Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
BAB
4 SKENARIO/ROADMAP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
Berdasarkan UU No. 1 tahun 2011, skenario pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembanganya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta dapat menjaga dan maningkatkan kualitas dan fungsi tempat hunian. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan
kumuh
dilaksanakan
melalui
pengawasan
dan
pengendalian
serta
pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas permukiman kumuh dilakukan dengan tiga pola penanganan antara lain, pemugaran (upgrading), peremajaan (renewal) dan permukiman kembali (resettlement). Skenario tersebut juga dilakukan untuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Salero. Penyusunan skenario penanganan (roadmap) pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh kelurahan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan : a) Identifikasi program dan kegiatan penanganan kumuh di kelurahan dan kawasan kumuh yang sudah dilaksanakan pada tahun 2015-2016, lalu sandingkan dengan data baseline untuk mengecek apakah sudah terjadi pengurangan dari setiap indikator kumuh yang ditangani, kemudian dituangkan ke dalam peta tematik untuk mengetahui lokasi realisasi kegiatan. b) Memeriksa
dokumen
(RPJMD/RTRW/RDTR)
perencanaan pada
bagian
penanganan
skenario
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
dan
kumuh
strategi
kota
penanganan
IV-1
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero permukiman kumuh kota untuk memastikan seperti apa pola penanganan kumuh di kelurahan yang bersangkutan. c) Identifikasi program dan kegiatan penanganan kumuh yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 yang tertuang dalam RPJMD/RTRW/RDTR. Berikut merupakan skema penanganan permukiman kumuh yang menjadi acuan dalam penangnan kumuh di Kelurahan Salero:
Gambar 4.1 Skema Penanganan Kumuh
4.1 Skenario Pencegahan Permukiman Kumuh Secara Umum skenario (roadmap) pencegahan permukiman kumuh Kelurahan Salero adalah sebagai Berikut : a)
Identifikasi hasil kajian permasalahan sosial, ekonomi serta sarana dan prasarana permukiman kelurahan sesuai hasil Pemetaan Swadaya yang telah dibahas pada Bab 2 (Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Salero) dan Bab 3 (Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman) meliputi aspek sebagai berikut : ďƒ˜
Sosial dan kependudukan, antara lain persoalan pendidikan, kesehatan, perilaku serta adat istiadat yang berpotensi menjadi penyebab tumbuhnya permukiman kumuh baru.
ďƒ˜
Kelembagaan dan regulasi antara lain lemahnya peran kelembagaan setempat (pemerintah
dan
non
pemerintah)
terhadap
pengawasan
perijinan
pembangunan, pemeliharaan sarana dan parsarana, ketidaksesuaian dengan RTRW. ďƒ˜
Pengembangan ekonomi lokal antara lain kurangnya pendapatan warga, kurangnya modal usaha, tidak ada kerja sama dengan perbankan, KSM ekonomi yang menunggak.
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
IV-2
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) di kawasan permukiman tidak kumuh yang mengalami penurunan kualitas antara lain terjadi penurunan kualitas fungsi PSU, kualitas persyaratan teknis dan ketidaklengkapan PSU.
b)
Rumuskan konsep dan strategi pencegahan tumbuhnya permukiman kumuh baru berdasarkan konsep pencegahan yaitu :
pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman
pemberdayaan masyarakat
membangun jejaring kemitraan
penguatan pengembangan ekonomi lokal livelihood
c) Rumuskan skenario pencegahan dalam bentuk program dan kegiatan agar dapat dilaksanakan di seluruh wilayah kelurahan antara lain :
Pengawasan dan pengendalian: Penyuluhan tentang persyaratan IMB, Penyuluhan tentang RTRW/RDTR, Penyuluhan tentang standar teknis pembangunan infrastruktur (7+1 indikator) Penyuluhan tentang Identifikasi kelayakan fungsi bangunan Penguatan Tim O dan P
Pemberdayaan masyarakat: Bimbingan penyusunan aturan bersama Pengendalian penerapan aturan bersama Informasi tentang rencana tata ruang, penataan bangunan dan lingkungan, perizinan, standar perumahan
Membangun jejaring kerja sama dengan pihak lain dalam pencegahan kumuh, antara lain identifikasi stakeholder, menyusun proposal kerja sama
Penguatan livelihood (pengembangan penghidupan berkelanjutan) melalui penguatan kelompok untuk pengembangan ekonomi local, khususnya bagi peningkatan pendapatan warga miskin di kawasan kumuh.
Pembangunan
dan
pemeliharaan
PSU
antara
lain
pelatihan/coaching
pembangunan PSU terkait infrastruktur yang memenuhi standar kelayakan teknis dan kelayakan fungsi. 4.1.1 Arahan Pengembangan Sosial dan Kependudukan Penduduk merupakan perkembangan potensi dari suatu wilayah, karena dengan keberadaan penduduk memperlihatkan adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomis diwilayah tersebut, Sesuai hasil identifikasi hasil kajian permasalahan social, ekonomi serta sarana dan prasarana permukiman kelurahan sesuai hasil Pemetaan Swadaya yang telah Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
IV-3
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero dibahas pada Bab 2 (Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Salero) dan Bab 3 (Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman) meliputi aspek sosial dan kependudukan, antara lain pendidikan, kesehatan, perilaku, adat istiadat, yang berpotensi menjadi penyebab tumbuhnya permukiman kumuh baru. Untuk arah pengembangan sosial kependudukan di Kota Ternate adalah Meningkatkan program keluarga berencana sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Termasuk semua program pendukung bagi keberhasilannya seperti peningkatan mutu pendidikan, peningkatan umur menikah pertama, peningkatan status wanita.
a. Meningkatkan program keluarga berencana sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Termasuk semua program pendukung bagi keberhasilannya seperti peningkatan mutu pendidikan, peningkatan umur menikah pertama, peningkatan status wanita. b. Meningkatkan dan menyebarluaskan program pendidikan kependudukan. c. Merangsang terciptanya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. d. Meningkatkan program transmigrasi secara teratur dan nyata. e. Mengatur perpindahan penduduk dari desa ke kota secara lebih komprehensif di dalam perencanaan pembangunan secara menyeluruh. f.
Mengatasi masalah tenaga kerja.
g. Meningkatkan pembinaan dan pengamanan lingkungan hidup
Berikut merupakan Matriks Pencegahan Permukiman Kumuh di Kelurahan Salero berdasarkan aspek sosial dan kependudukan sehingga terciptanya konsep untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh:
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
IV-4
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
Tabel 4.1 Matriks Pencegahan Permukiman Kumuh di Kelurahan Salero Aspek: Sosial dan Kependudukan Aspek
Permasalahan Permukiman (hasil Pemetaan Swadaya)
Kebutuhan Pencegahan
Konsep Pencegahan Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pelayanan informasi
Strategi Pencegahan Penegakan aturan wajib belajar 9 tahun Sosialisasi tentang bantuan beasiswa
Banyak yang putus sekolah tidak mampu menjaga lingkungan permukiman
Warga putus sekolah terlayani pendidikan dan mampu menjaga lingkungan
Warga pendatang (urban) tidak punya lahan
Kaum urban dapat menaati aturan kependudukan
Pengawasan dan pengendalian Penegakan aturan
Meningkatkan aturan dan pengawassan ketat bagi warga pendatang
Kesadaran masyarakat semakin meningkat terhadap kebersihan lingkungan
Sosialisasi tentang hidup bersih
Penerapan aturan bersama tentang kebersihan lingkungan
Sosialisasi tentang IMB dan tata ruang
Pengawasan terhadap regulasi IMB
Sosial dan Kependudukan
Kurang kesadaran menjaga kebersihan lingkungan
Adat dan kebiasaan masyarakat seperti, membangun rumah tanpa IMB, kesadaran membuang sampah
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Adat yang mendukung pencegahan kumuh
IV-5
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 4.1.2 Arahan Pengembangan Ekonomi Lokal Pengembangan ekonomi kawasan berperan banyak untuk menunjang penguatan perekonomian warga di kawasan tersebut. Berbagai kegiatan ekonomi dilakukan oleh warga Kelurahan Salero bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, sehingga tingkat perkembangan ekonomi kawasan harus direncanakan secara konseptual. Perencanaan pengembangan ekonomi yang konseptual dari potensi ekonomi yang ada khususnya di Kelurahan Salero diharapkan dapat menjadi sektor andalan yang bisa mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Untuk rencana di bidang sosial ekonomi sebagai berikut: a. Peningkatan usaha mandiri, sehingga tidak tergantung pada pada pekerjaan lain, misalnya pengembangan usaha makanan kecil, pengolahan ikan, usaha warung makan, b. Kemitraan bersama SKPD terkait seperti Dinas Perdagangan atau pihak swasta dalam penyediaan ruang stand-stand penjualan yang diperuntukkan untuk masyarakat Kelurahan Salero. Kerjasama ini diharapkan saling menguntungkan satu dengan yang lain, sehingga secara umum dapat meningkatkan peluang kegiatan ekonomi mandiri masyarakat; c. Program peningkatan pengetahuan, pelatihan ketrampilan berbagai jenis usaha yang merupakan potensi dari kawasan yang ada. d. Program Pengetahuan dan Pelatihan manajemen usaha dan pemasaran produk lokal, misalnya usaha daur ulang, makanan ringan, dan sebagainya. e. Pembentukan suatu kelembagaan di bidang ekonomi, sehingga mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal kawasan masing-masing. f.
Pengembangan potensi wisata kuliner di Kelurahan Salero karena dekat dengan lokasi pariwisata cagar budaya
Berikut merupakan Matriks Pencegahan Permukiman Kumuh di Kelurahan Salero berdasarkan aspek pengembangan ekonomi kawasan sehingga terciptanya konsep untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh:
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
IV-6
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
Tabel 4.2 Matriks Pencegahan Permukiman Kumuh di Kelurahan Salero Aspek: Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal (Livelihood) Aspek
Permasalahan Permukiman (hasil Pemetaan Swadaya)
Sosial dan Kependudukan
Pengembangan ekonomi lokal (livelihood)
Kurangnya pengawasan pemerintah dalam mendirikan bangunan tanpa IMB Tidak ada lembaga pengelola permukiman Lemahnya pengawasan perijinan membangun Ketidaksesuaian dengan rencana kota
Kurangnya modal usaha KSM banyak menunggak Tempat memasarkan produk terbatas Lemahnya kelompok ekonomi
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Kebutuhan Pencegahan
Konsep Pencegahan
Strategi Pencegahan
Regulasi dan pengawasan IMB Adanya lembaga pengelola permukiman Perlunya ada sosialisasi perijinan Peran tata ruang lebih ditingkatkan
Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pelayanan informasi Pengawasan dan pengendalian Penegakan aturan
Penyuluhan tentang informasi persyaratan teknis IMB Penyuluhan Rencana Tata Ruang yang akan direncanakan di Kelurahan Salero Membentuk kelembagaan pengelolaan permukiman Penguatan kelembagaan terkait informasi perencanaan pola ruang dan infrastruktur
Modal usaha berkembang Kelompok ekonomi yang mandiri Sarana untuk menampung dan menjual hasil produksi Lembaga yang profesional untuk mengatur kelompok ekonomi
Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pelayanan informasi Penguatan untuk kreatifitas pengembangan hasil produk
Penguatan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) untuk meningkatkan keragaman hasil produksi Membangun jejaring kemitraan Kerjasama untuk pengembangan investasi sehingga mampu menambah modal usaha rumah tangga
IV-7
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
Tabel 4.3 Matriks Pencegahan Permukiman Kumuh di Kelurahan Salero Aspek: Penurunan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Permukiman Tidak Kumuh Aspek
Bangunan
Jaringan jalan
Drainase
Permasalahan Permukiman (hasil Pemetaan Swadaya) Bangunan berada di sempadan sungai/ kali mati Bangunan tidak teratur dengan akses yang kurang baik
Konsep Pencegahan
Penegakan aturan perijinan untuk mendirikan bangunan
Pengawasan dan Pengendalian
Melibatkan masyarakat dalam peningkatan kualitas jaringan jalan
kondisi
Peningkatan kualitas jaringan jalan
Dimensi saluran yang tidak dapat menampung debit limpasan
Melakukan kajian terkait sistem jaringan drainase
Pengawasan dan pengendalian
Pemeliharaan jaringan drainase yang telah ada
Sosialisasi tentang sebab dan akibat terjadinya sedimentasi
Peningkatan sistem manajemen pengelolaan sampah terutama pada kawasan permukiman padat
Jaringan rusak
jalan
dengan
Terjadi sedimentasi pada saluran drainase
Masih terdapat rumah tangga yang tidak terlayani oleh kendaraan penganggkut sampah sehingga terjadi tumpukan sampah di beberapa titik Tidak terdapat Pembuangan Sampah (TPST)
Tempat Terpadu
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Strategi Pencegahan Meningkatkan kebijakan terhadap kesesuaian perijinan pembangunan permukiman di sempadan sungai/sempadan pantai Melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam mengawasi pembangunan di sempadan sungai/ sempadan pantai
Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas jaringan jalan
Masyarakat sering membuang sampah ke saluran drainase
Persampahan
Kebutuhan Pencegahan
Penyusunan kebijakan untuk pengelolaan sampah
Pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam sistem pengelolaan sampah
Kajian teknis detail terhadap jaringan drainase skala kota sehingga dapat terintegrasi Melibatkan masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tidak terjadi sedimentasi di saluran drainase Melakukan pengawasan terhadap perilaku masyarakat Membentuk komunitas yang peduli terhadap lingkungan Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk penerapan sistem 3R dan sampah terpisah dari setiap unit rumah sebelum diangkut Melibatkan masyarakat untuk mengembangkan konsep Bank Sampah sehingga dapat meningkatkan nilai perekonomian rumah tangga
IV-8
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
Aspek
Permasalahan Permukiman (hasil Pemetaan Swadaya)
Kebutuhan Pencegahan
Air Bersih dan Air Minum
Kualitas air bersih belum memenuhi kelayakan air minum
Air Limbah
Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki septictank
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait perlindungan area tangkapan air Peningkatan sistem manajemen pembuangan air limbah dengan baik
Konsep Pencegahan
Strategi Pencegahan
Pemberdayaan masyarakat
Mengelola sumber daya air yang telah ada
Pengawasan dan pengendalian
Sosialisasi agar masyarakat mengetahui dampak dari pembuangan air limbah yang tidak sesuai standar kelayakan
IV-9
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 4.1.3 Rencana Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rencana opersional dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar, baik yang terkoneksi skala kota maupun skala kelurahan adalah dokumen yang memuat aturanaturan/ketentuan pengelolaan hasil pembangunan di kelurahan yang disusun dan disepakati masyarakat. Rencana Pengelolaan Kawasan sebagai alat untuk mendorong kemandirian
masyarakat
bersama
pemerintah
Kota.
Rencana
opersional
dan
pemeliharaan sarana dan prasarana dasar sangat penting dalam rangka membangun komitmen, kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aturan-aturan yang telah disepakati bersama dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
LURAH
PIMPINAN KOLEKTIF
LEMBAGA PENGELOLA PEMBANGUNAN KEL. -
SEKRETARIS
Bid. Perencanaan Bid. Kemitraan Bid. Pembangunan
UPS
UPL
UPK
KS
KK
K OP – OP PRASARANA SOSIAL (PAUD, POSYANDU,PEN GAMNAN SOSIAL ,DLL)
PENGELOLA SENTRA WISATA
PENGELOLA SENTRA PRODUKSI
PENGELOLA HOME INDUSTRI
OP – OP PRASARANA LINGKUNGAN (JALAN,JEMBATAN, DRAINASE,SANITASI, RTH,DLL)
Ket : Garis Koordinasi Garis Pengendalian
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
IV-10
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 4.1.4 Rencana Aturan Bersama Proses perencanaan yang partisipatif dan baik, tidak serta merta menjamin proses pelaksanaan akan baik pula. Tak jarang proses perencanaan yang baik dan partisipatif berhenti menjadi dokumen yang tidak implemenatatif/sulit diterapkan. Hal tersebut seringkali disebabkan karena kegagalan dalam membangun kesepakatan-kesepakatan operasional, (termasuk di dalamnya kesepakatan pengorganisasian pengelolaan). maka dari itu, sebelum proses pelaksanaan dimulai, perlu dibuat kesepakatan aturan bersama sebagai pedoman dan aturan pengelolaan serta pengawasan dalam pelaksanaan kegiatannya nanti. Aturan bersama adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat sebagai pengendalian,
pengawasan
dan
evaluasi
bagi
hasil
perencanaan
yang
telah
direncanakan bersama-sama, sehingga perancanaan yang dibuat dalam Dokemen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero menjadi berlanjut dan memberikan hasil yang efektif untuk pengembangan secara keseluruhan. Kesepakatan-kesepakatan yang akan diatur dalam bentuk Aturan Bersama (AB) dilihat berdasarkan enam aspek antara lain: 1. Kesepakatan dari sisi tata ruang 2. Kesepakatan dari sisi perumahan bangunan 3. Kesepakatan dari sisi Sarana & prasarana 4. Kesepakatan dari sisi Ekonomi 5. Kesepakatan dari sisi Pelayanan publik 6. Kesepakatan dari sisi Kelembagaan Hasil kesepakatan ini bersumber dari hasil diskusi yang diambil di tingkatan basis oleh TIPP/BKM/Pokja beserta masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang nantinya melaksanakan dapat mematuhi aturan yang telah dibuat sendiri.
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
IV-11
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
Tabel 4.4 Aturan Bersama yang telah disepakati oleh masyarakat No. A. 1.
Aspek/Permasalahan EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA Ekonomi Rumah Tangga dan Ekonomi Lokal a. Masih terdapat warga yang belum mampu mengembangkan ekonomi rumah tangga dan ekonomi lokal b. Masih terdapat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) c. Pengembangan usaha masih skala kecil
d. Pengelolaan keuangan ekonomi rumah tangga yang kurang baik e. Kurangnya inovasi produk sehingga tidak mampu bersaing dengan produk luar f. Kurangnya fasilitasi oleh pemerintah kota tentang peningkatan usaha lokal
2.
g. Belum adanya akses permodalan (Lembaga bank atau Lembaga keuangan mikro) untuk KSM yang produktif h. Keterbatasan informasi terkait pengembangan keterampilan yang dilaksanakan oleh BLK atau lembaga peningkatan keterampilan masyarakat lainnya Pendidikan dan Kesehatan a. Pendidikan tentang Agama yang masih Kurang b. Terdapat Anak Putus sekolah
Kondisi Ideal
Aturan Bersama yang Disepakati
Masyarakat mampu mengembangkan ekonomi rumah tangganya masing-masing sehingga menciptakan kondisi perekonomian yang berkelanjutan Tidak terdapat lagi masyarakat yang berpenghasilan rendah
Melibatkan masyarakat dalam penguatan kapasitas untuk pengembangan produk ekonomi rumah tangganya
Usaha yang dilakukan masyarakat harus dalam skala besar sehingga dapat menompang perekonomian lokal Masyarakat sudah mampu mengelola keuangan ekonomi rumah tangganya secara mandiri Terdapat inovasi produk yang menggambarkan kratifitas dari masyarakat sehingga mampu bersaing dengan produk luar Pemerintah Kota harus memfaslitasi pelatihan pengembangan usaha lokal yang berada di lingkungan masyarakat Terdapat lembaga yang mampu menjalin kerjasama untuk akses permodalan bagi masyarakat Masyarakat sudah mampu mengakses informasi untuk pengembangan keterampilan yang akan dilakukan di BLK maupun lembaga lainnya
Memberi pinjaman modal untuk pengembangan usaha rumah tangga sehingga dapat membantu pendapatan MBR Kerjasama dengan investor untuk pengembangan usaha skala besar Pelatihan pengelolaan keuangan ekonomi rumah tangga Pelatihan untuk pengembangan inovasi produk usaha rumah tangga Mengajukan fasilitasi peningkatan usaha lokal dari masyarakat ke pemerintah kota Mengajukan proposal untuk permodalan usaha kepada Lembaga Bank Pembentukan lembaga di kelurahan untuk akses informasi pengembangan keterampilan yang mudah diakses oleh masyarakat
Terdapat pendidikan khusus keagamaan
Penyediaan TPQ untuk anak-anak
Wajib sekolah sembilan tahun
Wajib untuk mengikuti sosialisasi terkait wajib sekolah
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
IV-12
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
No.
3.
B. 1.
Aspek/Permasalahan c. Pelayanan Kepada Balita Belum Memadai
Perilaku Masyarakat yang Menyebabkan Kumuh a. Kebiasaan membuang sampah di Masyarakat tidak membuang sampah di sembarang tempat sehingga mengakibatkan sembarang tempat dan menjaga kebersihan lingkungan menjadi kotor, bau dan banjir lingkungan sehingga lingkungan menjadi indah b. Pembangunan rumah melanggar RTRW, Tidak ada yang membangun rumah yang di garis sempadan jalan, sempadan sungai sempadan sungai maupun sempadan pantai sehingga mengakibatkan kumuh c. Tidak memperhitungan resiko bencana pada Tiap rumah memiliki ketinggian bangunan yang saat pembangunan rumah diatur BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN Kepadatan Bangunan a. Kurangnya sarana bermain bagi anak-anak Terdapat ruang terbuka publik minimal 1 unit dalam 1 RT dengan adanya fasilitas bermain anak b. Kurangnya penataan bangunan di Bangunan tidak berada pada zona yang lingkungan yang padat bangunan dilarang oleh RTRW c. Sebagian Tidak Memiliki IMB Setiap bangunan seharusnya memiliki IMB d. Sebagian Rumah Tidak memiliki pekarangan
e. Tidak adanya sosialisasi di masyarakat tentang aturan membangunan rumah 2.
Kondisi Ideal Balita memiliki gizi yang baik
Keteraturan bangunan a. Terdapat bangunan diatas saluran drainase, air laut dan di badan jalan sehingga sangat sulit melakukan penataan lingkungan b. Bangunan yang melanggar GSB (Garis
Setiap rumah seharusnya memiliki pekarangan untuk ruang terbuka yang berfungsi sebagai RTH Privat dan sirkulasi penghawaan Masyarakat seharusnya mengetahui rencana kepadatan bangunan yang sesuai dengan RDTR di wilayahnya Tidak ada bangunan yang terdapat di atas saluran drainase Garis Sempadan Bangunan yaitu 2 meter
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Aturan Bersama yang Disepakati Orangtua yang memiliki balita diwajibkan menimbang anaknya ke posyandu dan mengikuti sosialisasi tentang kesehatan ibu dan anak di posyandu
Diwajibkan masyarakat untuk memiliki tempat sampah sendiri dan sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan Diwajibkan untuk mengikuti sosialisasi terkait kebijakan penataan ruang di Kelurahan Salero Pembangunan rumah baru diwajibkan untuk memiliki IMB
Memberikan ruang terbuka atau pekarangan rumah untuk kegiatan bermain anak Rehabilitasi rumah yang tidak sesuai dengan aturan RTRW Sosialisasi tentang pentingnya IMB jika ingin membangun rumah Pembangunan rumah baru diwajibkan untuk mengacu pada aturan yang berlaku terutama pada garis sempadan bangunan Sosialisasi tentang rencana kepadatan bangunan dan masyarakat wajib mengikuti sosialisasi tersebut
Rehabilitasi rumah yang terdapat di atas saluran drainase Pembangunan rumah harus sesuai dengan
IV-13
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
No.
3.
C. 1.
2.
Aspek/Permasalahan Sempadan Bangunan) c. Bangunan yang Tidak memiliki akses jalan atau lebar jalan kurang dari 1,5 meter sehingga menyulitkan pergerakan masyarakat atau kendaraan d. Masih terdapat bangunan yang tidak memiliki legalitas lahan Kondisi fisik bangunan Masih terdapat RTLH karena kepala keluarga yang MBR SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN Jaringan Jalan Lingkungan a. Terdapat jaringan jalan yang pekerasannya rusak sehingga mengakibatkan aktivitas terganggu b. Jalan yang tidak memiliki saluran drainase atau lebarnya kurang dari 1,5 meter
Kondisi Ideal
Setiap bangunan memiliki akses jalan dengan lebar minimal 1,5 m
Aturan Bersama yang Disepakati ketentuan GSB Pelibatan masyarakat dalam pembangunan akses jalan
Setiap bangunan diwajibkan memiliki legalitas lahan atas kepemilikannya
Sosialisasi pentingnya legalitas lahan untuk pembangunan rumah
Rumah harus sesuai dengan standar kelayakan bangunan dari segi konstruksi dinding, lantai dan atap
Rehabilitasi bangunan yang tidak layak huni
Jalan memiliki perkerasan yang baik paving maupun beton sehingga dapat memudahkan akses masyarakat Jalan harus sesuai standar lebar minimal 1,5 meter, terdapat drainase dan berperkerasan baik
Pelibatan masyarakat dalam perbaikan jalan yang rusak
c. Masih terdapat jalan tanah dan kurang layak sehingga mengakibatkan jalan becek dan Tidak ada jalan yang berperkerasan tanah terjadi genangan pada saat musim hujan Jaringan Drainase Lingkungan, termasuk Genangan Daerah banjir ketika musim hujan karena saluran yang kurang mengalir dengan baik yang disebabkan oleh: a. Kemiringan Saluran Saluran drainase harus memiliki kemiringan saluran untuk memperlancar aliran air b. Terhalang bangunan Saluran drainase tidak diperbolehkan ada bangunan di atasnya c. Kurang tertata dengan baik Saluran drainase harus tertata dengan baik yang terintegrasi dengan jaringan jalan d. Tertimbun sampah maupun terdapat Tidak ada sampah di saluran drainase tumbuhan
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Melibatkan masyarakat dalam perbaikan jalan agar sesuai dengan standar teknis Perbaikan kualitas jalan dengan melibatkan masyarakat
Rehabilitasi saluran drainase Rehabilitasi bangunan yang berada di atas saluran drainase Melibatkan masyarakat dalam penataan saluran drainase Pengerukan sampah di saluran drainase dilakukan rutin oleh masyarakat secara gotong royong (kerja bakti)
IV-14
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
No.
Aspek/Permasalahan e. Kapasitas saluran tidak memadai f. Tidak terkoneksi dengan saluran skala kota
3.
4.
5.
Pengelolaan Air Limbah a. Rumah Tidak memiliki Septick Tank
Kondisi Ideal Saluran drainase dapat menampung air limpasan dan air buangan rumah tangga Harus terkoneksi dengan skala kota agar tidak terjadi genangan
Aturan Bersama yang Disepakati Penambahan dimensi saluran dengan melibatkan masyarakat Perencanaan dengan melibatkan masyarakat untuk mengkoneksikan saluran drainase di skala lingkungan dan skala kota
Setiap rumah wajib memiliki septictank
Pembangunan septictank komunal dengan melibatkan masyarakat Perbaikan SPAL
b. SPAL yang tidak memiliki bak pengelola atau langsung disalurkan ke saluran drainase c. Tidak memiliki Sumur Resapan
SPAL harus memiliki filterisasi sebelum dialirkan ke saluran drainase Untuk menjaga sumber air maka diperlukan pengembangan sumur resapan
d. Masih terdapat rumah yang tidak memiliki SPAL yang mengakibatkan lingkungan kotor dan bau e. Tidak terkoneksi dengan saluran drainase
Sisten pembuangan air limbah harus diolah dahulu sebelum dialirkan ke drainase
Pengembangan SPAL dengan melibatkan masyarakat
Harus terkoneksi antara sistem pembuangan air limbah dan saluran drainase agar tidak terjadi pencemaran
Perbaikan saluran pembuangan air limbah agar terkoneksi dengan saluran drainase
Air bersih harus layak minum, tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna
Melibatkan masyarakat untuk menjaga perpipaan distribusi air bersih
Air bersih harus memenuhi standar kesehatan dengan jarak sumur dan septictank > 10 meter
Masyarakat wajib mengikuti sosialisasi terkait bahaya penggunaan sumur yang dekat dengan septictank
Pelayanan Air Bersih/Air Minum a. Air PDAM Salobar Tidak Layak Minum karena berbau dan berasa sehingga masyarakat memilih menggunakan air kemasan b. Sumber Air Sumur Tidak layak Minum dan jarak septictank yang kurang dari 10 meter
Rumah yang berada di daratan disarankan untuk memiliki sumur resapan
Pengelolaan Sampah a. Tidak ada tempat pembuangan sampah TPS
Terdapat TPST untuk pengelolaan sampah
b. Masyarakat membuang sampah di saluran
Tidak ada warga yang membuang sampah di saluran drainase
c. Sampah di buang di tempat kosong dikarenakan tidak ada tong sampah di lingkungan permukiman d. Tidak ada pengelolaan sampah secara
Tidak ada warga yang membuang sampah di lahan kosong Terdapat pengelolaan sampah dengan konsep
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Pembangunan TPST dengan melibatkan masyarakat Masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase dikenakan sanksi Diwajibkan untuk memiliki tempat sampah/ tong sampah terpilah di setiap rumah Pelibatan masyarakat dalam membentuk Bank
IV-15
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
No.
Aspek/Permasalahan terpadu (3R) atau Bank Sampah
e. Pelayanan Mobil sampah yang terbatas
6.
f. Belum adanya motor atau gerobak sampah di lingkungan yang tidak terjangkau oleh mobil sampah Safeguard dan Risiko Bencana a. Tidak Terdapat sarana dan Prasarana Bencana seperti hidran dan sistem peringatan dini b. Minimnya Pengetahunan masyarakat tentang bencana
c. Pemeliharaan Pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun yang masih kurang d. Tidak terdapat Lembaga siaga bencana
e. Tidak terdapat tempat evakuasi bencana 7.
Ruang Terbuka Publik a. Tidak terdapat Ruang Publik yang mengakibatkan anak bermain di jalan
Kondisi Ideal 3R dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Mobil sampah mampu mengangkut sampah dari TPS ke TPA sehingga tidak terjadi pernumpukan sampah Terdapat mobil maupun gerobak pengangkut sampah yang sistem pengangkutannya terintegrasi Setiap lingkungan permukiman diwajibkan ada sarana dan prasarana proteksi kebakaran Masyarakat wajib mengetahui tentang risiko bencana yang ada di daerah sehingga dapat meningkatkan kapasitas untuk menghadapi bencana Pemeliharaan infrastruktur yang dibangun harus dilakukan oleh masyarakat Terdapat komunitas siaga bencana di lingkungan permukiman untuk penguatan kapasitas menghadapi bencana Memanfaatkan ruang terbuka untuk tempat evakuasi Ruang terbuka publik minimal dalam 1 RT harus terdapat 1 lahan ruang terbuka yang dilengkapi dengan fasilitas bermain anak
b. Keterbatasan Pekarangan Rumah Setiap rumah memiliki Pekarangan rumah 8.
Aturan Bersama yang Disepakati Sampah Pemeliharaan sistem pengangkutan sampah oleh mobil sampah yang dibantu dengan pengawasan dari masyarakat Pengadaan gerobak sampah untuk mengangkut sampah
Pembangunan sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang terintegrasi dengan jaringan air bersih Masyarakat wajib mengikuti sosialisasi terkait pengurangan risiko bencana
Masyarakat wajib menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun terutama alat proteksi kebakaran Pembentukan komunitas siaga bencana
Penyediaan ruang terbuka atau lahan pekarangan untuk area evakuasi bencana Setiap RT diwajibkan menyediakan lahan atau pekarangan rumah untuk ruang terbuka sebagai area bermain anak Setiap rumah menanam pohon minimal satu maupun teknik hidroponik dengan maupun tanaman dengan media pot
Jaringan Listrik a. Sebagian lokasi tidak ada penerangan jalan b. Rumah tidak memiliki penerangan di depan rumah
Jaringan jalan harus terdapat fasilitas pelengkap Penerangan Jalan Umum Setiap bangunan harus mempunyai penerangan di depan rumah
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Membangun PJU dengan melibatkan masyarakat Masyarakat harus menyediakan penerangan di depan rumah masing-masing secara partisipatif
IV-16
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 4.2 Skenario Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Konsep penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan Kota Ternate berdasarkan pada identifikasi terhadap potensi, dan permasalahan kawasan dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelaku dan penentu kegiatan dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan terhadap hasil-hasil pembangunan. Penanganan kawasan permukiman di Kelurahan Salero dengan pelibatan masyarakat dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain: Tahap Penyadaran Masyarakat Tahap penyadaran yang dimaksud adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemeliharaan terhadap hasilhasil pembangunan, sehingga timbul rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Tahap Pengorganisasian, meliputi : Optimalisasi kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang sudah ada mencakup organisasi,
administrasi,
permodalan,
usaha
produkstif
dan
akseptasi
(pengakaran). Sosialisasi sekaligus pemetaan kemiskinan partisipatif. Pendugaan kebutuhan (need assesment) dan perencanaan kegiatan (usaha) bersama. Mengoptimalkan
kelompok
swadaya
masyarakat
untuk
membangun
dan
memelihara hasil-hasil pembangunan melalui sosialisasi dan perencanaan kegiatan bersama, monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan. Tahap Penguatan Kelembagaan Penguatan kelembagaan yang ada dalam masyarakat dalam hal: Penguatan institusi lokal berorientasi kompetensi sebagai organ civil society Penguatan pelaksanaan proyek di tingkat kelurahan, BKM dibangun sebagai institusi mandiri, perumus kebijakan, perencanaan dan pelaksana pengembangan kawasan permukiman, pengelola sumberdaya local dan pengembang kearifan local serta nilai-nilai sosial, ekonomi dan lingkungan berbasis komunitas. Penguatan organisasi dan pengembangan institusinya yang tentu tidak terlepas dari dialektika masyarakatnya. Tahap Pemeliharaan Pemeliharaan pembangunan dan hasil-hasilnya diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemeliharaan ini harus melibatkan masyarakat sebagai pengawas dan pelaksana jalannya pembangunan sedangkan pemerintah bertanggung jawab dalam hal pemantauan, untuk itu diperlukan partisipasi dan sosialisasi pada elemen-elemen yang
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
IV-17
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero ada dalam masyakat melaui pemberdayaan. Pemberdayaan yang dimaksud disini dalam hal : Keberlanjutan Kelembagaan Masyarakat Keberlanjutan Program Keberlanjutan Prasarana dan Keuangan serta Keberlanjutan Nilai-Nilai Sosial dan Ekonomi yang ada dalam masyarakat
Tabel 4.5 Identifikasi Potensi dan Permasalahan Kawasan Permukiman Kelurahan Salero Terdapat kawasan pendidikan antara lain, SMA dan SD Berada dekat dengan kawasan cagar budaya sehingga berpotensi untuk pengembangan fasilitas penunjang kawasan pariwisata budaya Potensi Permukiman Kelurahan Salero Berada dekat dengan pusat kegiatan perekonomian Kota Ternate Pola hubungan masyarakat baik Berpotensi sebagai pengembangan usaha rumah tangga Jaringan jalan masih terdapat perkerasan papan dan tanah Belum adanya fasilitas pelengkap jalan seperti pengaman jalan di permukiman atas air, pedestrian dan fasilitas penerangan jalan Sebagian dari sistem jaringan drainase belum terintegrasi dengan sistem drainase Permasalahan Jaringan drainase yang ada mengalami sedimentasi dan Permukiman Kelurahan terdapat sampah Salero Kepadatan penduduuk yang tinggi menyebabkan permukiman rawan terhadap bencana kebakaran Terjadinya genangan karena saluran drainase yang tidak memadai Kapasitas badan jalan belum memenuhi standar pengamanan ancaman kebakaran Sumber : Analisis bersama masyarakat tahun 2016
Berdasarkan hasil identifikasi terhadap potensi dan permasalahan, maka konsep penanganan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Salero adalah
Pembangunan infrastruktur permukiman
Rehabilitasi infrastruktur permukiman
Normalisasi saluran drainase
Peremajaan lingkungan
Mitigasi bencana banjir dan kebakaran
Penguatan kelembagaan masyarakat Strategi penanganan dan skenario pelaksanaan kegiatan pada kawasan
permukiman kumuh perkotaan Kota Ternate pada dasarnya adalah strategi dalam kerangka untuk mendukung pencapaian Kota Tanpa Kumuh. Strategi penanganan tersebut terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik yang menjadi kajian pada
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
IV-18
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Salero. Strategi penanganan tersebut, sebagai berikut: 1. Aspek Fisik a. Strategi Penanganan
Pengamanan ancaman kebakaran kawasan permukiman kumuh yang terintegrasi dengan sistem infrastruktur kota
Pengendalian ancaman banjir yang diikuti dengan penataan sistem
drainase
kawasan permukiman Kelurahan Salero
Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman kumuh Kelurahan Salero
Penyehatan lingkungan permukiman secara komprehensif
b. Program Penanganan
Pengendalian dan proteksi ancaman kebakaran
Pengendalian banjir kawasan permukiman kumuh
Revitalisasi infrastruktur permukiman kumuh
Pengendalian pencemaran lingkungan
2. Aspek Non – Fisik a. Strategi Penanganan
Optimalisasi Sumber Daya Manusia dalam penanganan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Salero
Penguatan kesadaraan masyarakat terhadap pemeliharaan infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat
Pelatihan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM)
Pelatihan dan bimbingan kewirausahaan
b. Program Penanganan
Pengembangan kapasitas kelembagaan kasyarakat
Pelibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
Pengembangan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat
Pengembangan ekonomi masyarakat
Sumber : Hasil Analisis bersama masyarakat tahun 2016
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
IV-19
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
Tabel 4.6 Matriks Perumusan Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman di Kelurahan Salero Aspek Bangunan Hunian
Jalan Lingkungan
Drainase
Permasalahan Permukiman (hasil Pemetaan Swadaya) 35.07% tata bangunan tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi Status lahan bukan hak milik Terdapat bangunan hunian yang terletak diatas air Penduduk pendatang yang menempati sempadan sungai KDB sangat tinggi 4.98% hunian tidak sesuai standar teknis 37% tidak memiliki akses jalan Lebar jalan kurang dari 1,5 m Konstruksi jalan banyak yang rusak Masih terdapat perkerasan papan dan tanah Belum ada pengaman jalan di kawasan permukiman di atas air laut 50% kawasan permukiman terjadi genangan banjir Kualitas drainase buruk, tersumbat oleh sampah Tidak terkoneksi dengan drainase kota Terdapat bangunan di atas drainase Terdapat sedimentasi pada saluran drainase
Kebutuhan Peningkatan
Konsep Peningkatan
Strategi Peningkatan
Bangunan teratur Penyediaan rumah yang layak dan sesuai dengan standar teknis
Pemugaran pada kawasan permukiman kumuh Peremajaan permukiman di pinggir sungai Konsolidasi lahan Penyehatan Lingkungan Permukiman secara komprehensif
Penataan bangunan pinggir sungai Panataan bangunan yang berada di atas air laut Pelestarian ekosistem sungai Pelestarian ekosistem pesisir
Permukiman terlayani akses jalan lingkungan yang terhubung ke jalan kota Jalan lingkungan sesuai standar kelayakan teknis
Peningkatan kualitas jalan lingkungan Pengelolaan pasca pembangunan
Peningkatan akses jalan lingkungan dan terkoneksi dengan Pemeliharaan jalan lingkungan Peningkatan perkerasan jalan di kawasan permukiman Penambahan fasilitas pelengkap jalan seperti trotoar dan pengaman jalan di permukiman atas air
Permukiman bebas genangan Drainase bersih dan dapat berfungsi dengan baik
Peningkatan kualitas drainase Pengendalian ancaman banjir yang diikuti dengan penataan sistem drainase kawasan permukiman kelurahan
Pemugaran bangunan di atas drainase Normalisasi Pemeliharaan drainase Pengendalian banjir kawasan permukiman kumuh Pembuatan talud pada muara sungai/kali mati di permukiman atas air Pembuatan plat beton untuk mencegah terjadinya luapan air pada saluran primer
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
IV-20
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
Aspek Pelayanan Air Minum
Pengelolaan Air Limbah
Pengelolaan Sampah
Proteksi Kebakaran
Permasalahan Permukiman (hasil Pemetaan Swadaya) 10.18% belum terlayani air minum Kualitas air bersih belum sesuai syarat kelayakan Jaringan pipa PDAM kurang memadai 12.67% tidak memiliki jamban sesuai standar teknis Sistem SPAL belum memadai Masih banyak jamban yang tidak memiliki septictank
76.47% sampah tidak terangkut Sampah kiriman dari luar kawasan Sampah yang berada di bawah rumah/genangan air Setiap musim hujan kawasan dipenuhi oleh sampah kiriman Tidak ada TPS sehingga sampah berserakan di manamana 100% tidak memiliki proteksi kebakaran Jalan sempit, tidak dapat diakses mobil pemadam kebakaran Tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bencana
Kebutuhan Peningkatan
Konsep Peningkatan
Strategi Peningkatan
Permukiman terlayani air minum Air minum sesuai dengan standar kelayakan air minum
Peningkatan kualitas pelayanan air minum
Meningkatkan jumlah sambungan pipa PDAM Penyediaan sumber air baku
Sistem SPAL memadai Rumah tangga memiliki MCK sesuai standar teknis
Peningkatan kualitas MCK Peningkatan system SPAL Pengelolaan pasca peningkatan Peningkatan sarana dan prasarana persampahan Pengelolaan pasca peningkatan Penyehatan Lingkungan Permukiman secara komprehensif
Meningkatkan kualitas sarana MCK Penyediaan septictank komunal Pemeliharaan MCK
Penyedianaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran Peningkatan kualitas jalan lingkungan
Penyediaan hidran air di lingkungan perumahan yang tidak dapat diakses mobil pemadam
Sampah terangkut ke TPA minimal 2 x seminggu Tersedia TPS Sampah dikelola secara produktif
Tersedia sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Penyediaan sarana angkutan sampah Penyediaan tong sampah yang berada di perumahan Penyediaan dan pengelolaan TPST3R Penyediaan Bank Sampah yang dikelola oleh masyarakat
IV-21
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
Aspek Jaringan Listrik
Sosial Ekonomi
Permasalahan Permukiman (hasil Pemetaan Swadaya) 0 % belum terlayani jaringan listrik Belum memadainya penerangan jalan di lingkungan permukiman Minimnya sarana pelayanan pendidikan dan kesehatan Kurangnya ruang terbuka publik Minimnya sarana pengembangan ekonomi lokal Kurangnya modal untuk pengembangan usaha rumah tangga
Kebutuhan Peningkatan
Konsep Peningkatan
Strategi Peningkatan
Seluruh rumah tangga terlayani listrik
Peningkatan kualitas jaringan listrik
Penambahan jumlah sambungan listrik PLN Penambahan penerangan jalan
Sarana pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai Tersedianya ruang terbuka publik Sarana pengembangan ekonomi lokal
Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Pemugaran untuk penyediaan ruang publik Peningkatan sarana pengembangan ekonomi lokal
Pengembangan sarana kelompok belajar PAUD Pengembangan wisata kuliner dan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata cagar budaya Pengembangan modal usaha rumah tangga melalui KSM
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
IV-22
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 4.3 Penetapan Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 4.3.1
Skenario Kriteria Pemilihan Lokasi Prioritas Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului
proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek: a. kondisi kekumuhan; b. legalitas lahan; dan c. pertimbangan lain.
Skenario skema terkait kriteria pemilihan lokasi prioritas dapat dilihat di bagan alir sebagai berikut:
Gambar 4.2 Penetapan Lokasi Prioritas
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
IV-23
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
Tabel 4.7 Perhitungan penetapan lokasi prioritas penanganan kumuh di Kelurahan Salero No
VARIABEL
KRITERIA
INDIKATOR
Parameter
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN
Ketidakteraturan bangunan
1
Kondisi Bangunan Gedung
Cakupan pelayanan jalan lingkungan 2
Kondisi Jalan Lingkungan Kualitas permukaan jalan lingkungan
3
171
- Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR -Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR
- Untuk kota besar ≼ 250 unit/ha Tingkat kepadatan - Untuk kota sedang dan kecil ≼200 unit/ha
Ketidak sesuai dengan persyaratan teknis lainnya
- Pengendalian dampak lingkungan - Pembangunan gedung diatas dan/atau dibawah tanah, air - Keselamatan bangunan gedung - Kenyamanan bangunan gedung - Kemudahan bangunan gedung
76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan Sebagian lokasi perumahan atau lingkungan permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan ketentuan teknis lingkungan 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk Sebagian atau seluruh jalan terjadi kerusakan permukaan jalan pada 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang lokasi perumahan atau permukiman buruk 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman Masyarakat pada lokasi perumahan Ketidaktersediaan dan permukiman tidak dapat Akses Aman Air mengakses air minum yang memiliki 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum Minum kualitas tidak berwarna, tidak berbau, yang aman dan tidak berasa Kondisi 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum Penyedian Air yang aman Minum Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum
Nilai
Kebutuhan air minum masyarakat padalokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari
76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
RT 1/RW 1 RT 2/RW 1 RT 1/RW 2 RT 2/RW 2 RT 3/RW 2 RT 1/RW 3 RT 2/RW 3 RT 1/RW 4 RT 2/ RW 4 RT 3/RW 4 Nilai 29
Nilai 39
Nilai 27
Nilai 43
5 3
Nilai 43
Nilai 51
Nilai 57
Nilai 69
Nilai 63
3
3 1
1
3
3
3
1
1
1
5 3
1
1
1
1
1
5
5
3 1
Nilai 71
3 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5 3 1
1
1
5
5
3 1
3 1
1
1
1
1
5
1
5
3 1
1
3 1
1 5
3 1
3 1
1
1
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3 1
IV-24
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air
Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun
76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan
Tidak tersedianya saluran drainase Ketidaktersediaan lingkungan pada lingkungan 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan Drainase perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan
4
Kondisi Drainase Lingkungan
Ketidak terhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan
Tidak Terpeliharanya Drainase
76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya sehingga hirarki di atasnya menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya Tidak dilaksanakannya pemeliharaan 76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau saluran drainase lingkungan pada 51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor lokasi perumahan atau dan berbau permukiman,baik: 1. pemeliharaan rutin; dan/atau 51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor 2. pemeliharaan berkala dan berbau
Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa Kualitas Konstruksi material pelapis atau penutup Drainase maupun karena telah terjadi kerusakan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 5
Kondisi Pengelolaan Air Limbah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
76% - 100% area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk 51% - 75% area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk 25% - 50% area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk
5 3 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis
1
Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat
76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis
5
51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis
3
25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis
1
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
3
1 5 3
1
1
1
1
3
1 5
3
51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis
5
3 1
5
5
5
5
3
76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis
5
1
5
1
5
3
3
1
5
1
5
Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitukakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
1
3
1
5
3
5
1
5
3 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3 1
3
1
3 1
1
1
1
IV-25
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
6
7
Kondisi Pengelolaan persampahan
Kondisi Proteksi Kebakaran
Prasarana dan Sarana Persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu : - Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; ¡ - Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; - Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan - Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan
76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
5
51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
3
25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut : - Pewadahan dan pemilahan - Pengumpulan lingkungan - Pengangkutan lingkungan - Pengolahan lingkungan
76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar
5
Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar
3
25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar
1
Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan
Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik : - Pemeliharaan rutin; dan/atau - Pemeliharaan berkala
76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
5
51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
3
25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
1
1
Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; Ketidaktersediaan 2. jalan lingkungan; Prasarana Proteksi 3. sarana komunikasi; Kebakaran 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan 5. bangunan pos kebakaran
76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
3
25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
1
Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: Ketidaktersediaan 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); Sarana Proteksi 2. mobil pompa; Kebakaran 3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan 4. peralatan pendukung lainnya
76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
3
25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
1
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
5
1
1
5
1
IV-26
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS TANAH
1
Kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan Kejelasan Status status tanah lainnya yang sah; atau Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan Penguasaan tanah 2. kepemilikan pihak lain (termasuk tanah, baik milik sendiri atau milik pihak lain milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang Legilitas Lahan hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah
Kesesuaian RTR
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
21
7
7
7
7
9
15
15
13
9
9
Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota
1
5
5
3
3
3
1
1
Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang Keseluruhan lokasi berada pada (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan perumahan/permukiman sesuai RTR Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).
zona
peruntukan
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN
Nilai Strategis Lokasi
Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau Untuk Kota Sedang & Kota Kecil permukiman dengan klasifikasi:
5
1. rendah yaitu kepadatan penduduk Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha di bawah 150 jiwa/ha; Kependudukan
2. sedang yaitu kepadatan penduduk Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 antara 151– 200 jiwa/ha; Jiwa/Ha
3
3
Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha 1
Pertimbangan Lain
3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201â&#x20AC;&#x201C;400 jiwa/ha;
Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya
4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha; Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya 3. potensi budaya yaitu adanya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
1
1
1
1
1
5
1
5
1
1
1
1
1
5
5
IV-27
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS TANAH
1
Kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan Kejelasan Status status tanah lainnya yang sah; atau Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan Penguasaan tanah 2. kepemilikan pihak lain (termasuk tanah, baik milik sendiri atau milik pihak lain milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang Legilitas Lahan hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah
Kesesuaian RTR
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
21
7
7
7
7
9
15
15
13
9
9
Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota
1
5
5
3
3
3
1
1
Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang Keseluruhan lokasi berada pada (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan perumahan/permukiman sesuai RTR Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).
zona
peruntukan
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN
Nilai Strategis Lokasi
Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau Untuk Kota Sedang & Kota Kecil permukiman dengan klasifikasi:
5
1. rendah yaitu kepadatan penduduk Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha di bawah 150 jiwa/ha; Kependudukan
2. sedang yaitu kepadatan penduduk Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 antara 151â&#x20AC;&#x201C; 200 jiwa/ha; Jiwa/Ha
3
3
Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha 1
3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201â&#x20AC;&#x201C;400 jiwa/ha;
Pertimbangan Lain
Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya
4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha; Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya 3. potensi budaya yaitu adanya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
1
1
1
1
1
5
1
5
1
1
1
1
1
5
5
IV-28
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 4.3.2
Penilaian Lokasi dan Penentuan Klasifikasi Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan dengan tabel di atas selanjutnya
dapat dikelompokan dalam berbagai klasifikasi seperti pada tabel berikut: Tabel 4.8 Klasifikasi Prioritas Penanganan Kumuh
Tabel 4.9 Penilaian prioritas penanganan di Kelurahan Salero No.
RT
RW
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
RT 001 RT 002 RT 001 RT 002 RT 003 RT 001 RT 002 RT 001 RT 002 RT 003
RW 1 RW 2 RW 3 RW 4
Kondisi Kekumuhan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Sedang Kumuh Berat Kumuh Sedang Kumuh Sedang Kumuh Sedang
Legalitas Tanah (+) (+) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (+) (+)
Pertimbangan Lain
Prioritas
Pertimbangan Sedang Pertimbangan Sedang Pertimbangan Sedang Pertimbangan Sedang Pertimbangan Sedang Pertimbangan Tinggi Pertimbangan Tinggi Pertimbangan Tinggi Pertimbangan Sedang Pertimbangan Sedang
6 6 6 6 6 2 1 2 5 5
Sumber: Hasil analisis, tahun 2016 Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 lokasi yang menjadi prioritas penanganan kumuh yaitu RT 1/RW 3, RT 2/ RW 3, RT 1/RW 4, RT 2/RW 4 dan RT 3/RW 4 kondisi kekumuhan yaitu Kumuh Berat dan Kumuh Sedang. Peta Sebaran Lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Salero disajikan pada Peta Sebaran Lokasi Kumuh. Berikut merupakan tabel lokasi prioritas penanganan kumuh di Kelurahan Salero: Tabel 4.10 Penilaian prioritas penanganan dan kondisi kekumuhan No.
RT
RW
1. 2. 3. 4. 5.
RT 001 RT 002 RT 001 RT 002 RT 003
RW 3 RW 4
Kondisi Kekumuhan Kumuh Sedang Kumuh Berat Kumuh Sedang Kumuh Sedang Kumuh Sedang
Prioritas 2 1 2 5 5
Sumber: Hasil analisis, tahun 2016 Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
IV-29
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
IV-30
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 4.3.3
Profil Kumuh Kelurahan Salero berdasarkan SK. Walikota Ternate Berikut merupakan profil kumuh di Kelurahan Salero pada tahun 2016 dan
merupakan lokasi prioritas untuk penanganan kumuh di Kota Ternate: Kategori Tipologi Karakteristik
: Kumuh Sedang : Permukiman kumuh di atas air dan tepi pantai : Kumuh pada perkotaan sekitar kawasan strategis
Tabel 4.11 Profil Kumuh Kelurahan Salero tahun 2016 No
KRITERIA / INDIKATOR
A
FISIK Keteraturan Bangunan Hunian
1
2
3
4
Kepadatan Bangunan Hunian
Kelayakan Bangunan Hunian
PARAMETER
Bangunan hunian memiliki keteraturan Luas permukiman ….Ha Jumlah total bangunan ……unit Tingkat kepadatan bangunan hunian …..unit/Ha Bangunan hunian memiliki luas lantai ≥ 7,2 m2 per orang Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis
6
7
8
9
82 46% 3.10 180
unit rumah tangga persentase Ha Unit Unit/Ha
156 87% 178 99% Total Jaringan Jalan Lingkungan yg ada
2173
meter
Panjang jalan lingkungan dgn lebar > 1,5 meter
2173
meter
Kawasan permukiman terlayani jaringan Panjang jalan lingkungan jalan lingkungan yang minimum memadai dgn lebar > 1.5 meter yang permukaannya diperkeras
951
meter
Jangkuan Jaringan Jalan Lingkungan Yang Layak
44%
persentase
Panjang jalan lingkungan dgn lebar >1,5 meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak
951
meter
Panjang jalan lingkungan dgn lebar >1,5 meter yang dilengkapi sal. samping jalan
2173
meter
Jalan Sesuai Persyaratan Teknis
100%
persentase
2.60
ha
84%
persentase
535
meter
Kawasan permukiman tidak terjadi genangan air/banjir
Luas Area Genangan (dalam permukiman)
Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai
Panjang total drainase Panjang drainase dengan kondisi tidak rusak/berfungsi baik
Drainase Lingkungan
Pengelolaan Air Limbah
SATUAN
unit rumah tangga persentase unit rumah tangga persentase
Aksesibilitas Lingkungan
Pelayanan Air Minum
NILAI
58
Kondisi jaringan jalan di kawasan permukiman memiliki kualitas minimum memadai
5
Keterangan
Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari) Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septictank) Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan
Pengelolaan Persampahan
Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu
Pengamanan Bahaya Kebakaran
Kawasan permukiman memiliki prasarana/sarana proteksi kebakaran
jenis prasarana/sarana proteksi kebakaran yang ada
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
163
meter
30%
persentase
178
unit rumah tangga
100%
persentase
179
unit rumah tangga
100% 179 100% 147
persentase unit rumah tangga persentase unit rumah tangga
100%
persentase
0%
persentase
0
unit rumah tangga
0%
persentase
0% ..........
persentase
IV-31
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero B
NON FISIK
1
Legalitas pendirian bangunan
2
3
4
5
6
4.3.4
Bangunan hunian memiliki IMB
Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah Kepadatan penduduk â&#x20AC;Ś..jiwa/Ha (=jumlah penduduk dibagi luas wilayah Kepadatan penduduk RT) Jumlah penduduk Luas wilayah RT Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan Perikanan/nelayan Pertambangan/galian Mata pencarian Industri/pabrik penduduk Konstruksi/bangunan Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) Pegawai pemerintah <450 Watt 900 Watt 1300 Watt Penggunaan Daya Listrik >2200 Watt Menumpang/tidak punya meteran sendiri/dll Rumah Sakit Praktik dokter/poliklinik Fasilitas Pelayanan Puskesmas/Pustu Kesehatan Dukun/Pengobatan tradisional Bidan/mantri Tidak pernah Dalam kelurahan/kecamatan yang sama Luar kecamatan Fasilitas Pelayanan Di kota lain Pendidikan Tidak sekolah Tidak ada anggota rumah tangga usia wajib belajar
179 100% 122 68%
unit rumah tangga persentase unit rumah tangga persentase
321.0
jiwa/Ha
1433 4.47
jiwa Ha
1 37 0 0 0
unit rumah tangga
105 36 2 154 20 3
unit rumah tangga
0 8 54 117 0 0 0 136 0 0 0 43
unit rumah tangga
unit rumah tangga
Konsep Penanganan Permukiman Kumuh Konsep penanganan permukiman kumuh bertujuan untuk mengidentifikasi
kegiatan penanganan yang akan dilakukan seperti permukiman kembali, peremajaan maupun pemugaran seperti yang dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 4.12 Konsep Penanganan Kumuh
Sumber: Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, DIRJEN Cipta Karya, tahun 2015
Berdasarkan tabel penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di atas maka jenis kegiatan penangan kumuh di Kelurahan Salero disajikan pada Tabel berikut: Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
IV-32
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
Tabel 4.13 Konsep Jenis Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Salero Kelurahan
Aspek
Jenis Kegiatan 2017
Salero
Bangunan Hunian
Rehabilitasi bangunan yang melanggar aturan seperti berada di sempadan sungai/ sempadan pantai Penataan kawasan dengan pengaturan petak bangunan terutama bangunan yang berada di atas air Penyediaan ruang konservasi di sepanjang sempadan sungai dan sempadan pantai Pengawasan ruang konservasi di sempadan sungai/pantai
Jaringan jalan
Peningkatan kualitas jalan dengan penambahan lebar jalan dan saluran drainase Perubahan material dari tanah ke paving untuk memenuhi standar kelayakan teknis Perubahan material dari papan ke beton sehingga dapat meningkatkan aksesibiltias Penambahan fasilitas pelengkap jalan seperti pengaman jalan terutama yang berada di permukiman atas air Perbaikan perkerasan jalan yang rusak di kawasan permukiman kumuh Pemeliharaan jaringan jalan yang telah memenuhi syarat teknis Pengerukan sedimentasi jaringan drainase
Drainase
2018
Tahun 2019
2020
2021
Normalisasi saluran drainase yang tersumbat Perbaikan perkerasan drainase yang rusak Peningkatan kualitas unit sistem drainase Penambahan segmen jaringan agar terintegrasi sistem drainase perkotaan sehingga tidak terjadi genangan Pemeliharaan saluran drainase agar tetap berfungsi dengan baik
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
IV-33
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
Kelurahan
Aspek
Jenis Kegiatan 2017
Air Bersih dan Air Minum
Air Limbah
2018
Tahun 2019
2020
2021
Penggunaan teknologi untuk pengendalian banjir di area yang berpotensi Perbaikan sarana atau instalasi perpipaan air bersih dari bakteri yang berbahaya Rehabilitasi unit Sistem Penyediaan Air Minum dengan penambahan Sambungan Rumah Penyediaan sistem air baku alternatif sehingga dapat memenuhi kebutuhan penduduk Pemeliharaan sistem air baku alternatif Perbaikan instalasi air limbah setempat dan terpusat yang mengalami penurunan kualitas Perbaikan komponen sanitasi pengelolaan air limbah
Persampahan
Penambahan instalasi pembuangan air limbah komunal di permukiman Pemeliharaan sistem sanitasi lingkungan sehingga dapat berfungsi dengan baik Pembangunan prasarana dan sarana persampahan
Proteksi Kebakaran
Perbaikan dan penambahan komponen bangunan sarana prasarana persampahan Pembangunan sarana proteksi kebakaran Pembangunan hidran air Pemeliharaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
Sumber: Hasil analisis, tahun 2016
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
IV-34
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero
Bab 4- Skenario/Roadmap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
IV-35