakan Bapemas memberikan pemahaman atas tugas dan fungsi serta mensinergikan atar lembaga yang ada kepenghuluan bagaimana membuat dan menjalankan Badan Usaha Kepenghuluan agar bisa berkembang menjadi badan usaha yang sehat.

Bilamana kita berkeingin daerah kta maju, tak ada cara lain, selain kita semua harus berpikir, berbuat bagaimana untuk memajukannya, yang dapat diukur dengan indikator antaralain lahirnya keputusan ataupun peraturan kepenghuluan,

meningkatkatkan semangat untuk maju yang saling bersinergi antar lembaga yang ada di kepenghuluan, terbentuknya dan berkembangnya badan usaha desa yang sehat.

Kepenghuluan mempunyai pendapatan, Kepenghuluan punya anggaran, Kepenghuluan bisa membuat dan melasanakan program pembangunan kepenghuluannya sendiri, daerah kita maju dan masyarakat kita sejahtera.

Dalam mewujudkan kesemuanya itu mari kita bangun rasa dan semangat kebersamaan, untuk kita bersama-sama membangun negeri Rokan Hilir sebagai Kabupaten yang maju dan sejahtera. Bilamana kesemuanya itu dapat diwujudkan dan itulah yang merupakan dharma bhakti dari kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Demikian harapan H. Suyatno Bupati Rokan Hilir 2016 2021 yang yang akan dilantik pada pertengahan juni 2016 mendatang oleh karenanya diminta kepada SKPD terkait, antara lain Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Hukum, Bapemas dan Dinas Koperasi untuk dapat melaksanakan supervisi kepada perangkat kepenghuluan terutama kepada ke 61 Pjs. Penghulu yang telah baru dilantik pada pertengahan Februari 2016 yang lalu.

Arahan Bupati Rokan Hilir terkait dengan pelaksanaan supervisi dimaksud, Bagian Pemerintahan memberikan supervisi, bagaimana menginventarisir dan membuat Keputusan atau Peraturan Kepenghuluan yang mengatur sumber penerimaan/ keuangan Kepenghuluan.

Supervisi yang dilaksanakan Bapemas memberikan pemahaman atas tugas dan fungsi serta mensinergikan atar lembaga yang ada kepenghuluan bagaimana membuat dan menjalankan Badan Usaha Kepenghuluan agar bisa berkembang menjadi badan usaha yang sehat.

Bilamana kita berkeingin daerah kta maju, tak ada cara lain, selain kita semua harus berpikir, berbuat bagaimana untuk memajukannya yang dapat diukur dengan indikator antara lain lahirnya keputusan ataupun peraturan kepenghuluan, meningkatkatkan semangat untuk maju yang saling bersinergi antar lembaga yang ada di kepenghuluan, terbentuknya dan berkembangnya badan usaha desa yang sehat.

Dalam mewujudkan kesemuanya itu mari kita bangun rasa dan semangat kebersamaan, untuk kita bersama-sama membangun negeri Rokan Hilir sebagai Kabupaten yang maju dan sejahtera.

Bilamana kesemuanya itu dapat diwujudkan dan itulah yang merupakan dharma bhakti dari kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. demikian harapan H. Suyatno Bupati Rokan Hilir 2016 - 2021 yang yang akan dilantik pada pertengahan juni 2016 mendatang.(Adv/ Humas Pemkab)

Laporan Utama 5

EDISI : III/TH: I/MARET 2016

Pemerintah Pusat Percepat Pemetaan 2.000 Desa Mandiri GUNA mempercepat proses pembangunan desa dan kawasan pedesaan di Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemetaan di 5.000 desa tertinggal. Tidak hanya itu, Menteri Marwan juga akan mempercepat pemetaan 2.000 desa mandiri.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mengatakan, pemetaan tersebut dilakukan agar program pembangunan desa berjalan secara cepat dan tepat.

“Sasaran pembangunan kita adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa, dan meningkatnya jumlah desa mandiri yang kita target sekitar 2.000 desa. Karena itu, kita lakukan percepatan penyediaan peta desa se-Indonesia," ujar Menteri Marwan, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Terkait hal itu, lanjut Marwan, pihaknya tengah menindaklanjuti kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan segera melakukan launching peta desa. Launching tersebut digelar Februari 2016.

“Penyesuaian informasi geospasial guna percepatan penyusunan peta desa dan pembangunan kawasan pedesaan, merupakan bagian dari sistem informasi desa sebagaimana tercantum dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019,” ujarnya.

Kepala BIG, Priyadi Kardono, mengatakan, selain akan mengadakan launching peta desa, pihaknya juga melaksanakan seminar nasional di Yogyakarta pada Februari 2016, yang akan diikuti oleh Kementerian dan Lembaga terkait, Media Massa, pemangku kepentingan, Perguruan Tinggi, pegawai pemerin-

tah dan swasta.

“Pada saat seminar di Yogyakarta nanti juga akan diserahkan peta desa yang disusun sesuai dengan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK),” ungkap Priyadi.

BUMDes Alat Perjuangan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa telah memberi kewenangan luar biasa kepada Desa, salah satunya adalah kewenangan yang diberikan kepada desa dalam pengelolaan aset lokal.

Dengan diberlakukannya UU Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa menjadi salah satu alat perjuangan di desa.

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Erani Yustika menjelaskan bahwa kewenangan yang diberikan kepada desa dalam pengelolaan aset lokal bisa dikonversi menjadi pemberdayaan.

"Aset itu ada yang berada dalam jumlah yang memadai atau dalam jumlah yang mati, kelompok yang paling miskin pun memiliki aset, akan tetapi aset yang mati. tugas negara menghidupkan aset yang mati itu, sekarang ada dua kabupaten yang mau menghidupkan aset yang mati, satu di Sumatera Barat dan Jawa Barat," ujar Erani dalam diskusi yang diselenggarakan Institut Resedarch and Empowerment (IRE) dengan tema

'mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui BUMDes. Ekonomi Perdesaan dilihat dari konteks pasar, menurut Erani dicirikan dengan dengan liberalisasi dan globalisasi. Desa sudah menjadi pasar dimana menjadi arena perdagangan sehingga desa tak lebih sebagai sebuah konsumsi yang mesti digerakkan. Desa hanya jadi ladang modernisasi.

"Jadi dengan adanya BUMDesa ini mendorong perekonomian di desa itu perlu, disisi lain penguatan infrastruktur di desa bukan hanya untuk mempermudah perekonomian di desa akan tetapu juga mengurangi biaya transaksi, oleh karena itu prioritas infrastruktur salah satunya adalah untuk menekan

biaya transaksi," paparnya.

Dalam konteks negara, kata Erani, pemerintah pusat sudah mempunyai konsensus nasional bahwa arena pembangunan adalah di desa, daerah pinggiran dan perbatasan. Sedangkan politik fiskalnya adalah adana desa.

"Tapi ini semua masih belum cukup, karena konsensus nasional ini harus diikuti oleh komitmen pemerintah daerah. ini tugas kita bersama yang harus disuntikkan terus menerus.

Alhamdulillah desentralisasi kita tidak berhenti di level daerah akan tetapi juga masuk ke desa dengan dua kewenangan hak asal-usul dan pengelolaan aset lokal," tandasnya.

Dari sisi masyarakat sipil, Erani menjelaskan, ada satu

gerakan kolektif dan kreatid dari masyarakat desa dalam membangun kesadaran. "Jadi BUMDes ini tidak hanya bernilai ekonom isemata akan tetapi ada aspek-aspek filosofis didalamnya," papar Erani.

Tiga konteks dalam melihat BUMDes, kemudian menjadi pengarusutamaan tiga pilar yakni, Jaring Komunitas Wiradesa, Lumbung Ekonomi Desa dan Lingkar BUdaya Desa. "dari pengarus utamaan ini yang terpenting adalah peran masyarakat dan pokok persoalannya bukan terletak di modal, akan tetapi pada kreatifitas dan komitmen antar masyarakat untuk mengolah SDA, kekayaan desa bukan yang diberikan oleh pemerintah," tutup erani.(rol/visioner)

Riau Bangun Desa Berkualitas dan Mandiri STRATEGI pencapaian desa mandiri, partisipatif dan berdaya sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilakukan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan dengan strategi partisipatif dalam koridor good village governance atau kepemerintahan desa yang baik.

Secara operasional, diperlukan penumbuhkembangan semangat membangun diri bersama (togetherness in collective action), penguatan modal sosial dalam paradigma "desa membangun dan desa mandiri". Namun, bagaimana melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat desa berbasis partisipasi serta menjalankan program yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan?

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman berkomitmen serius untuk membangun desa dengan paradigma positif tersebut. Salah satunya, berupaya meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se Provinsi Riau.

Langkah tersebut diawali dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) berkaitan dengan pembangunan desa mandiri beberapa waktu lalu. Acara itu dilaksnaakan di Pekanbaru dengan dihadiri 1.850 peserta.

Rakor ketika itu mengambil tema; "Dengan Undang-Undang Desa Kita Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Andal Terpercaya Menuju Desa Mandiri" Plt Gubernur Riau yang akrab disapa Andi Rachman mengatakan, rakor tersebut sangat penting dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di Riau.Terlebih, saat ini bantuan APBN dan APBD sangat besar untuk program-program pedesaan, maka untuk memahami sistem pengelolaan keuangannya, setiap peserta rakor harus mengikuti kegiatan ini sampai selesai.

Bantuan APBN untuk desa dan kelurahan kata dia saat ini ada lebih dari Rp425 milar, sementara APBD Provinsi Riau yang dialokasi untuk kepentingan desa itu mencapai Rp500 juta per desa dan juga ada alokasi untuk kabupaten/

kota dengan nilai bervariasi.

"Uang ini harus dikelola dengan baik untuk pembangunan infrastruktur desa, dengan diadakannya kegiatan ini, saya berharap aparatur desa dapat mengelola keuangan desa dengan baik agar terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan," kata Andi Rachman.

Bangun Kemandirian Plt Gubernur Riau Andi Rachman juga mengajak semua pihak untuk membangun kemandirian desa lewat berbagai kegiatan yang dapat mendukung kemajuan segala sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.

Menurut dia, dengan alokasi dana yang begitu besar, harus ada dukungan penuh masyarakat di tiap desa tersebut, sehingga penggunaan dana dapat tepat sasaran dan mampu untuk mewujudkan kemandirian di berbagai sektor, mulai pertanian, perikanan dan lainnya.

Saat ini, demikian Andi Rachman, memang telah ada beberapa daerah yang memiliki program baik dan potensial untuk membuat desa mandiri dan

berkualitas. Salah satunya menurut dia adalah Kabupaten Kampar dengan program unggulannya.

Program Percontohan Udara yang bertiup sejuk nan segar dan dibalut suasana yang aman serta nyaman menjadikan beberapa desa untuk bisa meraih prestasi. Salah satunya Desa Bagan Sapta Permai Kecamatan Bagansinembah.

Kabupaten Rohil sudah memiliki beberapa desa percontohan. Salah satunya Bagan Sapta Permai, kata Bupati Rohil, H Suyatno. Di hadapan para penghulu yang mengikuti Bimtek pelaksanaan Alokasi Dana Kepenghuluan dan Dana Kepenghuluan angkatan III di gedung serbaguna Bagansiapi-api kemarin, Suyatno menyampaikan panjang lebar tentang keberhasilan yang telah diraih desa Bagan Sapta Permai.

Yakni mampu meraih juara pertama lomba desa di tingkat Provinsi Riau. Desa Bagan Sapta Permain, lanjut Suyatno, menjadi desa yang bersih. Selain itu, tingkat siskamlingnya sangat bagus."Atas keberhasilan itu lah desa

Bagan Sapta Permai meraih juara pertama lomba desa di tingkat provinsi," kata Suyatno.

Desa percontohan lainnya di wilayah Kabupaten Rohil, yakni Kepenghuluan Muktijaya, Kecamatan Rimbamelintang.

Desa ini mampu menerapkan pola Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) serta Program Kampung Iklim. Atas keberhasilan tersebut, Kepenghuluan Muktijaya mampu mengukir prestasi di tingkat nasional.

Seiring dengan itu, unsur Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Rohil meningkatkan sosialisasi tentang KRPL dan Proklim di semua daerah.

Salah satunya dititikberatkan di daerah pesisir pantai seperti Kecamatan Bangko, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Kubu Babussalam dan Kecamatan Pasirlimau Kapas.

"Kami menginginkan semua desa di Rohil ini bisa lebih mandiri lagi.

Berdayakan semua unsur dan optimalkan potensi yang ada. Termasuk masyarakat," kata Suyatno.(mcr/ rpc/visioner)

6 Advertorial

EDISI : III/TH: I/MARET 2016

„ Rubah Anggapan Absensi Sebagai Hal Lumrah

Surya Arfan: Disiplin itu Mulai dari Diri Sendiri VISIONER-BAGANSIAPIAPI --Kebanyakan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik pegawai negeri dan honorer yang bekerja di pemerintahan daerah selalu menganggap absensi kehadiran menjadi sesuatu yang lumrah tanpa melihat dampak yang ditimbulkan baik terhadap dirinya maupun lingkungan tempat dirinya bekerja. Sayangnya, faktor kebiasan ini sering dijadikan tujuan yang pada akhirnya dapat menurunkan wibawa bagi ASN dan honorer tersebut.

Di Kabupaten Rokan Hilir tingkat kehadiran pegawai negeri sipil dan honorer naik cukup signifikan dibandingkan sebelumnya ketika pemerintah daerah Kabupaten Rohil menerapkan absensi pegawai dengan menggunakan sistim absensi elektronik (fingerprint). Mesin ini dinilai efektif menekan angka indispliner (tidak patuh aturan) dan memotivasi pegawai lebih bertanggungjawab dalam bekerja.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rohil Drs H Surya Arfan, Msi, dalam setiap pertemuan dan kesempatan selalu memberikan penegasan terhadap bawahannya akan pentingnya disiplin bagi diri sendiri dalam melaksanakan pekerjaan baik perorangan dan kelompok. Menurutnya, disiplin banyak membawa manfaat mendidik pegawai untuk mematuhi peraturan, prosedur maupun kebijakan yang telah diterapkan, sehingga hasilnya tercipta kinerja yang baik.

Namun sebagaimana merubah paradigma lama (cara pandang) kepada perubahan yang lebih baik. Sekda menyebutkan, meski tidak dapat dilaksanakan secara instan setidaknya dapat dilakukan secara perlahan hingga seorang ASN dapat menunjukan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetian, keteraturan dan tertib dalam bekerja.

Hal-hal diatas dipandang perlu sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 No 8, Tambahan Lembaran Negara No 3041) dan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 1974, tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Nomor 3201), kemudian peraturan pemerintah nomor 53 Tahun 2010 yaitu tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Oleh karena dasar hukum pelaksanaan disiplin pegawai negeri diharapkan memberikan dukungan atau dorongan supaya pegawai negeri sipil bisa melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya. Meski sudah dirasa benar, namun dasar hukum ini dirasa masih kurang tanpa didukung oleh sikap dan mental dari para pegawai itu sendiri, karena itu diperlukan adanya pembinaan para Pegawai Negeri Sipil, seperti dijelaskan di dalam Penjelasan pasal 12 dari UU No. 43 tahun 1999 yaitu bahwa, agar

Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh, yaitu suatu peraturan pembinaan yang berlaku baik bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil yang ada di Daerah.

Sekda merasa perlu dilaksanakan usaha penerbitan dan pembinaan Aparatur Negara yang meliputi baik struktur, prosedur kerja, fasilitas dan sarana untuk menunjang Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa. Semua itu dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

Apa yang diungkapkan sekda tentang masih kurangnya disiplin pegawai ditemukan ketika dirinya melakukan inspeksi mendadak(sidak) di Puskesmas Bangko, Kota Bagansiapiapi. Sidak yang dilakukan sejalan dengan dimulainya penerapan sistim 5 hari kerja di lingkungan Pemkab Rohil. Hasilnya, dari absensi pegawai masih banyak ditemukan pegawai dan honorer yang mangkir kerja serta terlambat.

"Masih banyak ditemukan pegawai yang terlambat, ada juga yang tidak hadir. Ini perlu jadi catatan khusus untuk dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rohil," tegas Sekda disela sidak tersebut. Dari catatan ditemukan 16 orang pegawai terlambat dan 5 orang tidak masuk kerja dari total 57 orang pegawai, sedangkan dari 28 orang honorer diketahui 6 orang terlambat serta 2 orang absen.

Sebagai langkah intensif, Sekda mengambil kebijakan dengan menerapan aturan pemotongan gaji dan tunjangan pegawai honorer yang telat sebesar 2 persen. Langkah ini, menurutnya cukup bijak dalam menekan angka keterlambatan pegawai dan honorer masuk kerja.

Tindakan tegas lainya diberikan jika pegawai bersangkutan tidak masuk hingga 20 kali tanpa ke-

terangan, maka bersangkutan tidak akan menerima gaji sepersen pun. Hal itu juga berlaku bagi honorer dan akan dipindahkan tugasnya.

"Pekaitan itu kebetulan masih kekurangan tenaga. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Bupati (Per bup) no mor 21 ten tang Disiplin PNS yang harus dilaksanakan dengan baik.

Khusus bagi kantor yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada pemberlakukan 5 hari kerja, salah sat u n y a p u s kesmas tetap 6 hari kerja.

N a m u n sistem shif yang harus d i b a g i jadwalnya oleh setiap ke pala puskesmas," tegas sekda.

Sebagai pejabat tertinggi di lingkungan kepegawaian, Sekda mengingatkan bahwa penerapan disiplin melalui sidak terus dilakukan, baik melalui tim atau pun dirinya, bahkan dalam waktu dekat juga akan melakukan sidak disetiap satuan kerja perangkat daerah dan Kantor Pelayanan umum lainnya. Temuan yang didapat tentunya menjadi laporan dan hasilnya diberikan ke Badan Kepegawaian Daerah dan diteruskan kepada bupati. ( A d v / Humas Pemkab)

Advertorial 7

EDISI : III/TH: I/MARET 2016

Teteskan Langsung Imunisasi Polio

Warga Senang dan Terharu Sikap Bupati Suyatno

Visioner isioner-- BAGANSIAPIAPI- ”Kami Senang Bupati Bisa Datang”, begitulah tulisan di sapnduk sebagai sambutan Bupati Rohil H Suyatno, Selasa (8/ 3), ketika berkunjung di daerah pesisir Kecamatan Pasirlimau Kapas, persisnya di Kepenghuluan Panipahan. Kehadirannya juga dimanfaatkan untuk memberikan dua tetes imunisasi polio kepada balita.

"Pos PIN Polio yang berada di Puskesmas Panipahan ini kemarin telah dikunjungi Bupati Rohil," kata Kepala Puskesmas Panipahan, dr Hj Netti Juliana kemarin. Bupati memberikan dua tetes imunisasi polio kepada balita yang ada di wilayah Kecamatan Pasirlimau Kapas dihadapkan Camat Pasirlimau Kapas Idris, Upika serta lurah maupun penghulu.

Sebagian yang hadir menyaksikan penetesan imunisasi polio ini dengan rasa haru. Netti Juliana sendiri tidak dapat menyembunyikan bola matanya yang sedang berkaca-kaca melihat kegiatan tersebut. "Kami sangat senang sekali bupati bisa datang untuk melaksanakan pember i a n imunisasi polio d i daerah kami," ka-

satu hambatan terbesar yakni daerah yang bakal ditempuh oleh petugas Puskesmas Panipahan cukup jauh. Di antaranya Kepenghuluan Pasir dan Sungai Daun. "Untuk menuju ke dua daerah itu, harus pakai boat," kata Netti.

Namun sayangnya, tidak setiap hari boat dengan tujuan ke dua daerah tersebut selalu ditemukan. Alhasil, sebagian petugas puskesmas harus menempuh menggunakan sepeda motor. Kondisi jalan tanah liat yang baru diguyur hujan menjadi tantangan untuk dilintasi sepeda motor.

Sedangkan di Bagansiapiapi, Bupati Rokan Hilir (Rohil), H.

BUPATI Rohil H Suyatno dan istri, Hj. Nurdiana Suyatno saat meneteskan vaksin polio pada anak.

Dijelaskan orang nomor satu Rohil ini, ada sebanyak 565 Posyandu yang mengikuti program vaksin polio 2016 ini, untuk Rohil sendiri telah disiapkan sebanyak 4.200 vaksin. Dan itu kalau diperkirakan bisa untuk

67.463 balita.

“Diharapkan kepada seluruh aparatur desa terkait dapat menyampaikan kepada seluruh warganya, agar yang punya anak balita dan belum mendapatkan imunasisi polio, untuk segera datang keposko yang tersedia.

Ingat, tanpa terkecuali dan ini gratis,” tegasnya.

Sambungnya, langkah ini dilakukan guna menindaklanjuti bahwa Indonesia telah berhasil mendapatkan? sertifikasi negara bebas polio dari CERO bersama dua negara lainnya. Dan WHO mencanangkan 2020 Dunia bebas dari polio.

“Vaksin polio ini sudah menjadi instruksi Pemerintah

Pusat dan bahkan Dunia. Jika kita ingin anak kita tumbuh sehat, untuk itu datanglah kemasing-masing posko PIN Polio yang sudah ditunjuk, agar anak kita dapat vaksin kekebalan tubuh kedepannya,” pinta Bupati Suyatno.

Pantauan media ini hadir pada acara tersebut, Plt Sekda, Drs H. Surya Arfan, Dandim 0321/Rohil Letkol (Arh) Bambang Sukiswo, Kejari Rohil, Asisten I, II, III dan IV, Kepala Dinas/Badan/Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Lurah/Penghulu Se-Kecamatan Bangko, Ibu Ketua PKK Wan Mardiana Suyatno dan Wakapolsek Bangko AKP Dodi.***(adv)

MELIHAT Kegiatan PIN Polio di Kecamatan Pasirlimau Kapas. ta Netti.

Di wilayah Kecamatan Pasirlimau Kapas, sasaran balita yang diprediksikan bakal mendapatkan tetesan imunisasi polio tercatat sebanyak 3.828 anak. Kegiatan pemberian imunisasi polio dilaksanakan di 34 pos dan ditambah dengan sarana kesehatan seperti puskesmas, pustu, polindes dan poskedes sebanyak 26 unit yang tersebar di semua daerah di wilayah Kecamatan Pasirlimau Kapas. Sedangkan vaksin yang disediakan sebanyak 225 vial. ‘’Alhamdulillah, semuanya berjalan aman dan lancar," kata Netti.

Kendati berjakan lancar, namun beberapa hambatan tetap ditemui di lapangan. Salah

Suyatno Amp secara resmi buka Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2016 yang dipusatkan di Puskesmas Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Rohil, Riau, Senin (8/3/16) pagi. Pembukaan ditandai dengan Pelepasan Balon ke udara dan pemberian vaksin secara simbolis terhadap anak.

“Ya, acara berjalan meriah, saya sangat afresiasi atas antusias warga yang begitu tinggi. diharapkan bukan di Puskesmas ini saja yang antusias warganya seperti ini, melainkan diseluruh tempat yang menjadi pusat penyelenggaraan polio di Kabupaten Rohil ini,” demikian terang Bupati Suyatno, saat diwawancarai awak media usai acara.

BUPATI Suyatno bersama Plt Sekda dan Kepala Dinas dan Kepala Kesehatan Puskesmas Baganpunak.

8 Galeri Foto

EDISI : III/TH: I/MARET 2016

BUPATI Rohil H Suyatno poto bersama tokoh masyarakat tionghoa.

Momentum Kemeriahan Malam Tahun Baru Imlek dan Cap Go Meh 2016

MENGINGINKAN warga Tionghoa Bagansiapiapi mendirikan home industri lampion.

BUPATI Rokan Hilir H Suyatno AMP, Katua DPRD Rohil Nasruddin Hasan dan ketua panitia Imlek.

PANITIA malam Imlek ketika menyampaikan kata sambutan.

BUPATI Suyatno mengibarkan bendera tanda pelepasan pawai.

BUPATI Rohil terlihat akrab bersama tokoh masyarakat Tionghoa.

BUPATI Rohil HSuyatno dan Anggota DPRD Riau, ketika menyalakan lampu lampion.

Visioner- BAGANSIAPIAPI - Momentum malam pergantian tahun baru Imlek 2567/2016 dan perayaan Cap Go Meh di Bagansiapiapi, Minggu (7/2/16) tidak hanya di meriahkan oleh warga Tionghoa saja.

Di ibu kota Negri seribu Kubah ini, warga Bagansiapiapi yang bukan dari suku Tionghoa juga turut meramaikan. Sehingga, jalanan di kota Bagansiapiapi menjadi padat.

Patauan di kota, hampir setiap semua sudut jalan menjadi macet karena banyak warga Bagansiapi yang ingin melihat secara langsung pergantian tahun baru Imlek ini.

Wajah Kota Bagansiapiapi yang berubah menjadi warnah merah malam ini karena dihiasi lampion disetiap rumah toko. Hal ini, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung maupun warga sekitar.

Selain itu juga menjadi momentum bagi para kaum muda mudi untuk berfoto bersama maupun foto selfi di tempat ibadah suku Tionghoa. Setiap Vihara ataupun Pekong banyak ditemui para muda mudi yang bergantian berfoto-foto.

Pergantian perayaan tahun baru ini, di pusatkan di depan klenteng tua In Hok King. Acara pergantian dimulai pukul 00:00 Wib dan rencananya akan dibuka langsung oleh Bupati Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno.***

BUPATI Rohil memukul gong, ketua panitia dan ketua DPRD Rohil memukul gendang.

KETUA panitia memberikan nagpao.

CAMAT Bangko memberikan angpao.

EDISI : III/TH: I/MARET 2016

Galeri Foto 9

BUPATI Suyatno menerima sekapur sirih.

BUPATI Suyatno memasang tanda jabatan.

PENGULU teluk nilap jaya bersama istri.

VISIONER, KUBA-Bupati Rohil, H. Suyatno. Amp resmikan dan lantik Arfan sebagai Datuk Penghulu Teluk Nilap Jaya.Pelantikan dilaksanakan dihalaman salah satu sekolah dasar (SD ) yang ada diDesa Teluk Nilap Jaya,Kecamatan Kubu Babussalam.

Peresmian Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya ditandai dengan pembukaan kain papan plank yang dilakukan langsung oleh Bupati Suyatno bersama 2 Anggota DPRD Rohil Darwisyam dan Amansyah.

Bupati dalam pidatonya menjelaskan bahwa dimekarnya Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya,Yang sebelumnya bergabung di Teluk Nilap berkat kerjasama Pemkab dan DPRD Rohil.

"Saya ucapkan Tahniah atas terbentuknya Kepenghuluan ini dan sekaligus pelantikan Arfan sebagai Datuk Penghulu Teluk Nilap Jaya," Ujar Bupati Suyatno,Diiringi tepuk tangan para undangan.

Disampaikan Bupati,Tujuan dimekarkannya Kepenghulua Teluk Nilap Jaya tidak lain tidak bukan hanya untuk mempermudah masyarakat dalam berurusan."Semoga atas terbentuknya Kepenghuluan ini dapat meringankan apa yang menjadi keluhan masyarakat," Ungkapnya.

Kepada Penghulu yang baru dilantik,Bupati Suyatno berharap agar dapat berkoordinasi dengan pihak kecamatan." Ini adalah langkah awal agar jalannya roda pemerintahan dapat berjalan dengan semestinya." Kata Bupati.

Terkait tapal batas yang bisa menimbulkan sengketa dan permasalahan,Orang Nomor Satu Dinegeri seribu kubah itu menegaskan,Jjangan sampai ada perselisihan gara-gara tapal batas diantara kepenghuluan lainnya.

"Jika ditemukan perselisihan, mari saling mengalah satu sama lain selesaikan dengan kepala dingin.Lakukan koordinasilah dengan jajaran terkait dan dudukan ini dengan kepala dingin, jangan malu dalam melakukan koordinasi agar menuai sinergi satu sama yang lain," Pesan Bupati yang murah senyum ini.

Terkait masalah Sarana jalan dan listrik,Bupati mengatakan,untuk langkah awal Pemerinrth dan DPRD akan memprogramkan itu semua. "Masyarakat jangan risau ini akan kita bahas bersama kedepannya." tutupnya.(adv/humas)

HADIRIN yang hadrir pada acara pelantikan pengulu

BUPATI Suyatno saat memberikan kata sambutan.

BUPATI Suyatno membacakan naskah pelantikan.

BUPATI Suytano meresmikan Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya.

10

SUYATNO didampingi Plt Gubernur Riau, Arsyad Juliandi Rahman, Kepala BRG, dan beberapa Dirjen Kemen-LHK, Kadishut Prov. Riau Farizal Labay, Kepala BLH Prov. Riau, dan Kadishut Kabup.

BUPATI Rohil Suyatno bantu padamkan api di Kepenghuluan Sei Gajah.

Pemkab Perang Terhadap Pelaku Karlahut Visione, BAGANSIAPIAPIBAGANSIAPIAPI-Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyatakan perang terhadap pelaku pembakar lahan dan hutan (Karlahut). Sebagai buktinya, Bupati Rohil Soyatno sebelum Rakor Restorasi Gambut dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan dimulai, sempat melaporkan secara langsung dengan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, kondisi terakhir penanganan kebakaran lahan dan hutan (karlahut) di Sei Segajah, Kecamatan Kubu.

Bupati Suyatno Buat Jamuan Makan Malam Bersama IPDN Visioner, BAGANSIAPIAPI- Bupati Rokan Hilir H.Suyatno menggelar jamuan makan malam bersama Taruna Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Rokan Hilir yang sedang melakukan praktik lapangan di setiap SKPD kabupaten Rohil.

Jamuan Makan Malam bersama dilakukan Senin (21/03/2016) di Mess Bupati yang dihadiri dosen dan seluruh Taruna IPDN Kampus Rohil.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan, jamuan malam tersebut merupakan agenda rutin Pemerintah Kabupaten karena dengan acara jamuan tersebut dapat merekatkan tali silaturahmi?.

"Jamuan makan malam yang dilakukan ini merupakan agenda rutin Pemkab.

Diharapkan dengan kegiatan seperti itu dapat merekatkan tali silahturahmi dan pendekatan sosial sesama umat beragama, baik umat Kristen, Islam, Katolik serta lembaga manapun. Pemerintah daerah selalu menetapkan ini sebagai sebuah agenda Negara, demi terciptanya kaharmonisan," ungkapnya.

Bupati juga berterima kasih dengan kehadiran IPDN di Rokan Hilir sebagai bagian dari promosi daerah ini karena selama ini, jarang sekali sebuah wilayah pemekaran mendapat kesempatan seperti ini. Hal ini menjadi sebuah kehormatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

"Saya harap kehadiran mahasiswa IPDN yang terdiri dari semua suku bangsa di Indonesia ini, dapat mempromosikan Rohil," jelasnya.(adv/humas)

Dalam melaporkan tersebut di Auditorium Gedung Manggala Wanabhakti Kemen-LHK Jakarta, Senin (14/3/16) kemaren.

Suyatno didampingi Plt Gubernur Riau, Arsyad Juliandi Rahman, Kepala BRG, dan beberapa Dirjen Kemen-LHK, Kadishut Prov. Riau Farizal Labay, Kepala BLH Prov. Riau, dan Kadishut Kabupaten Rohil Rahmatul Zamri.

Diterangkan Kadis Kehutanan Rohil, Rahmatul Zamri, Bupati Rohil sempat melaporkan kondisi terakhir karhutla yg terjadi di Sei Segajah Kecama-

tan Kubu.

Bupati menjelaskan bahwa lokasi terbakar yang luasnya sekira 95 ha tersebut sudah dapat diatasi oleh Tim Gabungan yang dipimpin langsung oleh Bupati didampingi oleh Dandim 0321 Let Kol Arh Bambang S dan Kapolres AKBP Subiantoro, SH, SIK, perusahaan serta instansi terkait.

Selanjutnya Bupati mengatakan bahwa wilayah tersebut merupakan hamparan gambut dengan tutupan lahan berupa kebun sawit, ilalang dan semak belukar yang cukup luas.

Kehadapan Ibu Menteri, Bupati mengharapkan agar lahan tersebut dapat dikelola oleh masyarakat yang tentunya sesuai dengan kebijakan pemerintah agar fungsi sosial dan fungsi lingkungan dapat berjalan secara seimbang. Ekonomi masyarakat terbantu, fungsi gambut terjaga, karhutla bisa nihil.

Pemanfaatan dan pengelolaan lahan oleh masyarakat tersebut tentunya diarahkan untuk pengembangan sektor pertanian khususnya pangan berbasiskan potensi ekosistem lahan gambut.(adv/humas)

Rohil Kabupaten Pertama Melakukan Musrembang 2017 Visioner, BAGANSIAPIAPI-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Roan Hilir (Rohil), Senin (21/ 3/16) digedung serba guna Bagansiapiapi melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan? (MUSRENBANG) tingkat kabupaten.

Atas terlaksananya acara ini, Rohil merupakan kabupaten pertama di Provinsi Riau yang melakukan Musrenbang tingkat kabupaten tahun 2016.

Adapun tema musrenbang tersebut yakni, melalui Musrembang RKPD 2017, kita sinergikan langkah pengembangan sentra produksi berbasis masyarakat menuju Kabupaten Rokan Hilir yang mandiri dan sejahtera, yang akan di adakan dari 21 sampai 23 maret 2016.

Musrembang yang di hadiri Bupati Rohil H Suyatno AMP, Wabup Rohil Erianda SE, Ketua DPRD Nasrudin, Kajari Rohil,

Makodim 0321, Polres Rohil, kepala Bappeda Provinsi Riau, Ketua LAM Rohil, ketua MUI, Seluruh SKPD, Camat, serta para Datuk penghulu Se Kabupaten Rohil.

Dalam sambutannya Bupati mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada Bappeda Rohil?, atas percepatan pelaksanaan Musrembang tersebut, karena untuk Provinsi Riau Rohil merupakan Kabupaten pertama yang melaksanakan Musrembang.

"Saya mengucapkan terimakasih serta memberikan apresiasi Kepada Bappeda Rohil yang telah mempercepat Pelaksanaan Musrenbang ini, dan Rohil merupakan Kabupaten pertama di Riau yang melaksanakan Musrenbang tingkat Kabupaten," ungkap nya.

Dalam acara Musrenbang ini juga Bupati mengucapkan teri-

makasih Kepada Pemerintah Provinsi yang telah memprogramkan kelanjutan pembangunan jalan pesisir dan meminta untuk segera mempercepat pelaksanaan pembangunannya.

Bupati menjelaskan adapun program yang di prioritas kan dalam Musrenbang tersebut semuanya harus mengacu pada RPJ yang masih dalam penggodokan Universitas Riau. Selain itu bupati mengingatkan kepada seluruh stekholder dan kepala Dinas agar mengacu kepada RPJ yang masihdi bahas.

"Untuk Program Prioritas kita mengacu pada RPJP/RPJMD yang masih dalam Pembahasan yang insya allah sebentar lagi akan keluar,dari itu saya meminta untuk semua stekholder dan Kepala Dinas dalam program pembangunan harus mengacu pada RPJ tersebut," tandasnya.(adv/Humas)

Sudah Dibuat DED Objek Wisata Danau Janda Gatal Visioner, BAGANSIAPIAPI-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir Rohil) berencana ingin mengembangkan objek wisata Danau Janda Gatal yang ada Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko.

Namun, untuk mempercantik danau itu agar diminati para wisatawan asing maupun lokal, diperlukan dana yang sangat besar. Diperkirakan, dari Detail

Enginering Desain (DED) yang dibuat, dana yang dibutuhkan bisa mencapai puluhan milyar.

"Biayayanya cukup besar memang, setelah kita perkirakan dananya itu mencapai puluhan milyar," ujar Zulkarnain, Kepala Dinas Pariwisata Rohil, Senin (21/ 3) ketika ditemui di kantornya.

Adapun biaya yang cukup besar itu jelasnya, mulai pembuatan tribun, lahan parkir, mu-

shalla, restoran dan lainnya.

Bahkan, rencananya agar danau Janda Gatal itu lebih menarik lagi, akan dibuatkan jembatan penghubung kepulau-pulau yang ada di dekatnya.

Selain itu, juga akan dibuatkan kereta gantung agar para pengunjung bisa menikmati pemandangan indah mulai dari danau itu hingga ke lokasi wisata Batu Enam dan jembatan

pedamaran yang diperkirakan panjang perjalanannya mencapai 15 kilometer.

Ditargetkan, tahun 2018 mendatang wacana ini sudah bisa difungsikan untuk dinikmati oleh para wisatawan. Akan tetapi, hal ini sulit dipercepat karena APBD Rohil yang mengandalkan Migas mengalami defisit sebesar Rp 812 milyar.

Untuk mengantisipasi itu,

Dinas pariwisata Rohil telah mengajukan rencana ini ke Dinas Pariwisata Provinsi Riau agar bisa dibantu menggunakan dana APBD maupun APBN. "Alhamdulillah, dari rapat yang kita lakukan tanggal tujuh kemarin di Pekanbaru, ada tanggapan positif dari dinas pariwisata provinsi Riau, kita disuruh persiapkan DED nya," ungkap Zulkarnain.(adv/humas)

EDISI : III/TH: I/MARET 2016

PAW, Imam Suroso Dilantik Jadi Anggota DPRD Rohil Visioner isioner,, BAGANSIAPIAPIBAGANSIAPIAPI-Imam Soroso, SE, diresmikan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Rohil masa jabatan 2014-2019 menggantikan M Ridwan, S.IP yang mencalonkan diri menjadi wakil bupati beberapa waktu lalu, dari Fraksi Demokrat. Peresmian dan pengucapan sumpah dan janji dilakukan Ketua DPRD Nasrudin Hasan, dalam sidang paripurna istimewa, Senin (14/3/16) di gedung dewan, disaksikan Wakil Bupati Erianda.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts 251/III/ 2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Peresmian Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir atas nama Imam Suroso, SE Wakil Bupati, Erianda dalam sambutannya mengharapkan kepada Imam Suroso, terjalin koordinasi yang baik, bahkan ditingkatkan dalam upaya percepatan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir.

Sebelum pengambilan sumpah dan pelantikan dipandu Ketua DPRD Nasrudin Hasan, Wakil Ketua DPRD Drs. Syarufuddin, MM dalam pengantarnya menyebutkan dasar sidang paripurna istimewa dengan agenda Peresmian dan Pengucapan Sumpah dan Janji Pengganti An-

tar Waktu (PAW) Anggota DPRD Rohil masa jabatan 2014-2019.

Pertama, Surat Keputusan Gubernur Riau No.Kpts 1.303/X/ 2015 tanggal 16 Otkober 2016 perihal pemberhentian Anggota PRD atas nama Muhammad Ridwan, S.IP. Kedua, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, nomor 523/SK/DPP Partai Demokrat/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota atas nama Muhammad Ridwan, S.IP. Ketiga, Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Rokan Hilir Nomor 82/DPC.PD-Rokan Hilir/XI/ 2015 tanggal 9 November 2015 perihal Rekomendasi PAW DPRD Kabupaten Rokan Hilir Fraksi Demokrat.

Keempat, Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts

Wakil Ketua DPRD Rohil Ajak Masyarakat Berdayakan Potensi Daerah Visioner, BAGANSIAPIAPI- Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir, Drs Syarifuddin MM, mengajak kepada semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan potensi daerah seperti sektor pertanian, perkebunan dan lain-lain. Hal ini dinilai sangat penting dijadikan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan yang masih terjadi di Rohil.

"Sudah selayaknya masyarakat dapat memberdayakan atau mengerakan potensi yang ada. Sehingga bisa membuka lapangan kerja baru. Untuk itu, kita juga mengajak kepada datuk penghulu dapat menjaga keutuhan Syarifuddin wilayah," ungkap politisi PKB kepada wartawan.

Menurutnya, kalau dinilai bahwa selama ini ada kecendrungan masyarakat transaksi jual beli lahan kepada pengusaha luar. Padahal belum tentu mereka mampu memberdayakan masyarakat sebagai mitra kerja. Sebaliknya, alangkah baik lahan-lahan yang ada itu diberdayakan sendiri oleh masyarakat dengan bantuan pemerintah sebagai motivator.

Upaya penjualan lahan itu, akan dapat menghambat program pemerintah dalam merealisasikan program perkebunan kepala sawit rakyat. Bahwa pemerintah daerah telah berupaya membantu masyarakat dengan cara mengalokasikan dalam APBD. Semua itu dilakkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara global.

Untuk itu, kata Udin, diimbau kepada semua pihak terkait agar ekstra hatihati untuk melepaskan kepemilikan hak atas lahan kepada pihak swasta atau pengusaha luar. Jangan hanya dalih ekonomi, modal utama masyarakat digadaikan. Sehingga pada gilirannya menjadi penontondidaerah sendiri.

"Pada dasarnya, kita tidak menginginkan masyarakat sengsara. Justru, kita dengan optimis mengangkat kesejahteraan mereka. Makanya, seluruh potensi daerah harus diberdayakan," pintanya.

Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Diminta kepada penghulu atau kepala desa dan camat bisa bahu membahu dengan masyarakat untung membangun daerah. Jika ini dapat dijalankan, tentu masyarakat dinilai tidak sulit mengerakan potensi.(adv/DPRD)

251/III/2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Peresmian Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir atas nama Imam Suroso, SE. Kelima, hasil rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 7 Maret 2016. Proses PAW ini lanjut Syarifuddin telah melalui

beberapa prosedur atau tahapan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, khususnya berkaitan dengan pasal 409 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta pasal 137, Peraturan DPRD nomor 4 tentang tata tertib.

Maka mengacu kepada pasal

11

138 ayat 8 serta Peraturan DPRD nomor 4 tahun 2014, sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu mengucapkan sumpah dipandu pimpinan DPRD sebagai Anggota DPRD Rokan Hilir Pengganti Antar Waktu hingga berakhirnya masa bakti Anggota DPRD Rokan Hilir pada tahun 2019.(adv/DPRD)

MENYALAMI-Ketua DPRD Kabupaten Rohil Nasrudin Hasan menyalami Djamiluddin usai pergantian pemimpin DPRD setelah dirinya terpilih sebagai wakil bupati periode 2016-2021.

Suyadi Resmi Gantikan Djamiluidn Sebagai Wakil Ketua I DPRD Rohil Visioner, BAGANSIAPIAPISuyadi, SP secara resmi telah ditetapkan dalam paripurna sebagai Wakil Ketua I DPRD I menggantikan posisi Drs. Djamiludin yang mencalonkan diri menjadi wakil bupati. Mereka sama-sama dari Fraksi PDI Perjuangan.

Paripurna Selasa (23/2/16) kemaren, malam digedung dewan

itu dipimpin Ketua DPRD Nasrudin Hasan, yang menyatakan, kalau Djamiludin berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, maka sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada, jabatan Wakil Ketua I DPRD Rohil juga harus dari Fraksi PDI Perjuangan.

Saat itu juga hadir Wakil Ketua II Abdul Kosim, SE, Wakil Ketua III, Drs. Syarifuddin, MM, Wa-

kil Bupati Erianda, Plt Sekda Drs. H. Surya Arfan, M.Si, anggota DPRD, serta sejumlah pejabat.

Djamiludin sendiri merupakan calon wakil bupati berpasangan dengan Suyatno, dan mereka merupakan pemenang dalam pilkada Rohil. Untuk pelantikan Suyadi sebagai wakil ketua I, masih menunggu administrasi.(adv/DPRD)

Perbaiki Managemen BUMD Secara Utuh Visioner, BAGANSIAPIAPILebih kurang 11 tahun beroperasi Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) Rokan Hilir merugi.

Oleh karena itu, manajemen secara menyeluruh perlu diperbaiki.

"Sejak berdiri 2005 lalu, hanya satu kali BUMD ini yang dapat memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil. PAD yaitu pada tahun 2014 kemarin sebesar Rp 148 juta. Saya menilai banyak hal yang perlu dibenahi satu persatu," kata Ketua Komisi A DPRD Rohil, Abu Khoiri kepada wartawan.

Menurut politisi PKB, standart pelayanan SPBU yang tidak

memiliki standart PASTI PAS. Dan pelayanan terhadap masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi. Kerugian mereka terjadi karena adanya penyusutan pada minyak premium dan solar.

Pertahunnya, premium mengalami penyu- Abu Khoiri sutan atau penguapan sebanyak 78.363 liter. Sedangkan minyak solar mencapai 37.772 liter. Kalau pembelian mereka, setiap tahunnya 6.310.000 liter premium, dan solar 4.624.000 liter. Jadi masih banyak lose nya, 1,24 persen untuk premium dan 0,87 persen untuk solar.

Bukan hanya itu saja, dalam

rapat itu para Direksi BUMD meminta kepada DPRD Rohil agar menaikkan gaji mereka.

Pasalnya, selama ini Direksi BUMD hanya digaji sebesar Rp 4 juta setiap bulannya. Dan para karyawannya juga perlu dinaikkan gajinya karena belum memenuhi standar UMK. "Kita tanyakan kembali, bagaimana mau menambahkan gaji. Sementara hasil pelayanan publik belum maksimal.

Begitu juga hasil untuk PAD juga belum maksimal dan perlu semua dibenahi SDn didalamnga," kata Aboi menekankan.(adv/DPRD)

12 Riau Raya

EDISI : III/TH: I/MARET 2016

Pro dan Kontra Ibu Kota Provinsi Riau Pesisir

Perlukah Membuka Daerah Baru ?

GEDUNG Kantor Bupati Rohil 8 lantai, kabarya akan dijadikan pusat pemerintahan Riau Pesisir.

PRO dan kontra dimana ibu kota Provinsi Riau Pesisir, masih jadi perdebatan hangat di kalangan elit daerah ini. Ada yang mengusulkan di Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis dan beberapa ibu kota kabupaten lainnya, sebagai ibu kota provinsi. Kini muncul wacana, membuka daerah baru dengan berbagai keunggulan.

Terlepas dari dan pro kontro tersebut, usulan dari akademisi

ini mungkin perlu dipertimbangkan oleh tim pembentukan

Provinsi Riau Pesisir, yaitu membuka daerah baru yang secara letak geografis sangat strategis dan banyak memiliki keunggulan-keungulan.

Seperti disampaikan Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Pengembangan Politeknik Negeri Bengkalis, Alfansuri, ST, MT, seperti dikutif dari goriau.com, untuk membuka simpul-simpul ekonomi baru dan pengembangan daerah baru, ia

berpendapat sebaiknya ibu kota Provinsi Riau Pesisir dimbuka di daerah yang baru, secara letak geografis sangat strategis.

"Dengan membuka daerah baru, akan mudah menatanya dibanding daerah yang sudah berkembang saat ini. Kemudian simpulsimpul ekonomi baru juga akan tumbuh," ujar Alfansuri.

Menurutnya, konsep ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Malaysia dengan memindahkan ibu kota negaranya dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya, yang nota benenya daerah perkebunan karet. "Apa yang kita lihat hari ini, Putra Jaya menjadi pusat kota baru di Malaysia, dulunya daerah ini hanya daerah perkebunan. Kemudian secara ekonomi daerah ini juga ikut tumbuh," papar Alfansuri.

Atas dasar ini, Alfansuri mengusulkan daerah perbatasan Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Siak, tetapnya di Kecamatan Siak Kecil (Bengkalis) dan Kecamatan Sabak Auh (Siak) dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Riau Pesisir.

Di Siak Kecil ada tiga desa yang diusulkan masuk dalam rencana pengembangan ibu kota provinsi ini, yaitu Lubuk Garam, Desa Sungai Siput, Desa Sepo-

tong dan Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Kemudian Desa Rempak dan Desa Belading di Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Bengkalis.

Dapaparkan praktisi akademisi ini, ada beberapa keunggulan jika ibu kota provinsi di sini. Pertama, secara letak geografis daerah ini sangat strategis, berada di Lintas Pesisir Timur daratan Sumatera. "Letaknya sangat strategis, berada di tengahtengah dan berada di daratan Sumatera," ujar Alfansuri.

Keunggulan lain, daerah ini tanahnya bagus (liat) dan memiliki sumber air yang luar biasa, diapit Sungai Siak Besar dan Sungai Kecil. "Selain strategis, wilayah ini juga mewakili kabupaten induk Bengkalis yang merupakan kabupaten tertua dan mewakili situs sejarah kerajaan Siak Indrapura," ujar Alfansuri.

Lebih jauh Alfansuri juga mengusulkan nama daerah tersebut jika nantinya ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Riau Pesisir, yaitu Bandar Baru Laksamana. Bandar itu dari merupakan bahasa Melayu yang arti kota. Sementara Laksamana merupakan panglima perang yang tersohor di wilayah Bukitbatu.***

Dari Dumai, Riau Pesisir Kembali Menggema

Gaung Perjuangan Riau Pesisir Kembali Menggema

Visioner, DUMAI-Gaung perjuangan pembentukan Provinsi Riau Pesisir kembali menggema. Sejumlah elemen masyarakat dari 5 kabupaten/kota yang berada di wilayah pesisir menggelar pertemuan di Dumai, Sabtu (19/3/16) hingga Minggu (20/3/16) dinihari.

Pertemuan dalam rangka penyatuan persepsi di gelar di Ruang Mulia II Grand Zuri Hotel Dumai. Terlihat hadir Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi dan rombongan, anggota DPRD Meranti Bastian dan rombongan, anggota DPRD Rokan Hilir Perwedis Suito, serta peserta dari Dumai selaku tuan rumah. Sementara undangan dari Kabupaten Siak yang sebelumnya sudah mengkonfirmasikan kehadiran batal datang.

Forum pertemuan diawali pemaparan kilas balik perjuangan Provinsi Riau Pesisir yang disampaikan oleh Kordinator Komite Perjuangan Pembentukan Provinsi Riau Pesisir, Ahmad Joni Marzainur serta perkembangan terkini yang disampaikan oleh Norhamsyah Abdul Wahab.

Menurut mereka semangat pemekaran itu sempat mengalami pasang surut. Salah satu kendala karena kurang tersistemnya pergerakan yang dilakukan. Hingga akhirnya kembali menguat saat Gubernur Riau dijabat oleh H Annas Maamun. Malah pembentukan propinsi baru itu sudah disetujui di tingkat eksekutif dan legislatif provinsi Riau.

Sayangnya, langkah maju terpaksa kembali terhenti pasca kasus hukum yang menimpa H Annas Maamun. Gaung pemekaran propinsi kembali redup.

Namun kendati begitu, Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Riau Pesisir secara perlahan tetap bekerja "Malah informasi yang saya terima,

ada dua berkas dengan tujuan sama (memperjuangkan terbentuknya Provinsi Riau Pesisir) yang sudah masuk ke DPR RI. Tugas kita tinggal membuat musyawarah besar dan deklarasi. Ini sesuai permintaan Komisi II DPR RI," papar Norhamsyah Abdul Wahab Menyikapi pemaparan itu, sejumlah peserta pertemuan sepakat menyatakan bahwa pembentukan Provinsi Riau Pesisir merupakan harga mati. Apalagi tu sudah diperjuangkan cukup lama. Tinggal lagi bagaimana memikirkan langkah kedepan yang harus dilakukan.

"Dari penjelasan tadi, tidak ada kata mundur. Provinsi Riau Pesisir harus jadi dan ini harga mati," tegas tokoh masyarakat Dumai, Ahmad Maritulius yang juga hadir malam itu.

Praktisi media ini menyampaikan sebagai komponen yang bertugas mensupport Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Riau Pesisir, maka langkah yang mesti dilakukan adalah membumikan semangat perjuangan ditengah masyarakat. Dengan begitu diharapkan masyarakat terpanggil dan atas kesadaran sendiri ikut berjuang bersama.

Setelah menghimpun sejumlah saran dan masukan, forum rapat akhirrya menyepakati sejumlah keputusan yang diambil malam itu. Diantaranya memberikan mandat kepada, Ahmad Maritulius (Dumai), Heru Wahyudi (Bengkalis), Perwedis Suito (Rohil), Bastian (Meranti), Azmi (Siak) dan Norhamsyah Abdul Wahab untuk membangun komunikasi serta berkoordinasi dengan badan-badan pekerja pembentukan Provinsi Riau Pesisir yang sudah ada sebelumnya.

Selain itu, forum rapat juga memberikan mandat untuk menjadwalkan dan

DI Dumai, Pejuang Pembantukan Riau Pesisir. menggelar pertemuan-pertemuan selanjutnya. Berita acara itu ditandatangani pimpinan rapat, Ahmad Maritulius tepat pukul 00.33 WIB. Pertemuan yang kaya saran serta masukan itu ditutup dengan foto bersama sambil memekikkan semangat provinsi harga mati. Nama Baru Sementara itu, seperti dikutif dari riaupos.co, Ketua DPRD Rokan Hilir Nasrudin Hasan menyambut baik pembentukan Provinsi Riau Pesisir menyusul dengan pengesahan pembentukan provinsi tersebut oleh DPRD Riau beberapa waktu lalu. Meskipun setuju dengan wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir itu namun secara terang-terangan ketua DPRD menilai nama Provinsi Riau Pesisir kurang bagus

untuk ditetapkan sebagai nama provinsi yang baru nantinya.

"Kalau Riau Pesisir (namanya) sebetulnya saya tidak setuju, mengapa karena biasanya setiap wilayah pesisir itu tidak bagus, di pinggir-pinggir. Tapi semangatnya oke, hanya soal nama saja yang tidak setuju," kata Nasrudin Hasan, begitu diminta komentarnya terkait dengan pembentukan Provinsi Riau Pesisir, di DPRD Rohil, di Bagansiapi-api, beberapa hari lalu.

Secara terang-terangan Nasrudin mengungkapkan pendapatnya tentang penyebutan nama pesisir yang kerap identik dengan masih banyaknya permasalahan pembangunan yang ada.

"Jangan soal nama saja yang tak setuju, kalau dimekarkan namanya jangan pesisir, pesisir itu identik tak elok,

tak maju. Riau Pesisir, nanti dapat di pinggiran kita. Kita maunya masih ditengah," katanya, kemarin. Karena itu dirinya mengharapkan agar nama Provinsi Riau Pesisir sebaiknya dicarikan alternatif lainnya sehingga tidak terkesan sebagai wilayah yang identik dengan ketertinggalan. "Kalau bisa cari nama lain saja, Riau apa, gitu. Jangan langsung Riau Pesisir," katanya menegaskan.

Seperti diketahui DPRD Riau dalam paripurna pekan lalu menyetujui sejumlah pemekaran wilayah di Riau mulai dari tingkat provinsi yaitu pemekaran Riau Pesisir dan ditambah juga dengan pemekaran kabupaten yang ada di Riau yakni pemekaran Kabupaten Gunung Sahilan, Kabupaten Rokan Darussalam dan Kota Duri. (adv)

Riau Raya 13

EDISI : III/TH: I/MARET 2016

PLT Sekda Rohil, H Surya Arfan, berbincang dengan Anggota DPRD Rohil, Hendra dan Bachid Majid.

Dari Riau Pesisir Sampai ke Pemekaran Rokan Tengah Visioner isioner,, BAGANSIAPIAPI- Perbincangan terkait wacana pemekaran wilayah mulai dibeberkan oleh sejumlah wakil rakyat. Maraknya isu yang beredar mengatakan bahwa mengingat jumlah penduduk dan Wilayah Rohil sendiri sangat luas dan potensi pemekaran.

Pemekaran yang dimaksud adalah pembentukan Kabupaten Rokan Tengah, Kabupaten Kubu, Kota Bagan Batu dan Kota Bagansiapiapi.

Bahkan wacana wilayah kabupaten Bengkalis tempo dahulu disatukan lagi dengan membentuk satu Provinsi baru.

Pemekaran merupakan suatu gagasan utama yang dianggap perlu dalam mensejahterakan masyarakat melalui percepatan pembangunan daerah.

Selain menjamin kesejahteraan masyarakat dalam bidang pembangunan juga diyakini sangat berpengarh dalam bidang pelayanan.

Wakil Rakyat asal Politisi Gerindra, Loenard Simutorang, mengaku setuju dengan adanya pemekaran tersebut.

Bahkan dia beranggapan dengan adanya pemekaran bisa meningkatkan pembangunan setempat, sehingga dana dari Pemerintah Pusat bisa ditarik.

Hal senada juga disampiakn oleh politisi PDI Perjuangan, Maston. ketika diminta tanggapan dia mengatakan pemekaran dapat sebagai pengembangan daerah dan pemerataan pembangunan.

"Kalau saya sih setuju aja pemekaran Rokan Tengah. Ini merupakan tujuan pengembangan daerah lebih

merata,"kata Maston.

Politisi PPP, H M.Bachid Majied juga memberikan komentar setuju terkait wacana pemekaran tersebut, dia berpendapat dengan pemekaran daerah dapat mensejahterakan masyarakat.

"Pemekaran Rokan Tengah bagus Betul, dan saya setuju, karena kabupaten itu jika banyak tentunya bertambah rejeki, bertambah banyak pemekaran desa misalnya semakin banyak hasilnya,"kata dia.

"Kita mencontohkan seperti daerah sumatera barat, dua kilometer satu Kabupaten, Beda di daerah kita sepertinya pemekaran itu ditabukan. Pemekaran daerah itu di butuhkan karena mendekatkan pelayanan masyarakat. Berhubungan APBD nya nanti tentunya tidak jauh berbeda, misalnya APBD 2,9 T paling-paling kurangnya sedikit saja,"ujar Bchid.

Tambahnya lagi, bahwa selama ini Pemerintah tetap memikirkan Daerah- daerah

berkembang. Ini bukan hanya wacana Rokan Tengah saja, Provinsi juga, Provinsi Riau Pesisir.

Selain pembentukan Rokan Tengah, Kubu juga menurutnya ingin membentuk Kabupaten Kubu. Pemekaran Daerah Rokan Hilir menjadi Kabupaten Kubu tersebut terdiri dari tujuh kecamatan, diantaranya kecamatan Kubu, kecamatan Kubu Babusalam, kecamatan Pasir Limau Kapas, kecamatan Simpang Kanan, kecamatan Bagan Senembah, kecamatan Bagan Senembah Raya, dan kecamatan Balai Jaya. "Jumlah kecamatan ini sudah memenuhi persyaratan."kata Bachid lagi.

Sedangkan gabungan untuk membentuk Kabupaten Rokan Tengah, sebutnya, terdiri dari Kecamatan Pujud, kecamatan Tanjung Medan, kecamatan Tanah Putih, kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, dan Kecamatan Rantau Kopar.

"Jika Rokan Hilir di pecah menjadi tiga Kabupaten, tentunya enak daerah kita

ini,"kata yang kerap akrab disapa H.Akip.

Politisi PAN Rohil, Amansyah menjelaskan, bahwa pemekaran daerah itu selagi di butuhkan mengapa tidak. Dia mengataan, selagi wacana itu ada merupakan lampu hijau dari pemerintah pusat.

"Tapi jika tidak ada lampu hijau dari pemerintah pusat susah juga kita. Jika memang wacana itu ada lampu hijau dari pemerintah pusat tentunya kita dorong sejauh ada lampu hijau dari pemerintah pusat,"ujar Amansyah.

Namun persoalannya, lanjut Amansyah, sudah berapa kali diwacanakan pemekaran, tapi pemerintah pusat tidak membolehkan.

Untuk wacana pemekaran dari kecamatan kubu sendiri sudah lama di rencanakan.

Masyarakat Kubu, sebutnya, sudah pernah melakukan musyawarah. Untuk kelanjutan wacana pemekaran kubu itu, katanya, tergantung panitia pemekaran yang sudah pernah di bentuk.

"Panitianya sudah pernah di bentuk. Cuma implementasi sejauh mana wacana itu saya kurang tau juga,"kata Amansyah.

Kemudian Anggota DPRD Dapil III Rohil, Perwedessuito juga sangat\ mendukung adanya pemekaran Daerah.

"Secara pribadi saya sangat mendukung pemekaran Daerah menjadi Rokan Tengah. Mengapa saya mendukung? karena kita berharap pembangunan untuk masyarakat Indonesia itu rentan kendalinya lebih pendek,"ujarnya.

Selain pemekaran membentuk Kabupaten Rokan Tengah, Dia juga sangat mendukung pemekaran membentuk Provinsi Riau Pesisir. Dia beralasan pemekaran tersebut sangat perlu karena saat ini jarak tempuh dari Bagansiapiapi menuju ibu kota provinsi Riau memerlukan waktu tempuh selama lima jam perjalanan.

"Kalau nanti Ibu Kota Provinsi ini apakah di Dumai atau di Bagansiapiapi, maka rentan kendali pemerintahan lebih pendek, Dan Saya mendukung pemekaran Daerah baik itu membentuk Kabupaten Rokan Tengah, Kota Madya Bagan Batu maupun provinsi Riau Pesisir. Itu sangat Saya dukung, karena tidak ada yang di rugikan. Pemekaran daerah ini yang di untungkan adalah masyarakat Republik Indonesia, juga Memperpendek rentan kendali pelayanan,"jelasnya.

Namun demkian, Perwedesuito menjelaskan pemekaran suatu Daerah perlu adanya kajian Akademis, dengan demikian baru bisa diketahui layak tidaknya suatu daerah guna pemekaran wilayah.

"Mengenai kelayakan daerah yang mau di mekarkan, kita butuh kajian akademisnya. Hasil kajian akademisnya baru kita bisa tahu layak atau tidak daerah itu di mekarkan. Secara pribadi Rokan Tengah sudah layak di bentuk," ujarnyaPerwedesuito.***

14 Galeri Foto

DISAMBUT anak sekolah.

EDISI : III/TH: I/MARET 2016

DIBERI kalung bunga.

DISAMBUT pencaksilat.

BUPATI Rohil melakukan panen raya padi.

BUPATI Rohil memberikan kata sambutan.

BUPATI Rohil Suyatno dan Kepala Dinas Pertanian Rohil Muslim poto bersama masyarakat Kubu.

BERJALAN kaki.

Visioner- BAGANSIAPIAPI- Bupati Rohil H Suyatno melarang keras kegiatan alih fungsi lahan pertanian, dengan maksud meningkatkan produksi padi dan memperluas areal pertanian didaerah.

Untuk memperkuat payung hukumnya, bupati menyebutkan segera mengesahkan peraturan daerah (perda) tentang alih fungsi lahan tersebut, kata bupati usai kegiatan panen raya padi di Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kamis (25/2/2016).

"Dalam waktu dekat kita akan mengesahkan perda alih fungsi lahan.

Bila mana nanti petani yang selalu melakukan alih fungsi lahan itu, dilarang," tegasnya.

Menurutnya, komitmen pemerintah

untuk tidak akan lagi mengimpor beras harus dibuktikan dengan meningkatkan produksi padi. Oleh karena itu, dirinya meminta para petani agar mampu menaikkan produksi padi dan memperluas lahan pertanian.

"Soal apa yang menjadi sasaran dan kebutuhan petani, nanti melalui dinas pertanian segera diusulkan. Kita juga harapkan Pemerintah Pusat dan Pemprov untuk membantu. Seperti halnya pusat membangun tanggul, kita (Pemkab Rohil) bangun jalan di areal sekitar," kata Suyatno.

Senada diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Rohil Ir Muslim, mengatakan Kecamatan Kubu pernah merupakan salah satu Kecamatan yang

memberikan kontribusi besar sebagai penghasil padi di Rohil.

Ia menjelaskan, seiring adanya alih fungsi lahan, seluas 8.500 hektar lahan pertanian padi yang dimiliki Kecamatan Kubu dulunyasudah jauh berkurang menjadi 1.500 hektar untuk saat ini.

Oleh karena itu, panen raya ini hendaknya dapat dijadikan sebagai motivasi serta inflasi untuk para petani lebih mengintensifkan pemanfaatan lahan secara optimal.

Turut hadir dalam Panen Raya Padi itu, Kepala Upsus Pertanian Riau Saswito Subroto Ghaib, Dandim 0321 Rohil Letkol (Arh) Bambang Sukisworo, Anggota DPRD Rohil Darwis Syam dan Amansyah.(adv/humas)

KEPALA Desa memberikan kata sambutan.

RIBUAN warga Kubu antusias hadiri acara panen raya padi.

BERSAMA Kadis pertanian Rohil Muslim.

EDISI : III/TH: I/MARET 2016

Iklan 15

16 Iklan

EDISI : III/TH: I/MARET 2016