Buletin Ketawanggede Edisi VI Mei - Juni 2015 by Unit Aktivitas Pers Kampus Universitas Brawijaya (LPM Kavling 10)

EDISI VI / MEI-JUNI 2015

MAHASISWA BANYAK BICARA GERBANG KHUSUS: MELAYANI SAMBIL OTAK-ATIK PONSEL

SURVEY : PELAYANAN AKADEMIK FAKULTAS

NOBAR BUBAR: LarangMelarang di FIA KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

Daftar Isi

Susunan Redaksi

Pemimpin Umum M.Iqbal Yunazwardi Pemimpin Redaksi Efrem Limsan Siregar Redaktur Pelaksana Bunga Astana Staf Media Cetak Rizqi Nurhuda Ramadhani Tim Desain Kreatif Efrem Limsan Siregar Rizqi Nurhuda Ramadhani Tim Riset Aulia Nabila Khusnl Khotimah Anggria Ahda M. Reporter Bunga Astana Ainun Syahida Rikho K. W. Rahmawati Nur Azizah Editor Fadrin Fadlan Bya Arditha Mauluddin Sirkulasi dan Sponsor Ahmad Ridlo Zamzami Hesti K. W. Haroki Abd. Alamat Redaksi, Iklan dan Promosi Sekber Rusunawa Unit Kegiatan Mahasiswa Kav. 2 Surel: onlinekavling10@gmail.com Website: www.kavling10.com Twitter: @uapkm_ub facebook: Lpm Kavling Sepuluh Line official account: @TAZ3417Q Contact: Efrem (082218840691) Bunga (085784806763)

Editorial : Mencari Intelektual Kampus

Gerbang Utama : Antara Demokrasi dan Fungsi Mahasiswa

Jajak Massa

Gerbang Khusus : Tolak KRS Manual

Survey Pelayanan Akademik Fakultas

Gerbang Khusus : Melayani Sambil Otak-atik Ponsel

Jam Malam

Kilas KAA

Opini

Nobar Bubar

Si Kasep

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

Mencari Intelektual Kampus

Mahasiswa memang sulit dimengerti. Usai berdemo, lantas jejak selanjutnya hilang, entah kemana. Jalan berlubang, biaya kuliah yang mahal, namun hanya sedikit yang benar-benar peduli. Gejala umum akut yang teramat panjang penyebabnya. Setelah reformasi 1998, setidaknya iklim perubahan-perubahan memang terasa. Matamata tak lagi hadir dalam setiap diskusi mahasiswa. Rasa ketakutan itu selintas hilang. Kita pun bisa bernapas lega, rektor bukan lagi seorang militer. Setiap mahasiswa bebas menyuarakan pendapatnya, tanpa harus menerima intimidasi langsung dari aparat keamanan. Kesempatan ini dimanfaatkan mahasiswa dalam proses pengembangan diri semaksimal mungkin. Pencarian informasi muaranya bisa dari mana saja dan terbantu oleh kemajuan teknologi infromasi dan komunikasi. Dengan gawai di tangan, segalanya bisa menjadi cepat nan instan. Luapan ekspresi semakin meletupletup di media sosial, sampai-sampai ranah privasi merambat masuk ke ranah publik. Namun, bergantinya waktu dan rezim, kenyataan yang terjadi sekarang, kampus miskin intelektual. Jujur saja, bertambahnya mahasiswa dan perguruan tinggi, berapakah yang mampu membawa roda perubahan? Semua akademis berjalan pada alur-alur yang tersedia. Sedikit mahasiswa yang mau mendobrak ketidakadilan sebagai bentuk pembaruan kehidupan. Mahasiswa dirundung rasa takut, selalu berhadapan pada pantangan ini dan itu. Ketakutan itu lalu menjelma menjadi titik acu bagi tindak-tanduk mahasiswa. Menghindar dari kemungkinan terburuk, mahasiswa ber-

Editorial

main aman saja, memang tak ada geregetnya. Bisa jadi, meminjam istilah Nietzche, keadaan tersebut merupakan interiorisasi individual, dibius dengan nilai-nilai yang dapat menjamin kelangsungan moralitas. Maka, pola-pola struktural tergambar dalam situasi macam ini. Mereka yang berada pada pucuk tertinggi memegang kendali permainan. Birokrasi kampus dengan regulasinya harus kita taati. Imbas pada mahasiswa, segala-galanya yang tak sepadan dan sehendak dengan keinginan birokrasi akan diganjal. Mahasiswa dan petinggi kampus tidak lagi pada posisi yang sejajar. Mahasiswa memang anak muda yang berbahaya. Tetapi, apalah arti berbahaya ini bila mahasiswa masih enggan tampil pada garda terdepan membela masyarakat kecil dan tertindas. Mata kita selalu tertutup dengan meyakini tugas dan kuliah adalah kewajiban yang tak boleh ditawar lagi. Sekarang, siapa yang malas berpikir? Inilah satu keadaan yang menunjukkan reformasi belum berjalan sepenuhnya. Model a la Prancis, menjauhkan mahasiswa dari ranah politik, menjelma di Indonesia lewat kebijakan NKK/BKK. Mahasiswa, praktis, dilarang berpolitik. Kebebasan berpikir seperti kaum intelektual lainnya terkekang. Tak ada lagi alasan untuk melakukan gerakan. Demonstrasi dianggap berbeda dengan khazanah keilmuan. Dalam kurun waktu ini Sistem Kredit Semester (SKS) diterapkan. Aktivi-

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

Editorial tas mahasiswa semakin terbatas. Mahasiswa digenjot agar cepat selesai dengan Indeks Prestasi (IP) yang tinggi. Kemahasiswaan sebatas pada minat, bakat, kerohanian dan penalaran saja. Seperti setan, pesan tersirat ini sebenarnya tak kelihatan tapi orang merinding bulu kuduknya. Kita tetap menghargai kejeniusan Daud Yusuf, tetapi harus merombak kebijakan lamanya yang beberapa rohnya masih tertancap sampai sekarang ini. Kebijakan ini menjauhkan mahasiswa terhadap realita di sekitarnya. Dampaknya bisa terlihat sekarang, mahasiswa tampil sebagai borjuis baru, jauh dari masyarakat kecil yang berhadapan pada masalah-masalah sosial. Polesan itu tampak dalam pentas dan pesta dalam kampus yang amat-teramat jauh dampaknya bagi masyarakat. Belum pernah terbayangkan, mati-matian mahasiswa mencari artis dan dana besar. Semuanya memang berbau study oriented, takjublah dengan semua kegiatan yang hanya mengurusi keinginanan semata. Perbedaan bukan lagi tercermin antara mahasiswa masyarakat, tetapi juga pada dirinya sendiri. Dekapan keterasingan ini mengamputasi semangat mahasiswa dalam mewujudkan karyanya bagi orang lain. Tekanan dari luar semakin memarah di ranah akademis. Tak ada tempat untuk berlari selain menghibur diri sendiri. Mahasiswa mulai ikut-ikutan tampil meniru politikus, berani melakukan transaksional di belakang panggung. Idealisme rasanya mulai terkubur dalam-dalam. Pertarungan memperebutkan kursi presiden BEM, EM atau pun DPM sama panasnya seperti pilkada. Pernahkah kita menganggap perbedaan (kepentingan) sebagai sesuatu yang benar-benar indah? Semua merasa seperti orang besar, mencoba menegakkan kembali strukturalisme di dalam organisasi masing-masing. Penjaringan anggota dan kawan sejawat tak lebih dari upaya menambah kantung-kantung suara. Senior hanya tampil one man show, tanpa

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

melibatkan banyak pihak. Buah-buah semcam ini, pantaslah tak bisa mengembang mekar di masyarakat. Mentalmental yang terbangun mirip penguasa, beragam intrik dan cara supaya orang terjegal. Sekarang mahasiswa berada di pihak mana? Mari kita refleksikan. Reformasi yang didengungkan tujuh belas tahun silam, kadang-kadang kita salah tafsirkan. Selalu ada definisi dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana melanjutkan ini? Kita semua sudah terbohongi. Memimpikan reformasi baru cuma fantasi orang-orang yang mencoba tampil heroik. Semua terimajinasi dari romantisme masa lalu. Padahal, mustahil sejarah dua kali terulang persis. Menghadirkan kembali tokoh-tokoh reformasi ke tengah-tengah kita, rasanya amat menggelikkan. Sebagian saja kini berdiam di balik jeruji besi. Belum lagi, ada yang berkhianat pada janji-janjinya dulu. Lupakanlah romantisme sejarah. Mahasiswa tidak kendur semangat. Hanya saja, kita perlu belajar dan belajar sejarah lagi agar malu dengan yang kita sedang lakoni sekarang. Ruang-ruang diskusi harus menyala-menyala di kampus agar kita tahu kepada siapa sebenarnya berpihak. Dan sebagai makhluk intelektual, kita tahu memanfaatkan kekuatan politik. Silahkan saja memilih haluan paling keras, kiri, fundamental sekalipun, biar diskursus ramai di ranah akademik ini. Pemikir, penulis atau pejuang lapangan, entahlah, selama itu perjuangan kita melenyapkan penindasan.

Gerbang Utama

Antara Demonstrasi dan Fungsi Mahasiswa

foto: Fardha/Kavling10

Tiga bulan lalu, Jokowi sibuk menenangkan kondisi tanah air. Semua bermula dari pemilihan calon Kapolri yang disetujui oleh DPR. Namun tak lama kemudian, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. Penetapan ini dua setengah jam sebelum Komisi III DPR mengunjungi rumah Budi Gunawan sebagai tahapan sebelum uji kelayakan dan kepatutan. Polemik dua lembaga negara, KPK dan Polri, mendapat perhatian yang luas dari masyarakat. Polri menetapkan beberapa pimpinan KPK sebagai tersangka dari berbagai kasus. Pimpinan KPK kemudian ditangkap oleh Polisi satu per satu, mulai dari Bambang Widjojanto yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara kesaksian palsu terkait sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi akhir Januari lalu (20/1). Selanjutnya giliran Ketua KPK, Abraham Samad yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda

Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen. Tak berhenti di situ, berturutturut para pimpinan KPK lainnya ikut diseret dalam berbagai perkara di Kepolisian. Tak ayal, hal tersebut membuat isu adanya kriminalisasi terhadap KPK semakin merebak di masyarakat. Hal itu dianggap sebagai bentuk upaya melemahkan KPK yang sedang menyelediki kasus dugaan korupsi dengan tersangka calon Kapolri Budi Gunawan. Padahal rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada dua institusi penegak hukum di Indonesia tersebut agar dapat berjalan secara harmonis sesuai fungsi dan tujuannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat Indonesia semakin dibuat susah oleh harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang cendrung fluktuatif. Harga BBM jenis premium dan solar hampir setiap bulan mengalami perubahan naik turun. Ketika harga premium dan solar naik, harga bahan pokok pun ikut naik secara drastis, namun hal sebaliknya ketika harga premium dan solar turun, tak diikuti oleh KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

Mahasiswa UB berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Malang, 16 Maret 2015.

Gerbang Utama menurunya harga bahan pokok tersebut. Ketidakstabilan harga BBM ini semakin menyusahakan masyarakat. Beberapa kelompok mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia melakukan demonstrasi dengan isu tersebut. Salah satunya, rapor merah untuk pemerintahan Jokowi-JK. Kota Malang pun tak luput dari aksi tersebut. Sekelompok mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI), mereka berorasi seraya menyerahkan petisi dan nilai beberapa bidang kerja pemerintahan pusat kepada anggota dewan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, 16 Maret lalu. BEMSI membawa berbagai isu terkait kinerja Jokowi, terutama bidang ekonomi. Salah satunya terkait naik-turunnya harga BBM. Saat ini harga premium menyentuh angka 7.800 rupiah per liter, naik 200 rupiah akhir April lalu. Kebijakan Jokowi yang merubah harga minyak setiap bulan membuat harga barang kebutuhan hidup menjadi tidak stabil dan dirasa semakin menambah beban hidup rakyat. BEMSI kembali melakukan aksi serentak yang dilakukan di tiga kota besar di Indonesia yakni Surabaya, Jogja, dan Bogor pada 28 Maret silam. Gedung Grahadi di Surabaya menjadi saksi aksi kesatuan mahasiswa Malang, Bangkalan, dan Surabaya. UB juga terlibat. Suara mahasiswa semakin menjurus pada upaya penurunan Jokowi dari tampuk kepemimpinan. Rencananya bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei nanti, elemen-elemen mahasiswa se-Indonesia akan melakukan aksi bersama. Kabar ini kemudian menyebar melalui media sosial dan broadcast massage. Tapi, Bayu Satria Utama menolak kebenaran kabar tersebut. Isu itu keluar sebelum konsolidasi BEMSI berlangsung. Untuk aksi sebesar ini, BEMSI perlu melakukan konsolidasi secara nasional. ”Nah pada saat itu, ada tanggapan dari koordinator pusat supaya tidak terprovokasi dengan isu-isu

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

tersebut,” jelas mahasiswa yang saat ini menjabat Menteri Kebijakan Publik Eksekutif Mahasiswa UB. Dalam konsolidasi, mereka mengamati setiap masalah tak hanya bersandar pada kacamata mahasiswa semata. Beberapa ahli juga terlibat. Para ahli pun berpendapat memang ada masalah. Demikian juga, kata Bayu, dari apa yang masyarakat rasakan, memandang ada masalah. ”Masyarakat kecil, mereka mengatakan semua harga naik,” tuturnya. Menurut Bayu, aksi ini telah dilakukan dengan pertimbangan. ”Sebelum aksi harus ada pengajian atas sebuah isu, dalam kaitannya dengan Rapor Merah Jokowi. Setiap aksi harus ada konsolidasi dari BEMSI pusat, yang sekarang dipegang oleh Universitas Lampung,” ujar Bayu yang ikut menjadi koordiantor Aksi Rapor Merah Jokowi di Malang. Massa tak hanya berasal dari organisasi dalam kampus saja. Organisasi mahasiswa ekstra kampus juga melakukan hal serupa. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Peternakan UB salah satunya, mengevaluasi kinerja Jokowi. Hanya saja, Muhammad Hafid Sukma, Ketua Hubungan Eksternal HMI Pusat, berpendapat, HMI belum sampai pada wacana menurunkan Jokowi. ”Dalam setiap konsolidasi yang kita lakukan, tidak pernah ada yang menyuarakan tentang penurunan Jokowi. Kita sebenarnya hanya mengevaluasi kinerja Jokowi,” katanya. Terlepas dari aksi mengritisi kinerja Pemerintahan Jokowi, Rabu (6/5) sekelompok Mahasiswa Peduli Demokrasi melakukan aksi dukungan kepada Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dianns Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UB. Aksi dilakukan atas tindakan represifitas Dekanat FIA dan Rektorat kepada LPM Dianns, di depan gedung rektorat. Musababnya, pemutaran film Samin vs Semen dan Alkimonekiye tak mendapat izin dari pihak dekanat. Awal Mei lalu, bertepatan dengan Hari Buruh Interna-

Gerbang Utama sional, film berhasil diputar. Sayang, Alpositif. Dalam penjelasannya kepada kimonekiye belum habis, beberapa satwartawan kavling 10 (5/5), Tri mengapam dan keamanan kampus masuk dan takan, “sepanjang itu motifnya berasal membubarkan paksa pemutaran film. dari ideologi mahasiswa dan berasal Siti Marfuah, Kasubbag Rumah Tangga, dari keadaan politik juga menyangkut yang hadir saat pembubaran menyebut, masyarakat luas, ya, gak papa. Sah-sah izin belum keluar dari dekanat. ”Ini hansaja dan menurut saya itu positif, sepanya masalah komunikasi saja,” ungkapjang tidak ada kepentingan politik.” nya. Selain itu, Tri juga menambahkan Demonstrasi yang dilakukan mabahwa demonstrasi bisa menjadi penthasiswa sebenarnya merupakan upaya ing bagi mahasiswa sebagai tindakan untuk menunjukkan reaksi setelah melipengaktualisasian ilmu yang mereka hat kenyataan. Bukan hal yang mengadadapatkan di bangku kuliah. Kajian juga ada. Sebagai mahaperlu dilakukan untuk siswa, mereka tidak yang ”Gerakan mahasiswa tuntutan-tuntutan bisa hanya diam mereka layangkan pada begitu saja. Disini- menjadi gerakan par- saat aksi. lah kemudian demo sini, terdasial, sesuai dengan isu pat Dari berperan merespon sebuah kesimpukenyataan yang yang ingin dikemuka- lan bahwa sebenarnya tidak bisa diterima adalah upkan. Sama-sama demo demonstrasi karena berbeda aya perwujudan poindari harapan dan tapi berbeda dengan poin Tri Darma pertujuan semula. Hal tinggi. Secara wilayah lain. Istilahnya guruan ini juga berkaitan umum tiga poin tersedengan panggilan terfragmentasi” but adalah; Pendidikan jiwa sebagai madan pengajaran, Penehasiswa yang dituntut sebagai agent of litian dan pengembangan, dan Pengabcontrol. dian kepada masyarakat. Demonstrasi Tidak dipungkiri sebagai mahamengambil ketiganya. Pertama, seperti siswa ada tugas-tugas yang harus diemyang telah dijelaskan di awal, bahwa ban bersama, terutama jika mengacu demonstrasi adalah wujud pengaktupada Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam alisasian ilmu maka poin pertama mehal ini sebenaranya tidak hanya kewamegang kendali ini. Mahasiswa telah jiban mahasiswa untuk melaksanakan banyak belajar di bangku perguruan Tri Darma Perguruan Tinggi, tapi juga tinggi dan ia berkewajiban menyampaiseluruh civitas dan akademika pergurukan atau mengajarkan ilmu itu kepada an tinggi yang ada didalamnya termasuk masyarakat. Dilanjutkan dengan pengdosen, dekanat, sekaligus rektorat. kajian atas suatu permasalahan, dari disiplin disiplin ilmu yang berbeda beda Demonstrasi dan Tri Darma Pergutersebut dibuatlah konsolidasi untuk ruan Tinggi menyatukan pemikiran pemikiran itu, Tri Hendra Wahyudi, Dosen Ilmu transfer wacana pun berlangsung pada Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan tahap ini, dan poin kedua Tri Darma juga Ilmu Politik di Universitas Brawijaya berperan. beranggapan bahwa demonstrasi ma Jadi dari sini poin ketiga, yaitu hasiswa adalah sebuah tindakan yang pengabdian kepada masyarakat pun wajar dan lebih mengarah pada hal yang coba dipenuhi dengan jalan demonstraKETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

Gerbang Utama si, dan hal ini juga bisa dikatakan sebagai tradisi kritis bagi mahasiswa.

Tradisi Kritis, Sebelum dan Setelah Reformasi Tri dalam wawancaranya bersama wartawan kavling 10 menjelasakan bahwa terdapat perbedaan yang mencolok pada demonstrasi mahasiswa pada dua rezim yaitu sebelum dan sesudah reformasi. Menurutnya, gerakan demonstrasi mahasiswa sebelum reformasi adalah gerakan yang solid karena seluruh mahasiswa pada saat itu juga bersatu dan mereka memiliki tujuan yang sama. Selain itu mahasiswa tahu betul musuh mereka, yaitu menumbangkan rezim yang otoriter. Yang kedua menurut Tri, gerakan tersebut lebih radikal dalam beraksi. Berlainan dengan demo pra reformasi, gerakan demo mahasiswa setelah reformasi terlihat kabur karena mereka memiliki isu-isu tersendiri dan berbedabeda untuk diangkat kedalam aksi demo. Hal itu membuat demonstrasi menjadi tidak solid dan seperti tidak tahu arah. ”Gerakan mahasiswa menjadi gerakan parsial, sesuai dengan isu yang ingin dikemukakan. Sama-sama demo tapi berbeda dengan wilayah lain. Istilahnya terfragmentasi,” ungkap Tri. Pendapat serupa juga dikatakan oleh M. Hafid Sukma, dalam sebuah wawancara (29/4) Hafid mengatakan bahwa selama ini HMI hanya melakukan aksi dengan kelompok mereka saja dan tidak dengan kelompok lain. “Belum pernah (bergabung-red) tapi kita komunikasikan dengan kelompok lain. Ya, memang dari pusat tidak ada perintah untuk bergabung,” kata Hafid. Bayu juga pernah membahas mengenai pengelompokkan isu tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan di depan Gedung Widyaloka itu ia menerangkan bahwa BEMSI hanya membahas masalahmasalah yang memang menjadi prioritas

mereka. Jadi akan berbeda-beda dengan kelompok yang lain. “Ini isu banyak. Dan kita punya prioritas mana yang lebih kita fokuskan,” ungkapnya.

Reaksi Masyarakat Tri beranggapan bahwa reaksi masyarakat bisa menjadi salah satu indikator keberhasilan sebuah aksi massa. Jika masyarakat setuju dengan demo tersebut, maka gerakan tersebut akan meluas dan masyarakat akan berinisiatif untuk ikut mendukung. Jika publik ikut bereaksi, berarti aksi itu bisa dikatakan berhasil. “Isu yang belum tentu benar, tapi kalau publik merasa itu benar lalu (masyarakat) melakukan aksi yang masif, ya itu juga akan berdampak,” ujar dosen Ilmu Politik tersebut. Disisi lain demo sering dipandang sebelah mata sebagai saluran aspirasi berpendapat. Demo kerap diidentikkan dengan kemacetan lalulintas dan cara-cara memaksa, bahkan hal-hal yang merusak. Namun Tri menambahkan bahwa publik-lah yang menentukan penilaian benar dan tidaknya suatu demonstrasi. ”Ketika kita menyematkan satu kata yang sebenarnya tidak relevan dengan demonstrasi. Coba ditelusuri makna anarki, apakah itu merusak, pembangkangan, atau melawan konstitusi? Sering kali saya protes, karena anarki maknanya tidak begitu.” ujar Tri. Ia menambahkan bahwa makna anarki semestinya dipahami sebagai upaya memprotes orang atau sekelompok orang yang berada dalam suatu tatanan karena jenuh dengan keadaan yang stagnan. ”Jadi tidak mungkin mahasiswa melakukan anarki. Ini yang harus diluruskan,” kata Tri menambahkan.

Penulis : Ainun Syahida Kontributor : Rahmawati Nur Azizah

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

Jajak Massa

MENYOROT PELAYANAN PELAYANAN AKADEMIK AKADEMIK MENYOROT Dalam kehidupan kampus, tidak hanya proses belajar-mengajar yang menjadi sorotan dalam indikator pendidikan Perguruan Tinggi ini. Pihak lain di luar dosen dan mahasiswa juga turut menyukseskan perjalanan kehidupan kampus, salah satunya adalah pegawai akademik kampus. Fungsi utama biro ini, sebagai unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan. Pegawai akademik sangatlah dekat dengan kebutuhan mahasiswa dalam mengurus hal-hal administrasi. Namun, kualitas pelayanan akademik menjadi sorotan. Masalahnya, pelayanan akademik mahasiswa justru identik dengan keruwetan sistem birokrasi yang menghambat para mahasiswa un-

tuk mengurus urusan administratif. Masalah kedisiplinan waktu pegawai akademik menjadi masalah krusial di kedua fakultas tersebut. Fenomena ini dapat dilihat dari ketidakhadiran pegawai di jam-jam kerja mereka. Padahal mahasiswa membutuhkan bantuan administratif dari pegawai akademik pada saat itu juga.

Lihat riset di hal.12 KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

Gerbang Khusus

TOLAK KRS MANUAL Mahasiswa FISIP keberatan bila KRS dikerjakan secara manual. Masa liburan di kampung halaman akan terusik.

Model dalam jaringan (online) tak banyak membantu proses peelaksanaan KRS. Sampai sekarang seluruh fakultas masih belum sepenuhnya melaksanakan KRS daring. Para pegawai masih harus melanjutkannya secara manual. Dosen Pembimbing Akademik (PA) masih harus melihat nilai yang keluar dan mata kuliah yang bakal diambil. Dengan model manual ini, dosen merasa cukup yakin untuk membubuhkan tanda tangan ke KRS dan KHS mahasiswa bimbingannya. Di FISIP, prosedur KRS terbilang mudah. Syaratnya, mahasiswa tidak terlambat melakukan KRS dengan jadwal yang telah ditentukan pihak fakultas. Setelah mahasiswa membayar SPP ke bank, mahasiswa bisa langsung membuka Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM) untuk melakukan pengisian KRS pada semester selanjutnya. Setelah ini, proses daftar ulang selesai. “Apabila mahasiswa terlambat melakukan KRS daring karena belum membayar SPP, mahasiswa dapat memberikan surat pengajuan penundaan pembayaran SPP kepada Wakil Dekan II. Kecuali, apabila ketelatan karena ke-

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

salahan dosen yang belum menyerahkan nilai pada batas waktu, mahasiswa akan mendapatkan nilai B untuk mata kuliah dosen tersebut,” Harnanto, Kepala Akademik FISIP. Saat pelaksanaan KRS manual nanti, mahasiswa FISIP wajib melampirkan foto copy KTP orang tua untuk mencocokkan validasi data alamat mahasiswa pada SIAM. Sebab pada kenyataannya, banyak data SIAM yang tidak sesuai. Bila data SIAM ternyata tak sesuai, imbasnya sangat terasa kepada bagian Akademik FISIP. Surat yang mereka kirim kepada masing-masing orang tua mahasiswa kembali lagi kepada mereka. Alamatnya tidak sesuai. Kalaupun surat sudah sampai ke alamat, orang tua mahasiswa malah tak datang untuk memenuhi panggilan. Kebanyakan surat yang kembali merupakan surat panggilan kepada mahasiswa akhir yang belum menyelesaikan masa studi sesuai waktunya. Apabila tidak segera ditangani, mahasiswa tersebut terancam drop out (DO). Konsep KRS manual ini mendapat tanggapan miring dari banyak mahasiswa. Keberatan ini membuat BEM FISIP berpikir cepat. Lembaga Kedaulatan Mahasiswa ini, lewat Kementerian Advokesma, kemudian menggagas acara ‘FISIP Bercerita’ untuk menampung tanggapan mahasiswa atas KRS Manual ini. Pertama kali, mahasiswa duduk bersama dengan jajaran dekanat dan bagian Akademik FISIP membahas Kartu Rencana Studi (KRS) daring, 24 April lalu di aula FISIP lantai 7. Salah satu mahasiswa yang hadir memberikan pendapatnya. Cara semacam ini memberatkan mahasiswa, karena pelaksanaannya bertepatan dengan masa liburan semester. Mahasiswa, umumnya, memanfaatkan liburan ini kembali ke kampung halaman masingmasing. Mayoritas dari mereka berasal

Gerbang Khusus

Surat Panggilan kepada orang tua foto: Rikho/Kavling10

dari luar kota Malang. Jika begini, mahasiswa merasa terbebani. Tanggapan serupa hampir datang dari sebagian besar mahasiswa yang hadir. Mahasiswa lainnya memandang pelaksanaan KRS daring justru lebih baik. Dia membandingkan dengan Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM) yang sepenuhnya menerapkan KRS daring. Rasanya meringankan mahasiswa. FILKOM memiliki tertib administrasi pada pelaksanaan KRS. Di sini berkas KRS dan KHS dikumpulkan pada minggu pertama kegiatan perkuliahan. Pihak fakultas yang menentukan batas waktu pengumpulan. Apabila mahasiswa tersebut mengumpul berkas melebihi batas

“Kalaupun surat sudah sampai ke alamat, orang tua mahasiswa malah tak datang untuk memenuhi panggilan.”

waktu, maka dia mendapat sanksi gugur mata kuliah pada semester yang bersangkutan. “Apabila sistem manual ini di terapkan di FISIP akan banyak mahasiswa yang tidak mengumpulkan, karena kurang tertib,” jelasnya. Waktu pula yang menjadi alasan mahasiswa enggan beralih pada KRS manual. Butuh waktu di perjalanan menuju kampus. Sampai di situ, mahasiswa kemudian harus rela untuk mengantri bila hendak menyerahkan berkas-berkas ke bagian Akademik. Menenteng berkas-berkas selama berjamjam juga menjenuhkan mahasiswa yang sedang menunggu giliran. Setelah mengetahui mahasiswa merasa terbebani, pihak Akademik memikirkan jalan tengah menyelesaikan masalah ini. Jajaran mereka akan mengusulkan kepada pimpinan dekanat agar konsultasi KRS berlangsung sebelum masa liburaan. “Sebetulnya, secara emosional masih lebih baik (bila mahasiswa) bertemu dosen PA, sekalian curhat. Berhadapan secara tatap muka langsung,” ungkap Harnanto. Penulis

: Rikho K. Wiratama

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

Jajak Massa

SURVEY PELAYANAN AKADEMIK FAKULTAS Riset ini mengangkat isu pelayanan akademik kemahasiswaan di fakultas-fakultas Universitas Brwaijaya (UB). Survei meliputi 15 fakultas di UB dan melibatkan 240 mahasiswa. Survei ini memperoleh hasil dua fakultas yang mendapat indikator ketidakpuasan paling tinggi, yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Fakultas Ilmu Budaya (FIB). Sedangkan tingkat kepuasan tertinggi didapat oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakulatas Kedokteran (FK) dan Fakultas Hukum (FH).

27% 47%

1.Apakah Anda puas dengan pelayanan akademik fakultas?

73% 73%

53% 47% 60%

67%

27%

53%

67%

33%

47% 53%

93%

67%

80%

07%

22% 72% 6%

BAIK CUKUP BURUK

33%

67% 33%

20%

TIDAK

25% 67% 8%

60% 40%

20%

6% 74% 0%

13%

33%

40%

87%

2.Bagaimana menurut Anda mengenai etika dan keramahtamahan petugas akademik mahasiswa? 7% 79% 14%

27% 73% 0%

0% 93% 7%

29% 71% 0%

13% 60% 27%

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

92% 8% 0%

15% 70% 15%

0% 86% 14%

21% 58% 21%

6% 87% 7%

19% 81% 0%

29% 57% 14%

Jajak Massa

8% 58% 34%

6% 69% 25%

6% 94% 0%

CUKUP BURUK

17% 67% 6%

25% 44% 31%

17% 78% 5%

CUKUP BURUK

17% 58% 25%

19% 69% 12%

5% 95% 0%

13% 60% 27%

47% 47% 6%

21% 79% 0%

8% 92% 0%

38% 62% 0%

29% 50% 21%

14% 79% 7%

21% 50% 29%

21% 71% 8%

13% 54% 33%

7% 86% 7%

25% 75% 0%

38% 31% 31%

21% 72% 7%

29% 64% 7%

21% 43% 36%

44% 56% 0%

7% 86% 7%

14% 86% 0%

25% 75% 0%

8% 84% 8%

0% 93% 7%

13% 73% 14%

30% 30% 30%

20% 73% 7%

13% 67% 20%

5.Bagaimana menurut Anda tentang ketanggapan petugas akademik dalam melayani mahasiswa? 28% 57% 15%

37% 38% 25%

40% 40% 20%

4.Bagaimana menurut Anda tentang kedisiplinan waktu akademik?

35% 59% 6%

BAIK

CUKUP BURUK

7% 64% 29%

0% 100% 0%

BAIK

3.Bagaimana menurut Anda tentang kualitas dan update sistem akademik mahasiswa?

21% 57% 22%

37% 63% 0%

27% 67% 6%

20% 67% 13%

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

Gerbang Khusus

MELAYANI SAMBIL OTAK-ATIK PONSEL Pelayanan Akademik FIB mengecewakan mahasiswa. Apalagi pegawainya melayani sambil sibuk dengan ponsel. Rasanya seperti diacuhkan.

Tengah siang, waktu yang salah bagi empat mahasiswa. Berkas-berkas sudah mereka tenteng, tapi malah harus duduk sambil menyaksikan ruang kosong tak berpenghuni. Raut wajah tampak seperti menanti. Sesekali mata memalingkan pandangan ke papan kecil yang bertengger di belakang kaca, bertulis ‘istirahat’. Ruangan tersebut mirip loket penjualan karcis. Biar suasana menunggu agak mencair, beberapa saling mengobrol kecil-kecil. “Sedang mengurus jadwal untuk sempro,” cerita seorang wanita. Mahasiswa lainnya mencari kelas kosong untuk make up kelas. Semuanya berbau akademik. Pemandangan ini lah yang terjadi saat reporter Ketawanggede mengunjungi ruang Akademik FIB. Padahal, datangnya usai jam istirahat kantor. Setengah jam berlalu, penantian itu berakhir. Pintu terbuka dan ‘istirahat’ itu lenyap jam setengah dua. Pelayanan dimulai. Pembukaan ini, rasanya cukup mengejutkan bagi mahasiswa. Kadang kala pelayanan bisa dimulai jam setengah tiga. Sesuatu yang tidak menguntungkan bagi mahasiswa yang memiliki banyak aktivitas. Kejadian ini bukan sekali ini saja. Korban kekecewaannya tak hanya berjumlah empat. Pun model-model kekecewaan itu beragam bentuknya. Mereka yang tak kuasa menahan kekesalan, memilih untuk bercerita ke Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau Dewan Perwakilan KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

Mahasiswa (DPM) Fakultas Ilmu Budaya (FIB). Mukhammad Aang Kunaefi, Presiden BEM FIB membenarkan hal tersebut. Lewat Kementerian Advokesma, mahasiswa ternyata banyak mengeluh soal ketepatan waktu pegawai Akademik. Kehadiran pegawai pun mengecewakan, kadang-kadang tidak lengkap. Mahasiswa merasa rugi, urusannya belum bisa ditangani orang yang bersangkutan. Aang memahami persoalan ini, walau secara pribadi, dia menilai pelayanan pegawai terkesan ramah dan nyaman saat mengunjungi ruang kerja mereka di lantai empat. Ia memang mengenal baik dan cukup akrab dengan beberapa pegawai di sana. Akan tetapi keadaan terbalik terjadi keapda mahasiswa lain. Banyak di antara para pegawai yang bersikap tidak ramah dan terkesan mengacuhkan. “Misalnya, mahasiswa mencari pegawai A, tetapi yang ada hanya pegawai B. Padahal pekerjaan tertentu hanya bisa ditangani oleh pegawai B, dan pegawai B tidak ada di tempat,” ujarnya. Kekeu Kirani Firdaus, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, punya cerita lain. Pernah suatu waktu saat mengurusi keperluan ke bagian Akademik, dirinya harus lelah bolak-balik menjumpai satu-dua-tiga pegawai. Padahal sebenarnya, pegawai yang dimaksud adalah orang pertama tadi yang dijumpainya. Malah, suatu waktu, pegawai pernah menjawab tidak tahu soal keperluan akademik. Yang paling Kekeu sayangkan, seorang pegawai sering melayani mahasiswa sambil mengotak-atik ponsel. Kesannya, kata Kekeu, seperti mengacuhkan mahasiswa.

Gerbang Khusus Menanggapi persoalan pelayanan bagian Akademik, Aang bersama pihak DPM FIB melakukan survei atas kinerja bagian Akademik, Maret dan April silam. Hasil survey ini kemudian dibawa kepada pihak Akademik. Mereka menanggapi positif survei ini. “Untuk pembenahan di kemudian hari,” kata Aang. Hasil survei cukup jelas menggambarkan kondisi pelayanan bagian Akademik. Sebagian besar mahasiswa merasa tidak puas dengan pelayanan akademik, terutama dalam masalah Kuliah Kerja Nyata (KKN). FIB memang melakukan perubahan sistem KKN. Sejak semester lalu, KKN terbelah dua: magang dan tematik. KKN magang menempatkan mahasiswa di berbagai perusahaan, sementara tematik menempatkan mahasiswa di Pemerintahan Kota dan Kabupaten. Sekarang ini merupakan proses peralihan dari sistem lama ke sistem yang baru. “Memang kita tidak menyosialisasikan dulu ke mereka semua (mahasiswa, red). Kami menyosialisasikan melalui pembekalan sebelum KKN. Jika mahasiswa datang ke acara pembekalan tersebut maka mahasiswa akan tahu,” tutur Dyah, pegawai bagian Akademik. Namun, Aang menilai penggodokan sistem KKN yang baru sekarang belum digarap maksimal. Makanya, mahasiswa merasa kesulitan menyesuaikan diri pada sistem baru ini. “Setelah kami sampaikan kepada pihak fakultas, mereka mengatakan sudah ada pembenahan, salah satunya adalah pelayanan surat observasi melalui media daring (online),” ujarnya. Survei BEM dan DPM mendapat tanggapan berbeda dari Sastriningsih, Kasubag Akademik. Dia menjelaskan, jajarannya selama ini belum menerima pengaduan soal keluhan mahasiswa. Bahkan Sastriningsih juga mengaku belum menerima pengajuan BEM dan DPM. “Selama ini kami baik-baik saja dengan mahasiswa,” ungkapnya. Selama ini, bagian Akademik memang

belum memiliki program jajak pendapat dari mahasiswa kepada pelayanan akademik. Yang ada hanya kuisioner daring penilaian terhadap para dosen. Mahasiswa biasanya mengisi kuisioner saat mengisi KRS daring. Dyah menyarankan agar masalah-masalah mahasiswa terkait bagian Akademik disampaikan secara resmi terhadap jajarannya supaya bisa diproses lebih lanjut. Survei pelayanan belum ada, alasannya, lantaran pihak rektorat, kata Dyah, juga belum memunyai program penilaian terhadap pegawai di seluruh fakultas. Program semacam ini mengharuskan fakultas memunyai standar yang sama dan sesuai. Fakultas-fakultas yang bernaung belum memiliki model semacam ini. “Karena itu pihak rektorat diharapkan mampu merencanakan program tersebut,” ungkapnya. Namun, bagian Akademik tak bisa menutup mata atas kelakuan mereka yang masih saja terlambat masuk usai jam istirahat berakhir. Telatnya memang tak setiap waktu, hanya kadang-kadang saja. Pegawai juga pernah patuh pada aturan istirahat dari 12.00-13.00. “Meskipun papan ‘istirahat’ masih menggantung, selama pegawai berada di dalam ruangan, mereka sudah siap melayani. Selama tidak ada acara yang mendesak, seperti mengurus kepanitiaan, rapat atau kepentingan sosial seperti melayat,” kata Dyah. Soal otak-atik ponsel, “Mungkin saja saat itu pegawai tersebut sedang menerima pesan singkat (SMS) dari pimpinan yang harus segera dibaca.” Pegawai akademik juga bersikap tegas dalam pekerjaannya. Kadangkala mereka harus menegur mahasiswa yang tidak mematuhi prosedur dengan baik. Akan tetapi pegawai selalu berusaha untuk melayani mahasiswa dengan baik. Penulis

: Rizqi N. Ramadhani

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

Jam Malam

GEMBOS BAN DI KAMPUS Banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Universitas Brawijaya(UB),pihak rektorat membenahi aturan parkir. Melalui jejaring sosial, Line, pada 26 April lalu, Eksekutif Mahasiswa (EM) UB menyampaikan beberapa peraturan baru terkait parkir kendaraan. Ban motor/mobil bakal digembos jika parkir di tempat non-resmi dan melewati jam malam, 22.00. Parkir UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) dan LKM (Lembaga Kedaulatan Mahasiswa) dipindahkan ke belakang Samantha Krida. Sehari sebelumnya, pihak EM berkoordinasi dengan pihak rektorat. Namun, pihak EM belum sepenuhnya sepakat dan akan mengkaji ulang. Meski masih wacana, EM mencoba membagikan informasi peraturan baru tersebut untuk mengetahui reaksi publik agar bisa dijadikan bahan pertimbangan. “Memang teman-teman banyak juga yang dukung dan sepakat, tapi saya kok masih melihat ini belum benar-benar efektif untuk mengatasi masalah parkiran,” papar Reza Adi Pratama, Presiden EM UB. Wakil Kepala Satpam, Moch. Choiri, mengatakan, penggembosan ban memang akan terjadi, namun hingga saat ini belum ada Surat Keputusan (SK) Resmi Rektor. “Sebenarnya kalau penggembosan ban, kan bagi mereka yang parkir liar. Cuma payung hukumnya (SK Rektor, red) untuk ini belum ada,” ujarnya. Hal senada juga disampaikan Kepala Subbagian Rumah Tangga, Siti Marfuah. Menurutnya, peraturan penggembosan ban masih sebatas wacana. Sosialisasi dilakukan kepada mahasiswa agar nanti tidak kaget. Selain itu, untuk merealisasikannya, pihak rektorat membutuhkan persiapan teknis

yang matang. “Kami harus membuat perangkat hukumnya dulu, sebuah peraturan atau edaran. Setelah surat edaran kita berlakukan, kita siapkan perangkatnya, pompanya, sosialisasi, tempat-tempat yg sudah disediakan, baru kita langsung action. Teknis semacam ini harus dibahas matang oleh tim,” ungkapnya. Rencananya, penggembosan ban dilakukan jika kendaraan parkir di luar kantung parkir yang disediakan. Kantung parkir resmi UB memiliki ciri-ciri tenda berwarna biru dengan lambang UB, penjaga parkir berseragam biru muda, dan punya kartu parkir. Kantung parkir hanya terdapat di titik-titik tertentu pada setiap fakultas. Tidak semua gedung memilikinya, seperti sekitar UKM dan LKM. Padahal, banyak mahasiswa membawa kendaraannya saat menuju kedua gedung ini. Tentunya, hal ini menyebabkan jalan di sekitar gedung UKM dan LKM menjadi parkir Non-Resmi yang rawan penggembosan ban. Jika penggembosan ban benar-benar dilakukan maka akan banyak ban kendaraan yang kempis. Menanggapi hal tersebut, Choiri, menjelaskan akan mencoba berkoordinasi dengan pimpinan. “UKM sendiri kan harusnya nggak seperti itu parkirnya,” paparnya. Penggembosan di atas jam malam juga memberatkan mahasiswa. Banyak kegiatan non-akademik yang dilakoni sebagian besar mahasiswa dilaksanakan sampai melewati jam malam. Namun, tak bisa dipungkiri, curanmor sering terjadi di malam hari. Penerangan sangat minim, sehingga keadaan sekitar kantung parkir terlihat gelap membuat kesempatan itu terbuka lebar. Belum lagi, saat jam malam berlaku, penjaga parkir sudah meninggalkan masing-masing pos jaga. Lalu bagaimana dengan satuan pengamanan? Satuan keamanan kampus ternyata

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

Jam Malam jumlahnya terbatas untuk menangani luasnya UB. ”Digembos itu, biar nanti kalau terjadi curanmor, pencuri kan nggak mungkin bawa sepeda yang gembos,” ungkapnya. Meskipun belum ada SK Rektor yang sah terkait penggembosan ban, area depan garasi mobil yang berada diantara gedung Biologi dan Fakultas Ilmu Budaya telah memasang plang bertuliskan “Sepeda motor dilarang parkir di area depan garasi mobil. Bagi yang melanggar, ban sepeda motor akan dikempiskan (digembosi)”. Menurut Siti, hal tersebut tidak melanggar peraturan. Paling tidak mengajarkan kepada mahasiswa untuk tidak parkir disitu. “Tidak jadi masalah sepanjang aturan itu bisa membuat efek jera. Ya tidak melanggar aturan, itu kan sama saja dengan peringatan untuk tidak parkir disitu. Tapi action-nya untuk menggembosi itu juga belum punya dasar hukum kan,” jelasnya. Belum pastinya pelaksanaan penggembosan ban motor/mobil karena hal ini masih perlu dibicarakan lagi dengan pihak mahasiswa yang diwakili EM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan Badan Eksekutif Mahasiswa tiap Fakultas. Rencananya, pihak mahasiswa akan menawarkan solusi kepada rektorat terkait keamanan UB selain penggembosan ban. Solusi jangka pendek, kata Reza, yaitu pembangunan lahan parkir baru di samping lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Lahan ini dinilai cukup luas sebagai tempat parkir. Untuk solusi jangka menengah, EM mengusulkan kartu parkir yang dibuat seperti Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Kartu parkir ini nantinya meencantumkan pelat nomor kendaran. ”Nah, yang tidak punya kartu parkir ini dia tidak boleh parkir di kantong parkir,” jelas mahasiswa Fakultas Pertanian saat ditemui 7 Mei lalu. “Mudah-mudahan minggu depan atau dua minggu lagi maksimal sudah bisa maju mempresentasikan usulan kita.” Sedangkan solusi jangka panjang, yaitu pembangunan parkir terpusat pada empat titik. Parkiran terpusat harus bertingkat,

supaya bisa mencukupi kebutuhan volume kendaraan di UB yang sangat melimpah. “Kita masih matangkan lagi rencana ini karena kan juga butuh biaya,” tambahnya. Meski masih wacana, pihak Mako (Markas Komando) Satuan Pengamanan UB menegaskan penggembosan ban akan dilakukan jika pelanggaran terlewat batas, misalnya parkir motor hingga beberapa hari dikampus, dan lain-lain. Apabila nantinya penggembosan ban tetap diberlakukan, pihak rektorat akan menyediakan pompa gratis yang berada di Mako dekat perpustakaan pusat UB. “Intinya dari pada kehilangan sepeda kan mendingan nuntun,” ujar Choiri. Pihak Mako sebetulnya berharap penggembosan ban tidak terjadi. “Warga UB hendaknya mematuhi peraturan, yang tidak boleh parkir ya nggak boleh.”

Pengalihan Parkir

Dalam peraturan yang dirilis EM juga disebutkan rektorat membuka lahan parkir baru di belakang gedung Samantha Krida (Sakri). Namun pada kenyataannya, para pengendara tidak sepenuhnya menggunakan lahan parkir tersebut, terutama pengunjung kantin belakang Sakri (CL). Mereka malah memarkirkan kendaraan masingmasing di sepanjang jalan depan CL yang cenderung berantakan dan kerap menutup akses jalan. Pembukaan lahan parkir ini dilakukan sejak 20 April lalu, disusul dengan menutup portal pintu masuk menuju gedung UKM dan LKM. Penutupan portal mengakibatkan akses jalan menuju UKM dan LKM hanya melalui satu jalur yaitu CL. Menurut Siti, ini dilakukan untuk keamanan dan meminimalisir adanya curanmor. Portal sendiri akan terus ditutup hingga muncul kebijakan baru dari pihak rektorat. Sementara, Pihak Mako mengaku belum bisa melakukan tindakan penertiban karena kebijakan Rektorat belum menyentuh area tersebut. Penulis : Bunga Astana Kontributor : Rikho K. Wiratama

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

Kilas KAA 60 Tahun Konperensi Asia Afrika

Niatan Sejarah dan Relevansi Bandung, Ibu Kota Propinsi Jawa Barat, memang selalu ramai. Penduduk terlihat hilir mudik, sibuk dengan aktivitas yang tidak biasa. Sama seperti 60 tahun lalu, saat Sanusi H mengintruksikan seluruh warga Bandung bersiap diri menyamput 29 negara dan kurang lebih 1000 wartawan. Pada tahun 2015, antusiasme masyarakat juga membanjir tinggi, tak ingin hanya sekedar jadi penonton. Masyarakat turut andil menyukseskan acara yang menjadi tonggak sejarah eksistensi Indonesia di mata Dunia. Niat Sejarah tersebut tetap hidup ditengah pertanyaan-pertanyaan klise tentang relevansi dari Konperensi Asia Afrika. Bertajuk 60th Asian African Conference Commemoration 2015 : Advancing SouthSouth Corporation, kesungguhan warga Indonesia tidak perlu dipertanyakan kembali. Tiap Masyarakat membangun solidaritas gotong royong untuk menata kembali Jakarta dan Bandung sebagai tempat perhelatan Konperensi Tingkat TInggi KAA, dan Karnaval Asia Afrika. Sebuah niatan sejarah tersebut tetap muncul ditengah masyarakat Indonesia yang mungkin mulai melupakan peristiwa sejarah tersebut Relevansi? Tentu kita mulai dulu dari melintas niatan sejarah yang dibangun oleh lima orang pria penggagas Konperensi Asia Afrika, Ali Sastroeamindjojo dari In-

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

donesia, Sir John Kotelawala dari Sriklanka, Muhammad Ali Bogra dari Pakistan, Jawahhahral Nehru dari India dan U Nu dari Burma. Kita harus menyepakati dulu, niatan sejarah tersebut dibentuk atas kesamaan nasib, yaitu kolonialisme dan imperialise. Seperti halnya gaung persatuan, Indonesia adalah lakon utama dibalik semua pergerakan terbesar bangsa-bangsa dalam negara dunia ketiga. Bahwa seharusnya ada yang harus diperjuangkan pada masa itu, dimana dua poros besar saat itu sedang sibuk-sibuknya berbicara mengenai teknologi, politik pengaruh dan persenjataan. Di negara dunia ketiga masih belum mencapai kebebasan dirinya untuk bebas menentukan nasib negaranya sendiri. Sebuah Niatan Sejarah Persiapan ini bukan sekedar seremonial, niatan sejarah dilihat dari seberapa penting kah Konperensi Asia Afrika masih berdampakkah bagi negara- negara anggotanya. Konperensi Asia Afrika adalah salah satu wadah yang sangat baik bagi negara-negara dunia ketiga pada zaman itu. Karakterisitik politik global saat itu masih terkekeang pada perjuangan pembebasan negara-negara yang terjajah dan permasalahan negara dunia ketiga terhadap dua kutub dunia yang saling berjuang mendapatkan pengaruh. Menurut mantan perdana menteri India, Jawahral Nehru, ada poin-poin penting yang dibawa oleh konperensi Asia Afrika dalam rumusan konkrit di depan sidang konperensi tersebut. Disisi lain, menurut Malcom-X, tokoh terkemuka kulit berwarna, dia menyatakan bahwa Asia Afrika

Kilas KAA adalah sebuah pertemuan besar bagaimana orang-orang kulit bewarna berhimpun merumuskan permasalahan di negaranya masing-masing. Dalam pertemuan itu juga Indonesia merumuskan bagaimana seharusnya negara dunia ketiga hadir sebagai bagian yang menggagas tinggi perdamaian dunia. Pada dasarnya, Asia Afrika adalah sebuah gagasan yang pada kesimpulan dalam dasasila bandung tetap akan abadi selama imperialism, kolonialisme dan modifikasi bentuk tersebut masih bersemayam dalam sendi-sendi negara-negara di belahan Bumi ini yang masih merindukan arti dari perdamaian dan keadilan dunia. Niatan sejarah tersebut pada dasarnya peluang bagi Asia-Afrika untuk kembali menantang fenomena tersebut untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Fenemona seperti ini sudah jarang terjadi,contohnya Konstelasi perang dunia menunjukkan pola bipolar yang didasarkan pada titik kulminasi perang pengaruh dan sektor perebutan kekuasaan ideologi. Tetapi setelah perang dingin mereda, konsep globalisasi ekonomi pun mengalir deras membuat perubahan motif negara bergeser dari faktor politik keamanan menjadi ekonomi. Fenomena ini membuat pergesaran indikator kepentingan Semangat Asia â&#x20AC;&#x201C; Afrika sendiri yang membuat semangat tersebut terlihat sampai saat ini hanya sebagai seremonial sejarah semata. Mengidentifikasi Neo-Kolonialisme dan Imperialisme melalui Bandung Spirit Kolonialisme mempunyai juga baju modern, dalam bentuk penguasaan ekonomi, penguasaan intelektual, penguasaan materil yang nyata, dilakukan oleh sekumpulan keil orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah rakyat . Begitulah kutipan pidato Presiden Soekarno dalam pembukaan KAA. Intisari pidato tersebut memunculkan

fakta bahwa Bandung Spirit adalah sebuah kerelevansian yang ada bagaimanapun jaman bergerak lewat pemahaman akan bahaya dari kolonialisme dan imperialisme. Kita melihat bahwa semakin bergeraknya zaman, hak-hak universal telah dibawa oleh dunia barat untuk membangun suatu sistem global yang dapat diaplikasikan oleh tiap-tiap negara di dunia ini. Tapi apakah sistem itu dapat diterapkan, bahkan di negara-negara dunia ketiga sekalipun? Bagaimana pengaruh kolonialisme dan imperialism di zaman globalisasi ini? Kita tak dapat memungkiri bahwa hak negara untuk menentukan arah hidupnya adalah sesuatu yang mutlak, bahkan dalam demokrasi sekalipun kebebasan adalah jaminan utama dari berjalanannya suatu sistem. Tapi apa yang terjadi saat ini? Kita masih terkekang soal pemahaman anti penjajahan tetapi Negara tidak dapat menentukan piihan hidup sendiri. Seperti konflik Israel-palestina yang tak kunjung redam, agresi militer barat ke Iraq, Libya dan negara timur tengah lainnya, Ekspansi ekonomi Tiongkok ke benua Afrika yang sangat massif. Mungkin kita akan kembali sosok-sosok orang seperti Chou Enlai, Nehru, Nasser Soekarno, dan banyak pemimpin Asia Afrika lain yang berani mengambil langkah besar untuk mengaplikasikan arti dari perdamain dunia dan keadilan sosial. Kita harus mengakui bahwa pada zaman saat ini, ketergantungan memang tidak bisa dielakkan, karena negara-negara akan memainkan peranan cukup besar apabila mereka mampu merebut pembangunan teknologi. Inilah tantangan bagi Asia Afrika, tetapi apa yang kita ketahui tentang benua ini apabila media hanya memberikan konten-konten yang bersifat permasalahan dan macam-macamnya. Mungkin kita masih ingat bagaimana agresi-agresi militer yang terjadi di Timur

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

Kilas KAA Tengah, Penyakit Ebola dan isu kesehatan yang tak kunjung padam di Afrika, hingga permasalahan bencana alam, konflik negara tetangga dan gerakan separatis di Asia. Dengan semua permasalah yang terjadi, Apakah Tuhan menakdirkan AsiaAfrika sebagai benua yang â&#x20AC;&#x2DC;tak ramahâ&#x20AC;&#x2122; untuk dihuni? Ada kalimat-kalimat unik yang dilontarkan oleh Emily G. Bach, pemenang hadian nobel perdamaian yang juga seorang sosiolog dan juga ekonomi. Menurutnya adalah sebuah keharusan niat bagaimana niat mulai dari KAA dibangun. Ia memahami bahwa adalah sebuah urgensi di tengah kemelaratan penduduk dunia dan persaingan politik, dibutuhkan adanya keberanian untuk kemajuan cita-cita universal. Ia berpendapat bahwa dunia telah jemu akan penindasan, dogma dan peperangan. KAA adalah sebuah harapan besar bagi dunia khususnya bangsa-bangsa Asia Afrika untuk merumuskan masyarakat dan nilai-nilai baru yang dapat diterima. Relevansi KAA : Dari Kerjasama Selatan-Selatan Hingga Penyelesaian Konflik Palestina Dari permasalahan yang kita bahas sebelumnya, sepertinya Konperensi Asia Afrika telah kehilangan beberapa momentum guna mengambil kembali tujuannya. Yang terakhir tentang mempertanyakan KAA saat pengungsi Rohingya direpresi oleh Mayoritas penduduk di Myanmar. Tetapi pada 60 tahun perayaan Asia Afrika april lalu, terlihat KAA mulai memainkan peranan penting dalam hal

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

tersebut. Terlihat saat penutupan KAA di Bandung April lalu, ada beberapa poin terkait pentingnya Kerja sama Selatan Selatan yang melibatkan negara-negara di Asia dan Afrika. Kemudian pembahasan mengenai penyegaran kemitraan strategis baru dan deklarasi utama tentang dukungan besar terkait kemerdekaan Palestina. Berlangsungnya konperensi tersebut juga terkait dengan dukungan penuh semua negara yang terdiri dari 32 kepala negara, dari 92 delegasi negara yang mendukung kemerdekaan penuh Palestina yang terarsip dalam Deklarasi Palestina.

Dari bidang ekonomi sendiri, Presiden Robert Mugabe dari Zimbabwe menyatakan bahwa kepentingan yang sangat besar bagi negara-negara Asia Afrika untuk membangun kerjasama ekonomi di tengah arus perdagangan global yang dikendalikan oleh negara barat. Tetapi untuk menjalankan itu semua , tentu harus ada dahulu penyelesaian konflik politik,ekonomi, sosial yang ada di masing-masing negara anggota. Penulis

: M. Iqbal Yunazwardi

Opini

Pemaknaan Anarkisme dan Konsep Budaya Bebas

Oleh: Rahmawati Nur Azizah

alam wawancara dengan Tri Hendra Wahyudi, salah satu dosen Ilmu Politik, narasumber mengenai demonstrasi mahasiswa, dirinya mengeluhkan pemaknaan kata ‘anarki’ yang tidak sesuai tempatnya. Dari sini, saya mencoba mengantar pembaca kepada sebuah gerbang yang sering disalahartikan, yaitu paham anarkisme. Referensi yang digunakan bersumber pada laman anarkis.org dan Budaya Bebas karya Lawrence Lessig. Sekali lagi ini hanyalah penjelasan anarkisme yang dijelaskan secara umum dan hanya menyentuh permukaannya saja. Anda dapat mengakses laman tersebut untuk penjelasan yang lebih rinci dan dalam. Anarkisme adalah paham yang sering sekali di-salahartikan. Umumnya kata ‘anarki’ atau ‘anarkisme ’ tersebut digunakan untuk mengartikan ‘chaos’ atau kekacauan, dan keadaan ‘menolak konstitusi’. Akibatnya, paham tersebut disinyalir sebagai sesuatu yang hanya mengingin-kan kekacauan. Tak jarang orang mengartikannya sebagai bentuk tindakan destruktif atau merusak. Hal ini dipercayai orang tanpa melihat asal usulnya. Tindakan seperti ini adalah buah pikiran yang keliru yang sudah umum dipercayai publik (common fallacy). Orang-orang menganggap ide tersebut benar demikian, anarki selalu merujuk pada kekacauan, padahal ide tersebut tidak benar, namun sudah terlanjur menyebar luas di masyarakat yang kemudian diterima dan terinternalisasi. Mengartikan ‘Anarki’ dan ‘Anarkisme’ Anarkisme pertama kali muncul dari pemberontakan petani Eropa abad pertengahan, tepat-

nya pada puncak revolusi Perancis 1789. Namun, masyarakat mulai menggunakan istilah anarkisme pada abad ke-19 untuk menggambarkan secara positif ideologi sosial serta politik yang tak memerlukan kehadiaran pemerintah. Para penggiat gagasan ini adalah Pierre Joseph Proudhon, Michael Bakunin dan Peter Kropotkin. Kata ‘anarki’ berasal dari bahasa Yunani, awalan an atau a berarti ‘tidak’ atau ‘ketiadaan’ sedangkan archos berarti ‘peraturan’ , “penguasa”. Anarki bisa diartikan sebagai keadaan dimana tidak ada suatu aturan. Jadi Anarkisme, seperti yang di katakan P.J Proudhon, adalah teori politik yang bertujuan menciptakan anarki, “ketiadaan tuan, tanpa raja yang berkuasa.” Dalam kata lain, anarkisme adalah paham yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang di dalamnya individu bebas berkumpul bersama secara sederajat. Dengan adanya istilah demokrasi, maka istilah anarki ini akan semakin diarahkan pada pemberontakkan. Anarki dengan tegas menolak kekuasaan, sementara demokrasi mengambil seorang yang kemudian dijadikan sebagai pemimpin tertinggi dalam sebuah negara. Demokrasi menganggap jika tidak ada pemerintahan, negara akan menjadi kacau, maka wajar saja jika anarki, yang menolak pemerintahan, sering dimaknai sebagai tindakan kekacauan. Namun, makna anarki tak sekedar berarti anti-pemerintah, atau anti-negara. Anarkisme terutama adalah gerakan yang melawan hierarki. Mengapa? Karena hierarki adalah struktur organisasional yang mewujudkan kekuasaan. Negara adalah bentuk “tertinggi” dari hierarki, golongan anarkis, seperti definisi, adalah anti-negara. Namun definisi

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

Opini ini tidak cukup untuk menjelaskan anarkisme. Kaum anarkis juga membela bentuk-bentuk organisasi sosial, politik, dan ekonomi yang anti hierarki dan lebih kooperatif. Artinya kaum anarkis yang sesungguhnya melawan semua bentuk organisasi hierarkis dan dominasi, tidak hanya negara. Semua orang ditempatkan dalam keadaan setara, tanpa ada sekat sekat diantara mereka. Anarkisme sering dinilai negatif oleh sebagian masyarakat, maka kaum anarkis mencoba memberikan nama lain dari anarkisme. Istilah yang paling biasa digunakan adalah “sosialisme bebas”, “komunisme bebas”, “sosialisme liberal”, dan “komunisme liberal”. Bagi kaum anarkis, sosialisme liberal, komunisme liberal, dan anarkisme dapat diartikan sama saja. American Heritage Dictionary menjabarkan pengertian sosialisme liberal, “Liberal : Seseorang yang percaya di dalam kebebasan bertindak dan berpikir; seseorang yang percaya di dalam kehendak bebas. Sosialisme: Suatu sistem sosial yang di dalamnya para produsen memiliki kekuasaan politik dan sarana produksi serta mendistribusikan barang.” Maka dapat didefinisikan, sosialisme liberal, ”suatu sistem sosial yang percaya dalam kebebasan bertindak, berpikir, dan kehendak bebas, serta di dalamnya produsen memiliki kekuatan politis, sarana untuk memproduksi dan mendistribusikan barang. Namun, demikian banyak Libertans Amerika yang menganggap bahwa ini hanyalah suatu cara kaum anarkis menggabungkan ide Sosialis (yang anti liberal) dengan ide liberal supaya ide ide sosialis tersebut dapat lebih mudah diterima oleh kaum liberal.

Budaya Bebas: Lisensi Creative Commons Karena konsep awal anarkisme adalah kesetaraan dan kerjasama sukarela, maka hal tersebut sependapat dengan konsep budaya bebas, konsep yang lahir dan tumbuh besar di era digital sekarang ini. Era dimana seluruh dunia sudah didominasi oleh kecanggihan internet. Budaya bebas menawarkan sesuatu yang menarik, membebaskan konten konten tertentu dengan bermacam syarat tertentu pula, demi manfaat bersama. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, anarkisme tidak hanya menolak negara tapi juga dominasi. Sebagai contoh adalah lisensi Creative

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

Common, yang menerapkan gagasan copyleft yaitu gagasan yang memberikan hak kepada seseorang untuk merubah sebuah karya, dan meneruskan kepada orang lain dengan syarat, orang tersebut juga menyebarkan dan meneruskan hak yang sama kepada orang lain, memberikan attribusi, atau pencantuman nama pembuat karya, dan tidak mengambil keuntungan atau memperjualbelikan karya tersebut. Tindakan ini jelas mencerminkan konsep anarkisme yang positif, dan berlawanan dengan konsep copyright yang hanya menguntungkan individu dan menyebabkan persaingan, bukannya kerjasama. Konsep creative commons ini tetap menempatkan kreator utama sebagai pemegang kendali hak cipta, namun karya yang diciptakan bisa dibagikan bebas dengan siapa saja. Lahir Creative Commons,sebuah korporasi nirlaba yang didirikan di Massachusetts, namun berasal dari Universitas Stanford. Tujuannya membangun lapisan hak cipta yang masuk akal di atas ekstrem-ekstrem yang sekarang mendominasi. Cara yang ditempuh ialah mempermudah orang membangun karya atas karya orang lain, dengan cara memudahkan para pencipta untuk membebaskan orang lain mengambil dan membangun di atas karya-karya mereka. Di dalamnya terdapat kode kode sederhana yang disertai penjelasan yang mudah dibaca manusia dan terikat papda lisensi yang kuatm sehingga mmebuat usaha ini mudah dilakukan. Lisensi Creative Commons mendasari berlakunya kebebasan bagi siapapun yang mengakses lisensi ini. Sampai sekarang lisensi Creative Commons sudah cukup mendunia. Di Indonesia misalnya, telah lahir berbagai macam netlabel, sebutan untuk label berbasis internet yang memberikan konten musik gratis, seperti YesNoWave, Hujan Rekords, dll. juga di bidang penerbitan seperti zine, buku, dan lain sebagainya. Dengan ini, anarki tidak bisa diartikan sebagai chaos ataupun suatu usaha yang dilakukan kaum anarkis untuk menciptakan kekacauan atau ketidak tertiban. Malah, kaum anarkis ingin menciptakan suatu masyarakat yang berdasarkan kebebasan individu dan kooperasi sukarela. Dengan kata lain, tatanan dari bawah ke atas, bukan ketidaktertiban yang muncul dari atas ke bawah karena kekuasaan.

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

Nobar Bubar

Larang-Melarang di FIA Saat mahasiswa secara mandiri menghidupkan diskusi, hambatan malah datang dari pihak dekanat sendiri, takut bermuatan politis. Pelarangan dianggap lebih ampuh ketimbang hadir dalam diskusi. Sore itu, tepatnya saat hari buruh internasional, petugas keamanan FIA mendatangi panita pemutaran film Samin vs Semen dan Alkinemokiye. Sekitar tiga puluh menit sebelum film pertama diputar, salah seorang petugas menanyakan izin yang dikeluarkan pihak Dekanat FIA. Panitia belum bisa memulai jika belum mengantongi izin dari dekanat. “Kalau terjadi apa-apa, yang disalahkan kami juga,” ujar salah seorang satpam. LPM Dianns selaku panitia pelaksana, merasa keberatan. Panitia hanya memegang izin yang keluar dari pihak rektorat. Sementara, pihak keamanan tetap teguh, panitia harus mengantongi izin dari dekanat agar acara bisa dimulai. Padahal panitia sudah menyiapkan agenda acara mulai dari menonton bareng sampai diskusi bersama. “Saya melihat ada rasa ketakutan pada satu Mei. Kita dicap, mengandung ideologi tertentu, padahal ini bentuk harmonisasi mahasiswa dan buruh,” ungkap Syaukani Ichsan, Pemimpin Umum LPM Dianns. Soal perizinan, panitia sebenarnya terlebih dulu telah mengajukan proposal kegiatan kepada pihak dekanat. Pihak dekanat masih mempertimbangkannya, terkesan mengulur-ulur waktu pemberian izin. Panitia kemudian diarahkan untuk meminta izin kepada rektorat. Namun, setelah mendapat izin tertulis dari rektorat, pihak dekanat masih belum memberi kepastian kepada LPM Dianns, selaku panitia, untuk menyelenggarakan pemutaran film. Lama membincangkan perizinan, panitia memutuskan untuk memulai acara. Jam setengah delapan malam, acara diawali

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

dengan pembacaan orasi peringatan hari buruh. Peserta, mulai dari mahasiswa sampai dosen, sudah memenuhi lantai satu FIA. Sedikit demi sedikit penonton juga mulai bertambah, tak hanya mahasiswa FIA semata. Alkinemokiye akhirnya tampak di layar. Di luar ruangan, penjagaan begitu ketat. Satpam kampus dan universitas mengawasi dari setiap area. Beberapa dari mereka juga ikut nimbrung ke dalam acara sambil menyaksikan film suguhan panitia. Suasana terbilang kondusif. Semua peserta tampak antusias mengikuti alur demi alur film. Alkinemokiye sendiri berkisah tentang perjuangan para buruh di Freeport, Papua yang meminta kenaikan upah. Di sisi lain, film ini juga mengangkat realita yang terjadi di bumi cenderawasih ini. Kekerasan aparat keamanan kepada warga tampak dalam cerita. Sebuah rangkaian yang coba menceritakan keadaan sebenarnya di Papua. Saat semua peserta asyik-asyiknya menonton, sebuah sedan hitam memasuki halaman gedung pemutaran. Setelah pintu terbuka, tampak Siti Marfuah, Kasubbag Rumah Tangga UB, keluar dari dalam mobil. Kedatangannya disambut pihak keamanan, namun bukan sebagai peserta diskusi. Dirinya bermaksud memberhentikan acara. “Mohon maaf, acara harus berhenti. Ini sudah jam setengah sembilan. Ini toleransi dari pihak FIA sendiri, karena tidak ada titik temu untuk acara di sini. Jadi sesuai kesepakatan, acara harus berhenti. Mohon maaf,” ujar seorang satpam memasuki

Nobar Bubar memaksa mahasiswa untuk bubar. Sontak, pemberitahuan itu mengejutkan penonton. Film belum tuntas ditonton, masih berjalan setengah babak. Sorak-sorai peserta meminta film dilanjutkan bergema di hall gedung. Namun, pihak keamanan tetap pada pendiriannya. Layar proyektor segera digulung. “Adik-adik (mahasiswa), saya tahu acaranya belum selesai. Begini saja, acara bisa dilanjutkan nanti, mengajukan izin kembali. Mungkin tempatnya bukan di FIA,” ujar Siti Marfuah di depan banyak peserta.

Beberapa butir kesepatan mediasi Marfuah memang menerbitkan surat izin kepada panitia. Namun, dia menilai ada kekeliruan dalam menanggapi perizinan tersebut. Dirinya tak langsung memberikan izin pemutaran film, karena tempatnya berada di fakultas. Izin itu masih pada wewenang pihak dekanat. “Tadi dihubungi oleh Kabag TU, ternyata tidak ada perintah untuk men-

dampingi acara. Dekan juga tidak memberikan izin,” kata Marfuah. “Saya tadi juga menyampaikan kepada Kabag TU, mahasiswa sudah banyak, pemateri dan dosen kita sudah hadir. Namun, Pak Puji bersikeras tidak mengizinkan, karena belum berkoordinasi dengan Bagian TU atau PD III.” Panitia merasa kecewa atas pembubaran acara mereka. Kekecewaan ini bukan pada administrasi perizinan semata, tetapi menyangkut kebebasan dan otonomi mahasiswa dalam mengembangkan keilmuannya. “Saya menyadari ada yang pro dan kontra terhadap film ini,” kata Ican, sapaan Syaukani Ichsan. Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) juga menyayangkan pembubaran nobar ini. Mahasiswa yang bergabung dalam aliansi melakukan unjuk rasa di depan gedung rektorat dan dekanat. Mereka menuntut dekan minta maaf dan meminta proses mediasi antara dua belah pihak. Mediasi akhirnya berlangsung, 13 Mei silam. Seluruh perwakilan LKM dan LOF FIA hadir pada mediasi tersebut. Di forum ini, Bambang Supriyono, Dekan FIA, menyampaikan permohonan maaf atas pembubaran yang terjadi. Dia hadir sebagai pihak kedua yang mewakili pimpinan fakultas. Pembahasan tidak lagi mengungkit kejadian yang terdahulu. Kedua pihak menyepakati tujuh butir hasil mediasi dengan membubuhkan tanda tangan bermaterai dari mediator, perwakilan organsisasi mahasiswa, dan dekan FIA. Pada salah satu butir, mahasiswa meminta pihak dekanat memerjelas sistem administrasi kegiatan mahasiswa. “Masalah satu organisasi adalah masalah bersama, ini merupakan ruang deliberatif,” ungkap Ican.

Penulis

: Efrem Siregar

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

CIEE... WISUDA... SELAMAT ATAS DIWISUDANYA:

DHEA CANDRA DEWI S.A.P., M.A.P. Koordinator Media 2011-2012

ELYVIA INAYAH, S.I.Kom. Sekretaris Umum 2012-2013

KARINA TRI HAPSARI, S.A.B. Bendahara Umum 2012-2013

Adalah hal yang mengecewakan saat akhirnya kita harus berpisah dengan kalian semua, terlebih hidup diluar sana lebih berat dari kavling 10.

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015

SI KASEP

Akademik Barbar

KETAWANGGEDE EDISI VI/MEI-JUNI 2015