Perjalanan COVID-19 di Indonesia

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Perjalanan COVID-19 di Indonesia

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Kata Pengantar KASTRAT IMTI adalah bidang yang bertanggung jawab atas pencerdasan warga, khususnya warga Teknik Industri UI, mengenai isuisu POLEKSOSBUDHANKAMLING yang terjadi baik di Indonesia maupun internasional. Kajian adalah salah satu hasil kegiatan KASTRAT IMTI yang berupa hasil analisis, verifikasi, dan perumusan solusi terhadap isu yang diangkat dalam program kerja ONAR. Selain itu, kajian bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman warga terhadap isu tersebut.

Pada kesempatan kali ini, KASTRAT IMTI mengangkat kajian yang berkaitan dengan tema kesehatan, yaitu “Perjalanan COVID-19 di Indonesia”. Tim penulis melihat adanya urgensi untuk menyebarkan kepedulian dan pemahaman lebih lanjut mengenai situasi kondisi COVID-19 di Indonesia dan langkah apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia menuju masa endemi yang segera terjadi. Maka dari itu, kami mengumpulkan informasi dari jurnal dan data pendukung yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan urgensi tersebut.

Akhir kata, tim penulis menyadari bahwa masih ada banyak ruang yang dapat dikembangkan dari kajian ini. Oleh karena itu, kami membuka pintu lebar bagi warga yang ingin menyampaikan saran dan masukan sebagai perbaikan kinerja kami di kepengurusan berikutnya.

Salam kepedulian, KASTRAT IMTI FTUI 2021

ii

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Abstrak Pandemi COVID-19 belum selesai dan masih terus berlangsung hingga hampir dua tahun lamanya. Perjalanan panjang ini tidak hanya dilewati oleh Indonesia saja, namun juga oleh seluruh negara di dunia.

Berbagai situasi, kondisi, dan dampak juga telah dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Perubahan pola perilaku dan kebiasaan juga mulai terjadi karena keterbatasan ruang gerak dari masyarakat yang disebabkan oleh virus tersebut. Berbagai kebijakan dan strategi pun turut dibuat dan diterapkan oleh pemerintah guna menghadapi kondisi yang tidak menentu ini. Indonesia sendiri telah melewati dua kali situasi yang sangat mengerikan yaitu pada saat gelombang pertama di bulan Januari 2021 dan pada saat gelombang kedua di bulan Juni 2021. Dari hal tersebut, pemerintah dan masyarakat telah banyak belajar dan saling mengevaluasi diri untuk saling menjaga di tengah pandemi COVID-19 ini.

Dari evaluasi-evaluasi tersebut, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat berbenah dan menentukan langkah yang lebih baik dan tepat dalam membuat keputusan kedepannya. Keputusan yang tepat akan membawa dampak yang baik dan membawa menuju keberhasilan tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut adalah untuk segera keluar dari pandemi COVID-19 dan menjalani kehidupan dengan kebiasaan baru tanpa dibayang-bayangi rasa takut atau cemas. Namun, tujuan tersebut bukan tanpa usaha, melainkan dibutuhkan usaha yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat.

Kata kunci: COVID-19, Kebijakan, Vaksinasi, Evaluasi

iii

Daftar Isi

1. Pendahuluan 2. Isi 3. Hasil Kajian 4. Kesimpulan

Pendahuluan 1.1 Pandemi COVID-19 1.2 COVID-19 di Indonesia 1.3 Vaksinasi 1.4 Kebijakan Pemerintah Indonesia

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

1.1 Pandemi COVID-19 Pandemi merupakan sebuah epidemi penyakit yang menyebar dengan cepat di wilayah yang luas. Dalam konteks ini, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan sebuah pandemi karena menyebar sangat luas bahkan hampir di seluruh belahan dunia.

Penyebaran COVID-19 ini termasuk sangat cepat dan menjadi semakin tidak terkendali hingga akhirnya COVID-19 berubah status menjadi sebuah pandemi global (ALMI: 2020).

COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang menyerang pada saluran pernapasan. Virus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Mempertimbangkan situasi penyebaran virus COVID-19 yang rapid atau cepat, World Health Organization (WHO), pada tanggal 12 Maret 2020, menetapkan bahwa fenomena penyebaran COVID-19 ini menjadi pandemi (Siemaszko, C.: 2020). Pada 7 Mei 2020, WHO memaparkan data penyebaran COVID-19 secara global. Dari data tersebut terdapat 215 negara yang terkonfirmasi terkena dampak dari pandemi COVID-19. Jumlah korban pun sudah mencapai 3.634.172 yang terkonfirmasi positif dan 251.446 yang meninggal dunia (GTPP COVID-19: 2020).

2

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

1.2 COVID-19 di Indonesia Perkembangan kasus positif COVID-19 pada 224 negara per 12 Desember

2021

sudah

menyentuh

angka

270

juta,

tepatnya

270.417.779 orang (WHO, 2021). Di Indonesia sendiri, jumlah pasien positif COVID-19 per 12 Desember 2021 sudah menyentuh angka 4,2 juta, tepatnya 4.259.143 orang. Sedangkan jumlah pasien yang sembuh ada di angka 4.110.049 orang, dan kasus meninggal berjumlah 143.936 orang. Secara kumulatif jumlah orang yang diperiksa sebanyak 39.150.366 orang,

sementara positivity rate-nya berada di angka

10,88% (covid-19.go.id, 2021).

(Gambar 1.1. Jumlah kasus dan kematian baru negara di dunia) Sumber: Worldometer (2021)

3

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Per tanggal penulisan kajian (13 Desember 2021), Indonesia menduduki peringkat ke-14 sebagai negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Memang apabila berkaca pada peringkat 3 teratas dunia, dapat dikatakan kondisi COVID-19 di Indonesia belum termasuk yang sangat parah. Ketiga negara tersebut sudah menembus angka 20 juta orang dalam hal kasus positifnya, lebih tepatnya yaitu Amerika Serikat dengan jumlah 50.801.455 orang, India dengan jumlah 34.697.860 orang, dan Brazil dengan jumlah 22.189.867 orang.

Namun, apabila mengingat kembali sekitar beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada bulan Juni. Pada saat itu, Indonesia sedang dihantam gelombang kedua COVID-19 yang sangat mengerikan. Pada puncak yang kedua, Indonesia mencetak rekor baru yaitu kasus harian tertinggi selama pandemi dengan penambahan 21.345 kasus dalam satu hari, dan mencatat 125.396 kasus untuk kasus mingguan. Padahal, jika dibandingkan dengan kasus mingguan yang terjadi pada gelombang pertama di bulan Januari 2021, jumlahnya hanya sekitar 89.902 kasus.

(Gambar 1.2. Kenaikan kasus positif mingguan) Sumber: covid19.go.id (2021)

4

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Kenaikan pada puncak kedua ini mencapai 381 persen atau hampir 5 kali lipat dari titik kasus terendah, dan hanya memakan waktu 6 minggu untuk mencapai puncaknya. Sedangkan kenaikan pada puncak pertama hanya mencapai 283 persen dan memuncak dalam waktu 13 minggu. Sebelumnya Indonesia sudah sempat mengalami penurunan kasus hingga 244 persen selama 15 minggu setelah terjadinya puncak pertama.

Ketika dievaluasi, pemerintah menemukan bahwa kenaikan yang sangat cepat merupakan dampak yang ditimbulkan akibat libur panjang lebaran. Hal ini menandakan bahwa masih ada masyarakat yang memanfaatkan libur untuk mudik dan berpergian jauh menyebabkan peningkatan mobilitas masyarakat, ditambah dengan masuknya varian delta ke Indonesia menyebabkan terjadinya gelombang kedua yang tak terbendung. Varian delta atau B.1.617.2 merupakan hasil dari mutasi virus corona sehingga memiliki tingkat penularan lebih tinggi hingga 40 persen dibandingkan virus Corona varian Alpha. Kasus COVID-19 global meningkat hingga 80 persen akibat varian Delta (WHO, 2021).

Keberhasilan dalam pengendalian kenaikan kasus ini tak lepas dari kebijakan pemerintah dan kesiapan masing-masing daerah dalam menyusun dan menjalankan strategi terbaiknya. Apresiasi yang sangat besar tentu diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah melewati gelombang pertama, kedua, bahkan terus berjalan hingga saat ini dalam berjuang menyembuhkan pasien COVID-19.

5

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

1.3 Vaksinasi Vaksin dan Pandemi Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sehingga aman dan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin bekerja dengan mengingat dan mengenali penyakit yang nantinya merangsang pembentukan kekebalan pada tubuh seseorang. Vaksin bukanlah sebuah obat, namun membantu kita untuk memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu.

Namun sampai saat ini masih banyak orang yang salah terkait vaksin ini.

Pemberian vaksin atau biasa disebut vaksinasi adalah hal yang sangat penting untuk menjaga diri ketika ada sebuah pandemi. Vaksinasi ini bertujuan untuk merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh. Hingga saat ini, vaksinasi digunakan sebagai upaya pencegahan primer yang sangat ampuh dalam mencegah penyakit, terutama penyakit yang belum ditemukan obatnya seperti COVID-19.

Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah mendapatkan kepastian keamanan dan keampuhannya berdasarkan uji klinis. Hal ini juga merupakan upaya untuk menurunkan tingkat penyebaran dan kematian, serta mendorong terbentuknya kekebalan kelompok (herd imunity).

6

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, juga menjaga ekonomi masyarakat. Sekretaris Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Piprim B Yanuarso Sp. A(K), menyatakan bahwa kekebalan kelompok terjadi jika cakupan vaksinasi >80% populasi. Apabila cakupan vaksinasi <60% populasi, maka peluang terjadinya kejadian luar biasa (KLB) menjadi besar.

Vaksinasi di Indonesia Pada September 2020, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki roadmap mengenai tahapan pengembangan vaksin dan Indonesia juga memiliki 2 opsi yaitu pengembangan vaksin lokal dan juga melakukan kerja sama internasional terkait distribusi vaksin yang diberikan kepada Indonesia. Pada Oktober 2020, Prof. Wiku Adisasmito selaku Koordinator Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19, menjelaskan proses pengadaan vaksin dilakukan melalui tahapan yang cukup kompleks, dan pemerintah terus berupaya untuk melakukan pemerataan penerima vaksin nasional agar nantinya tercipta kekebalan kelompok.

Pada November 2020, pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap uji klinis vaksin yang di uji di beberapa negara serta melakukan

7

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

persiapan dan pengawalan terkait kesiapan sarana vaksin COVID-19.

Pada Desember 2020, tahapan vaksinasi sudah hampir selesai hanya menunggu evaluasi BPOM dan MUI serta memulai pengadaan vaksin setelah mendapat kepastian mengenai efektivitas dan keamanannya.

Hingga pada Rabu, 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menjadi orang yang pertama yang menerima vaksinasi di Indonesia sekaligus sebagai bentuk simbolik dimulainya program vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah Indonesia. Program vaksinasi terus dilaksanakan dan digencarkan oleh pemerintah hingga sampai saat ini.

Berdasarkan data vaksinasi di Indonesia per 12 Desember 2021, jumlah vaksinasi ke-1 sudah mencapai 146.489.638 orang atau sekitar 70 persen dari total target vaksinasi yaitu sebesar 208,2 juta orang.

Untuk jumlah vaksinasi ke-2, Indonesia sudah mencapai 102.910.182 orang atau sekitar 49 persen dari total target vaksinasi. Sementara untuk jumlah vaksinasi ke-3, Indonesia baru mencapai 1,2 juta orang, Dengan cakupan vaksinasi sedemikian rupa, Indonesia menempati peringkat ke-5 dunia dengan jumlah vaksinasi COVID-19 terbanyak setelah China, India, Amerika Serikat, dan Brazil (Our World in Data, 2021).

(Gambar 1.3. Jumlah vaksinasi di dunia) Sumber: Our World Data (2021)

8

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

1.4 Kebijakan Pemerintah Indonesia Sejak pemerintah mengumumkan kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020, pemerintah kemudian menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nonalam nasional dan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COViD-19 (Kemkes, 2020). Mulai saat itu, pemerintah membentuk dan menerapkan kebijakan yang dirasa efektif untuk menekan angka penyebaran kasus. Berikut merupakan kebijakankebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sejak awal kasus.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebulan setelah pandemi melanda tepatnya pada 3 April 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19). Berdasarkan Permenkes ini, pemerintah daerah berhak menerapkan PSBB di wilayahnya dengan persetujuan pusat, seperti misalnya terjadinya peningkatan jumlah kasus atau penyebaran yang terjadi secara cepat. Kebijakan PSBB ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan di tempat ibadah dan tempat umum, hingga pembatasan pada moda transportasi.

Pemerintah daerah yang pertama menerapkan kebijakan PSBB adalah Provinsi DKI Jakarta yang kemudian disusul oleh beberapa provinsi yang lain. PSBB di DKI Jakarta dimulai pada 10-24 April 2020. Namun, PSBB ini ternyata diperpanjang beberapa kali hingga 2 Juli 2020.

9

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

PSBB Transisi dan PSBB Ketat Dengan adanya PSBB, kondisi perekonomian di Indonesia sangat mengkhawatirkan karena mobilitas dan aktivitas masyarakat sangat dibatasi. Oleh karena itu, untuk mencegah terpuruknya ekonomi di Indonesia, pemerintah berupaya untuk menciptakan situasi normal baru di mana masyarakat dapat kembali beraktivitas normal namun tetap memperhatikan protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak (3M). Pemprov DKI Jakarta menyebut masa transisi menuju normal baru dengan sebutan PSBB transisi. Selama masa PSBB transisi, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengawasan yang maksimal, dan apabila terjadi peningkatan kasus COVID-19 lagi maka akan diberlakukan PSBB ketat. Sejak Juni 2020, PSBB transisi mulai diberlakukan hingga pada akhirnya terjadi kenaikan kasus yang signifikan pada bulan September. PSBB ketat ini diberlakukan dengan hanya memperbolehkan 11 sektor usaha esensial yang boleh beroperasi dengan kapasitas maksimal 25 persen.

10

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Memasuki periode libur panjang, terjadi peningkatan kasus selama hingga pasca libur Nataru 2020. Di awal tahun, pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). PPKM ini diterapkan di tujuh Provinsi Jawa dan Bali atau biasa disebut PPKM Jawa-Bali. Awalnya PPKM ini berlaku mulai 11-25 Januari 2021, namun akhirnya diperpanjang hingga 8 Februari 2021 melalui amanat Instruksi Menteri Dalam

Negeri

Nomor

02

Tahun

2021

tentang

Perpanjangan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

PPKM Mikro Dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi, pemerintah merasa diperlukannya pelaksanaan PPKM yang lebih teliti hingga lingkup RT/RW. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. Dalam kebijakan ini, tiap RT dikategorikan dalam empat zona berbeda yaitu zona hijau, kuning, oranye, dan merah. PPKM ini diterapkan pada 9-22 Februari 2021 dengan target penurunan kasus di wilayah tertentu dengan pedoman zona. Namun nyatanya, PPKM ini terus diperpanjang hingga 25 Juli 2021 dan mengalami sebanyak 13 kali perpanjangan.

11

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

PPKM Darurat Pasca lebaran Idul Fitri 2021, kasus positif COVID-19 melonjak secara signifikan. Hal ini juga diperparah oleh masuknya varian COVID19 yang baru yaitu varian Delta. Akibat hal tersebut, pemerintah memberlakukan PPKM darurat berlaku mulai 3-20 Juli 2021. Walaupun kebijakan ini dirasa sangat berat, namun dengan pertimbangan para menteri, ahli, dan kepala daerah, kebijakan ini dirasa sangat penting untuk keselamatan bangsa di tengah lonjakan gelombang kedua ini.

Kebijakan ini mengatur bahwa perkantoran pada sektor non esensial berlaku WFH 100 persen, perkantoran pada sektor esensial berlaku 50 persen WFO dengan pengetatan prokes, hingga kegiatan-kegiatan seperti olahraga, seni budaya, sosial kemasyarakatan ditutup sementara.

PPKM Level 1,2,3,4 Setelah PPKM darurat berakhir, pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. PPKM level 3 dan 4 pada tingkat provinsi dan kabupaten ini hanya berlangsung lima hari yaitu 20-25 Juli 2021.

Setelah itu PPKM ini diperluas serta dilengkapi dengan penerapan PPKM level 1-3 di tingkat desa dan kelurahan yang berlangsung sampai 2 Agustus 2021. Untuk memulihkan kondisi ekonomi yang sebelumnya tertekan karena PPKM darurat, pemerintah mulai melonggarkan beberapa aturannya seperti misalnya diperbolehkannya sektor-sektor esensial untuk beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional yang lebih ketat.

12

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

PPKM Level 3 Diperpanjang PPKM level 1-4 yang sebelumnya direncanakan berakhir pada 2 Agustus kemudian diperpanjang oleh pemerintah hingga 9 Agustus 2021 karena PPKM ini dirasa efektif dan lebih sesuai dengan perkembangan kasus yang berfluktuasi. Setelah itu, PPKM ini kembali diperpanjang hingga 16 Agustus 2021 untuk Jawa-Bali dan 23 Agustus 2021 untuk luar Jawa-Bali. Pada dasarnya, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini bertumpu pada tiga poin utama yaitu, vaksinasi yang cepat, penerapan 5M yang masif, kegiatan 3T, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.

PPKM di Masa Nataru PPKM ini tidak berbeda jauh dengan PPKM sebelumnya, hanya saja PPKM ini dibuat lebih spesifik untuk menghadapi libur Nataru 2021. PPKM ini tidak diberlakukan merata di seluruh Indonesia karena pemerintah percaya bahwa Indonesia sudah membaik dan dapat mengendalikan kasus COVID-19. Kebijakan PPKM ini mengatur syarat wajib berupa vaksinasi lengkap dan hasil antigen negatif maks. 1x24 jam untuk perjalanan jarak jauh, operasional tempat umum seperti mal, restoran, dan tempat wisata dibuka dengan kapasitas 75 persen, acara sosial budaya dan kerumunan dengan maks. 50 orang, dan lain-lain yang lebih dijelaskan secara detail dalam Instruksi Mendagri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Pada Saat Natal 2021 dan Tahun baru 2022.

13

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Pemulihan Ekonomi Nasional Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan rangkaian upaya pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, pandemi ini berdampak besar terhadap perekonomian nasional bahkan dunia.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bersamaan dengan kebiasaan baru yang dilakukan oleh masyarakat membuat minimnya aktivitas ekonomi dan mobilitas yang menyebabkan roda perekonomian sempat menurun. Program PEN ini disahkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Per 10 Desember 2021, realisasi program PEN ini sudah mencapai Rp 519,69 triliun atau sekitar 69,8 persen dari pagu sebesar Rp 744,77 triliun. Dana tersebut direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan diagnostik (testing dan tracing), therapeutic (insentif dan santunan nakes), vaksinasi (pengadaan dan pelaksanaan), Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU) (Kominfo, 2021).

14

ISI 2.1 Evaluasi Kebijakan Pemerintah 2.2 Evaluasi Vaksinasi di Indonesia

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

2.1 Evaluasi Kebijakan Pemerintah Respon cepat dengan membuat dan menerapkan suatu kebijakan di tengah kondisi yang genting seperti pandemi merupakan hal yang sangat penting. Namun, kebijakan tersebut akan selalu menuai pro kontra dari masyarakat. Hal yang dapat diminimalisir pemerintah adalah dengan membuat kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya dengan harus mempertimbangkan beberapa aspek yang mempengaruhi. Menuju dua tahun penanganan COVID-19 di Indonesia, banyak sekali evaluasi-evaluasi yang ditemukan dari penerapan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat.

Kebijakan Pembatasan Sejak awal COVID-19 masuk di Indonesia, pemerintah masih terkesan lambat dalam melakukan respon bahkan dinilai acuh dan tidak mau mendengarkan saran para ahli mengenai ancaman serius COVID19. Pada saat itu, sejumlah epidemiologi, ekonom, hingga kepala daerah sempat menyarankan diberlakukannya lockdown di Indonesia terutama untuk Pulau Jawa. Namun, saran tersebut tidak diindahkan oleh para pejabat pusat dengan dalih lockdown akan mengancam perekonomian dan tidak akan efektif apabila diberlakukan di Indonesia.

Hampir satu bulan lamanya, anjuran untuk memakai masker dan menjaga jarak belum cukup efektif untuk menghambat laju penyebaran COVID-19 di Indonesia hingga pada akhirnya pemerintah mengeluarkan

16

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur mengenai kebijakan PSBB. Tentu hal ini menuai pro kontra karena sebelumnya pemerintah pusat bersikukuh tidak akan menerapkan kebijakan lockdown, sedangkan PSBB sendiri pada dasarnya adalah semi lockdown. Dalam konteks tersebut, terlihat perbedaan penyikapan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait kebijakan dan penanganan yang diterapkan saat pandemi ini.

Kemudian, jika dilihat dari sisi mekanisme syarat penerapan PSBB yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 21 Tahun 2020 pada Pasal 2. Penerapan PSBB pada masing-masing daerah harus diajukan oleh kepala daerah dengan mengajukan data-data kasus COVID-19 daerah tersebut. Selain itu proses birokrasi juga terbilang sangat rumit dan panjang. Dimulai dari, pengajuan permohonan PSBB oleh kepala daerah dengan menyampaikan informasi mengenai kesiapan

17

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

daerah dalam berbagai aspek, kemudian disusul dengan pembentukan tim khusus yang bekerjasama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona guna memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan untuk memberlakukan PSBB. Tidak jarang pengajuan pemerintah daerah untuk melakukan penerapan PSBB ditolak oleh pemerintah pusat karena belum sesuai kriteria epidemiologis bahwa daerah tersebut belum termasuk daerah yang harus ditangani secara khusus. Belum lagi apabila terdapat ego sektoral yang muncul antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme tersebut dinilai sangat tidak efektif bahkan dapat menghambat proses penanganan COVID-19 di masing-masing daerah.

Selain itu, pada saat PPKM Mikro tepatnya menjelang libur Idul Fitri, sempat muncul polemik perbedaan diksi "mudik" dan "pulang kampung". Polemik ini menyebabkan ketidakpastian aturan sehingga banyak masyarakat yang salah persepsi terkait kebijakan pada saat Idul Fitri hingga akhirnya banyak masyarakat yang akhirnya mudik ke kampung halaman dan setelah itu terjadi gelombang kedua COVID-19 di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah kepada masyarakat masih sangat buruk.

18

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Kebijakan yang berubah-ubah menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan antar stakeholder yang akhirnya menjadi kontraproduktif terhadap kebijakan itu sendiri. Pada akhirnya, masyarakatlah yang menjadi bingung karena ketidakjelasan kebijakan yang dibuat. Misalnya, saat pemerintah daerah tengah serius menangani kasus di masing-masing daerah, pemerintah pusat malah merencanakan relaksasi PSBB. Mudik dilarang tetapi Menteri Perhubungan mengizinkan transportasi umum beroperasi ke daerah-daerah, dan juga penetapan waktu tutup mal yang mundur menjadi pukul 20.00 dibanding sebelumnya pukul 19.00 pada saat PPKM Level 1-4. Hal ini membuktikan bahwa fokus pemerintah dalam menghadapi pandemi masih terbagi-bagi. Alhasil kebijakan yang diterapkan menjadi tidak efektif.

19

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Monitoring Kepatuhan Protokol Walaupun vaksinasi terus berjalan, masyarakat diharapkan terus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Dalam hal ini, untuk memastikan kondisi di lapangan, pemerintah bersama dengan TNI, Polri, dan juga duta perubahan perilaku dari Satgas Covid-19 terus melakukan monitoring kepatuhan protokol di seluruh Indonesia. Hal ini harus turut dilakukan karena sebagian besar masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan beralasan bahwa tidak ada sanksi sehingga masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan (BPS, 2020). Ada beberapa lokasi yang tingkat kepatuhan protokolnya paling rendah di antara lokasi lain seperti misalnya, restoran, tempat ibadah, dan juga tempat wisata. Tempat tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk saling menjaga diri dari COVID-19 ini.

Selain itu, penindakan kepada pelanggar peraturan juga tidak tegas dan terkesan pilih-pilih.

Pemerintah memberikan terlalu banyak pengecualian untuk berbagai lapisan masyarakat seperti misalnya yang terbaru adalah dispensasi karantina bagi pejabat dan anggota DPR setelah perjalanan dari luar negeri. Kejadian ini menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat biasa, pengamat, publik figur, hingga sejumlah epidemiolog. Ketidaktegasan seperti ini yang membuat adanya kecemburuan sosial bahkan hingga dapat membuat masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah lagi.

20

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Contoh lain dari kasus ini adalah kasus yang menimpa selebgram wanita berinisial RV yang kabur dari karantina setelah membayar 40 juta rupiah kepada oknum anggota TNI yang bertugas di bandara SoekarnoHatta. Setelah kasusnya viral, RV masuk ke proses hukum dan menjadi tersangka karena melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. RV dan dua tersangka lainnya divonis oleh hakim yaitu masing-masing selama 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan ditambah denda sebesar 50 juta rupiah. Artinya, RV tidak perlu masuk penjara karena bebas bersyarat selama 8 bulan. Alasan hakim menjatuhkan vonis tersebut adalah karena RV jujur mengakui kesalahannya, kooperatif dalam penyelidikan, dan berlaku sikap sopan. Alasan tersebut menyulut amarah masyarakat karena tidak adanya hukuman yang membuat pelanggar menjadi jera.

21

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Pemulihan Ekonomi Dalam pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), masih terdapat beberapa evaluasi hingga bahkan terjadi penyelewengan oleh pejabat negara. Padahal, program PEN dibuat untuk mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020. Salah satu kasus korupsi yang terjadi di masa pandemi ini adalah kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) oleh Juliari Batubara, Menteri Sosial yang menjabat pada saat itu. Juliari ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK setelah mendapati dugaan kasus suap dana bansos dengan total sebesar 17 miliar rupiah. Namun, Juliari hanya divonis dengan 12 tahun penjara, padahal menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 menyebutkan, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan". Artinya dalam kondisi pandemi seperti ini, tersangka dapat dihukum mati karena telah melakukan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa.

Kemudian, untuk capaian realisasi program PEN ini juga masih relatif rendah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah kendala administrasi dan verifikasi pencairan tenaga kesehatan di mana persyaratannya terkesan terlalu rigid. Kemudian masih terdapat beberapa regulasi yang belum siap sehingga belum dapat diaplikasikan di lapangan. Masyarakat yang enggan untuk mengajukan permohonan guna mendapatkan program insentif bagi dunia usaha juga dapat menghambat realisasi program ini.

22

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Selain itu, penyaluran dana bansos juga sering kali tidak tepat sasaran dan kerap diterima oleh orang yang tidak sesuai kriteria atau mampu secara finansial. Hal ini terjadi karena belum semua Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri, ditambah proses verifikasi dan validasi data juga masih lemah dan lambat (bbc.com, 2021). Kemudian terkait pengawasan penyaluran bansos juga masih terkesan sangat kurang. Pada tahap pertama penyaluran bansos, banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait masalah bansos yang tidak merata, baik dari segi waktu, sasaran penerima, wilayah distribusi maupun ketidakjelasan prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan (ombudsman.go.id, 2020).

2.2 Evaluasi Vaksinasi di Indonesia Dalam pelaksanaan program vaksinasi masih terdapat beberapa evaluasi di dalamnya, salah satunya adalah penolakan masyarakat untuk divaksin. Alasan masyarakat menolak untuk divaksin cukup beragam mulai dari alasan keamanan, efektivitas vaksin, ketidakpercayaan terhadap vaksin, kekhawatiran adanya efek samping, hingga alasan keagamaan (Kementerian Kesehatan, 2020). Selain itu, kesadaran masyarakat terkait urgensi vaksin ini juga masih cukup rendah.

Masyarakat masih belum merasa terancam akan tertular COVID-19 dan beberapa masyarakat belum memahami bagaimana vaksinasi bekerja dan apa manfaat dari vaksin tersebut.

23

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Hal-hal tersebut yang menyebabkan masyarakat masih merasa tidak memiliki kebutuhan yang mendesak untuk divaksin. Disinilah pemerintah berperan besar untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat. Komunikasi yang lebih luas dapat membantu dalam menghilangkan tingkat keragu-raguan vaksin dalam pandangan dunia terhadap conpirational (Gul Deniz Salali dan Mete Sefa Uysal, 2021).

Kondisi tersebut diperparah dengan adanya gerakan anti vaksin yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu dan munculnya berita hoax terkait vaksin di media sosial. Contoh kasus yang ada di Indonesia sendiri adalah klaim bahwa orang yang sudah divaksin memiliki gelombang Bluetooth. Klaim ini dinyatakan oleh salah satu akun instagram @_teluuur. Akun tersebut mengatakan bahwa orang yang sudah divaksin jika menyalakan Bluetooth didekatnya maka akan muncul kode yang diklaim merupakan antena reseptor 5G. Selain itu, sempat muncul penolakan vaksin dari Ribka Tjiptaning, salah satu anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ribka mengatakan dirinya dan keluarga akan lebih memilih untuk membayar denda daripada harus divaksin. Tak hanya itu, dr Lois juga mengatakan, "Vaksin mempercepat kematian karena imunitas dibuat menurun drastis. Bohong kalau katanya antibodi akan meningkat”. Tak lama setelah keluar beberapa pernyataan kontroversional, dr Lois kemudian ditangkap oleh jajaran Polda Metro Jaya.

24

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Munculnya sertifikat vaksin palsu juga menyebabkan permasalahan di Indonesia. Pelaku pemalsu bersama penjual sertifikat vaksin memanfaatkan wewenang oknum staf pemerintah daerah untuk mendaftarkan peserta vaksinasi secara illegal di aplikasi PeduliLindungi.

Sertifikat tersebut dijual kepada masyarakat secara online dengan harga Rp 370.000. Kemudian ada lagi yaitu dua orang tersangka yang merupakan eks relawan vaksinasi. Mereka memiliki akses dengan memasukkan data pemesan saat proses vaksinasi kemudian dijual dengan harga Rp 300.000.

Kemudian ada juga karyawan di sebuah percetakan bekasi yang menyediakan jasa cetak kartu sertifikat vaksin bagi warga yang belum divaksin. Artinya barcode yang ada pada kartu tersebut dibuat palsu untuk mengelabuhi petugas protokol. Terakhir yang baru-baru ini adalah pengakuan Abdul Rahim, seseorang asal Sulawesi Selatan yang menjadi joki vaksinasi. Abdul mengaku telah menggantikan 17 orang yang semestinya divaksin. Abdul mengungkapkan selama menjadi joki vaksinasi ini hanya mengalami gejala yang terbilang ringan. Ia juga mengaku selalu minum air kelapa sebelum dan sesudah vaksin. Hal ini harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah, apabila hal tersebut benar berarti menandakan verifikasi data Indonesia masih buruk.

Namun apabila hal tersebut tidak benar, maka harus diselidiki dan ditindak lebih lanjut.

25

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Selain itu, cakupan vaksinasi antar provinsi di Indonesia juga belum merata. Daerah yang memiliki gap sangat jauh per 12 Desember 2021 adalah Provinsi DKI Jakarta dengan cakupan vaksinasi tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 135,59 persen dibandingkan dengan Provinsi Papua yang hanya sebesar 26,61 persen pada vaksin dosis pertama.

Sementara pada vaksin dosis kedua, DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan cakupan tertinggi yaitu sebesar 111,7 persen dibanding Maluku yang hanya 23,14 persen. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi vaksin seperti misalnya kelengkapan logistik dan sistem cold chain yang kurang baik. Kelengkapan logistik ini menjadi komponen penting dalam memastikan proses vaksinasi dapat berjalan optimal. Sementara yang ada di lapangan, beberapa puskesmas tidak memiliki kulkas yang masih berfungsi untuk penyimpanan vaksin terutama yang ada di luar jawa (CISDI, 2021).

26

Hasil Kajian 3.1 SCQ 3.2 Tree Diagram 3.3 Impact Effort Matrix 3.4 Rekomendasi Solusi

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

3.1 Situation, Complication, dan Question Pada bagian ini, penulis melakukan perumusan masalah yang sedang terjadi dan sedang dihadapi oleh Indonesia. Untuk itu, penulis menggunakan

framework

Situation-Complication-Question

(SCQ)

dengan tujuan mendapatkan gambaran kondisi dan komplikasi dari permasalahan yang ada. Sehingga nantinya akan didapatkan sebuah pertanyaan kunci yang harus dijawab melalui rekomendasi solusi-solusi yang dapat diimplementasikan.

Situation Pandemi COVID-19 sudah terjadi selama 2 tahun dan masih belum selesai hingga saat ini Indonesia sudah pernah mengalami gelombang COVID-19 yang pertama dan kedua dengan data kasus yang fluktuatif Pemerintah Indonesia telah membuat dan menerapkan kebijakankebijakan sebagai respon perlawanan terhadap pandemi COVID-19 Pemerintah Indonesia juga telah membuat dan menggencarkan program vaksinasi di Indonesia untuk mendukung terbentuknya kekebalan kelompok

28

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Complication Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bersifat tumpang tindih, tidak efektif, dan suka berubah-ubah sehingga berimplikasi pada terjadinya penindakan yang tidak tegas pula terhadap pelanggaran peraturan serta protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah juga lama dalam merespon suatu masukan dari para ahli terkait suatu kejadian Tumpang tindih kebijakan pemerintah yang tidak efektif dan inkonsisten serta represif pada satu pihak.

Masih banyak masyarakat yang bersifat apatis dan tidak supportif terhadap kebijakan, peraturan, dan protokol mengenai COVID-19 yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga muncul penolakan dan kesalahpahaman yang menyebar di masyarakat Sikap dan perilaku masyarakat yang apatis dan unsupportif terhadap kebijakan dan protokol yang dibuat oleh pemerintah terkait COVID19

Question Bagaimana cara agar Indonesia semakin cepat keluar dari pandemi COVID-19?

29

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

3.2 Tree Diagram Dengan didapatkannya pertanyaan kunci berupa "Bagaimana cara agar Indonesia semakin cepat keluar dari pandemi COVID-19?", penulis membuat key drivers dan requirement-requirement apa yang harus dipenuhi sebagai solusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dalam hal

ini,

penulis

menggunakan

tree

diagram

untuk

membantu

menjabarkan poin-poinnya agar lebih mudah dipahami.

Mitigasi Pasca Pandemi Maksimalisasi Penggunaan Telemedicine Pengembangan dan Maksimalisasi PeduliLindungi

Kebijakan Pemerintah

Evaluasi Kebijakan secara Berkala Respon Cepat terhadap Saran dan Kritik dari Para Ahli Sinergitas antar Stakeholder

Bagaimana cara agar Indonesia semakin cepat keluar dari pandemi COVID-19?

Optimalisasi Vaksinasi

Patuh terhadap Peraturan dan Protokol Kesehatan

Perilaku Masyarakat

Percaya kepada Pemerintah Berperan Suportif kepada Pemerintah

(Grafik 3.1. Tree Diagram)

30

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

3.3 Impact Effort Matrix Meninjau dari setiap solusi yang didapatkan, penulis melakukan plotting terkait hubungan antara usaha dan dampak yang dihasilkan dari setiap solusi yang diberikan. Hal ini dilakukan agar solusi yang diberikan dapat menjawab permasalahan dan menjadi solusi yang berdampak besar

dengan

usaha

yang

minimal.

Oleh

karena

itu,

penulis

menggunakan Impact Effort Matrix untuk memetakan setiap solusi yang ada.

Keterangan: 1. Mitigasi pasca pandemi 2. Maksimalisasi telemedicine 3. Pengembangan dan maksimalisasi aplikasi PeduliLindungi 4. Evaluasi kebijakan secara berkala 5. Respon cepat terhadap saran dan kritik dari para ahli 6. Sinergitas antar stakeholder 7. Optimalisasi vaksinasi 8. Patuh terhadap protokol dan peraturan 9. Percaya kepada pemerintah 10. Berperan supportif kepada pemerintah

(Gambar 3.1. Impact Effort Matrix)

-

31

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

High Impact - Low Effort Dari segi usaha yang minimal namun menghasilkan dampak yang besar, terdapat empat solusi di dalamnya. Pertama, mitigasi pasca pandemi yang berarti memberikan sebuah perencanaan dan pelaksanaan terkait mitigasi risiko selama pasca pandemi dengan tujuan persiapan dalam menghadapi kemungkinan pandemi berikutnya. Pada dasarnya. mitigasi ini berdampak sangat besar terhadap kesiapsiagaan Indonesia kedepannya. Dalam pengimplementasiannya, tidak dibutuhkan usaha yang sangat besar karena semua elemen dalam negara turut membantu. Tentunya, dibutuhkan pula kerja sama strategis yang berkesinambungan dan sinergis antara pemerintah, masyarakat, hingga setiap stakeholder lainnya yang terkait.

Kedua, pengembangan dan maksimalisasi aplikasi PeduliLindungi sebagai aplikasi yang sangat berhubungan erat dan bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Pengembangan dan maksimalisasi aplikasi tersebut berdampak besar bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat, aplikasi ini membantu dalam hal izin akses ke sebuah lokasi hingga memperingatkan kewaspadaan apabila masuk ke dalam zona merah. Bagi pemerintah, aplikasi ini membantu dalam hal screening dan monitoring masyarakat. Tidak dibutuhkan usaha yang sangat besar di dalamnya, namun dibutuhkan tingkat adopsi yang tinggi dari masyarakat agar aplikasi tersebut dapat berfungsi secara maksimal.

32

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Kedua, pengembangan dan maksimalisasi aplikasi PeduliLindungi sebagai aplikasi yang sangat berhubungan erat dan bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Pengembangan dan maksimalisasi aplikasi tersebut berdampak besar bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat, aplikasi ini membantu dalam hal izin akses ke sebuah lokasi hingga memperingatkan kewaspadaan apabila masuk ke dalam zona merah. Bagi pemerintah, aplikasi ini membantu dalam hal screening dan monitoring masyarakat. Tidak dibutuhkan usaha yang sangat besar di dalamnya, namun dibutuhkan tingkat adopsi yang tinggi dari masyarakat agar aplikasi tersebut dapat berfungsi secara maksimal.

Ketiga, optimalisasi vaksinasi berdasarkan evaluasi dan rencana strategis percepatan vaksinasi di Indonesia. Optimalisasi vaksinasi ini berdampak besar dan sebagiannya sudah dirasakan oleh Indonesia karena cakupan vaksinasi di Indonesai sudah baik. Optimalisasi ini harus terus dilakukan guna mendukung percepatan Indonesia untuk keluar dari pandemi ini.

33

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Terakhir, berperan supportif kepada pemerintah juga harus dilakukan karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai tujuannya. Dengan berperan supportif seperti membantu dan mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, hal ini berdampak sangat besar kepada indonesia. Untuk berperan supportif pun tidak dibutuhkan usaha yang besar karena secara harfiah hal tersebut adalah kewajiban warga negara juga. Sehingga kolaborasi dan andil dari masyarakat adalah hal yang sangat penting dan harus terus dilakukan.

High Impact - High Effort Terdapat empat solusi yang memiliki dampak besar namun juga membutuhkan usaha yang besar. Pertama, maksimalisasi telemedicine yang berarti mengarahkan masyarakat untuk meminimalkan aktivitas di luar rumah, termasuk mengunjungi layanan kesehatan dan beralih secara online. Memang dalam maksimalisasi telemedicine ini akan berdampak besar terhadap dunia kesehatan. Namun dibutuhkan pengetahuan, kepercayaan, aksesibilitas yang mudah, hingga sejumlah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga dibutuhkan usaha yang besar pula untuk merealisasikan dan memaksimalisasi penggunaan telemedicine secara luas di Indonesia.

34

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Kedua, evaluasi kebijakan secara berkala. Mengevaluasi kebijakan secara berkala adalah hal yang sangat penting dilakukan terlebih dalam menghadapi virus yang belum ditemukan obatnya dan terus bermutasi hingga saat ini. Namun, untuk melakukan evaluasi kebijakan secara berkala selalu diiringi dengan pro kontra yang terjadi terutama dari berubah-ubahnya kebijakan maupun strategi dalam merespon kejadian yang ada. Dalam hal ini juga berhubungan kepada masyarakat yaitu tingkat kepercayaan kepada pemerintah.

Ketiga, sinergitas antar stakeholder juga dibutuhkan mengingat kebijakan, peraturan, hingga protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah membutuhkan kerja sama oleh semua pihak. Walaupun memiliki dampak yang sangat besar, tentunya sinergitas ini membutuhkan usaha yang besar pula karena seringkali kebijakan antar stakeholder bertolak belakang karena suatu kepentingan. Celah inilah yang harus diperhatikan dan dipahami oleh semua stakeholder sehingga dapat sinergis antar satu stakeholder dengan stakeholder yang lain.

Terakhir, patuh terhadap protokol dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini adalah hal terpenting yang harus diterapkan oleh masyarakat secara luas agar dapat meminimalisir terjangkitnya virus COVID-19. Kepatuhan terhadap protokol dan peraturan bukan hanya merupakan tanggung jawab dari pemerintah, namun juga dari kesadaran diri sendiri untuk turut menjaga diri dan lingkungan sekitar. Sehingga akan dibutuhkan usaha yang sangat besar karena akan selalu muncul kelompok-kelompok yang kontra dengan peraturan dan protokol yang dibuat oleh pemerintah.

35

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Low Impact - Low Effort Solusi yang memiliki dampak yang tidak seberapa besar dengan usaha yang minimal adalah respon cepat terhadap saran dan kritik para ahli. Respon yang cepat dari pemerintah ini berdampak pada kepercayaan masyarakat, dampak yang dihasilkan tidak begitu besar namun dapat berefek domino pada hal-hal yang lain. Pada awal penanganan COVID-19, pemerintah relatif acuh dan lambat terhadap kejadian-kejadian yang ada. Menurut Faisal Basri, ekonom senior, fokus pemerintah

justru

mengesampingkan

kesehatan

dan

hanya

mengedepankan pemulihan ekonomi semata. Padahal pemulihan ekonomi akan selaras dengan pemulihan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Ketika ada saran dan kritikan dari para ahli, pemerintah juga cenderung lambat dalam merespon, pemerintah juga terkesan hanya bermain istilah setelah kritikan yang dilayangkan viral di masyarakat.

Namun,

semakin

kesini

pemerintah

menunjukkan

responsivitas yang semakin baik dan semakin terbuka terhadap saran dan kritikan. Misalnya pada konteks vaksinasi yang semula akan digratiskan untuk kelas menengah ke bawah dan berbayar untuk kelas tertentu. Setelah ada saran dan kritikan agar vaksinasi harus gratis semua, pemerintah menerima dan menggratiskan sehingga tujuan untuk mencapai kekebalan kelompok lebih cepat terjadi.

36

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Low Impact - High Effort Sedangkan solusi yang memiliki dampak yang tidak seberapa besar namun membutuhkan usaha yang besar adalah percaya kepada pemerintah. Kepercayaan kepada pemerintah merupakan hal absolut yang muncul dari tiap individu masyarakat dan berhubungan langsung kepada kepuasan dari masyarakat sendiri. Untuk membuat masyarakat percaya kepada pemerintah, dibutuhkan usaha yang sangat besar dan masif. Terlebih kepercayaan ini mudah hilang karena terkadang dicederai sendiri oleh pemerintah, seperti misalnya dalam penindakan hukum maupun penetapan kebijakan yang inkosisten. Pada Desember 2021, kepuasan terhadap kinerja presiden terus menurun, hanya mencapai angka 51 persen, yang sebelumnya pada Agustus 2021 masih di angka 52 persen. Sementara itu, angka ketidakpuasan malah meningkat sampai enam persen selama tiga bulan dari sebelumnya 41 persen menjadi 47 persen (Survei IPO, 2021). Padahal pada akhir Agustus 2021, pemerintah berkomitmen untuk tingkatkan kepercayaan masyarakat melalui orkestrasi narasi tunggal dengan melibatkan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah.

37

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

3.4 Rekomendasi Solusi Berdasarkan pemetaan solusi yang dilakukan melalui Impact Effort Matrix, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat empat solusi yang memiliki dampak besar dengan usaha yang minimal. Empat solusi tersebut adalah melakukan mitigasi pasca pandemi, melakukan pengembangan dan maksimalisasi aplikasi Peduli Lindungi, melakukan optimalisasi vaksinasi, dan berperan supportif kepada pemerintah.

Mitigasi Pasca Pandemi Terjadinya pandemi menyebabkan adanya efek negatif terhadap hampir semua lini kehidupan manusia terutama kesehatan masyarakat dan kelompok rentan khusus. Efek negatif ini dapat terjadi berkepanjangan bahkan hingga beberapa tahun setelah selesainya pandemi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah mitigasi risiko selama pasca pandemi seperti, persiapan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya pandemi di masa depan, pemaksimalan fungsi pelayanan kesehatan dengan prioritas utama yaitu kelompok rentan, dan juga peningkatan peran tenaga kesehatan sebagai garda utama dalam menghadapi masalah kesehatan melalui Konseling, Informasi, dan Edukasi (KIE).

38

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Perancangan dan pelaksanaan mitigasi pasca pandemi ini tidak membutuhkan usaha yang sangat besar. Berbekal dari analisis, evaluasi, dan eksekusi oleh setiap stakeholder dan para ahli, mitigasi ini berdampak sangat besar terhadap ancaman-ancaman pandemi di masa depan. Dalam hal ini, tentunya pemerintah memiliki andil yang sangat besar dan krusial sehingga diharapkan juga turut membantu Indonesia bersiap setelah keluar dari pandemi COVID-19.

Pengembangan dan Maksimalisasi Aplikasi PeduliLindungi Aplikasi PeduliLindungi merupakan aplikasi pelacakan COVID-19 yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dan memberikan banyak manfaat baik untuk masyarakat maupun pemerintah. Namun, masih terdapat evaluasi dan kekurangan dalam hal pelaksanaan serta arah pengembangan dari aplikasi tersebut. Fitur di dalam aplikasi tersebut sudah cukup lengkap namun akan lebih baik lagi ketika terus dikembangkan sesuai kebutuhan kesehatan masyarakat seperti misalnya, menunjukkan maps dengan informasi di sekitar pengguna apakah ada lokasi maupun orang yang harus diwaspadai terkait suspek positif COVID-19. Kolaborasi dengan para mitra juga dapat terus dilakukan agar fitur di dalam aplikasi PeduliLindungi ini lebih lengkap dan mencakup semua kebutuhan masyarakat sehingga lebih terintegrasi secara rapi juga. Selain itu, fitur telemedicine juga dapat dikembangkan dan dievaluasi berkala, apakah dalam merespon pasien masih terdapat kendala waktu yang lama dan sebagainya.

39

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Aplikasi PeduliLindungi ini juga harus dimaksimalkan dalam penggunaannya meningkatkan kemungkinan

karena

sangat

kewaspadaan keterpaparan

dan virus.

membantu

masyarakat

melindungi Oleh

karena

dalam

masyarakat itu,

dari

pemerintah

diharapkan dapat terus melakukan edukasi dan monitoring terhadap penggunaan aplikasi ini karena tingkat adopsi aplikasi ini sangat berhubungan dengan keefektifan-nya pula. Terakhir, karena aplikasi ini berhubungan erat dengan dunia digital, maka dibutuhkan regulasi terkait jaminan perlindungan dan keamanan data privasi dari pengguna.

Optimalisasi Vaksinasi Tidak bisa dipungkiri, vaksinasi di Indonesia sudah berjalan sangat baik. Namun, dalam program vaksinasi ini masih ditemukan evaluasi dan masih dibutuhkan optimalisasi agar tujuannya sesuai dan lebih cepat tercapai. Disamping menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi vaksin, dibutuhkan pula tenaga vaksinator, akses vaksinasi, upaya pemerintah daerah untuk menjaga sistem cold chain, serta strategi komunikasi vaksin yang efektif agar masyarakat yang jarang tersentuh seperti masyarakat adat dapat paham dan lebih sadar. Hal-hal tersebut dilakukan untuk mengakselerasi vaksinasi secara nasional terutama yang ada di luar Jawa karena semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan vaksinasi.

40

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Optimalisasi vaksinasi ini juga dilakukan dengan melakukan pengembangan vaksin mandiri seperti vaksin merah putih yang segera masuk ke tahap uji klinis. Semua pihak mulai dari pemerintah, pembuat kebijakan kesehatan, dan sumber media, termasuk media sosial perusahaan, hingga setiap stakeholder diharapkan dapat berkolaborasi dalam mendukung hasil vaksin dalam negeri ini sehingga nantinya dapat dipercaya oleh masyarakat dan dapat digunakan sebagai vaksin booster.

Komunikasi yang baik dan efektif akan mengedukasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga nantinya secara mandiri masyarakat dapat menangkal berita hoax yang tersebar.

Berperan suportif kepada pemerintah Untuk membawa Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19 ini, ada dua variabel utama yang memiliki peranan penting didalamnya, yaitu adalan pemerintah dan masyarakat. Sedangkan yang lain merupakan variabel yang tidak dapat dikontrol seperti misalnya mutasi dari virus itu sendiri. Dalam hal ini dibutuhkan kolaborasi dari pemerintah dan masyarakat dengan prinsip gotong royong dan kemanusaiaan. Efektivitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hanya akan dirasakan apabila penerapan dan monitoring di lapangan berlangsung baik dan didukung oleh seluruh elemen lapisan masyarakat.

Misalnya, masyarakat memiliki kesadaran diri untuk jujur dalam melaporkan kasus yang ada dan bersikap suportif pada saat dilakukan penjaringan kontak erat dengan petugas.

41

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Masyarakat wajib untuk mematuhi persyaratan perjalanan, baik secara prosedur hingga kelengkapan dokumen yang asli. Dukungan dan support dari masyarakat sangat berarti bagi pemerintah karena dapat berdampak besar kepada pemulihan Indonesia dari pandemi ini.

Pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan kolaborasi melalui klaster nasional penanggulangan bencana dan lembaga pendukung.

Menko PMK, Muhadjir Effendy, mengatakan masyarakat dapat membantu percepatan vaksinasi dan optimalisasi 3T serta melakukan sosialisasi protokol kesehatan 5M. Pemerintah juga berharap kepada pemerintah daerah hingga lapisan terkecil yaitu RT/RW juga terus membantu dalam pemulihan dampak COVID-19 yang dirasakan masyarakat. Terakhir, pemerintah juga terbuka dan siap menerima kritikan dan masukan karena peranan dan andil dari masyarakat harus terus digalakan dan pasti dibutuhkan.

42

Kesimpulan

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Kesimpulan Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia sudah terjadi hampir selama dua tahun lamanya. Pandemi ini merupakan bencana yang sangat mengerikan dan juga berdampak sangat besar terhadap kehidupan manusia terutama dalam hal kesehatan dan ekonomi dunia. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai respon nyata dalam melawan COVID-19 yang masuk ke wilayah Indonesia. Berbagai cara dan strategi juga turut diterapkan untuk terus menekan angka penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia.

Namun, masih terdapat pertanyaan besar yang terus muncul di semua benak masyarakat Indonesia. Sebenarnya kapan pandemi ini akan berakhir? Kapan Indonesia akan keluar dari pandemi ini? Kapan pandemi ini akan berubah menjadi endemi dan masyarakat dapat menjalani era kehidupan baru yang lebih aman dan tenang?

Data COVID-19 yang masih terus berfluktuasi naik turun menandakan masih terdapat kekurangan dan evaluasi terkait kebijakan, peraturan, hingga penerapan protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat. Terdapat banyak evaluasi mulai dari evaluasi kebijakan pembatasan, evaluasi monitoring kepatuhan protokol, evaluasi pemulihan ekonomi, hingga evaluasi vaksinasi di Indonesia. Evaluasi ini diperlukan guna mengumpulkan informasi mengenai kebijakan dan program yang diterapkan, di mana informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan alternatif atau solusi terbaik dalam membuat keputusan kedepannya.

44

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Sementara itu, program vaksinasi yang terus digencarkan oleh pemerintah mendapat apresiasi dari banyak pihak bahkan dunia internasional. Namun, bukan berarti tidak terdapat evaluasi di dalamnya karena program vaksinasi di Indonesia belum selesai sampai di sini saja.

Dalam analisis, kami menemukan empat solusi yang feasible diterapkan mengingat keempatnya membutuhkan usaha yang minimal namun memiliki dampak yang besar bagi Indonesia. Keempat solusi tersebut adalah dengan melakukan mitigasi pasca pandemi, mengembangkan dan memaksimalkan aplikasi PeduliLindungi, mengoptimalkan vaksinasi, serta berperan suportif kepada pemerintah.

Solusi-solusi tersebut merujuk pada satu mimpi Indonesia yaitu harapan agar Indonesia dapat keluar dari pandemi secepat mungkin.

Dengan menimbang semua hal yang telah dipaparkan sebelumnya, kami segenap mahasiswa Teknik Industri Universitas Indonesia mengajak para pembaca untuk terus peduli, memahami urgensi, dan terus mengawal terkait isu Perjalanan COVID-19 di Indonesia, dengan tujuan agar Indonesia dapat segera keluar dari pandemi COVID19 yang masih terjadi hingga saat ini.

45

Daftar Pustaka

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dari https://covid19.go.id/ Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas). (2021). "PROYEKSI COVID-19

DI

INDONESIA"

dari

https://perpustakaan.bappenas.go.id/eLibrary/file_upload/koleksi/migrasi-datapublikasi/file/Policy_Paper/Proyeksi_Covid19_di_Indonesia_BAPPENAS.pdf Kementerian

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/

Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas). (2021). "STUDI PEMBELAJARAN

PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA" dari

https://perpustakaan.bappenas.go.id/elibrary/file_upload/koleksi/migrasi-datapublikasi/file/Policy_Paper/Buku_Studi_Pembelajaran_Penanganan_CO VID-19_BAPPENAS.pdf Nurhadita F. (2021). "SELF-EFFICACY BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN MEMAKAI MASKER DI ERA PANDEMI COVID-19" dari http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/vie w/629/441

47

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. (2021). "PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DALAM MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN

KEGIATAN

MASYARAKAT"

dari

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII15-I-P3DI-Agustus-2021-218.pdf Astuti. N. P., dkk. (2021). "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERIMAAN VAKSINASI COVID-19: LITERATURE REVIEW" dari http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan/article/view/ 1363/948 Pradana. A.A., Nasution. L. A., Casman. (2021). "TELAAH KEBIJAKAN MITIGASI KESEHATAN KELOMPOK RENTAN PASCA PANDEMI DAN KEADAAN

LUAR

BIASA

LAIN"

dari

https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/62692/32660 Kim Hwang. (2021). "COVID-19 Apps as a Digital Intervention Policy: A Longitudinal Panel Data Analysis in South Korea" dari https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S01688510210018 83 Fu Yang., dkk. (2021). "Factors associated with using the internet for medical information based on the doctor-patient trust model: a cross-sectional

study"

dari

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913 -021-07283-6

48

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

Siboro. M. D., Surjoputro Antono., Budiyanti. R. T., (2021).

"FAKTOR-FAKTOR

YANG

MEMPENGARUHI

PENGGUNAAN

LAYANAN TELEMEDICINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PULAU

JAWA"

dari

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/30762/2581 9 Nugraha. R. R., dkk. (2021). "Accelerating Indonesian COVID-19 vaccination rollout: a critical task amid the second wave" dari https://tropmedhealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s41182021-00367-3.pdf

49