RPLP Bab 3 salero by Kotaku Malut

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

BAB

3 ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

3.1 Analisis Kebijakan dan Rencana Kota Penyusunan RPLP Kelurahan Salero tetap mengacu pada dokumen tingkat kota yang sebelumnya telah disusun oleh Pemerintah Kota Ternate. Hal tersebut digunakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan sehingga tujuan dan sasaran dokumen sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. 3.1.1

RTRW Kota Ternate tahun 2012-2032 Kajian kebijakan RTRW Kota Ternate bertujuan untuk mengetahui rencana

struktur ruang dan pola ruang yang diperuntukan pada Kelurahan Salero. Analisis kebijakan yang dilakukan pada RTRW Kota Ternate tahun 2012-2032 sebagai berikut: A. Rencana Struktur Ruang 1. Pusat-Pusat Kegiatan a. Pusat Kegiatan Sektor Perdagangan dan Jasa Skala Regional, Kota dan Lingkungan:  Perdagangan pusat perbelanjaan (mall/plaza/shopping center) terpusat di kelurahan Gamalama, kawasan rencana reklamasi pantai kelurahan Salero-Dufa-dufa.  Pertokoan/Ruko/Perdagangan modern (supermarket & minimarket) memusat di Kelurahan Gamalama, Muhajirin, Tanah Raja, Santiong, Makassar Timur, Soasio, kawasan rencana reklamasi pantai kelurahan Salero – Dufa-dufa.  Pasar Wisata/Pasar seni/kerajinan memusat di kawasan rencana reklamasi pantai kelurahan Salero – Dufa-dufa. Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-1

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero  Pusat wisata kuliner (seafood/makanan khas daerah) di kawasan rencana reklamasi pantai kelurahan Salero – Dufa – dufa  Rencana pengembangan pusat wisata kuliner hasil laut/seafood/makanan khas daerah di kawasan rencana reklamasi pantai kelurahan Salero – Dufa - dufa akan berdampak signifikan bagi pengembangan minapolitan dan sektor pariwisata.  Pembangunan pasar seni/kerajinan/cenderamata di kawasan rencana reklamasi pantai kelurahan Salero – Dufa - dufa serta pada kawasan sekitar lokasi objek wisata, didorong untuk mendukung sektor pariwisata dapat memberikan ciri khusus bagi Kota Ternate dan berpotensi menjadi tujuan wisata. b. Pusat Kegiatan Sektor Perumahan  Kawasan perumahan berkepadatan tinggi perkotaan juga terdapat di beberapa kelurahan yang terletak pada pesisir pantai seperti di kelurahan Kalumata, Kayu Merah, Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Mangga Dua, Mangga Dua Utara, Kota Baru, Kampung Makassar Timur, Soa Sio, Salero, Sangaji, Kasturian dan Dufa-dufa 2. Rencana Sistem dan Fungsi Perwilayahan Kelurahan Salero termasuk dalam BWK – I sebagai kawasan pendukung kegiatan pusat kota memiliki pusat BWK di kelurahan Dufa-Dufa. BWK – I Kecamatan Ternate Utara meliputi wilayah adminsitrasi Kelurahan Tarau, Sango, Tabam, Tafure, Akehuda, Tubo, Dufa – Dufa, Sangadji Utara, Sangadji, Toboleu, Kasturian, Salero, Soa-Sio, dan Soa. BWK I memiliki luas wilayah daratan 1.913,90 ha merupakan bagian wilayah kota dengan tingkat kepadatan tinggi. Fungsi dan arah pengembangan di BWK – I meliputi : - Permukiman;

Perikanan;

- Bandara;

Pertanian;

- Pelabuhan;

Pendidikan;

- Pariwisata;

Olah Raga; dan

- Militer;

Industri Kecil & Ringan; dan

- Jasa;

Peternakan

- Perdagangan;

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-2

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

Kedudukan Strategis Kelurahan Salero

Gambar 3.1 Rencana Struktur Ruang Kota Ternate 3. Rencana Prasarana Wilayah a. Rencana Jaringan Jalan Ruas jalan yag akan di tambahkan untuk mengurangi kemacetan sekaligus untuk mendukung program minapolitan di Kota Ternate dan sebagai pendukung konsep waterf ront city yaitu ruas jalan antara: Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-3

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 

Rencana jalan reklamasi Kayu Merah – Pasar Sasa kurang lebih 5,6 km



Rencana jalan reklamasi Dufa-dufa – Salero kurang lebih 1,86 Km



Jalan reklamasi Kota Baru – Bastiong kurang lebih 1, 56 Km

Pengembangan jalur pejalan kaki terpadu yang terdiri dari RTH, yang terintegrasi dengan joging track, tempat pemasangan reklame, shelter, halte, dan termasuk jaringan bawah tanah (listrik, telepon, PDAM) yang diarahkan di jalan Pahlawan Revolusi, jalan Halmahera, jalan pantai Daulasi, jalan kawasan kota baru Gambesi – Jambula, rencana jalan pantai Salero Dufa-dufa, rencana jalan pantai Kota baru - Bastiong, rencana jalan pantai Kayu Merah – Sasa. b. Rencana Terminal Khusus: Dermaga VIP di dermaga residen Kel Muhajirin, pelabuhan BBM Pertamina Jambula dan pelabuhan wisata marina dodoku ali di kelurahan salero termasuk dalam kategori pelabuhan terminal khusus. c. Rencana Sumber Daya Air  jaringan trasmisi dari sumber air baku (sumur bor, dan mata air) ke instalasi pengolahan air minum; dan  membangun jaringan transmisi baru untuk menambah kapasitas produksi air baku;  Pelestarian kawasan sekitar sumber mata air tanah dan air permukaan dengan melakukan penghijauan. Rencana pengendalian banjir di wilayah Kota Ternate yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut;  Pembangunan dan perbaikan saluran drainase di setiap sisi jalan untuk memperlancar limpasan air hujan dari jalan dan mencegah terjadinya genangan air yang dapat merusak konstruksi jalan pada masa mendatang;  Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah serta mengurangi aliran permukaan (run off) yang dapat meningkatkan debit air banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan;  Rencana pembuatan tangggul kalimati/barangka di kawasan permukiman masyarakat;  Pada kawasan yang rawan atau sering terjadi banjir/genangan air, maka direncanakan pembuatan bangunan pengendali banjir pada kalimati/barangka yang terletak pada kawasan diatasnya.  Sosialisasi intensif kepada masyarakat disepanjang bantaran kalimati/barangka dalam bentuk lisan, panflet maupun papan larangan agar tidak membuang

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-4

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero sampah di kalimati/barangka. Untuk memberi efek jera kepada pelanggar, maka pemberian sanksi perlu diterapkan dalam bentuk denda atau kurungan.  Fasilitas persampahan harus ditingkatkan untuk melayani kawasan permukiman dekat kalimati/barangka baik berupa TPS, gerobak sampah maupun pelayanan mobil sampah.  Penerapan sempadan disepanjang kalimati/barangka.  Penghijauan diwilayah sekitar bantaran kali mati/barangka.  Normalisasi bantaran kalimati/barangka dengan melakukan penertiban bangunanbangunan yang teridentifikasi merubah dimensi kalimati/barangka sehingga mempengaruhi aliran air.  Pembuatan sumur resapan dan Biopori pada kawasan permukiman, sarana perkantoran, jasa perdagangan, kesehatan dan pendidikan maupun fasilitas umum lainnya yang diusahakan secara komunal maupun di setiap kavling bangunan. Adapun dimensi sumur resapan disesuaikan dengan luasan tutupan bangunan. Sumur resapan menjadi persyaratan mutlak untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diatur tersendiri melalui Peraturan Daerah 4. Rencana Infrastruktur Perkotaan Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum  Penerapan teknologi alternative yang dapat merubah air laut menjadi air tawar atau jaringan pipa air bersih bawah laut ke Pulau Hiri dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian teknis, sosial dan ekonomi yang mendalam.  Penyediaan Hidran Kebakaran pada kawasan kepadatan bangunan tinggi di pusat kota, kawasan komersial dan bangunan publik; Rencana Pengelolaan Limbah  Peningkatan program Sanimas pada kawasan permukiman pasang surut di Kelurahan Kampung Makassar Timur, Mangga Dua, Bastiong, Kalumata, Salero, dan Sangaji  Pembangunan MCK dengan septic tank menggunakan resapan pada kawasan berkepadatan rendah dan sedang dengan memperhatikan kedalaman muka air tanah. Untuk kawasan berkepadatan tinggi menggunakan septic tank komunal dengan sistem Biodigester sehingga limbah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai biogas, dan pengelolaannya dilakukan secara berkelompok (Community Based Sanitation). Rencana Persampahan Kota Ternate 

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yaitu sistim pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengumpulan sampah khususnya

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-5

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero pada kawasan permukiman berkepadatan tinggi dan pada kawasan yang tidak terjangkau oleh mobil sampah 

Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang jumlahnya sesuai kebutuhan yaitu tong sampah pemilihan, TPS/TPST, gerobak sampah, dump truck, amroll, container sampah dan peralatan berat TPA.



Sosialisasi dan penerapan pengolahan sampah sistim 3R di masyarakat dan sekolah-sekolah, melalui seminar, pamflet, papan pengumuman dan media lainnya;



Peningkatan sistem manajemen persampahan;

Rencana Drainase Kota Ternate 

Normalisasi

saluran

berupa

penggolontoran/pembersihan,

mengembalikan

saluran dimensi dan rehabilitasi. 

Penertiban bangunan yang mengecilkan dimensi dan yang berada di atas saluran pada kecamatan Pulau Ternate, Ternate Utara, Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Selatan.



Pembangunan talud pada saluran kali mati/barangka yang bermuara atau melintas

kawasan

dalam

kota

untuk

menghindari

pengikisan

dinding

barangka/kalimati, sedimentasi berlebihan dan menghindari limpasan air kali mati pada kawasan rawan banjir di kecamatan Pulau Ternate, Ternate Utara, Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Selatan. 

Pembuatan bangunan pengendali banjir (checkdam) pada kalimati/barangka yang terletak pada kawasan diatasnya yang berfungsi sebagai sistem pengontrolan dan pengendalian sedimen sekaligus berfungsi mengendalikan kecepatan air dalam saluran primer.



Penerapan sempadan disepanjang kalimati/barangka.



Pengembangan sistem drainase Kota Ternate sudah harus menggunakan paradigma baru yaitu “Ekodrainase”. Konsep ekodrainase

yaitu suatu konsep

pengembangan sistem drainase berkelanjutan yang ramah lingkungan. Konsep dasarnya adalah memanfaatkan jumlah curah hujan semaksimal mungkin untuk mengisi kebutuhan cadangan air dalam tanah, dan mengalirkan kelebihan air yang tidak digunakan dan tidak merusak permukaan tanah.

B. Rencana Pola Ruang Rencana Kawasan Lindung 1. Kawasan Perlindungan Sempadan Pantai Pemanfaatan sempadan pantai permukiman perkotaan diarahkan untuk menjadi ruang transisi dan interkoneksi antara ruang darat dengan ruang laut. Ruang sempadan Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-6

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero pantai menjadi ruang publik yang meberi peluang bagi publik untuk memanfaatkannya sebagai tempat rekreasi, olahraga dan kegiatan lainnya yang ramah lingkungan. Diarahkan pembangunan jalan sejajar pantai sebagai pembatas antara ruang publik yang sekaligus menjadi sempadan pantai dengan ruang pribadi halaman rumah-rumah. Orientasi kegiatan penghuni permukiman pantai diarahkan juga ke perairan pantai agar terwujud pola pikir dan perilaku pentingnya hubungan simbiosis mutualistis antara darat dan perairan serta pentingnya menjaga kesehatan, estetika dan kebersihan perairan. Bila memungkinkan dibangun bangunan pengaman pantai yang berfungsi sebagai prasarana pengaman fungsi pantai. Selain dari pada itu dinamika ombak dan fluktuasi permukaan air laut harus diantisipasi dengan kemungkinan desain rumah panggung dan atau pembangunan tanggul atau konstruksi penahan ombak dan dampak abrasi pantai. Dalam hal ini, apabila kemungkinan penggunaan teknologi dalam menahan ombak dan pencegahan abrasi maupun pencemaran air lebih memungkinkan dibangun maka fungsi sempadan pantai permukiman perkotaan sebagai ruang publik lebih diutamakan untuk menentukan ukuran sempadan pantai. 2. Kawasan Perlindungan Sempadan Kali Mati Arahan sempadan yang diberlakukan pada kali mati/barangka lebih ditujukan untuk pemeliharaan fungsi saluran drainase primer dan memberi perlindungan terhadap permukiman disekitar kali mati/barangka.

Tabel 3.1 Sempadan Kali mati /Barangkan Berdasarkan Tipologi No

Tipologi Kali Mati/Barangka

1 Bertanggul dengan lebar 2 â&#x20AC;&#x201C; 5 m 2 Bertanggul dengan Lebar > 5 m 3 Tidak bertanggul dengan lebar 2 â&#x20AC;&#x201C; 5 m 4 Tidak bertanggul dengan lebar > 5 m Sumber: RTRW Kota Ternate tahun 2012-2032

Lebar Sempadan 1,5 m 3m 3m 5m

Keterangan Jalan Setapak dan Jalur Hijau Jalan inspeksi dan Jalur Hijau Jalur Hijau Jalur Hijau

Rencana Kawasan Budidaya 1. Kawasan Permukiman Perumahan dan permukiman berkepadatan tinggi lainnya yang cenderung kumuh dan minim fasilitas umum, dapat dijumpai di beberapa lokasi di Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah dan Ternate Selatan. Kawasan ini tersebar khususnya pada bagian pesisir pantai dari kelurahan-kelurahan seperti Mangga Dua, Mangga Dua Utara, Toboko, Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Kayu Merah, Kalumata, Makassar

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-7

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero Timur, Soasio, Salero, Kasturian, Sangaji dan kelurahan Dufa-dufa . Kepadatan pada kawsan-kawsan ini berkisar antara 60-143 unit rumah/Ha 2. Kawasan Jasa dan Perdagangan Fasilitas perdagangan pusat perbelanjaan (mall/plaza/shopping center) terpusat di kelurahan Gamalama, kawasan rencana reklamasi pantai kelurahan Salero – Dufa dufa dan rencana pengembangan kawasan Kota baru. Rencana kegiatan reklamasi pantai kelurahan Salero – Dufa dufa memiliki nilai yang cukup strategis dan akan menjadi pusat ekonomi baru di Kota Ternate 3. Kawasan Pariwisata  Taman Rekreasi, Camping ground and Outbound 

Land Mark Kota Ternate di kelurahan Muhajirin.



Dodoku Ali di kelurahan Salero.



Rencana

Kegiatan

Outbound

dan

kamping

kawasan

eks

lapangan

tembak/danau Tolire kelurahan Takome. 

Bumi perkemahan di kelurahan Gambesi

 Taman Bermain Anak Dikawasan Reklamasi Pantai Salero – Dufa Dufa Untuk pengembangan kegiatan sektor pariwisata direncanakan even-even wisata yaitu wisata yang direncanakan bertaraf regional & nasional seperti kegiatan Legu Gam, festival Kora-kora, lomba renang antara pulau Ternate dan Tidore.  Wisata kuliner yang dikembangkan di Kota Ternate terdapat di kawasan Swering kelurahan Tanah Raja, kawasan reklamasi tapak I, tapak I plus, tapak II dan kawasan rencana reklamasi Salero – Dufadufa. Jenis makanan yang dikembangkan adalah makanan sea food, makanan khas daerah Ternate dan makanan modern lainnya.

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-8

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

Kelurahan Salero

Gambar 3.2 Rencana Pola Ruang Kota Ternate

3.1.2

RPJM Kota Ternate tahun 2016-2021 Visi dan Misi Pemerintahan Kota Ternate Tahun 2016-2021 sebagai pedoman

perumusan kebijakan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan oleh seluruh stakeholder adalah â&#x20AC;&#x153;Terwujudnya Ternate Menjadi Kota Berbudaya, Agamais, Harmonis, Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-9

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero Mandiri, Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkunganâ&#x20AC;?.Visi dimaksud selanjutnya telah dijabarkan kedalam misi Pemeritahan Kota Ternate untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu : 1.

Membangun Ternate yang Mandiri Adil dan Sejahtera;

Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Berbudaya dan Agamais;

Mewujudkan InfrastrukturJasa dan Perdagangan yang Merata Antar Wilayah Perkotaan;

Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Maritim; dan

Membangun Kota Ternate Sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari. Beberapa program prioritas yang akan dilaksakan sepanjang kurun waktu tahun

2016 sampai dengan tahun 2021, baik yang terkait dengan pencapaian target Visi dan Misi, maupun terkait dengan pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan mengikat, dapat diuraikan sebagai berikut : a.

Urusan Pekerjaan Umum : 1)

Program Peningkatan dan pemerataan infrastruktur perkotaan, pengendalian tata ruang berbasis lingkungan serta penataan kawasan rawan bencana

Pembangunan dan pemerataan infrastruktur jasa dan perdagangan serta pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

10) Program Pengelolaan Sumber Daya Air 11) Program Penyediaan dan Konservasi Air Baku 12) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Air Minum 13) Program Penyediaan Perumahan 14) Program Pelestarian dan pengembangan Kota Pusaka 15) Program Pengembangan Kota Hijau 16) Program Pengendalian Banjir 17) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 18) Program UPTD Pemeliharaan dan Pengujian 19) Program Penanganan Pemukiman Kumuh Perkotaan

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-10

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero b.

Urusan Perumahan : 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Pencapaian dan Keuangan

6) c.

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Urusan Penataan Ruang : 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Perkotaan, Pengendalian Tata Ruang Berbasis Lingkungan serta Penataan Kawasan Rawan Bencana

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

10) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan d.

Urusan Perencanaan Pembangunan : 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pembangunan Kota Baru wilayah selatan sebagai kawasan penyangga dalam rangka keseimbangan dan pemerataan pertumbuhan pembangunan antar kawasan.

Pengembangan dan pemetaan kawasan strategis sentra Ternate utara, tengah, selatan dan pulau berbasis potensi dan karakteristik wilayah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Kerjasama Pembangunan Daerah

10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-11

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 11) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 12) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 13) Program Pengembangan Data dan Informasi e.

Urusan Lingkungan Hidup : 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

10) Program Peningkatan Pengendalian Polusi 11) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

3.1.3

RDTR Kota Ternate Tahun 2011-2031

A. Rencana Kepadatan Penduduk Tingkat kepadatan penduduk Di Kota Kota Ternate (BWK I, II, III dan IV) dapat diklasifikasikan kedalam 4 (empat) kelas (tingkatan) yang dapat dipakai sebagai masukan bagi arahan penyebaran penduduk, yaitu : •

Kepadatan tinggi : > 150 jiwa/ha

•

Kepadatan sedang :101-150 jiwa/ha

•

Kepadatan rendah : 51-100 jiwa/ha

•

Kepadatan sangat rendah : 0 – 50 jiwa/ha Berdasarkan dari hasil analisis tersebut, maka tingkat kepadatan penduduk di

Kota Ternate (BWK I, II, III dan IV) termasuk dalam tingkat kepadatan sedang hingga tinggi yang masih rendah yakni; > 101 jiwa/Km 2. Untuk Kelurahan Salero yang termasuk dalam Kecamtan Ternate Utara kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2 Rencana Tingkat Kepadatan Penduduk Berdasarkan Blok Kelurahan

Salero

Luas Wilayah ( km2) 1.28

Fungsi Utama

RTH Perdagangan Sumber: RDTR Kota Ternate tahun 2011-2031

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

Fungsi Penunjang Pendidikan Permukiman

Rencana Kepadatan Penduduk Sedang

III-12

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero B. Rencana Struktur Ruang Struktur

ruang

perencanaan

pada

kawasan

berciri

perlindungan

setempat/konservasi/Mitigasi Bencana, adalah kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan daerah aliran sungai dan lainnya. a.

Zona Utama Zona utama adalah pemanfaatan lahan merupakan objek/kegiatan utama dari fungsi kawasan, yang mempunyai intensitas tinggi, dan kegiatan yang produktif dengan skala pelayanan wilayah, kawasan atau lebih luas. Struktur ruang pada kawasan berciri perlindungan di Kota Ternate (BWK I, II, III dan IV) diarahkan pengembangnnya di seluruh wilayah blok berdasrkan pembagian masing-masing BWK, dimana pada kawasan tersebut tetap dipertahankan sebagian lahannya sebagai hutan kota untuk meminimalisasi terjadinya longsor dari kaki Gunung Gamalama.

Zona Pendukung Zona pendukung pemanfaatan lahan merupakan kegiatan yang menunjang dan memperkuat sekaligus melindungi fungsi kawasan (seperti zona pembangunan). Arahan pengembangan zona pendukung di Kota Ternate pada rencana struktur tata ruang yang berciri perlindungan diarahkan disemua kawasan blok perkotaan, dimana dapat dikembangkan RTH berupa hutan kota serta sebagian taman kota.

Zona Pelengkap Pemanfaatan lahan merupakan kegiatan yang melengkapi fungsi kawasan: permukiman dan pelayanan skala yang lebih luas (seperti zona pengembangan). Arahan pengembangan zona pelengkap di Kota Ternate (BWK I, II, III dan IV) pada rencana struktur tata ruang yang berciri perlindungan diarahkan di semua blok perkotaan, yang difungsikan sebagai zona pengembangan perkotaan baik dimasa sekarang mapun dimasa yang akan datang. Struktur ruang perencanaan pada kawasan berciri permukiman, adalah kawasan

perumahan, perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan kota mandiri, dan lainnya. Untuk lebih jelsnya rencana struktur ruang ada kawasan yang bercirikan permukiman, sebagaimana pada tabel berikut: Tabel 3.3 Rencana Tingkat Kepadatan Penduduk Berdasarkan Blok Kota Ternate Utara Kelurahan Salero

Budidaya

Fungsi Utama Fungsi Penunjang  RTH  Pendidikan  Perdagangan  Permukiman Sumber: RDTR Kota Ternate tahun 2011-2031

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

Fungsi Pelengkap Kesehatan

Non Budidaya -

III-13

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero C. Rencana Pola Ruang Pemanfaatan Ruang Kota Ternate berdasarkan fungsi utamanya secara makro terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penetapan kawasan lindung di Kota Ternate pada dasarnya dijadikan titik tolak di dalam pengembangan tata ruang wilayah yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. kawasan budidaya untuk mengakomodasikan kebutuhan ruang baik bagi kegiatan budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian. Untuk lebih jelasnya rencana pola ruang tiap-tiap Blok dalam wilayah Kota Ternate (BWK I, II, III & IV) sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.4 Rencana Pola Ruang Tiap Blok Dirinci Berdasarkan BWK Kota Ternate Tahun 2011-2031 Blok Blok 1-4

Kelurahan Salero

Pemanfaatan Ruang Cagar Budaya Dermaga Genangan Jasa Pendidikan Perkebunan Permukiman Ruang Terbuka Hijau Luas Sumber: RDTR Kota Ternate tahun 2011-2031

Luas (Ha) 1,86 0,07 0,53 1,62 0,75 46,87 37,83 1,33 90,86

Persentase 2,05 0,08 14,00 1,78 4,00 51,58 41,64 1,46 100,00

Kelurahan Salero

Gambar 3.3 Rencana Pola Ruang Blok 1-4 BWK 1

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-14

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 3.1.4

RKP-KP Kota Ternate Kawasan permukiman kumuh Sangaji-Gamalama mencakup 6 kelurahan antara

lain : Kelurahan Sangaji, Kelurahan Toboleu, Kelurahan Salero, Kelurahan Soa Sio, Kelurahan Makassar Timur dan Kelurahan Gamalama, dengan luas kawasan 27.94 Ha. Kawasan permukiman kumuh Sangaji-Gamalama dibagi dalam 6 zona berdasarkan SK Walikota dan pertimbangan karakteristik kawasan, antara lain : Zona A yaitu Kelurahan Sangaji dengan luas kawasan 3,25 ha. Zona B yaitu Kelurahan Toboleu, luas kawasan permukiman kumuh zona B adalah 2,75 ha. Zona C yaitu Kelurahan Salero luas kawasan adalah 3,38 Ha Zona D yaitu Kelurahan Soa Sio luas kawasan adalah 2,74 Ha. Zona E yaitu Kelurahan Makassar Timur dengan luas kawasan 6,48Hadan zona F yaitu Kelurahan Gamalama dengan luas kawasan 9,33Ha. Strategi dan program penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Ternate berdasarkan RKP-KP Kota Ternate dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 3.5 Strategi dan Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Ternate Strategi

Program

Lokasi

Aspek Fisik Pengamanan ancaman kebakaran kawasan permukiman kumuh yang terintegrasi dengan sistem infrastruktur Kota

Pengendalian dan proteksi ancaman kebakaran

Pengendalian ancaman banjir yang diikuti dengan penataan sistem drainase kawasan permukiman Kota Ternate

Pengendalian banjir kawasan permukiman kumuh

Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman kumuh Kota Ternate

Revitalisasi infrastruktur permukiman kumuh

Penyehatan lingkungan permukiman secara komprehensif

Pengendalian pencemaran lingkungan

Kelurahan Fitu, Kalumata, Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Mangga Dua, Mangga Dua Utara, Gamalama, Makassar Timur, Soasio, Salero, Toboleu, Sangaji, dan Dufa-dufa Kelurahan Fitu, Kalumata, Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Mangga Dua, Mangga Dua Utara, Gamalama, Makassar Timur, Soasio, Salero, Toboleu, Sangaji, dan Dufa-dufa Kelurahan Fitu, Kalumata, Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Mangga Dua, Mangga Dua Utara, Gamalama, Makassar Timur, Soasio, Salero, Toboleu, Sangaji, dan Dufa-dufa Kelurahan Fitu, Kalumata, Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Mangga Dua, Mangga Dua Utara, Gamalama, Makassar Timur, Soasio, Salero, Toboleu, Sangaji, dan Dufa-dufa

Aspek Non-Fisik Optimalisasi SDM dalam penanganan kawasan permukiman kumuh Kota Ternate

Pengembangan kapasitas kelembagaan kasyarakat

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

Kelurahan Fitu, Kalumata, Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Mangga Dua, Mangga Dua Utara, Gamalama, Makassar Timur, Soasio,

III-15

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero Strategi

Program

Penguatan kesadaraan masyarakat terhadap pemeliharaan infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

Pelatihan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM)

Pengembangan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat

Pengembangan ekonomi masyarakat

3.1.5

Lokasi Salero, Toboleu, Sangaji, dan Dufa-dufa Kelurahan Fitu, Kalumata, Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Mangga Dua, Mangga Dua Utara, Gamalama, Makassar Timur, Soasio, Salero, Toboleu, Sangaji, dan Dufa-dufa Kelurahan Fitu, Kalumata, Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Mangga Dua, Mangga Dua Utara, Gamalama, Makassar Timur, Soasio, Salero, Toboleu, Sangaji, dan Dufa-dufa Kelurahan Fitu, Kalumata, Bastiong Karance, Bastiong Talangame, Mangga Dua, Mangga Dua Utara, Gamalama, Makassar Timur, Soasio, Salero, Toboleu, Sangaji, dan Dufa-dufa

Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Ternate

A. Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik Strategi dalam pengembangan sektor air limbah domestik antara lain : 1.

meningkatkan akses cakupan layanan sistem komunal untuk MBR dan daerah CBD dalam mengatasi air limbah domestic.

mendorong pembangunan IPLTselesai tepat waktu agar segera dapat di fungsikan.

Menyusun master plan untuk sektor air limbah

sosialisasi melewati media lokal maupun langsung dengan masyarakat cara yang benar dalam pengelolaan air limbah domestik

Melaksanakan sosialisasi teknis pembuatan tangki septik yang tidak mencemari lingkungan.

Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya nya dampak pencemaran akibat tangki septik yang tidak aman.

mendorong kebijakan daerah untuk menganggarkan dana kegiatan

sanitasi

sektor air limbah sesuai dengan target tahapan perencanaan 8.

Mensinergikan komitmen Pemerintah dalam hal bantuan dana terhadap sektor air limbah

meningkatkan Profesionalitas SDM supaya mampu bersaing dengan teknologi yang ada dalam mengefektifkan kinerja dalam pengelolaan air limbah yang tepat guna.

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-16

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 10. Memperkuat kelompok kerja sanitasi PPSP sebagai basis motor penggerak pengelolaan sanitasi kedepan sesuai dengan perencanaan yang ada. B. Strategi Pengembangan Persampahan Strategi dalam pengembangan sektor air limbah domestik antara lain : 1.

Menyusun master plan pengelolaan persampahan

Meningkatkan sarana angkut dari sumber sampah sampai ke TPA

Meningkatkan sarana penunjang TPA handel palinget

Memaksimalkan kinerja TPA Handel Pelinget

Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan terhadap sarana yang terbangun

Meningkatkan akses layanan

sarana penunjang pengelolaan persampahan 3R

dari sumber sampah di Kota Ternate 7.

Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (Reduce-Reuse-Recycle) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga

Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan

Mendayagunakan media lokal untuk wadah promosi dan sosialisasi langsung ke masyarakat

10. Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan merata 11. Mengoptimalkan tugas dan fungsi SKPD terkait sanitasi (BAPPEDA, DPU, BLH, DINKES, DIKNAS, Camat, Lurah, Kades) untuk meningkatkan kegiatan pengelolaan persampahan 12. Meningkatkan koordinas antara SKPD terkait masalah pengelolaan persampahan 13. Membuat agenda pertemuaan rutin untuk monitoring perkembangan

teknis

pengelolaan persampahan 14. Mendorong kebijakan terkait anggaran untuk pengelolaan persampahan C. Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan Adapun Strategi pengembangan drainase Kota Ternate antara lain :

1. menyusun perencanaan (master plan) untuk sektor Drainase 2. meningkatkan kualitas SDM yang menangani sektor drainase 3. mendorong kebijakan untuk anggaran dana sektor drainase baik dari APBD,APBN maupun dana Hibah dll

4. membuataturan

yang mewajibkan

bagi para pengembang perumahan

(Developer) untuk membuat drainase permukiman yang mereka kembangkan

5. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah

kabupaten, propinsi dan pusat

dalam pengelolaan drainase

6. mengoptimalkan kegiatan pemeliharaan untuk drainase yang terbangun 7. Melaksanakan sosialisasi melalui media lokal maupun langsung ke masyarakat akan pentingnya drainase Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-17

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 8. melakukan pendataan terhadap drainase yang terbangun untuk mengetahui kondisi eksisting dalam memudahkan pemeliharaan

9. Penyusun perencanaan teknis drainase untuk mengatasi genangan D. Strategi PHBS terkait Sanitasi Strategi pengelolaan sanitasi terkait PHBS tatanan rumah tangga Kota Ternate antara lain : 1.

Meningkatkan program kegiatan terkait pemahaman PHBS

Mengoptimalkan kegiatan PHBS di tatanan rumah tangga, sekolah, institusi kesehatan, tempat kerja

Mensosialisasikan akan pentingnya PHBS terhadap kesehatan manusia

Menggunakan media lokal untuk Promkes terkait PHBS

Mengoptimalkan SDM para kader dan sanitarian dalam mem Promosikan PHBS dalam kehidupan sehari-hari

Meningkatkan kualitas SDM para kader dan saitarian terkait PHBS tatanan rumah tangga

Mendorong kebijakan anggaran terpenuhinya untuk kegiatan yang menyangkut dengan PHBS tatanan rumah tangga baik dari APBD maupun APBN

3.1.6

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Ternate Proses penentuan area berisiko sanitasi air limbah dimulai dengan analisis data

sekunder, diikuti dengan penilaian SKPD dan analisis berdasarkan hasil studi EHRA. Penentuan area berisiko dilakukan bersama-sama seluruh anggota Pokja berdasarkan hasil dari ketiga data tersebut. Penilaian area berisiko diperlukan untuk pemilihan dan pelaksanaan intervensi-intervensi yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam menetapkan usulan prioritas program/kegiatan. Gabungan Area berisiko tinggi dan sangat tinggi Kota Ternate setelah ditentukan berdasarkan data primer (EHRA), data sekunder dan persepsi SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.6 Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik No

Area Berisiko

Risiko 3 (Tinggi)

Bido Dorari Isa Dufa-Dufa Jati Kalumata Kota Baru Lelewi Mado Makassar Timur Maliaro Mangga Dua Sumber: Buku Putih Sanitasi, tahun 2014 Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

Wilayah Prioritas Air Limbah Marikurubu Moti Kota Pantai Sagu Perum Bersatu Salero Takofi Toboko Toboleu Tamajiko Ubo-Ubo

III-18

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

Kelurahan Salero

Gambar 3.4 Peta Daerah Berisiko Air Limbah

Pada komponen Drainase, Kota Ternate terdapat 5 Kelurahan yang memilik itingkat risiko sangat tinggi yang harus menjadi prioritas penanganan dalam jangka pendek, sementara itu juga terdapat 23 Kelurahan dengan tingkat risiko tinggi yang membutuhkan penanganan dalam jangka waktu menengah. Berikut adalah tabel uraian area berisiko drainase berdasarkan data primer studi EHRA, data Sekunder dan Persepsi SKPD.

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-19

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero Tabel 3.7 Area berisiko drainase No

Area Berisiko

Risiko 3 (tinggi)

Akehuda Dorari Isa Faudu Gamalama Jati Kasturian Kayu Merah Kota Baru Loto Mangga Dua Marikurubu Mayau

Wilayah prioritas Drainase Moti Kota Rua Salahudin Salero Tobona Tafure Takofi Tifure Togafo Togolobe Tubo

Kelurahan Salero

Gambar 3.5 Peta Daerah Berisiko Drainase Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-20

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 3.2 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Untuk mengukur daya tampung Kelurahan Salero, alat analisis yang digunakan antara lain proyeksi penduduk, analisis kebutuhan ruang, analisis kebutuhan RTH dan sarana prasarana pendukung lainnya. 3.2.1 Analisis ketersediaan lahan Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, berdasarkan fungsi utama kawasan dibedakan menjadi kawasan budidaya dan non-budidaya. Analisa daya dukung lahan dan lingkungan merupakan alat yang digunakan untuk membedakan lahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan non budidaya tersebut. Analisa ini ditentukan melalui pertimbangan kondisi Kelurahan Salero yang terdiri dari beberapa aspek fisik dasar dan kondisi lingkungan. Penentuan kawasan non budidaya (lindung) didasarkan pada ketentuan Keppres No 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Berdasarkan Keppres No. 32/ tahun 1990 dan PERMEN PU No. 20/PRT/M/2007 menyebutkan bahwa Kawasan Lindung yang dimaksud adalah meliputi : a. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan di bawahnya. b. Kawasan perlindungan setempat. c. Kawasan suaka alam d. Kawasan pelestarian alam e. Kawasan rawan bencana Penentuan kawasan lindung dilakukan melalui penilaian sesuai Keputusan Menteri Pertanian No. 683/Kpts/UM/8/1981 tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung dan produksi dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan faktorfaktor lereng lapangan, jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi, dan intensitas air hujan di wilayah tersebut. Masing-masing faktor memiliki bobot yang berbeda sebagaimana dijelaskan Tabel berikut: Tabel 3.8 Kriteria Penetapan Fungsi Kawasan Kemiringan Kelas

Nilai

1 2 3

0-8 9 -15 16-25

20 40 60

4 5

26-40 > 40

80 100

Keleren gan Datar Landai Agak curam curam Sangat curam

Jenis Tanah Kelas

1 2 3 4 5

Curah Hujan

Erodibilitas

Nilai

Kelas

Intensitas

Nilai

tak ada Rendah Sedang

15 30 45

1 2 3

<13,6 13,7-20,7 20,8-27,7

10 20 30

Tinggi sangat. Tinggi

60 75

4 5

27,8-34,8 >34,8

40 50

ď&#x201A;§ Faktor Kelerengan Lapangan, Kelerengan lapangan (topografi) pada Kelurahan Salero berkisar antara 0-8 % (nilai 20) dengan kecenderungan makin rendah daerah ke arah datar Berdasarkan pedoman perencanaan, Kelurahan Salero dimungkinkan

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-21

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero untuk menampung perkembangan fisik kota, dalam hal ini pengembangan kawasan terbangun dengan segala jenis bangunan untuk keperluan di masa yang akan datang. ď&#x201A;§ Faktor Curah Hujan, Intensitas curah hujan di Kelurahan Salero umumnya sama dengan wilayah di Kecamatan Salero, yaitu tinggi dengan rata-rata Âą 24.55 mm/tahun per hari (nilai 30). Hal ini dikarenakan letak geografis Kelurahan Salero yang berada di tepian air /pinggiran laut Kota ternate. Iklim ini mempengaruhi pada banyak tidaknya wilayah genangan di kelurahan. Pengaruh curah hujan pada sistem penyediaan air tanah tidak banyak berpengaruh. ď&#x201A;§ Faktor Erodibilitas Tanah, jenis tanah di Kelurahan Salero umumnya sama dengan jenis tanah di seluruh wilayah Kota ternate. Jenis tanah avluvial yang memiliki sifat tidak peka terhadap erosi dengan (nilai 15). Setelah dilakukan penilaian terhadap kondisi kelerengan, curah hujan dan erodibilitas tanah fungsi kawasan di Kelurahan Salero, selanjutnya yaitu penentuan fungsi kawasan dengan kriteria sebagai berikut: Tabel 3.9 Kriteria fungsi kawasan berdasarkan jumlah skor Fungsi Kawasan Kawasan Lindung

Skor >174 a. b.

c. d. Kawasan Penyangga

125- a. 174 b. c.

Kawasan Budidaya

Kawasan Permukiman

Syarat Pendukung Lain Kelerengan lebih dari 45% Jenis Tanah peka terhadap erosi kemiringan diatas 15% (Regosol, litosol, organosol dan Rezine). Jalur pengaman aliran air/sungai minimal 100 m kiri dan kanan kawasan. Kawasan perlindungan mata air dengan diameter 200 m Memiliki ketinggian 2000 mdpl. Keadaan fisik areal memungkinkan untuk dilakukan budidaya secara ekonomis; Lokasinya secara ekonomis mudah dikembangkan sebagai kawasan penyangga; Tidak merugikan segi-segi ekologi/lingkungan hidup.

d. <125 a. Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan akan tetapi areal tersebut cocok atau seharusnya dikembangkan usaha tani tanaman tahunan (kayu-kayuan, tanaman perkebunan dan tanaman industri). b. Kawasan Budidaya Tanaman Semusim akan tetapi areal tersebut cocok atau seharusnya dikembangkan usaha tani tanaman semusim/setahun. <125 Kawasan Budidaya, cocok untuk areal pemukiman serta secara mikro mempunyai kelerengan 0% - 8%.

Berdasarkan tabel kriteria penentuan fungsi kawasan di Kelurahan Salero, dapat dilihat bahwa jumlah skornya yaitu 65 sehingga dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Salero dapat dikembangkan sebagai kawasan budidaya maupun kawasan permukiman.

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-22

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 3.2.2 Analisis kependudukan Analisis Kependudukan adalah penyajian data demografi atau Pertumbuhan penduduk yang merupakan produk dari pola keseimbangan yang bersifat dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Analisis kependudukan pada dokumen perencanaan terdiri dari tiga analisis yaitu kepadatan penduduk, proyeksi penduduk dan analisis kebutuhan ruang berdasarkan jumlah penduduk dan proyeksi penduduk pada tahun 2021. A. Persebaran dan kepadatan penduduk Perkembangan Kelurahan Salero juga terlihat adanya perkembangan komponenkomponen ruang yang strategis. Kondisi tersebut menunjukkan perkembangan dan persebaran penduduk di masa yang akan datang jauh berbeda dengan kondisi yang ada pada saat ini. Potensi wilayah perencanaan yang ada saat ini sebagai kawasan permukiman akan berpengaruh signifikan terhadap pesatnya pertambahan penduduk di daerah tersebut. Kriteria tingkat kepadatan penduduk berdasarkan SNI 03-1733-2004 tata cara perencanaan lingkungan permukiman di perkotaan disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.10 Klasifikasi Kepadatan Penduduk No. Kepadatan Penduduk 1. >400 jiwa/ha 2. 201-400 jiwa/ha 3. 151 â&#x20AC;&#x201C; 200 jiwa/ha 4. <150 jiwa/ha Sumber: SNI 03-1733-2004

Klasifikasi Sangat padat Tinggi Sedang Rendah

Untuk perhitungan kepadatan penduduk menggunakan rumus sebagai berikut: Kepadatan Pendududk = Jumlah Penduduk Luas wilayah

Untuk analisis kepadatan penduduk di Kelurahan Salero berdasarkan data di setiap kelurahan disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.11 Analisis kepadatan penduduk di Kelurahan Salero tahun 2016-2021 No.

Jumlah Penduduk (jiwa) 1. RT 001 246 RW 1 2. RT 002 453 3. RT 001 220 4. RT 002 RW 2 178 5. RT 003 175 6. RT 001 135 RW 3 7. RT 002 376 8. RT 001 190 9. RT 002 RW 4 167 10. RT 003 235 Jumlah 2375 Sumber: Hasil Analisis, tahun 2016

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

Luas wilayah (ha) 1.96 9.29 1.87 1.65 1.39 0.54 0.85 1.14 0.85 1.4 20.94

Kepadatan Penduduk (jiwa/ha) 126 49 118 108 126 250 442 167 196 168 113

Klasifikasi kepadatan penduduk Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Padat Sedang Sedang Sedang Sedang

III-23

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-24

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)

500

jiwa/ha

400 300 200 100 0 RT 01- RT 02- RT 01- RT 02- RT 03- RT 01- RT 02- RT 01- RT 02- RT 03RW 01 RW 01 RW 02 RW 02 RW 02 RW 03 RW 03 RW 03 RW 03 RW 03 Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)

Grafik 3.1 Kepadatan Penduduk di Kelurahan Salero B. Proyeksi kependudukan Proyeksi penduduk dilakukan untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk dan menjadi bahan acuan dalam pengambilan keputusan serta menganalisa tingkat kebutuhan sarana dan prasarana suatu wilayah. Sehingga proses dan fase-fase sebagai bagian dari tahap perencanaan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan rencana yang ada. Perkembangan penduduk selama 5 tahun terakhir (2012-2016) di kawasan perencanaan Kelurahan Salero rata-rata 2,29 % pertahun. Pertumbuhan penduduk yang konstan diharapkan akan menjadi acuan untuk proyeksi kependudukan kedepannya sehingga dapat direncanakan pembangunan sesuai dengan proyeksi penduduk yang akan datang. Proyeksi penduduk di Kelurahan Salero menggunakan metode linier, berikut merupakan formula untuk proyeksi: Pn = Po ( 1 + r )n Keterangan: Pn = penduduk pada tahun n Po = penduduk pada tahun awal 1 = angka konstanta r = angka pertumbuhan penduduk (dalam persen) n = jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun n Diketahui : Po = 2375 r = 2.29 n =5 Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-25

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero = 2375(1+0.0229)5

Pn (2021)

= 2375(1.12) = 2660 Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kelurahan Salero pada tahun 2021 sebanyak 2660 jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya pertambahan penduduk sebanyak 285 jiwa. Karena adanya pertumbuhan penduduk tersebut maka akan dilakukan perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana di Kelurahan Salero. Berikut merupakan grafik proyeksi penduduk pada tahun 2021. Jumlah Penduduk (jiwa)

jiwa

2660 2700 2600 2500 2400 2300 2200

2375

2016

2021 Penduduk (jiwa)

Grafik 3.2 Proyeksi jumlah penduduk di Kelurahan Salero

C. Analisis kebutuhan ruang Analisis kebutuhan ruang ditunjukkan berdasarkan analisis kebutuhan kavling kelurahan. Analisis kebutuhan kavling minimum (per KK) dihitung berdasarkan rumus berikut: L. kav minimum = 100 m2 (1 KK = 5 orang)

Berikut merupakan perhitungan analisis kebutuhan ruang di Kelurahan Salero dilakukan pada tahun 2016: L Km

= KK 2016 x 100 m2

L Km

= 598 x 100 m2

L Km

= 59800 m2 = 5.98 ha

Jadi, kebutuhan ruang masyarakat di Kelurahan Salero terhadap ruang pada tahun 2016 untuk beraktifitas yaitu 5.98 ha. Hal ini telah terpenuhi sesuai kondisii eksisting Kelurahan Salero dengan luas permukiman, dimana permukiman memiliki luas wilayah sebesar 13.26 ha. Berikut merupakan perhitungan analisis kebutuhan ruang di Kelurahan Salero dilakukan pada tahun 2021: Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-26

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero KK 2021

= KK 2016 + jumlah pertambahan penduduk dibagi 5 = 598 + 57 = 655

L Km

= KK 2021 x 100 m2

L Km

= 655 x 100 m2

L Km

= 65500 m2 = 6.55 ha

Jadi, kebutuhan ruang masyarakat di Kelurahan Salero terhadap ruang pada tahun 2021 untuk beraktifitas yaitu 6.7 ha. Hal ini telah terpenuhi sesuai kondisi eksisting Kelurahan Salero dengan luas permukiman, dimana permukiman memiliki luas wilayah sebesar 13.26 ha yang terdiri dari luas bangunan hunian dan pekarangan. Berikut merupakan tabel kebutuhan ruang di Kelurahan Salero berdasarkan perhitungan jumlah KK pada tahun 2016 dan proyeksi pada tahun 2021: Tabel 3.12 Analisis kebutuhan ruang pada tahun 2016 dan proyeksi tahun 2021 Analisis kebutuhan ruang tahun 2016 Jumlah KK tahun 2016 598

Luas kebutuhan ruang 5.98 ha

Ketersediaan ruang 13.26 ha

Analisis kebutuhan ruang proyeksi tahun 2021 Jumlah KK Luas Ketersediaan tahun 2021 kebutuhan ruang ruang 655 6.55 ha 13.26 ha

Sumber: Hasil Analisis, tahun 2016

3.2.3 Analisis kepadatan bangunan dan keteraturan bangunan Tingkat kepadatan bangunan adalah jumlah rata-rata bangunan per hektar. Berikut merupakan parameter yang digunakan untuk menganalisis dan klasifikasi tingkat kepadatan bangunan.. Tabel 3.13 Kriteria klasifikasi kepadatan bangunan di Kelurahan Salero No. Kepadatan Bangunan 1. > 60 rumah/ha 2. 30-60 rumah/ha 3. < 30 rumah/ha Sumber: RTRW Kota Ternate tahun 2012-2032

Klasifikasi Tinggi Sedang Rendah

Tabel 3.14 Analisis kepadatan bangunan di Kelurahan Salero No.

Jumlah KK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

RT 001 RT 002 RT 001 RT 002 RT 003 RT 001 RT 002 RT 001 RT 002 RT 003 Jumlah

RW 1

65 109 61 43 38 42 100 44 40 56 598

RW 2 RW 3 RW 4

Jumlah Rumah (Unit) 46 80 45 31 33 24 62 36 40 45 442

Luas Wilayah (ha) 1.96 9.29 1.87 1.65 1.39 0.54 0.85 1.14 0.85 1.4 20.94

Kepadatan bangunan (Unit/ha) 23 9 24 19 24 44 73 32 47 32 21

Klasifikasi kepadatan bangunan Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang Tinggi Sedang Sedang Sedang Rendah

Sumber: Hasil Analisis, tahun 2016

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-27

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

Tingkat keteraturan bangunan diukur menggunakan beberapa indikator antara lain, akses ke jalan, posisi muka bangunan dan lokasi rumah yang berada di sempadan sungai/pantai maupun jalan. Berikut merupakan klasifikasi tingkat keteraturan bangunan yang digunakan: Tabel 3.15 Kriteria klasifikasi ketidakteraturan bangunan di Kelurahan Salero No.

Tingkat ketidakteraturan Bangunan 1. 76-100% bangunan 2. 51-75% bangunan 3. 25-50% bangunan Sumber: PERMEN PUPR No. 02/PRT/M/2016

Klasifikasi Tinggi Sedang Rendah

Tabel 3.16 Klasifikasi keteraturan bangunan hunian di Kelurahan Salero No.

1. RT 001 2. RT 002 3. RT 001 4. RT 002 5. RT 003 6. RT 001 7. RT 002 8. RT 001 9. RT 002 10. RT 003 Jumlah

Keteraturan Bangunan Hunian

Ketidakteraturan Bangunan Hunian

RW 1

12 80 42

34 0 3

20 3 18 21 10 33 41 280

11 30 6 41 16 10 4 155

RW 2 RW 3 RW 4

Jumlah Rumah (Unit) 46 80 45 31 33 24 62 36 40 45 442

Persentase ketidakteraturan hunian (%) 73.91 0.00 6.67 35.48 90.91 25.00 66.13 44.44 25.00 8.89 35.07

Klasifikasi

Sedang Rendah Rendah Rendah Tinggi Rendah Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah

Sumber: Hasil Analisis, tahun 2016 3.3 Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Permukiman 3.3.1 Analisis kebutuhan bangunan hunian Rencana pembangunan rumah dihasilkan berdasarkan proyeksi pertambahan jumlah penduduk pada lima tahun mendatang yaitu pada tahun 2021. Kebutuhan bangunan hunian juga mempertimbangkan persyaratan bangunan hunian pada kawasan permukiman yang dihadapi, maka dihasilkan sebuah rencana.

Tabel 3.17 Rencana Kebutuhan Rumah Baru di Kelurahan Salero Jumlah Rumah Tahun 2016 442

Jumlah Kebutuhan Rumah hingga tahun 2021 213

Jumlah Pertambahan Kebutuhan Rumah Tahun 2021 (unit) Besar -

Sedang -

Kecil 5

Jumlah 213

Luas lahan yang dibutuhkan untuk Pertambahan Kebutuhan Rumah Tahun 2021 (m2) Besar Sedang Kecil Jumlah 100 21300

Sumber: Hasil Analisis, tahun 2016

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-28

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-29

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-30

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 3.3.2 Analisis Kebutuhan Sarana Analisis ketersediaan sarana merupakan analisis yang digunakan untuk menentukkan perbandingan antara sarana yang ada dengan jumlah penduduk yang dilayani kebutuhannya. Semakin tinggi rasio yang ada memberikan gambaran bahwa semakin besar peran suatu sarana dalam melayani penduduk, sehingga memungkinkan dibutuhkan penambahan sarana. Rasio yang besar memberikan indikasi kemungkinan tidak terlayaninya atau kurang terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana tersebut demikian pula sebaliknya. Ketersediaan sarana di Kelurahan Salero belum memadai. Karena ketersediaan sarana fasilitas pendidikan dengan jumlah penduduk tidak memadai. Namun, bila dihubungkan dengan SNI 03-1733-2004 terkait kebutuhan sarana di lingkungan permukiman, yang dikaitkan dengan jumlah penduduk maka secara umum sarana di Kelurahan Salero masih belum tercukupi. Tabel 3.18 Ketersediaan Sarana Di Kelurahan Salero Tahun 2016-2021

Elemen Kegiatan

Standar Kebutuhan Sarana (jiwa)

Fasilitas Pendidikan 1. TK 1250 2. SD 1600 3. SMP 4800 4. SMA 4800 Fasilitas Perekonomian Toko/Warung 250 Fasilitas Peribadatan 1. Masjid 2500 2. Musholla 250 Jumlah Sumber : Hasil analisis,tahun 2016

Tahun 2016

Tahun 2021

Jumlah (Unit)

Kebutuhan Sarana

Jumlah (Unit)

Kebutuhan Sarana

1 3 0 1

2 1 0 0

1 3 0 1

2 2 0 0

2 2 42

1 10 24

2 2 42

1 11 26

Berdasarkan pada analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya kebutuhan sarana pada tahun 2016 dan 2021 sesuai dengan standar di Kelurahan Salero sebagian besar sudah terpenuhi. Namun fasilitas pendidikan yang masih belum terpenuhi yaitu TK dengan kebutuhan 2 unit namun di Kelurahan Salero tersedia 1 unit. Selain itu, jumlah fasilitas peribadatan yang belum terpenuhi yaitu jumlah musholla namun sudah terdapat 2 unit Masjid yang dapat melayani seluruh penduduk di Kelurahan Salero.

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-31

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 3.3.3 Analisis kebutuhan jalan dan jembatan Kondisi jaringan jalan eksisting di Kelurahan Salero menunjukkan bahwa pada umumnya jalan setapak kondisinya masih baik akan tetapi masih ada beberapa jalan yang tidak berperkerasan dan tidak sesuai standar nasional sehingga membuat aktivitas warga agak lambat. Kondisi tersebut masih terdapat di hampir sebagian besar Kelurahan Salero. Jaringan jalan harus disesuaikan dengan klasifikasi jalan di lingkungan perumahan berdasarkan Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), 1998. Tabel 3.19 Klasifikasi Jalan di Lingkungan Perumahan Hirarki jalan perumahan

Perkerasan (m)

Bahu jalan (m)

Lokal Sekunder I

7.0 (mobil-motor)

1.5-2.0 (darurat parkir)

Lokal Sekunder II

3.0-6.0 (mobil-motor)

1.0-1.5 (darurat parkir)

Lokal Sekunder III

3.0 (motor-mobil)

0.5 (darurat parkir)

Pedestrian (m) 1.5 (pejalan kaki, vegetasi, penyandang cacat) 1.5 (pejalan kaki, vegetasi,penyandang cacat) 1.2 (pejalan kaki, vegetasi, penyandang cacat)

Keterangan

Khusus pejalan kaki

1.5-2.0 Khusus (pejalan kaki, 0.5 pejalan kaki penjual dorong) 1.2 Lingkungan Khusus (pejalan kaki, 0.5 II (Setapak) pejalan kaki Penjual dorong) Sumber: Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Lingkungan I

1998.

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-32

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

Tabel 3.20 Analisis Prasarana Jalan Kelurahan Salero Kondisi jaringan jalan berdasarkan hirarki Jalan Lokal Sekunder I

Jalan Lokal Sekunder II

Jalan Lingkungan

Analisis

Gambar Kondisi Eksisting

 Jalan lokal sekunder di Kelurahan Salero dengan lebar 10 meter  Fungsi penggunaan lahan disekitar jalan yaitu fasilitas umum, perdagangan dan permukiman  Terdapat pedestrian dengan tata hijau  Terdapat trotoar namun kondisinya masih rusak  Sudah dilengkapi dengan penerangan jalan  Perkerasannya yaitu aspal dengan kondisi baik Membutuhkan program peningkatan kualitas prasarana jalan terutama pohon peneduh dan perbaikan trotoar     

Jalan lokal sekunder dengan lebar 6 meter Fungsi penggunaan lahan di sekitar jalan yaitu kawasan permukiman Belum terdapat pedestrian untuk pejalan kaki Sudah dilengkapi dengan penerangan jalan Pekerasan aspal dengan kondisi baik sehingga dapat memudahkan akses masyarakat yang berada di jalan lingkungan  Sudah dilengkapi drainase di sisi kiri dan kanan, kondisi drainase baik dan dapat mengaliri air limpasan Membutuhkan program peningkatan kualitas jalan terkait penambahan pedestrian  Jalan lingkungan dengan lebar 1.5-2 meter  Fungsi penggunaan lahan di sekitar jalan yaitu kawasan permukiman  Belum dilengkapi dengan penerangan jalan  Jalan lingkungan yang berada di kawasan permukiman atas atas tidak ada pengaman sehingga berpotensi untuk terjadi kecelakaan  Perkerasannya yaitu paving/rabat beton namun masih terdapat perkerasan yang rusak  Kendaraan yang melewati motor dan sepeda  Jalan belum dilengkapi saluran drainase sehingga berpotensi terjadi genangan yang akan mengurangi kualitas jalan. Membutuhkan program peningkatan kualitas jalan terkait perbaikan perkerasan jalan rabat beton serta paving, penambahan pengamanan jalan dan lampu penerangan jalan terutama di jalan permukiman atas air

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-33

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

Kondisi jaringan jalan berdasarkan hirarki Jalan Setapak

Analisis

Gambar Kondisi Eksisting

 Jalan setapak dengan lebar 1 meter belum sesuai dengan standar jalan lingkungan yang minimal 1.5 meter  Jalan setapak 1.5-2 meter sudah memenuhi standar kriteria jalan lingkungan  Fungsi penggunaan lahan di sekitar jalan yaitu kawasan permukiman yang terletak di daratan maupun di atas air  Jalan tidak dilengkapi dengan pengaman terutama di permukiman atas air, kondisi tersebut dapat menyebabkan kecelakaan  Beberapa jalan masih tanah dan papan, kondisi tersebut belum sesuai dengan standar  Beberapa saluran belum dilengkapi dengan saluran drainase sehingga berpotensi terjadinya genangan saat musim hujan  Perkerasan rabat beton dan paving yang sebagian besar kondisinya masih rusak  Kendaraan yang melewati motor dan sepeda Membutuhkan program peningkatan kualitas jalan terkait perbaikan perkerasan jalan rabat beton serta paving dan penambahan pengamanan jalan dan lampu penerangan jalan terutama di jalan permukiman atas air

Sumber: Hasil analisis, tahun 2016

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-34

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-35

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero A. Analisis kebutuhan luas jalan Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan program peningkatan kualitas jalan permukiman di Kelurahan Salero karena masih terdapat jaringan jalan yang tidak sesuai dengan standar. Selain itu, dibutuhkan perhitungan kebutuhan ruang untuk jalan di Kelurahan Salero yang dihitung dari 20% luas wilayah.

Tabel 3.21 Analisis kebutuhan jalan di Kelurahan Salero Kelurahan Salero Sumber: Hasil analisis, tahun 2016

Luas (ha) 20.94

Kebutuhan luas jalan (20%) 0.42 ha

Berdasarkan perhitungan analisis kebutuhan luas jalan di Kelurahan Salero yaitu sebesar 0.42 ha sehingga diharapkan dapat direncanakan jaringan jalan sesuai dengan kebutuhan di Kelurahan Salero.

B. Analisis kebutuhan panjang jalan Selain kebutuhan luas setiap individu di Kelurahan Salero juga harus memiliki perhitungan aksesibilitas yang baik. Perhitungan aksesibilitas setiap pertambahan 1 orang membutuhkan jaringan jalan sepanjang 6 m (Standar lebar jalan sebesar 3 m). Berikut merupakan analisis kebutuhan panjangn jalan di Kelurahan Salero tahun 20162021: Tabel 3.22 Analisis kebutuhan panjang jalan di Kelurahan Salero tahun 2016-2021 No.

Tahun

Jumlah penduduk (jiwa) 1. 2016 2375 2. 2021 2660 Sumber: Hasil Analisis, tahun 2016

Kebutuhan panjang jalan (m) 14250 m 15960 m

Kebutuhan luas jalan (m2) 42750 m2 47880 m2

3.3.4 Analisis kebutuhan drainase Drainase berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan. Jenis saluran drainase antara lain saluran tersier (saluran pengumpul di setiap persil rumah), saluran sekunder (saluran penyalur) dan saluran primer (saluran penerima berupa sungai maupun kanal yang langsung disalurkan ke laut). Ketiga jenis saluran drainase tersebut terdapat di Kelurahan Salero dengan berbagai macam kondisi. Berikut analisis jaringan drainase di Kelurahan Salero:

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-36

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

Tabel 3.23 Analisis Jaringan Drainase di Kelurahan Salero Jaringan Drainase Jaringan Drainase Primer

Jaringan Drainase Sekunder

Potensi

Kendala

Peluang

 Terdapat jaringan drainase primer berupa sungai/ kali mati  Jaringan drainase primer berupa saluran dengan dimensi yang besar untuk mengalirkan air limpasan ke laut

 Kondisi saluran yang masih banyak sampah  Masyarakat masih membuat sampah di sungai/kalimati  Di atas sungai/kali mati masih terdapat bangunan  Kondisi saluran yang tidak terawat dan rusak

 Adanya lembaga yang bisa memfasilitasi untuk perbaikan saluran drainase  Penyusunan regulasi yang tegas untuk pemanfaatan area sempadan sungai

 Dikarenakan terdapat saluran primer maka ancaman yang diperoleh yaitu adanya sampah kiriman

 Pengangkatan material sampah dan sedimentasi  Perbaikan lantai saluran  Penambahan panjang sungai/ kali mati  Pemugaran bangunan yang berada di atas saluran primer

 Saluran masih dipenuhi sampah  Adanya endapan  Saluran dipenuhi tumbuhan  Dimensi saluran yang belum memadai sehingga menyebabkan meluapnya air limpasan ketika hujan

 Memperlancar saluran pembuangan air

 Saluran drainase sekunder yang berada di jalan kolektor belum terkoneksi dengan saluran drainase di kelurahan yang berbeda administrasi

 Normalisasi saluran drainase sekunder  Mengintegrasikan saluran drainase primer dan tersier

 Terdapat saluran sekunder pada jaringan jalan kolektor maupun lokal sehingga mampu menampung air limpasan

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

Ancaman

Perlakuan/ Solusi

Gambar Kondisi Eksisting

III-37

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

Jaringan Drainase Jaringan Drainase Tersier

Potensi  Sebagian besar sudah terdapat saluran drainase  Terdapat saluran drainase yang telah dibangun oleh masyarakat

Kendala  Dimensi saluran belum bisa menampung air buangan  Saluran masih dipenuhi sampah dan sedimentasi  Sebagian besar saluran tidak tekoneksi dengan saluran sekunder  Masih banyak jaringan jalan yang tidak ada saluran drainase

Peluang  Swadaya masyarakat  Terdapat LKM untuk memfasilitasi pembangunan saluran

Ancaman  Masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan dapat mencemari saluran

Perlakuan/ Solusi

Gambar Kondisi Eksisting

 Nomalisasi saluran drainase tersier  Penambahan saluran drainase di jaringan jalan lingkungan dan setapak  Integrasi saluran  Perbaikan kondisi perkerasan saluran drainase

Sumber : Hasil analisis, tahun 2016

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-38

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-39

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 3.3.5 Analisis produksi air limbah Air limbah yang dimaksud terdiri dari air kotor dan buangan. Air buangan adalah air yang berasal dari mandi dan cuci, sedangkan air kotor adalah sisa buangan kotoran manusia. Besar produksi air kotor di Kelurahan Salero adalah sebesar 60% dari besarnya kebutuhan (konsumsi) air bersih. Total produksi air kotor di Kelurahan Salero dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.24 Analsis Produksi Air Limbah tahun 2016-2021 di Kelurahan Salero Tahun 2016

Tahun 2021

Standar Kebutuhan Air Bersih

Kebutuhan Air Bersih (lt/hari)

Produksi Air Limbah (liter)

Kebutuhan Air Bersih (lt/hari)

Produksi Air Limbah (liter)

60 liter/org

142500

85500

159600

95760

1. TK

400 liter/h

400

240

800

480

2. SD

400 liter/h

1200

720

1200

720

3. SMP

10800 liter/h

4. SMA Fasilitas Perekonomian 1. Warung/Toko

10800 liter/h

10800

6480

10800

6480

400 liter/h

13200

5280

13200

5280

14000 182100

11200 109420

14000 199600

11200 119920

Elemen Kegiatan Kota

Penduduk Fasilitas Pendidikan

Sarana Peribadatan Masjid/Musholla 3500 liter/h Total (iter/hari) Sumber: Hasil Analisis, tahun 2016

Produksi air limbah di Kelurahan Salero pada tahun 2016 yaitu 109420 liter dan pada tahun 2021 yaitu 119920 liter. Selain itu, masih terdapat 12,67% rumah tangga yang tidak memiliki septictank untuk pembuangan air limbah terutama di kawasan permukiman atas air laut. Tabel 3.25 Matriks Analisis Masalah Air Limbah di Kelurahan Salero Masalah

Analisis

 Masyarakat masih  Pembuangan limbah padat membuang air limbah yang langsung ke laut padat di laut karena disebabkan karena kondisi tidak terdapat permukiman yang berada di septictank di lingkungan atas air dan kondisi permukiman atas air perekonomian masyarakat yang masih tergolong rendah  Sistem pembuangan air limbah yang berasal  Tingkat kesadaran dari dapur langsung masyarakat tentang sistem bercampur dengan pembuangan air limbah saluran drainase masih kurang

Solusi Diperlukan adanya septictank komunal yang melayani rumah tangga yang berada di permukiman atas laut sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan Diperlukan adanya sistem pembuangan air limbah terpusat maupun komunal dengan teknologi sederhana sehingga air yang dibuang tidak mencemari lingkungan

Sumber : Hasil analisis, tahun 2016 Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-40

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-41

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 3.3.6 Analisis sistem persampahan Pengelolaan sampah suatu kota bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduknya, yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih, baik dan sehat. Pengelolaan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat di kawasan permukiman. Untuk mengetahui timbulan sampah di Kelurahan Salero dapat menggunakan rumus dari SNI 3242:2008 tentang pengelolaan sampah di permukiman sebagai berikut: Timbulan Sampah = Jumlah penduduk x 2,5 liter/hari

Berikut merupakan analisis timbulan sampah di Kelurahan Salero pada tahun 2016-2021: Tabel 3.26 Analisis timbulan sampah tahun 2016-2021 di Kelurahan Salero Tahun 2016 Jumlah Timbulan Penduduk Sampah (Jiwa) (2,5 liter/hari/orang) 2375 5937.5 Sumber : Hasil analisis, tahun 2016

Tahun 2021 Jumlah Timbulan Penduduk Sampah (2,5 (Jiwa) liter/hari/orang) 2660

6650

Berdasarkan hasil perhitungan timbulan sampah di Kelurahan Salero pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa timbulan sampah pada tahun 2016 sebesar 5937.5 liter dan tahun 2021 sebasar 6650 liter. Berdasarkan persyaratan dan kriteria kebutuhan pengelolaan sampah bahwa jumlah penduduk 2500 jiwa membutuhkan TPS dengan dimensi 2 m2 yang berwawasan lingkungan.

Tabel 3.27 Matriks Analisis Masalah Persampahan di Kelurahan Salero Masalah  Masyarakat masih membuang sampah di sungai maupuan di laut  Sebagian masyarakat tidak memiliki tempat sampah  Tidak ada gerobak pengangkut sampah yang melayani gang kecil atau di lingkungan permukiman padat  Tidak ada manajemen pengelolaan sampah

Analisis  Tingkat kesadaran masyarakat tentang pembuangan sampah masih kurang.  Tidak adanya sitem pengelolaan sampah di masyarakat  Kurangnya ketrampilan masyarakat dalam mengelola sampah masih minim  Kurangnya perhatian pemerintah terkait pengelolaan sampah

Solusi Diperlukan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah Diharapkan gerobak pengangkut sampah dapat melayani sampah masyarakat di lingkungan permukiman padat dan gang kecil Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya membuang sampah Menumbuhkan kembali rasa gotong royong masyarakat Kerjasama dengan lembaga di kelurahan seperti LKM untuk mewujudkan Bank Sampah di Kelurahan Salero Media larangan untuk membuang sampah di sepanjang sungai/kali mati

Sumber : Hasil analisis, tahun 2016

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-42

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-43

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 3.3.7 Analisis kebutuhan air bersih dan air minum Secara umum, setiap rumah harus dapat dilayani air bersih yang memenuhi persyaratan untuk keperluan rumah tangga. Untuk itu, lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan air limbah sesuai ketentuan. Penyediaan kebutuhan air bersih, kriteria yang harus dipenuhi antara lain: a. lingkungan perumahan harus mendapat air bersih yang cukup dari perusahaan air minum atau sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sumber air bersih di Kelurahan Salero diperoleh dari PDAM (Sambungan rumah dan hidran umum) dan sumur gali b. apabila telah tersedia sistem penyediaan air bersih kota atau sistem penyediaan air bersih lingkungan, maka tiap rumah berhak mendapat sambungan rumah atau sambungan halaman dengan standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter3/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari (PERMEN PU No. 14/PRT/M/2010 Berikut merupakan perhitungan kebutuhan air bersih di Kelurahan Salero pada tahun 2016-2021: Tabel 3.28 Analisis Kebutuhan Air Bersih tahun 2016-2021 di Kelurahan Salero Elemen Kegiatan Penduduk Fasilitas Pendidikan 1. TK 2. SD 3. SMP 4. SMA Fasilitas Perekonomian Warung/Toko Posyandu Dan Puskesmas Masjid TOTAL (liter/hr)

Standar Kebutuhan Air Bersih 60 liter/org

Tahun 2016 Kebutuhan Jumlah Air Bersih (Ltr/Hr) 2375 142500

Tahun 2021 Kebutuhan Jumlah Air Bersih (Ltr/Hr) 2660 159600

400 liter/h 400 liter/h 10800 liter/h 10800 liter/h

400

800

0 1

0 10800

0 1

0 10800

400 liter/h

13200

100 liter/h

200

3.500 liter/h

4 2416

14000 181100

4 2702

14000 198600

Sumber: Hasil analisis, tahun 2016

Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan air bersih di Kelurahan Salero pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan air bersih pada tahun 2016 sebesar 181100 liter/hari dan tahun 2021 sebasar 198600 liter/hari. Jumlah kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan air minum dan sesuai dengan syarat kualitas air bersih yang layak digunakan oleh masyarakat.

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-44

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

Tabel 3.29 Matriks Analisis Masalah Air Bersih /Air Minum di Kelurahan Salero Masalah

Analisis

 Masyarakat sebagian besar telah menggunakan air yang bersumber dari PDAM namun kualitas air bersih belum sesuai dengan standar kelayakan karena masih berbau dan berasa  Sumber air bersih dari sumur masih berjarak <10 meter dengan septictank sehingga terindikasi adanya pengaruh pencemaran terhadap kualitas air bersih  Tidak adanya sumber alternatif air bersih yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kelurahan Salero

 Kurangnya sistem pemeliharan kualitas air bersih yang berasal dari PDAM sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan air kemasan untuk memenuhi kebutuhan air minum  Kurangnya pemahaman masyarakat terkait jarak septictank dengan sumur yang digunakan sebagai sumber air bersih  Kurangnya ketrampilan dan pengetahuan masyarakat terkait pengembangan teknologi untuk sumber air bersih Sumber : Hasil analisis, tahun 2016

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

Solusi  Perbaikan sistem penyediaan air bersih di perusahaan penyedia air bersih serta konservasi wilayah sumber air baku  Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya menggunakan sumber air bersih dari sumur yang berjarak dekat dengan septictank  Pengembangan teknologi Reserve Osmosis (RO) sebagai sumber air bersih alternatif di Kelurahan Salero agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

III-45

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-46

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 3.3.8 Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu lansekap, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Peran dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan Ruang terbuka hijau merupakan lahan populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya

tanaman,

berlangsungnya

dalam

pemanfataan

fungsi ekologis

Penyediaan dan pemanfaatan RTH

dan

fungsinya

penyangga

adalah

kehidupan

sebagai

wilayah

areal

perkotaan.

dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang

yang cukup bagi: 

kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;



kawasan pengendalian air limpasan dengan menyediakan kolam retensi;



area pengembangan keanekaragaman hayati;



area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;



tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;



tempat pemakaman umum;



pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;



pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;



penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;



area mitigasi/evakuasi bencana; dan



ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

Berdasarkan PERMEN PU No. 5/PRT/M/2008 menjelaskan bahwa RTH yang terdiri dari RTH Privat (RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan) dan RTH Publik (RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum). Proporsi untuk RTH Publik yaitu 20% dari luas wilayah serta RTH Privat yaitu 10% dari luas wilayah, sehingga jumlah peruntukan RTH yaitu 30%. Berdasarkan peraturan tersebut RTH Privat di Kelurahan Salero dibutuhkan 4,1 ha. Hal ini belum terpenuhi, untuk itu perlu adanya perencanaan yang baik dalam pemanfaatan lahan di Kelurahan Salero. Penggolongan sarana RTH publik di lingkungan permukiman didasarkan oleh kapasitas pelayanan terhadap jumlah penduduk. Menurut SNI 03-1733-2004 tentang perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan bahwa persyaratan dan kriteria sarana ruang terbuka harus mempertimbangkan lokasi penempatan dan penyelesaian ruang sebagai berikut:

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-47

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero Tabel 3.30 Standar Kebutuhan Ruang Terbuka Publik No.

Jenis sarana

Jumlah penduduk (jiwa) 250

Kebutuhan luas min. (m2) 250

Radius pencapaian 100

Kriteria lokasi dan penyelesaian 1. Taman/tempat Di tengah main kelompok tetangga 2. Taman/tempat 2500 1250 1000 Di pusat kegiatan main lingkungan 3. Taman/lapangan 30000 9000 Sedapat mungkin olahraga berkelompok dengan sarana pendidikan 4. Jalur Hijau 15 m Terletak menyebar Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

Berdasarkan persyaratan pada Tabel di atas maka dapat disimpulkan dengan jumlah penduduk di Kelurahan Salero yaitu 2375 pada tahun 2016 dan jumlah penduduk proyeksi pada tahun 2021 yaitu 2660, maka di Kelurahan Salero dibutuhkan ruang terbuka publik taman atau tempat bermain dengan luas 1250 m 2 yang terletak di pusat kegiatan lingkungan masyarakat seperti pada kawasan permukiman.

3.3.9 Analisis kebutuhan listrik Lingkungan perumahan di Kelurahan Salero harus dilengkapi dengan penyediaan listrik yang sesuai dengan persyaratan teknis atau tingkat kebutuhan listrik. Untuk persyaratan teknis dalam penyediaan jaringan listrik antara lain: a. setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain; dan b. setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 900 VA per jiwa dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga. Pendekatan untuk mengetahui kebutuhan akan pasokan listrik di Kelurahan Salero juga mempertimbangkan jumlah rumah tangga, perkiraan daya listrik rata-rata setiap rumah tangga ditambah dengan kebutuhan untuk kegiatan sosial. Berikut ini merupakan analisis kebutuhan listrik di Kelurahan Salero pada tahun 2016 dan 2021 dihitungberdasarkan elemen kegiatan yang didalamnya termasuk permukiman, serta sarana-sarana lain yang digunakan oleh masyarakat sebagai berikut:

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-48

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero Tabel 3.31 Analisis kebutuhan listrik tahun 2016-2021 di Kelurahan Salero Elemen Kegiatan Perumahan Fasilitas Pendidikan 1. TK 2. SD 3. SMP 4. SMA Fasilitas Perekonomian 1. Warung/ Toko Sarana Peribadatan Masjid/ Musholla Total (VA)

Standar Kebutuhan Listrik (VA) 900

Tahun 2016 Jumlah Kebutuhan (Unit) Listrik (VA) 442 397800

1300 1300 1300 1300

1 3 0 1

1300 3900

900 900

Tahun 2021 Jumlah Kebutuhan (Unit) Listrik (VA) 514 462600 2600 3900

1300

2 3 0 1

29700

4 484

3600 437600

4 557

3600 503700

1300

Sumber: Hasil analisis, tahun 2016

Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan listrik di Kelurahan Salero pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan listrik pada tahun 2016 sebesar 437600 VA dan tahun 2021 sebasar 503700 VA. 3.3.10 Analisis kebutuhan sistem transportasi Pada umumnya kemajuan dan penerapan teknologi khususnya dibidang transportasi, telah memperpendek jarak dan mempersempit luas relatif di permukaan bumi. Daerah-daerah yang asalnya terpencil dan pojok (peripheral), menjadi daerah yang sentral. Daerah yang berpotensi tinggi dapat dikembangkan menjadi daerah yang produktif. Hal menunjukan bahwa sistem transportasi terutama jalan darat sudah tersedia namun di tahun 2021 membutuhkan peningkatan dari pada sebagian permukaan jalan dari jalan tanah ke jalan paving/beton dan peningkatan lebar terhadap ruas jalan yang masih bisa diperlebar. Dari segi pelayanan transportasi umum Kelurahan Salero memiliki posisi yang satrategis pada pusat kota dan berdekatan dengan pusat kegiatan masyarakat sehingga dari segi pelayanan transportasi umum tidak menjadi permasalah. Masyarakat dengan kondisi ini sudah sangat terlayani sehingga tidak ada penambahan fasilitas transportasi umum di Kelurahan Selero di tahun 2021. Sistem transportasi yang terdapat di Kelurahan Salero juga harus terintegrasi dengan sistem transportasi di Kota Ternate terkait akses transportasi umum dan fasilitas transportasi terutama pada jalan kolektor.

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-49

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 3.4 Analisis Tata Guna Lahan Penggunaan lahan di Kelurahan Salero didominasi oleh kawasan permukiman dengan luas 13,26 ha atau 63,32% dari luas wilayah. Pemanfaatan lahan tersebut mencerminkan karakter utama aktivitas masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Pada analisis tata guna lahan dilakukan dengan perhitungan perbandingan luas lahan terbangun maupun lahan tak terbangun di Kelurahan Salero. Berdasarkan SNI 7645:2010 dijelaskan Lahan terbangun merupakan lahan yang telah mengalami substitusi penutup lahan alamiah ataupun semialamiah dengan pernutup lahan buatan yang biasanya bersifat kedap air atau relatif permanen. Sedangkan, lahan tak terbangun merupakan lahan yang tidak mengalami pembangunan namun telah mengalami intervensi manusia sehingga penutup lahan alami tidak dapat dijumpa lagi. Perhitungan tersebut dilakukan bertujuan agar perkembangan suatu kawasan dapat dikendalikan. Kebutuhan luasan terbangun digunakan untuk pemanfaatan kebutuhan akan sarana dan prasarana serta perumahan. Berdasarkan peraturan menjelaskan bahwa standar untuk penggunaan lahan terbangun dan tidak terbangun yaitu 60% kebutuhan lahan terbangun dan lahan tidak terbangun sebanyak 40%. Luas Kelurahan Salero yaitu 20,94 ha sehingga perhitungan pembagian lahan terbangun dan tidak terbangun sebagai berikut: Tabel 3.32 Luasan Standar Pembagian Lahan Kelurahan Salero No 1.

Aspek Luas Luas lahan terbangun sesuai 12.56 ha standar (60%) 2. Luas lahan terbangun di 14.03 ha Kelurahan Salero 3. Luas lahan tak terbangun 8.38 ha sesuai standar (40%) 4. Luas lahan tak terbangun di 6.91 ha Kelurahan Salero Sumber: Hasil Analisa, tahun 2016

Persentase (%)

Keterangan

60 Tidak Sesuai 66.99 40 Tidak Sesuai 33.01

Terdapat beberapa permasalahan terkait penggunaan lahan di Kelurahan Salero antara lain: 1. Permasalahan perbandingan luas lahan terbangun dan tidak terbangun yang berdasarkan hasil perhitungan bahwa rasio perbandingan yaitu 66,99%:30,01%. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan karena lahan yaitu 60%:40%. Permasalahan tersebut terlihat bahwa sebagian besar peruntukan kawasan di Kelurahan Salero yaitu dengan fungsi permukiman. 2. Permasalahan

penggunaan

lahan

juga

terdapat

pada

penyimpangan

pembangunan di Kelurahan Salero. Menurut PP No. 38 tahun 2011 menjelaskan bahwa batas pembangunan di sempadan sungai atau kali mati yaitu berjarak minimal 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-50

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero dengan kedalaman sungai < 3 m dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung. Namun, di Kelurahan Salero masih didominasi oleh permukiman yang berada di sempadan sungai yang telah ditetapkan. Akibatnya masih terjadii bencana banjir ketika hujan di Kelurahan Salero, selain itu pembangunan di Kelurahan Salero hampir sebagian besar tidak ada IMB. 3. Permasalahan penggunaan lahan juga terdapat penyimpangan pembangunan terutama pada permukiman di atas air laut di Kelurahan Salero. Menurut PP No. 51 tahun 2016 menjelaskan bahwa sempadan pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Namun, kondisi permukiman di Kelurahan Salero tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sehingga masih terdapat pembangunan permukiman di atas laut tanpa mempertimbangkan garis sempadan pantai yang seharusnya difungsikan sebagai kawasan lindung. 4. Kurangnya pemahaman masyarakat di Kelurahan Salero terkait pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kota Ternate, sehingga banyak pembangunan yang menyimpang dari perencanaan 5. Pengawasan

dari

Pemerintah

Kota

Ternate

yang

masih

minim

terkait

pembangunan yang berada di Kota Ternate sehingga sering terjadi penyimpangan terutama pada kawasan permukiman di Kelurahan Salero

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-51

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-52

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 3.5 Analisis Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihoods) yang akan digunakan di Kelurahan Salero merupakan konsep terhadap praktek pembangunan dalam analisis pembangunan kawasan dan perekonomian (Pedoman Penghidupan Berkelanjutan, 2007). Livelihood meliputi aset atau modal yang terdiri dari alam, manusia, ekonomi, sosial dan fisik di kawasan, aktifitas akses aset yang dimaksud dimediasi oleh kelembagaan dan relasi sosial yang diperoleh oleh individu maupun keluarga seperti yang terjadi di Kelurahan Salero. Akses juga mempengaruhi kemampuan untuk memiliki, mengontrol atau menggunakan sumber daya di suatu komunitas masyarakat di permukiman. Pada analisis pengembangan penghidupan berkelanjutan di Kelurahan Salero terdiri dari analisis kondisi pendidikan dan kesehatan; budaya dan kearifan lokal serta perekonomian rumah tangga maupun kawasan di Kelurahan Salero.

3.5.1 Analisis kondisi pendidikan dan kesehatan Salah satu strategi dalam mengembangkan potensi sumberdaya manusia yaitu dengan menggalakkan kegiatan pendidikan dan kesehatan. Kegiatan pendidikan dan kesehatan dapat berjalan lancar apabila didukung oleh berbagai sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pada suatu kawasan perkotaan perlu ditetapkan adanya kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pendidikan dan kesehatan, dimana alokasi pengembangannya dapat ditetapkan berdasarkan analisis kelayakan, dimana didukung oleh lahan pengembangan yang cukup memadai serta aksesibilitas menuju kawasan tersebut yang sangat lancar. Jenis fasilitas pendidikan dan kesehatan yang umumnya dapat dikembangkan terdiri dari, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta fasilitas kesehatan berupa klinik dan puskesmas. Fasilitas sosial tersebut harus didukung dengan jaringan infrastruktur yang memadai seperti jaringan air bersih dan jaringan listrik. Khususnya di Kelurahan Salero jenis fasilitas yang perlu dikembangkan adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau taman kanak-kanak (TK) dan Tempat pendidika Al-Qurâ&#x20AC;&#x;an (TPA). Untuk pengembangan kesehatan dibutuhkan pembangunan 1 unit gedung Posyandu yang didukung oleh fasilitas yang lengkap, dengan dibangunya fasilitas pendidikan dan kesehatan dimaksud, maka tingkat pendidikan dan kesehatan bisa lebih meningkat.

3.5.2 Analisis budaya dan kearifan lokal Budaya adalah karakter hidup yang melekat pada diri masyarakat pada suatu daerah atau kawasan. Pada Kelurahan Salero sesuai kondisi eksisting menunjukan kondisi sosial yang ada adalah umumnya heterogen (bervariasi) dan khusunya budaya

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-53

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero ternate. Hal ini disebabkan karena banyak penduduk Kelurahan Salero merupakan pendatang yang menetap dari berbagai daerah baik di Provinsi Maluku Utara maupun dari provinsi lainnya. Kondisi Adat istiadat di Kelurahan Salero hampir mirip dengan adat kebiasaan di Kota Ternate pada umumnya. Kondisi adat istiadat/kebiasaan masyarakat di Kelurahan Salero masih sangat erat dengan adat istiadat di Kota Ternate yaitu tertanamnya keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai â&#x20AC;&#x17E;adat se atorangâ&#x20AC;&#x2122; sebagai budaya adiluhung yang mampu membendung pengaruh destruktif kebudayaan modern. Selain itu, terdapat adat â&#x20AC;&#x153;lilianâ&#x20AC;? dimana jika ada warga yang mengadakan acara maka seluruh masyarakat di lingkungan turut membantu. Kondisi ini disebabkan karena masih dipengaruhi dengan adanya Kesultanan Ternate, sehingga ada tradisi yang dilakukan bila ada peringatan tertentu. Berdasarkan kondisi tersebut maka diharapkan pada tahap pembangunan lingkungan permukiman di Kelurahan Salero masyarakat mampu ikut berpartisipasi secara aktif sehingga pembangunan yang dilaksanakan mampu tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3.5.3 Analisis kelembagaan Pada Kelurahan Salero terdapat lembaga

baik lembaga masyarakat maupun

lembaga pemerintah setempat. Adapaun lembaga masyarakat yang dimaksud adalah LKM, LPM, PKK, Majelis Taklim dengan struktur organisasi yang lengkap sesuai yang diharapkan. Lembaga pendukung dari pemerintah setempat adalah lembaga kelurahan yang hadir sebagai representatif dari Pemerintah Kota Ternate. Dari Kelembagaan diatas maka yang perlu dilakukan adalah diperkuatnya lembaga kemasyarakatan dengan memberikan pembinaan baik ditingkat pemerintah maupun masyarakat denga melibatkan pemuda, orang tua, dan perempuan. Disamping penguatan yang dilakukan, upayah lain yang penting dilakukan juga adalah sinergitas pemikiran antara pemerintah dan masyarakat sehingga pembangunan di Kelurahan Salero dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

3.5.4 Analisis ekonomi rumah tangga Pertumbuhan penduduk akan sangat mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Semakin besar jumlah penduduk usia kerja, maka secara otomatis jumlah angkatan kerja akan bertambah. Dimana usia kerja produktif diasumsikan usia 18-45 tahun, semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja semakin baik, karena itu berarti partisipasi angkatan kerja meningkat. Bila peningkatan angkatan kerja seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja, hal ini dapat berarti peningkatan partisipasi angkatan kerja diiringi dengan menurunnya partisipasi penduduk yang akan

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-54

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero bekerja,

sehingga

meningkatnya

pemicu

penduduk

tingginya yang

tingkat

mencari

partisipasi

pekerjaan,

angkatan sehingga

kerja

adalah

mengakibatkan

bertambahnya pengangguran. Berdasarkan hasil analisis tingkat partisipasi angkatan kerja, maka di kelurahan Salero dapat dikatakan bahwa TPAK tinggi, sehingga dimasa yang akan datang, perlu membuka lapangan kerja baru, utamanya dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif, apalagi kawasan pusat kota khususnya di Kelurahan Salero dapat dikembangkan sebagai kawasan yang berbasis pada kegiatan industri rumah tangga terkait potensi ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, konsep pembangunan kawasan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus dikedepankan dalam pembangunan kawasan priorotas kedepan. Letak Kelurahan Salero yang berada di pesisir pantai Kecamatan Kota Ternate Utara terdapat faktor potensi laut sangat dominan dalam memberi nilai ekonomi bagai masyarakat sekitarnya, hal ini dapat di buktikan dengan adanya pengelolaan ikan cakalang menjadi pengelola industri rumah tangga yakni abon ikan, selain itu penangkapan ikan laut dan kemudian di pasarkan sebagai nilai tambahan ekonomi keluarga. Terdapat modal pinjaman untuk meningkatkan produksi usaha rumah tangga yang dikelola oleh LKM namun terdapat beberapa KSM yang menunggak yaitu 5 KSM dari 17 KSM.

3.5.5 Analisis ekonomi kawasan Kelurahan Salero yang terletak dekat dengan pusat kota Ternate menyababkan kawasan tersebut menjadi strategis untuk dikembangkan. Kedudukan Kelurahan Salero terhadap pusat kegiatan kota dijelaskan seperti pada gambar berikut:

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-55

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

Gambar 3.6 Kedudukan strategis Kelurahan Salero terhadap Pusat Kegiatan Kota Ternate

Berdasarkan gambar kedudukan strategis Kelurahan Salero terhadap Pusat Kegiatan Kota Ternate dapat terlihat bahwa Kelurahan Salero sangat dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi, pusat perdagangan (pusat perbelanjaan modern, pasar tradisional) dan kawasan cagar budaya (Masjid Kesultanan, Kadaton Kesultanan, Benteng Oranje) yang dapat dikembangkan sebagai kawasan penunjang pariwisata yang terdapat di Kota Ternate.

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-56

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

Tabel 3.33 Analisis SWOT pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Salero (S) Strengths/Kekuatan:  Sektor pendorong perkembangan perekonomian berupa kegiatan perdagangan dan pelayanan jasa pada skala ekonomi rumah tangga di Kelurahan Salero  Terdapat potensi ekonomi masyarakat yaitu pembuatan kapal di Kelurahan Salero  Industri rumah tangga dengan pemanfaatan sumberdaya alam yaitu abon ikan  Adanya lembaga LKM untuk penguatan KSM yang terkendala  Adanya lembaga PKK untuk memfasilitasi ekonomi/hasil produksi

(W) Weaknesses/Kelemahan:  Pendapatan masyarakat terutama di kawasan pesisir masih kurang memadai  Kurangnya permodalan yang dapat meningkatkan produktivitas usaha industri rumah tangga di Kelurahan Salero  Tidak dapat mengembangkan modal melalui dana KSM ekonomi bergulir  Kurangnya modal bagi MBR yang produktif untuk mengembangkan usaha

(O) Opportunities/Peluang:  Terdapat jalan regional yang melintasi Kelurahan Salero sehingga dapat berpeluang untuk dikembangkan usaha  Kedudukan strategi Kelurahan Salero terhadap pusat kegiatan kota seperti kawasan pusat perekonomian terpadu dan pusat perdagangan  Kedudukan Kelurahan Salero terhadap kawasan cagar budaya sehingga berpotensi untuk pengembangkan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata

 Karena dilintasi oleh jalan regional maka Kelurahan Salero dapat mendorong untuk perkembangan kegiatan perekonomian  Kedudukan strategis yang dekat dengan pusat perekonomian terpadu diharapkan mampu memanfaatkan potensi ekonomi rumah tangga dan dapat memfasilitasi ekonomi/hasil produksi  Meningkatkan peran LKM ataupun PKK untuk menangkap potensi pengembangan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata seperti penjualan hasil produksi rumah tangga

 Karena kedudukan yang strategis di Kelurahan Salero diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di kawasan pesisir  Pemanfaatan penguatan lembaga di kelurahan untuk memfasilitasi perolehan modal

(T) Threats/Ancaman:  Skala usaha masih relatif kecil sehingga sulit berkembang dan bersaing  Belum ada investasi dalam pengembangan usaha industri rumah tangga  Belum adanya kebijakan terkait pengembangan kegiatan perekonomian di Kelurahan Salero

 Penguatan peran lembaga LKM atau PKK untuk menciptakan modal usaha rumah tangga sehingga dapat meningkatkan skala usaha  Penguatan kelembagaan untuk mendapatkan investasi ataupun bantuan modal  Mendorong perkembangan perekonomian dengan memfasilitasi adanya kebijakan

 Penguatan peran lembaga untuk menagkap modal dan investor  Pembuatan kebijakan terkait pengembangan sektor perekonomian di Kelurahan Salero

Faktor Internal Faktor Eksternal

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-57

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero 3.6 Analisis Safeguard dan Risiko Bencana 3.6.1 Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan Undang â&#x20AC;&#x201C; undang Peraturan Terkait 1. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengamanan dan Pengelolaan Lingkungan, 2. UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, 3. UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kegiatan Proyek untuk Kepentingan Umum 3. PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, 4. Permen PU Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Jenis Usaha dan/atau Proyek / Kegiatan yang membutuhkan dokumen UKL dan UPL. 5. Permen LH Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL- UPL, dan SPPL/SOP), 6. Permen PU No. 05 tahun 2014 , tentang Sistem Manajemen K3 7. Perka BPN No. 3 Tahun 2007, tentang Pengadaan Tanah untuk pembangunan 8. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota terkait dengan pengelolaan dampak lingkungan dan Sosial. Prinsip pengelolaan lingkungan dan sosial 1. Menghindari atau jika tidak bisa dihindari, meminimalkan pengadaan tanah & pemukiman kembali WTP (Warga Terdampak Proyek) dan dampak negatif terhadap lingkungan dan dampak sosial . 2. Jika dampak negatif akibat kegiatan tidak dapat dihindari, maka perlu dipastikan adanya upaya/langkah mitigasi untuk meminimalkan

atau memulihkan dari dampak negatif

tersebut. 3. Pengelolaan lingkungan dan sosial harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan konsultasi melibatkan pemangku kepentingan terkait. 4. Proses konsultasi, hasil kesepakatan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan an sosial didokumentasikan dan menjadi bagian dari proposal dan pelaporan kegiatan. A. Analisis Dampak Sosial Pemahaman terhadap pembangunan menghasilkan ide kemajuan, berkonotasi ke depan atau ke tingkat yang lebih tinggi. Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 1994 : 90). Ketentuan Pelaksanaan sebagai berikut :

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-58

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero a. Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali  Pengadaan tanah dan pemukiman kembali harus diselesaikan sebelum kontrak konstruksi, termasuk relokasi (jika diperlukan), pemberian kompensasi sesuai hasil kesepakatan.  Desain Teknis dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus sesuai dengan batasbatas tanah yang telah disepakati dan direkomendasikan di dalam surat Hibah, Izin Pakai, Izin dilewati, LARAP Komprehensif/sederhana (Land Acqusition and Resettlement Action Plan/ Rencana Pengadaan Lahan dan Petrmukiman Kembali) atau LC (Land Consolidation/Konsolidasi Tanah) b. Pengelolaan Dampak Sosial MHA (Masyarakat Hukum Adat)  Masyarakat Hukum Adat harus menjadi bagian dari pengelolaan Proyek. Rekomendasi dari RK-MHA (Rencana Kerja Masyarakat Hukum Adat) harus dimasukkan dalam desain teknis kegiatan Proyek.  Selama masa konstruksi, MHA perlu dilibatkan untuk memastikan bahwa kesepakatan dan rekomendasi dari RK-MHA dilaksanakan secara konsisten.

B. Analisis Dampak Lingkungan Analisis dampak lingkungan merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup yang terdiri dari aspek abiotik, biotik dan kultural di sekitarnya. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan Hidup" yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Tabel 3.34 Jenis Kegiatan dengan Instrumen Pengelolaan Lingkungan Jenis Kegiatan

Skala besaran Kegiatan (Permen PU No.10/PRT/M/2008) SPPL/SOP UKL/UPL

I. Sumber Daya Air  Daerah Irigasi A. Pembangunan Daerah Irigasi Baru Dengan Luas 500 to <2000ha B. Peningkatan Luas Daerah Irigasi 500 to <1000ha C. Pencetakan Sawah, 100 to <500ha II. Jalan Dan Jembatan 2. Pembangun Jalan/Peningkatan Jalan Dengan Pelebaran Yang Membutuhkan Pengadaan Tanah A. Kota Metropolitan/Besar - Panjang Jalan 1km to <5km - Pengadaaan Tanah 2ha to <5ha B. Kota Sedang - Panjang Jalan 3km to <10km - Pengadaan Tanah 5ha to <10ha C. Kota Kecil 10km to <30km Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

<500 ha <500 ha < 100 ha

<1km <2ha <3km <5ha <10km

III-59

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero Skala besaran Kegiatan (Permen PU No.10/PRT/M/2008) SPPL/SOP UKL/UPL 10ha to <30ha <10ha

Jenis Kegiatan

- Panjang Jalan - Pengadaan Tanah 3. Pembangunan Subway/Underpass, Terowongan/Tunnel, Jalan Layang/Fly Over, Dan Jembatan A. Pembangunan Subway/Underpass, Terowongan/ Tunnel, Jalan Layang/Fly Over - Panjang <2km --B. Pembangunan Jembatan Diatas (Sungai/Badan Air) - Panjang 100 to <500m <100 m III. Penyediaan Air Bersih 1. Air Minum/Air Bersih A. Pembangunan Jaringan Distribusi - Luas Layanan 100ha to >500ha <100ha B. Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi 1. Metropolitan/Kota Besar, Panjang 5km to 10km <5km 2. Kota Sedang – Kota Kecil, Panjang 8km to 10km <8km C. Pengambilan Air Baku Dari Sungai, Danau Dan Sumber Air Permukaan Lainnya 1. Sungai Dan Danau 50 l/sc to 250 l/sc <50 l/sc 2. Mata Air 2,5 l/sc to 250 l/sc <2,5 l/sc D. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Dengan Pengolahan Lengkap (Debit) 50 l/sc to 100 l/sc <50 l/sc E. Pengambilan Air Tanah Dalam (Debit) Untuk Kebutuhan 1. Pelayanan Masyarakat Oleh Penyelenggara PAM 2,5 l/sc to 50 l/sc <2,5 l/sc 2. Kegiatan Lain Dengan Tujuan Komersil 1,0 l/sc to 50 l/sc <1,0 l/sc IV. Air Limbah 1. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Termasuk Fasilitas Penunjang - Luas <2 ha ---- Atau Kapasitas <11 m3/hari ---2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) <3 ha --- Luas - Atau Bahan Organik <2.4 ton/hari --3. Pembangunan Sistem Perpipaan Air Limbah (Sewerage/Off-Site Sanitation System) - Luas <500 ha --- Atau Debit Air Limbah <16,000 m3/hari --Sumber: Permen PU No. 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan UKL-UPL.

Tabel 3.35 Pengadaan Tanah beserta Instrumen Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali WTP Kegiatan Pengadaan tanah

1. Dengan penggantian/ kompensasi

Kebutuhan Lahan

> 1 Ha

Jumlah Warga Terkena Proyek (WTP)/Pemilik Tanah > 200 orang (atau >40RT) atau menghilangkan >10% dari asset produktif ≤ 200 orang (atau ≤40 KK) atau menghilangkan ≤10% dari asset produktif > 200 orang (atau >40 KK)

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

Instrumen Penanganan

Acuan

LARAP Komprehensif

Lampiran 19,

LARAP Sederhana

Lampiran2 0,

LARAP

Lampiran1

III-60

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero Jumlah Warga Instrumen Terkena Proyek Penanganan (WTP)/Pemilik Tanah ≤ 1 Ha atau menghilangkan Komprehensif >10% dari asset produktif ≤ 200 orang (atau ≤40 KK) LARAP atau menghilangkan Sederhana ≤ 10% assetproduktif 2. Sumbangan/ peminjaman tanah secara sukarela dari pemilik tanah - Hibah atas 1. Surat pernyataan sebagian hak tanah Sumbangan Tanah 2. Berita Acara Konsultasi dengan WTP

Kegiatan Pengadaan tanah

Kebutuhan Lahan

- Izin Pakai Tanah

- Izin Dilewati

3.Relokasi tetap dan sementara

> 200 orang(atau >40 KK) ≤ 200 orang(atau ≤40 KK)

4.Pembangunan Kembali

> 200 orang(atau >40 KK) ≤ 200 orang(atau ≤40 KK)

5.Konsolidasi Tanah (Land Consolidation/ LC) *)

Sesuai syarat dan ketentuan LC

Lampiran tertera pada Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Program KOTAKU

Acuan 9, Lampiran 20,

Lampiran 6 Lampiran 11

1. Surat Lampiran Pernyataan Izin 7 Pakai Tanah 2. Berita Acara Lampiran Konsultasi 11 dengan WTP 1. Surat Lampiran Pernyataan Izin 8 Tanah Dilewati 2. Berita Acara Lampiran Konsultasi 11 dengan WTP. LARAP Lampiran Komprehensif 19, LARAP Lampiran Sederhana 20, LARAP Lampiran Komprehensif 19, LARAP Lampiran Sederhana 20, Petunjuk Teknis Lampiran pelaksanaan 21 Konsolidasi Tanah - PerKa. BPN No.4/1991 Lingkungan dan Dampak Sosial

Checklist Identifikasi Dampak Lingkungan No. A. 1.

Kriteria Evaluasi Lingkungan Kegiatan tidak menimbulkan dampak negatif siginifikan, terhadap : a. Kawasan hutan lindung b. Kawasan bergambut c. Kawasan resapan air

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-61

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

No.

Kriteria Evaluasi d. e. f. g. h. i.

Sempadan Sungai Sempadan pantai Rumah Ibadah, Sekolah, kantor Kawasan sekitar waduk/sungai Kawasan sekitar mata air Kawasan suaka alam (terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma hutan dan pengungsian satwa) j. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang, dan/atau yang mempunyai ciri khas berupa keragaman. k. Kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) l. Taman nasional m. Taman wisata alam n. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan (daerah lokasi situs purbakala, atau peninggalan sejarah bernilai tinggi) o. Kawasan permukiman termasuk kebudayaan dari Masyarakat Hukum Adat (MHA) p. Kawasan rawan bencana alam B. Lahan Dan Tanah 1 Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan ketidakstabilan lereng atau membangun tanggultanggul yang mempunyai risiko kelongsoran. 2 Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan perubahan bentang alam dalam skala yang cukup besar atau melakukan pemindahan tanah (cut/fill) dalam jumlah yang cukup besar. 3 Kegiatan proyek tidak akan menghilangkan lahan pertanian atau hutan produksi atau lahanlahan produksi lainnya. 4 Kegiatan proyek tidak akan merubah kontur garis pantai menghambat aliran drainase atau mengganggu aliran sungai. 5 Kegiatan proyek tidak akan merusak, menutup, menguruk atau merubah bentang alam secara permanen. 6 Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan meningkatnya erosi tanah baik yang disebabkan oleh air atau angin. 7 Kegiatan proyek tidak akan menghalangi pengubahan lahan untuk pemanfaatan lain dalam jangka panjang. C Air 1 Kegiatan proyek tidak akan mengambil air permukaan pada tahap konstruksi dan pemeliharaan. 2 Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan pembuangan limbah cair ke sungai, danau, laut yang dapat menyebabkan perubahan kualitas air permukaan termasuk di dalamnya perubahan suhu dan kekeruhan. 3 Kegiatan proyek tidak akan proyek termasuk konstruksinya akan memanfaatkan air tanah. 4 Kegiatan proyek tidak akan proyek akan menyebabkan perubahan kualitas air tanah. 5 Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan pencemaran terhadap air tanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air penduduk. 6 Kegiatan proyek tidak akan menghasilkan limbah cair domestik (WC, air cucian dapur, buangan air mandi karyawan atau pengunjung dan sebagainya) dalam jumlah cukup banyak. 7 Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan peningkatan risiko tejadinya banjir. D. Sumber Daya Alam 1 Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan peningkatan penggunaan sumber daya alam. 2 Kegiatan proyek tidak akan menyebabkan penurunan kuantitas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui secara signifikan. E. Kesehatan Masyarakat 1. Kegiatan proyek tidak berpotensi membawa penyakit ke daerah sub proyek? 2. Kegitan proyek yang direncanakan tidak meningkatkan beban fasilitas kesehatan masyarakat setempat (jamban, air bersih dan sebagainya) 3. Kegiatan proyek tidak akan mengubah vektor-vektor penyakit dengan jalan : a. Perubahan sistem hidrologi (kecepatan aliran air, kedalaman, suhu, genangan air dan sebagainya) b. Perubahan morfologi (kemiringan lereng, penutupan pohon-pohonan) 4. Kegiatan proyek tidak melakukan pembakaran lahan Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-62

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero

3.6.2 Analisis Risiko Bencana Analisis risiko bencana dilakukan bertujuan untuk penentuan risiko bencana yang didasarkan pada kondisi ancaman, kerentanan dan kapasitas. Pendekatan dalam melakukan yang digunakan yaitu sebagai berikut: Risiko Bencana = Ancaman x Kerentanan/Kapasitas

A. Kajian Ancaman Ancaman didasarkan pada kemungkinan terjadi suatu ancaman dan catatan besaran dampak bencana yang pernah terjadi. Kemungkinan ancaman bencana alam yang terjadi di Kelurahan Salero yaitu gempa bumi, banjir, gelombang pasang dan kebakaran. B. Kajian Kerentanan Kajian kerentanan dibagi dalam kerentanan sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan. Indikator yang dipakai dalam analisis kerentanan terutama adalah informasi keterpaparan. Namun pada kajian kerentanan di Kelurahan Salero dikaitkan dengan aspek sosial (kepadatan penduduk) dan fisik (kepadatan bangunan). C. Kajian Kapasitas Kajian kapasitas terdiri dari empat aspek antara lain: ď&#x201A;§

Sumber daya manusia (relawan terlatih, petugas kesehatan, pengetahuan kebencanaan)

ď&#x201A;§

Sumber daya keuangan (misalnya dana siaga bencana)

ď&#x201A;§

Sumber daya fisik (kendaraan, peralatan, tanggul banjir, pemecahan gelombang, drainase yang baik, system peringatan yang dini, jalur dan tempat evakuasi)

ď&#x201A;§

Sumber daya sosial (kelompok/organisasi sosial dan pemerintah, lembaga ekonomi kelurahan, dll)

Berdasarkan observasi lapangan di Kelurahan Salero termasuk dalam klasifikasi level 2 (kapasitas sedang). Kondisi tersebut disebabkan karena terdapat komitmen pemerintah dan beberapa kelompok/organisasi terkait PRB di Kota Ternate sudah tercapat dan didukung dengan kebijakan sistematis namun capaian tersebut belum menyeluruh sehingga masih belum cukup untuk mengurangi dampak negative dari bencana. Untuk menentukan tingkat risiko bencana di Kelurahan Salero yang didapatkan dari formula di atas.

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-63

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Salero Tabel 3.36 Tingkat risiko bencana Skor/Nilai

Tingkatan Resiko Bencana

Keterangan

7 s/d 9 4 s/d 6 1 s/d 3

Tinggi Sedang Rendah

Semakin Tinggi Total Skor/nilai resiko bencana maka semakin tinggi prioritas penanganannya

Tabel 3.37 Penilaian Resiko Bencana Tingkat Indeks No

1 2 3 4

Jenis Ancaman

Ancaman

Kerentanan

Kapasitas

1 2 2 2

2 2 2 2

Gempa bumi Banjir Kebakaran Gelombang pasang

Skor 1 2 2 2

Tingkat Risiko Bencana Rendah Rendah Rendah Rendah

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa risiko bencana di Kelurahan Salero tergolong rendah. Kondisi tersebut disebabkan karena kondisi kapasitas masyarakat di Kelurahan Salero yang tergolong sedang sehingga mampu mengatasi bencana di wilayahnya. Selain itu, tingkat ancaman pun tergolong rendah hingga sedang. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya bencana yang terjadi sehingga diperlukan mitigasi bencana terutama pada bencana banjir dan kebakaran. D. Risiko Bencana Kebakaran Hal lain yang perlu diwaspadai yaitu ancaman bahaya kebakaran, hal ini dikarenakan di sebagian wilayah banyak rumah-rumah penduduk yang berdempetan dan masih ada yang belum permanen. Ditambah kondisi jalan masuk (gang) yang sempit dengan lebar < 1.5 m, sehingga menyulitkan kendaraan roda empat untuk masuk ke lingkungan, terutama untuk evakuasi warga jika sewaktu-waktu bencana datang, selain itu prasarana untuk penanggulangan bencana kebakaran yang belum tersedia. E. Risiko Bencana Lainnya Kelurahan Salero rawan akan bencana banjir (genangan) pada waktu musim hujan karena terletak di kawasan pesisir yang merupakan hilir dari sungai. Bencana banjir yang ada tidak begitu besar dan hanya terjadi di musim penghujan, banjir ini lebih disebabkan saluran drainase yang kurang memadai, serta kurangnya perhatian warga dalam menyediakan lahan sisa di dalam pekarangan sebagai resapan, sehingga air hujan tidak terserap ke tanah. Selain, banjir terdapat juga ancaman gelombang pasang sehingga diperlukan upaya mitigasi yang baik. Antisipasi terhadap bahaya bencana bencana baik sebelum terjadi bencana (mitigasi bencana dan kesiapsiagaan), pada saat bencana (tanggap darurat) kurang di tunjang oleh sarana dan prasarana yang lengkap apalagi wilayah begitu padat dan kumuh.

Bab 3- Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

III-64