1.1.
Latar Belakang Rencana Penataan Lingkungan Permukiman atau RPLP adalah suatu produk penataan
lingkungan permukiman yang dalam proses pengerjaan dan penyusunannya melibatkan masyarakat secara aktif (perencanaan partisipatif). Apabila lingkungan sudah sesuai dengan standar kebutuhan hidup masyarakat sehat di kelurahan tersebut maka akan tercipta tatanan kehidupan yang lebih baik dan masyarakat dapat melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan secara mandiri dan disebutlah mereka sebagai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang bermoral, berjati diri, dan mandiri. RPLP mempertimbangkan tiga aspek utama dalam analisa ataupun perencanaannya, dimana ke tiga aspek tersebut adalah aspek Sosial, aspek Ekonomi dan aspek Lingkungan (SEL/Tridaya). Diharapkan dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut maka lingkungan kelurahan akan menjadi lebih baik (sehat, bersih, rapi dan indah) dan keluarga miskin yang ada dapat hidup lebih baik dan lebih sehat karena telah didukung dengan kondisi lingkungan yang sehat dan tertata. RPLP adalah rencana teknik dan program tata bangunan dan lingkungan, pedoman pengendaliannya adalah salah satu alat pengendalian pemanfaatan ruang yang diperlukan secara khusus pada bangunan atau kelompok bangunan pada suatu lingkungan / kawasan tertentu dan harus memuat pedoman rencana teknik (desain tiga dimensi) dan program tata bangunan dan lingkungan, serta berisi pedoman-pedoman untuk mengendalikan perwujudan bangunannya (urban design and development guidenlines). Tata Cara RTRK (Rencana Tata Ruang Kelurahan) yang telah mempunyai kekuatan hukum dimana RTRK menurut Permen PU No 2 Tahun 2016 ditetapkan berdasarkan SK Walikota/Bupati. Selain dari itu, penyusunan RPLP harus dipertimbangkan peraturan bangunan setempat, yaitu peraturan Daerah tentang Bangunan. Sehingga pada hakekatnya kedudukan operasional RPLP berdasarkan aspek legalitas dapat ditetapkan berdasarkan SK Walikota / Bupati.
BAB .I. PENDAHULUAN
1
1.2.
Maksud, Tujuan dan Sasaran Maksud dari Laporan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman ialah menjadi
kerangka dasar bagi Kelurahan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta sebagai alat untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan fisik dan sosial, yang dituangkan dalam serangkaian program pembangunan yang dilengkapi dengan estimasi besaran dan biaya yang diperlukan, sumber dana, serta koordinasi lembaga-lembaga terkait baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan. Adapun Tujuan dari laporan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman ini adalah : a. Merumuskan alternatif konsep/gagasan penanganan permukiman (pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali) berbasiskan hasil perumusan visi & misi, Pemetaan Swadaya dan hasil kajian/analisis terdahulu b. Merumuskan
perencanaan
peningkatan
kualitas
permukiman
kumuh
dan
pencegahan kawasan kumuh baru c. Merumuskan skenario (road map) program dan kegiatan pencegahan peningkatan kualitas permukiman kumuh, untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang teratur dan layak huni sesuai visi & misi d. Merumuskan Aturan Bersama Untuk tersusunnya rencana teknik dan program tata bangunan dan lingkungan dengan pedoman pengendaliannya (urban design and development guidlines) sebagai wujud struktural pemanfaatan ruang, tertib pembangunan, keselamatan bangunan dan lingkungan serta terpeliharanya fungsi dan keserasian bangunan dan lingkungan yang mempunyai nilai, tradisi dan karakteristik khusus. Sedangkan Sasaran Rencana Penataan Lingkungan Permukiman ini adalah: Ø Teridentifikasinya kondisi eksisting berupa struktur dan pola pemanfaatan ruang, sistem transportasi, kondisi bangunan, fasilitas dan utilitas lingkungan. Ø Teridentifikasi potensi dan permasalahan di wilayah perencanaan. Ø Teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan bangunan dan lingkungan. Ø Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kelurahan Sangaji. Ø Membiasakan masyarakat Kelurahan Sangaji hidup sehat.
BAB .I. PENDAHULUAN
2
Ø Menurunkan jumlah KK miskin dan mengurangi jumlah pengangguran Ø Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. Ø Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan masyarakat. Ø Mampu mengatur sistem sosial kemasyarakatan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. Ø Mampu menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif dalam perencanaan dan pembangunan.
1.3.
Cakupan Wilayah Perencanaan Pada cakupan wilayah perencanaan dalam hal ini ialah wilayah yang di prioritaskan,
yakni berada pada kota Ternate Utara kelurahan Sangaji. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 62.82 Ha dan terdapat sebanyak 15 RT (Rukun Tetangga) dan 5 RW (Rukun Warga) didalamnya.
1.4.
Visi dan Misi Permukiman Visi : “ Mewujudkan Kelurahan Sangaji menjadi kawasan yang Asri (Aman, Sejahtra,Rapih, Indah), Bebas Kumuh di Tahun 2021 ” Pengertian Visi : Aman
: Aman dari segala bentuk baik sosial maupun bencana alam
Sejahtera
: Masyarakat yang memiliki rumah yang layak
Rapih
: Penataan lingkungan yang baik.
Indah
: Kelurahan Sangaji yang bersih.
Misi : Untuk mewujudkan visi di atas maka rapat kelurahan merumuskan Misi bersama yaitu: 1. Mewujudkan Pelayanan Masyarakat Yang Berkualitas 2. Terciptanya Lingkungan Sehat Yang Berkualitas 3. Terciptanya Pribadi Masyarakat Yang Berkarakter. 4. Memperkuat kelembagaan yang ada di kelurahan 5. Terciptanya SDM yang berkualitas
BAB .I. PENDAHULUAN
3
1.5.
Rujukan Peraturan Dalam Menyusun dokumen RPLP Kelurahan didasarai oleh beberapa landasan
hukum yang mengatur tentang penyusunan RPLP. Rujukan Peraturan penyusunan RPLP yaitu : • UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • UU No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman • UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • PP No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman • Permen PUPR No. 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh • SE DJCK PUPR No. 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh
1.6. Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN Berisikan tentang Latar Belakang, Visi dan Misi Desa/Kelurahan (untuk Kelurahan visi dan misi mengacu pada Renstra Kecamatan). Maksud, Tujuan dan Sasaran Berisikan tentang maksud di susun nya dokumen ini, tujuan nya apa, dan sasarannya apa, Rujukan Peraturan dan Sistematika penyusunan. BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH KELURAHAN Meliputi : Kondisi Geografis dan Adminisitrasi Wilayah, Menceritakan gambaran umum letak geografis dan batas administratif Desa/Kelurahan, Kondisi Fisik Dasar Menceritakan kondisi kemiringan tanah (Topografi), jenis tanah (Geologi) dan Kondisi Hidrologi, Kondisi Kependudukan Menceritakan gambaran jumlah dan kepadatan penduduk Desa/Kelurahan, Pola sebaran penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk kelurahan (jumlah penduduk, tingkat pendidikan, pekerjaan), Penggunaan Lahan Menceritakan kondisi potensi dan permasalahan tata guna lahan (peta area konservasi, dan area budi daya yang mempengaruhi kawasan kumuh), Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya Menceritakan kondisi
BAB .I. PENDAHULUAN
4
potensi dan permasalahan ekonomi sosial dan budaya sebagai sumber penghidupan masyarakat (livelihood) desa/kelurahan meliputi : Kondisi ekonomi rumah tangga dan
ekonomi
lokal,
Kondisi
pendidikan
dan
kesehatan,
Kondisi
adat
istiadat/kebiasaan masyarakat, Kondisi perilaku masyarakat (kaitannya dengan penyebab kumuh), Kondisi kelembagaan untuk mendukung kolaborasi penanganan kumuh, Kondisi Bangunan Lingkungan Permukiman, Menceritakan kondisi bangunan lingkungan permukiman, karakteristik dan sebaran permukiman kumuh dan rawan kumuh dilampiri peta-peta meliputi : Kondisi kepadatan bangunan, Kondisi keteraturan bangunan, Kondisi fisik bangunan Kondisi Sistem Sarana dan Prasarana Permukiman Menceritakan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman (eksisting) kelurahan dilampiri dengan peta dan foto (termuat dalam peta) serta tabel permasalahan meliputi : Kondisi jaringan jalan lingkungan, Kondisi jaringan drainase lingkungan, termasuk genangan, Kondisi pengelolaan air limbah : rumah tangga dan industri rumah tangga (jika ada), , Legalitas Lahan Menceritakan kondisi legalitas lahan/kepemilikan lahan di wilayah desa/kelurahan, fungsi lahan, lahan, HGB, HGU dll ditampilkan dalam bentuk peta dan tabel serta foto, Potensi dan Resiko Bencana Menceritakan kejadian dan potensi ancaman/bencana serta tingkat risiko bencana. Lokasi ancaman, kelompok rentan dan kapasitas di wilayah terdampak. Jenis bencana yang sering terjadi seperti : banjir, Kebakaran permukiman dan gedung, longsor, gempa bumi, Konflik Sosial, Wabah Penyakit dan lain-lain BAB III ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH Berisikan tentang Analisis Kebijakan Perencanaan Kabupaten/Kota Melakukan kajian kebijakan perencanaan tingkat Kabupaten/Kota yang akan mempengaruhi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan (RTRW, RDTR, RPJMD, RP2KPKP, SIAP, RISPAM, SSK, dan lain-lain); Analisis Kebutuhan Penanganan Permukiman Kumuh Desa/Kelurahan Melakukan kajian potensi dan persoalan Desa/Kelurahan serta memperkirakan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh (daya dukung daya tampung merujuk pada SNI dan SPM);
BAB .I. PENDAHULUAN
5
BAB IV SKENARIO/ROAD MAP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAAS PERMUKIMAN KUMUH Memuat tentang skenario/road map yang mencerminkan langkah-langkah strategis pencegahan tumbuhnya permukiman kumuh baru dan pengurangan kumuh hingga tercapai 0 Ha kumuh pada tahun 2019. Skenario Pencegahan Permukiman Kumuh Skenario pencegahan tumbuhnya permukiman kumuh baru sampai dengan tahun 2019, seperti : Arahan pengembangan sosial dan kependudukan, Arahan pengembangan kegiatan ekonomi local, Rencana opersional dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar, baik yang terkoneksi skala kota maupun skala kelurahan. Rencana Aturan Besama. Skenario Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skenario peningkatan kualitas dengan pola pemugaran/peremajaan/permukiman kembali yang dirumuskan secara terpadu dengan perencanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota untuk mencapai 0 Ha luasan kumuh pada tahun 2019 serta sistem pengelolaan pasca peningkatan. Skenario Penetapan Lokasi Prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skenario tentang kriteriakriteria pemilihan lokasi prioritas. Lokasi Prioritas Terpilih. BAB
V
RENCANA
PENCEGAHAN
DAN
PENINGKATAN
KUALITAS
PERMUKIMAN KUMUH Memuat tentang Peta rencana kelurahan skala 1 : 5.000, Rencana Pencegahan : Rencana regulasi pembangunan permukiman, rencana peningkatan pengawasan perkembangan pembangunan permukiman, rencana pemberdayaan masyarakat untuk membanguna perubahan sikap dan perilaku (sosialisasi dan peningkatan kapasitas), rencana pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Rencana pengembangan penghidupan berkelanjutan berbasis masyarakat. Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman, Arahan/Rencana Pola Ruang, Arahan/Rencana Sarana dan Prasarana (7 Indikator + Ruang Terbuka Publik dan Fasilitas Umum Lainnya). Rencana pengembangan penghidupan berkelanjutan berbasis masyarakat. BAB VI RENCANA TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PRIORITAS (TERDELINEASI) Memuat tentang Peta rencana kawasan prioritas skala 1 : 1.000, Rencana Teknis ini menjelaskan secara detail sesuai dengan pola penanganan terpilih (Pemugaran, Peremajaan atau permukiman kembali). Rencana Teknis Sarana dan Prasarana (7 Indikator + Ruang Terbuka Publik dan Fasilitas Umum Lainnya). (dilengkapi dengan
BAB .I. PENDAHULUAN
6
Peta-peta Rencana) BAB VII RENCANA INVESTASI DAN KOLABORASI Berisikan rencana program, kegiatan, tahapan pelaksanaan dan sumber pembiayaan sebagai pelengkap untuk penyepakatan memorandum Kota/Kabupaten. Rencana pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, mencantum kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pengelolaan lingkungan, seperti UKL-UPL atau SPPL dan rencana pengadaan tanah.
BAB .I. PENDAHULUAN
7