Visioner

EDISI: 05 / TH: 01 / APRIL 2016

HARGA: Rp4500 (LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM)

2 Iklan

EDISI : 05/TH: 01/APRIL 2016

Opini 3

EDISI : 05/TH: 01/APRIL 2016

Pemekaran Daerah Diantara Syahwat Politik dan Kepentingan Elite OLEH: YULI TIRTARIANDI EL ANSHORI

L

IMA belas tahun pascareformasi banyak sekali perkembangan politik dan pemerintahan di Tanah Air. Salah satunya adalah masalah pemekaran daerah. Data Kementerian Dalam Negeri memperlihatkan, sepanjang 1999-2010, ada 205 daerah hasil pemekaran, terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota.

Ditambah lagi dengan 11 Daerah Otonom Baru (DOB), yang belum lama ini diresmikan. Saat ini pun sudah menunggu lima usul DOB yang akan dibahas pada masa sidang DPR berikutnya. Semua usul pemekaran ini merupakan hak inisiatif DPR, sedangkan di sisi lain pemerintah masih konsisten dengan semangat moratorium.

Gelombang pemekaran diyakini tidak akan surut meskipun beberapa insiden mewarnainya.

Misalnya saja kerusuhan di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas, akhir April lalu. Konflik terkait dengan masalah pemekaran bukan sekali ini saja terjadi. Ingat tahun 2009, ketika rencana pembentukan Provinsi Tapanuli harus ditebus dengan tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Azis Angkat?

PERUSAHAAN PERS Perdana Karya Sahabat (Pekasa) PENGESAHAN Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: AHU -0015476.AH01.01.2015 Notaris Adnan, SH, M.Kn PEMIMPIN REDAKSI A Nurjaman PEMIMPIN PERUSAHAAN Azmi KOMISARIS Wahyu DEWAN REDAKSI Aldy Prasetya S.Kom, Dolsani SH, Drs.Agam Era, Anto Guitama REDAKTUR SENIOR Wahyudi P, Saiful H, Usman REDAKTUR Wahyu, Jhoni, Hendri PERWAKILAN DAERAH Rafiza(Kec.Bangko), Irwan(Kec.Pekaitan), Nanda(Kec.Sinaboi), Andi Sutrisno,Erman Susmady(Kec.Bangkopusako), Arbakti(Kec.Tanah Putih), Usman(Ujung Tanjung), Sudirman(Kec.Bagansinembah), Legiman, Edy Suprayetno(Kec.Kubu).

ALAMAT REDAKSI: Head Office: Jalan Jambu Kep. Baganjawa, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Mobile :081371280280 Email :visionerpress@gmail.com Branch Office: Jalan Garuda Sakti KM.3-TampanPekanbaru.

Belum lagi sederetan kasus sengketa aset dan batas wilayah.

Sebenarnya pemekaran ditujukan untuk kesejahteraan rakyat atau hanya kepentingan elite politik?

Sebab, kita semua sadar bahwa masalah pemekaran daerah memang sarat kepentingan politik, khususnya dari elite politik lokal dan elite politik nasional.

Sejatinya pemekaran sebuah daerah menjadi beberapa daerah otonom baru, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Tanpa didasari kedua hal tersebut, pemekaran wilayah akan menjadi sekadar pemenuhan syahwat politik dan komoditas politik yang menguntungkan segelintir elite politik, tapi menyengsarakan rakyat banyak. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemekaran wilayah sama artinya dengan menyediakan lowongan berbagai jabatan politis, dari kepala daerah hingga anggota DPRD. Bahkan peluang promosi terbuka bagi birokrat yang hendak berhijrah dari daerah induk atau daerah lainnya ke daerah hasil pemekaran. Fakta menunjukkan bahwa banyak aparatur yang merasa kariernya mentok di daerah induk akan meminta mutasi ke daerah pemekaran untuk mendapatkan karier yang lebih baik.

Dilema yang menyertai se-

buah proses pemekaran biasanya akan berkisar di antara dua hal, apakah ini semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat atau hanya akan menjadi ajang perebutan kekuasaan politik. Jika kita mengedepankan pemekaran sebagai alat untuk memajukan taraf hidup masyarakat, pemekaran daerah merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan.

Sepanjang usul tentang pemekaran tersebut memenuhi persyaratan, seperti tertera dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yakni syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan, maka pemekaran layak dilakukan. Secara hakikat, pembentukan daerah otonom baru akan mendekatkan pelayanan publik yang muaranya menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Daerah yang terlalu luas akan kesulitan menciptakan pemerataan pembangunan. Apalagi jika daerah tersebut tak memiliki APBD yang memadai. Tak mengherankan jika banyak orang meminta agar ada pemekaran karena daerahnya tak kunjung maju setelah puluhan tahun lahir. Kita bisa lihat bagaimana dulu pada 2000, wilayah Banten memisahkan diri dari Jawa Barat serta Bangka Belitung memisahkan diri dari Sumatera Selatan. Rentang kendali yang terlalu jauh menjadikan roda pem-

bangunan di Banten dan Bangka Belitung jauh tertinggal.

Hal kedua terkait dengan pemekaran adalah aspek politik.

Sangat rumit membicarakan masalah peningkatan kesejahteraan ketika sudah bercampur aduk dengan kepentingan politik.

Sebenarnya tak gampang juga untuk mendapatkan persetujuan DPRD ataupun kepala daerah induk meskipun usul pemekaran itu adalah kehendak masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah menyebutkan bahwa salah satu syarat administratif pemekaran daerah adalah harus ada persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah. Tarik-menarik kepentingan politik terjadi di sini.

Biasanya keengganan dari kepala daerah untuk menyetujui usul pemekaran adalah karena ketakutan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayah induk akan berkurang.

Termasuk juga pengurangan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari pusat. Hal lain yang perlu dijadikan renungan adalah ada beberapa hal yang kerap menyertai sebuah pemekaran wilayah.

Di antaranya kasus perebutan ibu kota. Contoh kasus perebutan

letak ibu kota pernah terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga ibu kotanya dipindahkan dari Banggai ke Salakan. Konflik perebutan ibu kota rata-rata terjadi karena tidak ada kajian mendalam tentang calon ibu kota yang menyertai usul sebuah daerah pemekaran baru.

Kemudian hal lain yang mewarnai sebuah pemekaran adalah lambannya daerah tersebut mengatasi ketertinggalannya setelah resmi menjadi daerah otonom baru. Hal ini terjadi karena pemekaran daerah dilakukan tanpa disertai pemetaan analisis potensi kekayaan dan sumber pendapatan asli daerah. Evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap 57 DOB menyebutkan hanya 22 persen daerah pemekaran yang berhasil, sedangkan sisanya, 78 persen, gagal. Hal itu diperkuat temuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal bahwa dari 183 daerah tertinggal di Indonesia, 34 daerah adalah daerah hasil pemekaran.

Lantas, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah pusat? Pertama, tegas bersikap kepada DPR dalam melakukan moratorium pemekaran hingga selesainya revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus merevisi PP 78/ 2007 menyangkut pasal-pasal yang bersifat politis. Pemerintah pun nantinya diharapkan tidak raguragu menggabungkan kembali ataupun menghapus daerah pemekaran yang dianggap gagal.

Hal ini sekaligus merupakan implementasi Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) 2010-2025 yang di dalamnya memuat berapa jumlah ideal provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Hingga 2025, pemerintah berencana hanya menambah 11 provinsi dan 54 kabupaten/kota baru. Selain itu, pemerintah hendaknya konsisten memberlakukan masa transisi 5 tahun bagi daerah calon pemekaran. Selama masa itu daerah tersebut berstatus wilayah administratif dan tetap berada di bawah daerah induknya.

Kedua, pemerintah pusat mengimbau pemerintah daerah dan DPRD agar lebih selektif dalam menyetujui usul tentang pemekaran.

Semakin bengkaknya jumlah daerah otonom baru akan kian membebani keuangan negara. Apalagi banyak daerah hasil pemekaran hanya menghabiskan APBD-nya untuk membangun infrastruktur, seperti kantor dan belanja pegawai.

Termasuk pengadaan kendaraan dinas. Akibatnya, sektor pelayanan publik tidak maksimal dan jauh dari cita-cita luhur pemekaran. Kita berharap elite politik lokal dan pusat dapat menyalurkan syahwat politik pemekaran ini dengan lebih bijak. (***) Dosen FISIP Universitas Terbuka, Alumnus Fisipol UGM sumber: fokuscilacap.com

4 Laporan Utama

EDISI : 05/TH: 01/APRIL 2016

Pemekaran Daerah: Kebutuhan atau Keinginan? visioner visioner,, BAGANSIAPIAPIBAGANSIAPIAPI-Sempat beberapa tahun sepi, kini wacana pemekaran daerah kembali menghangat. Fenomena ini muncul setelah Pemiliah Kepala Daerah (Pilkada) serentak untuk pertamakalinya digelar di Indonesia.

Banyak spekulasi yang mencoba untuk menganalisa hal.

Termasuk di Kabupaten Rokan Hilir, ada tuntutan pemekaran yang menjadikan Kabupaten Rokan Tengah dan Kubu. Yang menjadi perhatian adalah apakah pemekaran daerah kabupaten atau provinsi saat ini sebuah kebutuhan atau hanya sekedar keingian saja.

Di kalangan DPRD Kabupaten Rohil sendiri Hal ini mendapat tanggapan. Wakil Rakyat asal Politisi Gerindra, Loenard Simutorang, mengaku setuju dengan adanya pemekaran tersebut. Bahkan dia beranggapan dengan adanya pemekaran bisa meningkatkan pembangunan setempat, sehingga dana

dari Pemerintah Pusat bisa ditarik.

Hal senada juga disampiakn oleh politisi PDI Perjuangan, Maston. ketika diminta tanggapan dia mengatakan pemekaran dapat sebagai pengembangan daerah dan pemerataan pembangunan. "Kalau saya sih setuju aja pemekaran Rokan Tengah. Ini merupakan tujuan pengembangan daerah lebih merata,"kata Maston.

Politisi PPP, H M.Bachid Majied juga memberikan komentar setuju terkait wacana pemekaran tersebut, dia berpendapat dengan pemekaran daerah dapat mensejahterakan masyarakat. "Pemekaran Rokan Tengah bagus Betul, dan saya setuju, karena kabupaten itu

jika banyak tentunya bertambah rejeki, bertambah banyak pemekaran desa misalnya semakin banyak hasilnya,"kata dia.

"Kita mencontohkan seperti daerah sumatera barat, dua kilometer satu Kabupaten, Beda di daerah kita sepertinya pemekaran itu ditabukan. Pemekaran daerah itu di butuhkan karena mendekatkan pelayanan masyarakat.

Berhubungan APBD nya nanti tentunya tidak jauh berbeda, misalnya APBD 2,9 T paling-paling kurangnya sedikit saja,"ujar Bchid.

Politisi PAN Rohil, Amansyah menjelaskan, bahwa pemekaran daerah itu selagi di butuhkan mengapa tidak. Dia mengataan, selagi wacana itu ada merupakan lampu hijau dari pemerintah pusat. "Tapi jika tidak ada lampu hijau dari pemerintah pusat susah juga kita. Jika memang wacana itu ada lampu hijau dari pemerintah pusat tentunya kita dorong sejauh ada lampu hijau dari pemerintah pusat," ujar Amansyah.

Wawancara

Wakil Ketua DPRD Rohil Syarifuddin:

Saya Setuju Pemekaran untuk Kesejahteraan Rakyat KEINGINAN sebagaian masyarakat untuk membentuk Provinsi Pesisir, termasuk keinginan menjadikan Kabupaten Rohil menjadi tiga kabupaten kini kembali mewacana. Alasan perluanya pemekaran adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Dalam kesempatan ini Tim Visioner mencoba menggali lebih dalam bersama Wakil Ketua DPRD Rohil Syarifuddin dalam sebuah wawancara. Berikut petikannya?

Belakangan ini keinginan pemekaran Riau Pesisir dan di Kabupaten Rohil, kembali mewacana. Apa tangapan anda?

JAWAB: kalau itu untuk mempercepat proses birokrasi dan mempercepat pembanguna untuk kepentingan masyrakat, bagi kita tidak ada masalah, sah-sah saja. Sejauh itu merupakan aspirasi dari kalangan masyarakat yang ingin dimekarkan.

Apakan saat ini merupaka waktu yang tepat dan layak untuk menuntut pemekaran?

JAWAB: sangat layak karena sudah banyak sekali kecamatan yang ada di daerah ini. Dan untuk pemekaran persayaratan yang paling utama harus memiliki lima kecamatan dan itu sudah sangat layak untuk pemekaran dan di lain hal jarak tempuh beberapa kecamatan ke ibukota sangat jauh, baik itu administrasi, surat menyurat, ataupun keperluan lain. Bagi kepentingan masyarakat itu sudah bisa katakan terlalu jauh, artinya perlu untuk diketahui dengan adanya pemekaran ini juga untuk mempermudah kepentingan masyarakat.

Begitu juga sama halnya seperti kita dulu yang ingin mekar dari Kabupaten Bengkalis. Kita juga harus respek dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Kalau bisa lebih dekat kenapa tidak didekatkan lagi. Artian tidak meninggalkan dan tidak bercerai berai dengan kabupaten induk.

Pemekaran tu sendiri apakan berjalan dengan kebijakan daerah dan nasional?

JAWAB: Terkait dengan Pemerintah Pusat, kita belum bisa mengambil asumsi, tentunya nanti kalau daerah sudah membuat semacam akomodir atau pernyataan, pemerintah daerah mupun provinsi pasti akan meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, dengan artian di ajukan ke tingkat pusat. Nanti akan dibahas lagi sesuai dengan aturan yang berlaku. Apakah ini sudah memenuhi persaratan untuk menjadi sebuah kabupaten. Kalau memang sesuai dengan prosedur mekanisme itu tidak ada masalah.

Kalau ada peluang pemekaran apakah dengan mudah untuk mencapainya ?

JAWAB: Untuk mencapai pemekaran itu butuh kerjasama dan kekompakan. Dengan kata lain kalau memang bersungguh-sungguh dan sama-sama berkerjasama hal sesulit apapun bisa menjadi mudah, sesuai dengan aturan. Pada intinya untuk peluang pemekaran itu bukan kerja yang mudah.

Salah satu alasan pemekaran adalah untuk mempercepat pembangunan, Apakan anda setuju dengan alasan itu ?

JAWAB: Iya, Saya sangat setuju sekali. Karena pada dasarnya tujan pemekaran itu hanya untuk mempercepat pembangunan dan untuk mensejahteraan masyarakat.

Menurut Anda apakah wacana pemekaran yang muncul sekarang ini murni tuntutan masyarakat atau ada unsur politik?

JAWAB: perencanaan pemekaran itu sudah ada sejak lama, kebetulan saja boomingnya baru-baru ini. Dulu kita lihat Rokan Tengah dan ada pemekaran Kubu.

Ini semua merupakan keinginan dari tokoh-tokoh masyarakat. Jangan salah, jangan ada persepsi yang mengatakan unsur sakit hati atau sebagainya, urungkan lah bahasa tersebut. Intinya adalah bagaimana untuk kendali rentang pengendalian pemerintahan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, dengan salah satu conton Provinsi su-

matra Barat, jarak antara kabutaten hanya dua sampai tiga kilometer. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak.

Apa ada cara lain untuk mempercepat pembangunan selain dengan cara pemekaran?

JAWAB: Cara lain selain pemekaran mungkin dengan cara pemerataan pembangunan, itu adalah salah satu cara untuk mempercepat pembangunan. Dengan APBD kita yang sekarang ini susah juga untuk pemerataan pembangunan, karena dari berbagai lini kita masih banyak juga yang perlu kita benahi, terutama sekali permasalahan konflik yang kita alami sekarang antara lain masalah air, infrasturktur jalan, masalah ketertinggalan daerah lintas pesisir, listrik dan lain sebagainya. Dan itu tidak gampang kita selesaikan hanya dengan wacanawacana, itu perlu pemikir-pemikir dan dana yang cukup besar, langkah yang paling efisien yang harus diambil adalah dengan cara pemekaran.

Kepada pemerintah pusat, apa keinginan anda soal pemekaran ini ?

JAWAB: Pemekaran merupakan suatu gagasan utama yang dianggap perlu dalam mensejahterakan masyarakat.

Untuk itu kita harap Pemerintah Pusat bisa mempercepat dan mempermudah langkah-langkah untuk mencapai suatu pemekaran. Kita berharap sekali pemerintah pusat tidak memperlambat pemekaran ini, dengan kata lain adanya pemekaran hingga bisa membangun daerah masingmasing, dengan salah satu conton adanya ADD sekarang, disetiap desa semakin jeli dalam melakukan pembangunan. Itu juga tidak jauh beda dengan pemekaran tadi, dan dana itu bisa dikelola sendiri.

Kepada masyarakat apa sebaiknya yang mereka tanggapi dari wacana pemekaran ini.

JAWAB: Masyarakat harus bersipat positif dalam mengambil tindakan, karna tujuan dari pemekaran hanya untuk mengebagkan suatu daerah dan menyejahterkan masyarakat.***

Namun persoalannya, lanjut Amansyah, sudah berapa kali diwacanakan pemekaran, tapi Pemerintah Pusat tidak membolehkan. Untuk wacana pemekaran dari kecamatan kubu sendiri sudah lama di rencanakan. Masyarakat Kubu, sebutnya, sudah pernah melakukan musyawarah. Untuk kelanjutan wacana pemekaran kubu itu, katanya, tergantung panitia pemekaran yang sudah pernah di bentuk. "Panitianya sudah pernah di bentuk. Cuma implementasi sejauh mana wacana itu saya kurang tau juga,"kata Amansyah.

Kemudian Anggota DPRD Dapil III Rohil, Perwedessuito juga sangat mendukung adanya pemekaran Daerah. "Secara pribadi saya sangat mendukung pemekaran Daerah menjadi Rokan Tengah. Mengapa saya mendukung? karena kita berharap pembangunan untuk masyarakat Indonesia itu rentan kendalinya lebih pendek,"ujarnya.

Salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) H Azwar SH MH turut angkat bicara

soal adanya wacana pemekaran Kabupaten Rohil yang akan akan melahirkan Kabupaten Rokan Tengah dan Kabupaten Kubu.

Menurutnya, wacana pemekaran itu harus dilihat dulu kepentingannya untuk siapa.

Jika memang betul itu untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Rohil, ia secara pribadi juga turut mendukung wacana itu.

"Persoalannya bukan soal mendukung atau tidak mendukung, tapi kita lihat dulu kepentingannya.

Kalau kepentingannya untuk memajukan daerah bersama, apa salahnya didukung," kata Azwar beberapa waktu lalu.

Meski demikian, pemerintah daerah bersama DPRDnya harus duduk satu meja dulu untuk membahas ini apakah sudah layak atau tidak.

"Tapi yang paling penting itu, jangan pemekaran suatu daerah akan mematikan suatu daerah yang lain. Artinya, tujuan mekar itu supaya mendekatkan rentang kendali, mudah berususan dan sama-sama maju," tandasnya. (wrc/(urc/krc/visioner)

Mubes Roteng akan Hadirkan 3000 Undangan di Ujung Tanjung Visioner-BAGANSIAPIAPI- Isu pemekaran Kabupaten Rokan Tengah (Roteng) semakin memanas. Pasalnya, kini pembentukan kabupaten itu bakalan akan mengelar Musyawarah Besar (Mubes) yang akan di gelar di Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih.

Kabarnya lagi, dalam Mubes tersebut ada 3000 undagan akan tersebar.

"Kita siapkan termasuk undangan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten, Kepala Dinas/Badan, Kapolres, Damdim, Kejari, tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat Rohil," ungkap anggota DPRD Rohil Jufrizal saat di konfirmasi wartawan, belum lama ini di kantor DPRD Rohil.

Jelas Jufrizal, Mubes ini kemungkinan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016 mendatang di Ujung Tanjung. Pada mubes nanti pada tanggal 25 Mei diundang 3000 orang,” Ucap Politisi Partai Golkar ini.

Terang Jufrizal, adapun tujuan pemekaran itu pemerataan pembangunan, tidak ada maksud jika kabupaten pecah maka kabupaten induk itu miskin. Makanya kita luruskan maksud pemekaran tersebut," Sebutnya.

Tambah Jufrizal, saat ini pemerintah daerah Kabupaten Rohil sepakat untuk mendudukkan hal ini pada satu meja. Pemekaran Roteng ini prosesnya masih panjang, harus melengkapi naskah akademis sebagai kajian akademik.

Adapun tujuan pembentukan Kabupaten Roteng ini bukan untuk memecah belahkan. Tujuannya hanya untuk kepentingan masyarakat. Artinya tidak ada kepentingan-kepentingan politik dalam pemekaran ini,"Sebut Jufrizal anggota Komisi C DPRD Rohil ini.

“Kita berharap kabupaten induk mendukung untuk proses ini. Apa lagi pemekaran ini memerlukan jangka waktu yang panjang, karena perlu melengkapi syarat-syaratnya terlebih dahulu. Setelah persyaratannya di berikan tentunya mereka di pusat akan meninjau, apakah layak atau tidak untuk dimekarkan," papar Jufrizal. lanjut Jufrizal, untuk pembentukan kabupaten Roteng ini, kita telah menemui beberapa tokoh dari provinsi termasuk H Asri Auzar, Husaimi Hamidi, dan tokoh masyarakat Pujud H Saleh Djasit yang juga mantan Gebernur Riau. Pada intinya, tokoh-tokoh itu mendukung selagi untuk kepentingan masyarakat.

"Makanya kita inggin meluruskan dengan pemekaran Roteng dan Kubu itu tidak membuat kabupaten induk miskin, itu tidak benar. Karena pemekaran tersebut gunanya untuk mengurangi beban kabupaten induk dalam memeratakan pembangunan daerah,” Tegas Jufrizal.

Lanjut Jufrizal, DPR RI telah memberikan lampu hijau tentang pemekaran wilayah dan mereka telah paripurnakan bahwa Provinsi Riau tersebut layak dimekarkan sekitar 20 kabupaten /kota.

Sedangkan yang baru mendaftar baru 12. Belum termasuk roteng dan kubu.

Ini kesempatan kita, Jik kalau kita tidak ambil kesempatan ini maka orang lain akan mengambil kesempatan ini,” bebernya menjelaskan. “Intinya kita berharap kabupaten Roteng dan kubu ini terwujud. Masalah siapa yang inggin jadi Bupati itu nantilah," pungkasnya.(red)

Laporan Utama 5

EDISI : 05/TH: 01/APRIL 2016

Bupati: Mari Duduk Bersama, Bukan Sembunyi-sembunyi Visioner -BAGANSIAPIAPI- Bupati Rokan Hilir isioner-BAGANSIAPIAPI(Rohil) H Suyatno terkait wacana pemekaran sampai berita ini dterbitkan belum bisa diwawancara secara exlusiv, namun beliau pernah menyebutkan, jika melakukan pembahasan pemekaran hendaklah duduk bersama. hal itu dicetuskan saat hadir dalam kegiatan resmi yang ditaja pemkab.

H Suyatno Bupati Rokan Hilir H Suyatno tegaskan tentang pemekaran Rokan Tengah jangan dibahas di dalam semak. Ia berharap jika memang ingin pemekaran, harus dibahas dan didudukan secara bersama-sama. Rabu (23/03/16) di Hotel Kesuma saat menghadiri acara pembubaran Panwascam.

Sehubungan dengan adanya isu pemekaran Kabupaten Rokan Hilir yang nantinya akan memekarkan Kabupaten Baru dianggap santai dan biasa saja oleh Bupati Rohil H Suyatno. Bagi dirinya itu biasa-biasa saja, namun kepada pihak yang inggin memekarkan tersebut, ia berharap jika memang ada rencana pemekaran, harus didudukan secara bersama-sama. “Jika memang ada rencana, mari sama-sama dibahas, jangan membahasnya di dalam semak dengan cara sembunyi-sembunyi�, sebut Bupati Suyatno. Ia juga mempertanyakan tentang masa depan Kabupaten Rokan Hilir jika pemekaran terus berjalan dan disetujui. “Mau jadi apa nanti kabupaten induk, DBH kurang saja dinas-dinas sudah kalang kabut," ungkapnya. “Biasa-biasa ajalah, orang berencana, orang mau bentuk kesebelasan bola kaki sah-sah saja.

Kan belum disetujui, itu kan wacana, saya ya biasa-biasa aja," tambah Bupati.

Tak Setuju Sementara itu sejumlah Tokoh tak setuju dengan rencana pemecahan Rohil menjadi tiga kabupaten. Bukan hanya karena tidak dilibatkan, namun lebih jauh lagi, pemekaran yang digagas oleh sejumlah anggota DPRD terkesan tergesa-gesa.

"Pemekaran itu sebenarnya sangat bagus. Tapi ada sisi positif dan negatifnya. Namun hendaknya harus memikirkan kondisi Kabupaten induk," kata Jumadi kepada GoRiau.com, Rabu (6/4/2016).

Jumadi yang juga Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Rokan Hilir mengungkapkan, sampai saat ini kehidupan

dan kesejahteraan masyarakat Bagansiapiapi masih jauh dari harapan. Tambah lagi kehidupan mereka sebagian besar sebagai nelayan. Sumber PAD yang diharapkan dari kabupaten induk juga tidak bisa diandalkan.

Senada juga disampaikan Rosyadi yang merupakan Ketua Ikatan Masyarakat Minang Rokan Hilir (IKMR). Dia meminta pihak pihak yang berkepentingan untuk lebih mengerti kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang sedang kesulitan dan serba menjerit. Apalagi menurutnya, beban APBD Rokan Hilir sedang tidak stabil karena sebagian porsi APBD Rohil tersedot untuk pembangunan infrastruktur.

"Secara pribadi saya tidak mendukung pemekaran. Apalagi bupati baru belum dilantik namun tiba-tiba muncul isu pemekeran.

Tampaknya semacam ada ketidakpuasan. Rokan Hilir terdiri dari 18 Kecamatan. Jika semuanya ada pemaksaan, semuanya pasti ingin jadi kabupaten," cetus Rosyadi.

Pemikiran yang sama juga diungkapkan Darno. Ia setuju, jika wacana pemekaran masa kepemimpinan Gurbernur Riau, Annas Maamun. Tapi sekarang sudah berganti pemimpin baru. Khawatirnya, konsep awal tidak sesuai dengan harapan sehingga kedepan akan mengecewakan masyarakat Kabupaten Induk.

"Jika masih zaman Pak Annas untuk memperjuangkan pemekaran kita setuju saja. Karena konsepnya jelas. Entah yang sekarang," kata Darno yang merupakan Ketua Suku Masyarakat Jawa di Kabupaten Rokan Hilir.

Di tempat terpisah, tokoh pemuda daerah, Faisal juga menolak ide pembentukkan pemekaran Rokan Tengah, dengan beberapa alasan di antaranya, sangat kental nuansa politisnya mengingat pilkada baru saja usai. "Benahi duulu infrastruktur Rohil yang diyakini masih belum memuaskan sesuai dengan tugas pengawasan DPRD," katanya.

Yang lebih terpenting adalah, mayoritas masyarakat Rohil tidak menginginkan pemekaran, dan masyarakat merasa dirugikan dengan pembentukan Rokan Tengah. "Menurut kita, jika terjadi pemekaran atau Rohil ini dipecahkan yang jelas anggaran daerah (APBD) berkurang. Kami masyarakat tidak mau dipecahkan atau dengan metode pemekaran. Masyarakat tidak mau terpecah- pecah hanya karena ada segelintir oknum politisi pro dan kontra," tutupnya.(grc/Visioner)

Otonomi tak Sekadar Pemekaran Daerah Visioner, JAKARTA-Salah satu pendiri Institut Otonomi Daerah Siti Zuhro menilai otonomi daerah memiliki bahasan dan cakupan sangat luas. Otonomi daerah tak boleh diterjemahkan sebagai pemekaran daerah semata.

"Karena kita juga harus ingat ada 122 daerah yang tertinggal dan nyaris permanen tinggalnya," kata Siti usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Siti menegaskan, pemerintah memiliki tugas mengevaluasi daerah otonomi baru yang dimekarkan dalam rentang lima tahun. Jika banyak yang bermasalah, pemerintah harus mengambil sikap. "Sebab tujuan otonomi daerah dalam membangun Indonesia itu dari daerah, itu poin pertama," kata Siti.

Siti juga melirik soal birokrasi. Birokrasi termasuk poin penting untuk mendukung sukses atau tidaknya otonomi daerah berjalan. Wakil Presiden, kata Siti, sangat mendukung rekrutmen pegawai yang profesional dan berkualitas tanpa mengurangi ketaatan aparatur sipil negara terhadap atasan.

Rekrutmen calon pejabat tinggi dan menengah yang profesional harus tetap dilakukan dalam koridor birokrasi. "Jadi di birokrasi ada etika birokrasi di mana SDM atau birokrat itu bekerja sangat hierarkis, meski ada keleluasaan, kebebasan di istu tetap harus hierarkis," ujar peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini.

Dalam kesempatan lain, Hasrul Sani Siregar seperti dikuti dari riaupos.co menuliskan tentang urgensi pemekaran daerah. Menurutnya, pertanyaan yang mendasar perlu dikemukakan bahwa, seberapa urgensinya adanya pemekaran daerah bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat? Pertanyaan seterusnya adalah sudahkah pelayanan publik terlaksana dengan baik dengan adanya pemekaran daerah tersebut?

Mengamati perkembangan dari beberapa pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia saat ini, masalah pemekaran daerah selalunya mendapat hambatan dan malahan menimbulkan korban jiwa.

Kasus gagalnya pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) di Provinsi Sumatera Selatan salah satunya. Pemekaran Musi Rawas Utara (Muratara) dari Kabupaten induk yaitu Musi Rawas malahan menimbulkan korban jiwa dari masyarakat setempat. Dikhabarkan sudah empat korban jiwa tewas dari masyarakat yang menginginkan pemekaran kabupaten tersebut. Masyarakat Kecamatan Muara Rupit yang menginginkan adanya pemekaran di daerahnya gagal tercapai.

Akibat gagalnya pemekaran daerahnya tersebut, masyarakat Muara Rupit memblokir jalan lintas Sumatera yang mengakibatkan terhambatnya jalan tersebut dan mengganggu kepentingan umum.

Bentrok antara masyarakat dan aparat keamanan pun tidak terhindarkan. Bagi masyarakat Muara Rupit, Kabupaten

Musi Rawas Utara merupakan harga mati dan musti terlaksana.

Berbicara tentang pemekaran daerah, seyogyanya pemerintah sudah merencanakan dan membuat grand design tentang pemekaran daerah, namun grand design yang dibuat tersebut selalunya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pemekaran daerah terus saja berlangsung tanpa adanya evaluasi akan pemekaran daerah tersebut.

Moratorium daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah selalunya tidak berjalan dengan baik. Sebagaimana diketahui semenjak otonomi daerah diberlakukan pada 1999 hingga April 2013 telah ada 34 provinsi, 409 kabupaten dan 93 kota.

Penambahan Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah berpendapat, pemekaran Provinsi Kalimantan Utara ini didasarkan letaknya yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia khususnya di Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur.

Selain yang sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR RI, hingga saat ini, ada beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sedang menunggu disetujui oleh pemerintah dan DPR RI dan yang akan dan sedang dievaluasi baik oleh pemerintah, DPR RI maupun dari DPD RI. Selama grand design belum selesai dan disepakati baik oleh pemerintah maupun DPR serta DPD RI, berapa idealnya jumlah provinsi, kabupaten/kota di Indonesia, selama itu pula keinginan dan nafsu untuk melakukan pemekaran daerah akan terus berjalan dan tidak dapat dikendalikan. Dampak dari pemekaran daerah yang tidak terpantau dan dievaluasi dengan baik akan berdampak terhadap pelayanan publik khususnya masyarakat yang sudah seharusnya mendapat prioritas oleh pemerintah daerah. Dari beberapa evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) masih lagi memerlukan pembenahan dalam hal meningkatkan pelayanan publik terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Daerah Otonomi Baru (DOB) Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, ada tiga pintu masuk dalam pembahasan pemekaran daerah yaitu; pemerintah (eksekutif), DPR (legislatif), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Grand design yang akan disusun dan dirumuskan oleh pemerintah tersebut seyogyanya harus sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dalam BAB VI tentang Pemerintahan Daerah, UUD 1945 (Amandemen ke-2) Pasal 18 telah dengan jelas dikatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Selanjutnya, di Pasal 18 B ayat (1) menyatakan, bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan peme-

rintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang dan ayat (2), Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

Intinya Kesejahteraan Rakyat Adanya Daerah Otonomi Baru (DOB), intinya adalah kesejahteraan rakyat.

Adanya DOB tersebut praktis jarak dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin dekat dan pelayanan pun semakin cepat. Kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat jika Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terwujud tersebut mengedepankan pelayanan prima dan praktis. Pemekaran daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan publik, termasuk di dalamnya bidang kesehatan dan pendidikan. Jelas, bahwa pembangunan fasilitas publik seyogyanya dibarengi dengan peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan itu sendiri, sehingga dapat secara optimal mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Namun sebaliknya, oleh sebagian kalangan, pemekaran daerah khususnya Daerah Otonomi Baru (DOB) telah membuka peluang terjadinya bureaucratic and political rent-seeking, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Demikian ditulis Fitrani dalam bukunStudi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah. Pengaturan terhadap pemekaran daerah di Era Otonomi Daerah telah diatur oleh pemerintah dengan mengeluarkan PP No 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah mengganti PP No 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

PP No 78/2007 mengatur tiga persyaratan umum yang harus disiapkan oleh daerah yang menginginkan adanya pemekaran daerah. Pertama, persyaratan administrasi. Kedua, persyaratan teknis.

Ketiga, persyaratan fisik kewilayahan.

Pada umumnya, ketiga persyaratan tersebut menjadi dasar dalam hal layak atau tidaknya suatu daerah dimekarkan, namun seiring perjalanan waktu dalam era otonomi daerah saat ini, PP No. 78/ 2007 tidak selalu menjadi acuan setiap daerah untuk melakukan pemekaran daerah. Persyaratan administrasi tentu didasarkan kepada adanya aspirasi sebagian besar masyarakat dalam hal pemekaran daerah dengan terlebih dahulu melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah, persyaratan secara teknis seperti dalam hal kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah serta persyaratan fisik kewilayahan yang berisi cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan. (metronews.com/rpc/Visioner)

6

EDISI : 05/TH: 01/APRIL 2016

Rohil Tergetkan Juara Umum Lomba Desa Proklim Visioner -BAGANSIAPIAPIisioner-BAGANSIAPIAPI-BAGANSIAPIAPI-Kabupaten Rohil mengikuti program perlombaan Kampung Iklim (Proklim) yang ditaja Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI. Ibukota berjuluk Negeri Seribu Kubah itu menargetkan juara umum.

Alkahfi berkeya"Dari hasil peninjaukinan, Rohil banyak an dan sosialisasi kelamemiliki potensi desa pangan, ternyata ada liproklim dan sudah bema desa yang dinilai berapa kali mememasuk dalam kategori nangkan kejuaran tingdesa proklim, saya senkat Nasional yakni Kediri melihat setiap tapenghuluan Mukti Jaya, hunya proklim semakin Kecamatan Rimba Meberkembang," kata lintang, tahun 2012, kePembina Kampung Promudian Kelurahan Baklim Rohil, Alkahfi Suganbatu Kota, Kecatikno, Jumat (8/4/2016). Alkahfi Sutikno matan Bagansinembah Dikatakan, adapun tahun 2015. kelima desa di antaranya KepengDitambahkan, Bapedal Rohil huluan Bagan Sapta Permai, Kesendiri, sudah menjadwalkan socamatan Bagan Sinembah Raya, sialisasi dan pembinaan di setiap Kepenghuluan Suka Maju Kecacalon Proklim direncanakan dilakmatan Bagan Sinembah, Pondok sanakan di akhir April 2016 menPalm Agung Kepenghuluan Balam datang."Kita berharap dukungan Jaya Kecamatan Balai Jaya, Kesemua pihak khususnya pihak Bapenghuluan Bangko Mukti Kepedalda Rohil, kedepan diharapcamatan Bangko Pusako dan Sukan bisa meraih prestasi yang lekajadi Kepenghuluan Jumrah Kebih baik lagi," imbuhnya.(adv/hms) camatan Rimba Melintang.

PELEPASAN Popkab 2016.

Sekda Buka Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten 2016 Visioner- BAGANSIAPIAPI- Sekretaris Daerah Kabupaten Rohil H Surya Arfan secara resmi membuka Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (Popkab) Rokan Hilir, Bagansiapiapi. Pembukaan perlombaan olahraga pelajar itu bertujuan menjaring bakat dari atlet pelajar.

"Jangan sampai atlet yang dikirim untuk mengikuti berbagai iven baik tingkat provinsi maupun nasional orangnya itu-itu saja. Carilah atlit dari kalangan pelajar yang berbakat yang selanjutnya dibina," kata sekda di sela acara, Senin (11/4/2016).

Menurutnya, Popkab tidak

lain untuk mencari bibit atlet berbakat diberbagai cabor, kemudian atlet itu nantinya akan dibina dan dikirim mengikuti Pekan olahraga pelajar Daerah (Popda) tingkat Propinsi Riau pada tanggal 12-23 Mei 2016 mendatang di Pekanbaru.

"Selain itu, bagi atlet yang berprestasi diajang ini nantinya juga akan diikutkan dalam ajang pekan olahraga Propinsi (Porprop) pada tahun 2017 dikabupaten Kampar," katanya.

Lanjutnya, diajang ini, pemerintah daerah akan memberikan penghargaan berupa bonus atau hadiah kepada atlet

yang berprestasi. "Ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam membina atlet yang ada dirohil, karena atlet inilah nantinya sebagai generasi penerus yang berjuang membawa nama daerah diberbagai iven keolahragaan di Indonesia," ungkapnya.

Surya menjelasakan, Popkab tahun ini diikuti lebih kurang 1.500 Peserta dari 18 kecamatan yang ada dirohil, sedangkan jenis pertandingan ada 8 cabor yakni Pencak silat, Bulu Tangkis, Bola Volly, Tenis Meja, Sepak Takraw, Atlentik, Sepak Bola, dan Volly Pasir.(adv/hms)

Masuk Masa Pensiun

Kadishubkominfo Komit Pertahankan WTN Visioner-BAGANSIAPIAPI-Kadishubkominfo Rohil Muktar Lutvie, mengaku telah memasuki masa pensiun, namun berkeinginan tetap mempertahankan status kabupaten Rohil sebagai peraih Wahana Tata Nugraha (WTN) yakni daerah yang mampu menata transportasi publik secara baik.

"Saya akan mengakhiri masa tugas 17 hari lagi, saya sudah amanahkan pada staf jangan sampai

memalukan nama Rokan Hilir. Kalau tahun lalu kita dapat plakat minimal harus di pertahankan,"kata Mukhtar Lutvie, menyikapi rencana mempertahankan status WTN, Rabu(13/4/2016).

Menurutnya, penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah peng- Mukhtar Lutvie

hargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada kotakota yang mampu menata transportasi publiknya. Penghargaan ini diberikan setiap tahun, biasanya pada bulan April.

Penilaian dilakukan atas kategori kota metropolitan, kota besar,

kota sedang, dan kota kecil. aspek penataan transportasi yang berkelanjutan, dan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya.

Plakat WTN yang diserahkan langsung Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) kepada Plt Gubernur Riau, Ir H Arsyadjuliandi Rachman di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/ 12/2015), kemarin. Selain Rokan Hilir

kala itu ada 3 Kabupaten yakni Kuantan Singingi (Kuansing), Indragiri Hulu (Inhu) dan Kampar.

Dikatakan, Dishubkominfo bakal berusaha mempertahankan apa yang sudah di raih namun, tetap berusaha untuk meraih piala seperti yang diperoleh oleh Kota Dumai, Kabupaten Siak dan Bengkalis,"Tahun ini kita minimal mempertahankan syukur-syukur dapat piala," tegasnya.(adv/hms)

Kabupaten Rohil Non Konflik Etnis

SUANDI Kepala Kesbangpolinmas membuka sosialisasi pembaruan antar etnis suku bangsa di Bagansiapiapi

Visioner- BAGANSIAPIAPI-Rokan Hilir sebelum berpisah dari Kabupaten Bengkalis paling banyak memiliki beragam etnis suku sehingga terkadang sering timbul konflik suku. Namun setelah otonomi daerah tahun 1999, Kabupaten Rohil aman dan kondusif.

Demikian dikatakan Kepala Kesbangpolinmas Rohil Suandi, ketika membuka kegiatan Sosialisasi Percepatan Proses Pembauran Bagi Masyarakat dan Pemberian Tanda Penghargaan Pembaruan Tahun 2016, Selasa (12/4/ 2016) di Bagansiapiapi.

Menurutnya, tujuan kegiatan tersebut untuk menyatukan persepsi sehingga tidak terjadi konflik sosial, kemudian antar suku juga diharapkan bisa saling membaur, saling toleransi, dan mengerti ba-

hasa maupun adat istiadat.

Oleh karena itu, kegiatan forum pembaruan kebangsaan ini merupakan program dari Kesbangpol Provinsi Riau yang sengaja dilaksanakan di Rohil mengingat daerah itu memiliki banyak ras, suku dan agama.

"Untuk peserta dalam kegiatan ini terdiri dari berbagai etnis yang ada di Rohil mulai dari Suku Melayu, Jawa, Minang, Tionghoa, Batak, Tapanuli, Nias dan Bugis dengan jumlah sebanyak 60 orang," katanya.

"Apabila sudah memahami semua itu kedepan diharapkan tidak menimbulkan konflik sosial baik yang terjadi dilingkungan sekitar maupun keluarga," tuturnya.

Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk mencegah timbulnya

diskriminasi antar suku dan perbedaan kepentingan. Kabupaten Rohil telah membuktikan warganya telah berbaur dengan suku etnis lainya, seprti dalam kegiatan MTQ, Paguyuban Jawa, Tahun Baru Imlek, Malam Cap Go Meh, Ritual Bakar Tongkang "Kita mengikutsertakan seluruh etnis, inilah menunjukkan bahwa perlunya satu persepsi antar suku dalam membangun Rohil sekaligus mencegah dan menghindari konflik sosial," jelasnya Dirinya mengajak seluruh etnis di Rohil mencapai satu persepsi sehingga tercipta kondisi kondusif, sehingga segala bentuk pembangunan yang digerakkan pemerintah daerah berjalan dengan lancar, tertib dan terkendali.(adv/hms)

7

EDISI : 05/TH: 01/APRIL 2016

Tolak Pengurangan Tenaga Kerja

PT Chevron Harus Diprioritaskan Masyarakat Lokal

Afrizal

Visioner-BAGANSIAPIAPI- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaen Rokan Hilir menolak pengurangan tenaga kerja security oleh PT Cevron dengan alasan menurunnya nilai jual migas.

Ia berharap kalau pun terjadi pengurangan masyarakat lokal harus diprioritaskan.

Afrizal Selaku Anggota DPRD Rohil meminta kepada PT Cevron agar tidak melakukan pengurangan tenaga kerja tersebut. dalam waktu dekat Ia jua akan mengadakan haering dengan pimpinan PT. Cevron bersama Dinas Tenaga Kerja untuk membahas

pengurang tersebut.

"Dari PT. ABB ke PT. Global akan diadakan pengurangan tenaga kerja scurity sebangyak 141 orang pada bulan April tahun 2016, dengan alasan menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH),"ungkapnya "Kalau pun ada pengurangan jangan sempat sebanyak itu, dengan harapan masyarakat Rohil yang sudah memiliki KTP harus diprioritaskan. Jangan nanti orang luar yang tidak mempunyai identitas di Rohil itu yang dipekerjakan," tegasnya Afrizal Ia juga mengharapkan kepada perusahaan yang membawa pekerja dari luar agar bisa dibatasi, dengan artian cukup hanya pihak menejar atau pihak yang dianggap penting saja yang diangkat dari luar, dan sisanya diangkat dari tenaga lokal untuk diperkerjakan. "jangan nanti dekat dengan pimpinan perusahaan, terjadi pengurangan seperti sekarang ini, malah tenaga lokal yang di keluarkan. sementara itu tenaga yang dibawa dari luar masih dipekerjakan sebagai karyawan. Mau kerja apa nanti setelah dikeluarkan. itu yang harus kita tindak tegas kepada pimpinan perusahaan," pungkas Afrizal Sementara itu selain dari Perusahaan ABB dan Global, perusahaan yang lainnya juga harus mengutamakan tenaga kerja lokal (Rohil) Walaupun jarak antara kabupaten Rohil dengan kabupaten yang lain itu dekat, akan tetapi pihak perusahaan harus mendahulukan tenaga kerja lokal. (Rafi/adv/DPRD)

PAW Marusaha Gantikan Jamiludin Terkendalam SK Gubri Visioner-BAGANSIAPIAPI- Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jamiludin diketahui telah resmi mengundurkan diri dan terpilih sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil).

"Dengan demikian dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam hal itu ditujuk saudara Marusaha," jelas Sekretaris Dewan (Sekwan) Rohil, H Syamsuri Ahmad. "PAW Marusaha masih terkendala SK dari Gubri," kata Sekwan, ditemui Senin (13/04/2016) diSyamsuri Ahmad ruag kerjanya.

Dalam hal itu, Sekwan sendri telah mengaku dirinya sudah menyurati pimpinan daerah Rohil Bupati Suyatno dan juga menyurati Plt Gebernur Riau, Andi Rahman.

Jelasnya lagi, hingga saat ini belum ada informasi kejelasan terkait SK tersebut. Kalau ingin kejelasannya, tanya aja sama Tapem.

"Itu wewenangnya Tapem Sekda Rohil, dan pihak Tapem yang menyurati Geberbur Riau. Kalau SK itu sudah turun ke Sekretariat DPRD, kita akan menjadwalkan pelantikan PAW Marusaha dan Pimpinan Ketua DPRD Suyadi tersebut,"kata Syamsuri.(rafi/adv/DPRD)

Imam Suroso Minta Pemkab Serius Tangani Bocah Gizi Buruk

IMAM Suroso ketika melihat pasien gizi buruk di RS Dr Pratomo Bagansiapiapi, belum lama ini.

Visioner -BAGANSIAPIAPIisioner-BAGANSIAPIAPI-BAGANSIAPIAPI-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan, Hilir Imam Suroso belum lama ini sempat melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Daerah (RSUD) Dr Pratomo Bagansiapiapi. Ia berharap pihak Pemerintah dapat melakukan tindakan serius terhadap derita gizi buruk yang kerap dialami anak daerah.

Demikian hal itu dilakukan terkait adanya balita diaknosa gizi buruk yang baru baru ini mengeju-

Pemberdayaan Ekonomi Masyaraka

Peran Dinkop UKM Perlu Ditingkatkan Lagi Visioner-BAGANSIAPIAPI- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir Hj Suryati mengharapkan agar Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) dapat meningkatkan peran yang lebih besar lagi sebagai bagian dalam pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat.

Pansus IV gelar Hearing Suryati bersama Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Rohil yang membahas tentang pinalisasi Ranperda koperasi UMKM, dalam haering yang digelar dapat kesimpulan bahwa

KNPI Diharapkan Beri Kontribusi yang Baik Bagi Pemuda dan Daerah Visioner-BAGANSIAPIAPIWakil ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir Abdul Kosim minta kepada pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KN-

PI) Rohil yang telah dikukuhkan, agar dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap perkembangan di daerah, khususnya untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan.

tan sejumlah masyarakat daerah.

"Kita sangat perihatin terhadap Roni (anak penderita Mal Nutri-

si,red), dan saya berharap pihak pemerintah akan memberikan penanganan khusus terhadap penyakit ini, supaya kedepannya gizi buruk ini tidak terulang lagi untuk yang akan datang,"ungkap Imam Soroso Politisi Partai Demokrat yang baru menjabat ini secepat mungkin akan membicarakan hal tersubut kepada pihak RSUD supaya balita penderita zigi buruk ini bisa dirujuk ke rumah sakit yang lebih layak dalam menagani penyakit balita tersebut.

"Kalau memang penaganan ini tidak bisa dilakukan oleh pihak RSUD pratomo, dan harus dirujuk kerumah sakit yang lebih bagus lagi, kita selaku wakil rakyat mendorong untuk itu, tapi sebelum itu kita koordinasi dulu sama pihak rumah sakit, kemana rujukan nanti, kalau seandainya diperbolehkan untuk dibawa rujuk keluar daerang"tegasnya Terkait dengan biaya, sambung Imam. Mengingat kondisi orang tua balita tersebut tergolong kurang mampu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial secepat mungkin untuk biaya agar ditanggung oleh pemerintan semuanya, ini yang akan kita usahakan "Harapan saya bagai mana beban biaya ini bisa ditanggung oleh pemerintah, itu yang perlu kita koordinasikan nantinya. Tutup Imam suroso. (Rafi/adv/DPRD)

"Kehadiran KNPI cukup penting untuk membangun negeri ini (Rohil), maka diharapkan kontribusinya untuk bersama dengan pemkab membangun daerah terutama di bidang berkaitan de-

Ranperda tersebut akan lebih memacu kepada peraturan yang lebih tinggi dan memasuk kan beberapa pasal yang sesuai dengan kebutuhan daerah selagi tidak melangar aturan yang ada.

Hal ini disampaikan Suryati seiring dengan pembahasan rancangan Peraturan Daerah oleh Pansus IV di mana dirinya bergabung, di antaranya adalah menyangkut ranperda Koperasi tersebut.

Penambahan dari ranperda pemberdayaan koperasi dan UMKM kabupaten Rohil, namun sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan konsultasi de-

ngan kementrian kopersasi bahwasanya itu harus dipisahkan dengan artian di pecahkan menjadi dua bagian, yaitu perda koperasi dan perda UMKM. Dan ini sudah kita sepakati dalam haering tersebut, nantinya akan kita pecahkan menjadi dua perda.

"Naskah Ranperda telah dipelajari. Kami harapkan nantinya agar peran koperasi dapat lebih ditingkatkan sehingga menjadi bagian pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan," katanya.

Ditambahkan Suryati, pihaknya akan menindaklanjuti dengan konsultasi ke kementerian, serta berkunjung ke daerah tertentu yang telahterbukti sukses menjalankan perda serupa,tutup Suryati.

(Rafi/adv/DPRD)

maka kedepan diharapngan pemuda," ujar kan pemuda dapat Abdul Kosim, Ahad memberikan peran (10/4/2016). yang lebih besar untuk Untuk itu dirinya daerah," ungkap Abdul meminta agar KNPI Kosim. bisa membuat langKeberadaan KNPI kah konkrit dalam hal terangnya harus damembantu pemerinpat mewarnai perjalatah dalam bidang ternan pembangunan di sebut. Peran yang podaerah tak tertutup sitif dapat dikembangkemungkinan tamkan oleh wadah orga- Abdul Kosim bahnya dari organisanisasi pemuda terbesi tersebut bakal lahir para calon sar di Indonesia. pemimpin yang mampu mem"Misalnya secara aktif meningberikan kontribusi bagi bangsa katkan pemahaman pemuda untuk dan negara. (Rafi/adv/DPRD) tidak terlibat dengan narkoba,

8 Galeri Foto

EDISI : 05/TH: 01/APRIL 2016

KETUA DPRD, Nasrudin Hasan, Bupati Suyatno, Dandim 0321 Bambang S, Plt Sekda Surya Arfan.

BUPATI SUYATNO DAN ISTERI LEPASKAN BEBEK

RIBUAN WARGA MERIAHKAN LOMBA DI PARIT GEPAK

BUPATI Rohil H Suyatno dan Ketua PKK Kabupaten Rohil HJ Wan Mardiana Suyatno diantara masyarakat dalam rangkaian acara peresmian parit gepak.

BUPATI Suyatno dan Ketua DPRD Nasrudin Hasan poto bersama dara Rohil dalam meramaikan acara pebukaan wisata parit gepak sekaligus acara penanaman pohon.

BUPATI Rohil Suyatno dampingi anggota DPRD Rohil tatang Hartono melakukan tanam pohon secara simbolis.

Visioner-BAGANSIAPIAPIBupati Suyatno dan segenap jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Rokan Hilir menyempatkan diri untuk hadir di kawasan wisata Parit Gepak (Bay Park). Aneka perlombaan yang digelar oleh Pemkab Rohil itu ternyata mendapatkan antusias dan respon yang cukup baik dari masyarakat sekitar.

Bupati Suyatno secara resmi membuka lomba menangkap bebek, makan kerang dan penanaman pohon, pada Sabtu (2/4/2016) pagi. Kegiatan tersebut dipusatkan di kawasan wisata Parit Gepak (Bay Park) Jalan Bahagia Ujung, Bagansiapiapi.

Lomba yang berlangsung meriah tersebut, membuat masyarakat rela berpanaspanasan hanya untuk menyaksikan berbagai perlombaan yang digelar. Meski masih banyak fasilitas yang harus ditambah, namun kawasan Parit Gepak cukup mempesona dan layak untuk dikembangkan.

Masyarakat juga berharap, agar kawasan wisata Parit Gepak atau Bay Park bisa maju dan menjadi salah satu andalan lokasi objek wisata andalan di Bagansiapiapi.(adv/humas)

BUPATI Suyatno sampai dilokasi wisata parit gepak bagansiapiapi.

BUPATI Rohil H Suyatno didampingi Ketua PKK Kabupaten Rohil, Hj Wan Mardiana Suyatno lepaskan 15 ekor itik dalam acara tangkap itik diparit gepak.

KETUA PKK Rohil, Hj Wan Mardiana Suyatno tampak hadir dalam acara peresmian tempat wisata keluarga parit gepak bagansiapiapi.

USAI pelepasan itik, Bupati Rohil Suyatno bersama rombongan menyaksikan acara tangkap itik.

Galeri Foto 9

EDISI : 05/TH: 01/APRIL 2016

MALAM KEAKRABAN PRAJA IPDN BERSAMA BUPATI SUYATNO

BUPATI Suyatno dan Kepala Dinas Ciptakarya Suwandi menyempatkan poto bersama dengan Praja IPDN dimalam keakraban.

BUPATI Rohil Suyatno ketika menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka acara keakraban.

DIREKTUR IPDN Kampus Riau, Muhamad Ilham ketika menyampiakan kata sambutan dimalam keakraban.

Visioner-BAGANSIAPIAPI-Mengakhiri Praktek Lapangan (PL) III Nindya Praja IPDN digelar malam keakraban dan api unggun yang dihadiri langsung Bupati Rohil Suyatno dan Ketua DPRD Nasrudin Hasan, Plt Sekda Surya Arfan, Asisten di parit gepak atau Taman Wisata Bay Park, Jalan Bahagia Ujung, Bagansiapiapi, Jum’at (1/4/16) malam.

Nindya praja menampilkan atraksi pencak silat, joget poco-poco, melepas lampion, hiburan lain, ditutup menyalakan api unggun, bahkan Bupati Suyatno dan Ketua DPRD Nasrudin Hasan diangkat masing-masing dua praja menambah hangatnya suasana.

Bupati Suyatno menyatakan, untuk lokasi malam keakraban memang sengaja diarahkannya di Taman Wisata Bay Park, agar setelah pergi dari Rohil,

praja bisa ingat kenangan bersama jajaran Pemkab Rohil.

“Saya maunya anak-anak IPDN yang saat ini melaksanakan Pratek Lapangan III di Rohil selalu mengingat kenangan manis di Taman Wisata Bay Park,” ujar Suyatno.

Sementara itu Direktur IPDN Kampus Riau-Rokan Hilir, Prof Dr Muhammad Ilham menyatakan atas nama Nindya Praja PL III pamit, bulan Mei akan kembali ke kampus IPDN Jatinangor serta mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemkab Rohil.

Sebelumnya, Nindiya Praja IPDN mengakhiri praktek lapangan III di sejumlah SKPD Rokan Hilir ditandai apel dengan inspektur upacara Plt Sekda Drs. H. Surya Arfan, M.Si. Surya Arfan berkesempatan me-

meriksa barisan, sekaligus menyatakan selama praktek, semua nindya praja menunjukkan prilaku yang baik, sehingga praktek lapangan berjalan sukses. Kesuksesan itu dinilai Surya juga dibantu sejumlah kepala SKPD bahkan sampai tempat pemondokannya.

Praja ini diterima Pemkab Rohil Jum’at (4/3/16) lalu dalam upacara juga, dengan inspektur upacara Bupati Rohil Suyatno, terdiri 171 orang, penempatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, 17 dinas, 10 badan, enam kantor.

Praktek lapangan meliputi bidang pemerintahan yang diakumulasikan ke dalam bidang pembangunan, kemasyarakatan dan program khusus, bentuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD.(adv/humas)

BUPATI Rohil Suyatno menyerahkan cinderaBUPATI Rohil Suyatno dan Porkompinda mata berupa pelakat Daerah kepada Direkdalam acara malam keakraban. tur IPDN Kampus Riau.

BUPATI Suyatno dan Ketua DPRD Nasrudin Hasan berkesempatan melepaskan lampion pada akhir malam keakraban.

BUPATI Rokan Hilir, H Suyatno bersama Ketua DPRD Rohil, Nasrudin Hasan dan rombongan disambut praja IPDN dilokasi acara malam keakraban.

BUPATI Suyatno didampingi Kepala Bappeda Rohil, M Job Kurniawan menyayikan lagu bersama Praja IPDN dimalam keakraban.

BUPATI Suyatno tampak bercengkrama dan tertawa lepas bersama Praja IPDN dimalam keakraban.

BUPATI Suyatno berhibur bersama mis impian Rohil dan Praja IPDN.

TAMPILAN aktraksi Praja IPDN Kampus Riau dimalam keakraban.

10 Riau Raya

EDISI : 05/TH: 01/APRIL 2016

KPK Buka Perwakilan, Riau Bebas Korupsi?

Visioner -PEKANBARUisioner-PEKANBARU-PEKANBARU-KPK pastikan tetap buka perwakilannya di Riau. Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Saut Situmorang pastikan akan tetap membuka perwakilannya di daerah termasuk di Riau dalam waktu dekat.

Namun KPK belum memastikan apakah kantor yang direncanakannya tersebut dengan menyewa atau rencana berkantor di Riau itu nantinya akan menyewa atau cuma dengan meminjam ruangan dengan pemerintah provinsi.

"Kami berlima hampir setiap hari berdebat, prinsipnya kami setuju daerah ini harus ditunggui," kata Wakil Ketua KPK, usai menghadiri acara rapat koordinasi, supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang dilaksanakan di Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Rabu (13/4/16). Menurut Saut Situmorang, rencana menempatkan perwakilannya ke Riau itu juga sudah disampaikan ke Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Menurutnya, penempatan KPK di daerah bentuk upaya memperpanjang telinga untuk mengawasi orang-orang nakal yang memanfaatkan anggaran untuk kepentingan diri dan kelompok. "Sudah dibicarakan dengan Plt. Dimana nanti kami bisa hadir ditengh-tengah masyarakat. Supaya kuping kami lebih peka. Kalau orang nakal itukan kalau tak ditungguin kan jalan terus," paparnya.

Selain di Riau, Saut mengaku

penempatan perwakilan di daerah sudah ada contoh, yakni di Banten.

Di sana KPK diberi tempat oleh pemerintah setempat untuk petugas KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberantas korupsi.Sementara Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman menyatakan terserah KPK, karena lembaga anti rasuah itu memiliki aturan sendiri. "Intinya, jika memang perlu ruangan kerja, seperti disampaikan pimpinan tadi masa kalau cuma hujan tak bisa numpang teduh," ujar Plt Gubri.

Selain itu, Plt Gubri juga menyatakan kegembiraannya karena, dengan hadirnya KPK di Riau akan mampu menjadi pelecut bagi seluruh aparatur negara di Riau dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

MoU Pencegahan Korupsi Sebagai pencegahan awal, gubernur, bupati dan walikota melakukan MoU pencegahan korupsi.

Total sembilan komitmen yang ditandatangani Plt Gubri tersebut juga diikuti pimpinan DPRD Riau

lainnya yakni Noviwaldy Jusman, Manahara Manurung dan Sunaryo. Setelah itu, penandatanganan juga dilakukan Kapolda Riau dan Kajati Riau, para bupati/walikota, Ketua DPRD kabupaten/kota.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meminta kepada Gubernur Riau para bupati, Ketua DPRD untuk berkomitmen atas penandatanganan yang juga disaksikan langsung olehnya. Ada pun alasan dilakukannya penandatanganan MoU tersebut mengingat Riau merupakan salah satu daerah yang menjadi perhatian khusus oleh KPK dalam pengawasan korupsi.

"Saya minta tentunya, penandatanganan ini tidak hanya. Sebatas seremonial saja. Dimana KPK pulang ke Jakarta, sementara di Riau korupsi terus dilakukan. Saya tidak mau, makanya dalam poin kesembilan yang ditandatangani tertulis rencana aksi pemberantasan korupsi harus dilakukan berkelanjutan," papar Saut.(MC Riau/visioner)

SEMBILAN KOMITMEN MOU PENCEGAHAN KORUPSI 1. Melaksanakan proses perencaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planing, 2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirian Uni Layanan Pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procuement.

3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan pelayanan satu pintu sumber daya alam yang terbuka.

4. Melaksanakan tata kelola dana desa dan pemanfaatan yang efektif dan akuntable.

5. Melaksanakan penguatan internal pemerintah sebagai bagian dari implementasi pengendalian dari sistem internal pemerintah.

6. Memperkuat sistem integritas melalui pembentukan komite integritas pengembalian gratifikasi dan LHKPN. 7. Membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.

8. Melaksanakan perbaikan pengelolaan sumber daya manusia dan penerapan perbaikan dan penerapan perbaikan tunjangan dengan penghasilan.

9. Melaksanakan rencana aksi dlaam program pemberantasan korupsi terintegritas dan konsisten dan berkelanjutan. (MC Riau)

Cegah Korupsi di Riau

Kedepankan Transparansi dan Waspadai Orang di Sekeliling Visioner-PEKANBARU-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Riau sebagai salah satu daerah dengan tingkat kesadaran korupsi cukup rendah. Pasalnya, KPK masih menemukan masih kuatnya intervensi yang terjadi dalam hal perencanaan kegiatan, anggaran , pengadaan barang dan jasa, serta alokasi bansos dan bantuan keuanganHal ini diungkapkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam Rakor sam Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Riau.

Selain itu, berulangnya kasus korupsi di Riau yang melibatkan eksekutif, legislatif dan swasta menjadi bukti rendahnya kesadaran terhadap anti korupsi. Tak hanya itu kata Saut, KPK juga menyoroti rendahnya kesadaran para

penyelenggara negara di Riau yang melaporkan harta kekayaanya. "Ini bisa dilihat dari jumlah angka yang sudah melaporkan hartanya Sebanyak 50,75 persen ditingkat eksekutif dan 34, 43 persen ditingkat eksekutif," ujar Saut, Rabu (13/4/2016).

Oleh sebab itu katanya, KPK akan terus mendampingi Pemprov Riau mencegah korupsi. "Kita mengimbau masyarakat masyarakat ikut melakukan pengawasan dengan efektif dan tidak perminsif terhadap korupsi sekecil apapun," tukasnya.

Kedepankan Transparasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau seluruh elemen ditubuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, agar senantiasa mengedepankan tata kelola peme-

kpk ingatkan plt gubri waspadai orang disekeliling.

rintahan yang akuntabel dan transparan. "KPK akan terus mendorong Pemprov Riau untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih sehingga terhindarlah tindak pidana korupsi," ungkap Saut Situmorang.

Kali ini, KPK datang ke Riau untuk melakukan pendampingan lantaran terulangnya kasus korupsi yang melibatkan eksekutif, legislatif dan swasta di Riau. KPK juga menyoroti rendahnya kesadaran para penyelenggara negara di Riau dalam melaporkan hartanya.

Ini bisa dilihat dari jumlah angka yang sudah melaporkan hartanya.

Sebanyak 50.75 persen ditingkat eksekutif, dan 34,43 persen ditingkat legislatif. "Menurut pengamatan KPK, masih ada intervensi kuat yang terjadi di Riau, baik

dalam hal perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta alokasi bantuan sosial dan bantuan keuangan," imbuhnya.

Dalam kegiatan ini, KPK juga bersinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPK, BPKP, serta LKPP. Orang di Sekeliling Selain itu, Saut Situmorang memperingati keras Plt Gubernur Riau dan jajarannya untuk komit mencegah korupsi, agar tidak ada lagi pejabat dan kepala daerah diciduk komisi anti rasuah itu. Ia juga memperingatkan agar Plt Gubri, Arsyadjuliandi Rachman berhati-hati dengan orang-orang disekeliling yang bisa mempengaruhi terjadinya korupsi. "Ini penting. Hati-hati jangan sampai kami memenjarakan Gubernur yang keempat kalinya," ujarnya.

Dikatakan Saut, orang-orang disekeliling penguasa di daerah, biasanya turut mempengaruhi kebijakan disatu daerah, terutama orang-orang yang berada diluar Pemerintahan. Sebab itu, KPK memperingatkan agar kepala daerah terutama Gubernur untuk ber-

hati-hati. "Saya beritahu, disekeliling pak Gubernur ada yang jahat, bisa menjadi bencana buat bapak dan Pak Gubernur harus berani tegas," ucap Saut.

Ia berharap pencegahan korupsi di Indonesia khususnya di Riau dapat dimulai dari hal-hal kecil.

Misalnya saja dengan penegakan aturan larangan buang sampah sembarangan. "Misalnya seperti walikota Pekanbaru mengeluarkan aturan dilarang buang sampah sembarangan, sesekali orang yang buang sampah sembarangan sesekali penjarakan mereka.

Karena untuk memberantas korupsi itu tidak hanya harus dari korupsi miliaran saja, tapi dimulai dari yang kecil-kecil. Karena kalau hal kecil saja dibiarkan, kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah korupsi di negeri ini," paparnya.

Ia juga berharap Komite Intelijen Daerah (Kominda) memainkan peran dalam membantu Walikota, Bupati dan Gubernur dalam mendeteksi keberadaan orangorang disekeliling mereka yang dapat menimbulkan kerugian daerah. "Bapak Kominda harus bantu.

Bantu pak Gubernur, bantu pak walikota memahami persoalan yang ada disekeliling mereka. Siapa orang-orang nakal yang mengelilingi mereka," tandasnya.(MC Riau/visioner)

Riau Raya 11

EDISI : 05/TH: 01/APRIL 2016

Perang Terhadap Narkoba

Tes Urine ASN untuk Buktikan Bebas Narkoba Visioner -PEKANBARUisioner-PEKANBARU-PEKANBARU-Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat terlarang yang digalakkan Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini, juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Karena test urine tersebut membutuhkan dana, maka Pemprov Riau akan mengajukan anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2016," jelas Kepala BKP2D Riau Asrizal kepada

wartawan, Jumat (1/4) di Pekanbaru.

Asrizal mengatakan, pada prinsipnya Pemprov Riau mendukung penuh dilakukannya test urine bagi ASN dan juga kalau memungkinkan anggarannya juga akan di-

lakukan bagi tenaga honorer.

Hanya saja dikarenakan itu memerlukan anggaran, maka belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini.Jika nantinya telah ada anggaran, Asrizal mengaku kalau test urine itu akan dilakukan secara mendadak, apakah itu pada saat selesaui upacara, atau dengan cara lainnya.

"Kita ingin semua bisa dilakukan test, jangan ada yang tertinggal, karena ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Riau dalam membasmi bahaya Narkoba ini, terutama dilingkungan kerja, melalui ASN," tegasnya.

Mantan Sekretaris Dinas Pen-

Ilustrasi: int

didikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Riau ini juga menegaskkan kalau nantinya pada saat test urine didapati ASN yang positif menggunakan Narkoba, maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kalau masih bisa untuk direhabilitasi, akan direhabilitasi, atau diserahkan kepada penegak hukum, karena nya bagi yang positif akan dilakukan test lanjutan, melalui rambut dan lainnya," jelas Asrizal.

Dia berharap seluruh ASN dilingkungan Pemprov Riau bisa menjauhi yang namanya Narkoba, karena jika sudah ketagihan, tidak hanya bisa merusak bagi dirinya sendiri, orang lain pun akan bisa terkena imbasnya.

"Yakni bisa dengan munculnya praktek kejahatan atau lainnya yang bisa merugikan oleh pengguna Narkoba itu, jadi sebagai ASN, sudah seharusnya kita bisa menjadi panutan yang baik bagi masyarakat luas," ungkapnya.

Sudah Memprihatinkan Sementara legislator Riau yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo menyebutkan, Provinsi Riau terkait masalah peredaran Narkoba, untuk saat ini sudah cukup memprihatinkan. Pihak Kepolisian untuk lebih meningkatkan pengawasan dan tindak tegas pelaku baik pengguna maupun pemakai.

"Masalah Narkoba sudah menjadi keprihatinan kita di Riau. Banyak pintu-pintu masuk yang bisa membawa Narkoba itu ke Riau. Tidak ada jalan lain, Kepolisian harus lebih waspada dan meningkatkan kinerja dalam mengawasi ini": jelasnya sembari berharap.

Ditambahkan oleh Politisi PAN Dapil Kota Dumai-Bengkalis-Kepulauan Meranti ini, mengenai keprihatinan maraknya Narkoba ini pihak DPRD Riau telah menyampaikan langsung pada Kapolda Riau Brigjend Pol Supriyanto saat bersilaturahmi beberapa waktu lalu. "Dari pertemuan kita dengan Kapolda belum lama ini sudah kita sampaikan. Pihaknya komit falam mengatasi", sebutnya.

Dikatakan juga oleh Sunaryo, permasalahan yang lain di Provinsi Riau yang perlu penanganan bersama yang disampaikan juga pada Kapolda adalah masalah Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut). Apalagi tahun 2015 lalu merupakan kasus kabut asap terparah yang pernah terjadi. "Disamping itu juga kita sampaikan masalah kamana di Provinsi Riau", pintanya.

Dukungan Masyarakat Kapolda Riau, Brigjen Pol Supriyanto, seluruh lapisan masyarakat mendukung sepenuhnya setiap upaya yang dilakukan jajaran

Polda Riau, khususnya jajaran Polres Bengkalis dalam menciptakan situasi keamanan daerah yang kondusif.

"Kami sangat mengharapkan dukungan Pemkab dan seluruh lapisan masyarakat Bengkalis dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang kondusif. Begitu juga dalam pencegahan dan penanganan kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) serta peredaran narkoba.”Harapan tersebut disampaikan Kapolda melalui Bupati Bengkalis, Amril Mukminin saat keduanya melakukan pertemuan kedinasan di Mapolda Riau, Kamis (31/3/2016) siang.

"Kebakaran lahan dan hutan yang sering terjadi di Riau tentu akan menjadi salah satu prorioritas kami di samping kejahatan lainnya, seperti illegal logging, narkoba dan lainnya," imbuh mantan Karodalpers SSDM Polri yang dilantik kenjadi Kapolda Riau, Senin (21/3/2016).

Mengingat hal pertama yang dilakukannya dalam penanganan Karlahut ini adalah menindak para pelaku pembakaran sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, melalui Bupati Bengkalis, Kapolda Riau berharap agar tidak melakukan tindakan Karlahut. Baik sengaja ataupun tidak disengaja.

"Seperti membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar. Pelakunay akan kami tindak tegas sesuai ketentuan," pesan suami Nita Supriyanto, mengingatkan.

Guna meningkatkan jalinan silaturahim dengan jajaran Pemkab, masyarakat serta jajaran Polres Bengkalis, sesuai jemputan Amril, mantan Kapolsek Pulau Kijang dan Kapolsek Kateman Kabupaten Indragiri Hilir ini, berjanji secepatnya akan melakukan kunjungan kerja ke kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini. "Kami akan upayakan secepatnya bisa beranjangsana ke Kabupaten Bengkalis," ujar mantan Kasat Sabhara Polresta Pekanbaru.

Namun demikian, mantan Karo Pers Polda Riau ini belum dapat menentukan waktunya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam rangka mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai kewenangan masing-masing, Kamis siang, Amril melakukan pertemuan kedinasan dengan Kapolda Riau.

Selain dengan Kapolda, menurut Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri, kepada wartawan, mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini, juga mengadakan pertemuan serupa dengan Wakapolda Riau Kombes Joko Hartanto di ruang kerjanya.(MCRiau/Visioner)

Terlibat Narkoba, ASN Bisa dinonaktifkan Visioner-JAKARTA-Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menyatakan, aparatur sipil negara yang terlibat tindak pidana apapun bisa langsung dinonaktifkan. Yuddy menjelaskan, aturan pemberhentian sementara itu sudah dituangkan dalam Surat edaran yang disebar ke seluruh pejabat Pembina kepegawaian di pusat dan daerah. ’’Dia bisa menonaktifkan pejabat di daerahnya yang diduga terlibat atau dalam proses hukum,’’ terangnya di kantor Staf Kepresidenan kemarin (14/3).

Penonaktifan itu berlaku bagi semua ASN, baik dalam perkara

sinya semula. ’’Bisa korupsi atau tindak saja toh, operasi tangpidana lain yang tidak kap tangan tapi dia lagi mencerminkan keteapes, mampir ke situ ladanan sang ASN. Arwaktu ada pesta nartinya, setiap ASN bisa koba,’’ lanjutnya. Pilangsung dinonakhaknya tidak bisa tertifkan ketika menjadi buru-buru menyatatersangka dalam sekan ASN tersebut terbuah kasus pidana. libat kejahatan atau Termasuk di antaratidak. nya penersangkaan Sanksi disiplin disebagai dampak ope- Yuddy Chrisnandi berlakukan setelah rasi tangkap tangan. ada keputusan hukum. Bila terPenonaktifan itu berlaku sambukti hanya menjadi pengguna, pai ada keputusan pengadilan tentu sanksinya berbeda dengan yang berkekuatan hukum tetap. pengedar. Sanksinya bisa berupa Bila dinyatakan tidak bersalah, penurunan pangkat atau dicopot dia akan dikembalikan ke posi-

dari jabatannya. ASN tersebut juga harus menjalani rehabilitasi narkoba. Namun, bila dia pengedar, maka dipastikan bakal dipecat dari statusnya sebagai ASN. Sementara, untuk kepala daerah, tutur Yuddy, kewenangan ada di Menteri Dalam Negeri. ’’Gubernur bisa menyampaikan ke Mendagri untuk dinonaktifkan,’’ tutur Yuddy.

Tujuannya, agar sang kepala daerah bisa fokus mengikuti proses hukum atas dirinya. Untuk sementara, bisa ditunjuk pelaksana tugas. Bisa wakil kepala daerah atau pejabat lainnya sesuai arahan Mendagri.

Yuddy menambahkan, pihaknya terbuka apabila BNN sewaktu-waktu hendak mengadakan tes narkoba bagi ASN. Kemen PAN-RB sudah terikat MoU dengan BNN mengenai hal tersebut. ’’BNN tidak perlu lagi izin kalau mau mengadakan tes narkoba, cukup beritahu saja,’’ ucapnya.

Karena itu, saat ini bola berada di tangan BNN. Apakah memiliki anggaran yang cukup untuk menggelar tes narkoba bagi setiap instansi ataupun ASN yang dicurigai. Jumlah ASN saat ini mencapai hampir lima juta orang. ’’Butuh dana miliaran untuk itu,’’ tutupnya.(JPNN/VISIONER)

12 Riau Raya

EDISI : 05/TH: 01/APRIL 2016

Lahan Eks HPL Transmigrasi Di Pedamaran

Pemkab Rohil akan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa

Vi s i o n e r- B A G A N S I A P I A P I - P e m e r i n t a h Kabupaten Rokan Hilir akan fasilitasi penyelesaian sengketa lahan eks HPL Transmigrasi Rokan 1 di Kepenghuluan Pedamaran Kecamatan Pekaitan dengan melakukan mediasi antara masyarakat dengan perusahaan PT. Jatim Jaya Perkasa serta pihak BPN Rohil. Demikian di katakan Asisten I bidang Pemerintahan Rohil, H Rusli Syarif, S.sos (6/4/16) di Bagansiapiapi.

"Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir hanya fasilitasi untuk penyelesaian permasalahan yang timbul dan akan kita lakukan mediasi. Rencananya pihak yang bertikai akan melakukan mediasi pada tanggal 6 " kata H. Rusli Lanjutnya, dengan melakukan mediasi nantinya akan di ketahui titik permasalahannya." ungkapnya.

Sementara itu dari utusan masyarakat kepenghuluan Pedamaran Kecamatan Pekaitan, Suwanto saat di konfirmasi riaukeprinew.com membenarkan bahwa sudah ada undangan masuk dari Pemkab Rohil mengenai rapat mediasi antara pihak yang bertikai. " kita sudah menerima undangan dari pemkab Rohil untuk melakukan rapat mediasi pada tanggal 6 april nanti. Rapat ini rencananya akan di hadiri pihak perusahaan PT.Jatim, Badan Pertanahan Nasional Rohil, utusan masyarakat Pedamaran dan Pemkab Rohil. " kata Suwanto.

Lanjut Suwanto, sebenarnya pemasalahan ini sudah sangat lama berlangsung antara masyarakat dengan pihak perusahaan

perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa. Intinya kita minta penyelesaian melalui Pemda Rohil dalam hal penyerobotan lahan masyarakat Pedamaran oleh PT.JJP tersebut. " jelasnya.

Persengketaan masyarakat dengan pihak perusahaan PT.Jatim berawal ketika perusahaan pekebunan tersebut melakukan perluasan areal kebunnya dengan menyerobot masuk ke wilayah lahan masyarakat Pedamaran yang pada saat itu sudah di tanami sawit, pisang maupun tanaman lainnya. Semua tanaman masyarakat tersebut di musnahkan dan di ganti oleh perusahaan dengan tanaman sawit miliknya.

Pihak perusahaan melakukan hal tersebut setelah mendapatkan izin HGU Nomor 11 Tahun 2005. Padahal areal yang di kelola oleh masyarakat yang di serobot pihak perusahaan merupakan areal HPL Transmigrasi yang berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor : Sk.15/HPL/DA/81 tanggal 18 pebruari 1981 tentang penunjukan areal tanah untuk proyek Transmigrasi. Selain itu juga di kuatkan

MASYARAKAT saat memasang pamplet di lahan yang diserobot PT Jatim. dengan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No.1 tanggal 3 pebruari 1993 atas nama Dirjen Transmigrasi seluas 9.220 Ha terletak di Desa Pedamaran Teluk Bano ll kecamatan Pekaitan.

Apa yang di lakukan pihak perusahaan menyulut konplik berkepanjangan dengan masyarakat.

Sampai akhinya masyarakat bersama datuk penghulu membuat surat permohonan peninjauan kembali izin HGU PT Jatim kepada Kepala BPN Propinsi Riau. Hasilnya

BPN propinsi melayangkan surat permohonan peninjauan kembali pemberian izin HGU PT. Jatim kepada BPN Rohil dengan surat Nomor : 1041/18-14/Vl/2013.

Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil bagi masyarakat. Masyarakat tidak menyerah begitu saja, melalui perwakilan masyarakat membuat permohonan persetujuan pemanfaatan sisa areal HPL Transmigrasi Rokan 1 bagi warga transmigrasi dan warga tempatan kepada Dir-

jen Transmigrasi melalui Datuk Penghulu Pedamaran, Camat Pekaitan dan Bupati Rokan Hilir.

Akhirnya Pihak Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi melayangkan surat agar Bupati Rohil memerintahkan PT. Jatim Jaya Perkasa untuk mengeklave atau mengeluarkan lahan HGU yang tumpang tindih seluas sekitar 1500 hektar dari HPL transmigrasi dan menghentikan penanaman sawit di lahan tumpang tindih tersebut. (irwan)

BRG Selesaikan Konflik Masyarakat dengan Perusahaan di Lahan Gambut Vi s i o n e r -T E B I N G T I N G G I TIMUR-Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia merencanakan berbagai program agar lahan gambut memberikan manfaat bagi masyarakat di Kepulauan Meranti.

Program itu akan dimulai dengan penyelesaian konflik lahan antara Masyarakat dan Perusahaan.

Seperti diungkapkan Kepala Badan Restorasi (BRG) RI, Nazir Fuad, agar keberadaan lahan

gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya para petani.

"Program restorasi gambut selain bertujuan untuk melestarikan gambut juga harus mampu memberikan profit sebesar-besarnya untuk masyarakat khususnya petani," ujarnya, saat kenduri aksi Restorasi Gambut Nasional yang

KENDURI aksi Restorasi Gambut Nasional yang di pusatkan di Sungai Tohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Selasa (12/4/2016).

dipusatkan di Sungai Tohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Selasa.

Lahan gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti diakui Nazir Fuad memiliki karakteristik dan keunikan dibandingkan daerah lainnya, terbukti diawal kepemimpinan Presiden Jokowi sangat antusias mengunjungi daerah ini, hal itu pula yang membuat BRG menjadikannya sebagai daerah prioritas.

"Kondisi gambut dan keberhasilan Pemda Kepulauan Meranti melibatkan peran masyarakat dalam mengantisipasi bencana ekologi lewat perkebunan khususnya Sagu, kami nilai mampu memberikan dampak ekonomi besar," ucapnya.

Untuk mempertegas itu, lanjutnya, Perpres Nomor 1 Tahun 2016 telah menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai prioritas BRG dari 7 Kabupaten lainnya yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

"Hal itu karena daerah ini berhasil melaksanakan restorasi dengan melibatkan masyarakat dan berhasil mengangkat ekonomi ke-

rakyatan," ujar Nazir Fuad dalam sambutannya.

Salah satu program yang menarik adalah perkebunan Sagu masyarakat dilahan gambut yang mampu memberikan dampak ekonomi besar bagi masyarakat, tercatat kebun Sagu seluas 43 Ribu hektar ditanam diatas gambut dengan jumlah total 318 Ribu Hektar.

"Kedepan BRG akan berupaya memberdayakan potensi Sagu tersebut dengan mendirikan pabrik pengolahan yang lebih banyak, menciptakan peluang pasar sehingga perkebunan Sagu Meranti terus tumbuh dan menjadi percontohan perkebunan dan Industri Sagu di Indonesia," harapnya.

Nazir Fuad juga berjanji akan membantu petani sagu Kepulauan Meranti untuk memperoleh modal yang tepat dan pasar yang luas, namun sebelum itu dilakukan, pertama sekali BRG akan menyelesaikan konflik lahan yang masih terjadi antara masyarakat dengan perusahaan pemegang HPH. Pada kesempatan itu Kepala

BRG RI dan rombongan juga membuka dialog dengan masyarakat setempat dengan tema "Pulihkan Gambut Negeri" untuk mendengarkan langsung berbagai masalah lahan Gambut yang dihadapi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun yang menjadi aspirasi masyarakat seperti diutarakan Camat Rangsang Mulyadi, meminta bantuan dana APBD Riau dan APBN untuk memecah ombak mengantisipasi abrasi minimal Rp 500 Miliar pertahun, selain itu juga pembangunan sekat kanal.

Aktifis lingkungan Abdul Manan meminta BRG mengharamkan tanaman sawit dan akasia dilahan gambut yang dinilai sebagai penyebab bencana asap, pembinaan pengelolaan sagu dan lainnya.

Sekedar informasi, lahan gambut yang akan direstorasi di wilayah Sungai Tohor Kecamatan Tebingtinggi Timur seluas 10.300 hektar. Untuk tahap awal dilokasi tersebut akan dilakukan pembibitan anak pohon kayu alam lokal dan Sagu serta membangun Sekat Kanal. (MCRiau/Visioner)

13

EDISI : 05/TH: 01/APRIL 2016

Kadiskes Rohil: Masyarakat Harus Aktif Jaga Kesehatan Balita Visioner -BAGANSIAPIAPIisioner-BAGANSIAPIAPI-BAGANSIAPIAPI-Kepala Dinas Kesehatan Dr Junaidi Saleh ingatkan kepada seluruh masyarakat Rohil agar lebih aktif menjaga kesehatan balita dengan mengikuti program imunisasi yang telah di laksanakan dinas melalaui posyandu yang tersebar di seluruh Kabupaten Rohil, Kamis (14/04/2016) Imbauan tersebut di ungkapkan mengingat adanya kasus anak penderita Gizi buruk

Roni (2 tahun), warga bagan Hulu Bagan Siapiapi yang telah meninggal dunia selasa (12/04/2016)

"Kesadaran masyamalam. rakat untuk menjaga Kadiskes menjelaskesehatan anak-anak kan, selama ini kesadanya masih kurang, imuran masyarakat masih nisasi itu sangat penting kurang dalam mengidalam melindungi anak kuti program imunisasi dari penyakit. Padahalyang di lakukan Dinkes kan gratis kita berikan," Rohil, padahal imuniungkapnya. sasi tersebut meruKadis Kesehatan pakan awal pencegaberharapa agar mahan segala penyakit syarakat lebih peduli bagi balita. karena de- Junaidi Saleh dengan kesehatan pangan mengikuti imura anak nya. Agar kasus seperti nisasi secara aktif kesehatan yang di alami almarhum Roni anak akan terkontrol.

tidak terjadi lagi di Kabupaten Rohil.

"Kita menghimbau kepada masyarakat Rohil,mari aktif berikan imunisasi Kepada anakanak kita,berikan mereka mak a n a n y a n g b e r g i z i a g a r t e rhindar dari penyakit gizi buruk,"jelasnya.

Masyarakat di harapkan memanfaatkan posyandu yang ada di desa masing-masing, karena posyandu merupakan perpanjangan tangan dari Dinas kesehatan.(way)

Puskesmas Galakkan UKS di Sekolah Visioner-BAGANSIAPIAPI-Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas mengalakkan program Unit Kesehatan Siswa (UKS). Kegiatan ini bertujuan supaya siswa mendapat bekal pengetahuan tentang arti pentingnya hidup sehat.

Siswa juga diharuskan berperan aktif dalam usaha peningkatan kesehatan disekolah. Selain itu, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak sekolah."Kegiatan ini sangat baik sekali dalam menangkal pengaruh buruk narkotika, rokok, alkohol dan obat obatan berbahaya lainnya," kata Kepala Puskesmas Panipahan, dr Netty Juliana, Minggu (24/1/2016).

Dalam kunjungan ke SMPN 1 Palika, Netty mengatakan bahwa sasaran program UKS, yakni seluruh peserta didik baik tingkat sekolah taman kanak kanak, pendidikan dasar, menengah, agama, kejuruan, maupun SLB. Khusus untuk tingkah sekolah dasar, lanjutnya, program diprioritaskan pada kelas 1 fase penyesuaian, kelas 3 fase evaluasi dan kelas 6 fase persiapan kejenjang pendi-

dikan selanjutnya.

Kapus juga menyerahkan 1 unit tas kit UKS berisikan 12 item barang keperluan UKS, diantaranya tensimeter, timbangan BB, stetoskop, alat pengukur TB, senter periksa, termometer, bak instrumen, tongue spatel, kaca mulut, ishira test, test snellen dan tas punggung.

"Kita menerima 2 paket UKS kit yang kita berikan kepada 2 sekolah yang sudah memiliki ruangan UKS tersendiri dan tidak bergabung dengan ruangan lain," jelasnya Netty menambahkan, tujuan khusus kehiatan ini untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik yang mencakup penurunan angka kesakitan anak, peningkatan kesehatan peserta didik baik fisik,mental dan sosial.

Menurutnya, kegiatan ini dilaksanakan tenaga UKS meliputi 7 poin, pertama pemeriksaan kesehatan gigi, mulut, telinga, tenggorokan, kulit dan rambut kedua pemeriksaan perkembangan kecerdasan, ketiga pemberian imunisasi, keempat penemuan kasus dini, kelima pengo-

KEPALA Dinas Kesehatan Rohil, Junaidi saleh poto bersama dengan dokter dan tim Kesehatan di Panipahan. batan sederhana, keenam pertolongan pertama, ketujuh rujukan kepuskesmas atau rumah sakit Lanjutnya, pengelolaan disekolah mengikut sertakan peranserta masyarakat sekolah antara lain guru, peserta didik, karyawan sekokah, komite sekolah. Pelaksanaan program UKS antara lain meliputi guru UKS, peserta didik, tim UKS puskesmas serta masyarakat sekolah atau komite sekolah Pada ting-

Promkes Diperkenalkan ke Masyarakat Melalui Posyandu Visioner-BAGANSIAPIAPI-Kementrian Kesehatan RI menggalakkan Program Promosi Kesehatan (Promkes) yang mengarah ke masyarakat untuk senantiasa mencegah penyakit, melalui Dinas Kesehatan Rokan Hilir, Kemenkes menghimbau masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan dengan rajin mengecek kesehatan di rumah sakit atau Puskesmas serta Posyandu terdekat.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Rohil dr HM Junaidi Saleh, dikonfirmasi Selasa (29/3/ 2016) di Bagansiapiapi. Menurutnya, arah kebijakan Promkes ini kan mengalakan promosi kesehatan. Artinya masyarakat harus promotif dan preventif disamping akuratif bagaimana orang tak sakit.

Lanjutnya, masyarakat diberi pengetahuan kesehatan dan ba-

gaimana mencegah penyakit sebelum penyakit itu menyerang tubuh. Namun, dengan sikap promotif dan preventif maka biaya berobat akan bisa lebih irit atau lebih rendah. Jadi intinya Promkes ini adalah pencegahan penyakit."Kalau dulu orang tak banyak tau, bila sakit mereka baru datang berobat."terangnya.

Junaidi, menambahkan banyaknya manfaaat dari hidup sehat, salah satunya bila masyarakat sehat maka produktifitas akan lebih meningkat. Namun bila sebaliknya dampak buruk salah satunya ekonomi akan mengalami penurunan. Karena bagaimana masyarakat mau bekerja kalau mereka sakit.

"Apabila program ini berjalan maka akan sangat bagus karena ini merupakan harapan pemerintah dan program ini untuk semua

daetah di Indonesia tak hanay di Rokan Hilir saya,"sebutnya "Himbauan kita kepada masyarakat rajilah datang ke rumah sakit cek kesehatan termasuk anak-anak kepada orang tua untuk senantiasa datang ke posyandu untuk membawa balitanya aagar di cek dan diberikan obat begitu juga dengan ibu hamil datang mengecek kesehatan anak dalam kandungan dan ibu hamil itu sendiri,"katanya, Supaya tepat sasaran, lanjutnya, keberadaan posyandu di tiap daerah akan di berdayakan dengan optimal. Dan himbauan berkaitan dengan Promkes akan dilakukan melalui Posyandu saja karena Posyandu diperkenalkan oleh masyarakat dari masyarakat dan untuk masyarakat dan lebih cepat informasi itu sampai ke pada masyarakat.(way)

kat puskesmas dengan koordinator pelaksana terdiri dari dokter, perawat, petugas imunisasi, pelaksana gizi serta sanitarian.

"Kami dari pihak puskesmas berharap pada pihak sekolah untuk menjaga Baik-baik alat uks kit dan melaksanakan kegiatan uks dengan sebaik mungkin dan kalau dapat kepala sekolah menyiapkan program studi banding kesekolah lain diluar kecamatan palika yang

memang untuk uks nya sudah berjalan dengan baik bahkan ada yang berprestasi sampai tingkat provinsi." ungkapnya.

Tahap awal pihak sekolah dan pihak puskesmas akan melakukan bimbingan khusus pada kader uks nya seperti cara mengukur tensi, mengukur tb dan bb serta tindakan pertolongan pertama yang bisa dilakukan disekolah sebelum melakukan rujukan.(way)

Puskesmas Bangko Kembalikan KIS ke BPJS Visioner-BAGANSIAPIAPI-Puskesmas Bangko, Kabupaten Rohil terpaksa mengembalikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada pihak BPJS Cabang Bagansiapiapi, lantaran didalamnya terdapat banyak kesalahan data identitas, alamat serta tempat lahir pemiliknya.

Demikian diungkapkan Kepala Puskesmas Bangko, dr Erwinto, dikonfirmasi, Selasa (23/2/2016), Bagansiapiapi. Menurutnya, ratusan kartu yang telah dikembalikan ke pihak BPJS lantaran didalamnya masih banyak ditemukan kesalahan diantaranya kesalahan identitas terutama pindah tenpat tinggal dan peErwanto miliknya yang telah meninggal dunia.

Dalam hal ini, pihak puskesmas sebagai yang dipercaya pemerintah daerah untuk mendistribusikan kartu tersebut. Kesalahan itu, katanya, lantaran data yang digunakan pihak BPJS mengacu data tahun 2011 yang tidak akurat.

Ia menambahkan, kartu KIS sendiri merupakan perubahan nama dari kartu jamkesmas, tapi tidak berarti bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu KIS tidak bisa berobat gratis, artinya kartu jamkesmas tetap berlaku dan tetap bisa di pergunakan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

"Jika terdapat kesalahan sedikit dari data kartu KIS tersebut, pihak pukesmas masih bisa memprosesnya, dengan menyarankan pemilik untuk memberikan surat keterangan pihak BPJS," sebutnya.(way)

14

EDISI : 05/TH: 01/APRIL 2016

Plt Sekda Hadiri Khatam Al Quran SMPN 1 Rimba Melintang Visioner -RIMBAMELINT ANGisioner-RIMBAMELINT -RIMBAMELINTANGANG-Plt Sekda Rohil, Drs. H. Surya Arfan, M.Si menghadiri khatam Al Quran SMPN 1 Rimba Melintang, Kamis (14/4/16).

Dia menilai, kegiatan tersebut untuk membentuk karakter siswa mulia di masa datang.

Dalam pengarahannya, Surya minta sekolah lain meniru gebrakan yang dilakukan SMPN 1 Rimba Melintang agar bisa dilakukan revolusi mental di Rokan Hilir.

Karena saat ini, Pemkab Rohil sedang melakukan revolusi mental. “Ini merupakan terobosan baru yang patut dicontoh oleh sekolah-sekolah lain yang ada di Rokan Hilir, baca Al Quran tidak hanya didapatkan disekolah agama saja melainkan bisa didapatkan di-

sekolah negeri juga, untuk melakukan revolusi mental,“ imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Surya Arfan langsung memimpin jalan khatam sekaligus melakukan tepuk tepung tawar diikuti Kepala Kantor Kementerian Agama, Agustiar, S.Ag, Anggota DPRD, Ucok Mukhtar, Camat Rimba Melintang, Syamzani dan disaksikan seluruh majelis guru dan wali murid.(rza)

Plt Sekda Rohil Hadiri Khatam Al Quran SMPN 1 Rimba Melintang.

SMKN 1 Bangko akan Teken MoU Syahruddin: Pelaksanaan Dengan PT Astra Motor UN Tingkat SMA

Visioner-BAGANSIAPIAPI-Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bangko, Rokan Hilir dalam waktu dekat akan melakukan kerja sama dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) bersama pihak PT. Astra Motor untuk kejurusan teknik sepeda motor.

Dalam penandatanganan tersebut diperkirakan akan menghadiri Bupati Rokan Hilir H Suyatno. Hal tersebut djelaskan kepala sekolah SMKN 1 Bangko, Aldi saat

dikomfirmasi, Jum'at (08/04/2016) “Pada tanggal 21 April 2016 mendatang, SMK Negeri 1 Bangko akan melakukan MoU bersama PT Astra untuk teknik jurusan sepeda motor. Untuk sistem pembelajaran yang akan diterapkan dalam bentuk teori dan praktek, dan dalam penendatangan nanti saya juga mengharapkan kehadiran Bupati Rohil untuk agar bisa hadir untuk

memberikan masukan-masukan pada kami," ungkap Kepala Sekolah SMKN 1 Bangko.

Sambung Aldi, Sampai saat ini PT Astra Motor sudah menyiapkan sebagai alat praktek untuk siswa berupa instalasi buang gas dan oli kemudian akan dilengkapi dengan kompressor yang telah dipasang diruangan praktek tersebut. Sementara itu pihak sekolah juga akan menyediakan beberapa alat praktek lainnya berupa satu ruangan full karamik untuk lokasi praktek dan teori.

Kepala SMK N 1 Bangko ini, menyambut baik atas kerjasama tersebut, dan pihak sekolah juga akan mengirimkan beberapa guru untuk drsekolahkan oleh kepihak PT Astra Motor.

“Kedepan jika kerjasama tersebut berjalan sukses maka siswa dan siswi SMK N 1 Bangko berpeluang masuk kerja disetiap cabang PT Astra Motor,” Tutup Aldi. (rza)

2006, SMPN 2 Bangko Dapat Tambahan 8 RKB Visioner-BAGANSIAPIAPI-Hampir satu tahun SMP Negeri 2 Bangko di Kelurahan Bagan Hulu terbakar, dan saat itu ratusan siswa sempat menumpang di SD Negeri 08 dan SD Negeri 10 Kelurahan Bagan Punak.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Rokan Hiliri (Rohil) Ir H Amirudin MM, mengatakan Pemkab Rohil telah merencanakan menambah dan membangun ruang kelas baru (RKB) di gedung baru SMP Negeri 2 Bangko yang berada di Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, di Jalan Kecamatan, Bagansiapiapi.

"Tahun 2016 ini ada penambahan delapan unit ruang kelas baru (RKB) SMP Negeri 2 Bangko.

tersebut. Dengan ada Ke delapan unit RKB itu penambahan ruang kenantinya akan ditempalas baru, diharapkan seti para siswa yang saat luruh siswa SMP Negeri ini masih menumpang 2 Bangko pada 2016 ini di SD Negeri 08 dan SD sudah belajar di sekolah Negeri 10 Bagan Pubaru itu," ujar Amirudin. nak," kata Kadisdik Rohil Diakui Amiruddin, Ir H Amirudin, belum lapembangunan ruang ma ini. kelas tambahan di SMP Amiruddin, di KanNegeri 2 Bangko tersetor Badan Perencanaan but sebenarnya sudah dan Pembangunan H Amiruddin d i r e n c a n a k a n Daerah (Bappeda) Rohil dilakukan pada 2015. Namun, mengatakan Pemkab Rohil juga jelasnya, batal dilaksanakan. akan membangun sarana dan pra"Dikarenakan ada sesuatu hal, sarana lainnya di SMP Negeri 2 batal dilakukan, dan pelaksanaan Bangko tersebut. pembangunan delapan ruang "Termasuk sarana dan prakelas baru di sekolah itu dilakukan sarana tambahan lainnya juga pada 2016 ini," pungkasnya. (rza) akan kita bangun di SMP Negeri 2

Berjalan Baik

Visioner-BAGANSIAPIAPI- Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMA se-Kabupaten Rokan Hilir yang dilaksanakan dari 4-6 April tahun 2016 berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Disdik Rohil berharap pelaksanaan ini membuahkan nilai yang lebih baik dari tahun sebelumnya, dan LJUN yang diserahkan oleh masing-masing rayon itu nantinya akan dikirim secepat mungkin ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Amiruddin melalui Kepala Bagian (Kabag) Kurikulum Syahruddin saat dikonfirmasi di Ruangan Kerjanya, Kamis (06/04/2016).

Syaruddin menjelaskan,untuk SMA Pelaksanan UN tidak mempunyai kendala apapun, hanya saja ada sekolah yang lembaran soalnya kurang namun dapat diatasi pihak sekolah dengan memberikan Lembaran Soal yang seharusnya untuk Pengawas ujian.

"Alhamdulillah Pelaksanaan UN di Kabupaten Rohil berjalan dengan lancar, hanya ada sedikit kekurangan Lembar Soal ujian namun dapat diatasi pihak Sekolah ," ungkapnya.

Sementara itu Syahruddin berharap pelaksanaan UN tahun ini membuahkan nilai yang lebih baik dari tahun sebelum nya,karena tahun sebelumnya Kabupaten rokan Hilir mempunyai nilai buruk untuk hasil nilai UN. "Mudah-mudahan Nilai dari hasil UN anak-anak didik kita ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya,walaupun nilai UN terdebut bukan menjadi patokan kelulusan mereka," harapnya.

Dinas Pendidikan Rohil saat ini tengah menerima Lembaran Jawaban Ujian Nasional (LJUN) dari masing-masing Sub Rayon. Kemudian LJUN yang diserahkan oleh masing-masing rayon itu nantinya akan dikirim secepat mungkin ke Dinas Pendidikan Propinsi Riau, di Pekanbaru dengan pengawalan yang ketat dari aparat kepolisian.

Sedangkan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pelaksanaan UN nya akan berakhir pada hari ini, hal tersebut dikarenakan ada ujian tambahan untuk sekolah Kejuruan.(rza)

KEPALA Bagian Kurikulum Syahruddin tengah menerima Lembaran Jawaban Ujian Nasional.

EDISI : 05/TH: 01/APRIL 2016

Iklan 15

16 Pariwisata

EDISI : 05/TH: 01/APRIL 2016

Advertorial

Antara DBH Migas dan "Eksotis Pulau Jemur" P ENDAP ATAN asli daerah di sektor migas ENDAPA berkurang signifikan, akibatnya banyak mempengaruhi perencanaan kegiatan yang telah disusun Pemerintah Daerah Kabupaten Rohil selama ini. Pola pikir (midset) itupun dirubah dengan memfokuskan pengembangan kawasankawasan objek wisata andalan daerah.

Kawasan wisata Pulau Jemur, menurut Bupati Rohil H Suyatno, bakal dikelola dan dibenahi secara maksimal menjadi aset daerah yang komersil, untuk menggantikan pendapatan daerah di sektor migas.

Pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas oleh pemerintah pusat sebesar Rp812 milyar secara tidak langsung menjadi cambuk bagi pemerintah daerah menggali potensi sumber daya alam lainnya, seperti kepariwisataan.

Ketika Bupati H Suyatno bersama rombongan meninjau Pulau Jemur, dirinya melihat adanya potensi besar yang tersimpan di gugusan pulau terluar ini.

Suyatno berkeinginan mengembangkan Pulau Jemur sebagai daerah wisata andalan.

Kabupaten Rohil sendiri, me-

Sebagai tahap awal rencananya, Pemkab Rohil bekerjasama dengan investor lokal akan membuka jalur perjalan hari sabtu dan minggu saja. Perorang dikenakan biaya sebesar Rp350 perjalanan pergi dan pulang.

"Selama ini kami pusing sama pak bupati untuk mencari feri.

Ternyata ada investor lokal mempunyai feri yang sudah siap untuk membawa wisatawan untuk berwisata ke pulau jemur," kata sekda.

Pemkab Rohil sendiri sebelumnya pernah mengajukan pengadaan feri kepada Pemerintah Provinsi Riau dan belum tercapai, karena harga pembuatannya mencapai mencapai Rp 15 miliar.

Sebagai Kabupaten baru yang masih terus berbenah, pembangunan di bidang kepariwisataan

nurutnya, banyak memiliki aset yang cukup besar dan harus dilestarikan juga dipertahankan keberadaanya, sehingga bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan baik lokal dan manca negara.

Pengembangan kepariwisataan perlu intervensi pemerintah daerah, baik bidang sarana dan prasarana seperti dermaga, penginapan, penyediaan fasilitas umum, perumahan bagi masyarakat dan jaringan telekomunikasi, air bersih dan listrik.

Wujudnya membuka peluang bagi para invenstor asing untuk memiliki minat berinvestasi (menanamkan modal) di Kabupaten Rohil. Rencana besar itu tentu harus didukung anggaran yang sangat besar serta dukungan dari masyarakat.

Tranportasi Laut Pemerintah daerah Kabupaten Rohil mengaku telah mendapatkan investor untuk pengadaan kapal feri cepat bermuatan 180 orang penumpang, menuju kawasan wisata Pulau Jemur, sebagai transportasi bagi para wisatawan dengan biaya murah.

di Kabupaten Rokan Hilir terus ditingkatkan, walaupun arus kunjungan wisatawan ke daerah ini belum signifikan jumlahnya, Pemerintah daerah terus mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti perencanaan dan pengembangan pelabuhan

laut Bagansiapiapi, Panipahan dan Sinaboi yang dipersiapkan sebagai pintu gerbang pendaratan penumpang antar pulau dan antar negara yang menghubungi pelabuhan-pelabuhan laut terdekat di negara tetangga Malaysia seperti Port Klang dan Port Dikson, dan lain sebagainya.

Beberapa kota dan tempattempat menarik di Kabupaten Rokan Hilir terus berbenah untuk dijadikan tujuan yang menarik bagi wisatawan seperti kota nelayan Panipahan, Pulau Halang dan Sinaboi serta Bandar lama Bagansiapiapi. Adapula kota-kota dengan latar belakang agrowisata seperti Bagan Batu, Pujud dan Sedinginan. Kubu dan Tanah Putih menyuguhkan unsure budaya sebagai ciri wilayahnya. Selain itu situs peninggalan sejarah serta tempat-tempat lainnya yang dapat dikunjungi adalah wisata bahari di Pulau Jemur.

Pulau jemur menyuguhkan

SARANA pembangunan yang telah dibangun pemkab dipulau jemur.

keindahan pantai, taman laut serta habitat penyu langka, objek wisata alam Danau Laut Napangga dengan habitat ikan Arwana serta komunitas suku aslinya. Untuk wisata petualangan, beberapa lokasi menjanjikan nuansa tersendiri bagi pengunjung, seperti menyaksikan dan bermain

yang terdiri dari beberapa buah pulau antara lain, Pulau Tekong Emas, Pulau Tekong Simbang, Pulau Labuhan Bilik serta pulaupulau kecil Lainnya.

Pulau Jemur me- m i l i k i Pemandangan d a n Panorama alam yang i n dah, selain itu

PELESTARIAN Penyu hijau pulau jemur.

dengan atraksi alam gelombang bono di sungai Rokan, menyusuri pedalaman hutan tropis Kabupaten Rokan Hilir, melihat habitat buaya di Pedamaran dan lain sebagainya. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir meyakini adanya keikutsertaan pihak swsta menggeluti sektor ini, bisnis kepariwisataan di Kabupaten Rokan Hilir akan maju dan dapat menjadi salah satu sektor primadona di kemudian hari.

Berbagai Objek Wisata di Rokan Hilir: Pulau Jemur terletak lebih kurang 45 mil dari Ibukota Kabupaten Rokan Hilir Bagansiapiapi, dan 45 mil dari Negara Tetangga yakni, Malaysia, dan Provinsi Sumatera Utara merupakan Provinsi yang terdekat dari Pulau Jemur. Pulau Jemur sebenarnya merupakan gugusan pulau-pulau

Pulau Jemur ini amat kaya dengan hasil lautnya, di samping iti Pulau Jemur dihuni oleh Spesies Penyu, dimana pada musim tertentu penyu-penyu itu naik ke pantai untuk bertelur satwa langka ini dapat bertelur sebanyak 100 sampai 150 butir setiap ekornya. Selain itu Pulau Jemur juga terdapat beberapa potensi wisata lain diantaranya adalah Goa Jepang, Menara Suar, bekas tapak kaki manusia, perigi tulang, sisa-sisa pertahanan Jepang, batu Panglima Layar, Taman Laut, dan pantai berpasir kuning emas. Bila dilihat dari potensi, letak dan posisi Pulau Jemur sangat cocok di kembangkan menjadi kawasan Resort, dimana berbagai kegiatan wisata sangat banyak untuk dapat dikembangkan di Pulau Jemur ini, diantaranya, berselancar, menyelam, dayung dan sebagainya. (adv/humas)