Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
BAB
1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyelenggaraan penataan ruang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui perwujudan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, perwujudan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dengan memperhatikan kemampuan sumber daya manusia, sumber daya alam, perwujudan pelindungan fungsi ruang, dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Perubahan kota yang berupa pengembangan bangunan di kawasan perkotaan cenderung menimbulkan masalah, yaitu bentuk atau tatanan kota menjadi tidak beraturan, fungsi bangunan berubah, dan terjadi juga peningkatan intensitas ruang. Perubahan tersebut di pengaruhi oleh faktor yang berasal dari luar kota (eksternal) maupun yang berasal dari dalam kota (eksternal). Permasalahan penataan ruang wilayah kota ternyata tidak langsung teratasi dengan tersusunnya serta ditetapkannya produk Rencanan Tata Ruang Wilayah Kota karena sebagaimana umumnya terjadi, pelaksanaan pembangunan melalui pemanfaatan ruang, khususnya pembangunan fisik tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pelanggaran pemanfaatan ruang ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor teknis operasional, administratif/politis dan perkembangan pasar. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata Bab 1- Pendahuluan
I-1
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero ruang kurang memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan (pemanfaatan ruang) atau sebaliknya pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan. Disisi lain dengan disusunnya produk RTRW Kota juga belum bisa menjadi jaminan bahwa setiap permasalahan perkotaan khususnya di sektor penataan kawasan/lingkungan akan teratasi seperti halnya di Kota Ternate. Hal ini disebabkan karena pada tahapan pembinaan dan pelaksanaan RTRW kota keterlibatan masyarakat tidak/belum maksimal. Sehingga dibutuhkan konsep/metode baru dalam perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang dengan sasaran pada komunitas lingkungan permukiman masyarakat kelas bawah dengan pendekatan sistem button-up (pembangunan berdasarkan keinginan/kebutuhan masyarakat). Penyusunan RPLP Kelurahan Salero merupakan rangkaian kegiatan yang bertumpu pada sosialisasi dan penggalian visi, pemetaan potensi dan masalah, perumusan tata lingkungan permukiman, serta perumusan rencana tindak bersama masyarakat. Kelurahan Salero merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah administratif Kecamatan Ternate Utara. Kelurahan Salero memiliki kedudukan yang strategis yaitu dekat dengan pusat kegiatan ekonomi terpadu di Kota Ternate dan dekat dengan kawasan cagar budaya yang berpotensi dikembangkan sebagai kawasan pariwisata. Kelurahan Salero tidak lepas dari permasalahan perkotaan dimana sebagian besar kawasan telah dinyatakan sebagai kawasan kumuh dengan aspek yang dipertimbangkan yaitu jaringan jalan, air bersih, persampahan, sanitasi, penerangan, sistem drainase, tidak adanya ruang terbuka hijau, serta kawasan permukiman tidak layak. Penyusunan RPLP Kelurahan Salero nantinya diharapkan mampu menjadi pedoman dalam penataan kawasan/lingkungan yang lebih baik di Kelurahan Salero sehingga dapat mewujudkan Kelurahan Salero yang aman, nyaman, sehat dan berkelanjutan.
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Adapun maksud, tujuan dan sasaran dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) adalah : ďƒ˜ Maksud RPLP menjadi kerangka dasar bagi Kelurahan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta sebagai alat untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan fisik dan sosial, yang dituangkan dalam serangkaian program pembangunan yang dileng kapi dengan estimasi besaran dan biaya yang diperlukan, sumber dana, serta koordinasi lembaga-lembaga terkait baik
Bab 1- Pendahuluan
I-2
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan. Hal ini diharapakan dapat mengefektifkan proses perencanaan kelurahan yang memperhatikan orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum termarginalkan khususnya dalam penggalian informasi secara partisipatif. ďƒ˜ Tujuan : Tujuan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan adalah : a. Merumuskan alternatif konsep/gagasan penanganan permukiman (pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali) berbasiskan hasil perumusan visi & misi, Pemetaan Swadaya dan hasil kajian/analisis terdahulu b. Merumuskan perencanaan peningkatan
kualitas
permukiman kumuh dan
pencegahan kawasan kumuh baru c. Merumuskan skenario (road map) program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan
kualitas
permukiman
kumuh,
untuk
mewujudkan
lingkungan
permukiman yang teratur dan layak huni sesuai visi & misi d. Merumuskan Aturan Bersama ďƒ˜ Sasaran Sasaran pokok yang akan dicapai dalam Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) adalah : a. Tersusunnya suatu Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) kelurahan yang di dalamnya mencakup Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
yang
disusun
secara
partisipatif
oleh
masyarakat
bersama
pemerintah. b. Terciptanya aturan secara tertulis tentang pembangunan/pengelolaan lingkungan permukiman yang tanggap bencana yang telah disepakati oleh masyarakat dan pemerintah sebagai komitment bersama. c. Kelembagaan pembangunan atau unit pengelolah pembangunan SEL (Sosial, Ekonomi dan Lingkungan) yang andal dan berperan sebagai pusat pelayanan masyarakat
(Community
Services)
dalam
memenuhi
kebutuhan
dan
kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. d. Terwujudnya atau terlaksananya pembangunan fisik kawasan prioritas yang dilakukan oleh masyarakat dengan bimbingan pemerintah dan dukungan berbagai pihak dengan berbagai sumberdaya. e. Terbangunnya
kesepakatan bersama masyarakat (yang disepakati pula oleh
pemerintah daerah) tentang tatanan masyarakat setempat di kelak kemudian hari, yang secara umum dituangkan dalam Visi Permukiman Kelurahan f. Teridentifikasikannya potensial resources (fisik, sosial maupun ekonomi) yang dimiliki oleh masyarakat dan atau lingkungan permukiman setempat, yang akan
Bab 1- Pendahuluan
I-3
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero menjadi modal dasar dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang diidamkan. g. Terencananya tatanan lingkungan permukiman yang diharapkan serta strategi dan pentahapan pencapaiannya.
1.3 Ruang Lingkup Substansi Ruang lingkung substansi yang akan dilakukan dalam penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) di Kelurahan Salero antara lain: a.
Skenario/ Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh:
Skenario Pencegahan Permukiman Kumuh Baru
Skenario Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Skenario Penetapan Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
b.
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Merupakan arahan panduan rencana dari elemen-elemen bangunan dan
lingkungan yang bersifat spesifik masing-masing lingkungan sesuai dengan panduan rancangan yaitu:
Rencana Pencegahan Permukiman Kumuh Baru
Rencana Pola Ruang yang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya
Rencana Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan
Rencana Penanganan Risiko Bencana
Rencana Sistem Sarana dan Prasarana yang terdiri dari aspek keteraturan bangunan, kelayakan bangunan, jaringan jalan, jaringan drainase, sistem air bersih, pengelolaan persampahan, sanitasi, jaringan listrik dan proteksi kebakaran
c.
Arahan program investasi yang disusun berdasarkan indikasi program RPLP yang terdiri dari:
Investasi Program Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kelurahan Salero
Investasi Program Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Prioritas
d.
Rencana Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan (Safeguard)
Penyusunan Aturan Bersama yang disepakati dengan masyarakat bertujuan agar pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman di Kelurahan Salero dapat berjalan sesuai dengan tujuan perencanaan
Bab 1- Pendahuluan
I-4
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 1.4 Visi dan Misi Permukiman Visi dan Misi Permukiman difasilitasi oleh TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisifatip dilakukan mulai dari FGD tingkat basis, perumusan visi dan penetapan visi dan misi di tingkat kelurahan maka visi Permukiman yang disepakati oleh masayarakat secara partisifatip adalah : Visi : “Menjadikan Salero yang bersih, nyaman, sehat, indah dan berkelanjutan di tahun 2021” Maksud dari visi yang telah dirumuskan harus disesuaikan dengan kondisi Kelurahan Salero dapat dijelaskan sebagai berikut: Bersih menjelaskan bahwa di lingkungan Salero mampu menciptakan kondisi bersih pada seluruh kawasan permukiman tanpa adanya sampah Nyaman menjelaskan terkait kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan jaringan jalan Sehat menjelaskan terkait rumah yang layak huni dengan menciptakan akses sanitasi dan air bersih yang baik Indah menjelaskan bahwa lingkungan yang bersih dengan adanya ruang terbuka hijau dan kawasan permukiman tertata dengan baik Berkelanjutan terkait keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan Untuk mencapai visi yang telah dirumuskan tersebut harus disusun misi dan strategi antara lain: Misi : Mewujudkan permukiman yang layak huni dan penataan bangunan yang teratur bagi masyarakat di Kelurahan Salero Bekerjasama dengan instansi terkait guna mengkolaborasi penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Salero Mengoptimalkan peran PEMDA sebagai nahkoda dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Salero Mewujudkan infrastruktur yang mudah diakses oleh masyarakat di Kelurahan Salero Menyediakan ruang terbuka publik yang layak serta sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat Mewujudkan keberlanjutan perekonomian terkait usaha mandiri rumah tangga di Kelurahan Salero Memberikan penguatan kapasitas masyarakat terkait pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Salero
Bab 1- Pendahuluan
I-5
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 1.5 Rujukan Peraturan Penyusunan dokumen RPLP Kelurahan didasarai oleh beberapa landasan hukum yang menjadi rujukan mengatur tentang penyusunan RPLP antara lain: UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa PP No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Permen PUPR No. 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh SE DJCK PUPR No. 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh Permen PU No. 24, 25 dan 26 Tahun 2007 tentang IMB, SLF dan TABG Permen PU No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Permen PU No. 26 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan PerMenPU No 5 Tahun 2008 tentang RTH PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Permen PU No. 19 Tahun 2011 Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan PP No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum PerMenPU No 18 Tahun 2007 dan SNI terkait PP No.38 Tahun 2011 Tentang Sungai Permen PU No. 12 Tahun 2014 Tentang Drainase Perkotaan Permen PU No.16 tahun 2008 Tentang KSNP-SPAL Kepmen LH No.112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Permen PU No.21 Tahun 2008 Tentang KSNP-SPP Permen PU No.3 Tahun 2013 dan SNI terkait Permen PU No. 25 Tahun 2008 Tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan SNI terkait
Bab 1- Pendahuluan
I-6
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 1.6 Sistematika Penyusunan BAB 1 Pendahuluan Pada bab ini berisikan latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, visi dan misi, ruang lingkup pelaksanaan RPLP, rujukan peraturan serta sistematika penyusunan Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Salero. Pada visi dan misi mengacu pada hasil partisipatif dengan masyarakat agar dapat menwujudkan pemecahan masalah penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Salero. BAB 2 Gambaran Umum (Rona) Wilayah Kelurahan Pada bab ini berisi mengani gambaran umum Kelurahan Salero yang meliputi kondisi geografis dan administrasi wilayah, kondisi fisik dasar, kondisi kependudukan, penggunaan lahan, kondisi ekonomi dan sosial budaya, kondisi bangunan lingkungan permukiman, kondisi sistem sarana dan prasarana, legalitas lahan serta potensi dan risiko bencana. Pada kondisi sistem sarana dan prasarana terkait dengan tujuh indikator penanganan permukiman kumuh antara lain jaringan jalan lingkungan, jaringan drainase, kondisi air limbah, kondisi pelayanan air bersih, kondisi pengelolaan sampah, ruang terbuka publik serta rumah tidak layak huni. BAB 3 Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Berisikan tentang Analisis Kebijakan Perencanaan Kabupaten/Kota Melakukan kajian kebijakan
perencanaan
tingkat
penanganan kawasan permukiman
Kabupaten/Kota
yang
akan
mempengaruhi
kumuh perkotaan (RTRW, RDTR, RPJMD,
RP2KPKP, SIAP, RISPAM, SSH, dan lain-lain); Analisis Kebutuhan Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan melakukan kajian potensi dan persoalan Kelurahan serta memperkirakan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh (daya dukung daya tampung merujuk pada SNI dan SPM); Analisis yang dilakukan antara lain daya dukung daya tampung, analisis kebutuhan sarana dan prasarana, analisis tata guna lahan, analisis pengembangan penghidupan berkelanjutan terkait ekonomi, sosial dan lingkungan serta safeguard dan analisis risiko bencana. BAB 4 Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Memuat tentang skenario/roadmap yang mencerminkan langkah-langkah strategis pencegahan tumbuhnya permukiman kumuh baru dan pengurangan kumuh hingga tercapai 0 Ha kumuh pada tahun 2019. Skenario Pencegahan Permukiman Kumuh Skenario pencegahan tumbuhnya permukiman kumuh baru sampai dengan tahun 2019,
seperti
Arahan
pengembangan
social
dan
kependudukan,
nrahan
pengembangan kegiatan ekonomi lokal, rencana opersional dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar, baik yang terkoneksi skala kota maupun skala kelurahan.
Bab 1- Pendahuluan
I-7
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero Rencana Aturan Besama. Skenario Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skenario peningkatan kualitas dengan pola pemugaran/peremajaan/permukiman kembali yang dirumuskan secara terpadu dengan perencanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota untuk mencapai 0 Ha luasan kumuh pada tahun 2019 serta sistem pengelolaan pasca peningkatan. Skenario Penetapan Lokasi Prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skenario tentang kriteria-kriteria pemilihan lokasi prioritas. Lokasi Prioritas Terpilih. BAB 5 Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Memuat tentang peta rencana kelurahan skala 1:5.000, Rencana Pencegahan: Rencana regulasi pembangunan permukiman, rencana peningkatan pengawasan perkembangan pembangunan
permukiman, rencana pemberdayaan masyarakat
untuk membanguna perubahan sikap dan perilaku (sosialisasi dan peningkatan kapasitas), rencana pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Rencana pengembangan
penghidupan
berkelanjutan
berbasis
masyarakat.
Rencana
Peningkatan Kualitas Permukiman, Arahan/Rencana Pola Ruang, Arahan/Rencana Sarana dan Prasarana (7 Indikator+Ruang Terbuka Publik). BAB 6 Rencana Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Prioritas (Terdelineasi) Memuat tentang Peta rencana kawasan prioritas skala 1:1.000, Rencana Teknis ini menjelaskan secara detail sesuai dengan pola penanganan terpilih (Pemugaran, Peremajaan atau permukiman kembali). Rencana Teknis Sarana dan Prasarana (7 Indikator + Ruang Terbuka Publik). (dilengkapi dengan peta-peta Rencana) BAB 7 Rencana Investasi dan Kolaborasi Berisikan rencana program, kegiatan, tahapan pelaksanaan dan sumber pembiayaan sebagai pelengkap untuk penyepakatan memorandum Kota/Kabupaten. Rencana pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, mencantum kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pengelolaan lingkungan, seperti UKL-UPL atau SPPL dan rencana pengadaan tanah.
Bab 1- Pendahuluan
I-8