Deforestasi Hutan dan Ancaman Pemindahan Ibu Kota Negara Baru

Kajian dan Aksi Strategis IMTI FTUI 2021

KASTRAT IMTI FTUI 2021

KATA PENGANTAR Kastrat IMTI adalah bidang yang bertanggung jawab atas pencerdasan warga, terkhusus warga Teknik Industri UI, mengenai isu-isu poleksosbudhankamling yang terjadi baik di Indonesia maupun internasional. Kajian adalah salah satu hasil kegiatan Kastrat IMTI yang berupa hasil analisis, verifikasi, dan perumusan solusi terhadap isu yang diangkat dalam program kerja ONAR. Selain itu, kajian bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman warga terhadap isu tersebut.

Pada kesempatan kali ini, Kastrat IMTI membuat kajian yang berkaitan dengan tema lingkungan, yaitu “Deforestasi Hutan Kalimantan dan Ancaman Pemindahan Ibu Kota Negara Baru”.

Tim penulis melihat adanya urgensi untuk menyebarkan kepedulian dan pemahaman lebih lanjut mengenai deforestasi hutan Kalimantan dan pemindahan Ibu Kota yang berpotensi mengancam kelestarian hutan Kalimantan. Maka dari itu, kami mengumpulkan informasi dari jurnal dan data pendukung yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan urgensi tersebut.

Akhir kata, tim penulis menyadari bahwa masih ada banyak ruang yang dapat dikembangkan dari kajian ini. Oleh karena itu, kami membuka pintu lebar bagi warga yang ingin menyampaikan saran dan masukan untuk perbaikan kinerja kami pada kajian berikutnya.

Salam kepedulian, Kastrat IMTI FTUI 2021

ABSTRAK Deforestasi merupakan proses penghilangan kawasan hutan dan mengalihkan fungsinya menjadi kawasan non-hutan.

Kawasan hutan Kalimantan adalah salah satu yang terdampak deforestasi ini. Dalam 50 tahun terakhir, luas hutan di Kalimantan sudah berkurang sekitar 60%. Hilangnya hutan ini juga diiringi oleh peningkatan lahan tambang dari 19.592 menjadi 26.180 ha pada tahun 2015 dan peningkatan luas perkebunan dari 169.137 ha menjadi 236.917 ha pada periode tahun 2015-2019. Seiring berkurangnya luas hutan di Kalimantan, muncul berbagai masalah baru, seperti bencana alam, terganggunya kestabilan ekosistem, punahnya beberapa spesies flora dan fauna, krisis iklim, dan lain sebagainya.

Ancaman deforestasi hutan ini semakin membesar setelah pemerintah mencanangkan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Meskipun memang dibutuhkan tempat ibu kota baru yang lebih aman dari bencana dan lebih luas daerahnya dari Jakarta, pemindahan ibu kota ini dianggap kurang tepat untuk menyelesaikan permasalahan di Jakarta dan justru berpotensi untuk mengganggu kelestarian hutan di Kalimantan. Terlebih lagi, apabila jika pembangunan ibu kota baru dilakukan tanpa memperhatikan faktor lingkungan, yang mana dapat berpotensi mempersempit areal hutan di Kalimantan dan menimbulkan banyak masalah lingkungan baru lagi di Kalimantan.

Kata kunci: Deforestasi, hutan Kalimantan, pemindahan Ibu Kota Negara

DAFTAR ISI 1

Pendahuluan

2

Isi

3

Hasil Kajian

4

Kesimpulan

KASTRAT IMTI FTUI 2021

1

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.2. TUJUAN 1.3. METODE PENULISAN KAJIAN 1.4. PELAKSANAAN KAJIAN

1. Peran Hutan sebagai Sistem Penyangga Berbagai Sumber Kehidupan di Bumi

Hutan memiliki peranan penting bagi keberlangsungan hidup berbagai makhluk di muka bumi. Sebanyak 80% keanekaragaman hayati dunia sangat bergantung pada hutan yang menjadi habitat untuk berlindung dan memperoleh kebutuhan pangan untuk dapat mempertahankan hidupnya.

Selain menyumbang ketersediaan pangan dan air, hutan juga menyediakan berbagai sumber daya alam berupa hasil-hasil hutan yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan manusia sebagai salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Peran hutan yang tidak kalah penting, khususnya bagi manusia, yaitu hutan menyediakan pasokan gas oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernafas serta berperan menyerap gas karbondioksida dan gas rumah kaca lainnya yang dapat menyebabkan pemanasan global.

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

2

KASTRAT IMTI FTUI 2021

3

Oleh karena itu, keberadaan hutan sebagai paru-paru dunia harus tetap dipertahankan dan dilestarikan agar dapat menunjang kehidupan makhluk hidup di bumi. Indonesia memiliki kawasan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan (rainforest) Kalimantan dan Papua.

2. Penurunan Luas Hutan Kalimantan Dahulu, Pulau Kalimantan disebut sebagai salah satu paruparu dunia karena luas hutannya yang mencapai sekitar 40,8 juta hektar. Namun, tingginya laju deforestasi hutan di Kalimantan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan alami sehingga predikat hutan Kalimantan sebagai paru-paru dunia perlahan mulai hilang.

Analisis Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan deforestasi hutan Kalimantan pada periode 2000—2009 mencapai angka kurang lebih 542 ribu ha per tahun.

Selanjutnya, pada periode 2013—2017, Pulau Kalimantan memiliki laju deforestasi yang paling tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, yaitu sekitar 528 ribu ha per tahun. Berdasarkan data yang dikeluarkan FWI, tutupan hutan alam di Kalimantan mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000, terdapat tutupan hutan alam di Kalimantan seluas 33.234.711 ha, kemudian menurun pada tahun 2009 dengan luasan 28.358.386 ha, dan selanjutnya bersisa 26.886.772 ha pada tahun 2013. Sampai dengan tahun 2017, luas hutan alam di Kalimantan tinggal tersisa 24.834.752 ha atau sekitar 47% dari luas daratan Kalimantan.

Pada pertengahan 2019 yang lalu, Presiden Joko Widodo telah memberlakukan moratorium izin hutan secara permanen. Melalui Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, pemerintah menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk tidak lagi memberikan izin baru di area PIPPIB. Namun, terdapat beberapa pengecualian seperti izin yang telah mendapatkan persetujuan prinsip, pembangunan vital, hingga proyek strategis nasional.

Meski demikian, masih terdapat beberapa catatan penting yang harus diperhatikan. Pertama, meskipun penghentian izin bersifat permanen, namun ternyata Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) tidak bersifat permanen. Kedua, PIPPIB tersebut dapat direvisi setiap enam bulan sekali oleh KLHK sehingga dianggap kontradiktif karena tidak melibatkan elemen masyarakat.

PENDAHULUAN

3. Regulasi Pengelolaan Hutan Indonesia

4. Deforestasi Hutan Kalimantan Berpotensi Merusak Lingkungan Berkurangnya luas dan kualitas hutan Kalimantan menjadi ancaman yang serius bagi keseimbangan ekosistem lingkungan. Berbagai jenis spesies flora dan fauna yang hidup di hutan Kalimantan, seperti tengkawang, orang utan, sampai bekantan, sangat terancam kehidupannya. Deforestasi hutan yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan berbagai flora dan fauna tersebut kehilangan habitatnya sehingga secara perlahan keanekaragaman hayati mulai punah dan berdampak pada terganggunya keseimbangan ekositem.

4

KASTRAT IMTI FTUI 2021

5

Berkurangnya keanekaragaman hayati, khususnya tumbuhan atau pepohonan yang berperan menyerap gas rumah kaca, akan berjalan seiring dengan penurunan kadar oksigen yang tersedia di bumi. Hal ini berkontribusi terhadap terjadinya krisis iklim berupa peningkatan suhu bumi serta perubahan cuaca yang ekstrem akibat hilangnya penopang keseimbangan lingkungan dan iklim global.

Selain itu, rusaknya hutan mengganggu fungsi hidrologi sehingga menurunkan kuantitas dan kualitas air. Dampak lingkungan lainnya yang timbul akibat kerusakan hutan Kalimantan adalah bencana alam seperti banjir dan erosi tanah akibat berkurangnya daerah resapan air. Greenpeace Indonesia menduga banjir bandang pada Januari 2021 yang melanda Kalimantan Selatan disebabkan lantaran Daerah Aliran Sungai (DAS) telah kehilangan areal hutan sepanjang tahun 2001-2019 yang berfungsi menyerap air hujan. Di lain sisi, terjadinya krisis iklim juga dapat berpengaruh pada intensitas curah hujan ekstrem di musim penghujan. Dengan curah hujan tinggi dan berkurangnya tampungan air, potensi banjir yang terjadi akibat deforestasi hutan Kalimantan semakin besar dan dapat berdampak lebih parah lagi.

Pada April 2019, Presiden Jokowi mencetuskan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan.

Pemindahan IKN ini dimaksudkan untuk mengurangi beban Jakarta yang terkait dengan masalah kelebihan populasi, polusi, kemacetan, banjir, dan ancaman tenggelamnya Jakarta.

Lokasi yang dipilih sebagai Ibu Kota baru ini terletak tidak jauh dari Danau Mahakam, yang merupakan lahan gambut dan habitat bagi beberapa spesies yang langka dan dilindungi.

Oleh karena itu, pembangunan Ibu Kota yang baru dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya berpotensi menjadi bencana kebakaran di lahan gambut. Pemindahan IKN turut diiringi dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan kantor pemerintahan yang baru, perumahan, dan berbagai infrastruktur lainnya.

Tentunya hal ini sangat berpotensi menyebabkan terjadinya konversi hutan di Kalimantan menjadi areal non hutan. Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk juga mengakibatkan pembukaan lahan untuk pertanian, permukiman, perkebunan, peternakan, hingga industri terus meningkat. Oleh karena itu, rencana pemindahan IKN ke Kalimantan harus dikaji ulang dengan memperhatikan serta menerapkan praktik-praktik pembangunan berbasis alam yang baik.

PENDAHULUAN

5. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Baru

6 Image Source: Clipart Lobrary

KASTRAT IMTI FTUI 2021

1.2. TUJUAN Menanamkan pemahaman kepada warga mengenai pentingnya keberadaan dan fungsi hutan di bumi Meningkatkan kesadaran warga mengenai ancaman yang terjadi terhadap hutan Kalimantan karena deforestasi maupun pemindahan Ibu Kota Negara Memaparkan situasi yang terjadi pada hutan Kalimantan dengan data dan fakta yang ada di lapangan Mengusulkan rekomendasi solusi berdasarkan hasil analisis dengan bantuan Industrial Engineering Tools

1.3. METODE PENULISAN KAJIAN Studi Literatur Mempelajari kajian-kajian yang dikeluarkan baik dari instansi pemerintah maupun non-pemerintah Menelaah ruang-ruang lingkup pembangunan yang masih dapat ditingkatkan Mencari berita-berita terkait kasus deforestasi hutan Kalimantan yang ditulis media jurnalisme di Indonesia Melakukan pencerdasan aktif melalui diskusi dengan warga TI FTUI Membuat typeform untuk menjaring pendapat warga TI FTUI mengenai isu terkait

7

1

Pemilihan dan Penentuan Tema 1 Maret 2021

2

Mengkaji dari Berbagai Sumber 1—6 Maret 2021

3

Pelaksanaan ONAR 13 Maret 2021

4

Survei 2 April 2021

5

Penyusunan Kajian 1 April — 11 Juli 2021

Image Source: Clipart Library

PENDAHULUAN

1.4. PELAKSANAAN KAJIAN

8

KASTRAT IMTI FTUI 2021

9

ISI 2.1. DEFORESTASI HUTAN KALIMANTAN 2.2. ANCAMAN PEMINDAHAN IBU KOTA BARU

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), deforestasi diartikan sebagai penebangan hutan. Deforestasi terjadi ketika area hutan ditebang habis dan diganti dengan bentuk penggunaan lahan lainnya. Dalam perspektif ilmu kehutanan, deforestasi dimaknai sebagai situasi hilangnya tutupan hutan beserta atributnya yang berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Pemaknaan ini diperkuat oleh definisi deforestasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.30/Menhut II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) yang dengan tegas menyebutkan bahwa deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.

ISI

2.1. DEFORESTASI HUTAN KALIMANTAN

Kerap kali deforestasi di Indonesia disebabkan oleh pertanian di area transmigrasi dan program pembangunan lahan yang membutuhkan pembukaan lahan baru dari hutan.

Terlebih lagi, pada kenyataannya banyak terjadi alih fungsi hutan menjadi perindustrian dan pertambangan. Hal ini tidak jarang memunculkan konflik di antara masyarakat, pengusaha, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berfokus pada bidang lingkungan.

Menurut Forester Act, ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama terjadinya deforestasi hutan di Indonesia, antara lain:

10

KASTRAT IMTI FTUI 2021

1. Jumlah manusia yang terus bertambah Dengan bertambahnya jumlah manusia, luas pemukiman juga ikut bertambah. Selain itu, akan terjadi peningkatan permintaan kebutuhan manusia akan pangan yang mengakibatkan terjadinya pembukaan lahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini berdampak terhadap pengurangan tutupan lahan yang disebabkan pengalihan fungsi hutan untuk keperluan tersebut.

2. Menjadi ancaman bagi keberlangsungan keanekaragaman hayati Menurut National Geographic, terdapat sekitar 70% tanaman dan hewan hidup di hutan. Deforestasi hutan akan mengakibatkan hilangnya habitat bagi tanaman dan hewan di hutan tersebut. Hilangnya habitat akan berdampak kepada punahnya keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar. Hal inilah yang mengakibatkan deforestasi hutan dianggap sebagai ancaman keberlangsungan keanekaragaman hayati.

3. Menjadi salah satu faktor penyebab bencana banjir dan erosi tanah

11

Hutan memegang peranan penting sebagai daerah resapan air, serta mencegah terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Deforestasi hutan menyebabkan kemampuan hutan dalam menyerap air tidak akan

Image Source: Vecteezy

ISI

maksimal dan mengakibatkan besarnya laju aliran air di permukaan tanah yang akhirnya mengakibatkan terjadinya bencana banjir. Selain itu, air hujan dapat mengangkut partikel-partikel tanah sehingga menimbulkan erosi tanah atau tanah longsor.

4. Ancaman bagi keseimbangan ekosistem Hutan adalah habitat bagi berbagai jenis spesies flora dan fauna. Deforestasi dapat mengancam bahkan menyebabkan kepunahan keanekaragaman hayati, yang nantinya akan berdampak pada terganggunya keseimbangan ekosistem di darat maupun di laut. Banjir maupun erosi tanah yang terjadi juga mengangkut partikel-partikel tanah menuju laut, yang nantinya dapat mengalami proses sedimentasi atau pengendapan di dalam laut. Hal tersebut sangat berbahaya bagi ekosistem di bawah laut seperti terumbu karang dan makhluk hidup lainnya.

5. Menyebabkan kerugian ekonomi Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam hingga sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. Oleh karena itu, kerusakan hutan yang terjadi akan berdampak kepada hilangnya sumber penghasilan

12

KASTRAT IMTI FTUI 2021

13

masyarakat setempat. Hal ini disebabkan karena kerusakan hutan dapat mengakibatkan ketandusan lahan sehingga akan sulit dipergunakan untuk bercocok tanam. Selain itu, kerusakan hutan dapat memicu terjadinya berbagai macam bencana yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi daerah setempat, baik itu kerugian material maupun nonmaterial.

6. Berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia Banjir maupun erosi tanah yang terjadi dapat membawa partikel-partikel yang mengandung zat-zat berbahaya, seperti pupuk, yang dapat masuk ke danau, sungai, maupun sumber dan/atau aliran air lainnya. Hal tersebut akan berakibat terhadap penurunan kualitas air yang berada di daerah sekitar. Penurunan kualitas ait berdampak besar terhadap penurunan tingkat kesehatan manusia di daerah setempat.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah sejak lama sadar akan isu deforestasi hutan ini. Terbukti dengan pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim oleh pemerintah Indonesia melalui Undang Undang No 6 tahun 1994, di mana kegiatan aforestasi dan reforestasi mempunyai kontribusi terhadap penyerapan karbon dioksida guna menurunkan efek gas rumah kaca melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB). Melalui Permenhut No 14 Tahun 2004 tentang Aforestasi dan Reforestasi dalam kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB), hutan didefinisikan sebagai lahan yang luasnya minimal 0,25 hektar dan ditumbuhi oleh pohon dengan persentase penutupan tajuk minimal 30% yang pada akhir pertumbuhan mencapai ketinggian minimal 5 meter.

ISI Penerbitan Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate akan memperkuat dominasi korporasi terhadap kawasan hutan Indonesia. Permen ini memperkuat perlindungan melalui varian perizinan baru di kawasan hutan. Laju penebangan hutan alam akan menjadi konsekuensi logis dari Permen ini.

Pengecualian kewajiban pembayaran provisi sumber daya hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR) menjadi PR bagi kita semua karena negara semakin memperlihatkan keberpihakannya pada investasi.

Permen ini mengatur dua skema penyediaan kawasan hutan untuk kepentingan Food Estate, yaitu skema perubahan peruntukan kawasan hutan dan skema penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Pasca disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja/CILAKA (UU 11/2020), muncul aturan seperti P.24 yang semakin mempercepat eksploitasi lingkungan hidup dan deforestasi di Indonesia.

Dalam konteks ini, menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), setidaknya ada 3 alasan mendasar mengapa pelepasan kawasan hutan untuk proyek Food Estate justru akan menambah masalah:

Image Source: DLPNG.com

14

KASTRAT IMTI FTUI 2021

1. Mempercepat laju deforestasi dan merusak lingkungan hidup Faktanya di lapangan menunjukkan bahwa pelepasan kawasan hutan seringkali berujung pada kerusakan lingkungan hidup. Praktek tersebut bisa dilihat dari contoh kasus proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan hingga proyek Merauke Integrated Food and Enerty Estate (MIFEE) di Papua.

2. Meminggirkan rakyat dan berpotensi menyebabkan konflik Pendekatan korporasi dalam skala luas, terlebih dalam konteks P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 yang tidak memasukkan skema pengelolaan rakyat, justru dapat memperpanjang ancaman potensi konflik. Dalam hal ini, negara dapat mengembalikan urusan pangan pada petani sehingga terjadi diskusi dua arah, terlebih setelah melihat capaian Pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) yang selama ini tidak terlihat signifikan.

3. Menambah ancaman kerugian bagi negara

15

Proyek-proyek Food Estate dapat menimbulkan banyak kerugian bagi negara. Proyek PLG setidaknya menyedot APBN hingga 1,6 triliun dan telah gagal untuk menjadikan lumbung pangan, bahkan sebagian wilayahnya telah berganti menjadi

ISI

perkebunan sawit hingga saat ini. Ironisnya, proyek ini dibangun dengan menggunakan Dana Reboisasi (DR) yang diperuntukkan bagi pemulihan hutan. Catatan BPK atas MoU Kementan-TNI dalam cetak sawah juga meninggalkan banyak catatan, mulai dari pemborosan, ketidaksesuaian lokasi, hingga memotong Kawasan Lindung.

2.2. ANCAMAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BARU Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2019, telah menyatakan dan meminta izin kepada MPR mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Kalimantan. Rencana pemindahan IKN tersebut telah melalui kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas RI) sehingga masuk dalam kategori Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada Senin, 26 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia dalam keterangannya telah memutuskan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan IKN. Penentuan wilayah tersebut didasari karena dianggap telah memenuhi beberapa kriteria, yaitu lokasi strategis (berada di tengah wilayah Indonesia), tersedia lahan luas, bebas bencana, tersedia sumber daya air, dekat dengan kota yang sudah berkembang, rendah potensi konflik sosial dan budaya yang terbuka terhadap pendatang, dan memenuhi parameter pertahanan dan keamanan.

16

KASTRAT IMTI FTUI 2021

Pada Oktober 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuat sayembara desain Ibu kota Indonesia skala nasional yang terbuka untuk umum.

Dalam arahan Presiden Republik Indonesia, disampaikan bahwa konsep pembangunan IKN didesain agar menjadi kota hijau dan pintar mengundang ketertarikan sejumlah negara sahabat. IKN baru nantinya akan menjadi representasi identitas bangsa melalui beberapa hal. seperti IKN sebagai simbol identitas bangsa, IKN yang green, smart, beautiful, dan sustainable, IKN yang modern dan berstandar internasional, dan IKN dengan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif.

Berdasarkan kajian yang diterbitkan Bappenas, pemerintah berpendapat bahwa pemindahan IKN ini harus dilakukan ke luar Pulau Jawa disebabkan oleh hal-hal berikut: 1. Sekitar 57% Penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa Sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pulau Jawa dengan besar 56,56%. Sisanya tersebar di pulaupulau lainnya.

17

(Figur 2.1. Peta Penyebaran Penduduk di Indonesia) Sumber: SUPAS (2015)

Pada gambar di bawah, terlihat pulau jawa menjadi pulau yang paling berkontribusi pada PDB nasional dengan besar 58,49% pada tahun 2018. Angka ini cukup besar jika dibandingkan pulau-pulau lainnya di Indonesia, yaitu Sumatera (21,66%), Kalimantan (8,2%), Sulawesi (6,11%), dan Maluku dan Papua (2,43%)

ISI

2. Kontribusi Ekonomi per Pulau terhadap PDB Nasional

(Figur 2.2. Peta Penyebaran Kontribusi Ekonomi Pulau di Indonesia) Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)

3. Krisis Ketersediaan Air di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur Menurut Kementerian data PUPR hanya sebagian kecil wilayah pulau Jawa yang tergolong Tanpa Tekanan (TP). Jika wilayah tersebut sudah menjadi zona merah atau tergolong Kelangkaan Mutlak, tidak peduli seberapa banyak mencari sumber tambahan, tidak akan bisa dipenuhi atau didapat.

Kekurangan air ini dapat menyebabkan kekeringan, dehidrasi, gagal panen, hingga kelaparan.

18

KASTRAT IMTI FTUI 2021

(Figur 2.3. Peta Ketersediaan Air Wilayah Sungai (WS) Berdasarkan Klasifikasi Ketersediaan Air per Kapita) Sumber: Kementerian PUPR (2016)

4. Konversi Lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa.

Proporsi konsumsi lahan terbangun di pulau Jawa terlihat sangat mendominasi, bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan. Proporsi lahan terbangun di Kalimantan diprediksi akan terus meningkat menjadi 10,18 persen pada 2020 dan 11,08 persen pada 2030.

19

(Figur 2.4. Proporsi Konsumsi Lahan Terbangun pada Pulau-Pulau Besar di Indonesia) Sumber: Hasil Modelling KLHS Bappenas (2019)

ISI

5. Pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabekpunjur.

Jabodetabekpunjur menjadi wilayah yang mengalami pertumbuhan urbanisasi paling tinggi di antara kota-kota lain di Indonesia. Maraknya urbanisasi ini menyebabkan terjadinya overpopulasi sehingga urgensi pemindahan Ibu Kota dirasa cukup tepat untuk dilakukan.

6. Meningkatnya beban Jakarta, sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi.

Melalui pemindahan IKN ini, Bappenas meyakini akan dampak-dampak positif yang dirasakan bagi negara dan masyarakat, terutama dalam demografi dan ekonomi.

Dampak-dampak positif tersebut adalah: Pemindahan IKN ditargetkan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemindahan IKN akan menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan.

Pemindahan IKN hanya akan menyebabkan tambahan inflasi nasional yang minimal.

Pemindahan IKN ke luar pulau Jawa akan mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia.

Pemindahan IKN ke luar Pulau Jawa akan mendorong investasi di provinsi ibu kota baru dan provinsi sekitarnya.

Image Source: Freepik

20

KASTRAT IMTI FTUI 2021

21

Pemindahan Ibu Kota Negara dapat dilihat dari Brazil, terutama dalam dampak demografi dan ekonominya. Rio de Janeiro yang merupakan ibu kota sebelumnya tidak mengalami kerugian ekonomi setelah pemindahan tersebut.

Brasilia yang merupakan ibu kota baru Brazil mengalami dampak positif setelah pemindahan tersebut. Dampak positif tersebut adalah peningkatan populasi Brasilia, efek pengganda output sebesar 2,93 dan efek pengganda lapangan kerja sebesar 1,7.

Walaupun di satu sisi memberikan banyak dampak positif, pemindahan IKN ini juga diklaim memiliki beberapa dampak negatif yang dijabarkan melalui kajian dari Walhi. Dampakdampak negatif tersebut didominasi oleh dampak lingkungan dan sosial seperti berikut: Ancaman kriminalisasi bagi masyarakat yang mempertahankan tanahnya dari penggusuran.

Adanya dampak perpindahan manusia dalam jumlah yang besar.

Hutan sebagai ruang hidup satwa, saat ini sudah menyempit, terdesak oleh industri kayu, tambang, sawit serta kebakaran lahan dan hutan. Ditambah lagi ruang hidup satwa harus bersaing dengan sebuah kota baru yang akan terus berkembang.

Konversi kawasan hutan merupakan salah satu dari sekian banyak titik potensi korupsi yang ada di sektor sumber daya alam.

Proyek skala besar di Kalimantan yang membuat hutan tempat hidup satwa terfragmentasi, termasuk menghilangkan koridor-koridor yang vital bagi satwa.

Kehancuran ekologis di Pulau Jawa hanya akan berpindah ke Pulau Kalimantan, yang saat ini juga sudah tertekan praktik industri kayu, sawit, dan tambang.

Image Source: DLPNG.com

Image Source: Freepik

ISI

Lokasi calon ibu kota baru sudah terkena paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Terdapat 2 PLTU batu bara di dekat Balikpapan dan Samarinda, yang tidak jauh dari lokasi ibu kota baru. Di Kalimantan, terdapat tujuh rencana pembangunan yakni Kalselteng 3, Kalselteng 4, Kalselteng 5, Kaltim 3, Kaltim 5, dan Kaltim 6 dengan kapasitas masing-masing 200 MW juga Kaltimra sebesar 400 MW Pemain besar batubara yang dapat melihat pemindahan ini sebagai sebuah peluang untuk mendulang keuntungan.

Polusi asap dan udara bersifat lintas batas. Ibu Kota baru tetap akan terpapar polusi udara dari kebakaran hutan di Kalimantan dan polusi PLTU-PLTU batu bara yang sudah dan akan dibangun yang tersebar di Kalimantan.

Meningkatnya risiko kematian dini (premature death).

Perampasan ruang hidup masyarakat pesisir dan nelayan tradisional.

Hulu Teluk Balikpapan turut tercakup dalam wilayah IKN atau ring dua yang mengancam keberadaan ekosistem mangrove.

22

KASTRAT IMTI FTUI 2021

23

HASIL KAJIAN 3.1. ANALISIS PERMASALAHAN 3.2. PENJELASAN SETIAP VARIABEL 3.3. REKOMENDASI SOLUSI

Pembahasan pada beberapa bab sebelumnya merujuk pada sebuah kesimpulan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan memiliki pro kontra karena terdapat potensi ancaman bagi lingkungan serta masyarakat. Oleh karena itu, kami menggunakan fishbone diagram untuk menemukan dan menganalisis akar masalah dari setiap masalah yang berpotensi timbul ke permukaan. Masalah utama yang akan dianalisis adalah “Apakah pemindahan Ibu Kota Negara baru merupakan ancaman bagi lingkungan dan masyarakat?”. Kami juga menjabarkan analisis tersebut berdasarkan enam aspek, yaitu Man (manusia), Method (metode), Money (keuangan), Material (material), Environment (lingkungan), dan Time (waktu).

HASIL KAJIAN

3.1. ANALISIS PERMASALAHAN

3.1.1 Fishbone Diagram

Dengan masalah Pemindahan Ibukota baru yang mengancam lingkungan dan masyarakat sebagai pangkal pikiran, kita dapat menggunakan fishbone diagram untuk mendapatkan potential root cause yang dinilai sangat berpengaruh terhadap masalahnya, yaitu:

24

KASTRAT IMTI FTUI 2021

1. Belum ada rencana pencegahan Climate Crisis 2. Tidak mengkompensasi lahan masyarakat dengan layak 3. Pembukaan lahan dilakukan dengan cara yang praktis tanpa memperdulikan lingkungan 4. Tidak ada transparansi anggaran 5. Pihak swasta atau perusahaan melanggar kesepakatan/perjanjian Kami merekomendasikan suatu langkah preventif untuk masing-masing potential root cause agar masalah tersebut dapat dihindari jika memang rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan tetap dilaksanakan, yaitu:

1. Pengadaan rancangan rencana pencegahan Climate Crisis Rencana pencegahan ini diharapkan menjadi awal pencegahan pemindahan Ibu Kota yang memperparah kerusakan lingkungan di Kalimantan. Rancangan ini perlu dikaji dengan para ahli dengan pendekatan holistik. Tujuan yang diharapkan adalah agar pembangunan IKN ini bisa seamless dan sejalan dengan kebutuhan pemindahan dan juga urgensi penyelamatan lingkungan.

25

Image Source: VectorStock

Layaknya kasus-kasus pembebasan lahan oleh pemerintah dan swasta, pembebasan lahan pada pemindahan ibukota ini berisiko memicu konflik dengan pemilik lahan.

3. Pembuatan AMDAL dan perjanjian cara pembukaan lahan sesuai peraturan Secara spesifik tidak membuka lahan dengan cara membakar karena hal tersebut sangat berperan dalam merusak lingkungan dengan gas emisinya.

HASIL KAJIAN

2. Pemberian kompensasi dan insentif untuk lahan masyarakat dengan layak

4. Melakukan transparansi terkait pemindahan IKN secara keseluruhan Transparansi proses dan progres dari inisiatif ini diharapakan memicu pengawasan yang ketat, feedback dari berbagai kalangan, dan diskursus mengenai permasalahan yang sedang terjadi.

5. Pembuatan surat perjanjian atas kesetujuan dari semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, dan warga Surat perjanjian ini diharapkan menjadi bukti hal-hal yang disepakati antarpihaknya. Objek yang tertuang dalam perjanjian diharapkan memuaskan sebagian besar pihak, terutama masyarakat dan lingkungan. Lebih lagi, nantinya kita dapat mengacu kepada perjanjian ini jika ada kegagalan dalam proses-prosesnya.

26

KASTRAT IMTI FTUI 2021

3.1.2 Decision Matrix

3.2. PENJELASAN SETIAP VARIABEL Maka dari itu, kami menimbang solusi-solusi alternatif dan preventif tersebut dengan variabel-variabel sebagai berikut:

Dampak

27

Dari segi dampak, hal yang paling berdampak besar bagi lingkungan dan masyarakat adalah Pengadaan Rancangan Rencana Pencegahan Climate Crisis dan Pemberian Kompensasi serta Insentif untuk Lahan Masyarakat dengan Layak. Kedua solusi tersebut memberikan dampak yang besar kepada lingkungan serta masyarakat karena dengan pengadaan rancangan tersebut dapat meminimalisir terjadinya Climate Crisis serta terarahnya rencana pencegahan seperti apa yang akan dilakukan. Selain itu, dengan adanya pemberian kompensasi serta insentif untuk lahan masyarakat dengan layak dapat mempermudah proses pembukaan lahan tanpa menuai protes dari warga.

Berangkat dari contoh kasus tersebut, pemerintah dapat menerapkan pendekatan melalui legal approach (pendekatan hukum), prosperity approach (pendekatan kemakmuran), security approach (pendekatan keamanan), dan humanity approach (pendekatan kemanusiaan) (Abdurrahman, 1991:8).

HASIL KAJIAN

Contoh yang terjadi adalah penawaran harga tanah di Pulau Sangihe oleh PT. Tambang Mas Sangihe dengan harga Rp 50 Juta/ha. Hal ini menuai protes dan penolakan dari warga setempat karena nilai yang diberikan terlalu rendah.

Biaya Dari segi biaya, solusi yang memerlukan biaya besar adalah Pemberian Kompensasi serta Insentif untuk Lahan Masyarakat dengan Layak. Untuk pemberian kompensasi dan insentif ini diperlukan biaya yang sesuai dari pemerintah dengan masyarakat pemilik tanah. Seluruh mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini sudah diatur dalam PP No. 19 Tahun 2021. Dalam Poin 5 Pasal 1 disebutkan, Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Selain ganti rugi fisik, hendaknya pemerintah juga memperhatikan ganti rugi non-fisik secara layak. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, diharapkan segala proses yang berkaitan dengan pengadaan lahan dapat berjalan lancar.

28

KASTRAT IMTI FTUI 2021

29

Usaha Dari segi usaha, melakukan Transparansi Terkait Pemindahan IKN Secara Keseluruhan merupakan solusi yang tidak memerlukan usaha yang besar, sedangkan Pembuatan AMDAL dan Perjanjian Cara Pembukaan Lahan Sesuai Peraturan menjadi solusi yang memerlukan usaha besar karena harus mendatangkan ahli-ahli terkait lingkungan serta membuat perjanjian dengan mengumpulkan para pemegang kepentingan, seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Berikut merupakan proses penyusunan dokumen AMDAL dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: 1. Proses penapisan (screening) wajib AMDAL atau proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak berdasar pada Peraturan Menteri Negara LH Nomor 15 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL. 2. Proses pengumuman Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. 3. Proses pelingkupan (scoping) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotesis) yang terkait dengan rencana kegiatan dengan hasil akhir dan proses pelingkupan berbentuk dokumen KA-ANDAL. 4. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL Image Source: VectorStock

HASIL KAJIAN

KA-ANDAL. 4. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL 5. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL).

6. Persetujuan Kelayakan Lingkungan di mana dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting dan belum memiliki kepastian pengelolaan lingkungannya.

Waktu Dari segi waktu, melakukan transparansi terkait pemindahan IKN secara keseluruhan merupakan solusi yang menghabiskan waktu paling singkat di antara opsi solusi yang lain. Proses untuk melakukan transparansi ini relatif singkat dikarenakan hanya memberikan informasi ter-update secara jelas pada setiap proses dari perencanaan sampai eksekusi pembangunan. Pada tahun 2020, CPI Indonesia berada di skor 37/100 dan berada di peringkat ke-102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu yang berada pada skor 40/100. Hal ini dapat menjadi refleksi bagi pemerintah terkait pentingnya segala bentuk transparansi yang berkaitan dengan pemerintahan. Padahal, transparansi ini tidak membutuhkan waktu dan usaha yang besar untuk melakukannya, namun memiliki dampak yang cukup dapat dirasakan bagi masyarakat.

30

KASTRAT IMTI FTUI 2021

Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan transparansi?

Menurut Bappenas RI dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri (2002), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Lalu kenapa harus ada transparansi?

Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat turut mengawasi pemerintah sebagai salah satu hak mereka dengan tujuan memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran atau korupsi. Selain itu, Medina dan Rufín (2015) menjelaskan bahwa transparansi memiliki dampak langsung pada trust (kepercayaan) dan dampak tidak langsung terhadap satisfaction (kepuasan). Hal tersebut dapat mendukung serta memperlancar proses pembangunan yang dilakukan pemerintah karena mendapat kepercayaan dari masyarakat atas transparansi yang dilakukan.

Dari hasil perundingan dan penilaian kami, variabelvariabel tersebut disusun sedemikian rupa dengan urutan prioritas menurut kami sehingga kami mendapatkan 3 alternatif teratas sebagai rekomendasi.

31

Image Source: VectorStock

3.3. REKOMENDASI SOLUSI Berdasarkan decision matrix, kami mengerucutkan rekomendasi-rekomendasi di atas menjadi 3 rekomendasi prioritas dengan beberapa variabel, yaitu dampak, biaya, usaha, dan waktu. Prioritas yang menjadi urutan teratas adalah melakukan transparansi terkait pemindahan IKN secara keseluruhan.

Image Source:: Shutterstock

HASIL KAJIAN

Opsi solusi dengan nilai tertinggi adalah Pemerintah dihimbau untuk Melakukan transparansi terkait pemindahan IKN secara keseluruhan dengan nilai total 39 poin. Dengan adanya transparansi terkait pemindahan IKN secara keseluruhan, diharapkan menjadi faktor pendukung yang dapat muncul dari kalangan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat atas segala tindak tanduk kebijakan yang dijalankan akan didukung serta sebagai langkah preventif akan terjadinya korupsi dalam setiap proyek pemerintah.

32

KASTRAT IMTI FTUI 2021

A. Melakukan transparansi terkait pemindahan IKN secara keseluruhan Dengan 39 poin, alternatif ini menjadi prioritas utama dalam rekomendasi kami. alternatif ini pun mempunyai nilai yang sangat baik dalam penilaian variabel waktu dan usaha karena inisiatif ini tidak perlu persiapan yang sangat lama dan tidak perlu usaha yang sangat banyak dalam pengimplementasiannya. Selain itu, dalam variabel dampak dan biaya, alternatif ini pun mempunyai nilai yang baik.

Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, ahli, profesional, dan lapisan masyarakat lain dapat meningkatkan kualitas pengawasan bersama terhadap inisiatif pemindahan IKN ini. Dengan meningkatnya pengawasan bersama, feedback yang akan diterima oleh pemerintah akan lebih baik dan lebih banyak demi pemindahan IKN yang tidak mengancam lingkungan dan juga masyarakat.

B. Pengadaan rancangan rencana pencegahan Climate Crisis

33

Alternatif pengadaan rencana pencegahan Climate Crisis ini menjadi prioritas kedua dengan 35 poin. Alternatif ini memang membutuhkan waktu dan usaha dalam perancangannya karena membutuhkan para ahli dalam menganalisis dan menyusun kajian khusus untuk hubungan inisiatif pemindahan IKN dengan Climate Crisis. Akan tetapi, rekomendasi ini mempunyai nilai yang cukup baik dalam variabel biaya dan dampak.

Image Source: Google

C. Pemberian kompensasi dan insentif untuk lahan masyarakat dengan layak Rekomendasi ini mendapatkan 32 poin dari penilaian kami dan turut menjadi 3 rekomendasi teratas. Rekomendasi ini mendapatkan nilai yang relatif tidak tinggi karena— kemungkinan— membutuhkan biaya yang tinggi dan cukup butuh usaha yang lebih, seperti mengadakan perundingan dengan warga mengenai lahannya yang akan dipakai untuk inisiatif pemindahan IKN ini. Di lain sisi, rekomendasi ini pun mendapatkan nilai yang baik pada variabel waktu dan dampak.

Hal ini disebabkan karena menilai rekomendasi ini cukup berdampak dalam mencegah terjadinya masalah kita— pemindahan Ibukota baru mengancam lingkungan dan masyarakat—terutama dalam hal mengancam masyarakat.

Image Source: Freepik

HASIL KAJIAN

Rancangan pencegahan Climate Crisis ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah dan stakeholder yang terkait dalam pembangunan IKN baru di Kalimantan. Pedoman pencegahan Climate Crisis ini harus menggunakan pendekatan yang holistik dan memprioritaskan tujuan utamanya, yaitu mencegah pemindahan IKN yang mengancam lingkungan dan masyarakat.

34

35 KASTRAT IMTI FTUI 2021

KESIMPULAN

Dari kasus deforestasi, ancaman bencana ekologis, dan permasalahan pembukaan lahan, sampai segala bentuk penolakan terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru, menunjukkan kelemahan dan tidak dimaksimalkannya room of improvement yang ada. Hal-hal yang belum bisa dimaksimalkan tersebutlah yang dapat menghambat serta membuat masyarakat cemas akan ancaman yang terjadi jika pemindahan IKN benar-benar terealisasi.

Selama beberapa tahun yang lalu, hutan Kalimantan sudah mengalami deforestasi yang sudah tergolong dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sampai dengan tahun 2017, hutan Kalimantan sudah kehilangan kurang lebih dari setengah luasnya— tersisa 47% atau sekitar 24.8 juta ha. Hal ini menjadi salah satu sumber keresahan dan kecemasan masyarakat serta aktivis lingkungan. Pasalnya hilangnya hutan yang berperan dalam penyedia oksigen sekaligus carbon sink ’penyerap karbon dioksida’ akan memperparah dan mempercepat bencana ekologis yang sangat berpeluang dalam mengancam kehidupan manusia di bumi, yaitu perubahan atau krisis iklim.

KESIMPULAN

KESIMPULAN

36

KASTRAT IMTI FTUI 2021

37

Di sisi lain, dengan keadaan seperti itu, pemerintah mempunyai inisiatif untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) Indonesia, yang sedarinya berlokasi di Jakarta, ke Kalimantan Selatan. Hal ini pun cukup didukung dengan kebutuhan dan manfaat yang akan didapatkan dengan rencana tersebut.

Dengan inisiatif tersebut, harapannya dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan menyelamatkan Indonesia dengan cara membagi kota pemerintahan dan kota bisnisnya di tempat yang berbeda. Berdasarkan beberapa temuan, Jakarta memang sudah mempunyai beban yang cukup berat dari perspektif sumber daya air sampai jumlah penduduknya. Akan tetapi, dengan pemindahan ibu kota ini, secara spontan, dibutuhkan pembukaan lahan dan juga pembangunan infrastruktur.

Tentunya hal ini akan mengancam keselamatan hutan Kalimantan dan masyarakat Indonesia— dan bahkan dunia.

Image Source: Peakpx

Oleh karena itu, kami segenap mahasiswa Teknik Industri Universitas Indonesia mengajak para pembaca sekalian untuk ikut peduli terhadap terkait isu lingkungan dan ikut peduli mengawal perjalanan inisiatif pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan.

Image Source: Global Forest Watch

KESIMPULAN

Kami menemukan beberapa potential root cause yang akan membuat pengimplementasian inisiatif ini menjadi bersifat mengancam lingkungan dan juga masyarakat, yakni tidak adanya rencana pencegahan krisis iklim yang berdasarkan kajian, pengompensasian lahan rakyat yang tidak layak, pembukaan lahan yang tidak ramah lingkungan, tidak transparan dalam pengimplementasian inisiatif, dan perbuatan curang dari para stakeholder. Rekomendasi pun telah disusun untuk masingmasing potensi akar masalah. Selanjutnya, rekomendasirekomendasi tersebut diharapkan dapat bermanfaat dan berdampak dalam inisiatif ini.

38

39 KASTRAT IMTI FTUI 2021

DAFTAR PUSTAKA

BPMI Sekretariat Presiden. (2020). "Presiden Jokowi: Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia Diperhatikan Dunia" dari https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presidenjokowi-konsep-pembangunan-ibu-kota-baru-indonesiadiperhatikan-dunia/ Kementerian PPN/Bappenas. (2019). "Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara" dari https://www.bappenas.go.id/files/diskusi-ikn2/Paparan%20Menteri%20PPN%20%20Dampak%20Ekonomi%20dan%20Skema%20Pembiayaan% 20IKN_edit%20IKN%205.pdf The Conversation. (2019). "Memindahkan ibu kota ke Kalimantan tingkatkan risiko kebakaran hutan dan tidak selesaikan masalah Jakarta" darihttps://theconversation.com/memindahkan-ibu-kota-kekalimantan-tingkatkan-risiko-kebakaran-hutan-dan-tidakselesaikan-masalah-jakarta-122859

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

WALHI. (2019). "IBU KOTA BARU BUAT SIAPA?" dari https://www.walhi.or.id/wpcontent/uploads/Laporan%20Tahunan/FINAL%20IKN%20REPO RT.pdf Forest Watch Indonesia. (2020). "Menelisik Angka Deforestasi Pemerintah" dari https://fwi.or.id/menelisik-angkadeforestasi-pemerintah/

40

KASTRAT IMTI FTUI 2021

41

Forest Watch Indonesia. (2019). "ANGKA DEFORESTASI SEBAGAI ALARM MEMBURUKNYA HUTAN INDONESIA" dari https://fwi.or.id/wpcontent/uploads/2019/10/FS_Deforestasi_FWI_small.pdf

42

KASTRAT IMTI 2021