Riau Realitas

EDISI 3-10 Maret TH: III/2016 Harga Rp.6.000,(Luar Kota + Ongkos Kirim)

TERBIT 12 HALAMAN

Dugaan Korupsi Proyek Rp20,5 Miliar

PPTK Jalan Teluk Meranti-Guntung

Ngaku Diperiksa Jaksa PEKANBARU (RR)-Meski sudah ratusan miliar dana APBD Riau yang dikucurkan untuk Jalan Teluk Meranti-Guntung, namun kondisinya tetap saja rusak parah, apalagi musim hujan saat ini. Diduga hal ini akibat pekerjaannya dikorupsi. Untuk membuktikan itu, pihak Kejati Riau mengusut proyek ini.

LAPORAN TIM RIAU REALITAS Beberapa orang sudah dimintai keterangan terkait ini. Di antaranya, PPTK Proyek Pembangunan Jalan Teluk MerantiGuntung, Andre. Pemeriksaan terkait dugaan mark up pembangu-

nan jalan tersebut yang dianggarkan sebesar Rp20,5 miliar pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun 2015.

PPTK Jalan

.......... Hal 11

Andi Rachman Pimpin Golkar Riau PEKANBARU (HR)-Pelaksana Tugas Ketua DPD I Partai Golkar Riau, Arsyadjuliandi Rachman, akhirnya terpilih sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Riau. Hal itu setelah pria yang akrab disapa Andi Rachman tersebut, terpilih secara aklamasi, dalam Musyawarah Daerah IX Partai Golkar Riau yang digelar Minggu (28/2).

Sesuai rencana, Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD Partai

Andi

.......... Hal 11

Kerugian Negara Jalan Teluk Meranti Bina Marga Riau

Bina Marga Pelalawan

1. Volume 30.500 m3 2. Harga HPS Rp20,5 Miliar 3. Harga per M3 Rp672.131

29.669 m3 Rp 3,012 Miliar Rp 101.517

Kemahalan Bina Marga Riau Rp570.614 m3.

Syakirman

UNTUK membuktikan dan menghitung kerugian negara pada proyek Jalan teluk Meranti-Guntung Dinas Bina barga Provinsi Riau ini, Ketua DPN AKSI, yang sudah

berpengalaman sebagai kontraktor selama 35 tahun, memberikan rincian hitungannya.

Kerugian

.......... Hal 11

Proyek Jalan Nasional di PPK 5 Hanya Tahan Dua Bulan Proyek Puluhan Miliar Hanya Bertahan Dua Bulan

"Tangkap Pejabat Pelaksana Jalan Nasional di Riau" PEKANBARU-Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau yang dikelola PPK 5, Ru-

kun Sitepu, senilai hamir Rp100 miliar hanya bertahan selama dua bulan usai tahun anggaran berakhir. Ini dinilai merugikan negara, karena itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Na-

sional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Seluruh Indonesia, Syakirman, meminta Kejaksaan mengusut dan menangkap pejabat di Pelaksanaan Jalan Nasional.

Tangkap

.......... Hal 11

Soal Anggaran Jasa Kebersihan dan Tenaga Honorer

Aneh, Disdukcapil Pelalawan Mengaku tak Tahu Anggarannya PELALAWAN(RR)-Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, H Syafruddin, mengaku tidak tahu anggaran jasa kebersihan dan tenaga honorer di kantornya. Hal ini di-

nilai aneh, sebagai seorang pimpinan ia tidak mengetahui kebutuhan dipimpinnya Hal ini terbukti dari permintaan klarifikasi yang disampaikan LSM TRI Bhakti melalui surat nomor 215/KT/

DPP/LSM-TRI-BHAKTI/ PKU/II/2016, meminta klarifikasi anggaran kegiatan jasa kebersihan dan tenaga honorer administrasi

Aneh

.......... Hal 11

2 Realitas Gagasan

Edisi: 3-10 Maret / Th: III / 2016

OPINI

Fenomena LGBT, Ditolak atau Didukung?

OLEH: Komaruddin Hidayat Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah PERILAKU dan fenomena LGBT sudah lama terjadi di Indonesia maupun di belahan bumi lain. Namun LGBT menjadi isu dan topik diskusi yang melibatkan negara dan institusi internasional baru belakangan ini saja terjadi.

Bagi masyarakat Indonesia yang masih setia pada norma dan tradisi agama, sangat wajar kalau mereka menentang.

Lebih dari itu, alasan mereka tidak saja norma agama, melainkan juga dikhawatirkan akan mempengaruhi pertumbuhan remaja yang masih dalam proses pencarian identitas diri, sehingga akan mem-

bawa mereka ke gaya hidup yang dianggap menyalahi adat dan kepantasan sosial.

Bagi pejuang pembela hak asasi manusia, LGBT itu hak seseorang yang mesti dihargai. Maka tak bisa dihindari munculnya pro-kontra baik mereka yang membahas dari sisi psikologis ilmiah, analisis teologi, maupun kebijakan publik yang mesti diambil pemerintah.

Kalaupun LGBT dipandang sebagai kelainan, kita mesti bersimpati dan berempati bagaimana membantu menyembuhkan. Jika LGBT sebagai pilihan sadar dan gaya hidup karena berbagai ala-

S alam Redaksi Korupsi Jalan Nasional Kok tak Tersentuh?

SETIAP tahun masyarakat Riau bisa melihat selalu ada pekerjaan Jalan Nasional di Provinsi Riau. Misalnya dari Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Harapan Raya hingga ke Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Pekerjaan tersebut tak siap-siap, ada saja yang dikerjakan. Belum selesai yang diujung sudah rusak yang di pangkal.

Setiap dilakukan pekerjaan ini, masyarakat selalu di buat kesal. karena akibat perbaikan itu akan membuat kemacetan ber kilo-kilo meter. Tak jarang, jika normanya waktu tempuh PekanbaryPangkalan Kerinci hanya 1 hingga 1,5 jam, dengan adanya pekerjaan jalan nasional itu, waktu tempuh bisa mencapai hingga 5 jam.

Jika saja hanya selama satu tahun saja atau dua tahun saja masyarakat kesal dengan antrean panjang akibat pekerjaan jalan tersebut, tentunya dapat dimaklumi. Tapi kalau setiap tahun harus antre, tentunya harus dicari apa penyebabnya. Dari pantauan tim Riau Realitas, dilapangan, ternyata pekerjaan jalan yang dikerjakan Satker Pelaksanaan Jalan Wilayah II Provinsi iau, di bawah PPK 5, hanya mampu bertahan selama dua bulan.

Inilah salah satu penyebab kemacetan setiap tahun yang membuat kesal masyarakat. Namun anehnya, aparat penegak hukum seakana tutup mata. Mengapa pertanyaan masyarakat ini tidak menjadi pertanyaan juga bagi aparat penegak hukum? apakah penegak hukum itu tidak melihat itu, karena hanya duduk di kantor saja? atau ada yang lain?

Apa lagi yanag diperlujkan penegak hukum untuk mengusutnya?. Jika ingin data, berikut kami sampaikan di antaranya.

Dari data yang diperoleh, PPK 5, Rukun Sitepu, tahun 2015 lalu, memperoleh alokasi dana sebesar Rp102 miliar. Dana ini di antaranya digunakan untuk, pelebaran Jalan Simpang Harapan Raya-Batas Kampar Rp26,44 miliar, paket rutin Jalan Simpang Harapan Raya-Batas Kampar, Rp677 juta.

Rekonstruksi Jalan Sikijang Mati-Simpang Lago, Rp25 miliar, paket rutin Jalan Batas KamparSikijang Mati, Rp648 juta, paket rutin Jalan Sikijang Mati-Simpang Lago, Rp1,3 miliar.

Kemudian Rekonstruksi Jalan Soekarno-Hatta dan Marpoyan Damai Batas Kuansing, Rp40 miliar.

Paket rutin Jalan Soekarno-Hatta Utara Rp550 juta.

Kalau bukti di lapangan, silahkan penegak hukum lihat sendiri. kalau tim Riau realitas bilang sudah rusak. Silahkan penegak hukum buktikan. namun menurut saya, saat ini tinggal menunggu keberanian penegak hukum saja untuk mengusutnya. Kok susah ya mengusut Jalan nasional di Riau ini?.

PIMPINAN PERUSAHAAN

: Hasran Abadi

PIMPINAN UMUM

: R. Harahap

PIMPINAN REDAKSI

: Hasran Abadi

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

: Rahmat

REDAKTUR PELAKSANA

: Chairul

SEKRETARIS

: Syoviah

PENASEHAT

: Yadi, SH

san yang melatarbelakangi, maka masing-masing pihak yang pro dan kontra mesti duduk dan bicara baik-baik bagaimana menemukan formula solusi win-win.

Saya yakin mayoritas masyarakat tidak setuju pada LGBT. Namun, dari dulu masyarakat juga sudah tahu adanya praktik LGBT, tapi tidak membuatnya heboh karena LGBT dilakukan secara terbatas, diamdiam, tidak show off d a n melakukan kampanye, serta tidak memiliki jaringan dengan komunitas LGBT negara lain.

Dengan hadirnya media sosial berbasis internet, dunia m e mang terasa semak i n plural dan warna-warni.

Mereka yang merasa sebagai kelompok minoritas yang terkucilkan, kesepian dan tertindas, sangat aktif dan efektif menggunakan fasilitas media sosial untuk memperkenalkan diri, mencari teman seideologi, dan senasib.

Sebagai contoh gerakan ISIS yang berbasis di Suriah dan Irak, tetapi sangat aktif, inovatif, dan agresif mencari teman dan pendukung di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Ajakan ISIS ini memperoleh sambutan dari mereka yang memiliki nasib dan paham serupa.

Yang kecewa dan marah pada keadaan, dengan dalih agama untuk menegakkan syariah ilahi, meskipun siapa tahu dalam

bawah sadarnya lebih didorong oleh keinginan mengubah nasib.

Fenomena ISIS ini begitu cepat mendunia berkat fasiltas media sosial.

Peran media sosial seperti Twitter dan Facebook sangat besar dalam menyebarkan virus revolusi sosial politik di Tunisia dan Mesir, namun saat ini juga sangat mengemuka dalam provokasi ISIS. Negara Harus Melindungi Begitu pun gerakan LGBT, begitu cepat menjadi gosip nasional berkat media sosial dan kondisi masyarakat kita yang tengah memasuki tahapan puber demokrasi, serta gagap menghadapi gelombang

mental, maupum spiritualnya.

Sekarang ini banyak forum pelatihan parenting bagi pasangan orangtua dan suami-isteri yang disajikan oleh para ahli. Ini penting diikuti untuk menambah wawasan dan bertukar pengalaman d a l a m membesarkan anak-anak.

Karena k e s i b u kannya, ban y a k orangtua yang mengalami kesulitan

modal asing serta budaya yang menyertai.

Jadi, tentang LGBT ini saya yakin hanya merupakan interupsi zaman yang suatu saat pasti akan kalah terpinggirkan. Sebab, mereka melawan kodrat manusia dan keyakinan, tradisi serta pendapat mainstream masyarakat Indonesia dan juga dunia. Namun, layaknya sebuah kelainan dan anomali sosial, selalu saja akan muncul dalam berbagai bentuk dan formatnya, salah satunya ialah LGBT. Menghadapi fenomena LGBT, sikap orangtua dan keluarga sebaikya lebih bijak, peduli, dan mau belajar bagaimana mendidik dan mendampingi anakanaknya agar tumbuh secara sehat baik fisik,

dan kebingungan menghadapi anak-anaknya, karena oleh anaknya mereka sekedar dianggap orang tua yang menyediakan fasilitas materi, tetapi bukan teman curhat yang mengasyikkan dan terpercaya.

Orangtua sekarang mesti belajar menjadi pendengar dan teman diskusi yang baik. Semakin tambah usia anak, semakin melebar pergaulannya, dan semakin sulit bagi orangtua untuk memahami dunia mereka.

Kecuali orangtua yang juga menjadi teman berbagi rasa dan pikiran.

Adapun negara mesti memberi perlindungan pada warga negara yang oleh sebagian masyarakat dianggap berperilaku menyimpang, atau mereka

yang dianggap mengikuti ajaran sesat. Bagaimana pun, mereka adalah sesama manusia dan warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan rasa aman.

Sekarang ini masyarakat mudah sekali melontarkan hate speech lewat media sosial, yang hanya dalam hitungan menit bisa tersebar ke ratusan ribu followers. Orang mudah melakukan labelisasi yang berimplikasi pada terciptanya segregasi sosial.

Ketika seseorang atau kelompok sudah diberi label sesat dan menyimpang, seakan mereka sah untuk dimusuhi atau diusir karena telah melawan agama dan Tuhan.

Dan mereka yang memusuhi kelompok kecil yang

menyimpang ini seakan sudah berada di jalan kebajikan, pada hal mereka hanya berhenti pada memusuhi, tanpa berupaya melakukan dialog dan upaya menyelesaikan problem yang tengah dihadapi.

Terhadap isu LGBT ini, masing-masing pihak yang pro-kontra mesti memahami posisi dan argumen masing-masing. Andaikan pro LGBT tetap aktif agresif melakukan kampanye, mesti siap menghadapi respons balik y dari yang kontra mengingat Indonesia bukanlah Barat.

Tetapi yang pasti, tidak bijak kalau sampai terjadi pengusiran dan tindakan fisik terhadap LGBT sebagaimana yang menimpa kelompok minoritas yang dianggap sesat.***

FLUARISME

Pondok Pesantren Bukan Sarang Teroris!

Oleh: Drs H Ahmad Supardi Hsb.MA Kakan Kemenag Rokan Hulu PENDIDIKAN Pondok Pesantren (Ponpes) khususnya Indonesia secara keseluruhan, tidak mengajarkan paham radikalisme, anarkisme, dan apalagi terorisme.

Ajaran yang diajarkan di Ponpes adalah ajaran moderat, toleran, persaudaraan dan kedamaian, sesuai dengan arti Islam itu sendiri yaitu kedamaian dan keselamatan. Saya ingin tegaskan bahwa di Rohul-Riau tidak ada Ponpes yang menjadi sarang

radikalis, sarang anarkis, dan apalagi sarang teroris.

Hal ini bisa dilakukan cek dan ricek serta cross chek kepada semua Ponpes yang ada di Rohul-Riau, baik dari sisi mata pelajaranannya maupun dari sisi sitem pendidikannya yang terkenal agamis dan humanis.

Termasuk ajaran sesat dan menyimpang tidak diajarkan di Ponpes, dan jika ada supaya dilaporkan kepada kami untuk dilakukan pembinaan.

Sejak Indonesia merdeka, sampai sekarang dan bahkan sampai masa datang, berkomitmen untuk bersatu padu membela Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ponpes merupakan lnstitusi pendidikan yang telah berurat berakar di bumi Indonesia, dan telah banyak melahirkan orang orang pintar, penting, dan mengukir sejarah pada masanya. Ponpes ini bahkan lembaga pendidikan tertua di Indonedia. Betapa tidak, sebelum Indonesia merdeka, lembaga pendidikan ini telah lama dikenal oleh masyarakat.***

STAF REDAKSI: Achiruddin, S.PSi, Hasran Abadi, Deni Arifin, Yadi, SH, R. Harahap z Pekanbaru: Achiruddin, S.PSi, Sondri Naldi, Kasenda, Agus Budiman z Rokan Hulu: Putra, Azhari, Alex Oje z Rokan Hilir: Rika Candra z Siak: Villa, HS (Kepala) z Pelalawan: Jhonson Sinurat (Kepala) z Bengkalis: Hotman Sidahuruk (Kepala) z Kec Pinggir: Erlin Hasibuan z Kampar: Hefni

ALAMAT REDAKSI Jln Lobak No. 117 Kelurahan Delima, Kec Tampan Pekanbaru ALAMAT KANTOR PUSAT Jalan Lobak No 117 Kecamatan Tampan Telp/Hp : 0812-68561880 e-Mail : r.realitas@gmail.com PENERBIT : PT REALITAS KARYA ANUGERAH Percetakan : PTRiau Pos Grafindo (Isi berita diluar tanggungjawab percetakan)

Redaksi menerima sumbangan tulisan sesuai dengan visi dan misi Surat Kabar Umum Riau News Realitas, Wartawan Surat Kabar Umum Riau News Realitas dibekali tanda pengenal yaitu kartu Pers dan tercantum dalam box redaksi. Dalam melaksanakan tugas wartawan dilarang meminta sumbangan dari narasumber.

Realitas Metro & Hukum 3

Edisi: 3-10 Maret / Th: III / 2016

Plt Gubri: Jangan Main-main Soal Bantuan Pendidikan PEKANBARU(RR)-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman minta Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) tidak main-main soal pembagian bantuan pendidikan yang saat ini sedang dalam proses seleksi.

KASENDA

Laporan Pekanbaru

Plt Gubri yang biasa disapa Andi Rachman ini menyatakan, jika memang ada yang main-main, segera laporkan padanya dan

siap-siap mendapatkan tindakan tegas."Kalau ada yang main-main laporkan langsung dengan saya.

Sekarang ini semuanya

harus harus mengikuti aturan," tegas Andi Rachman, Rabu (25/2/16).

Diantara permainan dimaksud yakni adanya dugaan broker yang biasanya berperan memainkan bantuan pendidikan bagi calon penerima dengan tujuan tertentu. Pasalnya tidak jarang pasca penyerahan bantuan pendidikan, mahasiswa harus menjerit karena uang yang diterima dipotong.

Padahal, bantuan pen-

didikan itu sendiri dimaksudkan untuk membantu para mahasiswa yang sedang membutuhkan biaya dalam menyelesaikan studinya."Saya minta kalau ada broker, laporkan kepada saya," ujar Andi lagi.***

Atasi Gepeng, Pemko akan Tambah Personil Satpol-PP PEKANBARU(RR)-Permasalahan Gelandangan dan pengemis (Gepeng) masih menjadi fokus Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru-Riau. Disejumlah titik pusat kota Pekanbaru masih banyak terdapat gepeng yang berseliweran.

Kepala Badan Satpol PP kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian mengatakan, penanganan gepeng di Pekanbaru membutuhkan koordinasi seluruh pihak,

mulai dari pemerintah hingga seluruh lapisan masyarakat. ”Jika hanya mengandalkan pemerintah saja tanpa ada peran dari masyarakat tentu keinginan kita untuk berantas gepeng sulit dicapai,” ungkap Zulfahmi, Senin (22/2/16) di Pekanbaru.

Menurut Zulfahmi, ada dua cara dalam menertibkan gepeng, pertama membentuk rumah singgah dan menjauhkan para

gepeng dari aktifitas mereka. Cara kedua dengan menambah personil Satpol PP dan ini akan difokuskan di seluruh tempat rawan gepeng selama enam bulan.

“Cara pertama tentu membutuhkan waktu yang cukup lama, dana yang banyak dan tenaga yang profesional. Tapi cara kedua adalah upaya yang terbilang instan dan saya yakin ini akan berhasil,” kata dia.(Kasenda)

Maret, Pemko Buka Ujian Asessment Tahap III PEKANBARU(RR)Walikota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT di bulan

H Firdaus ST MT

Maret mendatang akan kembali membuka ujian asessment tahap ketiga untuk membuka posisi jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman, Perumahan dan Cipta Karya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BKPAD) dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdako Pekanbaru.

"Untuk tiga posisi jabatan itu kan masih di Plt kan, makanya bulan depan saya akan kembali membuka tes asessment kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengemban jabatan di tiga satker itu," sampainya.

Disebutkan Wako, se-

lain jabatan untuk eselon II di lingkungan Pemko Pekanbaru, Ia juga akan melelang jabatan 20 Kepala Puskesmas yang ada di Pekanbaru.

Dengan adanya lelang jabatan itu, Wako berharap nantinya bisa mendapatkan orang-orang yang loyal dan mampu bekerja untuk melayani masyarakat.

"Apa yang saya lakukan ini agar nantinya mendapatkan orang-orang yang memiliki tanggung jawab.

Selain tanggung jawab, kinerja juga bagus. Makanya kalau ada Kepala SKPD dan Kepala Puskesmas yang dinilai kurang maksimal, saya akan ganti," tegasnya.(Kasenda/mr)

Polda Riau Gagalkan Penyelundupan Satwa Langka PEKANBARU(RR)-Polda Riau menggerebek tempat penjualan satwa langka di Pasar Palapa Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru.

Dalam operasi ini, polisi menyita barang bukti enam ekor kukang, satu ekor siamang yang masih kecil, dan seekor owa.

Dari keterangan pelaku, setiap ekor satwa dilindungi dijual dengan harga yang bervariasi.

Dari keterangan pelaku, yaitu Adrianus (46), Fahrizal (54), dan Zulkarnain (60), satu ekor kukang dijual dengan harga rata-rata Rp250 ribu per ekor.

“Sementara itu, satwa siamang dijual pelaku dengan harga Rp1,5 juta, sedangkan owa dijual seharga 1,2 juta per ekor,” ucap Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo Sabtu (27/2/2016).

Ketiga tersangka akan dijerat Pasal 21 Ayat (2) UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ancaman hukumannya lima tahun dan denda Rp100 juta.

“Untuk penanganan satwa langkanya, kita akan berkoordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSD) Riau,” ucapnya.(okz/Budi)

Plt Gubri, Arsyadjuliandi Rahman.

DPRD Dukung Pengampunan Pajak di Riau PEKANBARU(RR)– DPRD Riau mendukung kebijakkan pemprov Riau yang berencana melakukan pengampunan denda (Pemutihan) pajak terhadap kendaraan bermotor. Karena melalui pengampunan denda pajak, bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya.

Sebab, jika Pemprov tidak mengambil langkah ini, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau tidak akan bertambah. Apalagi, dana bagi hasil dari Migas semakin turun akibat dipengaruhi harga minyak dunia terus turun.

“Dalam rangka peningkatan PAD, dewan mendukung Pemprov Riau untuk melakukan pengampunan pajak. Supaya, pajak kendaraan bermotor dan alat berat yang mati dapat dibayar oleh pemiliknya,” kata Wakil ketua DPRD Riau, Noviwaldi, Rabu (24/ 2/16).

Sementara pelaksanaan program pengampunan denda sampai sekarang terkendala, karena draft yang diserahkan Dispenda kepada Plt Gubri belum ditandatangani.

Namun jika sudah diteken maka program ini bisa dilaksanakan. Sebab program ini akan dapat memotivasi masyarakat bayar pajak dan mendongkrak PAD lebih tinggi dari sekarang.

Diakui, masih ribuan kendaraan bermotor dan alat berat, yang tidak patuh pajak di Riau. Pasalnya, pemilik malas membayar pajak, karena didenda terlalu tinggi.

Hal ini kebanyakan terjadi akibat terlambat bayar pajak.

Sementara denda keterlambatan satu bulan dengan satu tahun ditarif sama besar.

Sebelumnya, program ini sudah pernah dilakukan pemerintah provinsi sehingga, pendapatan daerah meningkat. Saat itu ketika perayaan HUT Riau. Alhasil masyarakat berbondong-bondong membayar ajak kendaraan mereka.

Pada umumnya pembayar pajak itu adalah penunggak pajak.

Jika program ini sudah dilaksanakan, maka, pemprov melalui dispenda pasti akan mengumumkannya melalui media informasi.

Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan segera membayar pajak. Biasanya jadwal pengampunan denda ini dilaksanakan selama satu bulan.

“Diharapkan melalui

penghapusan denda, maka orang akan berani lagi untuk bayar pajak. Selain itu, bagi plat nomor luar juga diwajibkan pindah ke BM, sementara pindah daerah ini dari luar ke Riau tidak dikenakan denda,” jelas Noviwaldi.(Heri)

Noviwaldi

Ketua LSM Pekat DPK Pekanbaru Diduga Jadi Korban Pembacokan PEKANBARU(RR)-Warga di Jalan Arifin Achmad Pekanbaru, Riau, tak jauh dari kantor Apkasindo, Sabtu (27/2/2016) malam dibuat geger. Seorang pria bernama Amri Bone dibacok puluhan orang tak dikenal persis di tepi jalan.

Dari informasi dilapngan, saat itu korban bernama Amri Bone yang sedang berada di tepi jalan, dihampiri orang tak dikenal berjumlah lebih dari 10 orang. Masing-masing mereka membawa senjata

tajam. "Saya lihat mereka ngobrol awalnya lalu ributribut," kata warga defri (40).

Saat keributan itulah tiba-tiba salah seorang diantara pelaku melayangkan samurai. Amri yang melihat serangan ini spontan melindungi diri dengan cara menangkisnya dengan tangan. "Kena jarinya, kayaknya putus itu," kata Defi.

"Setelah itu korban lari menyelamatkan diri. Sementara pelaku kabur.

Banyak darahnya bercecer di jalan. dia lari sambil teriak minta tolong," ceritanya. "Mereka semua pakai motor lari ke belakang (hutan, red)," beber Defi.

Pantauan di lokasi kejadian, tampak puluhan polisi berjaga-jaga dan mengamantan situasi.

Terlihat juga warga yang penasaran berkerumun.

Hingga berita ini diturunkan, aparat berwajib dari Polsek Bukit Raya masih berada di lokasi.

Sementara ini, korban

sudah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Sedangkan petugas, melakukan penyisiran ke lokasi yang diduga jadi arah pelarian para pelaku tersebut. Polisi juga berhasil mengamankan parang yang diduga digunakan untuk membacok Amri.

Namun belakangan diketahui yang menjadi korban pembacokan adalah Amri Bone, menjabat sebagai Ketua LSM Pekat DPK Kota Pekanbaru. namun belum diketahui

pasti motif penyerangan tersebut.

"Saya tadi ditelpon anggota, katanya Amri dibacok, sedangkan rekanrekan kami (Pekat) yang lain di lokasi diserang pakai senjata tajam," ujar Ketua Pekat DPD Kota Pekanbaru, Syafrudin Syah. "Yang nyerang itu kita duga orang daerah tertentu," lanjutnya, Sabtu tengah malam, di tempat kejadian.

Syafrudin tak tahu persis apa pemicu tawuran ber-

darah tersebut, sekilas ia mendapat kabar bahwa kasus ini menyangkut utang.

"Katanya begitu. Soalnya Amri pas nelpon dia bilang dia butuh uang. Ada masalah sedikit. Setelah itu saya dapat kabar dia dibacok tangannya pakai samurai," sambungnya.

Meski rekan-rekan LSM lainnya ada di lokasi, namun aksi penyerangan ini tak bisa dibendung.

Massa Pekat kalah jumlah, sementara massa sebuah daerah itu berjumlah

belasan orang dan sebagian dilengkapi senjata tajam. Tampak batu dan kayu berceceran disepanjang jalan.

Terkait ini, Kapolsek Bukit Raya, Kompol Ricky Richardo memastikan bahwa bentrokan tersebut sudah dapat diantisipasi.

Meski begitu, jajarannya masih melakukan penjagaan di tempat kejadian.

"Kita sudah berbicara dengan ketua LSM tersebut untuk menahan emosi," tegasnya.(grc/ran)

4 Realitas Pelalawan & Dumai

Edisi: 3-10 Maret / Th: III / 2016

Ribuan Masyarakat Meriahkan Syukuran HAZA PELALAWAN(RR)-Tim HAZA (HarrisZardewan) pasangan Bupati/Wakil Bupati Pelalawan yang memenangkan Pemilu Kada Serentak pada 09 Desember 2015 lalu, menggelar syukuran. Syukuran dilaksanakan bertempat di rumah Budi anak kandung HM Harris di Jalan Seminai, Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, pada Sabtu (20/02) lalu.

JHONSON SINURAT

Laporan Pelalawan

Syukuran itu dihadiri ribuan orang dari berbagai stakeholder. Hadir dalam acara itu antara lain, para pejabat dan mantan pejabat Pemkab Pelalawan, seluruh tim sukses pemenangan HAZA. Turut hadir para pengurus partai pengusung yakni partai PAN, Gerindra, Partai Bulan Bintang, PKB, Nasdem, PKS, Golkar, PPP, PKP. Juga hadir tokoh masyarakat, tokoh agama dan beberapa pengurus organisasi kemasyakatan termasuk masyarakat Pangkalan Kerinci dan berbagai undangan lainnya.

Ketua koalisi pengusung pasangan HAZA, T Zulmizan Assegaf dalam sambutannya menyampaikan, setelah melalui tahapan perjuangan yang cukup lama dan begitu melelahkan dalam proses Pemilukada serentak be-

berapa waktu silam, sekarang tinggal menunggu pelantikan.

Dikatakannya, dari Pilkada serentak, pertarungan dimenangkan oleh pasangan HAZA. Dilanjutkan dengan proses gugatan di MK (Mahkamah Konstitusi) HAZA ditetapkan sebagai pemenang, sampai pleno KPU Pelalawan, terakhir paripurna istimewa penetapan pasangan HAZA sebagai Bupati/wakil Bupati Pelalawan untuk 2016-2021 oleh DPRD Pelalawan telah usai. Sekarang tinggal proses tata negara untuk pelantikan Pasangan HAZA jadi Bupati / wakil Bupati Pelalawan periode 2016-2021. Dengan proses itu telah berjalan dengan hikmad, maka hari ini dilaksanakan syukuran atas kemenangan tersebut, cetusnya.

Pada biasanya duluan dilantik baru syukuran.

Inisiatif pelaksanaan syukuran ini sebelum pelantikan, sebagai bukti bahwa pasangan ini telah sah memenangkan pesta demokrasi Pemilukada serentak. Dan bertujuan untuk mereda isu-isu yang berkembang karena pasangan HAZA tidak ikut dilantik bersama-sama dengan pelantikan 4 kepala Daerah di Propinsi Riau beberapa hari yang lalu, pungkasnya.

HM Harris juga menyampaikan hal senada.

Sekarang tinggal menunggu proses pelantikan. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan Harris-Zardewan, tetapi ini kemenangan seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan.

Maka dalam sambutannya itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan, karena telah memberi kepercayaan untuk memimpin Pelalawan untuk 5 tahun kedepan. Tidak lupa pula berterima kasih kepada Tim Sukses dan Koalisi partai pengusung, terlebihlebih kepada simpatisan dan pendukungnya hingga mengantarkannya kembali jadi Bupati Pelalawan untuk periode 2016-2021.

Dijelaskannya, untuk diketahui bahwa syukuran

Rampas Sepeda Motor, PT MCF Dipolisikan PELALAWAN (RR)-PT. Mega Central Finance (MCF), salah satu perusahaan leashing pembiayaan kendaraan bermotor di Pangkalan Kerinci, dilaporkan atas perampasan sepeda motor milik warga atas nama Fransurya Avince Nainggolandi ke Mapolres Pelalawan.

Bedasarkan laporan ke polisi diterima pada Rabu (24/2) lalu dengan nomor : STPL/45/II/2016/RIAU/ RES PLWN ditanda tangani oleh KSPK Ipda Usman. Kronologis kejadian, bermula ketika seorang ibu rumah tangga Fransurya Avince Nainggolan pergi keluar rumah mencari daun-daun untuk obat anaknya.

Tepat di jalan Lingkar Simpang Mes Pemda, kota Pangkalan Kerinci, Avince

masuk ke rumah salah seorang kenalannya bertanya dimana ada daun yang ia cari. Keluar dari rumah tersebut, langsung menuju sepeda motornya Yamaha Mio BM 5636 IG warna ungu yang telah diparkir didepan rumah itu. Ketika menaiki sepeda motor itu, langsung dicegat sebanyak 4 orang yang mengaku dari leashing PT. MCF dan memintanya membawa sepeda motor tersebut di kantor PT. MCF alasan sudah menunggak selama 5 bulan.

Karena ketakutan, langsung menghubungi suaminya S. Halawa untuk meminta bantuan.

Sampai ditempat kejadian, langsung berusaha meraih sepeda motor yang telah dikuasai pihak leashing itu sehingga terjadi

tarik-menarik dan adu mulut antara Halawa dengan pihak PT. MCF tersebut. Tapi karena 1 banding 5 orang, akhirnya kelima orang tersebut tdiantaranya Kepala Cabag PT MCF Pangkalan Kerinci Tantah Saputra, berhasil merampas sepeda motor itu dan langsung dibawa ke kantor MCF saat itu juga.

Kejadian itu disaksikan oleh beberapa orang warga sekitar lokasi itu.

Atas kejadian tersebut, Halawa langsung membuat laporan resmi di Polres Pelalawan. Kini kasus itu telah ditangani pihak kepolisian, tinggal menunggu proses hukum selanjutnya dengan harapan, polisi menangani kasus itu dengan serius.(Sona)

RIBUAN masyarakat meriahkan syukuran kemenangan HAZA. ini digelar sebelum pelantikan, supaya jangan adanya isu yang mengadu domba kita. Dan perbedaan pendapat itu biasa terjadi tetapi, dengan telah selesainya pesta demokrasi, mari kita bersama-sama membangun Kabupaten

Pelalawan ini, ajaknya.

Dalam kesempatan yang sama Zardewan juga mengucapkan terima kasih kepada pendukung pasangan HAZA hingga dapat memenangkan pertarungan. Tidak lupa pula ia meminta maaf kepada

masyarakat Pelalawan terutama kepada Koalisi pengusungnya serta pendukung dan simpatisan.

Karena selama dalam proses perjuangan untuk memenangkan pasangan HAZA, ada banyak kekurangan dan kesalahan, ter-

utama dalam masa kampanye, ucapnya.

"Mari kita jaga kebersamaan serta kesatuan dan persatuan. Kita harus selalu bergandengan tangan untuk kemajuan Kabupaten Pelalawan kedepan," ucapnya berharap.***

Kapolres Buka Sayembara Pembuatan Kanal Blocking Terbaik PELALAWAN (RR)-Polres Pelalawan-Riau membuka sayembara membuat kanal blocking terbaik.

Sayembara ini berlaku bagi, Babinkamtibmas, pihak Perusahaan dan masyarakat.

Pembuatan kanal blocking akan dinilai oleh para petinggi Polres Pelalawan. Bagi yang membuat pola sekat kanal atau kanal blocking terbaik, di wilayah rawan Karlahut. Kapolres akan memberikan reward, berupa piagam penghargaan dan

bantuan pembinaan.

Kapolres Pelalawan, AKBP Ade Johan Sinaga.SIK, Rabu (24/ 2/16) menjelaskan, sayembara ini dimulai sekarang dan akan berakhir pada tanggal 22 Maret 2016 mendatang.

“Kegiatan ini untuk memotivasi masyarakat maupun perusahaan, agar lebih peduli terhadap lingkungan daerah rawan kebakaran. Sehingga kedepan, tidak terjadi kebakaran hutan lagi,” kata Kapolres.(Jhonson)

Ade Johan Sinaga

Terlibat Narkoba, 15 Oknum PNS dan Honorer Jalani Assessment PELALAWAN (RR)- Senin (29/ 2/2016), sebanyak 15 oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan akan menjalani assessment. Pasalnya, mereka terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

Hal itu diketahui setelah dilakukan test urine oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan. Mereka akan menjalani assessment di kantor BNNK di kompleks perkantoran Bhakti Praja.

Terkait hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan, Andi Yuliandri, Minggu (28/2/2016) menerangkan, pihaknya menunggu rekomendasi dari BNNK terkait hasil assessment yang dilaksanakan.

Andi menjelaskan, setelah menerima rekom itu barulah BKD akan bertindak, tentunya setelah berkoordinasi dengan bupati dan sekretaris daerah (Sekda). Pihaknya telah menyiapkan sanksi terhadap para abdi negara yang

menggunakan barang haram itu.

"Kalau yang direkomendasikan rehab inap, tentu jabatannya akan dicopot. Karena dia tak akan bisa menjalankan tugas, jika rehab inap di salah satu rumah sakit," tuturnya.

Sedangkan untuk rehab jalan, lanjut Andi, pihaknya akan memberikan pembinaan bekerja sama dengan instansi tempat pegawai itu bernaung. Sehingga penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dapat hilangkan.(tbc/jhon)

Pol Air Amankan Satu Kapal Motor Ilegal Fishing

Yudhi Franata

DUMAI (RR)-Aktivitas Ilegal Fishing atau penangkapan ikan ilegal diungkap di Perairan Sei Bulu Hala, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Jum'at (26/2/2016) petang. Kapal tanpa nama tersebut ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan.

Informasi yang diterima, mereka kedapatan sedang menjaring ikan. Saat ditangkap

tiga ekor Ikan Senohong dengan berat masing-masing 8 Kg langsung diamankan sebagai barang bukti. Begitu juga Kapal Motor GT 07 tanpa nama tersebut.

"Saat diamankan, pelaku menggunakan jaring insang untuk menjaring ikan," ujar Kepala Satuan Polisi Perairan Polres Dumai, AKP Yudhi Franata, Minggu (28/2/16).(tbrc)

Wako Evaluasi Kinerja PDAM

PERUSAHAAN leashing PT Mega Central Finance (MCF).

DUMAI (RR)-Walikota Dumai H Zulkifli AS, Senin (22/2) disela-sela pembagian beras keluarga sejahtera menjawab wartawan terkait kondisi air PDAM yang sejak beberapa bulan tidak maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat mengaku dalam waktu dekat mengevaluasi kinerja BUMD PDAM PT Tirta Berseri.

“Saya akan mengevaluasi BUMD tersebut begitu juga dengan keberadaan

direktur yang informasi tak pernah ngantor sehingga staf tidak bekerja maksimal dalam pelayanan air bersih kepada pelanggan. Saya akan cek kebenarannya,”tutur dia.

Mengenai waktunya, apakah ada rencana meninjau PDAM Dumai Tirta Berseri, Zul As menambahkan tentu saja, hanya kapan waktunya belum bisa dipastikan. Karena ini menyangkut

pelayanan publik maka dia akan menyempatkan diri meninjau secepatnya untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi perusahaan tersebut.

“Dia berharap BUMD PT Tirta Berseri bekerja secara profesional dalam mengolah air sungai masjid menjadi air bersih, supaya masyarakat tidak mengeluh.(dip)

Realitas Rohil 5

Edisi: 3-10 Maret / Th: III / 2016

ADVERTORIAL

Bupati Panen Raya di Kepenghuluan Teluk Piyai ROHIL (RR)-Seluas 1200 hektar lahan pertanian padi milik gabungan kelompok tani ( Gapoktan ) Cahaya Abadi yang terletak di Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu melakukan panen raya, padi tersebut langsung dipanen oleh Bupati Rokan Hilir H Suyatno Amp dengan menggunakan Konbin Herpi, dan disaksikan oleh seluruh kelompok tani dan masyarakat Teluk Piyai.

CHANDRA

Laporan Rohil

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Rohil Ir Muslim mengatakan, Rokan Hilir memiliki luas lahan pertanian berkisar 12.709 hektar yang tersebar di beberapa Kecamatan, sementara itu untuk luas lahan pertanian yang terdapat di Kecamatan Kubu berkisar 1.240 hektar.

Luas lahan yang dipanen oleh Gapoktan Cahaya Abadi, 1.200 hektar, Muslim juga menghimbau kepada para petani agar bisa memanfaatkan lahan sebaik mungkin, agar bisa melakukan panen dua kali dalam setahun.

Bupati Suyatno Amp mengatakan, panen raya pa-

di yang dilakukan merupakan suatu sikap untuk membantu Pemerintah Pusat dalam mengembangkan swasembada pangan Nasional, hal ini patut untuk dipertahankan, bahkan jumlah lahan yang akan dipanen harus meningkat setiap tahunnya. Para petani diminta untuk tidak mengalih fungsikan lahan pertanian ke perkebunan, Dalam kesempatan itu Suyatno melakukan temu wicara bersama para petani untuk mendengarkan keluhan serta kesulitan dalam mengembangkan pertanian padi di Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu.***

BUPATI Rokan Hilir H Suyatno Amp panen raya didampingi Kadis Pertanian dan Perternakan Ir Muslim.

Suyadi Jabat Wakil Ketua DPRD Rohil ROHIL (RR)-Usai menggelar Sidang Paripurna mendengarkan jawaban Pemerintah atas pandangan fraksi fraksi terha-

dap 20 Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah, dalam forum yang sama juga DPRD Rohil menggelar Sidang Paripurna usu-

lan pengesahan pemberhentian Ketua fraksi PDI Perjuangan yang juga selaku Wakil Ketua DPRD Rohil, Drs Jamiluddin

SERAH terima jabatan wakil ketua DPRD Rohil.

yang saat ini terpilih sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir pada pilkada serentak tahun 2015 lalu.

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, yang dihadiri oleh Wakil Bupati Rohil, Plt Sekda Rohil, Wakil Ketua beserta Anggota DPRD, dan SKPD/Kepala Badan, posisi Wakil Ketua DPRD yang baru diusulkan dari fraksi PDI Perjuangan yaitu Suyadi SP, usulan pengesahan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara usulan pengesahan oleh Ketua beserta Wakil Ketua DPRD Rohil.

Dalam sambutan mantan Wakil Ketua DPRD Rohil yang juga selaku Wakil Bupati terpilih, Drs Jamiluddin mengucapkan permohonan maaf atas ke-

salahan dirinya sewaktu menjabat sebagai Wakil Ketua di DPRD Rohil, dirinya juga meminta kepada Ketua dan Wakil ketua beserta Anggota DPRD yang lain untuk dapat membimbing Wakil Ketua yang baru yang akan menempati posisinya, agar sinergitas yang selama ini berjalan tetap terjalin.

Jamiludin juga menegaskan, bahwa Pilkada sudah berakhir, mari satukan tekad dan langkah untuk membangun Rokan Hilir menuju daerah yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

Usulan pengesahan pemberhentian Wakil Ketua DPRD dan pengangkatan Wakil Ketua DPRD yang baru akan diajukan kepada Plt Gubernur Riau untuk ditindak lanjuti.(Chandra)

Pemerintah Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Rohil ROHIL (RR)-Setelah mendengarkan pandangan umum fraksi fraksi DPRD Rohil terkait usulan 20 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diusulkan oleh Pemerintah.

DPRD Rohil kembali menggelar sidang Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi fraksi terhadap usulan 20 Ranperda.

Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Rohil Abdul Kho-

sim, dan dihadiri Wakil Bupati Rohil Erianda SE, Ketua DPRD Nasrudin Hasan, Plt Sekda Drs,H. Surya Arfan serta para Anggota DPRD. Dari jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi fraksi disampaikan oleh Wakil Bupati Rokan Hilir Erianda SE, dalam sambutannya menyampaikan, Pemkab Rohil menyambut baik atas pandangan umum yang disampaikan oleh setiap fraksi fraksi.

Erianda, Selasa malam (23/ 2/16) mengatakan, terkait Ranperda pembentukan Kecamatan Bangko Raya, yang sebelumnya sudah dibahas pada tahun anggaran 2015 yang lalu Surya Arfan bahkan sudah memasuki tahap akhir, Pemerintah berharap agar Ranperda pembentukan Kecamatan Bangko Raya bisa di disem-

purnakan pada tahun anggaran ini, dan segera di paripurnakan menjadi sebuah Perda.

Tak cuma itu, Erianda juga menyampaikan terkait pembentukan Ranperda bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, hal tersebut diusulkan untuk mengantisipasi masalah hukum yang terjadi

ditengah masyarakat yang kurang mampu sehingga Pemerintah bisa membantu meberikan bantuan hukum secara gratis.

Setelah mendengar jawaban Pemerintah atas pandangan umum fraksi fraksi terhadap usulan 20 Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah, maka agenda selanjutnya, DPRD akan membentuk panitia khusus ( Pansus ) yang berasal dari tiap tiap fraksi untuk membahas 20 Ranperda tersebut.(Chandra)

Bupati Rohil Lantik Penghulu Teluk Nilap Jaya ROHIL (RR)-Kedatangan Bupati Rokan Hilir H Suyatno Amp di Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya Kamis (25/2/2016)disambut antusias oleh masyarakat dan siswa siswi dalam agenda melantik pejabat Penghulu serta meresmikan Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya Kecamatan Kubu Babussalam.

Bupati Rohil H Suyatno melantik Arfan sebagai Datuk Penghulu di Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya, sementara itu untuk peresmian Kepenghuluan berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2011 yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pembukaan papan selubung nama.

Suyatno berharap kepada Datuk Penghulu yang baru dilantik untuk dapat mengemban tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, Suyatno juga meminta agar Datuk Penghulu yang baru dilantik untuk saling berkoordinasi kepada mantan Datuk Penghulu yang lama, Dalam hal menentukan batas wilayah Kepenghuluan masing masing.

Sebab Suyatno menilai, tapal batas dapat memicu konflik antara daerah satu dengan yang lain, kepada Camat diharapkan mampu sebagai fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di tiap Kepenghuluan.

Pesan tegas disampaikan Suyatno kepada Datuk Penghulu agar senantiasa mengawasi wilayahnya dari kebakaran hutan dan lahan.(Chandra)

BUPATI Rokan Hilir H Suyatno Amp melantik Penghulu Teluk Nilap Jaya, Kecamatan Kubu Babussalam

DPRD Riau Menyayangkan Pembokaran Situs Bersejarah ROHIL (RR)-Anggota DPRD Provinsi Riau Siswaja Muljadi menyayangkan pembongkaran situs besi bersejarah dermaga Bagansiapiapi oleh Bea Cukai kelas II Bagansiapiapi. Sebab, pembongkaran dilakukan tanpa kordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

"Kami sangat menyayangkan pembongkaran situs bersejarah itu, apalagi

dilakukan oleh mereka yang tidak mengerti sejarah Kota Bagansiapiapi," kata Siswaja Muljadi yang akrab disapa Aseng, Jumat (26/2).

Menurutnya, dermaga besi Ex zaman Belanda tempo dulu dibongkar oleh bea cukai bagansiapiapi tanpa koordinasi dengan pihak Pemkab Rohil dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3).

Situs tersebut merupakan

bekas peninggalan zaman belanda, dan saat ini memiliki nilai kebudayaan yang sangat tinggi.

Politisi partai Gerindra ini mengaku telah berkordinasi dengan Bupati Rohil H Suyatno dan Kepala BP3 Batu Sangkar Nurmatias. Ia juga menyarankan untuk menghentikan sementara aktifitas pembongkaran cagar budaya tersebut."Jangankan

dibongkar untuk direnovasi aja harusnya berkordinasi dulu," ungkapnya.

Aseng mengaku sedih, setelah mendapat informasi pembongkaran dermaga besi tersebut, karena itu menjadi bukti sejarah kebesaran Kota Bagansiapiapi yang dulunya terkenal penghasil ikan terbesar dunia."Dulu dermaga itu tempat kami bermain, panjangnya dari depan

Pasar Pelita sampai Mesjid Muslimin dan Rumah Makan Saiyo," kenangnya.

Anggota DPRD Riau asal Rokan Hilir ini meminta Pemkab Rohil mencari solusi lahan pengganti sebagai lokasi Kantor Bea Cukai Bagansiapiapi, sehingga rumah disekitar dermaga termasuk rumah makan saiyo juga perlu direlokasi. Tujuanya, supaya dermaga tersebut juga

dapat menjadi salah satu tempat kunjungan wisata di bagansiapiapi.

Lanjutnya, Kota Bagansiapiapi banyak meninggalkan barang bersejarah yang bisa dijadikan tempat wisata sebagai sumber pengerak ekonomi kreatif dan usaha kecil masyarakat. Menurutnya, dampak positifnya sangat besar memberikan multi efek bagi pergerakan eko-

nomi didaerah.

Ditambahkan, ada beberapa objek yang memiliki nilai historis bersejarah di Kota Bagansiapiapi, yakni rumah kapiten, rumah tua di Pasar Pelita, kelenteng In Hok Kiong, Tugu perjanjian (belakang RSUD Pratomo), bangunan tua Mess polisi, Gereja Katolik, Gedung Bank BRI, Festival Cap Go Meh dan Ritual Bakar Tongkang.***(Chandra)

6 Realitas Siak & Bengkalis

Edisi: 3-10 Maret / Th: III / 2016

Pemkab Siak Bantu Korban Banjir di Kampar

BUPATI Siak bagi ilmu kembangkan pariwisata.

Bupati Siak Bagi Ilmu Kembangkan Pariwisata SIAK (RR)- Bupati siak Drs.H. Syamsuar, M.Si Hadir menjadi salah satu narasumber pada acara, Workshop Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, Kamis (25/2) pagi, bertempat di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru-Riau.

RINTO

Laporan Siak

Dalam penyampaian materi workshop tersebut beliau menyampaikan visi RPJMD 2016-2021 Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis serta menjadikan Siak sebagai tujuan utama pariwisata di Sumatera.

“Artinya ini tidak akan berjalan efektif jika tidak ada kerja sama dan peran aktif dari kita semua,” ungkapnya.

Kabupaten Siak memiliki banyak potensi wisata, baik wisata sejarah, wisata religi, wisata alam, wisata olahraga, dan wisata buatan, contohnya Water Front City sebagai salah satu wisata buatan.

Acara tersebut bersempena dengan pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi (IKAFE) UNRI. Ketua IKAFE Unri H Makmur Kasim SE Ak MM didam-

pingi unsur Wakil Ketua IKAFE Unri Asrianto dan Abdul Kadir Bey yang juga panitia pelaksana kegiatan berharap sinergi antara Pemprov Riau, Pemprov Kepri dapat terwujud.

“Dengan tema workshop pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis pengembangan pekan sekawan menjadikan Riau dan Kepri sebagai destinasi unggulan pariwisata Indonesia. Kita ingin menjadi prioritas bagi pusat, walaupun tidak masuk 10 destinasi unggulan di tanah air, inilah yang ingin dibicarakan antara dua provinsi,” tegas H Makmur Kasim.

Ditambahkannya, kegiatan yang dilaksanakan

tersebut sebagai wujud kontribusi pihak kampus dalam memberikan sumbangsih kepada daerah.

Dalam bentuk pemikiranpemikiran, sehingga bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai program pemerintah yang dicanangkan Presiden RI Ir Joko Widodo.

Kegiatan yang coba mengeliminir kepentingan daerah dengan cara-cara intelektual dalam pertemuan nanti lanjutnya, sebagai bakti almamater kepada daerah dalam pembangunan dan kemajuan daerah. Sehingga pelantikan yang dilaksanakan, sebenarnya sebagai poin tambahan dalam kegiatan tersebut.

Pada workshop yang menghadirkan pelaku kepariwisataan dan ekonomi kreatif, Juga pemangku kekuasaan seperti gubernur, bupati terkait agar dapat turut hadir. Selain itu organisasi-organisasi seperti Asita, PHRI, Kadin diharapkan juga berpartispasi.

Sementara itu Plt Gubri dalam pertemuan tersebut dengan teugas meminta kepada instansi terkait agar dapat memberikan dukungan. Sehingga peran serta akademisi dan kaum intelektual di Riau bisa benar-benar bermanfaat bagi daerah dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan positif dalam mendukung visi misi Riau dan Tagline Riau The Homeland of Melayu yang dicanangkan.***

SIAK (RR)-Pemerintah Kabupaten Siak mengantar bantuan untuk korban banjir Kabupaten Kampar Rabu (24/2). Bantuan berupa 7,1 ton beras, 710 dus mie instan, gula dan minyak goreng masing-masing 710 kilogram itu bakal disalurkan ke 6 desa yang ada di Kecamatan Bangkinang dan Kampar Utara.

Masing-masing desa akan kebagian 105 paket.

Bantuan tadi bersumber dari rasa empati masyarakat Siak dan para pegawai yang ada di lingkungan Pemkab Siak yang dikumpulkan sepekan belakangan. Asisten III Setdakab Bengkalis, Jamaluddin, yang jadi pimpinan rombongan pengantaran bantuan itu. Dia ditemani Kabag Kesra Darussalam dan rombongan.

“Apa yang kita antar ini adalah bentuk rasa kepedulian dan kebersamaan masyarakat Siak terhadap saudarasaudara kita yang sedang ditimpa musibah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi mereka,” kata Sekda Siak, Tengku Said Hamzah saat melepas keberangkatan rombongan di halaman Kantor Bupati Siak di kawasan Tanjung Agung, Kecamatan mempura.

Bupati Siak, Syamsuar pun menyampaikan salam hangat kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kampar. “Kami sangat merasakan apa yang sedang dirasakan oleh saudara kami di Kampar. Itulah yang membikin kami bersama-sama mengantarkan sebentuk rasa kebersamaan ini,” katanya saat meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Buantan.(rinto)

Syamsuar Minta Kemen LHK Bangun Blocking Canal PEKANBARU (RR)- Bupati Siak, Provinsi Riau, Drs H Syamsuar Msi berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkenan membuat blocking canal di sejumlah titik rawan kebakaran lahan dan hutan yang ada di Siak. Penertiban kawasan Cagar Biosfer juga menjadi teramat penting campur tangan pemerintah pusat.

Dikatakan Bupati Siak, Syamsuar saat didaulat menjadi narasumber di acara diklat pengendalian Karhutla di Pekanbaru, Rabu (10/2/16), penanganan Karlahut musti lebih baik lagi.

Walaupun Pemkab Siak sudah melakukan berbagai terobosan dalam penanganan Karhutlah sejak tahun 2014 lalu, namun campur tangan pusat teramat penting untuk penanganan Karhutla.

“Kita berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkenan membuat blocking canal. Sudah 18 tahun Riau selalu didera oleh bencana asap. Ini sangat berdampak bagi manusia dan lingkungan. Manusia kena penyakit, lingkungan rusak. Lantaran itu, penanganan, penanggulangan Karlahut musti jadi tugas kita bersama. Ndak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat,” ujar Syamsuar.

Dari data pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Siak, daerah yang berpotensi Karlahut ada 71 desa di 14 kecamatan.

Dengan adanya kanal bloking ini diharapkan bisa memberi kelembaban lingkungan tanah agar tidak kering sehingga mencegah terjadinya kebakaran. Meskipun terjadi kebakaran, adanya kanal blocking ini dapat membantu pihak Pemadam Kebakaran (Damkar) dalam memenuhi kebutuhan pasokan air sehingga api dapat segera dipadamkan.(Heri)

Pemkab Siak Tata Tempat Pembuangan Sampah SIAK (RR)-Bupati Siak, Syamsuar, mendadak datang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di kawasan Buantan Rabu (24/ 02). Dia ditemani Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan, Irving Kahar serta Kadis Pasar Kebersihan dan Pertamanan (PKP).

Di lahan seluas 4 hektar itu Syamsuar melongok satu persatu aktifitas di sana. Mulai dari pemilahan sampah-sampah organik dan non organik hingga penimbangan sampah yang baru masuk ke komplek yang dijejali 10 ton sampah per hari itu.

Sampah-sampah yang berasal dari kawasan Sabak Auh, Bunga Raya, Sungai Apit dan sekitarnya serta Kota Siak Sri Indrapura.

Kedatangan Bupati Syamsuar ke TPA bagian dari keinginan dan misi

Pemkab Siak untuk menjadikan “Negeri Istana’ menjadi Kabupaten Hijau.

Termasuk oleh misi Siak yang menjadi destinasi wisata di Provinsi Riau.

“Siak jadi destinasi wisata, kalau ndak bersih kan ndak elok,” katanya.

Tak hanya sekadar bersih, Syamsuar ingin volume sampah yang masuk ke TPA makin hari makin berkurang. Caranya, pemkab akan lebih gencar sosialisasi kepada masyarakat dan komplek perumahan pemerintah untuk memilah sampah lebih dahulu, sebelum ditaruh di penumpukan sementara.

Sebab sebahagian sampah itu bisa jadi duit.

Misalnya plastik, kardus dan botol plastik. Bank sampah yang sudah sejak tiga tahun lalu beroperasi di dekat Kantor Dinas

Pendidikan Kabupaten Siak di kawasan jalan Panglima Undan komplek perkantoran Sungai Betung. “Sampai sekarang nasabahnya sudah mencapai 200 orang,” terang Kadis Pasar, Wan Ibrahim.

Terus, sampah-sampah yang ada di TPA juga didaur ulang. Ada yang jadi biji plastik, ada pula yang dibikin hiasan. Yang layak jadi biogas, didaur jadi biogas. Makanya Syamsuar bilang sangat memungkin ada tempat pembuatan biogas di TPA Parit Baru maupun TPA di Perawang yang kedatangan sekitar 16 ton sampah tiap hari. “Saya ingin TPA yang ada ditata. Biar kelihatan bersih. TPA juga bisa jadi tempat wisata kalau penataannya bagus,” ujar Syamsuar.

Biar misi tadi tercapai,

Syamsuar sangat berharap peran aktif masyarakat. Sebab tanpa itu semua, misi pemerintah tak akan tercapai. “Saya berharap masyarakat semakin cinta dengan daerah ini, cinta lingkungan, biar misi daerah ini tercapai, menjadi kabupaten hijau dan destinasi wisata yang selalu dirindukan orang.

Kebersamaan sangat pen-

ting untuk mencapai tujuan mulia ini,” Syamsuar berharap.

Sampai sekarang kata Wan, ada 5 dump truck, 3 arm roll truck dan 4 pick up yang saban hari mengantar sampah ke TPA tadi.

Sebelumnya, Kepala Kelompok Kerja (Pokja) Pemugaran BPCB Sumbar, Nedik Tri Nurcahyo, mengatakan kalau Siak

sangat layak menjadi Kota Pusaka dan destinasi wisata yang mumpuni. Sebab Siak punya sederet peninggalan sejarah yang lengkap. Mulai dari istana, tangsi belanda, makam bersejarah dan sederet peninggalan lain. “Tata kotanya juga indah,” katanya.

Siak juga dikelilingi hutan alam yang masih sangat bagus. Ada kawasan

Cagar Biosfer, kawasan Danau Zamrud, kawasan Semenanjung Kampar dan Taman Hutan Rakyat.

Soal kawasan hutan ini lah makanya baru-baru ini Syamsuar mengajak sejumlah pegiat lingkungan diskusi, gimana caranya supaya hutan yang ada bisa lestari dan bermanfaat untuk kehidupan masyarakat.(rinto)

Sering Absen Ikuti Program Disdikbud Riau

Disdik Bengkalis Didiskualifikasi PEKANBARU (RR)-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Ri’au sangat berang terhadap sikap Disdik Kabupaten Bengkalis.

Pasalnya, sejak beberapa tahun terakhir, sangat sering atau bahkan tidak pernah mengirimkan pelajarnya di setiap program maupun kegiatan Disdikbud Riau.

Terakhir, Disdikbud Riau menggelar Lomba Cerdas Cermat (LCC) empat pilar tingkat SMA, yang dilaksanakan tanggal 20-23 Februari 2016 di Pekanbaru. Bengkalis juga tidak mengirimkan pesertanya untuk berkompetisi dengan daerah lain.

Sementara Disdikbud Riau tidak mengetahui secara pasti apa alasan Bengkalis tidak mengikut sertakan pelajarnya dalam setiap perlombaan tersebut. Untuk itu Disdikbud me-

negaskan tidak akan mengikut sertakan Bengkalis dalam setiap kegiatan Disdikbud Provinsi.

“Bengkalis tidak juga mengirimkan pesertanya pada lomba LCC empat pilar ini. Oleh sebab itu, Bengkalis kita nyatakan didiskualisfikasi untuk kegiatan kedepan,” kata Kasi SMA Disdikbud Riau, zudi, saat membacakan laporan panita, pada pembukaan kegiatan LCC, di Pekanbaru, Sabtu (20/2) kemarin.

Kadisdikbud Riau, Kamsol menjelaskan, khusus untuk kegiatan LCC, sebelumnya Disdikbud sudah mengirimkan surat ke Disdik Bengkalis, supaya dapat mengirimkan perserta terbaik agar bisa ikut lomba.

Sementara lomba ini memang ditingkat kabupaten/kota tetapi diselenggarakan oleh Provinsi. Tujuannya untuk mengetahui secara langsung ke-

mampuan para pelajar ini secara langsung. Sebab, selama ini seleksi peserta lomba untuk tingkat kabupaten/kota dilaksanakan didaerah masing masing.

Kemudian pemenangnya baru dikirimkan untuk tingkat Provinsi.

Namun sampai LCC dilaksanakan, Disdikbud Bengkalis tidak juga membalas surat yang dilayangkan. Dalam artian, Bengkalis tidak ada ikut dalam kegiatan provinsi. Untuk itu, Bengkalis memang didiskualifikasi.

Ketika ditanya apakah diskualifikasi dilakukan kepada semua kegiatan, Kamsol enggan menjawabnya.

“Kita sudah kirimkan surat ke Disdik Bengkalis, tetapi surat itu tidak dibalasnya. Dan memang Bengkalis kita diskualifikasi, terutama untuk kegiatan ini,” kata Kamsol dengan wajah berat.(segmennews.com)

BUPATI Siak, Drs H Syamsuar meninjau TPA.

Tiap Desa Bakal Terima Rp600 Juta dari APBN JAKARTA (RR)- Jumlah dana desa yang bersumber dari APBN yang bakal di terima Kabupaten Bengkalis tahun 2016 meningkat sekitar dua kali lipat dibanding tahun 2015. Setiap desa tahun 2016 ini bakal menerima dana tersebut sekitar Rp600 sampai Rp700 juta.

Kepada seluruh Kepala Desa dan pemangku kepentingan terkait di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin menegaskan agar peman-

faatan dana tapi mengabaitersebut benarkan azas manbenar direncafaat.

Harus nakan, diorgabermanfaat nisir, dilaksabagi percepanakan dan ditan peningkaawasi dengan tan perekonosebaik-baikmian masyaranya. kat dan ke“Kemudian, mandirian desetiap rupiah sa,” tegas Amdalam penggu- Amril Mukminin ril. naannya harus betulDidampingi Kepala betul tertib administrasi Badan Pemberdayaan dan didasarkan pada Masyarakat dan Pemerinazas manfaat. Harus ketah Desa H Ismail, Amril dua-duanya. Bukan hamengatakan itu, Senin (22/ nya tertib administrasi 2/2016) usai mengikuti

pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan dan Pemberdayaan Desa serta Evaluasi Dana Desa 2015 dan Persiapan Penyaluran Dana Desa 2016.

Rakornas yang ditaja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden H Jusuf Kalla tersebut, dilaksanakan di Ruang Birawa Assembly Hall Lantai 2 Bidakara Hotel, Jakarta.(segmennews.com)

Realitas Kampar & Rohul 7

Edisi: 3-10 Maret / Th: III / 2016

ADVERTORIAL

Bupati Kampar Dampingi Pangdam TNI Pada Baksos Korban Banjir KAMPAR (RR)-Bupati Kampar H Jefry Noer menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kampar merasa sangat terbantu dengan kedatangan Panglima Kodam (Pangdam) I/Bukit Barisan (BB) dan rombongan ke Kabupaten Kampar. Sebab, pasca musibah banjir, masyarakat masih sangat memerlukan perhatian dan bantuan dari berbagai pihak.

HEFNI

Laporan Kampar

Pernyataan tersebut disampaikannya, saat memberikan sambutan kedatangan Pangdam I/BB TNI Lodewyk Pusung beserta Ketua Persit Bukit Barisan dan rombongan pada Bhakti Sosial dan Pengobatan Masal di Desa Tanjung Balam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Selasa (23/02/ 2016), didampingi Ketua TP PKK Hj Eva YUliana.

"Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Pangdam dan jajaran, atas perhatian dan

bantuan yang begitu besar diberikan terhadap masyarakat Kampar. Kami merasa sangat terbantu dengan kedatangan Pangdam," ucap Bupati.

Dalam kesempatan bertemu dengan Pangdam, Bupati menyampaikan berbagai informasi tentang musibah banjir yang cukup dahsyat menimpa Kampar belum lama ini.

Bupati menyampaikan juga tentang berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Kampar untuk membantu masya-

rakat, mulai dari penanganan tanggap darurat hingga penanganan pasca banjir.

Pada acara itu, Mayjen TNI Lodewyk Pusung bersama ibu Ketua Persit Bukit Barisan menyerahkan secara simbolis lebih kurang 2000 paket sembako kepada masyarakat Desa Tanjung Balam.

Sebelum sampai ke tempat acara, Pangdam Mayjen TNI Lodewyk Pusung transit di Kantor Desa Tanjung Balam menerima laporan dari Dandim 0313/KPR Letkol Kav Yudi Prasetio tentang situasi dan kondisi serta uraian kejadian mulai banjir, data pengungsi dan kerugian.

Turut menyambut rombongan Pangdam, yaitu Kapolres Kampar AKBP Ery Apriano SIk beserta ibu, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat Siak Hulu dan jajarannya serta seluruh Kades se-Kecamatan Siak Hulu dan serta

BUPATI Kampar Jefri Noer bersama Pangdam. masyarakat desa.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar Santoso mengungkapkan bahwa untuk

bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kampar yang akan disalurkan di Desa Lubuk Siam, Teratak Buluh, dan Tanjung Balam sebanyak lebih kurang 1000 paket.

Sedangkan untuk Desa Buluh Cina diserahkan pada hari Senin (22/02/ 2016) sore kemarin sebanyak 454 paket.

"Adapun masyarakat yang menjadi korban ban-

Terkait Peraturan Pakaian Dinas

Kabag Humas Kampar Himbau ASN Tingkatkan Disiplin BANGKINANG KOTA (RR)-Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) menghimbau, agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar, agar meningkatkan kedisiplinan. Sebab hal tersebut sudah merupakan kewajiban dalam melaksanakan setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. "Dan yang terpenting adalah selalu meningkat disiplin, baik itu disiplin kehadiran maupun disiplin dalam bekerja sehingga tujuan pemerintah dalam pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat dapat tercapai," ujar Bupati Kampar H Jefry Noer melalui Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Sa-

baruddin.SSos, Kamis (25/02/ 16) siang, di ruang kerjanya, Komplek Perkantoran Bupati Kampar, Jalan Panglima Khotib, Bangkinang Kota.

Dalam surat edaran tersebut, di sebutkan pada hari Senin dan Selasa ASN memakai PDH coklat (warna kaki), hari Rabu memakai PDH kemeja warna putih, celana/rok hitam atau gelap dan hari Kamis serta Jum'at memakai PDH Batik/tenun.

Sedangkan untuk peringatan hari Linmas/sesuai ketentuan acara memakai pakaian Linmas, peringatan hari Korpri/ sesuai dengan ketentuan

memakai pakaian Korpri, pakaian acara resmi PSL dan/ atau PSR serta peringatan HUT Kab Kampar dan HUT Provinsi Riau memakai pakaian melayu sesuai dengan ketentuan acara.

"Bagi dokter, perawat, PNS Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Dishubinfokom dan sebagainya tetap memakai Dinas Harian Khusus yang telah ditentukan serta PDH batik dapat digunakan pada waktu/acara resmi tertentu diluar jam kerja atau kegiatan di luar jam kantor/ diluar kantor sesuai dengan ketentuan acara," tegasnya.(Hefni)

Rapat Anggota Tahunan KUD Sido Muncul Sukses KUNTO DARUSSALAM (RR)Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Sido Muncul, tahun buku 2015 bertempat di halaman kantor KUD DI Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam, Sabtu (27/ 02/16) berlangsung sukses dan penuh kekeluargaan.

Kegiatan itu dihadiri Kadiskoperindag mewakili Kabid Koperasi Diskoperindag Rohul Suryanto, Danramil Kunto Drussalam mewakili Sur, Kapolsek Kunto Darussalam mewakili Iswandi, Camat Kunto Darussalam mewakili staf Camat dan Kepala Desa Kota Raya Sumiran, serta seluruh pengurus dan anggota KUD Sido Muncul.

Ketua KUD Sido Muncul, Sudamto saat membuka kegiatan RAT menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan KUD Sido Muncul guna melaporkan kegiatan pengurus dan pengawas selama satu tahun ini.

“Pada kesempatan, pengurus akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan, usaha koperasi dalam tahun buku 2015 dan usulanusulan rencana kerja untuk tahun 2016 serta Pemilihan Pengurus KUD periode 2016 s/d 2018,” sebutnya.

Dipaparkan Sudamto, di tahun buku 2015, KUD Sido Muncul telah berhasil membagikan

Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai AD/ART sebesar Rp 60,159,644,-, namun jumlah tersebut terjadi penurunan dibandingkan tahun 2014 lalu. Penurunan SHU tersebut diakibatkan, produksi Tandan Buah Segar (TBS) dan pembelian pupuk di unit saprodi saat ini tengah merosot, hal itu juga diakbatkan oleh kemarau yang berkepanjangan.

Walupun SHU menurun, namun KUD Sido Muncul bisa membantu bantuan sosial berupa mobil soasial ambulan sebesar Rp 50 juta, bantuan gedung SMA sebesar Rp 50 juta, dan bantuan social untuk anak yatim sebesar Rp 15 juta.

Dalam hal ini, untuk menaikan produksi, kata Sudamto, tentu harus dibarengi dengan kerja keras dan semua pihak.

Dia mengajak masyarakat bersama-sama menanamkan rasa memiliki koperasi KUD Sido Muncul, agar koperasi ini semakin maju dan berkembang.

Sementara itu, Badan Pengawas (BP) KUD Sido Muncul Sumardi mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan secara maksimal, sesuai dengan batas kemampuan mereka.

Tahun 2014 lalu, laporan RAT tidak dibuat, dan tahun 2015 ini mereka telah berhasil membuat laporan RAT tahun buku 2015.

Hal itu berkat partisipasi dan kerjasama pengurus dengan

anggota yang cukup tinggi .

“Pada Tahun 2015 ini kita berhasil membuat laporan RAT tahun buku 2015 berkat partisipasi dan kerjasama pengurus dengan anggota yang cukup tinggi. Mari kita pupuk rasa memiliki KUD Sido Muncul ini, kita pertahankan dan lebih ditingkatkan kedepan untuk kemajuan koperasi yang kita miliki ini,” ajak Sumardi.

Ditempat yang sama, Kabid Koperasi Suryanto dalam sambutannya mengatakan, tidak sedikit koperasi lain yang belum melaksanakan RAT. Sampai hari ini KUD yang telah melaksanakan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) sebanyak 23 dari 325 jumlah keseluruhan KUD yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Suryanto menuturkan, RAT diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi yang efektif bagi seluruh anggota koperasi untuk menyampaikan suatu gagasan yang positif agar dapat dihasilkan keputusan yang terbaik bagi kemajuan KUD untuk kinerja di tahun 2016.

“RAT sebagai forum tertinggi Koperasi memiliki peranan yang sangat penting, karena sesuai amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga melalui forum RAT dapat dilakukan evaluasi atas pelaksanaan program kerja tahun 2015, dan hal-hal yang dicapai oleh pengurus selama satu tahun berjalan. (Lan)

jir di Kecamatan Siak Hulu terdiri dari desa Buluh Cina sebanyak 454 KK, Tanjung Balam 259 KK, Lubuk Siam 500 KK dan Teratak Buluh 1261 KK," tutupnya.***

ADVERTORIAL

Pemkab Rohul dan PLN Sepakat Tertipkan PJU ROHUL (RR)-Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bersama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) WRKR Area Pekanbaru, sepakat akan lakukan penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Kesepakatan itu, hasil dari rapat antara dinas terkait di Pemkab Rohul dengan pihak PT PLN, yang digelar di aula lantai III Kantor Bupati Rohul, Pasir Pangaraian. Dalam rapat itu, juga dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Syaiful Bahri S.Sos,M.Si, Kadis Tamben Drs. Yusmar, M.Si bersama staf, Sekretaris DPKA Asri SE, Kabid Syaiful, SP, Sekretaris Satpol PP Mayusri, serta Ari dari Bagian Hukum.

Sedangkan dari Pihak PT PLN (Persero), hadir Asisten Manager Pelayanan dan Administrasi PT. PLN WRKR Area Pekanbaru Joy Mart S. Sihaloho, Manager PT. PLN Rayon Pasir Pengaraian Andi Prasetiawan, dan Supervisor Tekhnik Romi Harmiko.

Di rapat itu terungkap, tujuan dilakukan penertiban PJU dan PPJ sendiri adalah dalam rangka efesiensi daya terpakai dan perolehan PPJ oleh Pemkab Rohul.

Asisten Syaiful Bahri,

ASISTEN II Setda Rohul H Syaipul Bahri SSos MSi (baju merah) didampingi Kadistamben Rohul Drs Yusmar MSi (baju hijau) memimpin pertemuan kesepakatan tentang PJU dan PPJ dengan PT PLN WRKR Area Pekanbaru menyatakan, bahwa kesepakatan itu merupakan langkah maju dalam rangka tingkatkan pelayanan Pemerintah Daerah dan PT. PLN di Kabupaten Rohul, khususnya di bidang PJU dan PPJ. “Kesepakatan itu harus dirumuskan dengan sebaik-baiknya, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” ucapnya.

Syaiful Bahri berharap, kesepakatan yang menyangkut pelayanan kelistrikan dijelaskan dan disosialisasikan ke masyarakat. Ia juga minta Distamben dan instansi terkait merumuskan dengan baik.

Sementara itu, menurut Asisten Manager Pelayanan dan Administrasi PT. PLN (Persero) WRKR Area Pekanbaru,

Joy Mart S. Sihaloho, mengakui pihaknya berkomitmen dalam melakukan penertiban terhadap PJU dan PPJ. Katanya, dengan tertibnya PJU dan PPJ, maka potensi dan peluang pendapatan daerah bakal meningkat. Selain itu, pemanfaatan daya listrik juga bisa diefesiensi.

Manager PT. PLN (Persero) Rayon Pasir Pengaraian, Andi Prasetiawan juga menambahkan, kondisi daya listrik terbatas seiring terus bertambahnya jumlah pelanggan. Ia berharap, kerjasama antara PT. PLN dengan Pemkab Rohul akan semakin meningkat.

Kepala Distamben Rohul, Drs. Yusmar M.Si, dirinya sangat menyambut baik digelarnya rapat ter-

sebut. Karena, Kabupaten Rohul kedepannya akan tertibkan pemakaian daya pada PJU, baik yang terpusat, legal maupun ilegal.

Karena hal itu akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari PPJ. “Komitmen antara PT. PLN dan Pemkab sangat membanggakan. Karena berbagai hal yang menyangkut pelayanan PLN, dapat kita sebarluaskan ke masyarakat ke depan,” jelas mantan Kadisdukcapil Rohul.

Usai pertemuan itu, sudah difinalkan draff nota kesepakatan antara Pemkab Rohul dengan PT. PLN (Persero), seperti akan dibentuknya tim untuk melaksanakan pendataan dan infentarisasi PJU, dan mengawasi PJU.(adv/hms)

Dalam Waktu Dekat Rodas Jadi Daerah Otonomi Baru Persiapan ROHUL (RR)-Pasca deklarasi pembentukan Kabupaten Rokan Darussalam (Rodas), dalam waktu tidak lama lagi, daerah ini akan ditetapkan sebagai daerah otonomi baru persiapan selama tiga tahun.

Demikian kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, dalam sambutannya di acara Deklarasi Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Rodas di halaman gedung Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Ujungbatu, Sabtu (27/2/2016).

Sebagai daerah otonomi baru persiapan selama

tiga tahun tersebut, jelas Lukman, akan ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati melalui Peraturan Pemerintah (PP) diteken oleh Presiden.

Namun sebelum penetapan, akan ada rapat-rapat antara anggota DPR RI dengan Tim Independen yang ditunjuk oleh Kemendagri.

Ia mengungkapkan, Presiden akan keluarkan Peraturan Pemerintah untuk pembentukan daerah otonomi baru. Selama tiga tahun, daerah pemekaran akan dipantau dan dibantu anggaran dari APBN dan

APBD kabupaten induk.

Namun, setelah tiga tahun kemudian, dari hasil evaluasi, sambung Lukman, akan diketahui apakah Kabupaten Rodas layak didefinitifkan atau tidak.

Penilaian yang dilakukan Tim Independen sendiri meliputi sisi potensi keuangan, ekonomi, PAD (Pendapatan Asli Daerah), kekompakan masyarakat, infrastruktur, dan sektor lainnya.

Jika semua penilaian terpenuhi, maka akan dibawa ke Paripurna DPRD untuk ditetapkan sebagai

daerah otonomo baru definitif. Setelah definitif, DPRD Rodas akan dibentuk melalui Pemilu Legislatif, begitu juga Bupati Rodas akan dipilih melalui Pilkada serentak.

Selama Kabupaten Rodas berstatus daerah otonomi baru persiapan, seluruh perangkat pemerintahan seperti Camat, Kepala Desa/ Lurah, masih berpusat ke kabupaten induknya, yakni Kabupaten Rohul.

"Termasuk pelayanan administrasi kependudukan juga masih berpusat ke kabupaten induk," jelasnya.(Lan/rty)

8 Realitas Meranti & Inhil

Edisi: 3-10 Maret / Th: III / 2016

ADVERTORIAL

Bupati Irwan Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Asap MERANTI (RR)-Pemkab Kepulauan Meranti bertindak cepat menghadapi kemungkinan semakin meluasnya bencana asap akibat kebakaran lahan dan hutan (karlahut). Bupati Meranti Irwan Nasir telah pun menetapkan status siaga darurat bencana asap tersebut.

"Status siaga darurat penanggulangan bencana asap akibat karlahut ini berlaku mulai 1 Maret hingga 31 Mei 2016. Penetapan status ini sebagaimana SK Nomor 44/HK/ KPTS/II/2016," tegas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Meranti M Eddy Afrizal didampingi Kepala Bagian Humas Ery Suhairi usai rapat koordinasi karlahut, Senin (29/2/2016).

Menurutnya, dengan penetapan status siaga ini Pemkab Meranti akan mengerahkan semua kekuatan untuk mengantisipasi bencana asap terutama meluasnya karlahut. Diantaranya, memverifikasi dan menyiagakan semua pe-

ralatan untuk memadamkan api baik yang berada di instansi pemerintah maupun di masyarakat.

"Semua peralatan tersebut harus dalam kondisi siap pakai. Kita juga meningkatkan koordinasi baik antarinstansi dan masyarakat. Sosialisasi ke masyarakat juga digencarkan agar tidak membakar lahan atau sampah karena saat ini rawan kebakaran," tegas Edy. Untuk diketahui, di Kepulauan Meranti sempat terdapat satu titik api di Pulau Rangsang. Eddy menjelaskan titik api tersebut sudah berhasil dipadamkan. Titik api itu merupakan kebakaran lahan di perbatasan tiga desa di Pulau Rangsang. Rin-

WAKIL Bupati Kepulauan Meranti Drs.H. Said Hasyim pimpin rapat Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Karlahut diruang rapat melati Kantor Bupati. ciannya, 10 hektare di Desa Wonosari, 10 hektare di Desa Kayu Ara an 50 hektare di Desa Bokor.

Sementara itu Kabag Humas Ery Suhairi menjelaskan bahwa dengan penetapan status siaga ter-

sebut, para camat, lurah dan kepala desa dilarang meninggalkan tempat.

"Khusus camat diharuskan menyampaikan informasi hasil pemantauan dan pengawasan di wilayahnya seminggu sekali ke BPBD,"

ungkapnya.

Lebih jauh Ery menjelaskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Said Hasyim itu juga disepakati untuk lebih meningkatkan sosialisasi ke masyarakat.

"Wakil Bupati meminta agar masyarakat terus diingatkan bahwa membakar lahan dan hutan adalah pelanggaran hukum," tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut diikuti seluruh ke-

pala SKPD dan camat.

Terlihat juga Wakapolres Kompol STP Manulang, Danramil Mayor Bismi Tambunan, perwakilan dari PT RAPP dan PT National Sago Prima (NSP).(hms)

Satlantas Polres Meranti Pemkab Meranti Perketat Anggaran Gelar Operasi Simpatik MERANTI (RR)-Bagi warga Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan berkendara di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti diingatkan untuk senantiasa waspada, mengingat Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kepulauan Meranti, akan menggelar Operasi Simpatik dengan menerjunkan sebanyak 30 personil.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Zahwani Pandra Arsyad SH MSi, melalui Kasatlantas, Akp Yohanes Basri, menyampaikan bahwa Operasi simpatik yang akan digelar dimulai 1 Maret hingga 21 Maret 2016 atau selama 21 hari.

"Operasi simpatik 2016 ini bertujuan untuk mengoptimalisasi penerapan kawasan tertib lalu lintas (KTL) di Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Yohanes. Senin (29/2).

Selanjutnya Ia menekankan kepada para pengendara harus mempersiapkan segala

kelengkapan berkendara.

Kelengkapan mencakup surat administrasi dan peralatan kemanan berkendara.

"Ini sebagai program Dirlantas Polri dan Ini juga dilakukan untuk mengurangi angka lakalantas dan dampak risiko lakalantas yang terjadi

di Kabupaten Kepulauan Meranti," jelasnya.

Untuk diketahui, sebelum dimulai operasi tersebut, Jajaran Polres Meranti akan Apel bersama di Halaman Polres Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Pembangunan 1 Selatpanjang.(rgc)

OPERASI Simpatik Meranti.

SPBU di Tembilahan Terbakar INHIL (RR)-SPBU di Tembilahan Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau terbakar, kejadian ini terjadi Kamis (18/2). Diduga kebakaran akibat pemotor yang tak matikan mesin saat isi bensin.

Kapolres Inhil, AKBP Hadi Wicaksono menjelaskan, kebakaran ini terjadi sekitar pukul 12.00 WIB.

Dalam peristiwa ini satu orang mengalami luka bakar.

"Api sudah bisa dipadamkan tim Damkar. Semuanya sudah kondusif," kata Hadi.

Dia menjelaskan, sebelum kebakaran pemotor itu sempat bersitegang dengan petugas SPBU. Petugas SPBU meminta pe-

SPBU di Tembilahan Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau terbakar, Kamis (18/2).

milik motor untuk mematikan mesinnya saat melakukan pengisian.

"Saat itu terjadi pertengkaran karena pemilik motor menolak mematikan mesinya. Petugas terus memaksa, namun tetap ditolak yang akhirnya tetap diisi," kata Hadi.

Saat pengisian berlangsung, lanjutnya, ternyata premium meluber.

"Dari bagian busi motor memercikan api. Inilah yang akhirnya menyulut api dan membakar pengisian BBM. Pemilik motor juga turut terbakar," kata Hadi.

Pemilik motor, lanjutnya, sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Setelah mendapat perawatan, kini kondisinya sudah mulai pulih.

"Pemilik motor kini sudah mulai membaik. Nantinya kita akan memintai keterangan dari petugas SPBU dan pemotor tersebut untuk kepentingan penyelidikan," tutup Hadi.(red/dtc)

MERANTI(RR)-Melambannya perekonomian tanah air yang berdampak pada pemotongan alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah diwaspadai oleh Pemkab Kepulauan Meranti. Caranya, dengan memperketat pengelolaan anggaran daerah.

"Kita harus berkaca dengan apa yang terjadi tahun 2015 lalu dimana Pemkab Meranti berhutang dengan pihak ketiga karena tidak dapat membayar kegiatan atau proyek yang sudah dikerjakan akibat kosongnya kas daerah.

Kekosongan itu bukan pada dasarnya memang kesalahan kita, tetapi akibat gagal salur alokasi anggaran daerah dari pusat," papar Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi saat memberikan sambutan pada kegiatan penyerahan DPA APBD 2016 di aula rapat Kantor Bupati, Jumat (26/2/2016).

Menurutnya, dalam kerangka penyusunan APBD anggaran yang tersedia

dalam DPA merupakan perkiraan anggaran maksimal yang uangnya belum tersedia secara utuh. Anggaran itu diperkirakan masuk ke kas daerah melalui kinerja SKPD-SKPD dan transfer dana dari pusat serta pemerintah provinsi.

"Nah, tahun 2015 lalu ada sekitar Rp 120 miliar yang gagal salur atau tidak ditransfer oleh pusat ke Meranti akibat perlambatan ekonomi terutama pengaruh turunnya harga minyak. Sementara tahun lalu serapan anggaran kita sangat tinggi mencapai 90 persen lebih," tambahnya.

Irwan memperkirakan tahun ini perlambatan ekonomi di seluruh tanah air masih akan terjadi.

Penyebab utamanya adalah dampak ekonomi global yang menurun akibat anjloknya harga minyak serta turunnya nilai ekspor Indonesia. Diperkirakan kasus seperti tahun 2015 bisa terulang jika daerah tidak menganti-

sipasi.

"Ekonomi negara kita sedang melambat, Meranti juga akan melambat pertumbuhan ekonominya.

Jadi, kita harus antisipasi agar jangan sampai lagi pemerintah daerah berhutang ke rekanan. Caranya, jika dahulu setelah DPA diterima semua kegiatan langsung bisa dilaksanakan dan dicairkan anggarannya, tahun ini tidak lagi. Kita akan mengeluarkan SPD tiap bulan. Jadi, jika anggarannya sudah tersedia baru kegiatan dilaksanakan," ungkap dia.

Bupati Irwan juga meminta seluruh SKPD melakukan efisiensi dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial dan perjalanan dinas.

Disamping itu menyegerakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat langsung.

Sementara itu usai penyerahan DPA, Irwan memerintahkan setiap SKPD memprioritaskan pemba-

yaran insentif dan honor serta hutang ke pihak rekanan. "Dengan dibayarkan insentif dan honorer mudah-mudahan bisa ikut mendorong bergairahnya kembali ekonomi daerah.

Soalnya, nanti PNS dan tenaga honorer kita akan belanja sehingga pasar bisa bergairah kembali. Memang tidak terlihat ekonomi daerah kita itu terpengaruh akibat lambatnya pelaksanaan APBD, namun terasa pasar itu kurang bergairah sejak dua bulan belakangan," papar Irwan.

Dia juga mengingatkan tingginya jumlah tenaga honorer di Meranti, bahkan disebut tertinggi di Provinsi Riau. "Ini perlu kita kaji lagi honorer seperti tenaga kebersihan, Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang jumlahnya sangat besar itu. Jangan sampai nantinya kita dianggap Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara sebagai daerah yang melakukan pemborosan," tutupnya.(hms)

Dua Nelayan Jambi Curi Ikan di Perairan Inhil PEKANBARU (RR)-Pihak kepolisian mengamankan satu unit kapal yang dipakai untuk menangkap ikan di Perairan Kuala Hujan, Kecamatan Reteh Kabupaten Inhil, Riau.

Kapal tersebut diketahui berasal dari Provinsi Jambi.

Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan dua orang yakni Ahmad Ridwan (24) sebagai nahkoda kapal dan Sukriadi (26).

"Kedua nelayan ini kedapatan mencuri ikan di 0 drajat 38 minit 12,6 detik lintang Selatan dan 103 drajat 37 minit 41,9 detik bujur timur," kata Kepala Bidang Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo.

Penangkapan dua nelayan Provinsi Jambi ini berawal saat kepolisian melakukan patroli di sekitar lokasi penangkapan.

Saat pihak Polisi Air Polres Inhil mencurigai sebuah kapal yang sedang

menjaring ikan.

Petugas kemudian mendekati kapal tersebut.

Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mereka tidak bisa menunjukkan dokumen apapun.

Selanjut pihak kepoli-

sian membawa kapal jenis KM (Kapal Motor) Barohak 2 ke Mapolres Inhil berserta dua nelayan tersebut.

Pengakuan dari keduanya, mereka berangkat dari Kuala Tunggkal, Jambi.

Tujuannya ke perairan Riau memang mau mencari ikan.

"Barang bukti yang kita amankan adalah satu unit kapal dan 50 kilogram ikan hasil curian," pungkasnya.(SNC)

POLRES Provinsi Riau saat mengamankan nelayan Jambi.(foto: int)

Realitas Inhu & Kuansing 9

Edisi: 3-10 Maret / Th: III / 2016

Agar Pengawasan Dana Desa Optimal

Bupati Yopi Jadwalkan Bertemu BPD hami aturan penggunaan dana desa," tegas Bupati H Yopi Arianto SE. Bupati juga mengingatkan kepala desa agar benar-benar memanfaatkan dana desa yang diterima semata-mata untuk peningkatan pembangunan infrastuktur yang menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur dilakukan melalui mekanisme padat karya.

"Saya ingatkan kepala desa agar berkonsultasi dengan intansi terkait jika dalam pemanfaatan dana desa masih terdapat keraguan," ujarnya.

Selain itu, Bupati juga telah memerintahkan ins-

BUPATI H Yopi Arianto mengikuti Rakornas pembangunan dan pemberdayaan desa dan evaluasi penggunaan dana desa tahun 2015 serta persiapan penyaluran dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2016.

INHU (RR)-Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H Yopi Arianto akan menjadwalkan pertemuan dengan seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Inhu terkait penggunaan dana desa tahun 2016. Pertemuan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada BPD sehingga pemanfaatan dana desa dapat diawasi lebih optimal dan transparan.

Penegasan ini disampaikan Bupati H Yopi Arianto usai mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) pembangunan dan pemberdayaan desa dan evaluasi penggunaan dana desa tahun 2015 serta persiapan penyaluran dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2016.

Rakornas yang dise-

lenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, H Jusuf Kalla di Assembly Hall Bidakara Hotel Jakarta, Senin (22/2).

"Peran BPD sangat penting dalam pengawasan penggunaan dana desa, sehingga BPD juga harus mema-

Bupati Yopi Sampaikan 3 Point Penting Untuk ASN INHU (RR)-Wakil Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H Khairizal, SE, MSi menyampaikan tiga pesan Bupati Inhu H Yopi Arianto SE pada upacara Senin (22/2/2016) di halaman Kantor Bupati Inhu, Pematangreba. Ini menjadi upacara pertama yang dipimpin Wakil Bupati usai resmi dilantik, Rabu (17/2/ 2016) lalu.

"Sejatinya pelaksanaan upacara ini akan dipimpin langsung oleh Bupati Inhu H Yopi Arianto, SE. Namun secara bersamaan, Bupati tengah berada di Jakarta untuk menghadiri rapat bersama Wakil Presiden terkait dengan dana desa," ungkap Wabup Khairizal.

Menurut Wabup, tiga point yang sangat penting dalam pesan Bupati Inhu

untuk ASN diantaranya yakni, pertama, tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebab Bupati Inhu H Yopi Arianto banyak menerima masukan terkait menurunnya pelayanan kepada masyarakat di SKPD. Kedua, percepat pelaksanaan APBD tahun 2016 sebab saat ini sudah memasuki minggu keempat

bulan Februari 2016. Bagaimanapun, APBD sangat berpengaruh bagi pelayanan kepada masyarakat, termasuk didalamnya hak ASN dan honorer. Ketiga, tingkatkan disiplin karena apapun yang di buat ASN akan menjadi sorotan masyarakat. "Perlu kita pahami bahwa masyarakat semakin kritis dan hal ini diharapkan mampu me-

ningkatkan kinerja seluruh ASN di Kabupaten Inhu," tegas Wabup.

Pelaksanaan upacara ini dihadiri seluruh pejabat Eselon II, III, IV serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Inhu. Bahkan usai pelaksanaan upacara, sempat menimbulkan macet di sekitar kantor Bupati Inhu.(rgc)

WAKIL Bupati Inhu H Khairizal memimpin rapat koordinasi pelaksanaan APBD 2016.

Kuansing Raih Bantuan Pembangunan 1 Sekolah KUANSING (RR)-Tahun ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) memperoleh bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Bantuan tersebut berupa pembangunan unit sekolah baru (USB) untuk SMP Negeri 4 Kecamatan Pangean yang berada di Desa Pauh Angit Hilir. Dimana lahan sudah dipersiapkan seluas 1 hektare.

Untuk kepastiannya bantuan tersebut, akan dilakukan penandatanga-

nan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kemendikbud di Jjakarta.

"Kita akan lakukan pe- Jupriman nandatanganan MoU dengan Direktorat Pembinaan SMP Kemendikbud, di Hotel Grand Sahid Jaya, di Jakarta, yang bakal dihadiri langsung Kadisdik,� kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuan-

sing, Jupirman, melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdik Kuansing, Nasjuneri Putra, ST kepada KapurNews.com, Kamis (25/2/2016) kemarin.

Menurutnya, surat undangan untuk MoU tersebut telah datang, sedangkan waktu pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 28 Februari hingga 1 Maret mendatang.

Anggaran yang dipe-

runtukkan oleh Kemendikbud untuk USB SMP tersebut, dia mengaku belum melihat angkanya.

Namun yang pasti Disdik Kuansing memperoleh satu unit USB SMP, dan baru diketahui setelah dilakukan MoU, ujarnya.

USB baru lengkap dengan ruang kelas, moubillier, kantor, laboratorium, pustaka, mushalla dan kantin. "Kalau anggarannya, kita belum tahu pasti angkanya, yang jelas bangunan USB tersebut lengkap dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya,� tutupnya.(kpr)

tansi terkait di lingkungan Pemkab Inhu selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar bisa saling bersinergi dan menyesuaikan dengan peraturan baru, sehingga dapat langsung di sosialisasikan ke seluruh desa.

Sementara itu, Wakil Presiden RI H Jusuf Kalla menegaskan bahwa seluruh sistem yang mengatur pelaksanaan dana desa harus diperbaiki secara bersama supaya koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa berjalan lancar sesuai ketentuan.

Selain itu, Jusuf Kalla mengungkapkan harus ada standarisasi dalam pengolahan dana desa supaya tidak terjadi pem-

borosan serta pembangunan desa harus mempunyai azas manfaat dan disampaikan kepada masyarakat secara transparan. "Gubernur, bupati dan walikota harus mengetahui kondisi desa agar bisa melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ucapnya.

Rakornas yang diikuti Bupati Inhu H Yopi Arianto ini merupakan yang pertama usai di lantik pada Rabu (17/2) lalu.

Bupati memilih menghadiri Rakornas ini karena dinilai sangat penting agar sinergi pembangunan dari desa yang dicanangkan pemerintah pusat dapat berjalan baik di Kabupaten Inhu.(rgc)

Kepala SKPD Rebut Alokasi Anggaran Provinsi dan Pusat INHU (RR)-Pada hari pertama kerja usai pelantikan dan serah terima jabatan, Bupati Inhu H Yopi Arianto dan Wakil Bupati Inhu H Khairizal langsung melaksanakan tugas. Jika Bupati melakukan inspeksi mendadak di RSUD Indrasari dan sejumlah SKPD, sedangkan Wakil Bupati Inhu H Khairizal memimpin rapat koordinasi pelaksanaan APBD Tahun 2016 dengan seluruh SKPD di Aula Bappeda dan Litbang Inhu, Jumat (19/2).

Rapat koordinasi ini juga dihadiri Sekda Inhu Agus Rianto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Inhu H Asriyan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhu Isdjarwadi. Rapat koordinasi ini digelar untuk memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan SKPD terkait sejumlah agenda penting pemerintah, termasuk kemungkinan menurunnya target pendapatan, khususnya DBH Migas dalam APBD Tahun 2016 akibat menurunya harga minyak mentah dunia hingga menyentuh level US$ 30 per barel. Sementara asumsi pada APBN US$ 50 per barel.

Untuk menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Inhu H Khairizal minta kepada seluruh kepala SKPD untuk menginventarisir sejumlah kegiatan yang dinilai tidak penting sehingga dampak dari menurunnya pendapatan dari sektor DBH Migas dapat diantisipasi.

Selain itu, H Khairizal juga minta kepada seluruh kepala SKPD jemput bola ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sehingga dapat merebut alokasi anggaran untuk pembangunan di Kabupaten Inhu serta

mengoptimalkan penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah.

Pada rapat koordinasi tersebut, juga dibahas persiapan pemetaan dan invetarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasaran serta dokumen terhadap SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagai implementasi dari Undangundang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Sebab sesuai jadwal yang telah ditetapkan, kegiatan tersebut sudah harus tuntas dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 2016 serta serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen pada tanggal 2 Oktober 2016. Hasil kegiatan tersebut akan menjadi dasar penyusunan RKPD, KUA PPAS serta RAPBD Tahun 2017.

Kemudian terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus segera diselesaikan.

Sebab RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. "RPJMD ini harus segera kita selesaikan karena merupakan janji Bupati dan Wakil Bupati Inhu kepada masyarakat," tegasnya.

Tidak hanya itu, pada rapat koordinasi tersebut juga dibahas terkait dengan penanggulangan bencana seperti banjir di sepanjang daerah aliran sungai yang berpengaruh terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat, sehingga sangat diperlukan koordinasi dari setiap SKPD.(rgc)

Puluhan Rumah di Hulu Kuantan Terendam Banjir KUANSING (RR)-Tinggi curah hujan Dua hari belakangan ini membuat khawatir masyarakat di pelantaran Sungai Batang Kuantan di Kuansing.

Perangkat Desa Koto Kombu, Kecamatan Hulu Kuantan, Kuansing, Soyo (38), mengatakan luapan air Sungai Kuantan semakin naik.

"Dalam waktu kurang dari 1 jam sudah puluhan rumah di Koto Kombu yang terendam, sekarang saja sudah ada sekitar 15 rumah yang terendam," ungkap Soyo via telpon. Senin (9/2) Petang.

Soyo juga mengatakan hingga saat ini kondisi sungai Kuantan masih naik

dan ditambah lagi kondisi hujan tidak juga berhenti sampai berita ini terbitkan.

"Kita khawatirkan jika air masih naik dan hujan masih turun maka mungkin masih banyak lagi rumah yang akan terendam banjir karena luapan Sungai Kuantan ini," jelasnya.

Denta (20) yang juga di konfirmasi lewat telpon juga mengatakan di Desa Sungai Pinang juga masuk ke rumah-rumah warga bahkan puluhan hektar sawah sudah terendam banjir.

"Sudah mulai masuk rumah di Sungai Pinang dan juo induak-induak la

ma angkuik barang-barang kiniko, soal nyo ayie kuantan ge masih nanyiak lai, dan hujan masih lobek, kalau macam ko juo lai malam ge rato rumah Sungai Pinang ko tarondam wue ma," ungkap Denta dengan logat khas minangnya.

Denta juga mengatakan persawahan masyarakat juga suda rata dengan air, bahkan sebagian tanaman padi masyarakat suda tidak terlihat lagi oleh air.

"Saya berharap kapada Pemerintah supaya kami dikasih bantuan, karena kami tidak dapat mencari nafkah lagi semenjak banjir melanda," tutupnya.(rgc)

Mursini Minta Masyarakat Kuansing Tetap Jaga Kekompakan KUASNISNG (RR)-Meskipun kondisi ekonomi serba sulit, dengan merosotnya harga karet. Namun berkat kekompakan masyarakat desa Banjar Padang, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, mampu membuat sebuah jalur.

Karena jalur merupakan sebuah kebanggaan masyarakat, dan bagi yang tidak memilikinya hanya menjadi penonton di nege-

ri sendiri, karena jalur telah menjadi tradisi masyarakat Kuansing yang berusia lebih dari satu abad.

Demikian diungkapkan Bupati Kuansing Terpilih Drs. H. Mursini, M.Si saat menyampaikan sambutan pada acara melayur jalur Rajo Biso Siposan Rimbo Desa Banjar Padang, Sabtu malam (27/2/ 2016) lalu.

Hadir juga pada acara

itu, anggota DPRD Riau Marwan Yohanis, Wakil ketua DPRD Kuansing, Sardiyono, A.Md, tokoh masyarakat kuansing, alim ulama dan ratusan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat Kuansing khususnya desa Banjar Padang harus bangga, karena telah memiliki tradisi budaya yang masih tetap dilestarikan sampai saat sekarang ini, untuk itu mari berikan

apresiasi terhadap masyarakat desa banjar padang yang mampu membuat sebuah jalur.

"Saya ucapkan apresiasi dan salut kepada masyarakat desa Banjar padang, karena mampu membuat sebuah jalur," paparnya.

Sebab, dalam membuat sebuah jalur, memang dibutuhkan kekompakkan dan persatuan dan kesatuan masyarakatnya,

baik para pemuda, tokoh masyarakat, alim ulama maupun cerdik pandai dan pemerintahan desa. Apabila mampu kompak dan bersatu padu, maka sesulit apapun pekerjaan maka akan dapat terselesaikan seperti dalam membuat sebuah jalur ini, ujarnya.

"Kalau membuat jalur tentu butuh dana, orang banyak karena jalur dibuat dari sebatang kayu yang berukuran besar dan

membutuhkan waktu cukup lama. Akan tetapi dengan kekompakkan masyarakat maka sebuah jalur berhasil di buat," tuturnya.

Oleh karena itu, harapan ke depannya, kekompakkan ini harus tetap di jaga terus, agar jalur Rajo Biso Siposan Rimbo mampu bersaing di event kecamatan maupun rayon dan nasional nantinya. Jadi kekompakkan anak pacu

atau pemuda dan seluruh masyarakat desa banjar padang yang bakal mampu mewujudkan hal tersebut dapat tercapai.

Selain itu, tiga hal yang menjadi tolak ukur agar jalur bisa berhasil menjadi juara, yakni anak pacu harus kompak bersama pengurus jalur, ikuti arahan pengurus jalur, latihan dengan tekun dan baik serta serta tepat waktu, tukasnya.(kpr)

10 Realitas Nasional & Ekonomi

Edisi: 3-10 Maret / Th: III / 2016

Bank Riau Kepri Salurkan Bantuan Korban Banjir Kampar KAMPAR (RR)-Bank Riau dan Kepulauan Riau (BRK) telah menyalurkan sebanyak 1.350 paket bantuan berisikan bahan makanan ke sejumlah korban banjir di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

"Bank Riau Kepri ikut peduli dengan masyarakat Kampar yang terkena dampak banjir, setelah sebelumnya memberikan 1.000 paket bahan makanan, untuk bantuan terakhir diserahkan sebanyak 350 paket bahan makanan untuk Kecamatan Kampar Utara," kata Direktur Utama BRK, DR Irvandi Gustari kepada pers di Pekanbaru, Kamis.

Irvandi sebelumnya, bersama jajaran dengan di dampingi Bupati Jefry Noer telah beberapa kali turun langsung menyerahkan bantuan kepada korban banjir Kampar di berbagai wilayah kecamatan.

Irvandi melanjutkan bahwa saat ini perkembangan serta kemajuan yang dicapai oleh Bank Riau Kepri karena dukungan dari seluruh pihak, terutama Pemerintah Daerah serta Masyarakat di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

"Bank Riau Kepri bisa tumbuh berkembang kare-

na masyarakat juga, apa yang kami berikan ini hendaknya benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, apalagi saat ini masyarakat Kampar terkena dampak banjir," kata dia.

Terakhir, di tengah hujan yang terus-terusan mengguyur, rombongan Bupati Kampar Jefri Noer dan Direktur Utama Bank Riau Kepri Irvandi Gustari kembali mendatangi lokasi Banjir di Kampar pada Selasa (16/02).

Fokus pemberian bantuan kali ini diarahkan ke Kecamatan Kampar Utara yaitu Desa Sedayan, Desa Naga Beralih, Desa Sawah, Desa Sungai Jalau, Desa Sungai Tonang.

Turut ikut dalam rombongan tersebut Ketua PKK Kampar Eva Yuliana, Camat Kampar Utara Iskandar, Pemimpin Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang Fajar Restu, Pemimpin Desk Corporate Secretary Bank Riau Kepri Winovri, rombongan orga-

nisasi peuda KNPI Kampar dan Dubalang Kampar.

"Terakhir kemarin, itu ada 350 paket bantuan yang disalurkan ke desadesa tersebut," katanya.

Bank Riau Kepri sebelumnya pada Kamis (11/ 02) melalui Direktur Utama dan Komisaris Utama juga telah menyerahkan 1.000 paket bahan makanan kepada Bupati Kampar serta langsung memberikan ke beberapa lokasi yang terkena banjir.

Bupati Jefri Noer menyampaikan dihadapan masyarakat di setiap desa yang menerima paket bahan makanan dari Bank Riau Kepri ungkapan terimakasih atas kepedulian Bank Riau Kepri terutama bagi masyarakat Kampar yang terkena dampak banjir.

"Bantuan dari Bank Riau Kepri ini harap diberikan kepada orang-orang yang paling membutuhkan," kata Jefri Noer.

Bupati Jefri juga mengatakan pemberian bantuan secara keseluruhan untuk Kecamatan Kampar Utara diberikan sebanyak 2.040 paket oleh karenanya tidak bisa diberikan bagi seluruh warga.

Kurang lebih kata dia ada sebanyak 20 Keca-

DIREKTUR Utama BRK, DR Irvandi Gustari, menyerahkan bantuan korban bencana banjir kepada Bupati Kampar Jefri Noer, beberapa waktu lalu. matan di Kampar dan lebih dari 100.000 kepala keluarga di seluruh Kabupaten Kampar terkena dampak banjir yang terjadi pada Senin (09/02) lalu.

"Memang kita tidak bisa untuk menyenangkan semuanya, karena tetap ada skala prioritas yang benar-benar berhak menerimanya, semuanya sebenarnya sangat berhak menerimanya karena samasama terkena banjir, namun kita dahulukan yang benar-benar miskin dan

Harga BBM di Indonesia dan Malaysia Turun JAKARTA (RR)-PT Pertamina (Persero) per 1 Maret 2016 juga menurunkan harga bensin jenis Pertamax (RON92) Rp200 per liter menjadi Rp7.950 per liter, Pertamax Plus (RON94) Rp200 per liter menjadi Rp8.850 per liter,

Pertalie (RON90) Rp100 per liter menjadi Rp7.500 per liter, dan Pertamina Dex (diesel) Rp200 per liter menjadi Rp8.800 per liter.

Sedangkan, untuk harga premium dan solar bersubsidi yang ditetapkan

pemerintah, tidak berubah.

Harga premium (RON88) tetap Rp7.050 di wilayah Jawa-Bali dan Rp6.950 di luar Jawa Bali, sedangkan solar bersubsidi tetap Rp5.650 per liter. Sesuai regulasi, peme-

PASCAPENYESUAIAN harga BBM.

rintah baru akan mengevaluasi harga jual premium dan solar bersubsidi tersebut pada April 2016.

Pemerintah Malaysia juga menurunkan harga jual eceran BBM jenis premium RON95 dan RON97, masing-masing 15 sen dan 10 sen ringgit per liter mulai Selasa (1/ 3/2016) dini hari, sementara harga diesel tidak berubah.

Menurut sumber industri yang dikutip berbagai media setempat di Kuala Lumpur, Selasa, harga baru RON95 menjadi 1,6 ringgit (Rp5.120) per liter dan RON97 menjadi 1,97 ringgit (Rp6.300) per liter.

"Harga diesel tetap pada 1,35 ringgit (Rp4.320) per liter atau tidak mengalami penurunan harga eceran," katanya.

Pengusaha SPBU dan masyarakat diminta menggunakan harga terkini yang telah ditetapkan pemerintah tersebut. Penurunan harga minyak dilakukan berdasar sistem fluktuatif terkendali yang dilaksanakan pemerintah mengikuti harga minyak dunia.(ant/ran)

kurang mampu," lanjut Bupati Jefri.

Oleh karenanya Bupati Kampar meminta Kepada para Camat dan Kades agar pemberian paket bahan makanan dari Bank Riau Kepri dan Pemerintah Kabupaten Kampar terdistribusi secara baik lakukan pencatatan sehingga tidak diberikan kepada warga yang telah menerima.

Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Eva Yuliana mengatakan korban banjir yang sedang menerima

cobaan harus tetap tabah.

"Insya Allah kalau kita ihklas dalam mengahadapi cobaan ini pasti ada hikmahnya. Bukti dari kita ikhlaskan buktinya kita dapat juga bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kampar," katanya.

Hendaknya, lanjut dia, apa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dan BRK ini bisa disyukuri.

"Mungkin inilah yang bisa diberikan oleh Pemerintah Daerah kita untuk

meringankan beban masyarakatnya," ujar Eva Yuliana.

Sebelumnya, di hadapan warga Desa Sedayan, Direktur Utama Bank Riau Kepri DR Irvandi Gustari menyampaikan, sebagai Bank Daerah, Bank Riau Kepri dalam hal ini ikut juga bahu membahu dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kampar untuk meringankan masyarakat yang terkena banjir di Kabupaten Kampar.(kbg)

Mulai 1 Maret Tarif Listrik Turun JAKARTA (RR)-PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali menurunkan tarif listrik nonsubsidi dengan kisaran Rp 26 hingga Rp 1 per kWh di Maret 2016 dibandingkan Februari 2016.

Kepala Divisi Niaga PLN, Benny Marbun mengatakan, penurunan tarif listrik untuk 12 golongan pelanggan tersebut terutama dikarenakan penurunan harga minyak mentah (Indonesia crude price/ICP).

"Penurunan tarif listrik pada Maret ini lagilagi terutama karena penurunan ICP dari semula USD 35,48 per barel pada Desember 2015 menjadi USD 27,49 per barel pada Januari 2016," ujarnya di Jakarta, Selasa (1/3/16).

Penurunan besaran inflasi dari 0,96 persen pada Desember 2015 menjadi 0,51 persen pada Januari 2016 dan relatif tetapnya nilai tukar Rupiah dari Rp 13.855 per USD pada Desember 2015 menjadi Rp 13.889 pada Januari 2016 juga membantu penurunan tarif listrik pada Maret dibandingkan Februari 2016.

Tarif listrik konsumen dengan tegangan rendah (TR) mengalami penurunan dari Februari 2016 sebesar Rp 1.392 menjadi Rp 1.355 per kWh pada Maret 2016.

Golongan tarif yang masuk kelompok TR adalah rumah tangga kecil R1/1300 VA, rumah tangga kecil R1/2200 VA, rumah tangga sedang R2/ 3500-5500 VA, dan rumah tangga besar R3/ 6600 VA ke atas.

Pelanggan lain adalah bisnis menengah B2/ 6600 VA-200 kVA, pemerintah sedang P1/6600 VA-200 kVA, dan penerangan jalan P3.

Selanjutnya, tarif listrik konsumen dengan tegangan menengah (TM) mengalami penurunan dari Rp 1.071 pada Februari menjadi Rp 1.042 per kWh pada Maret 2016.

Golongan TM itu adalah bisnis besar B3/di atas 200 kVA, industri menengah I3/di atas 200 kVA, dan pemerintah besar P2/di atas 200 kVA. Selanjutnya, tarif pelanggan pada tegangan tinggi (TT) turun dari Fe-

bruari 2016 sebesar Rp 959 menjadi Maret 2016 Rp 933 per kWh. Golongan tarif yang masuk kelompok TT itu adalah industri skala besar I4/di atas 30 MVA. Terakhir, tarif konsumen untuk layanan khusus termasuk premium yakni golongan layanan khusus L di TR/ TM/TT turun dari Rp 1.573 pada Februari 2016 menjadi Rp 1.532 per kWh pada Maret 2016.

"Semakin rendahnya tarif listrik bagi industri dan bisnis skala menengah dan besar ini tentunya diharapkan berdampak positif bagi meningkatnya daya saing industri terhadap produk impor, dan semakin bergairahnya dunia usaha," ujar Benny.

Mulai Desember 2015, sebanyak 12 golongan tarif listrik nonsubsidi itu mengikuti mekanisme "tariff adjusment" (tarif penyesuaian).

Dengan skema tersebut, maka tarif listrik mengalami fluktuasi naik atau turun yang tergantung tiga indikator yakni ICP, kurs, dan inflasi.(mdc/ran)

Begini cara Ahok Sulap Kawasan Kalijodo JAKARTA(RR)-Lokalisasi legendaris Kalijodo saat ini tinggal kenangan.

Sore ini, kawasan yang terkenal dengan bisnis lendir itu sudah hampir rata dengan tanah. Rencananya, kawasan itu akan disulap menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Bila sudah bersih dari puing bangunan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mengubah wajah Kalijodo menjadi lebih hijau. Ahok sapaan Basuki bakal taman luas dengan konsep

mirip ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

"Mirip-mirip RPTRA diperbesar, ada lapangan olahraga, ada wc yang baik, ada Musala," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (29/2).

Dia juga mengaku telah memiliki desain dari taman itu. Tak hanya hijau, taman itu akan dilengkapi berbagai fasilitas yang akan memberikan kenyamanan bagi warga DKI. Pembangunannya sendiri ditargetkan akan selesai dalam lima atau

enam bulan ke depan.

"Jujur saja saya sudah punya desainnya sebetulnya. Dan kalau tidak ada hambatan saya harap 5 bulan selesai. Dia bersihkan kan musti ada tanaman. Ya mundur-mundurnya hujan segala macam mundur 1 bulan lah jadi 6 bulan," terangnya.

Untuk dana pembangunan, lanjut Ahok, bukan berasal dari APBD DKI, melainkan disokong dari pihak swasta. Ahok mengungkapkan banyak ruang publik termasuk taman yang dibangun dari

hasil kenaikan Koefisien Luas Bangunan (KLB) yang didirikan pihak swasta.

"Bukan (dari APBD), ini semua kewajiban pengembang. Bisa reklamasi pulau bisa KLB," jelas mantan politisi Gerindra ini.

Untuk diketahui, fasilitas yang bakal disediakan Pemprov DKI diantaranya tempat ibadah, lapangan olahraga, area permainan anak, area rekreasi, teater mini, tempat duduk, hingga area bermain skateboard hingga jogging track.(mdc/ran)

WARGA sedang menyaksikan proses penggusuran kawasan Kalijodo.

Sambungan 11

Edisi: 3-10 Maret / Th: III / 2016

Saat Penerimaan PTT

Kadiskes Banyak Menerima Telephon Gelap PELALAWAN (RR)-Selama proses penerimaan pegawai tidak tetap (PTT) di instansi Dinas Kesehatan (Diskes) kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kepala Diskes, dr Endid Romo Pratiknyo mengaku banyak penelphon gelap yang mencatut nama beberapa pejabat daerah maupun pejabatan hukum.

Hal itu dilakukan pencatut nama pejabat, untuk menekan Kadiskes, agar meloloskan yang direkomendasikan masuk sebagai PTT. Namun Kadiskes tidak memperdulikannya, sehingga sampai saat ini proses penerimaan PTT berjalan lancar sesuai aturan "Ya, ada beberapa penelphon gelap yang me-

ngaku-ngaku seorang pejabat, dia mengaku, Kejati Riau, Kasat Reskrim Pelalawan dan Bupati Inhu.

Tapi semua itu tidak benar, setelah di cek ternyata itu bukan nomor mereka," ungkapnya, Selasa (1/3/16).

Diakuinya, dalam proses penerimaan PTT, sama sekali tidak ada permainan atau memungut uang dari peserta, sehing-

ga pihaknya merasa nyaman. Dinas Kesehatan Pelalawan membiayai proses penerimaan peserta hingga selesai, prosesnya dilaksanakan oleh panitia penyelenggara atau pihak ketiga.

Karena dalam proses itu sebelumnya sudah ada surat Bupati Pelalawan No. 800/ BKD/2016/11 perihal seleksi penerimaan tenaga PTT Dinas Kesehatan. Surat itu ditujukan kepada panitia seleksi penerimaan PPT daerah sebagai pihak ketiga. Sehingga Dinas Kesehatan Pelalawan tidak ada kaitannya dalam proses penerimaan PTT tersebut makanya saya tenang.

Isi surat yang ditujukan kepada paniti penyelenggara penerimaan PTT itu menegaskan beberapa poin diantaranya: 1. Agar proses seleksi dilakukan secara teliti dan benar dengan hanya memperhatikan persyaratan yang ditetapkan dan hasil tes tertulis yang dilakukan.

2. Panitian tidak melakukan hal-hal yang dapat dipandang/dianggap mempengaruhi hasil penyeleksiannya.

3. Tidak melaksanakan pungutan dalam bentuk apapun, yang berkaitan langsung atau tidak langsung dalam proses seleksi.

4- Agar mendiskualifi-

PPTK Jalan ......................... Dari Hal 1 ANDRE, PPTK Jalan Teluk Meranti-Guntung, Dinas Bina Marga Provinsi Riau, ketika dikonfirmasi, wartawan, membenarkan pemeriksaan terhadap dirinya. “Saya sudah menyerahkan semua berkasnya ke Kejati,” ujarnya.

Dikatakannya, selama ini memang ada yang menyebutkan proyek tersebut mark up hingga 1.000 persen. Namun dirinya siap buka-bukaan berkas mengenai hal tersebut.

“Biar saja orang bilang mark up 1.000 persen, tapi saya punya dokumen dan siap kita buka bersana,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, material proyek penimbunan jalan tersebut didatangkan dari Tan-

jung Batu, Kabupaten Karimun, Provinsi Riau, ada sekitar 31 ponton material yang didatangkan dari Tanjung Batu, kemudian singgah di Pelabuhan Indah Kiat, baru kemudian diangkut ke lokasi proyek.

Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Riau, Mukhzan SH MH, ketika dikonfirmasi terkait pemeriksaan tersebut, membenarkan adanya laporan mengenai hal itu.

"Masih dalam tahap konfirmasi adnya laporan itu," ujarnya singkat.

Untuk diketahui, proyek peningkatan Jalan Teluk Meranti-Guntung dimenangkan PT Kuda Mega Kencana. Namun menurut Ketua Umum Dewan

Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Seluruh Indonesia, Syakirman, ada dugaan mark up sekitar Ro9 miliar lebih.

Mark up ini dimulai dari penetapan Harga Penilaian Sendiri. Berdasarkan hitungan dan perbandingan harga yang diperoleh, diperkirakan pelaksanaan sesuai volume yang ditawarkan pada dokumen lelang Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Riau hanya Rp11,49 miliar lebih.

Dia menambahkan, praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) antara Dinas PU Bina Marga dengan satu grup perusahaan seperti PT Kurnia

Subur dan PT Kuda Mega Kencana milik Asun. Untuk APBD Riau tahun anggaran (TA) 2015 ini, dua perusahaan milik pengusaha asal Rengat, Indragiri Hulu (Inhu) memenangkan empat paket pekerjaan dengan nilai Rp135,5 miliar lebih.

Syakirman menduga paket pekerjaan didapatkan dengan cara tidak benar, tetapi dengan cara persekongkolan antara pemilik proyek dengan petugas lelang beserta broker.

Modusnya, dengan cara menaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak sesuai harga pasar, di mana dari awal telah direncanakan atau dirancang sedemikian rupa, supaya HPS seolah olah harga itu benar.***

Kerugian ......................... Dari Hal 1 PERTAMA membandingkan volume dan Harga Bina Marga Riau dan Bina Marga Pelalawan, yang sama-sama mengerjakan paket Jalan di Kecamatan teluk Meranti, atau hanya berjarak sekitar 500 meter.

Jika Bina Marga Provinsi Riau menggunakan material setempat, maka harga HPS mestinya

Rp101,513 x volume (30.500 m3) = Rp3,09 miliar. Sementara Bina Marga Riau membuat HPS Rp20.5 miliar, atau diduga mark up sebesar Rp20,5 miliar - Rp3,096 miliar = Rp 17,403 miliar.

Apabila material didatangkan dari luar daeraah atau tanjung Batu seperti yang disebutkan Andre,

PPTK Jalan Teluk Meranti-Guntung, maka menurut Syakirman, ditambah biaya angkut sebesar Rp140 ribu/m3. Maka HPS harusnya Rp101,513 + Rp140.000 = Rp241.513 x volume (30.500 m2) = Rp7,366 miliar. Atau masih ada mark up sebesar Rp20,5 miliar - Rp7,366 miliar = Rp13,133 miliar.

"Jadi apapun ceritanya, pekerjaan tersebut tetap mark up, jika tidak percaya, silahkan penegak hukum dan BPK atau BPKP mengundang saya sama-sama turun ke lapangan untuk menghitung berasama-sama. Saya tahu pasti mengenai proyek itu," tantang Syakirman.(hasran)

Andi ......................... Dari Hal 1 GOLKAR Riau, yang digelar di Hotel Labersa, Kampar, akan berlangsung hingga hari ini (Senin, 29/2).

Sebelumnya, predikasi bahwa Andi Rachman akan terpilih secara aklamasi, sudah mengemuka ketika Musda dibuka Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Syarif Cicip Sutarjo. Pasalnya, hanya Andi Rachman sebagai satusatunya calon yang menyatakan kesiapannya.

"Pak Andi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Riau.

Beliau mendapatkan 18 pemilik suara yang terdiri dari DPD II dan organisasi sayap," ungkap Sekretaris Panitia Pelaksana Musda, Gumpita, usai pemilihan, Minggu malam kemarin.

Dikatakan, setelah ketua terpilih, Musda berlanjut dengan pemilihan tim formatur yang terdiri dari ketua terpilih, perwakilan DPD II, perwakilan organisasi sayap dan perwakilan DPP Golkar.

Tim formatur menyusun kepengurusan baru DPD I Golkar Riau. Tim formatur juga akan memilih Dewan Pertimbangan DPD I Golkar Riau.

"Mereka terdiri dari lima orang, yakni Pak Darul Siska dari DPP Golkar, ketua terpilih Pak Andi, Ketua DPD II Suparman, Indra Gunawan dan Juni Rachman dari organisasi sayap," terang Gumpita.

Disebutkannya, laporan pertanggungjawaban juga sudah diterima

dan hari kedua dilakukan penutupan musda Golkar Riau. "Penutupan akan dilakukan malam besok (malam ini, red) akan dihadiri ketua umum DPP, Pak Aburizal Bakrie," jelas Gumpita.

Musda Golkar Riau kali ini mengangkat tema 'Solid Terkonsolidasi Efektif Mengemban Misi, Berjaya di Kala Pemilu'. Ikut hadir dalam kesempatan itu, Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham, anggota Fraksi Golkar DPRD Riau dan kabupaten/kota, Bupati Siak H Syamsuar, Bupati Kuansing Sukarmis, seluruh pengurus DPD I dan II seRiau.

Terkait digelarnya Musda, Idrus Marham menjelaskan, Musda tersebut merupakan kebijakan Partai Golkar. Dikatakan, semua pihak di tubuh partai berlambang pohon beringin sudah sepakat untuk menggelar Musda, terutama bagi daerah yang ketuanya meninggal dunia, atau bermasalah dengan hukum.

"Kalau di Riau, ketuanya akan bermasalah dengan hukum (Annas Maamun, red) dan Andi dipercaya selaku Pelaksana Tugas Ketua DPD Golkar Riau. Makanya, kita sepakat Riau dilaksanakan Musda," terang Idrus.

Idrus juga tak menampik, besar kemungkinan Andi Rachman akan terpilih sebagai ketua Partai Golkar Riau secara aklamasi. Pasalnya, hingga

pembukaan Musda kemarin, baru Andi Rachman yang tercatat sebagai calon Ketua DPD I Partai Golkar Riau. Sebelumnya, kader Golkar lain, yakni Suparman, sempat mengutarakan niatnya hendak maju.

Namun belakangan, yang bersangkutan mengundurkan diri dari ajang pencalonan.

Menurut Idrus, perihal calon tunggal Andi Rachman tersebut, itu tergantung bagaimana peserta Musda merespon. Namun sejauh ini, pihaknya menilai, selama menjalankan fungsi sebagai Plt Ketua DPD I Golkar Riau, Andi Rachman cukup berhasil.

Khususnya saat digelarnya Pilkada serentak pada Desember 2015 lalu.

"Saya kira raihan itu bisa dijadikan alasan Andi untuk dipilih secara aklamasi. Apabila satu calon, untuk apa diperlama-lama. Musda ini bisa menjadi musda tercepat," terang Idrus.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Golkar Riau, Syarif Cicip Sutarjo. Syarif menjelaskan, Musda Golkar Riau bertujuan memilih Ketua DPD I Partai Golkar sekaligus menyusun program kerja untuk setahun ke depan. Musda diharapkan dapat berjalan dengan kondusif dan suasana penuh kekeluargaan, berjalan dengan tenang dan setiap permasalahan yang muncul, bisa dihadapi dengan kepala dingin.

"Kalau ada calon yang

menang secara aklamasi, itu juga gambaran dari demokrasi. Bila tidak tercapai, tentu saja bisa menggunakan mekanisme voting," ujar Syarif.

Pilkada Serentak 2017 Sementara itu, Andi Rachman menjelaskan, Musda Golkar Riau kali ini memiliki peran yang sangat penting. Apalagi Riau kembali akan menggelar Pilkada serentak pada tahun 2017.

"Dalam Pilkada serentak 2015 lalu, Golkar Riau berhasil menempatkan enam kadernya sebagai kepala daerah. Lima menjadi bupati yakni di Pelalawan, Rokan Hulu, Bengkalis, Indragiri Hulu dan Siak.

Sedangkan satu lagi menjadi wakil bupati di Kepulauan Meranti," terangnya.

Karena itu, Partai Golkar Riau harus lebih maksimal lagi dalam menghadapi Pilkada serentak pada Pilkada 2017, yang rencananya akan dilaksanakan di Pekanbaru dan Kampar.

Sementara itu, Ketua DPD II Golkar Rohul, Suparman yang menegaskan sempat akan maju dalam Musda Riau, akhirnya mengurungkan niat maju demi kebesaran partai. "Demi pertimbangan membesarkan partai, makanya saya tidak jadi maju. Sekarang Golkar menghadapi berbagai persoalan, Pak Andi yang kita anggap yang bisa menyelesaikan persoalan Golkar Riau," ujar Suparman. (rm/ran)

kasikan peserta yang ketahuan menggunakan dana (membayar) untuk proses kelulusan.

"Bila mana nantinya ada oknum ketahuan telah menyetorkan sejumlah uang kepada siapa saja, untuk mempengaruhi kelulusannya, akan didiskulifikasikan atau kalah," terangnya.

Masih Endid, dari sebanyak 624 orang yang mendaftar dinyatakan lulus ferivikasi dari awal, sebanyak 23 orang gugur karena tidak hadir saat itu.

Kemudian pada saat pelaksanaan ujian psikotes yang diselenggarakan di

gedung GOR Tengku Pangeran kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan belum lama ini, tidak hadir sebanyak 40 orang sehingga yang mengikuti ujian psikotes sebanyak 561 orang. Sementara PTT yang akan diterima berjumlah 109 orang. Tenaga itu yang akan disebarkan di beberapa Puskesmas yang ada di Kabupaten Pelalawan nantinya.

Penerimaan PTT itu, mulai dari tenaga medis seperti dokter, bidan, perawat, hingga CS dan supir mobil, jelas mantan Direktur RSUD Selasih itu.

DARI data yang diperoleh, PPK 5, Rukun Sitepu, tahun 2015 lalu, memperoleh alokasi dana sebesar Rp102 miliar. Dana ini di antaranya digunakan untuk, pelebaran Jalan Simpang Harapan Raya-Batas Kampar Rp26,44 miliar, paket rutin Jalan Simpang Harapan Raya-Batas Kampar, Rp677 juta.

Rekonstruksi Jalan Sikijang Mati-Simpang Lago, Rp25 miliar, paket rutin Jalan Batas Kampar-Sikijang Mati, Rp648 juta, paket rutin Jalan Sikijang Mati-Simpang Lago, Rp1,3 miliar.

Kemudian Rekonstruksi Jalan SoekarnoHatta dan Marpoyan Damai Batas Kuansing, Rp40 miliar. Paket rutin Jalan Soekarno-Hatta Utara Rp550 juta, Pantauan tim Riau Realitas di lapangan, proyek Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Harapan Raya dan Jalan Simpang Sikijang-Simpang Lago, Kabupaten Pangkalan Kerinci, kondisinya sudah rusak. Padahal baru dua bulan berakhir tahun anggaran 2015. Pada Jalan Soekarno-Hatta-Batas Kuansing, jalan yang dibangun rigit ini sudah terlihat rusak dan patah pada Bulan

Desember 2015, hingga Senin (29/2), tidak ada perbaikan, kecuali hanya sekedar diplester pada bagian yang terbuka.

Kondisi kerusakan ini juga terlihat pada proyek Jalan Harapan Raya-Batas Kampar dan Jalan Sikijang Mati-Simpang Lago.

Menanggapi hal ini, Syakirman menilai, rusaknya jalan itu, bukti pekerjaan jalan tersebut asal jadi dan tidak berkualitas. Karena itu, Kejaksaan dan Kepolisian harus mengusut tuntas dan menangkap para koruptor di PJN Wilayah II Provinsi Riau, terutama PPK nya, jika terbukti pekerjaan tak berkualitasnya ini merugikan negara.

"Masyarakat sudah capek berkoar-koar menyebutkan kerusakan jalan nasional itu. Saya menduga telah terjadi korupsi besar-besaran di Pelaksanaan Jalan nasional itu. Ini bisa kita lihat dari rusaknya jalan yang baru selesai dikerjakan dua bulan.

Sekarang tinggal menunggu penegak hukum saja lagi mau apa tidak mereka mengusut dan menangkap koruptor di PJN itu. Jika tidak maka akan terus terjadi korupsi di Riau ini,"

DI Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tahun 2015.

Dalam surat yang dilayangkan oleh LSM Tri Bhakti tersebut di Disdukcapil Pelalawan pada awal Februari lalu, mempertanyakan dana Jasa Kebersihan anggaran tahun 2015 senilai Rp 504.000.000. Mempertanyakan dana anggaran tenaga honorer administrasi dilingkungan Disdukcapil Pelalawan tahun 2015 lalu sebesar Rp 294.000.000,.

Syafruddin mengatakan, seharusnya surat LSM yang mempertanyakan dana tersebut ditujukan di Bappeda dan Bagian Keuangan. Sedangkan Disdukcapil Pelalawan, hanya menerima lamaran dan mempekerjakan para tenaga honorer tersebut setelah disetujui oleh Bappeda dan Komisi 1 DPRD Pelalawan. "Artinya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memperkejakan tenaga honor itu sebagai kegiatan saja.

Pos anggarannya itu dari Bappeda atau Bagian Keuangan," pungkasnya.

Dijelaskannya, saat tenaga honor itu memasukkan lamaran, pihaknya cuma mengajukan di Bappeda, kemudian di bahas atau dihearing oleh komisi 1 DPRD. Jika kedua instansi tersebut menyetujui kegiantan itu baru tenaga honor bis pekerjakan. Maka itu surat LSM yang mempertanyakan anggaran itu sudah jauh sekali dari jalurnya.

Kendati demikian, karena hal itu menyangkut surat menyurat atau administrasi. "Telah saya serahkan kepada Sekretaris Disdukcapil Romher SH MH. Silakan ditanyakan langsung kepadanya apakan jawaban surat itu telah dibuatnya atau belum," ujarnya.

Romher yang langsung ditemui diruang kerjanya saat itu juga mengatakan, "saya mau melihat dulu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) LSM itu baru saya balas suratnya. Tunjukkan apakah dalam AD/ ART LSM Tri Bhakti itu mempunyai kewenangan untuk mengorek-orek masalah anggaran atau tidak.

Jika tidak mempunyai kewenangan meminta data anggaran, untuk apa dia pertanyakan. Yang punya kewenangan melakukan pemeriksaan anggaran kami di dinas ini adalah inspektorat, BPK dan BPKP," ujarnya.

Diduga Korupsi Atas tidak transparansinya pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pelalawan membuat LSM TRI Bhakti curiga. Sekretaris DPP Aluijanolo W, mengaku curiga atas sikap pihak Disdukcapil Kabupaten Pelalawan tersebut. Soalnya, masyarakat biasa saja berhak mempertanyakan realisasi penggunaan dana kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintahan. Karena dana itu berasal dari pajak yang dibayarkan oleh

Ditambahkannya, PTT ini digaji dari dana APBD Kabupaten Pelalawan. Penempatan masa kerja PTT tersebut sama dengan pegawai honorer lainnya dengan sistim kontrak selama 1 tahun.

Tapi pada tahun ke-II, kemungkinan tidak ujian psikotes lagi, dan tinggal memperpanjang kontrak saja.

Jika dalam pada tahun berikutnya PTT itu tidak dibutuhkan lagi setelah masa kontrak kerja satu tahun itu habis, pemerintah tidak memperpanjangnya lagi, pungkasnya.(Jhonson/Sona)

Tangkap ......................... Dari Hal 1 ujarnya.

Syakirman juga menilai Pelaksanaan Jalan nasional sengaja membuat proyek yang tidak berkualitas, agar setiap tahun tetap ada proyek. "Ini bisa kita lihat, setiap tahun pekerjaannya itu-itu saja. Belum selesai sampai ke ujung, yang pangkal sudah rusak.

Mereka hanya bisa menciptakan proyek agar bisa untuk dikorupsi," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesian Monitoring Development, R Adnan. Ia menduga aparat penegak hukum di Riau sengaja memelihara oknum pejabat di PJN Wilayah II Provinsi Riau dan kontraktornya. "Jika tidak ada indikasi itu, tentunya mereka sudah mengusut, bila perlu sudah menangkap para koruptor di PJN itu.

Namun kenyataannya, mereka terkesan tutup mata. Sejauh ini saya belum ada melihat Polda atau Kejati Riau mengusut proyek Jalan nasional di Riau," ujarnya.

Sementara PPK 5, Rukun Sitepu, belum bisa dikonfirmasi, karena tidak berada di tempat, sementara selulernya dalam keadaan tidak aktif. (tim riau realitas)

Aneh ......................... Dari Hal 1 masyarakat. Setelah itu, dana tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat, yang di kelola oleh instansi terkait seperti Disdukcapil Pelalawan dalam kegiatan Jasa Kebersihan dan Tenaga Honorer Administrasi yang dipercayakan kepada kepala Dinas sebagai kuasa pengguna anggaran, cetusnya.

"Mempertanyakan AD/ ART suatu LSM itu bukan ranah para pejabat pemerintahan termasuk pihak Disdukcapil Pelalawan.

Tapi jika hanya menanyakan KTA, silahkan saja.

Yang berhak mempertanyakan legalitas AD/ART atau surat keterangan terdaftar (SKT) LSM adalah penyidik baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan," beber Alui.

Tambah Alui, perlu dipilah-pilah, tugas antara LSM dengan BPK dan Inspektorat. LSM hanya meminta klarifikasi sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sedangkan inspektorat dan BPK, tugasnya melakukan pemeriksaan secara internal pemerintahan. Dan jika benar telah diperiksa oleh kedua lembaga pemeriksaan tersebut, tidak ada salahnya bila menunjukan bukti pemeriksaan tersebut. Lagi pula dalam pemeriksaan yang telah dilakukan kedua lembaga itu, bukan jaminan bahwa tidak ada indikasi penyimpangan pada penggunaan anggaran itu, ucapnya.

(Jhonson Sinurat)

12 Realitas Galeri

Edisi: 3-10 Maret / Th: III / 2016

Plt Sekda Rohil Drs,H Surya Arfan Msi, Asisten II dan Asisten III berdiri ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Bupati Rohil Hadiri Perayaan

Malam Cap Go Meh

BUPATI Rohil H Suyatno Amp dan Anggota DPR Provinsi Riau ketika melepaskan lampu lampion ke udara.

BUPATI Rohil H Suyatno Amp, Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, Kapolres Rohil, Kodim 0321 Rohil dan Aggota DPR Provinsi Riau.

BUPATI Rokan Hilir H Suyatno Amp menghadiri acara bersejarah bagi masyarakat Tionghoa di Bagansiapiapi, setelah menghadiri malam tahun baru imlek, Bupati H Suyatno kembali menghadiri perayaan malam Cap Go Meh. Kedatangan Bupati, Ketua DPRD Nasrudin

Hasan, Dandim 0321 Rohil dan Plt Sekda Rohil beserta Kepala Dinas dan Kepala Badan disambut antusias oleh masyarakat Tionghoa Bagansiapiapi, perayaan malam Cap Go Meh dilaksanakan setelah lima belas hari perayaan tahun baru Imlek.

Cap artinya sepuluh, Go artinya lima dan Meh artinya malam, dengan

kesimpulan, lima belas hari setelah perayaan tahun baru Imlek, Menurut Bupati Rokan Hilir H Suyatno Amp, perayaan malam Cap Go Meh pada tahun ini lebih meriah dari tahun sebelumnya, terlebih lagi diadakan festival lomba lampu lampion yang diikuti seluruh kelenteng dan marga yang ada di Kota

Bagansiapiapi.

Suyatno menghimbau kepada seluruh masyarakat Tionghoa untuk mempertahankan tradisi tersebut, bahkan terus ditingkatkan. Dalam kesempatan tersebut Bupati memberikan sumbangan dan partisipasi kepada peserta dan para pememang lomba lampu lampion sebesar Rp.10.000.000.***

BUPATI Rohil H Suyatno Amp mengayunkan bendera keatas tanda pembukaan malam Cap Go Meh resmi dibuka.

CAP Go Meh.

BEBERAPA lampu lampion di tampilkan untuk memeriahkan malam Cap Go Meh tahun 2016.