8 bab 3 rplp sangaji by Kotaku Malut

PERM KUM 3.1.ANALISIS KEBIJAKAN DAN RENCANA KOTA Dalam menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) tetap mengacu pada dokumen tingkat kota yang sebelumnya sudah disusun oleh pemerintah kota ternate. sehingga dokumen RPLP telah menjadi sinkron, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan sehingga tujuan dan sasaran dokumen RPLP sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan di tingkat kota. Untuk analisis kebijakan dan rencana kota meliputi : 3.1.1

RTRW Kota Ternate Tahun 2012-2032 Kajian kebijakan RTRW Kota Ternate bertujuan untuk mengetahui rencana struktur ruang dan pola ruang yang diperuntukan pada Kelurahan Sangaji. Analisis kebijakan yang dilakukan pada RTRW Kota Ternate tahun 2012-2032 sebagai berikut:

A. Rencana Struktur Ruang 1. Pusat-Pusat Kegiatan a. Pusat Kegiatan Sektor Perdagangan dan Jasa Skala Regional, Kota dan Lingkungan: •

Perdagangan pusat perbelanjaan (mall/plaza/shopping center) terpusat di kelurahan Gamalama, kawasan rencana reklamasi pantai kelurahan Salero-Dufa-dufa.

•

Pertokoan/Ruko/Perdagangan modern (supermarket & minimarket) memusat di Kelurahan Gamalama, Muhajirin, Tanah Raja, Santiong, Makassar Timur, Soasio, kawasan rencana reklamasi pantai kelurahan Salero – Dufa-dufa.

•

Pasar Wisata/Pasar seni/kerajinan memusat di kawasan rencana reklamasi pantai kelurahan Salero – Dufa-dufa.

•

Pusat wisata kuliner (seafood/makanan khas daerah) di kawasan rencana reklamasi pantai kelurahan Salero – Dufa – dufa BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

•

Rencana pengembangan pusat wisata kuliner hasil laut/seafood/makanan khas daerah di kawasan rencana reklamasi pantai kelurahan Salero – Dufa - dufa akan berdampak signifikan bagi pengembangan minapolitan dan sektor pariwisata.

•

Pembangunan pasar seni/kerajinan/cenderamata di kawasan rencana reklamasi pantai kelurahan Salero – Dufa - dufa serta pada kawasan sekitar lokasi objek wisata, didorong untuk mendukung sektor pariwisata dapat memberikan ciri khusus bagi Kota Ternate dan berpotensi menjadi tujuan wisata. b. Pusat Kegiatan Sektor Perumahan •

Kawasan perumahan berkepadatan tinggi perkotaan juga terdapat di beberapa kelurahan yang terletak pada pesisir pantai seperti di kelurahan Kalumata, Kayu Merah, Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Mangga Dua, Mangga Dua Utara, Kota Baru, Kampung Makassar Timur, Soa Sio, Salero, Kasturian, Sangaji dan Dufa-dufa

2. Rencana Sistem dan Fungsi Perwilayahan Kelurahan Sangaji termasuk dalam BWK – I sebagai kawasan pendukung kegiatan pusat kota memiliki pusat BWK di kelurahan Dufa-Dufa. BWK – I Kecamatan Ternate Utara meliputi wilayah adminsitrasi Kelurahan Tarau, Sango, Tabam, Tafure, Akehuda, Tubo, Dufa – Dufa, Sangaji Utara, Sangaji, Toboleu, Kasturian, Salero, Soa-Sio, dan Soa. BWK I memiliki luas wilayah daratan 1.913,90 ha merupakan bagian wilayah kota dengan tingkat kepadatan tinggi. Fungsi dan arah pengembangan di BWK – I meliputi : -

Permukiman; Bandara; Pelabuhan; Pariwisata; Militer; Jasa; Perdagangan;

Perikanan; Pertanian; Pendidikan; Olah Raga; dan Industri Kecil & Ringan; dan Peternakan

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Gambar 3.1 Rencana Struktur Ruang Kota Ternate

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

3. Rencana Prasarana Wilayah a. Rencana Jaringan Jalan Ruas jalan yag akan di tambahkan untuk mengurangi kemacetan sekaligus untuk mendukung program minapolitan di Kota Ternate dan sebagai pendukung konsep waterfront city yaitu ruas jalan antara: •

Rencana jalan reklamasi Kayu Merah – Pasar Sasa kurang lebih 5,6 km

•

Rencana jalan reklamasi Dufa-dufa – Salero kurang lebih 1,86 Km

•

Jalan reklamasi Kota Baru – Bastiong kurang lebih 1, 56 Km

Pengembangan jalur pejalan kaki terpadu yang terdiri dari RTH, yang terintegrasi dengan joging track, tempat pemasangan reklame, shelter, halte, dan termasuk jaringan bawah tanah (listrik, telepon, PDAM) yang diarahkan di jalan Pahlawan Revolusi, jalan Halmahera, jalan pantai Daulasi, jalan kawasan kota baru Gambesi – Jambula, rencana jalan pantai Salero - Dufa-dufa, rencana jalan pantai Kota baru Bastiong, rencana jalan pantai Kayu Merah – Sasa. b. Rencana Terminal Khusus: Dermaga VIP di dermaga residen Kel Muhajirin, pelabuhan BBM Pertamina Jambula dan pelabuhan wisata marina dodoku ali di kelurahan Salero termasuk dalam kategori pelabuhan terminal khusus. c. Rencana Sumber Daya Air •

jaringan trasmisi dari sumber air baku (sumur bor, dan mata air) ke instalasi pengolahan air minum; dan

•

membangun jaringan transmisi baru untuk menambah kapasitas produksi air baku;

•

Pelestarian kawasan sekitar sumber mata air tanah dan air permukaan dengan melakukan penghijauan.

Rencana pengendalian banjir di wilayah Kota Ternate yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut; •

Pembangunan dan perbaikan saluran drainase di setiap sisi jalan untuk memperlancar limpasan air hujan dari jalan dan mencegah terjadinya genangan air yang dapat merusak konstruksi jalan pada masa mendatang;

•

Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah serta mengurangi aliran permukaan (run off) yang dapat meningkatkan debit air banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan; BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

•

Rencana pembuatan tangggul kalimati/barangka di kawasan permukiman masyarakat;

•

Pada kawasan yang rawan atau sering terjadi banjir/genangan air, maka direncanakan pembuatan bangunan pengendali banjir pada kalimati/barangka yang terletak pada kawasan diatasnya.

•

Sosialisasi intensif kepada masyarakat disepanjang bantaran kalimati/barangka dalam bentuk lisan, panflet maupun papan larangan agar tidak membuang sampah di kalimati/barangka. Untuk memberi efek jera kepada pelanggar, maka pemberian sanksi perlu diterapkan dalam bentuk denda atau kurungan.

•

Fasilitas persampahan harus ditingkatkan untuk melayani kawasan permukiman dekat kalimati/barangka baik berupa TPS, gerobak sampah maupun pelayanan mobil sampah.

•

Penerapan sempadan disepanjang kalimati/barangka.

•

Penghijauan diwilayah sekitar bantaran kali mati/barangka.

•

Normalisasi bantaran kalimati/barangka dengan melakukan penertiban bangunan-bangunan yang teridentifikasi merubah dimensi kalimati/barangka sehingga mempengaruhi aliran air.

•

Pembuatan sumur resapan dan Biopori pada kawasan permukiman, sarana perkantoran, jasa perdagangan, kesehatan dan pendidikan maupun fasilitas umum lainnya yang diusahakan secara komunal maupun di setiap kavling bangunan. Adapun dimensi sumur resapan disesuaikan dengan luasan tutupan bangunan. Sumur resapan menjadi persyaratan mutlak untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diatur tersendiri melalui Peraturan Daerah

4. Rencana Infrastruktur Perkotaan Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum •

Penerapan teknologi alternatif yang dapat merubah air laut menjadi air tawar atau jaringan pipa air bersih bawah laut ke Pulau Hiri dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian teknis, sosial dan ekonomi yang mendalam.

•

Penyediaan Hidran Kebakaran pada kawasan kepadatan bangunan tinggi di pusat kota, kawasan komersial dan bangunan publik; BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Rencana Pengelolaan Limbah •

Peningkatan program Sanimas pada kawasan permukiman pasang surut di Kelurahan Kampung Makassar Timur, Mangga Dua, Bastiong, Kalumata, Salero, dan Sangaji

•

Pembangunan MCK dengan septic tank menggunakan resapan pada kawasan berkepadatan rendah dan sedang dengan memperhatikan kedalaman muka air tanah. Untuk kawasan berkepadatan tinggi menggunakan septic tank komunal dengan sistem Biodigester sehingga limbah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai biogas, dan pengelolaannya dilakukan secara berkelompok (Community Based Sanitation).

Rencana Persampahan Kota Ternate •

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yaitu sistim pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengumpulan sampah khususnya pada kawasan permukiman berkepadatan tinggi dan pada kawasan yang tidak terjangkau oleh mobil sampah

•

Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang jumlahnya sesuai kebutuhan yaitu tong sampah pemilihan, TPS/TPST, gerobak sampah, dump truck, amroll, container sampah dan peralatan berat TPA.

•

Sosialisasi dan penerapan pengolahan sampah sistim 3R di masyarakat dan sekolahsekolah, melalui seminar, pamflet, papan pengumuman dan media lainnya;

•

Peningkatan sistem manajemen persampahan; Rencana Drainase Kota Ternate

•

Normalisasi saluran berupa penggolontoran/pembersihan, mengembalikan saluran dimensi dan rehabilitasi.

•

Penertiban bangunan yang mengecilkan dimensi dan yang berada di atas saluran pada kecamatan Pulau Ternate, Ternate Utara, Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Selatan.

•

Pembangunan talud pada saluran kali mati/barangka yang bermuara atau melintas kawasan dalam kota untuk menghindari pengikisan dinding barangka/kalimati, sedimentasi berlebihan dan menghindari limpasan air kali mati pada kawasan rawan banjir di kecamatan Pulau Ternate, Ternate Utara, Ternate Tengah dan Kecamatan BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Ternate Selatan. •

Pembuatan bangunan pengendali banjir (checkdam) pada kalimati/barangka yang terletak pada kawasan diatasnya yang berfungsi sebagai sistem pengontrolan dan pengendalian sedimen sekaligus berfungsi mengendalikan kecepatan air dalam saluran primer.

•

Penerapan sempadan disepanjang kalimati/barangka.

•

Pengembangan sistem drainase Kota Ternate sudah harus menggunakan paradigma baru yaitu “Ekodrainase”. Konsep ekodrainase yaitu suatu konsep pengembangan sistem drainase berkelanjutan yang ramah lingkungan. Konsep dasarnya adalah memanfaatkan jumlah curah hujan semaksimal mungkin untuk mengisi kebutuhan cadangan air dalam tanah, dan mengalirkan kelebihan air yang tidak digunakan dan tidak merusak permukaan tanah.

B. Rencana Pola Ruang Rencana Kawasan Lindung 1. Kawasan Perlindungan Sempadan Pantai Pemanfaatan sempadan pantai permukiman perkotaan diarahkan untuk menjadi ruang transisi dan interkoneksi antara ruang darat dengan ruang laut. Ruang sempadan pantai menjadi ruang publik yang meberi peluang bagi publik untuk memanfaatkannya sebagai tempat rekreasi, olahraga dan kegiatan lainnya yang ramah lingkungan. Diarahkan pembangunan jalan sejajar pantai sebagai pembatas antara ruang publik yang sekaligus menjadi sempadan pantai dengan ruang pribadi halaman rumah-rumah. Orientasi kegiatan penghuni permukiman pantai diarahkan juga ke perairan pantai agar terwujud pola pikir dan perilaku pentingnya hubungan simbiosis mutualistis antara darat dan perairan serta pentingnya menjaga kesehatan, estetika dan kebersihan perairan. Bila memungkinkan dibangun bangunan pengaman pantai yang berfungsi sebagai prasarana pengaman fungsi pantai. Selain dari pada itu dinamika ombak dan fluktuasi permukaan air laut harus diantisipasi dengan kemungkinan desain rumah panggung dan atau pembangunan tanggul atau konstruksi penahan ombak dan dampak abrasi pantai. Dalam hal ini, apabila kemungkinan penggunaan teknologi dalam menahan ombak dan pencegahan abrasi maupun pencemaran air lebih memungkinkan dibangun maka fungsi sempadan pantai permukiman perkotaan sebagai ruang publik lebih diutamakan untuk menentukan ukuran sempadan pantai. BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

2. Kawasan Perlindungan Sempadan Kali Mati Arahan sempadan yang diberlakukan pada kali mati/barangka lebih ditujukan untuk pemeliharaan fungsi saluran drainase primer dan memberi perlindungan terhadap permukiman disekitar kali mati/barangka. Tabel 3.1 Sempadan Kali mati /Barangkan Berdasarkan Tipologi Tipologi Kali

Mati/Barangka Bertanggul dengan lebar 2 – 5 m

Lebar

Keterangan

Sempadan Jalan Setapak dan Jalur 1,5 m

Hijau Jalan inspeksi dan Jalur

3 4

Bertanggul dengan Lebar > 5 m Tidak bertanggul dengan lebar 2–5m Tidak bertanggul dengan lebar >5m

Hijau

Jalur Hijau

Sumber: RTRW Kota Ternate tahun 2012-2032 Rencana Kawasan Budidaya 1. Kawasan Permukiman Perumahan dan permukiman berkepadatan tinggi lainnya yang cenderung kumuh dan minim fasilitas umum, dapat dijumpai di beberapa lokasi di Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah dan Ternate Selatan. Kawasan ini tersebar khususnya pada bagian pesisir pantai dari kelurahan-kelurahan seperti Mangga Dua, Mangga Dua Utara, Toboko, Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Kayu Merah, Kalumata, Makassar Timur, Soasio, Salero, Kasturian, Sangaji dan kelurahan Dufa-dufa . Kepadatan pada kawsan-kawsan ini berkisar antara 60-143 unit rumah/Ha 2. Kawasan Jasa dan Perdagangan Fasilitas perdagangan pusat perbelanjaan (mall/plaza/shopping center) terpusat di kelurahan Gamalama, kawasan rencana reklamasi pantai kelurahan Salero – Dufa BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

dufa dan rencana pengembangan kawasan Kota baru. Rencana kegiatan reklamasi pantai kelurahan Salero – Dufa dufa memiliki nilai yang cukup strategis dan akan menjadi pusat ekonomi baru di Kota Ternate 3. Kawasan Pariwisata •

Taman Rekreasi, Camping ground and Outbound

Land Mark Kota Ternate di kelurahan Muhajirin.

Dodoku Ali di kelurahan Salero.

Rencana Kegiatan Outbound dan kamping di kawasan eks lapangan tembak/danau Tolire kelurahan Takome.

Bumi perkemahan di kelurahan Gambesi

•

Taman Bermain Anak Dikawasan Reklamasi Pantai Salero – Dufa Dufa Untuk pengembangan kegiatan sektor pariwisata direncanakan even-even wisata yaitu wisata yang direncanakan bertaraf regional & nasional seperti kegiatan Legu Gam, festival Kora-kora, lomba renang antara pulau Ternate dan Tidore.

•

Wisata kuliner yang dikembangkan di Kota Ternate terdapat di kawasan Swering kelurahan Tanah Raja, kawasan reklamasi tapak I, tapak I plus, tapak II dan kawasan rencana reklamasi Salero – Dufadufa. Jenis makanan yang dikembangkan adalah makanan sea food, makanan khas daerah Ternate dan makanan modern lainnya.

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Gambar 3.2 Rencana Pola Ruang Kota Ternate BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

3.1.2

RPJM Kota Ternate Tahun 2016-2021 Visi dan Misi Pemerintahan Kota Ternate Tahun 2016-2021 sebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan oleh seluruh stakeholder adalah â&#x20AC;&#x153;Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkunganâ&#x20AC;?.Visi dimaksud selanjutnya telah dijabarkan kedalam misi Pemeritahan Kota Ternate untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu : 1. Membangun Ternate yang Mandiri Adil dan Sejahtera; 2. Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Berbudaya dan Agamais; 3. Mewujudkan InfrastrukturJasa dan Perdagangan yang Merata Antar Wilayah Perkotaan; 4. Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Maritim; dan 5. Membangun Kota Ternate Sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari. Beberapa program prioritas yang akan dilaksakan sepanjang kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, baik yang terkait dengan pencapaian target Visi dan Misi, maupun terkait dengan pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan mengikat, dapat diuraikan sebagai berikut : a. Urusan Pekerjaan Umum : 1) Program Peningkatan dan pemerataan infrastruktur perkotaan, pengendalian tata ruang berbasis lingkungan serta penataan kawasan rawan bencana 2) Pembangunan dan pemerataan infrastruktur jasa dan perdagangan serta pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan 3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 7) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 8) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 9) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10) Program Pengelolaan Sumber Daya Air 11) Program Penyediaan dan Konservasi Air Baku BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

12) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Air Minum 13) Program Penyediaan Perumahan 14) Program Pelestarian dan pengembangan Kota Pusaka 15) Program Pengembangan Kota Hijau 16) Program Pengendalian Banjir 17) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 18) Program UPTD Pemeliharaan dan Pengujian 19) Program Penanganan Pemukiman Kumuh Perkotaan b. Urusan Perumahan : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Pencapaian dan Keuangan 6) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran c. Urusan Penataan Ruang : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 6) Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Perkotaan, Pengendalian Tata Ruang Berbasis Lingkungan serta Penataan Kawasan Rawan Bencana 7) Program Perencanaan Tata Ruang 8) Program Pemanfaatan Ruang 9) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 10) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan d. Urusan Perencanaan Pembangunan : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 6) Program Pembangunan Kota Baru wilayah selatan sebagai kawasan penyangga dalam rangka keseimbangan dan pemerataan pertumbuhan pembangunan antar kawasan. 7) Pengembangan dan pemetaan kawasan strategis sentra Ternate utara, tengah, selatan dan pulau berbasis potensi dan karakteristik wilayah 8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 9) Program Kerjasama Pembangunan Daerah 10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 11) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 12) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 13) Program Pengembangan Data dan Informasi e. Urusan Lingkungan Hidup : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 9) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 10) Program Peningkatan Pengendalian Polusi 11) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

3.1.3

RDTR Kota Ternate Tahun 2011-2031

A. Rencana Kepadatan Penduduk Tingkat kepadatan penduduk Di Kota Kota Ternate (BWK I, II, III dan IV) dapat diklasifikasikan kedalam 4 (empat) kelas (tingkatan) yang dapat dipakai sebagai masukan bagi arahan penyebaran penduduk, yaitu : •

Kepadatan tinggi : > 150 jiwa/ha

•

Kepadatan sedang :101-150 jiwa/ha

•

Kepadatan rendah : 51-100 jiwa/ha

•

Kepadatan sangat rendah : 0 – 50 jiwa/ha

Berdasarkan dari hasil analisis tersebut, maka tingkat kepadatan penduduk di Kota Ternate (BWK I, II, III dan IV) termasuk dalam tingkat kepadatan sedang hingga tinggi yang masih rendah yakni; > 101 jiwa/Km2. Untuk Kelurahan Sangaji yang termasuk dalam Kecamtan Ternate Utara kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2 Rencana Tingkat Kepadatan Penduduk Berdasarkan Blok Kelurahan

Luas Wilayah

Sangaji

24,62

Fungsi Utama

Fungsi Penunjang

RTH

Pendidikan

Perdagangan

Permukiman

Rencana Kepadatan Penduduk

Sedang

Sumber: RDTR Kota Ternate tahun 2011-2031 B. Rencana Struktur Ruang Struktur ruang perencanaan pada kawasan berciri perlindungan setempat/konservasi/Mitigasi Bencana, adalah kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan daerah aliran sungai dan lainnya. a. Zona Utama Zona utama adalah pemanfaatan lahan merupakan objek/kegiatan utama dari fungsi kawasan, yang mempunyai intensitas tinggi, dan kegiatan yang produktif dengan skala pelayanan wilayah, kawasan atau lebih luas. Struktur ruang pada kawasan berciri perlindungan di Kota Ternate (BWK I, II, III dan IV) diarahkan BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

pengembangnnya di seluruh wilayah blok berdasrkan pembagian masing-masing BWK, dimana pada kawasan tersebut tetap dipertahankan sebagian lahannya sebagai hutan kota untuk meminimalisasi terjadinya longsor dari kaki Gunung Gamalama. b. Zona Pendukung Zona pendukung pemanfaatan lahan merupakan kegiatan yang menunjang dan memperkuat sekaligus melindungi fungsi kawasan (seperti zona pembangunan). Arahan pengembangan zona pendukung di Kota Ternate pada rencana struktur tata ruang yang berciri perlindungan diarahkan disemua kawasan blok perkotaan, dimana dapat dikembangkan RTH berupa hutan kota serta sebagian taman kota. c. Zona Pelengkap Pemanfaatan lahan merupakan kegiatan yang melengkapi fungsi kawasan: permukiman dan pelayanan skala yang lebih luas (seperti zona pengembangan). Arahan pengembangan zona pelengkap di Kota Ternate (BWK I, II, III dan IV) pada rencana struktur tata ruang yang berciri perlindungan diarahkan di semua blok perkotaan, yang difungsikan sebagai zona pengembangan perkotaan baik dimasa sekarang mapun dimasa yang akan datang. Struktur ruang perencanaan pada kawasan berciri permukiman, adalah kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan kota mandiri, dan lainnya. Untuk lebih jelsnya rencana struktur ruang ada kawasan yang bercirikan permukiman, sebagaimana pada tabel berikut: Tabel 3.3 Rencana Tingkat Kepadatan Penduduk Berdasarkan Blok Non

Kota Ternate

Budidaya

Utara Kelurahan Sangaji

Fungsi Utama Fungsi Penunjang Fungsi Pelengkap • RTH •

Perdagang

•

Pendidikan

•

Permukiman Kesehatan

Budidaya -

an Sumber: RDTR Kota Ternate tahun 2011-2031 C. Rencana Pola Ruang Pemanfaatan Ruang Kota Ternate berdasarkan fungsi utamanya secara makro terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penetapan kawasan lindung di Kota BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Ternate pada dasarnya dijadikan titik tolak di dalam pengembangan tata ruang wilayah yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. kawasan budidaya untuk mengakomodasikan kebutuhan ruang baik bagi kegiatan budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian. Untuk lebih jelasnya rencana pola ruang tiap-tiap Blok dalam wilayah Kota Ternate (BWK I, II, III & IV) sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.4 Rencana Pola Ruang Tiap Blok Dirinci Berdasarkan BWK Kota Ternate Tahun 2011-2031 Blok Blok 1-3

Kelurahan Sangaji

Pemanfaatan Ruang

Luas (Ha)

Jasa

2,67

Komp. Militer AL

2,52

Pendidikan

0,72

Pergudangan

0,19

Perkantoran

0,33

Perkebunan

38,78

Permukiman

23,9

Luas

69,11

Persentase 3,86 3,65 1,04 0,27 0,48 56,11 34,58 100,00

Sumber: RDTR Kota Ternate tahun 2011-2031

3.1.4

RKP-KP Kota Ternate Kawasan permukiman kumuh mencakup 6 kelurahan antara lain : Kelurahan Sangaji, Kelurahan Toboleu, Kelurahan Salero, Kelurahan Soa Sio, Kelurahan Makassar Timur dan Kelurahan Gamalama, dengan luas kawasan 27.94 Ha. Kawasan permukiman kumuh dibagi dalam 6 zona berdasarkan SK Walikota dan pertimbangan karakteristik kawasan, antara lain : Zona A yaitu Kelurahan Sangaji dengan luas kawasan 3,25 ha. Zona B yaitu Kelurahan Toboleu, luas kawasan permukiman BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

kumuh zona B adalah 2,75 ha. Zona C yaitu Kelurahan Salero luas kawasan adalah 3,38 Ha Zona D yaitu Kelurahan Soa Sio luas kawasan adalah 2,74 Ha. Zona E yaitu Kelurahan Makassar Timur dengan luas kawasan 6,48 Hadan zona F yaitu Kelurahan Gamalama dengan luas kawasan 9,33Ha. Strategi dan program penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Ternate berdasarkan RKP-KP Kota Ternate dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 3.5 Strategi dan Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Ternate Strategi

Program

Lokasi

Aspek Fisik Kelurahan Fitu, Kalumata, Bastiong Karance, Bastiong

Pengamanan ancaman kebakaran kawasan

Pengendalian dan

Talangame, Mangga Dua,

permukiman kumuh yang

proteksi ancaman

Mangga Dua Utara,

terintegrasi dengan sistem

kebakaran

Gamalama, Makassar Timur, Soasio, Salero, Toboleu,

infrastruktur Kota

Sangaji, dan Dufa-dufa Kelurahan Fitu, Kalumata, Bastiong Karance, Bastiong

Pengendalian ancaman banjir yang diikuti dengan

Pengendalian banjir

Talangame, Mangga Dua,

penataan sistem drainase

kawasan

Mangga Dua Utara,

kawasan permukiman Kota

permukiman kumuh

Gamalama, Makassar Timur, Soasio, Salero, Toboleu,

Ternate

Sangaji, dan Dufa-dufa Kelurahan Fitu, Kalumata, Bastiong Karance, Bastiong Peningkatan kualitas

Revitalisasi

Talangame, Mangga Dua,

infrastruktur permukiman

infrastruktur

Mangga Dua Utara,

kumuh Kota Ternate

permukiman kumuh

Gamalama, Makassar Timur, Soasio, Salero, Toboleu, Sangaji, dan Dufa-dufa

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Strategi

Program

Lokasi

Penyehatan lingkungan

Pengendalian

permukiman secara

pencemaran

Kelurahan Fitu, Kalumata,

komprehensif

lingkungan

Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Mangga Dua,

Gamalama, Makassar Timur,

Soasio, Salero, Toboleu,

Sangaji, dan Dufa-dufa

Mangga Dua Utara,

Aspek Non-Fisik Kelurahan Fitu, Kalumata, Bastiong Karance, Bastiong Optimalisasi SDM dalam

Pengembangan

penanganan kawasan

kapasitas

permukiman kumuh Kota

kelembagaan

Ternate

kasyarakat

Talangame, Mangga Dua, Mangga Dua Utara, Gamalama, Makassar Timur, Soasio, Salero, Toboleu, Sangaji, dan Dufa-dufa Kelurahan Fitu, Kalumata, Bastiong Karance, Bastiong

Penguatan kesadaraan

Talangame, Mangga Dua,

masyarakat terhadap

Pelibatan masyarakat

pemeliharaan infrastruktur

dalam pembangunan

berbasis pemberdayaan

infrastruktur

masyarakat

Mangga Dua Utara, Gamalama, Makassar Timur, Soasio, Salero, Toboleu, Sangaji, dan Dufa-dufa Kelurahan Fitu, Kalumata,

Pelatihan sanitasi

Pengembangan

Bastiong Karance, Bastiong

lingkungan berbasis

sanitasi lingkungan

Talangame, Mangga Dua,

masyarakat (SLBM)

berbasis masyarakat

Mangga Dua Utara, Gamalama, Makassar

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Strategi

Lokasi

Program

Timur, Soasio, Salero, Toboleu, Sangaji, dan Dufa-dufa Kelurahan Fitu, Kalumata, Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Mangga Dua, Pengembangan ekonomi masyarakat

Pengembangan ekonomi masyarakat

Mangga Dua Utara, Gamalama, Makassar Timur, Soasio, Salero, Toboleu, Sangaji, dan Dufa-dufa

3.1.5

Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Ternate

A. Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik Strategi dalam pengembangan sektor air limbah domestik antara lain : 1. meningkatkan akses cakupan layanan sistem komunal untuk MBR dan daerah CBD dalam mengatasi air limbah domestik. 2. mendorong pembangunan IPLTselesai tepat waktu agar segera dapat di fungsikan. 3. Menyusun master plan untuk sektor air limbah 4. sosialisasi melewati media lokal maupun langsung dengan masyarakat cara yang benar dalam pengelolaan air limbah domestik 5. Melaksanakan sosialisasi teknis pembuatan tangki septik yang tidak mencemari lingkungan. 6. Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya nya dampak pencemaran akibat tangki septik yang tidak aman. 7. mendorong kebijakan daerah untuk menganggarkan dana kegiatan sanitasi sektor air limbah sesuai dengan target tahapan perencanaan 8. Mensinergikan komitmen Pemerintah dalam hal bantuan dana terhadap sektor air limbah 9. meningkatkan Profesionalitas SDM supaya mampu bersaing dengan teknologi

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

yang ada dalam mengefektifkan kinerja dalam pengelolaan air limbah yang tepat guna. 10. Memperkuat kelompok kerja sanitasi PPSP sebagai basis motor penggerak pengelolaan sanitasi kedepan sesuai dengan perencanaan yang ada. B. Strategi Pengembangan Persampahan Strategi dalam pengembangan sektor air limbah domestik antara lain : 1. Menyusun master plan pengelolaan persampahan 2. Meningkatkan sarana angkut dari sumber sampah sampai ke TPA 3. Meningkatkan sarana penunjang TPA handel palinget 4. Memaksimalkan kinerja TPA Handel Pelinget 5. Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan terhadap sarana yang terbangun 6. Meningkatkan akses layanan sarana penunjang pengelolaan persampahan 3R dari sumber sampah di Kota Ternate 7. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (Reduce-ReuseRecycle) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga 8. Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan 9. Mendayagunakan media lokal untuk wadah promosi dan sosialisasi langsung ke masyarakat 10. Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan merata 11. Mengoptimalkan tugas dan fungsi SKPD terkait sanitasi (BAPPEDA, DPU, BLH, DINKES, DIKNAS, Camat, Lurah, Kades) untuk meningkatkan kegiatan pengelolaan persampahan 12. Meningkatkan koordinas antara SKPD terkait masalah pengelolaan persampahan 13. Membuat agenda pertemuaan rutin untuk monitoring perkembangan teknis pengelolaan persampahan 14. Mendorong kebijakan terkait anggaran untuk pengelolaan persampahan C. Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan Adapun Strategi pengembangan drainase Kota Ternate antara lain : 1. menyusun perencanaan (master plan) untuk sektor Drainase 2. meningkatkan kualitas SDM yang menangani sektor drainase 3. mendorong kebijakan untuk anggaran dana sektor drainase baik dari APBD,APBN BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

maupun dana Hibah dll 4. membuataturan yang mewajibkan bagi para pengembang perumahan (Developer) untuk membuat drainase permukiman yang mereka kembangkan 5. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat dalam pengelolaan drainase 6. mengoptimalkan kegiatan pemeliharaan untuk drainase yang terbangun 7. Melaksanakan sosialisasi melalui media lokal maupun langsung ke masyarakat akan pentingnya drainase 8. melakukan pendataan terhadap drainase yang terbangun untuk mengetahui kondisi eksisting dalam memudahkan pemeliharaan 9. Penyusun perencanaan teknis drainase untuk mengatasi genangan D. Strategi PHBS terkait Sanitasi Strategi pengelolaan sanitasi terkait PHBS tatanan rumah tangga Kota Ternate antara lain : 1. Meningkatkan program kegiatan terkait pemahaman PHBS 2. Mengoptimalkan kegiatan PHBS di tatanan rumah tangga, sekolah, institusi kesehatan, tempat kerja 3. Mensosialisasikan akan pentingnya PHBS terhadap kesehatan manusia 4. Menggunakan media lokal untuk Promkes terkait PHBS 5. Mengoptimalkan SDM para kader dan sanitarian dalam mem Promosikan PHBS dalam kehidupan sehari-hari 6. Meningkatkan kualitas SDM para kader dan saitarian terkait PHBS tatanan rumah tangga 7. Mendorong kebijakan anggaran terpenuhinya untuk kegiatan yang menyangkut dengan PHBS tatanan rumah tangga baik dari APBD maupun APBN 3.1.6

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Ternate Proses penentuan area berisiko sanitasi air limbah dimulai dengan analisis data sekunder, diikuti dengan penilaian SKPD dan analisis berdasarkan hasil studi EHRA. Penentuan area berisiko dilakukan bersama-sama seluruh anggota Pokja berdasarkan hasil dari ketiga data tersebut. Penilaian area berisiko diperlukan untuk pemilihan dan pelaksanaan intervensi-intervensi yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam menetapkan usulan prioritas program/kegiatan. Gabungan Area berisiko tinggi dan sangat tinggi Kota Ternate setelah ditentukan berdasarkan data primer (EHRA), untuk BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Kelurahan Sangaji termasuk dalam kategori daerah yang resikonya rendah. Data sekunder dan persepsi SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.6 Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik Wilayah Prioritas

N Area Berisiko o Risiko 1

Air Limbah Bido

Marikurubu

Dorari Isa

Moti Kota

Dufa-Dufa

Pantai Sagu

Jati

Perum Bersatu

Kalumata

Salero

Kota Baru

Takofi

Lelewi

Toboko

Mado

Toboleu

Makassar Timur

Tamajiko

Maliaro

Ubo-Ubo

(Tinggi) .

Mangga Dua

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Sumber: Buku Putih Sanitasi, tahun 2014

Kelurahan Sangaji

Gambar 3.3 Peta Daerah Berisiko Air Limbah Pada komponen Drainase, Kota Ternate terdapat 5 Kelurahan yang memilik itingkat risiko sangat tinggi yang harus menjadi prioritas penanganan dalam jangka pendek, sementara itu juga terdapat 23 Kelurahan dengan tingkat risiko tinggi yang membutuhkan penanganan dalam jangka waktu menengah. untuk Kelurahan Sangaji termasuk dalam kategori daerah yang resikonya rendah. Berikut adalah tabel uraian area berisiko drainase berdasarkan data primer studi EHRA, data Sekunder dan Persepsi SKPD.

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Tabel 3.7 Area berisiko drainase Wilayah prioritas

N Area Berisiko o 1Risiko 3 .(tinggi)

Drainase Akehuda

Moti Kota

Dorari Isa

Rua

Faudu

Salahudin

Gamalama

Salero

Jati

Tobona

Kasturian

Tafure

Kayu Merah

Takofi

Kota Baru

Tifure

Loto

Togafo

Mangga Dua

Togolobe

Marikurubu

Tubo

Mayau

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Kelurahan Sangaji

Gambar 3.4 Peta Daerah Berisiko Drainase

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

3.2.ANALISIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG Untuk mengukur daya tampung Kelurahan Sangaji alat analisis yang dapat digunakan ialah Analisis Proyeksi Penduduk, Analisis Kebutuhan Ruang Serta Analisis Kebutuhan RTH dan Sarana dan Prasarana Pendukung. A. Analisa Ketersediaan Lahan Mengacu pada UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, berdasarkan fungsi utamanya kawasan dibedakan menjadi kawasan budidaya dan nonbudidaya. Analisa daya dukung lahan dan lingkungan merupakan alat yang digunakan untuk membedakan lahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan non budidaya tersebut. Analisa ini ditentukan melalui pertimbangan kondisi Kelurahan Sangaji yang terdiri dari beberapa aspek fisik dasar dan kondisi lingkungan. Penentuan kawasan non budidaya (lindung) didasarkan pada ketentuan Keppres No 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Dalam Keppres No. 57/Tahun 1989 dan Keppres No. 32/ tahun 1990 menyebutkan bahwa Kawasan Lindung yang dimaksud adalah meliputi : a. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan di bawahnya. b. Kawasan perlindungan setempat. c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya. d. Kawasan rawan bencana. Penentuan kawasan lindung dilakukan melalui penilaian sesuai Keputusan Menteri Pertanian No. 683/Kpts/UM/8/1981 tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung dan produksi dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi, dan intensitas air hujan di wilayah tersebut. Masing-masing faktor memiliki bobot yang berbeda sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.2.A

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Tabel 3.8. Kriteria dan Nilai Skoring Penentuan Fungsi Kawasan Kemiringan Kelas 1!!!!!!!!

Jenis Tanah

Kelereng

Nilai

Kelas

0!$!8!!

20!

datar!

1!!!!!!!!

40!

Landai!

Erodibili

Curah Hujan Nilai

Kelas

Intensitas

Nilai

tak!ada!

15!

1!!!!!!!!

<13,6!

10!

2!!!!!!!!

rendah!

30!

2!!!!!!!!

13,7$20,7!

20!

tas

4224

2!!!!!!!!

Agak!

3!!!!!!!! 4!!!!!!!!

16$25!

60!

curam!

3!!!!!!!!

sedang!

45!

3!!!!!!!!

20,8$27,7!

30!

26$40!

80!

curam!

4!!!!!!!!

tinggi!

60!

4!!!!!!!!

27,8$34,8!

40!

75!

5!!!!!!!!

>34,8!

50!

Sangat!

5!!!!!!!!

>!40!

100!

sangat.!

curam!

5!!!!!!!!

tinggi!

(Sumber : RePPProT, 1987) !

Faktor Kelerengan Lapangan, Kelerengan lapangan (topografi) pada Kelurahan Sangaji berkisar antara 2% - 8% (nilai 20), dengan kecenderungan makin rendah daerah ke arah Timur. Berdasarkan pedoman perencanaan, Kelurahan Sangaji dimungkinkan untuk menampung perkembangan fisik kota, dalam hal ini pengembangan kawasan terbangun dengan segala jenis bangunan untuk keperluan di masa yang akan datang.

Faktor Curah Hujan, Intensitas curah hujan di Kelurahan Sangaji umumnya sama dengan wilayah di Kecamatan Ternate Utara Kota ternate, yaitu tinggi dengan rata-rata Âą Âą 26 C - 29

Cmm per hari (nilai 40). Hal ini dikarenakan

letak geografis Kelurahan Sangaji yang berada di tepian air / pinggiran laut Kota ternate. Iklim ini mempengaruhi pada banyak tidaknya wilayah genangan di kelurahan ini. Pengaruh curah hujan pada sistem penyediaan air tanah tidak banyak berpengaruh. !

Faktor Erodibilitas Tanah, jenis tanah di Kelurahan Sangaji umumnya sama dengan jenis tanah di seluruh wilayah Kota ternate. Jenis tanah regosol dan rensika yang memiliki sifat rendah, dengan (nilai 30)

! BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Tabel 3.9. Kriteria Fungsi Kawasan Fungksi Kawasan

Skor

Syarat Pendukung Lain a. Kelerengan lebih dari 45% b.

Jenis Tanah peka terhadap erosi

kemiringan diatas 15% (Regosol,

litosol,

organosol dan Rezine). Kawasan Lindung

>174

Jalur

pengaman

aliran

air/sungai

minimal 100 m kiri dan kanan kawasan. d. Kawasan perlindungan mata air dengan diameter 200 m Memiliki ketinggian 2000 mdpl. a. Keadaan fisik areal memungkinkan untuk dilakukan budidaya secara ekonomis; Kawasan Penyangga

125-174

b. Lokasinya

secara

ekonomis

mudah

dikembangkan sebagai kawasan penyangga; c.

Tidak

merugikan

segi-segi

ekologi/lingkungan hidup. a. Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan akan tetapi areal tersebut cocok atau seharusnya

dikembangkan

usaha

tani

tanaman tahunan (kayu-kayuan, tanaman Kawasan Budidaya

<125

perkebunan dan tanaman industri). b. Kawasan Budidaya Tanaman Semusim akan tetapi areal tersebut cocok atau seharusnya

dikembangkan

usaha

tani

tanaman semusim/setahun. Kawasan Budidaya, cocok untuk areal Kawasan Permukiman

<125

pemukiman serta secara mikro mempunyai kelerengan 0% - 8%.

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Berdasarkan sistem penilaian ini, kawasan dibedakan menjadi 4 meliputi fungsi utama yaitu kawasan Permukiman dengan total skor antara <125, Kawasan Budidaya dengan total skor <125, Kawasan Penyangga dengan total skor 125-174 dan kawasan Lindung dengan total nilai lebih dari 135. Kawasan non budidaya dibedakan lagi menjadi dua yaitu kawasan penyanga dengan total nilai antara 135175, dan kawasan lindung dengan total nilai >174 kondisi berdasarkan masing-masing faktor maka lahan di Kelurahan Sangaji memiliki nilai <125 Dari hasil tersebut diperoleh Kelurahan Sangaji memiliki tipe kawasan Kawasan Budidaya, cocok untuk areal pemukiman. B. Analisis Kependudukan Analisis

Kependudukan

adalah

penyajian

data

demografi

atau

Pertumbuhan penduduk yang merupakan produk dari pola keseimbangan yang bersifat dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Analisis kependudukan pada dokumen perencanaan terdiri dari tiga analisis yaitu kepadatan penduduk, proyeksi penduduk dan analisis kebutuhan ruang berdasarkan jumlah penduduk dan proyeksi penduduk pada tahun 2021. 1. Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kecenderungan

perkembangan

Kelurahan

Sangaji

saat

ini

serta

komponen-komponen ruang yang strategis yang akan berkembang di daerah ini, menunjukkan perkembangan dan persebaran penduduk di masa yang akan datang jauh berbeda dengan kondisi yang ada pada saat ini. Potensi wilayah perencanaan yang ada saat ini sebagai kawasan permukiman, berpengaruh signifikan terhadap pesatnya pertambahan penduduk di daerah tersebut. Kriteria tingkat kepadatan penduduk berdasarkan SNI 03-1733-2004 tata cara perencanaan lingkungan permukiman di perkotaan disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.10 Klasifikasi Kepadatan Penduduk No. 1. 2. 3. 4.

Kepadatan Penduduk >400 jiwa/ha 201-400 jiwa/ha 151 â&#x20AC;&#x201C; 200 jiwa/ha <150 jiwa/ha

Klasifikasi Sangat padat Tinggi Sedang Rendah

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Untuk perhitungan kepadatan penduduk menggunakan rumus sebagai berikut: Kepadatan Pendududk = Jumlah Penduduk x 100% Luas wilayah

Tabel 3.11 Analisis kepadatan penduduk di Kelurahan Sangaji tahun 2016-2021

No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 RT 05 RT 06 RT 07 RT 08 RT 09 RT 10 RT 11 RT 12 RT 13 RT 14 RT 15 Jumlah

RW 01 RW 02 RW 03 RW 04

RW 05

Jumlah Penduduk (jiwa) 222 367 170 323 401 244 168 102 304 160 183 318 466 341 576 4345

Luas wilayah (ha) 1,75 0,67 2,11 1,32 1,35 1,78 1,67 1,72 1,65 1,37 4,85 3,3 10,87 4,17 24,24 62,82

Kepadatan Penduduk (jiwa/ha) 127 548 81 245 297 137 101 59 184 117 38 96 43 82 24 69

Klasifikasi kepadatan penduduk Rendah Sangat Padat Rendah Tinggi Tinggi Rendah Rendah Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah

Sumber: Hasil Analisis, tahun 2016

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Jumlah'penduduk'(Jiwa/Ha)' 600! 500! 400! 300!

Jumlah!penduduk!

200! 100! 0! RT! RT! RT! RT! RT! RT! RT! RT! RT! RT! RT! RT! RT! RT! RT! 01! 02! 03! 04! 05! 06! 07! 08! 09! 10! 11! 12! 13! 14! 15!

Grafik 3.1 Kepadatan Penduduk di Kelurahan Sangaji 2. Proyeksi Penduduk Proyeksi penduduk dilakukan untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk dan menjadi bahan acuan dalam pengambilan keputusan serta menganalisa tingkat kebutuhan sarana dan prasarana suatu wilayah. Sehingga proses dan fase-fase sebagai bagian dari tahap perencanaan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan rencana yang ada. Perkembangan penduduk selama 5 tahun terakhir (2012-2016) dikawasan perencanaan rata-rata 1,91 % pertahun. Pertumbuhan penduduk yang konstan ini diharapkan menjadi acuan dalam mengistemasi perkembangan dengan laju pertumbuhan rata-rata penduduk pada masa yang akan datang. Berdasarkan hasil analisis proyeksi penduduk menggunakan metode bunga berganda, maka proyeksi penduduk sampai dengan akhir tahun perencanaan 2021 adalah: Pn = Po ( 1 + r ) n!

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Keterangan: Pn = penduduk pada tahun n Po = penduduk pada tahun awal 1 = angka konstanta r = angka pertumbuhan penduduk (dalam persen) n = jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun n Diketahui

- Po = 4345 -

= 1.91 x 1/100 = 0,0191

= 5

Pn (2021)

= 4345 (1 + 0,0191 )5

Pn (2021) = 4345 x 1,099218 Pn(2021)

= 4776

Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kelurahan Sangaji pada tahun 2021 sebanyak 4776 jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya pertambahan penduduk sebanyak 431 jiwa. Karena adanya pertumbuhan penduduk tersebut maka akan dilakukan perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana di Kelurahan Sangaji. Berikut merupakan Tabel proyeksi penduduk pada tahun 2021. Grafik 3.2 Proyeksi jumlah penduduk di Kelurahan Sangaji !

Sumber : Hasil Perhitungan dan Olah Data, Kelurahan Sangaji Tahun 2016 BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

C. Analisis Kebutuhan Ruang Analisis Kebutuhan Kavling Minimum (per KK) L Km = Kebutuhan Kavling Minimum Kelurahan Sangaji KK 2016 = Jumlah KK tahun 2016 ( 864 ) U = Kebutuhan Luas Kavling Minimum (100 m2) L Km

= KK 2016 x U

L Km

= 864 x 100 m2

L Km

= 86400 m2

L Km

= 8,64 Ha

Jadi, kebutuhan ruang masyarakat di Kelurahan Sangaji terhadap ruang pada tahun 2016 untuk beraktifitas ialah 8,64 Ha. Hal ini telah terpenuhi sesuai kondisi eksisting Kelurahan Sangaji, dimana permukiman memiliki luas wilayah sebesar 15.41 Ha. Kemudian dilihat dari daya dukung permukiman secara umum telah memenuhi karena kelurahan Sangaji memiliki 62,82 Ha yang dapat dikembangkan sebagai kawasan permukiman. Sedangkan kebutuhan ruang pada tahun 2021 ialah: L Km = Mencari Kebutuhan Kavling Minimum Kawasan Prioritas ? KK 2021 = Jumlah KK tahun 2021 (1.020) U = Kebutuhan Luas Kavling Minimum (100 m2) L Km

= KK 2021 x U

L Km

= 1.020 x 100 m2

L Km

= 102000 m2

L Km

= 10,2 Ha

Jadi, kebutuhan ruang masyarakat di kelurahan Sangaji terhadap ruang pada tahun 2021 untuk beraktifitas ialah 10,2 Ha.

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Hal ini telah terpenuhi secara umum sesuai kondisi eksisting kelurahan Sangaji, dimana kawasan permukiman memiliki luas wilayah sebesar 62,82 Ha. Artinya pada tahun 2021 kelurahan Sangaji membutuhkan setidaknya 10,2 Ha peruntukan lahan sebagai bangunan untuk memenuhi kebutuhan kavling rumah tangga.. Tabel 3.12 Analisis kebutuhan ruang pada tahun 2016 dan proyeksi tahun 2021 Analisis kebutuhan ruang tahun 2016 Jumlah KK tahun 2016 864

Luas kebutuhan ruang 8.64 Ha

Ketersediaan ruang 15.41 Ha

Analisis kebutuhan ruang proyeksi tahun 2021 Jumlah Luas Ketersediaan KK tahun kebutuhan ruang 2021 ruang 1020 10.2 Ha 15.41 Ha

Sumber: Hasil Analisis, tahun 2016 D. Analisis Kepadatan Bangunan dan Keteraturan Bangunan Tingkat kepadatan bangunan adalah jumlah rata-rata bangunan per hektar. Di bawah ini dijelaskan tentang parameter yang digunakan dalam menganalisis tingkat kepadatan bangunan. Parameter yang digunakan : Kepadatan rumah a.

Tinggi

: Jumlah bangunan > 40 rumah/Ha

Sedang

: Jumlah bangunan diantara 21-39 rumah/Ha

Rendah

: Jumlah bangunan < 20 rumah/Ha Tabel 3.13

Klasifikasi keteraturan bangunan hunian di Kelurahan Sangaji No.

RT 01

RT 02

RT 03

RT 04

RT 05

RW 01

RW 02

Jumlah KK

Jumlah Rumah (Unit)

Luas Wilayah (ha)

Kepadatan bangunan (Unit/ha)

Klasifikasi kepadatan bangunan

1,75

Rendah

0,67

Tinggi

2,11

Sedang

1,32

Tinggi

1,35

Sedang

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

1,78

Rendah

1,67

Sedang

RT 08

1,72

Tinggi

RT 09

1,65

Sedang

RT 10

1,37

Sedang

RT 11

4,85

Rendah

RT 12

3,3

Rendah

RT 13

10,87

Rendah

RT 14

4,17

Rendah

RT 15

108

24,24

Rendah

Jumlah

864

850

62,82

Rendah

RT 06

RT 07

RW 03

RW 04

RW 05

Sumber: Hasil Analisis, tahun 2016

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

3.3.ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN A. Analisa Kebutuhan Bangunan Hunian Rencana pembangunan rumah dihasilkan berdasarkan proyeksi pertambahan jumlah penduduk pada lima tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan kodisi, potensi, dan kendala yang dihadapi, maka dihasilkan sebuah rencana sebagai berikut: Tabel 3.14. Rencana Kebutuhan Rumah Baru di Kelurahan Sangaji Tahun 2016 Jumlah

Jumlah Pertambahan Kebutuhan

Luas LahanYang dibutuhkan Untuk

Rumah

Rumah Tahun 2021

Pertambahan Rumah Tahun 2021

Tahun

(unit)

(m2)

2016 768

Besar

Sedang

Kecil

Jumlah

108

Besar

Sedang

Kecil

Jumlah

100

10800

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2016 B. Analisis Kebutuhan Sarana Analisis ketersediaan sarana merupakan analisis yang digunakan untuk menentukkan perbandingan antara sarana yang ada dengan jumlah penduduk yang dilayani kebutuhannya. Semakin tinggi rasio yang ada memberikan gambaran bahwa semakin besar peran suatu sarana dalam melayani penduduk, sehingga memungkinkan dibutuhkan penambahan sarana. Rasio yang besar memberikan indikasi kemungkinan tidak terlayaninya atau kurang terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana tersebut demikian pula sebaliknya. Ketersediaan sarana di Kelurahan Sangaji sudah terbilang cukup memadai. Namun, bila dihubungkan dengan standar nasional indonesia (SNI 03-1733-2004), yang dikaitkan dengan jumlah penduduk maka secara umum sarana di Kelurahan Sangaji ini adalah belum tercukupi pembangunan sarana.

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Tabel 3.15. Ketersediaan Sarana Di Kelurahan Sangaji Tahun 2016

TAHUN 2016

TAHUN 2021

STANDAR KEBUTUHAN SARANA

JUMLAH (Unit)

KEBUTUHAN SARANA

1250 1600 4800 4800

1 1 0 1

3 3 0 1

1 1 0 1

4 3 0 1

1. WARUNG

250

2. TOKO 3. WARUNG NASI 4. WARUNG MAKAN

1000 250

3 20

4 17

3 20

5 19

250

1. MESJID

2500

2. MUSHOLLAH

250

ELEMEN KEGIATAN

JUMLAH KEBUTUHAN (Unit) SARANA

FASILITAS PENDIDIKAN 1. TK 2. SD 3. SMP 4. SMA FASILITAS PEREKONOMIAN

SARANA PERIBADATAN

Sumber : Hasil analisis, 2016 Berdasarkan pada analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya kebutuhan sarana pada tahun 2016 dan 2021 sesuai standar di Kelurahan Sangaji sebagian besar sudah terpenuhi, namun ada beberapa fasilitas yakni fasilitas perekonomian yang belum terpenuhi dan juga pada sarana peribadatan yaitu mushollah yang masih kurang tapi telah terpenuhi kebutuhannya dengan adanya 2 sarana peribadatan berupa masjid.

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

C. Analisa Kebutuhan Jalan dan Jembatan Kondisi eksisting menunjukkan bahwa pada umumnya jaringan jalan yang ada di Kelurahan Sangaji terutama jalan setapak kondisinya masih baik akan tetapi masih ada beberapa jalan yang rusak dan tidak sesuai standar nasional sehingga membuat aktivitas warga agak lambat. Jaringan jalan harus disesuaikan dengan klasifikasi jalan di lingkungan perumahan berdasarkan Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), 1998. Tabel 3.16. Klasifikasi Jalan di Lingkungan Perumahan Hirarki

Perkerasan (m)

Bahu jalan (m)

Pedestrian (m)

Keterangan

Lokal Sekunder I

7.0 (mobil-motor)

1.5-2.0 (darurat parkir)

1.5 (pejalan kaki, vegetasi, penyandang cacat)

Lokal Sekunder II

3.0-6.0 (mobil-motor)

1.0-1.5 (darurat parkir)

1.5 (pejalan kaki, vegetasi,penyandang cacat)

Lokal Sekunder III

3.0 (motor-mobil)

0.5 (darurat parkir)

1.2 (pejalan kaki, vegetasi, penyandang cacat)

Khusus pejalan kaki

Lingkungan I

1.5-2.0 (pejalan kaki, penjual dorong)

Khusus pejalan kaki

Lingkungan II (Setapak)

1.2 (pejalan kaki, Penjual dorong)

Khusus pejalan kaki

jalan perumahan

0.5

Sumber: Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), 1998.

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Tabel 3.17 Analisis Prasarana Jalan Kelurahan Sangaji Kondisi

Analisis

Jalan Lingkungan

Jalan Lingkungan dengan lebar 3 m •

Fungsi lahan dominan disekitar jalan adalah permukiman

•

Tidak terdapat jalur hijau dan tata hijau. Membutuhkan program program peningkatan

kualitas prasarana jalan; berupa pohon peneduh dan penambahan street furniture.

FOTO LOKASI RT 10 RW 04 Jalan Rabat Beton

•

Jalan Setapak dengan lebar 1 m.

•

Fungsi lahan dominan disekitar jalan adalah permukiman

•

Kondisi jalan berupa jalan rabat

•

Prasarana pendukung yang kurang memadai.

•

Tidak adanya saluran samping jalan Membutuhkan program peningkatan kualitas

jalan berupa pembangunan rabat beton atau paving blok, saluran samping jalan dengan FOTO LOKASI

dilengkapi dengan penutup

RT 8 RW 03 (Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2016)

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

a. Analisis Kebutuhan Luas Jalan Kebutuhan jalan di Kelurahan Sangaji dihitung dari 20% dari luas wilayah pada Kelurahan Sangaji. Untuk estimasi kebutuhan luasan jalan di Kelurahan Sangaji lihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.18 Estimasi Kebutuhan Jalan di Kelurahan Sangaji Pada Tahun 2016 NO

Kelurahan

Sangaji

Luas

Kebutuhan Luas Jalan

(Ha)

(%)

62,82

12,56 Ha

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2016 Tabel di atas menunjukkan kebutuhan jalan di Kelurahan Sangaji dengan jumlah 12,56 Ha dari luas wilayah. b. Analisis Kebutuhan Panjang Jalan Perhitungan aksesibilitas setiap pertambahan 1 orang membutuhkan jaringan jalan sepanjang 6 m (Standar lebar jalan sebesar 4 m) Berikut ini adalah estimasi kebutuhan panjang jalan di Kelurahan Sangaji tahun 2016-2021 : Tabel 3.19. Estimasi Kebutuhan Panjang Jalan di Kelurahan Sangaji Pada Tahun 2016-2021 NO

Kelurahan

Sangaji

Jumlah Penduduk Tahun 2016 (Jiwa)

4345

Kebutuhan Panjang jalan (m)

26.070

Jumlah Penduduk Tahun 2021 (Jiwa)

4776

Kebutuhan Panjang jalan (m)

28.656

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2016

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

D. Analisa Kebutuhan Drainase Drainase merupakan jaringan yang berfungsi untuk menampung, mengalirkan, dan memindahkan air hujan secepat mungkin dari daerah tangkapan ke saluran utama seperti sungai/kali mati. Jaringan drainase dikelurahan Sangaji terdiri dari jaringan drainase primer berupa drainase utama (sungai/kali mati), jaringan sekunder berupa drainase poros jalan dan tersier berupa drainase yang mengalir di lingkungan permukiman. Pada dasarnya jaringan drainase dimulai dari saluran kecil yang menuju saluran yang lebih besar yaitu saluran tersier, saluran sekunder, serta saluran primer. Tabel 3.20. Prasarana Jaringan Drainase

Aspek Analisis

Potensi

Kendala

Peluang

Perlakuan /Solusi

Jaringan Drainase Jaringan Drainase Primer

• Sebagian besar sudah ada; • Saluran permanen dan

• Saluran tidak

• Memperlancar

• Perlu perbaikan

terawat, dangkal,

saluran

dan

sempit, dan

pembuangan air

pembangunan

macet;

• Master Plan

non permanen

• Saluran rusak

drainase kota

(tanah)

• Saluran Tidak

• Pemerintah kota

saluran drainase baru • Pembuatan Proteksi dinding

• Terdapat

berfungsi karena

• Dokumen RPJM

jaringan

terhalang dengan

memuat tentang

drainase primer

rumah warga

Pengurangan

• Normalisasi

kumuh sampai 0

• Pembentukan

berupa sungai/ kali mati

• Sampah

penahan

masyarakat

persen ditahun

sempadan Sungai

dibuang di

20119

Untuk Mencegah

drainase

terbangunnya Permukiman yang Membelakangi Sungai

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

100

Aspek Analisis

Potensi

Kendala

Peluang

Perlakuan /Solusi

Jaringan Drainase Jaringan Drainase Sekunder

• Sebagian

•

Memperlancar

Besar Sudah

terawat,

saluran

Ada

dangkal,

pembuangan

sempit, dan

air

• Saluran

macet;

Permanen dan non Permanen • Terdapat

•

Saluran rusak

•

Saluran Tidak

•

Master Plan

• Penambahan

kota

drainase Primer

jaringan jalan

terhalang

RPJM memuat

kolektor

dengan rumah

tentang

maupun lokal

warga

Pengurangan

Sampah

kumuh sampai

mampu

masyarakat

0 persen

menampung

dibuang di

ditahun 20119

air limpasan

drainase • Saluran tidak

Lantai drainase

Penghubung ke

karena

• Sebagian besar

• Pembuatan

Pemerintah

sekunder pada

•

Material Sampah

Panjang jaringan

berfungsi •

• Pengangkutan

drainase kota

saluran

sehingga

Jaringan Drainase Tersier

Saluran tidak

Dokumen

• Memperlancar

• Penambahan Panjang drainase

• Pengangkatan

sudah terdapat

terawat, sempit

saluran

saluran drainase

dan tertutup

pembuangan air

• Penambahan

tanah.

• Pemerintah kota

Panjang Riol

• Sampah

memberikan

kerumah warga

• Terdapat saluran drainase

Material sampah

yang telah

masyarakat

pemahaman

yang belum

dibangun oleh

dibuang di

akan sadar

terintegrasi

masyarakat

drainase

sampah

jaringan SPALnya

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2016 BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

101

Dilihat dari analisis diatas dapat diketahui analisis Jaringan drainase di Kelurahan Sangaji memiliki kondisi yang lumayan baik namun dibeberapa titik masih belum memadai dan masih drainase yang tidak mampu mengalirkan limpasan air, terutama pada musim hujan. Untuk itu harapannya kedepan dibeberapa titik utama yang mengalami permasalahan akan air limpasan dapat dipenuhi dengan jaringan drainase baru.

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

102

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

103

E. Analisa Produksi Air Limbah Air limbah yang dimaksud terdiri dari air kotor dan buangan. Air buangan adalah air yang berasal dari mandi dan cuci, sedangkan air kotor adalah sisa buangan kotoran manusia. Diperkirakan besarnya produksi air kotor di Kelurahan Sangaji adalah sebesar 60% dari besarnya kebutuhan (konsumsi) air bersih. Total produksi air kotor di Kelurahan Sangaji dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.21. Estimasi Kebutuhan Air Limbah Di Kelurahan Sangaji Tahun 2016-2021.

ELEMEN KEGIATAN KOTA PERUMAHAN

TAHUN 2016 PRODUKSI KEBUTUHAN AIR AIR BERSIH LIMBAH (Lt/hari) (liter) 386.820 232.092

TAHUN 2021 PRODUKSI KEBUTUHAN AIR AIR BERSIH LIMBAH (Lt/hari) (liter) 404.940 242.964

FASILITAS PENDIDIKAN 1. TK

400

720

400

960

2. SD

400

1200

400

1200

3. SMP

4. SMA

10.800

6.480

10.800

6.480

FASILITAS PEREKONOMIAN 1. WARUNG

400

4080

400

4560

2. TOKO

400

960

400

1200

SARANA PERIBADATAN 1. MESJID

3500

4.200

3500

4.200

2. MUSHOLLAH TOTAL (LITER/HARI)

3500

35700

3500

39900

406.220

285.432

424.340

301.464

Sumber : Hasil analisis, Tahun 2016 Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa jumlah limpasan air limbah di Kelurahan Sangaji pada tahun 2016 sebesar 285.432 liter/ hari sedangkan pada tahun 2021 sebesar 301.464 liter/ hari. Sehingga untuk menanggulangi besarnya limpasan diperlukan drainase dan SPAL dengan kondisi yang baik dan sesuai standar. Untuk SPAL yang langsung menuju sungai, sebaiknya limbah buangannya dipilah sehingga tidak mencamari air sungai. Sesuai dengan kondisi eksisting di kelurahan sangaji dapat di urai sebagai berikut : BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

104

1. pengelolaan air limbah yang langsung di salurkan di drainase 2. adanya rumah yang belum memiliki saluran 3. adanya beberapa rumah yang belum memiliki septic tank 4. saluran yang langsung mengarah ke laut karena adanya bangunan di atas laut. Dari hasil analisis di atas sampai tahun 2021, harus diperhitungkan masalahnya agar dapat di selesaikan dengan baik.

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

105

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

106

F. Analisa Timbulan Persampahan Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kelurahan Sangaji juga akan memacu pertumbuhan jumlah timbulan sampah. Timbulan sampah pada Kelurahan Sangaji sebagian besar berasal dari sampah permukiman, yang terdiri dari pemukiman dan tidak semuanya diangkut oleh mobil pengangkut petugas kebersihan. Sampah yang berasal dari permukiman tersebut sebagian besar berupa sampah sisa hasil makanan atau sampah organik. Berdasarkan pengamatan, faktor yang mempengaruhi kuantitas timbulan sampah yang paling dominan adalah jumlah penduduk dan aktivitas/ fungsi lahannya. Sedangkan faktor-faktor lainnya yaitu : letak geografis; frekuensi pengumpulan; status ekonomi; karakteristik penduduk; dan perilaku masyarakat. Semua faktor penting dalam perencanaan pengelolaan sampah. Generalisasi secara luas dari keseluruhan adalah kecil atau tidak bernilai, tetapi dampak dari beberapa faktor harus dievaluasi terpisah satu dengan yang lain, dalam situasi tertentu. Indikator pengukuran : Timbulan sampah = Jumlah penduduk x 2 liter/hari/orang

Berikut ini adalah analisis timbulan sampah di Kelurahan Sangaji 2016-2021, Perhitungan besarnya timbulan sampah dilakukan dengan menggunakan standar dari Prasarana Wilayah yaitu 2 liter/ org/ hari. Tabel 3.22 Estimasi Jumlah Timbulan Sampah di Kelurahan Sangaji Tahun 2016-2021 Tahun 2016 No

Kelurahan

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Sangaji

4345

Tahun 2021

Timbulan Sampah

Jumlah

(2 liter/hari/

Penduduk

orang)

(Jiwa)

10863

4776

Timbulan Sampah (2liter/hari/orang) 11940

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2016

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

107

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi timbulan sampah pada Kelurahan Sangaji pada tahun 2016 sebanyak 10863 liter/hari dan pada tahun 2021 sebanyak 11940 liter/ hari. Tabel 3.23 Matriks analisis masalah persampahan Analisis

Masalah

•

Sebagian masyarakat

• Tingkat kesadaran

masih membuang

masyarakat tentang

sampahnya di sungai,

pembuangan sampah masih

atau di lahan kosong

kurang.

90 % masyarakat tidak

• Tidak adanya sitem

Solusi Diperlukan pengadaan gerobak sampah Diharapkan mobil pengangkut sampah

memiliki tempat

pengelolaan sampah di

dapat melayani sampah

sampah

masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2016

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

108

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

109

G. Analisa Kebutuhan Air Bersih dan Air Minum Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum BAB I ketentuan umum Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa: “Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan Iebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air” Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kelurahan Sangaji diperoleh dari PDAM (Sambungan Rumah dan Hidran Umum), dan Sumur Gali (SG). Adapun jumlah kebutuhan air bersih di Kelurahan Sangaji pada tahun 2016 dan 2021 yaitu : Tabel 3.24 Estimasi Kebutuhan Air Bersih Di Kelurahan Sangaji Tahun 2016-2021 ELEMEN KEGIATAN

STANDAR KEBUTUHAN AIR BERSIH

PENDUDUK

60 liter/org

1. TK 2. SD 3. SMP 4. SMA

400 liter/hr 400 liter/hr

TAHUN 2016 KEBUTUHAN JUMLAH AIR BERSIH (Unit) (Ltr/hr) 4345

260.700

FASILITAS PENDIDIKAN 1 60 1 60

4776

286.560

1 1

1 60 FASILITAS PEREKONOMIAN 400 liter/hr 22 1.320 400 liter/hr 3 180

60 60 0 60

22 3

1.320 180

400 liter/hr

1.200

100 Liter/hr

3.500 liter/hr 3500 liter./hr

2 5

120 300

2 5

120 300

4401

264.060

4832

289.920

10.800 Liter/hr

1. WARUNG 2. TOKO 3. WARUNG NASI POSYANDU DAN PUSKESMAS MESJID MUSHOLLAH TOTAL (Liter/hr)

TAHUN 2021 KEBUTUHAN JUMLAH AIR BERSIH (Unit) (Ltr/hr)

Sumber : Hasil analisis, Tahun 2016 Dari hasil perhitungan estimasi kebutuhan air bersih di Kelurahan Sangaji pada tahun 2016-2021 sebesar 264.060 liter/hari dan 289.920 liter/ hari.

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

110

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

111

H. Analisa Kebutuhan Ruang Terbuka Publik Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Penyediaan dan pemanfaatan RTH dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi: •

kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;

•

kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;

•

area pengembangan keanekaragaman hayati;

•

area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;

•

tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;

•

tempat pemakaman umum;

•

pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;

•

pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;

•

penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;

•

area mitigasi/evakuasi bencana; dan

•

ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut. Berdasarkan PERMEN PU No. 5/PRT/M/2008 menjelaskan bahwa RTH yang terdiri dari RTH Privat (RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan) dan RTH Publik (RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum). Proporsi untuk RTH Publik yaitu 20% dari luas wilayah serta RTH Privat yaitu 10% dari luas wilayah, sehingga jumlah peruntukan RTH yaitu 30%. Berdasarkan peraturan tersebut RTH Privat di Kelurahan Sangaji dibutuhkan 6,28 ha. Hal ini belum terpenuhi, untuk itu perlu adanya BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

112

perencanaan yang baik dalam pemanfaatan lahan di Kelurahan Sangaji. Penggolongan sarana RTH publik di lingkungan permukiman didasarkan oleh kapasitas pelayanan terhadap jumlah penduduk. Menurut SNI 03-1733-2004 tentang perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan bahwa persyaratan dan kriteria sarana ruang terbuka harus mempertimbangkan lokasi penempatan dan penyelesaian ruang sebagai berikut: Tabel 3.25 Standar Kebutuhan Ruang Terbuka Publik No.

Jenis sarana

Taman/tempat main

Taman/tempat main Taman/lapangan olahraga

Jumlah penduduk (jiwa) 250

Kebutuhan luas min. (m2) 250

Radius pencapaian

2500

1250

1000

30000

9000

Jalur Hijau

15 m

100

Kriteria lokasi dan penyelesaian Di tengah kelompok tetangga Di pusat kegiatan lingkungan Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan Terletak menyebar

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan I. Analisa Kebutuhan Listrik Energi kelistrikan di Kelurahan Sangaji saat ini dilayani oleh PLN Kota Ternate sedangkan wilayah lain yang belum terlayani jaringan listrik masih menggunakan energi listrik lain atau sumber penerangan lainnya. Tingkat kebutuhan energi listrik sebagai energi utama yang dimanfaatkan untuk berbagai jenis aktivitas diantaranya untuk alat penerangan dan lain-lain. Pendekatan untuk mengetahui kebutuhan nyata akan pasokan listrik di Kelurahan Sangaji adalah dengan perimbangan banyaknya Rumah Tangga, perkiraan daya listrik rata-rata setiap rumah tangga ditambah dengan kebutuhan untuk kegiatan sosial. Berikut ini merupakan estimasi Kebutuhan Listrik di Kelurahan Sangaji pada tahun 2016-2021 dihitung berdasarkan elemen kegiatan yang didalamnya termasuk permukiman, serta sarana-sarana lain yang digunakan oleh masyarakat. BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

113

Tabel 3.26 Estimasi Kebutuhan Listrik Di Kelurahan Sangaji Tahun 2016-2021 ELEMEN KEGIATAN

STANDAR KEBUTUHAN LISTRIK (VA)

PERUMAHAN

900

TAHUN 2016 JUMLAH KEBUTUHAN (Unit) LISTRIK (VA) 768 691200

TAHUN 2021 JUMLAH KEBUTUHAN (Unit) LISTRIK (VA) 876 788400

FASILITAS PENDIDIKAN 1. TK

1300

2. SD

1300

3. SMP

1300

4. SMA

1300

FASILITAS PEREKONOMIAN 1. WARUNG

900

19800

2. TOKO 3. WARUNG NASI

900

2700

900

18000

SARANA PERIBADATAN 1. MESJID 2. MUSHOLLAH TOTAL (VA)

900

1800

900

4500

10600

823

741900

931

839100

Sumber : Hasil analisis, Tahun 2016 Dari hasil perhitungan estimasi kebutuhan listrik di Kelurahan Sangaji pada tahun 2016-2021 mengalami peningkatan sebesar 741900 va dan 839100 va. J. Analisa Sistem Transportasi/Sirkulasi Pada umumnya kemajuan dan penerapan teknologi khususnya dibidang transportasi, telah memperpendek jarak dan mempersempit luas relatif di permukaan bumi. Daerah-daerah yang asalnya terpencil dan pojok (peripheral), menjadi daerah yang sentral. Daerah yang berpotensi tinggi dapat dikembangkan menjadi daerah yang produktif.

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

114

3.4.ANALISIS TATA GUNA LAHAN A. Analisa Penggunaan Lahan Terhadap Kebutuhan Bangunan Hunian dan Sarana Prasarana Perhitungan akan luasan terbangun dan tidak terbangun sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pengembangan suatu kawasan ataupun wilayah. Lahan tidak terbangun biasanya digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau, makam, dan lain-lain. Kebutuhan dari RTH tersebut bisa berupa taman bermain, lapangan, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan akan luasan terbangun digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan akan sarana dan perumahan. Luasan lahan terbangun dan tidak terbangun dalam penggunaannya sangatlah bervariasi tergantung kepada penggunannya. Kondisi yang ditetapkan sebagai standar untuk penggunaan lahan terbangun dan tidak terbangun sudah ditetapkan di dalam peraturan dan perundangan. RTRK adalah salah satu alat dalam mengatur dan mengawasi akan penggunaan lahan yang terbangun dan tidak terbangun. Kebutuhan akan luas terbangun sebanyak 40 % dan lahan tidak terbangun sebanyak 60 %, merupakan salah satu standar yang ditetapkan pemerintah dalam penggunaan lahan yang ada disuatu daerah atau kawasan. Luas Kelurahan Sangaji sebesar 62,82 Ha. Berdasarkan salah satu standar yang ditetapkan pemerintah maka kebutuhan akan luasan standar untuk lahan terbangun dan tidak terbangun dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.27 Luasan Standar Pembagian Lahan Kelurahan Sangaji No 1. 2. 3. 4.

Aspek Luas lahan terbangun sesuai standar (60%) Luas lahan terbangun di Kelurahan Sangaji Luas lahan tak terbangun sesuai standar (40%) Luas lahan tak terbangun di Kelurahan Sangaji

Luas

Persentase (%)

37,69 ha

39,03 ha

62,12

25,13 ha

23.81 ha

37,89

Keterangan Tidak Sesuai

Tidak Sesuai

Sumber: Hasil Analisa, tahun 2016 Secara umum permasalahan dalam penggunaan lahan yang ada di Kelurahan Sangaji dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1. Permasalahan perbandingan luas lahan terbangun dan tidak terbangun yang berdasarkan hasil perhitungan bahwa rasio perbandingan yaitu 62,12%:37,89%. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan karena lahan BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

115

yaitu 60%:40%. Permasalahan tersebut terlihat bahwa sebagian besar peruntukan kawasan di Kelurahan Sangaji yaitu dengan fungsi permukiman 2. Permasalahan dalam penggunaan lahan itu sendiri, yaitu berupa penyimpangan penggunaan di sekitar kawasan . Menurut ketentuan yang telah ditetapkan bahwa batas pembangunan di sepanjang aliran sungai (sempadan sungai sebagai lahan konservasi) tidak boleh lebih dari 10 â&#x20AC;&#x201C; 15 m dari tepi sungai. Namun pada kenyataannya di Kelurahan Sangaji bangunan yang didominasi oleh perumahan hampir semua melewati batasan sempadan yang telah ditetapkan tersebut. Keadaan sangat berbahaya bagi penduduk terutama ketika terjadi banjir ataupun longsornya bibir sungai/kali mati. Berikut adalah contoh gambar bangunan di kelurahan Sangaji :

LOKASI'RT'07/'RW'03'

Gambar .3.5. Bangunan yang melanggar aturan sempadan kali mati/barangka Perubahan tata guna lahan di Kelurahan Sangaji disebabkan oleh keterbatasan lahan sementara di sisi lain pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang semakin meningkat yang membutuhkan ruang untuk permukiman atapun sarana penyokong kehidupan. Sedangkan peruntukkan lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sering sekali terjadi penyimpangan.

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

116

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

117

3.5.ANALISIS PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN A. Analisa Kondisi Pendidikan dan Kondisi Kesehatan Salah satu strategi dalam mengembangkan potensi sumberdaya manusia yaitu dengan menggalakkan kegiatan pendidikan dan kesehatan. Kegiatan pendidikan dan kesehatan dapat berjalan lancar apabila didukung oleh berbagai sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Dalam menyikapi hal tersebut, maka pada suatu kawasan perkotaan perlu ditetapkan adanya kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pendidikan dan kesehatan, dimana alokasi pengembangannya dapat ditetapkan berdasarkan analisis kelayakan, dimana didukung oleh lahan pengembangan yang cukup memadai serta aksesibilitas menuju kawasan tersebut yang sangat lancar. Jenis fasilitas pendidikan dan kesehatan yang umumnya dapat dikembangkan terdiri dari, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata, Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) serta fasilitas kesehatan berupa Rumah Sakit Umum (RSU). Dengan demikian ketersediaan akan air bersih, listrik, serta telekomunikasi sangat dibutuhkan di kawasan tersebut dalam mendukung kegiatan pendidikan dan kesehatan di kawasan perkotaan. Khususnya di kelurahan Sangaji jenis fasilitas yang perlu dikembangkan adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau taman kanakkanak (TK), dan Tempat pendidika Al-Qurâ&#x20AC;&#x2122;an (TPA). Untuk pengembangan kesehatan dibutuhkan pembangunan 1 unit gedung Posyandu yang didukung oleh fasilitas yang lengkap, dengan dibangunya fasilitas pendidikan dan kesehatan dimaksud, maka tingkat pendidikan dan kesehatan bisa lebih meningkat. B. Analisa Kondisi Budaya dan Kearifan Lokal Budaya adalah karakter hidup yang melekat pada diri masyarakat pada suatu daerah atau kawasan. Pada kelurahan Sangaji sesuai kondisi eksisting menunjukan kondisi sosial yang ada pada kelurahan Sangaji adalah umumnya heterogen (bervariasi) dan khusunya budaya ternate. Hal ini disebabkan karena banyak penduduk kelurahan Sangaji merupakan pendatang yang menetap dari berbagai daerah baik di Provinsi Maluku Utara maupun dari provinsi lainnya. Penduduk yang ada di Provinsi Maluku Utara dimaksud meliputi semua suku yang ada di 7 (tujuh) kabupaten dan 2 (dua) kota, sementara yang berasal dari luar Provinsi Maluku Utara ada suku jawa, Makassar, buton, sumaterah, dan gorontalo. Sehingga Adat istiadat yang ada pada kelurahan Sangaji tentu selalu BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

118

mengikut pada corak adat istiadat dari masing-masing daerah berdasarkan asal daerahnya baik penduduk yang berasal dari Provinsi Maluku Utara sendiri mapun berasal dari luar Provinsi Maluku Utara. Kearifan lokal pada kelurahan Sangaji adalah soya â&#x20AC;&#x201C; soya, dll. di tahun 2021 diharapkan kearifan lokal yang ada dapat menunjang perkembangan kelurahan Sangaji ke arah yang lebih baik. C. Analisa Kondisi Kelembagaan Pada Kelurahan Sangaji terdapat lembaga baik lembaga masyarakat maupun lembaga pemerintah setempat. Adapaun lembaga masyarakat yang dimaksud adalah LKM, LPM, PKK, Majelis Taklim

dengan struktur organisasi yang

lengkap sesuai yang diharapkan. Lembaga pendukung dari pemerintah setempat adalah lembaga kelurahan yang hadir sebagai representatif dari Pemerintah Kota Ternate. Dari Kelembagaan diatas maka yang perlu dilakukan adalah diperkuatnya lembaga kemasyarakatan dengan memberikan pembinaan baik ditingkat pemerintah maupun masyarakat denga melibatkan pemuda, orang tua, dan perempuan. Disamping penguatan yang dilakukan, upayah lain yang penting dilakukan juga adalah sinergitas pemikiran antara pemerintah dan masyarakat. D. Analisa Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Pertumbuhan penduduk akan sangat mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Semakin besar jumlah penduduk usia kerja, maka secara otomatis jumlah angkatan kerja akan bertambah. Dimana usia kerja produktif diasumsikan usia 18 â&#x20AC;&#x201C; 45 tahun, semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja semakin baik, karena itu berarti partisipasi angkatan kerja meningkat. Bila peningkatan angkatan kerja seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja, hal ini dapat berarti peningkatan partisipasi angkatan kerja diiringi dengan menurunnya partisipasi penduduk yang akan bekerja, sehingga pemicu tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja adalah meningkatnya penduduk yang mencari pekerjaan, sehingga mengakibatkan bertambahnya pengangguran. Berdasarkan hasil analisis tingkat partisipasi angkatan kerja, maka di kelurahan Sangaji dapat dikatakan bahwa TPAK tinggi, sehingga dimasa yang akan datang, perlu membuka lapangan kerja baru, utamanya dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif, apalagi kawasan pusat kota khususnya di kelurahan Sangaji dapat dikembangkan sebagai kawasan yang berbasis pada kegiatan perdagangan, BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

119

olahraga, dan pariwisata. Dengan demikian, konsep pembangunan kawasan yang berwawasan

lingkungan

dan

berkelanjutan

harus

dikedepankan

dalam

pembangunan kawasan priorotas kedepan. E. Analisa Kondisi Ekonomi Kawasan Berdasarkan dari hasil analisis IKH (Indeks Kualitas Hidup) masyarakat Kelurahan Sangaji berada pada level taraf hidup sedang. Berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat dari tahun - ketahun terjadi pergeseran. Sampai akhir tahun perencanaan dapat diasumsikan bahwa terjadi peningkatan pendapatan penduduk berjalan seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, keterampilan dan dampak dari perkembangan ekonomi secara global ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

120

Internal kelurahan

Kelurahan Sangaji

Tabel 3.28

· Masih tersediannya ruang untuk

antara lain; perparkiran, jalur

pendukung sektor perdagangan

· Ketersediaan prasarana

Kelemahan/ permasalahan

Investasi pembangunan

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kelurahan Sangaji Faktor Internal (Kekuatan-Kelemahan)

· Pendapatan masyarakat

pengembangan kegiatan

miskin untuk berjualan

pendukung bagi masyarakat

· Tidak adanya sarana

belum memadai .

pejalan kaki/ pedestrain ways,

Ternate

Kelurahan Sangaji dan Kota

kegiatan perekonomian di

· Sebagai salah satu pusat

perekonomian.

Kekuatan/ potensi

Perkembangan Sosial-Kependudukan Kegiatan usaha (pekerjaan) masyarakat

· Sektor pendorong

terutama di kawasan pesisir dan

Kelemahan/ permasalahan

perkembangan perekonomian

pinggir sungai masih kurang

Kekuatan/ potensi

berupa kegiatan perdagangan dan memadai.

permodalan yang dapat

sarana dan prasarana fisik serta

· Kurangnya dukungan

pelayanan jasa. · Terdapatnya fasilitas perdagangan berupa pertokoan, warung, serta sarana pendukung

meningkatkan produktivitas dan · Kurangnya area parkir untuk

taraf hidup masyarakat

· Pendapatan masyarakat di

mendukung kegiatan

berupa TPI

kawasan pertokoan cukup

perdagangan.

dalam pengembangan usaha

· Tidak adanya modal usaha

memadai. · Waktu aktivitas perdagangan sedikit larut, terutama toko dan warung sampai jam 12 malam.

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

121

Eksternal Kelurahan

Kelurahan Sangaji

Tabel 3.29

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kelurahan Sangaji Faktor Eksternal (Kekuatan-Kelemahan)

Kelemahan/

Investasi pembangunan

Perkembangan Sosial-Kependudukan Kegiatan usaha (pekerjaan) masyarakat Kelemahan/

permasalahan

· Belum adanya investasi

Kekuatan/ potensi · Masih tersediannya ruang

dalam mengembangan

permasalahan

untuk pengembangan

usaha rumahan (home

Kekuatan/ potensi

· Skala usaha relatif kecil

kegiatan perekonomian,

· Mata pencaharian penduduk yang berupa

sehingga sulit berkembang

industry)

home industry yang dapat

khusunya usaha rumahan. · Kurangnya area parkir

pendukung, baik berupa

macam sarana perdagangan

kegiatan perdagangan.

prasarana pendukung

· Masih kurangnya

dikembangkan. · Merupakan kawasan

untuk mendukung kegiatan

toko grosir, maupun sarana

· Tersediaanya berbagai perdagangan dalam skala

perdagangan.

perekonomian.

untuk mendukung kegiatan

melintasi Kelurahan Sangaji

· Jalan regional yang

pelayanan lainnya.

Kota Ternate

· Tidak adanya ruang kosong untuk pengembangan kegiatan.

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

122

3.6.ANALISIS SAFEGUARD DAN RESIKO BENCANA Undang â&#x20AC;&#x201C; undang Peraturan Terkait 1. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengamanan dan Pengelolaan Lingkungan, 2. UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, 3. UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kegiatan Proyek untuk Kepentingan Umum 4. PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, 5. Permen PU Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Jenis Usaha dan/atau Proyek / Kegiatan yang membutuhkan dokumen UKL dan UPL. 6. Permen LH Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL- UPL, dan SPPL/SOP), 7. Permen PU No. 05 tahun 2014 , tentang Sistem Manajemen K3 8. Perka BPN No. 3 Tahun 2007, tentang Pengadaan Tanah untuk pembangunan 9. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota terkait dengan pengelolaan dampak lingkungan dan Sosial. Prinsip pengelolaan lingkungan dan sosial 1. Menghindari atau jika tidak bisa dihindari, meminimalkan pengadaan tanah & pemukiman kembali WTP (Warga Terdampak Proyek) dan dampak negatif terhadap lingkungan dan dampak sosial . 2. Jika dampak negatif akibat kegiatan tidak dapat dihindari, maka perlu dipastikan adanya upaya/langkah mitigasi untuk meminimalkan atau memulihkan dari dampak negatif tersebut. 3. Pengelolaan lingkungan dan sosial harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan konsultasi melibatkan pemangku kepentingan terkait. 4. Proses konsultasi, hasil kesepakatan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan an sosial didokumentasikan dan menjadi bagian dari proposal dan pelaporan kegiatan.

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

123

A. Analisis Pengelolaan Dampak Sosial Pemahaman terhadap pembangunan menghasilkan ide kemajuan, berkonotasi ke depan atau ke tingkat yang lebih tinggi. Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 1994 : 90). Ketentuan Pelaksanaan sebagai berikut : a. Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali !

Pengadaan tanah dan pemukiman kembali harus diselesaikan sebelum kontrak konstruksi, termasuk relokasi (jika diperlukan), pemberian kompensasi sesuai hasil kesepakatan.

Desin Teknis dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus sesuai dengan batas-batas tanah yang telah disepakati dan direkomendasikan di dalam surat Hibah, Izin Pakai, Izin dilewati, LARAP Komprehensif/sederhana (Land Acqusition and Resettlement Action Plan/ Rencana Pengadaan Lahan

dan

Petrmukiman

Kembali)

atau

(Land

Consolidation/Konsolidasi Tanah) b. Pengelolaan Dampak Sosial MHA (Masyarakat Hukum Adat) !

Masyarakat Hukum Adat harus menjadi bagian dari pengelolaan Proyek. Rekomendasi dari RK-MHA (Rencana Kerja Masyarakat Hukum Adat) harus dimasukkan dalam desain teknis kegiatan Proyek.

Selama masa konstruksi, MHA perlu dilibatkan untuk memastikan bahwa kesepakatan dan rekomendasi dari RK-MHA dilaksanakan secara konsisten.

B. Analisa Pengelolaan Dampak Lingkungan Analisis dampak lingkungan (bahasa Inggris:Environmental impact assessment) atau Analisis mengenai dampak lingkungan (di Indonesia, dikenal dengan nama AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural. BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

124

Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan Hidup" yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Amdal telah dilaksanakan sejak 1982 di Indonesia. Tabel 3.30 JENIS&KEGIATAN&DENGAN&INSTRUMEN&PENGELOLAAN&LINGKUNGAN Skala besaran Kegiatan JENIS KEGIATAN

(Permen PU No.10/PRT/M/2008) UKL/UPL

SPPL/SOP

a. Pembangunan daerah irigasi baru dengan luas

500 to <2000ha

<500 ha

b. Peningkatan luas daerah irigasi

500 to <1000ha

<500 ha

c. Pencetakan sawah,

100 to <500ha

< 100 ha

I. SUMBER DAYA AIR â&#x20AC;¢

Daerah Irigasi

II. JALAN DAN JEMBATAN 2. Pembangun Jalan/peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan tanah a. Kota metropolitan/besar - Panjang jalan - Pengadaaan tanah b. Kota Sedang - panjang jalan - Pengadaan tanah c. Kota Kecil - Panjang jalan - Pengadaan tanah

1km to <5km

<1km

2ha to <5ha

<2ha

3km to <10km

<3km

5ha to <10ha

<5ha

10km to <30km

<10km

10ha to <30ha

<10ha

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

125

Skala besaran Kegiatan JENIS KEGIATAN

(Permen PU No.10/PRT/M/2008) UKL/UPL

SPPL/SOP

3. Pembangunan Subway/Underpass, Terowongan/Tunnel, Jalan Layang/Fly over, dan Jembatan a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang/fly over

<2km

---

100 to <500m

<100 m

100ha to >500ha

<100ha

1. Metropolitan/kota besar, panjang

5km to 10km

<5km

2. Kota sedang â&#x20AC;&#x201C; kota kecil, panjang

8km to 10km

<8km

50 l/sc to 250 l/sc

<50 l/sc

- Panjang b. Pembangunan Jembatan diatas (sungai/badan air) - Panjang III. PENYEDIAAN AIR BERSIH 1. Air minum/Air bersih a. Pembangunan jaringan distribusi - Luas layanan b. Pembangunan jaringan pipa transmisi

c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya 1. Sungai dan danau

2,5 l/sc to 250 2. Mata air d. Pembangunan Instalasi Pengolahan air dengan pengolahan lengkap (debit)

l/sc

<2,5 l/sc

50 l/sc to 100 l/sc

<50 l/sc

e. Pengambilan air tanah dalam (debit) untuk kebutuhan

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

126

Skala besaran Kegiatan JENIS KEGIATAN

(Permen PU No.10/PRT/M/2008) UKL/UPL

SPPL/SOP

1. Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara PAM

2,5 l/sc to 50 l/sc

<2,5 l/sc

2. Kegiatan lain dengan tujuan komersil

1,0 l/sc to 50 l/sc

<1,0 l/sc

<2 ha

----

<11 m3/hari

----

<3 ha

---

<2.4 ton/hari

---

<500 ha

---

<16,000 m3/hari

---

IV. AIR LIMBAH 1. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang - Luas - Atau kapasitas 2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - Luas - Atau bahan organik 3. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) - Luas - Atau debit air limbah

Sumber: Permen PU No. 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan UKL-UPL.

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

127

Tabel 3.31 Pengadaan Tanah beserta Instrumen Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali WTP Kegiatan Pengadaan tanah

Kebutuhan Lahan

> 1 Ha 1. Dengan penggantian/ kompensasi

Jumlah Warga

Instrumen

Terkena Proyek

Penanganan

Acuan

(WTP)/Pemilik Tanah > 200 orang (atau >40RT) LARAP

Lampiran

atau menghilangkan

Komprehensif

19,

≤ 200 orang (atau ≤40

LARAP

Lampiran2

KK) atau menghilangkan

Sederhana

> 200 orang (atau >40

LARAP

Lampiran1

KK) atau menghilangkan

Komprehensif

≤ 200 orang (atau ≤40

LARAP

Lampiran

KK) atau menghilangkan

Sederhana

20,

>10% dari asset produktif

≤10% dari asset produktif

≤ 1 Ha

>10% dari asset produktif

≤ 10% assetproduktif 2. Sumbangan/ peminjaman tanah secara sukarela dari pemilik tanah " Hibah atas

1. Surat

sebagian hak

pernyataan

tanah

Sumbangan Tanah 2. Berita Acara

Lampiran 6

Lampiran 11

Konsultasi dengan WTP

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

128

Kegiatan Pengadaan tanah

Kebutuhan Lahan

Jumlah Warga

Instrumen

Terkena Proyek

Penanganan

Acuan

(WTP)/Pemilik Tanah

" Izin

1. Surat

Lampiran 7

Pernyataan

PakaiTanah

Izin Pakai Tanah 2. Berita Acara

Lampiran 11

Konsultasi dengan WTP - Izin Dilewati

1. Surat

Lampiran 8

Pernyataan Izin Tanah Dilewati 2. Berita Acara

Lampiran 11

Konsultasi dengan WTP. 3.Relokasi tetap dan sementara

4.Pembanguna nKembali

5.Konsolidasi Tanah (Land Consolidatio

> 200 orang(atau >40

LARAP

Lampiran

KK)

Komprehensif

19,

≤ 200 orang(atau ≤40

LARAP

Lampiran

KK)

Sederhana

20,

> 200 orang(atau >40

LARAP

Lampiran

KK)

Komprehensif

19,

≤ 200 orang(atau ≤40

LARAP

Lampiran

KK)

Sederhana

20,

Sesuai syarat dan

Petunjuk

Lampiran

ketentuan LC

Teknis

pelaksanaan Konsolidasi

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

129

Kegiatan Pengadaan tanah

Kebutuhan Lahan

Jumlah Warga

Instrumen

Terkena Proyek

Penanganan

Acuan

(WTP)/Pemilik Tanah

n/LC)

Tanah - PerKa. BPN No.4/1991

*) Lampiran tertera pada Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial Program KOTAKU Tabel 3.32 CHECKLIST IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN No.

Kriteria Evaluasi

A. 1.

LINGKUNGAN Kegiatan tidak menimbulkan dampak negatif siginifikan, terhadap : a. Kawasan hutan lindung b. Kawasan bergambut c. Kawasan resapan air d. Sempadan Sungai e. Sempadan pantai f. Rumah Ibadah, Sekolah, kantor g. Kawasan sekitar waduk/sungai h. Kawasan sekitar mata air i. Kawasan suaka alam (terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma hutan dan pengungsian satwa) j. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang, dan/atau yang mempunyai ciri khas berupa keragaman. k. Kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) l. Taman nasional m. Taman wisata alam n. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan (daerah lokasi situs purbakala, atau peninggalan sejarah bernilai tinggi) o. Kawasan permukiman termasuk kebudayaan dari Masyarakat Hukum Adat (MHA) p. Kawasan rawan bencana alam

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

130

No.

Kriteria Evaluasi

B. 1

LAHAN DAN TANAH Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan ketidakstabilan lereng atau membangun tanggultanggul yang mempunyai risiko kelongsoran. Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan perubahan bentang alam dalam skala yang cukup besar atau melakukan pemindahan tanah (cut/fill) dalam jumlah yang cukup besar. Kegiatan proyek tidak akan menghilangkan lahan pertanian atau hutan produksi atau lahanlahan produksi lainnya. Kegiatan proyek tidak akan merubah kontur garis pantai menghambat aliran drainase atau mengganggu aliran sungai. Kegiatan proyek tidak akan merusak, menutup, menguruk atau merubah bentang alam secara permanen. Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan meningkatnya erosi tanah baik yang disebabkan oleh air atau angin. Kegiatan proyek tidak akan menghalangi pengubahan lahan untuk pemanfaatan lain dalam jangka panjang.

2 3 4 5 6 7

C 1 2

3 4 5 6

AIR Kegiatan proyek tidak akan mengambil air permukaan pada tahap konstruksi dan pemeliharaan. Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan pembuangan limbah cair ke sungai, danau, laut yang dapat menyebabkan perubahan kualitas air permukaan termasuk di dalamnya perubahan suhu dan kekeruhan. Kegiatan proyek tidak akan proyek termasuk konstruksinya akan memanfaatkan air tanah. Kegiatan proyek tidak akan proyek akan menyebabkan perubahan kualitas air tanah. Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan pencemaran terhadap air tanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air penduduk. Kegiatan proyek tidak akan menghasilkan limbah cair domestik (WC, air cucian dapur, buangan air mandi karyawan atau pengunjung dan sebagainya) dalam jumlah cukup banyak. Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan peningkatan risiko tejadinya banjir.

D. 1 2

SUMBER DAYA ALAM Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan peningkatan penggunaan sumber daya alam. Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan penurunan kuantitas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui secara signifikan.

E. 1. 2.

KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan proyek tidak berpotensi membawa penyakit ke daerah sub proyek? Kegitan proyek yang direncanakan tidak meningkatkan beban fasilitas kesehatan masyarakat setempat (jamban, air bersih dan sebagainya) Kegiatan proyek tidak akan mengubah vektor-vektor penyakit dengan jalan : a. Perubahan sistem hidrologi (kecepatan aliran air, kedalaman, suhu, genangan air dan

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

131

No.

Kriteria Evaluasi

sebagainya) b. Perubahan morfologi (kemiringan lereng, penutupan pohon-pohonan) 4. Kegiatan proyek tidak melakukan pembakaran lahan C. Analisis Resiko Bencana Tujuan dari analisis Resiko Bencana adalah : menentukan tingkat resiko bencana yang disusun berdasarkan hasil kajian terhadap ancaman, kerentanan dan kapasitas. Dalam kajian/analisis bencana adalah meliputi analisis terhadap ancanaman, kerentanan dan kapasitas, sedangkan pendekatan dalam melakukan analisis resiko bencana adalah dengan menggunakan rumusan sebagai berikut : Resiko Bencana = Ancaman x Kerentanan /Kapasitas Kajian Ancaman : Kajian ancaman disusun berdasarkan dua komponen utama yaitu : -

Kemungkinan terjadi suatu ancaman

Catatan besaran dampak bencana yang pernah terjadi

Kajian Kerentanan : Kajian kerentanan dibagi dalam kerentanan social, ekonomi, fisik dan lingkungan. Indikator yang dipakai dalam analisis kerentanan terutama adalah informasi keterpaparan. Kajian kapasitas : Yang dimaksud dengan kapasitas adalah : -

Sumberdaya manusia

(relawan terlatih, petugas kesehatan, pengetahuan

kebencanaan) -

Sumber daya keuangan (misalnya dana siaga bencana)

Sumber daya fisik (kendaraan, peralatan, tanggul banjir, pemecahan gelombang, drainase yang baik, system peringatan yang dini, jalur dan tempat evakuasi)

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

132

Sumber daya sosial (kelompok/organisasi social dan pemerintah, lembaga ekonomi kelurahan, dll) Tabel 3.33 Tingkat Resiko Bencana Skor/Nilai

Tingkatan

Keterangan

Resiko Bencana

7 s/d 9

Tinggi

Semakin Tinggi Total Skor/nilai

4 s/d 6

Sedang

resiko bencana maka semakin tinggi

1 s/d 3

Rendah

prioritas penanganannya

Tabel 3.34 Penilaian Resiko Bencana Tingkat Indeks No 1 2 3 4

Jenis Ancaman Gempa bumi Banjir Kebakaran Gelombang pasang

Ancaman Kerentanan Kapasitas 1 2 2 2

2 2 2 2

Skor 1 2 2 2

Tingkat Risiko Bencana Rendah Rendah Rendah Rendah

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa risiko bencana di Kelurahan Sangaji tergolong rendah. Kondisi tersebut disebabkan karena kondisi kapasitas masyarakat di Kelurahan Sangaji yang tergolong sedang sehingga mampu mengatasi bencana di wilayahnya. Selain itu, tingkat ancaman pun tergolong rendah hingga sedang. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya bencana yang terjadi sehingga diperlukan mitigasi bencana terutama pada bencana banjir dan kebakaran. D. Analisa Resiko Kebakaran Hal lain yang perlu diwaspadai yaitu ancaman bahaya kebakaran, hal ini dikarenakan di sebagian wilayah banyak rumah - rumah penduduk yang berdempetan dan masih ada yang belum permanen. Ditambah kondisi jalan masuk (gang) yang sempit dengan lebar < 1.5m, sehingga menyulitkan kendaraan roda empat untuk masuk ke lingkungan, terutama untuk evakuasi warga jika sewaktuwaktu bencana datang, selain itu prasarana untuk penanggulangan bencana kebakaran yang belum tersedia BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

133

Kelurahan Sangaji rawan akan bencana banjir (genangan) pada waktu musim hujan. Bencana banjir yang ada tidak begitu besar dan hanya terjadi di musim penghujan, banjir ini lebih disebabkan saluran drainase yang kurang memadai, serta kurangnya perhatian warga dalam menyediakan lahan sisa di dalam pekarangan sebagai resapan, sehingga air hujan tidak terserap ke tanah. Antisipasi terhadap Bahaya Bencana

bencana baik sebelum terjadi bencana

(mitigasi bencana dan kesiapsiagaan), pada saat bencana (tanggap darurat) kurang di tunjang oleh saran dan prasarana yang lengkap apalagi wilayah begitu padat, Kumuh, Jalan kurang menunjang sampai permukiman terjauh ,tidak adanya prasarana proteksi kebakaran di wilayah lokasi, Pasokan Air, Jalan lingkungan kurang Luas, Sarana Komunikasi, Mobil pemadan kebakaran tidak dapat menjangkau. E. Risiko Bencana Lainnya Kelurahan Sangaji rawan akan bencana banjir (genangan) pada waktu musim hujan karena terletak di kawasan pesisir yang merupakan hilir dari sungai. Bencana banjir yang ada tidak begitu besar dan hanya terjadi di musim penghujan, banjir ini lebih disebabkan saluran drainase yang kurang memadai, serta kurangnya perhatian warga dalam menyediakan lahan sisa di dalam pekarangan sebagai resapan, sehingga air hujan tidak terserap ke tanah. Selain, banjir terdapat juga ancaman gelombang pasang sehingga diperlukan upaya mitigasi yang baik. Antisipasi terhadap bahaya bencana bencana baik sebelum terjadi bencana (mitigasi bencana dan kesiapsiagaan), pada saat bencana (tanggap darurat) kurang di tunjang oleh sarana dan prasarana yang lengkap apalagi wilayah begitu padat dan kumuh.

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

134

BAB .III. ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

135