(1) Feodalisme: Warisan Budaya SDM dalam Birokratisasi Riset-Inovasi

Kajian dan Aksi Strategis

IMTI FTUI 2023

Kajian dan Aksi Strategis

IMTI FTUI 2023

KATA PENGANTAR

KASTRAT IMTI adalah bidang yang bertanggung jawab atas pencerdasan warga, khususnya warga Teknik Industri UI, mengenai isu-isu POLEKSOSBUDHANKAMLING yang terjadi di Indonesia maupun internasional. Kajian adalah salah satu hasil kegiatan KASTRAT terhadap isu yang diangkat dalam program kerja ONAR. Selain itu, kajian bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman warga terhadap isu tersebut.

Pada kesempatan kali ini, KASTRAT IMTI mengangkat kajian yang berkaitan dengan tema sosial dan budaya, yaitu Feodalisme. Tim penulis melihat adanya urgensi untuk menyebarkan kepedulian dan pemahaman lebih lanjut mengenai dampak praktik feodalisme terhadap pengembangan sumber daya manusia, yang turut serta mempengaruhi terciptanya iklim inovasi individu dalam berbagai ruang kerja masyarakat Indonesia. Maka dari itu, kami menekadkan untuk menyediakan berbagai informasi dari jurnal dan data pendukung yang dapat digunakan untuk mewujudkan urgensi tersebut. “Progresif Bermakna” adalah naluri kami untuk menuliskan setiap bagian dalam kajian ini.

Akhir kata, tim penulis menyadari bahwa kajian yang dibawakan ini masih jauh dari sempurna dan mengandung banyak aspek yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, terbuka pintu yang lebar bagi warga yang ingin memberikan saran dan masukkan sebagai perbaikan di masa yang akan datang.

Salam kepedulian, KASTRAT IMTI FT UI 2023

Kajian dan Aksi Strategis

IMTI FTUI 2023

DAFTAR ISI DAFTAR ISI

Kajian dan Aksi Strategis

IMTI FTUI 2023

LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG

Pengembangan Sumber

merupakan sistem sosial dan ra-kemerdekaan. Sistem ini didasarkan pada pemberian tan. Meskipun sistem ini dapat pada kepentingan pribadi dan dividu dan kesetaraan dalam

sumber daya manusia (SDM)

karena fokusnya pada hubungan patron-klien yang kurang berorientasi pada pengembangan individu dan kesetaraan dalam organisasi. Praktik budaya feodal dalam keorganisasian institusi juga dapat memunculkan berbagai hambatan dalam pengembangan SDM. Beberapa contoh praktik tersebut dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti: penunjukan pejabat berdasarkan koneksi dan jaringan yang dimiliki daripada berdasarkan kompetensi, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, kesulitan untuk berbicara secara terbuka dan kritis dengan atasan, serta kesulitan untuk mengimplementasikan ide-ide baru yang berbeda dengan apa yang telah ada.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengurangi pengaruh feodalisme dalam organisasi agar dapat mengoptimalkan pengembangan SDM di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem meritokrasi dalam perekrutan dan promosi pejabat, meningkatkan transparansi dalam bil k d b d di l d i i i b ik b i

Kajian dan Aksi Strategis

IMTI FTUI 2023

TUJUAN KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN

Memberikan pemahaman kepada warga mengenai implikasi praktik feodalisme yang masih mengakar dalam berbagai lintas kehidupan manusia Indonesia, termasuk dalam dunia pendidikan serta organisasi pekerjaan.

Meningkatkan kesadaran warga mengenai paham feodalisme yang secara abstrak masih menjebak sumber daya manusia Indonesia untuk berkembang melebihi kapasitas daya pikirnya Menampung dan menimbang opini mahasiswa Teknik Industri Universitas Indonesia mengenai solusi atas keterikatan praktik feodalisme terhadap pengembangan sumber daya manusia.

Mengusulkan suatu strategi untuk mengoptimalisasi peran sumber daya manusia dalam ekosistem riset dan inovasi nasional.

1.

2.

3.

4.

Kajian dan Aksi Strategis

IMTI FTUI 2023

METODE PENULISAN METODE PENULISAN

e dalam lapisan masyarakat

alam praktik feodalisme dalam

a, problematika sumber daya

stem riset dan inovasi yang

u antar warga TI FT UI

Melaksanakan penjaringan opini dari warga TI FT UI mengenai budaya organisasi dan pengetahuan seputar sistem riset dan inovasi nasional.

Melakukan konsultasi dengan para penulis kajian sebelumnya.

PROBLEM SOLVING TOOLS

Melakukan pengolahan dari data yang telah dikumpulkan melalui berbagai problem solving tools sebagai dasar pengambilan sikap, perumusan masalah, serta rekomendasi alternatif solusinya.

2.

3.

Kajian dan Aksi

IMTI FTUI 2023

PELAKSANAAN KAJIAN PELAKSANAAN KAJIAN

Pemilihan dan Penentuan Tema

13 Maret 2023

Pelaksanaan ONAR

21 Maret 2023

Mengkaji dari Berbagai Sumber

14 Maret - 29 April 2023

Penyusunan Kajian

30 April - 30 Mei 2023

Survei Warga

1 Mei - 15 Mei 2023

Penyelesaian Masalah

16 Mei - 30 Mei 2023

Kajian dan Aksi Strategis

IMTI FTUI 2023

nguasaan Iman, Ilmu arti mendiami, tinggal atau au warga yang berperadaban. tumbuh dan berkembang hidupan masyarakat madani, emaknai pola interaksi antar sosial menjadi gagasan yang t berjalan beriringan dengan adani yaitu masyarakat yang berinteraksi secara demokratis dalam kondisi masyarakat yang plural. Hal demikian mendefinisikan bahwa konsep masyarakat madani sebagai suatu kondisi ideal terhadap keadaan masyarakat Indonesia.

Dengan latar belakang keberagaman, masyarakat dapat menyelaraskan kebebasan individu dengan tetap mengacu pada kepentingan komunal. Hal ini terwujud berdasarkan kemampuan manusia untuk mengorganisasikan diri sehingga mampu menciptakan orientasi peradaban dengan menjunjung tinggi aspek kemanusiaan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ideal. Konsep masyarakat madani mengantarkan manusia untuk siap masuk dalam dunia persaingan global yang semakin kompleks, yang mana masyarakat diharapkan

Kajian dan Aksi Strategis

IISI SI

si manusia di Indonesia telah ebut, jumlah penduduk usia eseluruhan populasi sehingga dibagi jumlah penduduk usia k usia non produktif menjadi oyeksi bonus demografi yang si masyarakat Indonesia saat a hari ini sangat menentukan keadaan tersebut tentunya antangan.

na telah menjadi acuan bagi Indonesia untuk mampu menangkap peluang bonus demografi sebagai katalisator pembangunan negara dengan mewujudkan kemandirian dalam pertumbuhan ekonomi. Ancaman ledakan populasi sebagai beban negara tentunya juga patut menjadi pertimbangan dalam menciptakan peta jalan pembangunan manusia hari ini, negara harus mampu menciptakan SDM dengan wawasan dan keterampilan yang relevan dalam menghadapi dinamika global sehingga negara dapat menjaga momentum untuk mempercepat kemajuan. Dengan persiapan yang matang, aspek seperti kemiskinan dan pengangguran tidak lagi menjadi sumber masalah baru dalam pengelolaan SDM. Lantas, apa aspek yang patut menjadi acuan dalam membangun manusia ini.

Aspek tersebut adalah kecerdasan yaitu kemampuan manusia mengolah informasi dan sumber

Kajian dan Aksi Strategis

IMTI FTUI 2023

IISI SI

esuatu hal. Keimanan kerap hir dari keyakinan batin diri uatu yang telah diyakini. Dari bersifat personal, terdapat ustru berasal dari perasaan. dan natural tersebut David spiritual adalah fondasi dari endalikan seluruh kerja otak.

2) dari Universitas Persada

Indonesia kepada pegawai pada perusahaan perbankan ditemukan bahwa dimensi yang dimiliki oleh sebagian besar karyawan adalah (transcendental awareness) yaitu kualitas manusia untuk berurusan dengan orang lain. Pada dimensi ini, individu lebih perhatian terhadap kondisi kesejahteraan keluarga atau orang lain dibandingkan kesejahteraan pribadi. Lalu, dimensi yang kurang menjadi perhatian adalah (personal meaning production) yaitu kemampuan individu untuk menemukan makna diri untuk menentukan arah dan tujuan kehidupan.

Dalam realitas zaman modern, orientasi kehidupan manusia terpusat pada hal-hal bersifat materialistis. Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan material sejatinya berasal dari motivasi diri yang dapat ditemukan setelah mereka mampu memaknai kehidupan. Namun ada kalanya lingkungan sekitar manusia mulai mengendalikan diri mereka Dalam pandangan

agiaan sehingga setiap orang ap keadaan serta pencapaian orang-orang di atas mereka mencapai kebahagiaan. Pada if dari setiap tindakan yang nkan dari desakan lingkungan hidupan adalah prinsip dasar interaksi manusia dengan erupakan bawaan sejak lahir. serta tempat kerja sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku individu dalam menunjukkan kinerja dan meraih prestasi. Individu yang memperhatikan kecerdasan spiritual memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan peran intelektualitas dan emosionalitas sehingga dapat mempermudah individu untuk menentukan suatu keputusan dalam berbagai permasalahan.

2.1.2 Penguasaan Ilmu Pengetahuan Manusia Indonesia

Kemajuan suatu bangsa dapat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Suatu bangsa baru dapat dinilai maju apabila kompetensi SDM yang dimiliki sudah memenuhi parameter tertentu. Sebaliknya, kemajuan akan menjadi relatif terbatas apabila parameter tersebut tidak terpenuhi meskipun sudah memiliki SDA yang melimpah

Kajian dan Aksi Strategis

IMTI FTUI 2023

IISI SI

rtujuan untuk menilai progres a 15 tahun, yang telah/hampir an pengetahuan yang penting at modern. Penilaian PISA u membaca, matematika, dan ggarakan setiap 3 tahun oleh VID. Pada tes tahun 2018, di ti tes tersebut. Tren nilai PISA n selalu adanya peningkatan 18 nilai Indonesia relatif turun pada semua bidang dan penurunan terbesar terjadi bidang membaca.

Menurut laporan dari OECD, banyak siswa yang masih memiliki tingkat kompetensi yang rendah dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Sekitar 27% siswa hanya mampu menyelesaikan soal pemahaman teks termudah, 71% siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah matematika, dan 35% siswa berada di kelompok kompetensi rendah dalam sains.

IMTI FTUI 2023

IISI SI

Dari data di atas Indonesia masih berada di peringkat dua terbawah diantara negara ASEAN yaitu hanya diatas negara Filipina. Bisa dibilang dari data diatas bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Dari 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). Implikasi dari semua data yang menunjukkan kemampuan pendidikan Indonesia adalah adanya kekurangan dari sistem pendidikan seperti masalah dalam aspek praktis/teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, seperti mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya sarana fisik, serta rendahnya kesejahteraan guru.

IISI SI

2.1.3 Penguasaan Teknologi Manusia Indonesia

Teknologi merupakan metode atau alat bagi manusia yang mendukung upaya manusia bertahan hidup serta menjalankan kelangsungan kehidupan sehari-hari. Teknologi sebagai sebuah alat berguna untuk menghidupkan sesuatu dalam diri manusia, yaitu akal dan pikiran. Kepekaan manusia atas problematika yang dihadapinya turut merangsang kemampuan otak mereka untuk berupaya menemukan solusi atas masalah tersebut.

Teknologi juga menjadi identitas dalam setiap fase peradaban manusia. Linimasa perkembangan suatu teknologi tidak lekang oleh waktu dan terus menjadi bagian dari perkembangan teknologi yang lebih baik di masa depan.

Penerimaan manusia terhadap teknologi merupakan parameter apakah sebuah teknologi mampu mendisrupsi teknologi sebelumnya. Meskipun, teknologi merupakan hasil cipta karya manusia sendiri, penerimaan setiap individu atas suatu teknologi seringkali berbeda.

Penelitian ( ) menunjukkan tidak semua orang menggunakan teknologi terkini dan tidak semua pengguna teknologi memiliki motif dan kebutuhan yang sama dalam menggunakannya. Pada dasarnya, aspek utama dalam model penerimaan teknologi adalah efektivitas serta efisiensi dari teknologi terhadap aktivitas manusia.

Selain didasarkan atas kebutuhan, tren komunal dalam menggunakan teknologi terbaru juga menjadi faktor yang menentukan cepat-lambatnya penerimaan teknologi. Bahkan, penerimaan individu atas teknologi kerap menjadi penilaian masyarakat terhadap kecerdasan mereka. Individu yang jenius dan ahli dalam suatu bidang bisa saja dipandang bodoh dan tertinggal ketika mereka tidak menggunakan jenis teknologi yang paling mutakhir. Pada realitasnya, beberapa individu hanya menerima teknologi berdasarkan inisiasi, inovasi serta kreasi yang dapat menuntun mereka dalam kegiatan yang lebih produktif.

IMTI FTUI 2023

IISI SI

Pada umumnya, penerimaan teknologi di negara berkembang seperti Indonesia berada pada kategori konsumtif, hal ini mengacu pada ketidakmampuan sebagian besar masyarakat dalam mengadopsi teknologi ke dalam aktivitas-aktivitas produktif. Jika masyarakat tidak mampu memaksimalkan potensi teknologi ke dalam hal produktif, besar kemungkinan masyarakat tidak bisa mengambil bagian dalam pengembangan teknologi lanjutan sehingga terus menjadi pasar bagi pengembang teknologi dari negara luar.

Dengan mempertimbangkan model penerimaan teknologi pada masyarakat, teknologi juga mengambil peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan ( ). Indonesia dapat meningkatkan 0.55 persen pertumbuhan GDP melalui adopsi teknologi. Jenis teknologi yang menjadi perhatian global serta memiliki potensi untuk dikembangkan di Indonesia meliputi manufaktur, layanan keuangan, perdagangan elektronik, perencanaan wilayah serta energi.

Dalam perjalanan menuju transformasi teknologi yang menyeluruh dibutuhkan sistem inovasi. Sistem inovasi nasional merupakan jaringan antara perusahaan swasta, universitas, pusat riset serta institusi publik yang menghasilkan ilmu pengetahuan serta teknologi yang baru. Berdasarkan Global Innovation Index, Indonesia menempati posisi 87 dari 127 negara, posisi ini juga mengindikasikan kondisi Indonesia yang masih berada dalam tingkat rendah di kawasan ASEAN sendiri.

IISI SI

2.2 Feodalisme dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia

Feodalisme adalah sistem sosial, politik, dan ekonomi yang didasarkan pada hubungan hirarki antara pemilik tanah, yang disebut tuan tanah, dan petani atau pekerja. Dalam sistem feodal, pemilik tanah memiliki sebidang tanah yang luas dan memiliki kekuasaan mutlak atas warga yang menggarap tanah tersebut. Penduduk memberikan sebagian besar hasil panen dan sumber daya alam mereka kepada pemilik tanah sebagai sewa atau upeti.

Indonesia memiliki sejarah feodalisme yang panjang, sejak zaman kekaisaran dan kolonial. Beberapa kerajaan Indonesia memiliki struktur sosial dan politik berdasarkan prinsip feodal. Penguasa atau raja memiliki sebidang tanah luas yang dikelola oleh rakyat jelata yang bekerja untuk mereka. Pada masa penjajahan, feodalisme juga berupa kepemilikan tanah oleh pemerintah kolonial Belanda dan perkebunan-perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan asing. Pada masa itu, rakyat jelata diperlakukan seperti pekerja, tunduk pada aturan dan peraturan pemilik tanah atau korporasi.

Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, dilakukan upaya untuk menghapuskan sistem feodal. Saat itu, pemerintah Indonesia mencanangkan program land reform dengan tujuan mengatasi ketidakadilan kepemilikan tanah dan memberikan akses tanah yang lebih luas kepada petani. Meskipun ada upaya untuk mengekang feodalisme, beberapa bentuk feodalisme masih ada di masyarakat Indonesia, mulai dari lingkup pendidikan sampai organisasi pekerjaan.

IISI SI

2.2.1 Feodalisme dalam Ruang Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar untuk mewariskan sebagian warisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan dilakukan dengan suasana dan proses pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam pengertian umum, pendidikan adalah usaha manusia untuk mengembangkan kemampuan bawaan, baik fisik maupun mental sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan budaya. Pendidikan dan kebudayaan saling berhubungan dan mendukung satu sama lain.

Pendidikan sudah menjadi hal yang sangat baku dalam kehidupan bangsa ini, banyak ahli telah mencoba untuk menyederhanakan dan menyampaikan apa arti pendidikan sebenarnya dalam kehidupan ini. Pendidikan menjadi Selama ini sistem pendidikan selalu menggunakan. Sistem pendidikan tidak selalu identik dengan sekolah atau jalur di luar pendidikan formal, yang bisa terstruktur dan berjenjang. Atau, pelatihan berfungsi untuk mengembangkan potensi siswa dengan menekankan dan mengendalikan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian fungsional.

Kualitas suatu bangsa diukur dari mutu dan keberhasilan pendidikannya. Melalui pendidikan, manusia diasah untuk berpikir logis, rasional, dan kritis sehingga nantinya suatu perubahan ke arah yang positif dapat tercipta. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya, seperti salah satunya adalah dengan cara menetapkan kurikulum pendidikan. Di Indonesia sendiri, sudah 11 kali kurikulum silih berganti dengan harapan bahwa perubahan kurikulum akan menjadikan kualitas pendidikan Indonesia semakin baik.

IMTI FTUI 2023

IISI SI

2.2.2 Feodalisme dalam Ruang Organisasi

Budaya organisasi merupakan aspek yang penting dalam keberhasilan dan keberlanjutan suatu organisasi. Untuk memahami perbedaan dan karakteristik dari berbagai budaya organisasi, Cameron dan Quinn (2006) telah mengidentifikasi empat jenis budaya organisasi yang mencakup Clan, Adhocracy, Pasar, dan Hirarki. Selanjutnya, budaya tersebut akan ditinjau terhadap kohesi internal, fleksibilitas, persaingan, dan stabilitas dalam sebuah organisasi.

1.

Budaya Clan (Berkolaborasi, Kooperatif)

Budaya Clan menempatkan perhatian yang kuat pada kolaborasi, kebersamaan, dan kohesi internal. Organisasi yang menganut budaya Clan menciptakan lingkungan yang ramah, di mana hubungan antara atasan dan bawahan didasarkan pada kepercayaan dan saling pengertian. Fokus utama dari budaya ini adalah memperkuat moral karyawan dan meningkatkan kepuasan anggota organisasi. Melalui nilai-nilai seperti kesetiaan, dukungan tim, dan rasa kekeluargaan, budaya Clan dapat membangun kerjasama yang erat di antara anggota organisasi.

2. Budaya Adhocracy (Create):

Budaya Adhocracy mendorong fleksibilitas, kewirausahaan, dan inovasi. Organisasi dengan budaya Adhocracy memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berpikir di luar kotak, mengusulkan ide-ide baru, dan mengambil risiko. Dalam budaya ini, inovasi menjadi fokus utama, dan karyawan didorong untuk menciptakan solusi yang kreatif dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Keunggulan kompetitif dalam budaya Adhocracy terletak pada kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan menghasilkan ide-ide baru yang dapat membawa perubahan positif.

IISI SI

2.2.2 Feodalisme dalam Ruang Organisasi

3. Budaya Pasar:

Budaya Pasar menekankan persaingan, efisiensi, dan produktivitas. Organisasi dengan budaya Pasar memiliki fokus yang kuat pada pencapaian tujuan bisnis, pertumbuhan, dan keberhasilan finansial. Persaingan dalam budaya ini mendorong karyawan untuk bekerja dengan efisien, mengoptimalkan kinerja mereka, dan mencapai hasil yang berkualitas tinggi. Budaya Pasar menempatkan nilai pada kemampuan organisasi untuk beroperasi di pasar yang kompetitif dan menghadapi persaingan dengan pesaing.

4. Budaya Hirarki (Kontrol):

Budaya Hirarki menekankan stabilitas dan mempertahankan status quo saat ini. Organisasi dengan budaya Hirarki memiliki struktur yang jelas dan aturan yang ketat. Keputusan dibuat oleh para pemimpin dan komunikasi cenderung mengalir dari atas ke bawah. Fokus utama budaya Hirarki adalah memastikan stabilitas dan pengendalian organisasi. Dalam budaya ini, persaingan lebih ditujukan pada mempertahankan posisi dan peran dalam hierarki organisasi.

Budaya organisasi memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai, perilaku, dan kinerja suatu organisasi. Dalam perspektif Cameron dan Quinn (2006), empat jenis budaya organisasi yang dibahas adalah Clan, Adhocracy, Pasar, dan Hirarki. Setiap jenis budaya memiliki karakteristik unik dan memberikan fokus yang berbeda terhadap kohesi internal, fleksibilitas, persaingan, dan stabilitas dalam organisasi.

IISI SI

2.2.3 Pola Birokrasi di Indonesia

Birokrasi memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengkoordinasikan secara sistematis pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam penyelesaiannya. Birokrasi adalah tipe organisasi yang digunakan dalam pemerintahan modern untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat spesialisasi melalui sistem administrasi khusus oleh aparatur pemerintahan. Dalam masyarakat modern yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang terstruktur, hanya birokrasi yang mampu mengatasi hal tersebut. Birokrasi didasarkan pada prosedur yang efektif dan efisien, diatur oleh teori dan aturan yang berlaku, dan memiliki spesialisasi sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam organisasi, instansi, atau lembaga pemerintah.

Birokrasi menduduki posisi penting sebagai institusi yang dominan dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Terlepas dari peran pentingnya, sebagian besar masyarakat tidak mengindahkan kehadiran birokrasi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pihak yang merasa kecewa bahkan dirugikan. Tidak sedikit dari kaum birokrat yang mendahulukan kepentingan pribadinya dalam regulasi kewenangan, prasarana, serta aturan yang ada.

Istilah birokrasi diperkenalkan oleh filosof Perancis Baron de Grimm dan Vincent de Gournay sebagai sindiran terhadap buruknya kinerja pemerintah Perancis pada masa itu. Pejabat pemerintah pada masa itu terkenal karena kinerja buruk, eksploitasi rakyat, pemungutan pajak yang tinggi, perlakuan kasar terhadap kritikus, dan perilaku menguntungkan raja dan bangsawan. Istilah "birokrasi" kemudian digunakan untuk menggambarkan organisasi atau lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam suatu negara.

IMTI FTUI 2023

IISI SI

Menurut definisi oleh Hague, Harrop & Breslin, birokrasi adalah "organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan keputusan kebijakan". Keberadaan badan birokrasi dalam berbagai negara kuno seperti Mesir kuno dan Tiongkok kuno telah memberikan fondasi kuat bagi peradaban dengan menerapkan prinsip operasional yang teratur, sistem kelembagaan permanen, delegasi wewenang yang kompleks, spesialisasi kerja, disiplin, dan hierarki administrasi.

Sejak revolusi industri, institusi pemerintah mengalami perkembangan yang kompleks dan beragam, termasuk dalam hal rekrutmen, pendidikan, pekerjaan, dan pengelolaan. Kompleksitas tersebut berkembang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan swasta dan masyarakat dalam hal pelayanan dan perlindungan dari pemerintah. Selain itu, pada masa itu, banyak negara Eropa terlibat dalam praktik penjajahan dan kolonialisasi di berbagai belahan dunia. Praktik ini mendorong negara-negara Eropa untuk memodernisasi sistem pemerintahan dan aparaturnya agar dapat mengelola dan mengendalikan wilayah jajahan dengan lebih efektif.

IMTI FTUI 2023

IISI SI

2.4 Sistem Inovasi Nasional

Pentingnya Peran Riset dan Inovasi terhadap Kemajuan Negara

Dalam dokumen visi Indonesia 2045, yang kemudian dijabarkan pada RPJMN 2020-2024, terdapat empat pilar pembangunan yang menekankan ‘pembangunan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi’ sebagai prioritas urutan pertama dalam agenda pembangunan. Produktivitas invensi dan inovasi yang berkualitas menjadi bagian dalam strategi mewujudkan keadaan ekonomi dan sosial yang ideal pada tahun 2045. Sebagaimana dalam Undang-undang Sisnas Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah aset yang menjadi landasan investasi bagi pembangunan nasional. Pada proyeksi ke depan, Indonesia meletakkan konsep pembangunan ekonomi di mana inovasi dan akses untuk memperoleh informasi menjadi pemicu pertumbuhan produktivitas .

Sistem Inovasi Nasional (SIN) merupakan jaringan rantai pemasok teknologi yang mengaitkan antara institusi publik pemasok teknologi dan sektor swasta pengguna teknologi dalam suatu wilayah nasional. SIN berinteraksi secara koheren dalam lingkup kegiatan memproduksi pengetahuan, menerapkan dan mendiseminasikan hasilnya sehingga manfaat nyata dapat dirasakan masyarakat secara ekonomis. SIN bertujuan untuk membentuk koordinasi dan integrasi elemen-elemen yang terlibat dalam upaya memperkuat daya saing nasional. Keberadaan SIN merupakan upaya atas pemenuhan kebutuhan inovasi dalam negeri agar dapat dipenuhi oleh teknologi lokal sehingga bisa membatasi ketergantungan atas impor.

IMTI FTUI 2023

IISI SI

Dalam teori pertumbuhan, konsep growth accounting membagi dua faktor kenaikan pendapatan per kapita suatu negara yaitu capital deepening dan total factor productivity (TFP). Capital deepening ditandai dengan adanya kenaikan stok kapital (mesin-mesin, bangunan) relatif terhadap jumlah penduduk atau tenaga kerja. Di sini, faktor investasi berperan. Sedangkan (TFP), yakni faktor teknologi yang artinya suatu perekonomian bisa tumbuh tanpa adanya tambahan input. Ketika negara bergantung pada TFP, ekonomi suatu negara dapat tumbuh tanpa adanya tambahan input, tetapi karena perbaikan dalam hal teknologi produksinya. Sumber pertumbuhan negara-negara OECD sebesar 70% berasal dari faktor TFP ini. Negara-negara maju berhasil menunjukkan konsistensi pertumbuhan dalam rentang waktu yang lama karena mereka menggunakan TFP sebagai mesin pertumbuhan.

Meskipun pertumbuhan Indonesia tergolong baik, namun menurut Pierre van der Eng(2010:303), sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia adalah ‘penambahan input/perspiration’ bukan TFP atau inspiration-based sebagaimana yang dilakukan negara maju. Salah satu kunci yang mendorong kesuksesan negara maju menggunakan TFP sebagai mesin pertumbuhan adalah pendedikasian mereka untuk fokus dalam melakukan penambahan input pengetahuan. Pengetahuan sebagai input memiliki sifat yang berbeda secara umum karena tidak mengalami pengurangan nilai. Pengetahuan dapat digunakan secara bersamaan serta menghasilkan luaran yang meningkat secara eksponensial oleh berbagai pihak. Dengan demikian, investasi nasional terhadap ekosistem riset dan inovasi tentu dapat melipatgandakan pertumbuhan ekonomi negara ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

IMTI FTUI 2023

IISI SI

2.4.1 Pihak-Pihak dalam Sistem Inovasi Nasional

Di Indonesia, kegiatan riset dan pengembangan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Perguruan Tinggi, Litbang Pemerintah, sektor swasta (industri), dan Organisasi Masyarakat Sipil non-pemerintah seperti policy-research institute (PRI). Setiap lembaga riset memiliki fokus, kegiatan riset, sumber pendanaan, dan kualitas peneliti yang berbeda. Berikut adalah peran setiap pihak dalam sistem inovasi nasional yaitu:

Perguruan tinggi : Memainkan peran penting dalam kegiatan riset dan pengembangan.

Perguruan tinggi di Indonesia terdiri dari; Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah Kemendikbud , PTA(Perguruan Tinggi Agama), di bawah Kemenag, PLTK/L (Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga).

Penelitian dan Pengembangan Pemerintah : Pihak penelitian dan Pengembangan di bawah naungan pemerintah seringkali memiliki fokus riset yang sesuai dengan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Pelaku Riset dari Sektor Swasta : Melakukan riset untuk mengembangkan teknologi, produk dan layanan baru yang dapat meningkatkan daya saing industri.

Organisasi Masyarakat Sipil Non-Pemerintah: CSO non-pemerintah, seperti PRIs, melakukan penelitian kebijakan yang berfokus pada isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Namun secara historis, keberadaan aktor riset dan pengembangan ini secara struktural dijalankan terpisah satu sama lain dan berada di bawah kerangka peraturan yang berbeda. Di sini terdapat tantangan, untuk membangun iklim kolaborasi antar aktor serta melakukan transisi dari budaya peraturan "top-down" yang membatasi ke budaya yang bersifat dinamis dan fleksibel yang terbagi ke beberapa pihak.

1.

2. 3.

4.

IMTI FTUI 2023

IISI SI

Pembentukan BRIN merupakan fase pembangunan tata kelola riset yang bersifat bottomup dan terdesentralisasi. Sebelumnya, pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga-lembaga riset dijalankan secara tumpang tindih, tidak terkoneksi dan tidak terkoordinasi. Misalnya, pada lembaga BPPT yang seharusnya berfungsi untuk menjemput riset ke LIPI dan Universitas justru ikut melakukan penelitian. Hal demikian mengindikasikan kurangnya efisiensi dalam pembelanjaan sektor riset nasional.

Dengan adanya BRIN, diharapkan agenda riset nasional dan pengelolaan pendanaan akan terkoordinasi secara terpusat. BRIN perlu memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan mengenai penggunaan anggaran riset. Namun perlu juga dipertimbangkan, dengan intensitas dan kompleksitas permasalahan dalam ekosistem riset ini, tidak mungkin bagi lembaga dapat menyelesaikan seluruh permasalahan secara langsung. BRIN perlu memfokuskan dan mengatasi masalah satu per satu. Misalnya masalah utama seperti efisiensi dan efektivitas anggaran, yang diselesaikan dengan perampingan lembagalembaga riset untuk masuk ke BRIN.

Pada realitanya, setelah lembaga tersebut dilebur permasalahan seperti koordinasi dan kolaborasi antara peneliti dari masing-masing lembaga tidak sepenuhnya selesai, ada kemungkinan tercipta perbaikan atau justru ada sejumlah problematika lagi yang lahir dari penyesuaian tersebut. Berikut adalah problematika yang menjadi tantangan terhadap keberlangsungan BRIN ke depan:

Koordinasi Fungsi Penelitian

Persoalan seputar tumpang tindihnya pelaksanaan penelitian merupakan masalah turunan yang memang coba diselesaikan dengan adanya BRIN. Hal ini mengharuskan BRIN untuk fokus menata koordinasi antarbagian dalam BRIN sehingga hasil penelitian dapat menjadi accumulation of knowledge.

IMTI FTUI 2023

IISI SI

Tumpang tindih penelitian tidak bisa hanya dipandang sebagai sesuatu yang negatif, apabila mengacu pada risiko reliabilitas dan akuntabilitas ketika riset dijalankan oleh satu lembaga saja. Dengan demikian, penting bagi BRIN mampu mengkoordinasikan akumulasi hasil riset kepada publik sehingga hasil tersebut dapat menjadi bahan untuk disempurnakan melalui penelitian lanjutan. Hal ini juga menjadi fokus sebagai upaya untuk menghindari lemahnya persaingan yang akan menghambat produktivitas riset nasional.

Perantara antara Aktor Riset dan Pembuat Kebijakan,

Dengan kenyataan bahwa hubungan riset dan kebijakan di Indonesia masih lemah. BRIN dapat menjadi katalis dalam pelaksanaan Evidence-based policy making. Hasil riset yang sudah melalui publikasi artikel seyogianya dapat menjadi dasar teori acuan dalam pembuatan kebijakan, Kementerian/Lembaga yang membutuhkan hasil riset. Peranan BRIN juga termasuk untuk menyaring kebutuhan riset Kementerian/Lembaga untuk kemudian diteruskan kepada aktor-aktor riset yang dapat memberikan kontribusi pada kebijakan itu.

Perantara antara Aktor Riset dan Industri

Saat ini proses hilirisasi pemanfaatan hasil riset masih menjadi permasalahan. Aktor riset perlu menjalin hubungan yang lebih kuat dengan sektor industri. Pada beberapa kasus, hasil riset dari perguruan tinggi gagal masuk ke industri karena tidak menyesuaikan prosedur untuk karya mereka dikomersialisasikan. Disparitas antara aktor riset dan industri terjadi ketika, peneliti merasa sudah siap masuk ke industri, padahal secara prosedural industri masih banyak tahapan yang belum dilalui. Dengan demikian, BRIN dapat membantu aktor riset dengan memberikan layanan berupa pedoman standar dan proses yang harus diikuti serta membantu penyusunan kesepakatan riset yang diterima kedua belah pihak. Hal ini dapat memastikan produktivitas riset untuk dapat direalisasikan ke dalam sektor industri yang potensial.

IMTI FTUI 2023

IISI SI

2.4.2 Dinamika Tata Kelola Sistem Inovasi Nasional

Desain tata kelola riset setiap negara memiliki variasi yang dilatarbelakangi sejarah kelembagaan riset nasional negara tersebut. Ada model tata kelola secara tersentralisasi seperti di Singapura, terkoordinasi dan terdistribusi seperti Inggris dan Australia bahkan berbasis jaringan seperti Thailand. Fokus dari penyusunan tata kelola riset terlepas dari model yang digunakan terletak pada pendistribusian fungsi tata kelola riset itu sendiri. Secara umum, negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan tidak menjalankan semua fungsi tata kelola pada satu entitas saja. Fungsi tersebut meliputi:

Konsep tata kelola riset menekankan penggunaan dana publik dengan efisien dan gagasan bahwa kementerian pemerintah tidak selalu menjadi aktor yang paling efektif atau efisien dalam hal regulasi dan pemberian layanan. Dalam konsep ini, anggapan bahwa pemerintah sebaiknya mendelegasikan atau menyerahkan sebagian fungsi pengawasan khusus kepada lembaga independen atau sektor swasta yang memiliki keahlian lebih unggul.

Dengan mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi baru, yaitu perubahan teknologi terjadi melalui akumulasi ide dan pengetahuan yang mampu menciptakan teknik-teknik baru dalam proses produksi. Produksi ide dan pengetahuan ditentukan oleh seberapa besar perekonomian mendedikasi sumber daya dalam kegiatan riset dan inovasi. Teori ini sejalan dengan kebijakan negara untuk mengalokasikan anggaran terhadap riset dan inovasi.

IMTI FTUI 2023

IISI SI

Konsep tata kelola riset menekankan penggunaan dana publik dengan efisien dan gagasan bahwa kementerian pemerintah tidak selalu menjadi aktor yang paling efektif atau efisien dalam hal regulasi dan pemberian layanan. Dalam konsep ini, anggapan bahwa pemerintah sebaiknya mendelegasikan atau menyerahkan sebagian fungsi pengawasan khusus kepada lembaga independen atau sektpr swasta yang memiliki keahlian lebih unggul.

Dengan mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi baru, yaitu perubahan teknologi terjadi melalui akumulasi ide dan pengetahuan yang mampu menciptakan teknik-teknik baru dalam proses produksi. Produksi ide dan pengetahuan ditentukan oleh seberapa besar perekonomian mendedikasi sumber daya dalam kegiatan riset dan inovasi. Teori ini sejalan

dengan kebijakan negara untuk mengalokasikan anggaran terhadap riset dan inovasi.

Pendanaan merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan sistem inovasi nasional. Indonesia masih membutuhkan peningkatan pendanaan yang signifikan untuk riset dan pengembangan, khususnya dari sektor swasta. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter yang stabil dan jelas juga diperlukan untuk menarik investasi dan mendukung pengembangan sistem inovasi.

Dengan mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi baru, yaitu perubahan teknologi terjadi melalui akumulasi ide dan pengetahuan yang mampu menciptakan teknik-teknik baru dalam proses produksi. Produksi ide dan pengetahuan ditentukan oleh seberapa besar perekonomian mendedikasi sumber daya dalam kegiatan riset dan inovasi. Teori ini sejalan dengan kebijakan negara untuk mengalokasikan anggaran terhadap riset dan inovasi. amun demikian, Indonesia telah menunjukkan peningkatan dalam hal pendanaan riset dan pengembangan.

Kajian dan Aksi Strategis

IMTI FTUI 2023

IISI SI

Pemerintah Indonesia telah meningkatkan anggaran riset dan pengembangan dari 0,08% pada tahun 2015 menjadi 0,36% pada tahun 2021 dari total APBN. Selain itu, Indonesia juga telah meluncurkan program-program pendanaan seperti Program Riset dan Inovasi Nasional (PRIN) dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang memungkinkan pengembangan dan implementasi teknologi baru.

APBN untuk Dana Abadi Penelitian menjadi Rp 5 triliun pada tahun 2020. Namun nilai belanja aktual yang dibuat dari kedua angka itu kemudian terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Akan tetapi, total anggaran ini masih relatif rendah dibandingkan dengan alokasi dana riset di negara-negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan yang setara dengan Indonesia.

Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) mengusung konsep ‘prioritas’. Tujuan besar yang diusung dalam RIRN bukanlah misi yang dirancang untuk mengatasi beragam masalah rumit di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, atau kemasyarakatan, pada saat ini atau di masa depan. Sebaliknya, RIRN mengusung dua tujuan abstrak:

1. Menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

2. Menciptakan keunggulan kompetitif bangsa di tingkat global

RIRN dipengaruhi oleh dua kebutuhan, yaitu: (a) kebutuhan akan strategi acuan yang efektif mendorong sinergi dalam kegiatan lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintah; (b) kebutuhan untuk meningkatkan kinerja bidang riset dan inovasi Indonesia, yang relatif masih rendah berdasarkan data numerik sejumlah indikator kinerja, seperti jumlah peneliti di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah publikasi, belanja penelitian dan pengembangan per pendapatan domestik bruto (gross domestic expenditure on research and development atau GERD), dan produktivitas faktor total (total factor of productivity).

IMTI FTUI 2023

2.4.3 Peran SDM dalam Mewujudkan Ekosistem Riset dan

Inovasi

Modal utama dari pelaksanaan riset dan inovasi adalah sumber daya manusia, baik kualitas maupun kuantitas menjadi parameter dalam mengevaluasi daya saing riset nasional. Pengembangan peneliti dalam ruang lingkup negara menjadi faktor yang menentukan kapasitas penyerapan nasional untuk riset dan inovasi. Dalam upaya mencapai konsep ekonomi berbasis pengetahuan, negara perlu menginvestasikan sumber daya manusia untuk memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai sehingga kualitas riset meningkat dan dapat memiliki daya saing.

Negara-negara yang sudah matang dengan model ekonomi berbasis pengetahuan memiliki sejumlah aspek kunci dalam cara membangun dan menggunakan modal insani, yang

meliputi:

PhD sebagai

Kualifikasi

Pelatihan Riset

Etika Riset

Penilaian Kinerja

Jalur Karir

Kebebasan Akademik

Pembinaan Profesi

Penelitian

Pengemban

gan Karir

IMTI FTUI 2023

IISI SI

Dalam sistem yang berorientasi kepada riset berkualitas tinggi, setiap lembaga riset ingin merekrut tenaga kerja terbaik. Di Indonesia, mayoritas individu yang bekerja sebagai peneliti berstatus ASN. Hal ini terkait dengan realitas dominan Kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian dan perguruan tinggi. Pada realitanya, sering ditemukan kelompok peneliti ‘yang dipaksa’ untuk mengisi posisi tersebut karena status ASNnya.

Upaya untuk melakukan peningkatan kapasitas peneliti itu dilakukan melalui pendirian divisi pengembangan sumber daya manusia (PSDM) di setiap lembaga riset. Pada tingkat universitas, tujuan ini dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Kegiatan pengembangan yang dilakukan kepada peneliti yaitu meliputi perencanaan proyek riset, pengelolaan dana riset dan penanganan administrasi riset. Hal ini menunjukkan, upaya peningkatan kapasitas peneliti terbatas pada aktivitas administratif dan keterampilan teknis, adapun dukungan soft skill untuk menjadi peneliti yang mandiri dan berdaya saing belum tersedia.

Dalam dinamika riset yang dilakukan oleh peneliti, seringkali peneliti membutuhkan ruang untuk melakukan pengembangan kapasitas diri yang mendukung kegiatan riset. Berdasarkan sistem kerja pada PRI, kegiatan riset selalu berkaitan dengan kegiatan belajar, membaca, observasi dan memperbarui kemampuan analisis maupun menulis sehingga PRI memfasilitasi peneliti baik secara moral maupun material untuk lebih profesional dan produktif. Pada lembaga riset selain PRI, hal demikian sulit ditemukan, upaya membangun keterampilan profesional belum menjadi sasaran institusional lembaga.

Kajian dan Aksi Strategis

IMTI FTUI 2023

IISI SI

Selain dukungan yang masih terbatas dalam PSDM, peneliti juga mengeluhkan kurangnya dukungan untuk peneliti dalam menjalankan riset secara efisien. Keterbatasan pendanaan, beban administrasi serta alur waktu yang kaku menjadi hambatan bagi peneliti untuk menyelesaikan riset yang sedang dijalankan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan peneliti untuk mengalokasikan dana dengan alur waktu yang telah ditentukan oleh lembaga sehingga penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti mengkritik keadaan sistem riset yang terlalu kaku, yang mana peneliti harus menyelesaikan riset dengan waktu yang telah ditentukan, padahal seringkali riset strategis perlu menunggu momen terbaik yang belum tentu bersesuaian dengan tenggat APBN. Masalah ini merupakan masalah struktural, permasalahan yang dihadapi SDM tidak dapat dilihat sebagai masalah individu dengan mempertimbangkan SDM sebagai bagian utama dalam struktur yang dibangun pada sistem riset dan inovasi nasional.

Upaya ini menjadi bagian terintegrasi dalam menghadapi kondisi bonus demografi yang bakal terjadi pada rentang 2030-2040. SDM usia produktif dengan jumlah dominan harus diikuti dengan peningkatan kualitas serta kapasitas inovasi.