Koran Lensa Indonesia Edisi 179

th

topik

EDISI 179 | 03 - 09 JULI 2017

Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: ( 021) 5366 017 7 ( 031) 841 0288

TERBIT 12 HALAMAN | HARGA ECERAN: RP 4.000 | LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

KEREN, MASJID DI LAMONGAN INI MIRIP MASJIDIL HARAM

MENGAPA POLRI EDARKAN FILM PROVOKASI SARA?

BACA HALAMAN 6 | PANTURA

BACA HALAMAN 2 | PATGULIPAT

PENANTANG GUS IPUL TERUS BERMUNCULAN Para penantang Gus Ipul dalam Pilgub Jatim 2018 terus bermunculan. Mereka tidak sekedar populer tetapi juga pro rakyat...

Selengkapnya Baca Halaman 3

KEMESRAAN SESA(A)T GNPF MUI - JOKOWI TREN KEJAHATAN 2018:

TEROR SASAR POLISI

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan GNPF MUI disebut sebagai upaya saling menjajaki dari kedua pihak untuk membangun akomodasi politik baru yang menguntungkan.

Siapa yang diuntungkan? nBaca: Temporary... Halaman 11

TIDAK PANCASILAIS, MUHAMMADIYAH BOIKOT STARBUCKS KETUA bidang ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas mendesak pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk mencabut izin Starbucks di Indonesia. Pernyataan ini menyusul

nBaca: Kami tidak takut... Halaman 11

dukungan CEO Starbucks, Howard Mark Schultz terhadap kesetaraan kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Anwar menegaskan jika ideologi bisnis dan pandangan hidup yang Schultz

BPK Segera Audit Investigasi KPK, Fahri: #BersihKokRisih PANITIA Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan anggaran lembaga antirasuah itu.

“Bisa saja (dilakukan audit invesitigatif ). Dan tentu harus dilakukan karena KPK salah satu lembaga pengguna APBN,” kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi melalui pesan singkatnya, Rabu (28/6/2017).

April silam, Taufiqulhadi pernah menyatakan ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepatuhan KPK tahun 2015 mengenai tata kelola anggaran.

Di antaranya, kelebihan pembayaran gaji pegawai KPK yang belum diselesaikan atas pelaksanaan tugas belajar.

Kemudian, belanja barang pada Direktorat Monitor Kedeputian Informasi dan Data yang tidak dilengkapi dengan Pertanggungjawaban yang Memadai dan Tidak Sesuai Mata Anggarannya.

Pembayaran belanja perjalananan Dinas,

belanja sewa dan belanja jasa profesi pada biro hukum.

Selain itu, perencanaan Gedung KPK tidak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.

Sekadar diketahui, meskipun Pansus menemukan kejanggalan dalam LPH Kepatuhan KPK, untuk urusan laporan nBaca: Rahasia... Halaman 11

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Fahri Hamzah.

Menembus Zona Tahun ke-7

kampanyekan jelas-jelas tidak sesuai dan sejalan dengan ideologi bangsa, yakni Pancasila.

“Kita sebagai bangsa, jelas-jelas tidak akan mau sikap dan karakter kita sebagai bangsa yang beragama

dan berbudaya rusak dan berantakan karena kehadiran mereka,” tegas Anwar melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (29/6/2017). nBaca: Nasionalis... Halaman 11

PATGULIPAT

2

EDISI 179 | 03 - 09 JULI 2017

FILM “KAU ADALAH AKU YANG LAIN” DIANGGAP MEMFITNAH UMAT ISLAM

MENGAPA POLRI EDARKAN FILM PROVOKASI SARA?

S

EPEKAN terakhir ini, masyarakat kembali dibuat gaduh dengan tayangan film pendek berdurasi 8 menit berjudul “Kau Adalah Aku Yang Lain”. Pasalnya, dinilai berpotensi memicul konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) karena dianggap memfitnah Umat Islam.

Ironisnya, film ini beredar di tengah upaya Pemerintah mencairkan ketegangan dengan kelompok kritis Islam. Film tersebut juara Police Movie Festival ke-4 2017 yang digelar oleh Polri dan disebarluaskan oleh Humas Polri melalui Youtube lalu link-nya dibagikan melalui akun Facebook dan Twitter, Kamis, (23/6/2017).

Film ini disutradarai Anto Galon, dan produser eksekutifnya adalah AKP Egidio Fernando, seorang perwira muda kepolisian. AKP Egidio Fernando Alfamantar, S.H., S.IK., pernah menjabat Kasat Reskrim Polres Banggai.

Dalam film ini disuguhkan adegan sebuah ambulans yang membawa pasien dalam kondisi kritis beragama non-muslim menuju rumah sakit. Di tengah perjalanan, ambulans tidak bisa melewati jalan utama karena jembatan yang hendak dilalui rusak.

Demi menyelamatkan pasien, ambulans terpaksa memilih jalur alternatif. Namun, ambulans kembali mendapat hambatan. Jalur alternatif yang dipilih ternyata sedang ditutup karena ada pengajian yang digelar umat Islam.

Seorang lelaki tua dipanggil “Mbah” melarang ambulans

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto.

melintas di jalan yang ditutup tersebut. Alasannya, akan mengganggu kekhusyukan jamaah pengajian.

Seorang polisi lantas berusaha membujuk si Mbah agar mau membuka jalan untuk ambulans demi menyelematkan nyawa si pasien. “Kemanusiaan itu, kalau keyakinan kita sama, ya dipertimbangkan. Lha dia, beda,” kata kakek kepada polisi itu. Dialog antara Si Mbah dan polisi inilah yang kemudian dinilai telah menyudutkan umat Islam.

Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan menyayangkan beredarnya film tersebut Amirsyah meminta pihak kepolisian memberi klarifikasi terkait dengan film tersebut.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyayangkan Polri menyebarkan film pendek berbau sara itu.

Menurut Din, video berdurasi tujuh menit itu jelas menyakiti hati umat Islam, karena menggambarkan umat islam adalah agama yang intoleran. Din meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan film itu untuk meminta maaf.

“Video itu adalah bukti nyata dari intoleransi dan anti kebinekaan, dan menyakiti hati pihak lain saat mereka merayakan hari suci,” kata Din dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/6/2017).

Mengapa film yang kontennya jelas mendiskreditkan umat Islam bisa dipublikasikan oleh Polri. Padahal Lembaga Sensor Film (LSF) belum pernah menyensor film tersebut.

Polri sebagai penyelenggara yang pasti mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya, atau memang hal itu disengaja?

Salah satu adegan film “Aku Adalah Kau yang Lain”.

Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah juga menyatakan keberatan atas beredarnya film tersebut. “Yang digambarkan umat Islam itu sangat bodoh karena bisa menghalangi ambulans yang lewat.

Apalagi alasan tidak boleh lewat karena beda agama. Saya rasa stigma ini tidak pernah ada di Indonesia,” kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar dalam video yang diunggah akun resmi PP Pemuda Muhammadiyah, Rabu (28/6/2017).

Dahnil menyatakan, ada upaya stigmanisasi umat Islam yang disisipkan pembuat video.

Dan, upaya stigmanisasi tersebut justru mendapat legalisasi dari aparat Kepolisian dengan pemberian label juara Police Movie Festival IV 2017 dan turut menjadi penyebar video tersebut.

Kritik lain disuarakan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani. Pihaknya mengecam beredarnya film itu karena tidak menggambarkan sikap Islam bahkan terkesan sangat menyudutkan.

Menurut Arsul sikap Polri sangat tidak bijak karena mengangkat fenomena yang mustahil dilakukan sekolompok Muslim atau masyarakat Indonesia. Asrul khawatir, film yang sempat viral itu bisa membangkitkan sentimen negatif di tengah masyarakat.

Apalagi, saat ini masih hangat isu kriminalisasi yang dilakukan kepolisian terhadap sejumlah aktivis dan ulama, yang dianggap memotori Aksi Bela Islam.

Dan, video itu beredar di tengah upaya mencairkan ketegangan antara Presiden Jokowi dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI).

DOKTER PUN PROTES Tapi, alih-alih meminta maaf atas penyebarluasan film SARA tersebut, otoritas kepolisian tidak memberikan penjelasan yang memadai. Kapolri Tito Karnavian, yang biasanya rajin

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

berkomentar, bahkan terhadap masalah kecil sekalipun, kali ini belum memberikan keterangan apa-apa.

“Coba dilihat (filmnya) secara utuh. Jangan sepenggalsepenggal,” tukas Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto.

“Ini merupakan karya seni,” ujarnya. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto menambahkan, film tentang toleransi antarumat beragama itu harus ditonton secara utuh.

Irjen Pol (Purn) Anton Tabah, salah satu intelektual Polri yang pernah bertugas di Div Humas Polri, menyangkan sikap Polri yang menayangkan film tersebut karena bertentangan dengan fakta. “Film itu fitnah terhadap Islam. Jangan berdalih kebebasan berekspresi,” kata Anton.

Atas banyaknya komplain itu, Anto Galon telah meminta maaf apabila pesan yang ingin disampaikan dalam filmnya tidak utuh diterima masyarakat.

Karena niatnya ingin menyampaikan pesan Islam sebagai agama yang toleran.

“Film itu adalah sebuah re-

nungan bahwa sebagai seorang Muslim agar tidak menjadi oknum seperti yang si mbah dalam film,” ujar Anton yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia, Rabu (28/6/2017).

Menurutnya, film tersebut memang tidak bisa ditonton secara parsial. Misalnya, tokoh si mbah merupakan gambaran watak sebagian manusia, bukan hanya Muslim, yang memiliki pemikiran kolot. Dijelaskannya, film itu juga menyuguhkan karakter Muslim lain yang mengingatkan apabila tindakan yang dilakukan oleh tokoh si mbah keliru.

Pembelaan Anto Galon dan Polri tersebut sah-sah saja. Pertanyaan mendasarnya, mengapa harus seperti itu meggambarkan toleransi umat beragama di Indonesia? Mengapa film itu muncul di saat Pemerintah dan kelompok Islam sedang berupaya membangun komunikasi konstruktif?

Tayangan video tersebut ternyata bukan hanya mengundang reaksi keras dari kalangan Umat Islam. Tapi juga organisasi profesi dokter memrotesnya.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar IDI (Sekjen PB IDI) Dr. Moh Adib Khumaidi, Sp. OT menilai sang sutradara, Anto Galon kurang observasi sebelum menggarap film tersebut.

Menurutnya, sesuai Standard Operating Prosedure (SOP) pelayanan kesehatan, pasien yang sedang kritis atau sakit berat, seharusnya mendaftar ke Unit Gawat Darurat (UGD) atau Emergency Unit yang tidak memerlukan nomer antrian. SOP pasti dipahami oleh pegawai rumah sakit bersangkutan, baik itu petugas resepsionis, satpam maupun petugas pendaftaran apalagi perawat.

Karena itu, pihaknya menyayangkan video itu beredar. Sebab, film itu dapat menyesatkan masyarakat yang mengharapkan informasi benar.

Semestinya, melalui media film masyarakat mendapatkan edukasi terkait permasalahan kesehatan atau kedokteran.

PEJABAT MABES BISA DIPENJARA Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan dan pengeda-

Karopenmas Polri Brigjen Pol Rikwanto bersama Ketua Panitia Police Movie Festival IV 2017, AKP Ardilla Amry dan Dewan Juri memberi penjelasan jelang penganugerahan Police Movie Festival.

ran film provokatif, Kau adalah Aku yang Lain yang mengandung fitnah terhadap umat Islam, bisa terancam hukuman penjara. Sebab, pembuatan dan pengedaran film ini melanggar dua Undang-Undang sekaligus.

Pakar hukum pidana UII Prof. Dr. Muzakkir, menyatakan pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah panitia, pembuat film dan pihakpihak yang turut serta dalam proses pembuatan dan mengedarkan film yang berpotensi memicul konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan).

Panitia Police Movie Festival IV 2017 ini diketuai oleh AKP Muhammad Ardilla Amry, S.H., S.IK. Perwira pertama ini yang sering muncul dalam reality show di televisi, atau membawa acara pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Ardila adalah menantu dari seorang pejabat tinggi Polri.

“Kalau motif pembuatnya saya tidak tahu. Tapi, kalau melihat kontennya itu sudah memenuhi unsur pidana yaitu ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP,” jelas Muzakkir saat dihubungi , Jumat (30/6/2017).

Dia mengaku heran, mengapa film yang kontennya jelas mendiskreditkan Umat Islam itu bisa lolos dan dipublikasikan oleh Polri. Padahal, Polri sebagai penyelenggara yang pasti mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. “Polisi pasti tahu, bahwa itu sensitif.

Buktinya, kalau ada ulama, kiai atau aktivis yang bicara menyinggung agama meskipun tujuannya menegakkan keadilan langung diproses hukum. Masak yang jelas sensitif begini polisi biarkan?” jelasnya.

Selain itu, ternyata penyebarluasan film ini belum melalui Lembaga Sensor Film (LSF).

“LSF belum pernah menyensor film tersebut,” kata Ketua Lembaga Sensor Film Ahmad Yani Basuki.

Ketika memeriksa melalui

situs resmi LSF, http://www. lsf.go.id/publik/daftar, pada pukul 18.30 WIB tanggal 1 Juli 2017, memang tidak ditemukan judul film tersebut.

“Kalau memang pengedaran film Kau adalah Aku yang Lain itu tidak melalui LSF, itu jelas perbuatan pidana, dan pelakunya dapat dikenai hukuman pidana,” ujar praktisi hukum Nugra Panindito, S.H., M.H. Dijelaskannya, menurut Pasal 57 ayat (1) UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. Surat tanda lulus sensor itu, menurut pasal 59, diterbitkan oleh lembaga sensor film.

Sanksi pidana yang mengancam dijelaskan dalam Pasal 80 UU di atas, bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 6 yang dimaksud menjelaskan, film dilarang mengandung isi yang: a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; b. menonjolkan pornografi; c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarke-

Anto Galon, sutradara film Kau adalah Aku yang lain.

lompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan; d. menistakan, melecehkan, dan/ atau menodai nilai-nilai agama; e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau f. merendahkan harkat dan martabat manusia.

“Kasus ini bukan kategori delik aduan, sehingga aparat kepolisian bisa langsung menyelidiki perbuatan pidananya, walaupun tidak ada laporan dari masyarakat,” tambah Nugra.

Menurutnya, UU Perfilman sudah memberi batasan yang jelas. Rasanya mustahil jika perwira-perwira di Divisi Humas Polri selalu penyelenggara tidak paham aturan hukum itu. Produser film ini, AKP Egidio Fernando Alfamantar, pun seorang sarjana hukum. Demikian pula Ketua Panitia Police Movie Festival IV 2017, AKP Ardilla Amry. Bahkan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto sebelumnya pernah menjabat Kadiv Hukum Polri, dan Tenaga Ahli Bidang Hukum dan HAM Lemhannas.

Sekarang, tinggal menunggu apakah pimpinan Polri berani mengambil tindakan terhadap orang yang bertanggungjawab atas peredaran film provokatif ini, sesigap mengambil tindakan terhadap orang yang disangka provokator selama ini.tr/ri/nu

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Iwan Christiono, Nanda Adrianta, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Andika Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Dina/Wina (031-8410 288) Percetakan: PT Aksara Grafika Surabaya, Jl. Raya Berbek No 45 Waru - Sidoarjo, Tlp (031) 8678318 (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

Simak berita-berita terkini 29 Kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur: w ww .l ensai nd on esia. com

fokus

HALAMAN 3 | EDISI 179 | 03 - 09 JULI 2017

SUKOWIDODO DITAWARI MAJU PILKADA MADIUN BACA HALAMAN 07 | MADIUN

JATIM RAYA WARGA TULUNGAGUNG KERACUNAN MASSAL SAAT LEBARAN, DINKES AMBIL SAMPEL KORBAN

MENDAG BEBERKAN RAHASIA HARGA BAHAN POKOK STABIL

BACA HALAMAN 10 |TULUNGAGUNG-BLITAR

BACA HALAMAN 09 | MALANG

PENANTANG GUS IPUL TERUS BERMUNCULAN Para penantang Gus Ipul dalam Pilgub Jatim 2018 terus bermunculan.

Mereka tidak sekedar populer tetapi juga pro rakyat.

A

DA pernyataan menarik bagi para tamu undangan dari Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Gresik Prof Setyo Budi pada acara buka bersama bertajuk “Silahturahmi Kebangsaan” di rumah Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ridwan Hisjam di Jemursari, Surabaya, beberapa waktu lalu terkait Pilgub Jawa Timur 2018.

“Ridwan Hisjam layak diperhitungkan untuk maju sebagai kandidat di Pilgub Jawa Timur 2018. Saatnya Ridwan maju ikut berkiprah memimpin Jawa Timur,” ujar Setyo Budi. Lelaki paruh baya itu menyebut, Ridwan yang sering disebut inisialnya RH, merupakan sosok matang di berbagai organisasi termasuk di partai dan pemerintahan.

“Ridwan jangan jadi orang nomer dua, tetapi bisa jadi yang pertama. Saya siap bantu, khususnya untuk urusan perbaikan nasib petani di Jawa Timur, misalnya dengan masuk ke kampus,” kata Setyo Budi disambut gemuruh tepuk tangan.

Dia mengaku telah lama mengenal sosok RH dengan berbagai kegiatan dan aktifitasnya. Guna menyambut tongkat estafet kepemimpinan dari Gubernur Soekarwo yang akan habis masa jabatannya, RH dikatakan layak dan saatnya tampil.

Sementara, dimintai pendapatnya soal lontaran dan dorongan agar dirinya maju di Pilgub Jawa Timur, sambil senyum RH meyakinkan wartawan kalau yang disampaikan oleh Rektor UM Gresik tersebut, tidak berlebihan.

Tetapi, sebagai kader partai khususnya di Partai Golkar, dirinya menegaskan akan selalu tunduk dan patuh oleh perintah partai.

Tetapi ada sosok yang lebih mumpuni yakni Khofifah Indar Parawansa.

“Saya rasa itu tidak berlebihan. Sebagai kader partai, saya akan selalu tunduk dan patuh,” ujar Ridwan Hisjam menanggapi lontaran pertanyaan wartawan.

RH menyebut, saat ini kecenderungan memang mengarah kepada sosok yang dinilai mumpuni, mampu dan memiliki kapasitas, layak untuk maju di Pilgub Jawa Timur.

“Kecenderungan memang mengarah kepada Khofifah, tapi tidak menutup kemungkinan yang lain atau kader Partai Golkar sendiri,” terangnya.

Ditambahkan, Partai Golkar Jawa Timur dan DPP Partai Golkar hingga saat ini masih terus melakukan penjaringan dan pematangan survei yang terus bergulir. “Kita (Partai Golkar) akan menentukan setelah Agustus, setelah ada penetapan hasil survei,” tegasnya.

Sementara, soal makin banyaknya desakan agar dirinya juga tampil di ajang demokrasi lima tahunan itu, RH mengaku tidak keberatan. Baginya, pengabdian bisa dilakukan di mana saja termasuk di Provinsi Jawa Timur.

“Saya siap kalau untuk jadi wakil, itu kalau memang diperintahkan oleh Partai Golkar, karena Golkar punya misi di situ (di Pilgub Jawa Timur),” tegasnya.

Kembali ke Setyo Budi, sebagai seorang akademisi dan

mengabdikan diri di kampus, dia menilai di kepemimpinan Gubernur Soekarwo, dia mengambil contoh petani masih menjadi obyek, terlalu lama menangis, nasib petani masih sangat miskin tetapi mereka tidak bisa protes.

“Silahkan dilihat, bagaimana nasib petani sampai hari ini termasuk di Jawa Timur?” ucap Setyo Budi.

Jika, RH nanti ikut memimpin Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, dirinya berharap persoalan itu bisa segera teratasi. Diharapkan ada perubahan nasib terhadap petani yang hingga kini menurutnya masih belum beruntung.

Dalam acara tersebut, hadir sejumlah elemen dan perkumpulan lintas generasi, di antaranya ada Kosgoro, Lesbumi, HMI, organisasi sayap Partai Golkar, seniman dan lainnya. Dalam obrolan terlontar bahasan serius untuk direnungkan, di antaranya soal Pancasila, Kedaulatan NKRI, sejumlah persoalan dan usulan bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi berbagai persoalan yang muncul akhir-akhir ini dan obrolan lainnya.

Mengutip Surat Al-Baqarah, Setyo mengatakan Indonesia dikaruniai tanah yang subur, tetapi tingkat kemiskinan masih tinggi.

Menurutnya, petani masih menjadi obyek, terlalu lama menangis, petani masih miskin, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa.

La Nyalla Mattalitti.

Dia menegaskan masih belum puas dengan klaim capaian keberhasilan di pemerintahan Soekarwo-Saifullah Yusuf. Terutama soal program penanggulangan kemiskinan.

“Terus terang saya belum puas atas kinerja Pakde Karwo, karena petani masih miskin.

Lihat saja, industri gula yang menjadi ciri industri di Indonesia termasuk Jawa Timur, sekarang terpuruk. Sebanyak 2,2 juta ton hasil industri di tahun 2016 tetapi impornya mencapai 5 juta ton. Itu kalau dikonvensi bisa untuk membiayai pendidikan gratis mulai SD sampai SMA. Kapan petani kita bisa sejahtera, pimpinan itu harus bisa sejahterakan petani,” urainya disambut tepuk tangan.

Jika kelak RH maju di bursa bakal calon Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Timur. Dirinya komitmen akan membantu, termasuk jika ada program masuk kampus menyampaikan konsep memperbaiki nasib petani.

“Silakan, kami siap membantu,” tegasnya.

Abadullah Azwar Anas.

Ridwan Hisjam.

Seperti diketahui, Khofifah Indar Parawansa di berbagai kegiatannya belum memberikan kepastian sikap di Pilgub Jawa Timur. Dia menyebut, masih check sound.

Khofifah yang saat ini menjabat Menteri Sosial RI itu tidak pernah sepi dari pembicaraan dan ulasan media. Perempuan asli

Khofifah Indar Parawansa.

Surabaya yang juga Ketua PP Muslimat NU itu cukup beralasan jika digadang maju di Pilgub Jawa Timur. Dinilai punya segudang jurus-jurus jitu serta kemampuan menangani persoalan masyarakat menuju lebih baik.

Tak hanya di pemerintahan, untuk berbagai persoalan alumni Universitas Airlangga Surabaya itu dinilai punya konsep sebagai jalan keluar penanganan persoalan. Khofifah tidak hanya sekedar populer tetapi juga banyak yang menyebut kiprahnya jelas-jelas pro rakyat.

Sementara, hingga saat ini nama yang resmi maju sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur adalah Saifullah Yusuf, dia diharapkan akan mendapat rekomendasi dari DPP PKB untuk tiket di pemilihan Gubernur Jawa Timur.

Nama lainnya yang juga diharapkan maju di pemilihan, ada Hasan Aminudin, Abadullah Azwar Anas, HM Said Abdullah, Budi ‘Kanang’ Setiyono, Tri Rismaharini, Suhandoyo, La Nyalla Mattaliti, Nurhayati serta lainnya. Dan dipastikan bursa bakal calon akan terus bermunculan nama-nama baru.

Sebelumnya Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito memprediksi maksimal akan muncul empat pasangan calon di Pilgub Jawa Timur, 2018.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan WWW.LENSAINDONESIA.COM

pasangan calon jika memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi di DPRD. Sementara di DPRD Jawa Timur jumlah kursi masing-masing parpol, PKB 20 kursi, PDIP 19 kursi, Gerindra 13 kursi, Demokrat 13 kursi, Golkar 11 kursi, PAN 7 kursi, PKS 6

Tri Rismaharini.

Budi ‘Kanang’ Setiyono.

kursi, Nasdem-Hanura 6 kursi, PPP 5 kursi.

Dari jumlah 101 wakil rakyat dari partai politik di DPRD Jawa Timur itu, jika diambil 20 persen ada sekitar 20,2 atau 20 kursi. Dan jika kesembilan fraksi parpol di DPRD Jawa Timur berkoalisi, akan ada empat koalisi partai politik.

“Sesuai ketentuan undang-undang, jumlah minimal mengusung pasangan calon harus 20 kursi, jadi maksimum akan ada empat pasangan calon, kata Eko Sasmito.

Itu sesuai perhitungan dan undang-undang, tetapi kenyataan di lapangan bisa saja muncul tiga atau dua koalisi. Eko mengaku KPU Jawa Timur hanya sebatas memberi informasi soal kemungkinan terbentuknya koalisi untuk mengusung pasangan bakal calon di Pilgub Jawa Timur.

Terpisah, ada yang menarik dari sikap DPD Gerindra Jawa Timur yang menyerahkan keputusan calon kepada pusat yang akan diusung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 pasca statement Wakil Ketua Umum DPP, Ferry Juliantono ketika hadir dalam acara buka bersama dengan La Nyalla Mahmud Mattalitti di Kantor Kadin Jawa Timur (19/6/2017).

Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat, memastikan sikap itu kendati dalam bursa pencalonan yang digelar internal, hampir tidak pernah disebut.

Menurut dia, nama Ketua Umum Kadin Jawa Timur memang tidak pernah muncul

dalam bursa kandidat, termasuk pada forum rapat pimpinan daerah. Termasuk selama proses penjaringan aspirasi di tingkat DPD dan DPC. Bahkan kader internal lebih sering disebut.

Pertimbangan ini yang sempat menjadi dasar Sadat beberkan jika calon yang akan diusung merupakan muka baru beberapa waktu lalu. “Tapi karena muncul nama di tingkat DPP maka nama beliau akan menjadi pertimbangan,” ucap anggota DPRD Jawa Timur tersebut, Selasa (20/6/20187).

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Survei Regional (Lusera) Mufti Mubarok mengatakan, La Nyalla merupakan “kuda hitam” yang layak diperhitungkan.

“Munculnya La Nyalla sangat bagus dan bisa mematahkan wacana calon tunggal dalam Pilkada Jatim, bahkan akan menjadi pesaing kuat bagi calon yang sudah ada sekarang, yaitu Saifullah Yusuf,” katanya.

La Nyalla dikenal sebagai orang dekat Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto.

Bahkan, sudah terhitung 2 kali menjadi tim sukses mantan Danjen Kopassus dalam Pilpres. Yakni ketika berpasangan dengan Megawati (Pilpres 2009) dan Hatta Rajasa (Pilpres 2014).

Kedekatan itu yang diprediksi bakal menjadi kartu truf La Nyalla untuk mendapatkan rekom Gerindra. “Sosok La Nyalla sendiri bagi Gerindra bukan orang lain. Apalagi jasa beliau ini terhadap Pak Prabowo saat Pemilu presiden lalu sangat luar biasa,” terang Ferry Juliantono.

Ferry bahkan blak-blakan kedatangannya ke Jawa Timur merupakan balasan atas jasa La Nyalla yang turut mendongkrak suara Prabowo di Pilpres 2014. “Oleh karena itu, saya datang kesini gantian untuk memberi dukungan moril kepada Pak La Nyalla.

Amanat Pak Prabowo juga berpesan, jangan lupa terhadap jasa dan kebaikan orang yang telah membantu. Jadi saya ke sini sengaja hadir menguatkan dukungan Gerindra untuk Pak La Nyalla,” katanya.

Menurut dia, hasil survei yang dikantongi partai, Jawa Timur punya persoalan serius dan butuh karakter pemimpin yang tegas dan visioner. Seperti permasalah inflasi akibat melambungnya harga kebutuhan pokok.

Pemahaman La Nyalla akan perekonomian Jawa Timur ketika memimpin Kadin, bisa menjadi salah satu pertimbangan. Termasuk menyediakan lapangan kerja untuk kurangi angka pengangguran. “Dua masalah besar di Jawa Timur ini, menurut saya perlu sosok pak La Nyalla yang punya pengetahuan tentang ekonomi dari hulu hingga hilir,” katanya.

Karena itu, kendati hanya memiliki keterwakilan 13 kursi di DPRD Jawa Timur, Gerindra tambah Ferry, akan membangun komunikasi intens dengan partai lain agar bisa mengusung calon sendiri. “Beberapa partai sudah menjalin komunikasi adalah PKS, PAN bahkan Perindo siap ikut bergabung meski belum punya suara,” katanya.tu/end/nus

EDUKES

4

EDISI 179 | 03 - 09 JULI 2017

Tujuh SMP di Yogyakarta akan Terapkan SKS

Dinkes Surabaya Imbau Maraknya Dokter Gadungan DINAS Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya mengimbau warga mewaspadai maraknya dokter spesialis gadungan atau tidak berizin yang membuka tempat praktik di Kota Pahlawan.

Kepala Dinkes Surabaya Febria Rachmanita di Surabaya, Selasa, mengatakan pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dokter spesialis patologi gadungan atau tak berizin yang sudah menyebar kartu nama termasuk melalui media sosial.

Dokter spesialis tersebut atas nama Dr H. Mochammad Syam, MD. dr, SpPA yang praktik di daerah Semolowaru Elok Blok L Nomor 16 Surabaya.

“Setelah kami cek di IAPI (Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia) Cabang Surabaya ternyata namanya tidak ada,” kata Febria.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga sudah mengecek di data base Dinkes Surabaya ternyata juga tidak ada.

“Kami juga sudah cek ke alamat tersebut ternyata tidak ada nama orang tersebut. Rumah di alamat itu tutup. Hari ini kami akan cek lagi dan segera kami laporkan,” katanya.

Menurut dia, kejadian ini juga sudah pernah terjadi beberapa bulan lalu, dimana ada dokter mata palsu dari India yang buka praktik di Surabaya. “Dinkes dibantu kepolisian akhirnya menangkap dokter gadungan itu,” katanya.

Atas kejadian itu, lanjut dia, Dinkes Siranaya berharap tidak mau ada kejadian serupa terjadi di Surabaya. Menurutnya tempat praktik ilegal tersebut selain meresahkan juga membahayakan warga karena tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Febria mengatakan jika terbukti tempat praktik itu tidak berizin, maka Dinkes Surabaya akan memberi surat peringatan untuk menghentikan pelayanan.

“Dinkes bersama dengan Satpol PP akan menutup tempat itu. Ini pak Kepala Satpol PP sudah siap menurunkan timnya,” katanya.nabd/ans

Pembelajaran dengan sistem kredit semester memungkinkan siswa menyelesaikan pendidikan dalam waktu lebih singkat.

T

UJUH SMP di Kota Yogyakarta, yang terdiri dari enam SMP negeri dan satu SMP swasta akan menerapkan pembelajaran berbasis sistem kredit semester mulai tahun ajaran 2017/2018.

“Pembelajaran dengan sistem kredit semester atau SKS memungkinkan siswa menyelesaikan pendidikan dalam waktu lebih singkat. Tidak harus ditempuh tiga tahun seperti pendidikan reguler,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota

Yogyakarta Edy Heri Suasana di Yogyakarta, Rabu (28/6/2017).

Ketujuh sekolah yang akan menerapkan pembelajaran dengan SKS yaitu SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP Negeri 2, SMP Negeri 5, SMP Negeri 7, SMP Negeri 8, SMP Negeri 16 dan SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta.

Menurut Edy, pembelajaran dengan sistem kredit semester bukan hal baru dan sudah ada beberapa sekolah di luar DIY yang menerapkannya.

“Hanya saja, untuk Kota Yogyakarta baru akan menerap-

kannya tahun ajaran baru nanti.

Kami memastikan terlebih dulu bahwa sekolah yang akan menjalankan pembelajaran SKS sudah benar-benar siap,” katanya. Dasar pelaksanaan pembelajaran dengan sistem SKS adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014.

“Tidak ada sistem akselerasi maupun tinggal kelas. Ini yang menjadi kelebihan SKS,” katanya yang menyebut akan memberlakukan pembelajaran tersebut dari kelas tujuh atau tahun pertama sekolah.

Edy menyebut, sekolah yang akan menjalankan pembelajaran dengan sistem kredit semester harus menyusun analisa dan menjalani uji oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta serta memenuhi sejumlah persyaratan teknis.

Persyaratan teknis tersebut di antaranya kecukupan ruang belajar, jumlah guru memadai, dan seluruh ruangan bisa dimanfaatkan untuk peroses pembelajaran. Setiap siswa harus menyelesikan 240 SKS untuk menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP yang biasanya

dapat ditempuh dalam waktu dua hingga tiga tahun. “Jika lebih, maka siswa bisa saja terkena drop out,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Agung Damar Kusumandaru mengapresiasi rencana Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta namun mengingatkan agar seluruh sekolah yang menjalankan SKS telah siap.

“Jangan sampai siswa yang menjadi kelinci percobaan.

Sekolah yang menjalankannya harus benar-benar siap terlebih dulu,” katanya.nek/ans

Pajak Rokok jadi Opsi Penutup Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan PEMERINTAH belum memutuskan langkah apa yang akan dilakukan untuk menutup Dana Jaminan Sosial ( DJS) kesehatan yang mengalami defisit. Hingga saat ini, berbagai opsi masih digodok pemerintah.

Salah satu opsi yang digodok untuk menutup defisit DJS kesehatan yakni memanfaatkan pajak rokok yang merupakan salah satu Penerimaan Asli Daerah (PAD).

“Ada potensi pajak rokok itu Rp 14 triliun secara nasional,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Rabu (21/6/2017).

Menurut Fachmi, dengan potensi pajak rokok yang mencapai Rp 14 triliun, maka 50 persennya sudah cukup bila digunakan untuk menutup defisit DJS kesehatan. Hanya saja tutur ia, opsi ini terbentur regulasi. “Harus kami lihat apakah ada celah hukum yang bisa kami manfaatkan,” kata Fachmi.

Sementara itu Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menuturkan, pajak rokok bukan opsi satu-satunya untuk menutup defisit DJS. Sebab tidak semua daerah memiliki pemasukan dari pajak rokok.

Ia mengatakan, pemerintah pusat juga akan turun langsung memberikan bantuan kepada daerah melalui skema dana transfer daerah. Pemerintah akan memastikan 10 persen anggaran daerah dialokasikan ke bidang kesehatan.

“Kami akan atur supaya sebagian untuk BPJS Kesehatan,” kata Mardiasmo. Selain itu, opsi lain yang digodok pemerintah untuk menutup defisit DJS yakni menggunakan sisa anggaran Pemda dan bauran bijakan lain di antaranya alokasi dana dari masing-masing Pemda untuk DJS. BPJS sendiri saat ditanya soal defisit DJS tahun ini belum bisa memberikan jawaban pasti sebab masih menghitungnya. Namun pemerintah akan menyiapkan dana sekitar Rp 3,6 triliun untuk menutupDJS. Meski DJS defisit, Menteri Koordinator PMK Puan Maharani meminta agar pelayanan kepada masyarakat tetap ditingkatkan.

Pemerintah akan gotong royong menutupi defisit DJS yang terjadi.nyo/ko

Mahasiswa IPB berhasil menjadi juara kedua dan ketiga kompetisi teknologi pangan tingkat dunia (IFTSA).

Mahasiswa IPB Raih Dua Trofi Inovasi Teknologi Pangan Dunia INSTITUT Pertanian Bogor (IPB) memboyong dua perhargaan pada ajang kompetisi internasional inovasi teknologi pangan dunia Developing Solution for Developing Country (DSDC) Competition yang diselenggarakan Institute of Food Technologist Student Association (IFTSA).

Dari 40 tim finalis dari berbagai perguruan tinggi di dunia, hanya enam finalis yang lolos untuk mempresentasikan hasilnya di Expo IFT17 yang berlangsung pada 26-28 Juni 2017 di Sands Expo, Las Vegas, Amerika Serikat.

Para mahasiswa dituntut mengembangkan kreativitas dalam menghasilkan ino-

vasi yang bisa berkontribusi memecahkan problem pangan dunia. Dua tim finalis dari IPB yang mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi ini berasal dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian.

Tim pertama yang meraih juara dua dengan inovasi “P-Noodl” terdiri dari Indra Purnomo, Gita Giantina, dan I Dewa Gede Agung, sedangkan tim kedua berhasil meraih juara tiga dengan inovasi “Chinut” terdiri dari Olivia M.Tjiptuputri, Sylvia Indriani, dan M. Anwari Sugiharto.

Dalam kompetisi tersebut, Indra Purnomo dan kawankawannya menyodorkan ino-

vasi P-Noodl, sebuah inovasi mie berprotein tinggi dengan substitusi kacang tanah. Ide PNoodl dilatarbelakangi adanya beban gizi ganda yang terjadi di Asia Tenggara.

“P-noodl lebih tinggi serat dan lebih rendah kalori dibanding mie kering biasa.

Asam amino esensial juga lengkap, tinggi zat besi dan vitamin A. Selain itu, P-Noodl juga Lebih rendah lemak. Secara keseluruhan, P-Noodl lebih padat gizi dibanding mie kering biasa,” kata salah satu inovator P-Noodl, Indra Purnomo, Jumat (30/6/2017).

Awalnya, Indra mengaku sempat kecil hati melihat lawan dari negara-negara lain.

Ia bangga bisa membuktikan bahwa Indonesia tidak kalah dalam unjuk kompetensi di bidang teknologi pangan. Kerja keras dan kreativitas mereka terbayar dengan diboyongnya dua tropi ke Tanah Air. Inovasi kedua, Chinut, merupakan snack tinggi protein yang dicipta khusus untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi warga Nigeria. Kadar protein dalam Chinut lebih tinggi. Chinut juga memgandung asam amino esensial yang lengkap.

“Shelf life juga tinggi jadi bisa tahan long distribution time karena kalau di Nigeria, hambatannya juga di transportasi”, tutur salah satu dari

tim Chinut, Olivia. Inovasi kedua tim ini disponsori oleh beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang pangan, seperti Indofood, PT Nippon Indosari Corpindo, Kalbe Nutritionals, Rich’s, Chandra Asri Petrochemical.

Rektor IPB Herry Suhardiyanto menyatakan sangat mengapresiasi prestasi para mahasiswa yang telah mengharumkan nama IPB dan Indonesia di kancah internasional. “IPB terus konsisten membangun budaya riset dan inovasi sehingga para dosen dan para mahasiswa semakin aktif menghasilkan inovasi yang bermanfaat nyata,” kata Herry.nkab/reb

Mendikbud: PPK Perkuat Madrasah Diniyah

M

Mendikbud Muhadjir Effendy.

ENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Dr Muhadjir Effendy menyatakan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) justru akan memperkuat Madrasah Diniyah, para santri serta organisasi masyarakat (ormas).

“Program ini justru akan memperkuat Madrasah Diniyah karena PPK menitikberatkan pada lima nilai karakter utama, yakni religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan

integritas. Dengan demikian, Madrasah Diniyah dapat diintegrasikan dengan pembentukan karakter religius siswa,” kata Mendikbud dalam rilis yang diterima Antara di Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/7/2017).

Oleh karena itu, katanya, Madrasah Diniyah justru akan tumbuh an berkembang karena dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar yang dapat bersinergi dengan sekolah dalam menguatkan nilai karater religius bagi siswa.

Mendikbud mengatakan hal itu dalam diskusi saat menanggapi penilaian pengurus Ponpes Sidogiri Pasuruan yang digelar di Ponpes tersebut, Jumat (30/6). Dalam diskusi itu pengurus ponpes menyampaikan program PPK kurang baik dan dikhawatirkan dapat mematikan Madrasah Dini-

yah karena sekolah-sekolah akan menyelenggarakan Madrasah Diniyah sendiri dengan cara mendatangkan guru atau ustadz dari luar.

Setelah mendengarkan penjelasan dari pihak ponpes jika sekolah menggelar Madrasah Diniyah sendiri dengan mencari ustadz sendiri, Mendikbud kaget. “Kalau sampai sekolah menyelenggarakan Madrasah Diniyah sendiri itu kurang tepat, itu salah. Sejak awal kami larang sekolah menyelenggarakan madrasah sendiri. Sekolah harus bekerja sama dengan Madrasah Diniyah yang ada di sekitarnya,” ujarnya.

Bentuk kerja sama antara Kemendikbud dengan Kemenag tersebut sedang digodok oleh tim dari kedua kementerian. “Sebenarnya program wajib Madrasah Dini-

yah di Kabupaten Pasuruan ini menjadi salah satu referensi penerapan PPK, namun kalau ada keluhan seperti ini, saya terima kasih atas informasinya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Mendikbud meminta bantuan pengurus Ponpes Sidogiri berkenan menfasilitasi pertemuan dirinya dengan masyarakat luas untuk tabayun dan berdialog terkait pentingnya pelaksanaan program PPK. Selain itu, Mendikbud juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para pengasuh Ponpes Sidogiri yang terbuka, kritis dan langsung tabayun terhadap hal-hal penting menyangkut masa depan pendidikan nasional. “Inilah barokah dari silaturahmi, karena itu jangan sampai putus silaturahmi,” kata Muhadjir.

Di sela diskusi dan dialog

di Ponpes Sidogiri tersebut, Mendikbud juga menerima aspirasi sekaligus petisi terkait program kebijakan “Full Day School” yang disampaikan Ketua Alumni Ponpes Sidogiri KH Ahmadnamun yang telah ditandatangani sekitar 3.000 orang dari kalangan Madrasah Diniyah, santri, serta organisasi masyarakat (ormas).

Di pesantren yang usianya hampir tiga abad ini, Mendikbud diterima pimpinan pondok pesantren Sidogiri KH Nawawi Abdul Jalil, jajaran pengurus Ponpes, para ustadz dan pengurus alumni. Turut mendampingi Mendikbud, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Ari Santoso, serta Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Timur Bambang Agus Susetyo.nend/ ans

JOMBANG

5

EDISI 179 | 03 - 09 JULI 2017

Satpol PP Jombang Tertipkan Baliho Tak Berizin SATUAN Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang melakukan penertiban Baliho spanduk tak berizin yang terpasang di pohon dan tiang listrik, Jumat (30/6/2017).

Pencopotan baliho spanduk ini guna untuk menjadikan Kabupaten Jombang yang taat

aturan juga untuk menjadikan Jombang Kota Adipura.

Kepala Bidang Ketertiban Umum Ali Arifin, S.IP mengatakan bahwa banyaknya spanduk reklame tak ber izin dan kadaluwarsa menutupi keindahan kota.

“Penertipan dengan cara

pencopotan saking banyaknya reklame spanduk, baliho tak berizin yang nempel di pohon juga tiang listrim sehingga menutupi keindahan keasrian kota,” terangnya.

Saat disinggung untuk penertiban berapa hari dan penertiban Pedagang Kaki Lima, Ali

Arifin menjelaskan penertiban sampai 2-3 hari dan untuk PKL tetap ditertibkan walau terasa berat untuk melaksanakan penertiban Pedagang kaki lima dan akan dimediasikan dahulu dengan PKL biar ada rasa kemanusiaannya.

“Untuk penertiban tidak

hanya hari ini saja mungkin perlu waktu 2- 3 hari apalagi untuk pedagang kaki lima yang menyangkut masalah perut jadi harus dimusyawarakan biar saling mengerti tidak salah paham antara Satpol PP dan Pedagang kaki lima,” pungkasnya.nbnj

PROYEK FISIK DAN PEMBERDAYAAN DI 302 DESA MINIM PENGAWASAN

DANA DESA KABUPATEN JOMBANG AMBURADUL, KEJAKSAAN ABAIKAN LAPORAN Amburadulnya dana desa sebesar Rp 171 miliar di Kabupaten Jombang akibat minimnya pengawasan.

D

PC Projo Kabupaten Jombang merasa prihatin dengan implementasi Dana Desa (DD) tahun 2015. Hal ini karena sejumlah proyek fisik dan pemberdayaan di 302 desa yang dibiayai DD tahun 2015 sebesar Rp 171 miliar berjalan amburadul.

Berdasarkan data di lapangan sejumlah proyek fisik dikerjakan secara serampangan.

Selain itu, anggaran Rp 100 jutaan tiap desa yang diambilkan dari DD untuk kegiatan

Ketua DPC Projo Kabupaten Jombang, Joko Fatah Rochim.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga ‘menguap’ tidak jelas pengelolaanya.

Ketua DPC Projo Kabupaten Jombang, Joko Fatah Rochim mengatakan, amburadulnya DD tahun 2015 ini akibat minimnya pengawasan.

“Kami mempertanyakan kinerja pendamping dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa,” katanya kepada LICOM di Jombang,

Jumat (30/06/2017).

Fa t a h m e n g a t a k a n , pendamping DD tunjukan pusat tidak bisa berkerja sebagaimana mestinya sebab, honor mereka bisa cair setelah mendapat tanda tangan dari kepala desa. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang menjadi kepanjangan tangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi (PDTT) juga tidak menjalankan fungsinya.

Padahal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa selaku pihak yang memverifikasi setiap desa sebelum DD dicairkan.

Menurutnya, pengawasan kualitas proyek fisik implemantasu DD 2015 seharusnya lebih diprioritaskan. Mengingat berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 21 Tahun 2015, prioritas pertama penggunaan dana desa yaitu untuk membangun infrastuktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud.

“Kami banyak menemukan kualitas pekerjaan fisik dana desa 2015 sangat buruk dan banyak kesalahan. Bila pekerjaannya amburadul, tentu laporan pertanggungjawaban anggaranya juga bisa ditengarai banyak mark up,” katanya kepada LICOM di Jombang, Jumat (30/06/2017).

Fatah menyebut, pekerjaan fisik yang berkualitas buruk tersebut diantaranya pekerjaan Lapisan Penetrasi Macadam (Lapen), Hotmix (pengaspalan) dan paving.

“Pekerjaan Lapen dengan kualitas buruk kami temukan di Sumbermulyo, Pulo, Janti, Tejo, Jambu dan sejumlah desa di Kecamatan Mojoagung, sedangkan untuk paving salah satu contoh di Tunggorono, pulo. Banyak sekali kami tidak bisa menyebut satu persatu,” ujarnya.nobi

Petugas menurunkan sejumlah reklame dan baliho.

Kampung Petasan Jombang Digerebek RATUSAN personel TNI dan polisi bersenjata lengkap termasuk satu kompi Brimob dari Polda Jatim menggerebek sebuah kampung petasan di desa Keras Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (1/7/2017).

Selama ini Desa Keras merupakan sentra produsen petasan ilegal di Jombang yang ratusan warganya berprofesi memproduksi petasan dan dipasok ke berbagai kota. Dalam penggerebekan dua tahun lalu, ratusan polisi diserang warga saat melakukan razia sehingga polisi lari tunggang langgang.

Dalam penggerebekan itu, petugas juga menyisir kebun-kebun warga yang diduga menjadi tempat disembunyikannya petasan. Hasilnya tak sia-sia, lebih dari dua karung bubuk mesiu dan berbagai peralatan membuat petasan berhasil diamankan oleh petugas.

Petugas juga menemukan ribuan butir petasan yang sudah siap pakai. AKBP Agung Marliyanto, Kapolres Jombang menjelaskan, Desa Keras di Kecamatan Diwek Jombang selama ini dikenal sebagai sentra produsen petasan karena banyak warganya yang setiap Lebaran alih profesi memproduksi petasan.

Selain dijual ke berbagai kota, setiap tujuh hari pasca-Lebaran di desa ini juga rutin digelar tradisi pesta petasan yang mendatangkan ribuan wisatawan lokal dari berbagai kota. “Meski sudah dilarang dan sudah berkali-kali dirazia, setiap malam ketujuh hari raya, tradisi tersebut tetap saja dilakukan,” kata Agung.

Dengan penggerebekan yang dilakukan sore ini, polisi berharap malam ini tidak ada lagi tradisi pesta petasan (tradisi terlarang) di Desa Keras. Selain berbagai barang bukti, petugas juga mengamankan AA (47), salah seorang produsen petasan.

Sedangkan mayoritas warga lainnya yang dijadikan target operasi oleh petugas sudah banyak yang melarikan diri.nbnj

Kapolres Jombang Bersama Banser dan GP Ansor Amankan Mudik Lebaran

PWI Jombang dan NU Care LazisNU Santuni 100 Anak Yatim PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Jombang bersama NU Care LazisNU Jombang berbagi santuni anak yatim. Kegiatan sosial ini dilakukan sebagai bagian dari tugas wartawan yang tidak hanya berkecimpung dalam bidang jurnalistik, Sabtu (17/06/2017).

Sebagai insan media perlu membangun komunikasi lahir dan bathin untuk membangun jiwa yang peduli. Berbagi kasih ini diharapkan dapat mengurangi beban dan membuat semangat dalam meraih citacita saudara kita yang kurang beruntung.

Kegiatan sosial ini dilakukan untuk berbagi kebahagiaan bersama, PWI bekerjasama dengan NU Care LazisNU Jombang. Sebanyak seratus anak yatim yang berasal dari sejumlah panti asuhan di Jombang mendapatkan bantuan

Para donatur dari Penggerak PKK Kabupaten Jombang.

langsung dari sejumlah relawan donatur PWI. Para donatur tersebut dian-

taranya Wakil Bupati Jombang, Ibu Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Kasatreskrim

dan Kasatlantas Polres Jombang, Bank Jombang, PAUD As Salamah Rejoso, Anggota

DPRD dari Partai Golkar, Bazda Jombang, dan donatur perseorangan lainnya.

Pemberian santunan yang diberikan berupa peralatan sekolah diantaranya sebuah tas dan alat tulis, serta uang sebesar Rp 100 ribu. “Dengan ini diharapkan bisa membantu mereka,” ujar Syaiful Mu’alimin, Ketua Panitia Santunan 100 Anak Yatim PWI Jombang dan NU Care LazisNU. Wartawan Televisi Lokal Jawa Timur JTV ini menjelaskan, dalam bulan suci Ramadhan yang penuh berkah dan maghfiroh PWI bekerjasama dengan NU Care LazisNU Jombang ingin berbagi kebahagiaan bersama anak yatim.

“Maka dari itu, kami menggelar acara memberikan santunan kepada seratus anak yatim yang ada di Jombang,” pungkas Syaiful.nobi

Mensos Serahkan Bantuan Program Keluarga Harapan di Ploso MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa sambangi warga kurang mampu di Kecamatan Ploso dan Kudu, Kabupaten Jombang. Mensos mengingatkan bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) non tunai yang diserahkan ini untuk kebutuhan biaya pendidikan atau menambah kebutuhan gizi, Jumat (23/6/2017).

Bantuan diserahkan secara langsung oleh Khofifah bersama pejabat Kementerian Sosial, Bupati Jombang dan Wakil Bupati Jombang, serta Direktur BNI Perwakilan kepada 347 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kantor Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Ratusan penerima PKH berasal dari dua kecamatan yakni Kudu dan Ploso dengan rincian 206 keW W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

luarga di Kecamatan Ploso dan 131 kelurga di Kecamatan Kudu.

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan ini telah disalurkan sesuai pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendaknya digunakan untuk kebutuhan anak sekolah dan perbaikan gizi anak-anak, jangan digunakan untuk keperluan lebaran. Walaupun pencairan ini mendekati lebaran.

Lebih lanjut, Khofifah menambahkan selain pada bulan ini, bantuan akan cair dalam empat tahap. Pada tahapan pertama dan kedua bantuan sudah dicairkan, sedangkan untuk tahapan ketiga akan cair pada bulan Agustus mendatang.

Selanjutnya pada tahap terakhir cair pada bulan November 2017.

Jumlah total penerima bantu-

an PKH di Kabupaten Jombang sendiri tercatat 36.800 keluarga.

Dari jumlah itu sebanyak 8.000 lebih sudah dibagikan dengan periode pencairan empat kali.

Semoga bantuan dapat digunakan secara baik sebagai penunjang pendidikan dan kebutuhan gizi masyarakat Indonesia,” bebernya kepada Lensa Indonesia.

Program ini adalah program nasional yang diselenggarakan untuk meensejaterahkan masyarakat Indonesia. Kami berharap penerima bantuan dapat menggunakan secara bijak dan untuk keperluan pendidikan maupun perbaikan gizi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dan doakan perekonomian Indonesia terus meningkat,” terangnya.

Mensos Khofifah memberikan bantuan di Kecamatan Ploso.

Dalam penyaluran dana bantuan ini Kemensos telah bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Nasional Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk penyaluran bantuan nontunai.

Ini untuk meminimalisir penyalahgunaan, dan penggunaan bisa tepat sasaran. Selain itu masyarakat juga bisa menabung untuk memanajemen kebutu-

hannya,” tuturnya.

Setelah menerima dana bantuan ini, sekali lagi gunakan bantuan itu dengan bijak. Tidak boleh digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan konsumtif lain. Terlebih kebutuhan menghadapi Lebaran 2017, karena bantuan ini untuk biaya pendidikan dan untuk kebutuhan peningkatan gizi,” pungkasnya.nobi

Kapolres Jombang dan Ansor saat memantau arus mudik Lebaran.

KEPOLISIAN Resor Jombang menggandeng ormas pemuda Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) jombang untuk pantau arus mudik. Selain itu, GP Ansor dan Banser ini diajak untuk dirikan posko pantau lebaran di beberapa titik rawan macet berdampingan dengan posko lintas sektoral diantaranya PAM TNI dan Pos Kesehatan, Sabtu (24/06/2017).

Dalam pantauan keliling di beberapa pos jalur titik rawan kemacetan Polres Jombang dan GP Ansor sambangi pos Mojoagung, pos Ploso, dan pos pantau ramadniah di Kecamatan Bandarkedungmulyo. Sejauh ini belum terlihat ada kemacetan yang diakibatkan membludakaknya kendaraan pemudik. Namun, untuk antisipasi kemacetan sudah dipersiapkan sejumlah jalur alternatif.

Kapaolres Jombang AKBP Agung Marlianto mengatakan antisipasi kemacetan sudah dilakukan oleh anggota kepolisian dengan berbagai cara salah satunya berkoordinasi dengan lintas sektoral termasuk juga dengan ormas pemuda Gerakan Pemuda Ansor. Selama ini Jombang menjadi titik rawan macet di antaranya jembatan Kecamatan Ploso, Mojoagung, dan Bandarkedungmulyo di wilayah perbatasan Mengkreng.

“Namun kita sudah melakukan antisipasi jika kendaraan pemudik membludak di titik rawan macet dengan mengalihkan sesuatu mengurai ke jalur alternatif yang ada di Jombang,” bebernya kepada Lensa Indonesia.

“Alternatif pertama yakni jika para pemudik yang melintas di Jombang pada pukul 07.00 pagi sampai 17.00 WIB akan kita alihkan ke jalur Tol yang diberlakukan sebagai jalur fungsional untuk kendaraan roda empat.

Sementara untuk jalur alternatif lainnya, jika terjadi kemacetan di Simpang Mengkreng, kita akan mengalihkan ke jalur alternatif arah Kediri yang ada di Ngrandu Perak,” ungkapya.

Lebih lanjut, Kapolres menambahkan untuk tahap kemacetan yang parah di Mengkreng, dari persimpangan Mojoagung sudah kita alihkan arus kendaraan ke alternatif. Kita terus melakukan pemantauan dengan menggunakan sistem alarm warning yang ada di pos pantau lintas sektoral maupun pos pantau ramadniah pada tiap titik rawan macet, hal ini untuk segera mendapatkan tindakan dari jalur sebelumnya.

Sementara itu, Ketua GP Ansor Cabang Jombang, Zulfikar Dawam Ikhwanto mengatakan memang sudah meminta seluruh anggota Banser untuk mengisi kegiatan ramadhan dengan hal-hal yang positif. Baik dengan beribadah maupun amaliyah lainnya. Dengan adanya dukungan dari kepolisian Banser untuk membuat kegiatan posko relawan arus mudik dan balik lebaran. Ini bagian dari kegiatan sosial. Banser memang tidak hanya harus ngaji, tadarus, tapi juga berbuat kebaikan untuk masyarakat.nobi

PANTURA

6

EDISI 179 | 03 - 09 JULI 2017

Balon Udara Jatuh di Petrokimia Gresik LAGI, balon udara berisi ratusan petasan jatuh di gudang pabrik Petrokimia Gresik. Dugaan sementara, balon berbahaya tersebut berasal dari Ponorogo.

Pasalnya dari informasi yang didapat beritajatim.com, serpihan kertas petasan bertuliskan asal Ponorogo. Seperti yang terjadi beberapa hari lalu, balon udara yang jatuh di Masjid Ngawi. Kali ini, bahkan lebih jelas. Berisi foto copyan kartu keluarga salah satu warga Desa Tatung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

“Memang benar ada balon udara jatuh di Kabupaten Gresik. Dan dugaannya dari Ponorogo. Karena ada fotocopyan kartu keluarga salah satu warga di Desa Tatung, Kecamatan Balong,” kata Kapolres Ponorogo, AKBP Suryo Sudarmadi.

Dia mengaku, balon udara ditemukan pada atap Gudang Bulk Storage (BS) Pabrik I PT. Petro Kimia Gresik Jl Ahmad Yani Kec/Kabupaten Gresik. Dengan ukuran kurang lebih 10 meter yang terbuat dari plastik warna putih dengan kerangka terbuat dari kayu bambu berdiameter 2,5 meter beserta sejumlah petasan sebanyak 195 biji yang belum sempat meletus.

Suryo menjelaskan, akan berkoordinasi dengan Polres Gresik. Pun dengan Kepala Desa Tatung. “Seperti sebelumnya. Apakah benar memang dari Balong atau tidak,” tambahnya. Suryo memaparkan, sebaiknya masyarakat lebih paham bahaya menerbangkan balon udara dengan petasan.

Apalagi sudah banyak korban secara materiil.nbnj

Gresik Tuan Rumah 19th Asian Senior Men’s Volleyball Championship KOTA Gresik akan menjadi tuan rumah kejuaraan bola voli antarnegara Asia 2017 atau 19th Asian Senior Men’s Volleyball Championship. Rencananya, kejuaraan ini digelar 24 Juli hingga 1 Agustus mendatang.

Alasan ditunjuknya Gresik sebagai tuan rumah karena di kota pudak ini ada dua venue yang cukup memenuhi syarat untuk menggelar pertandingan internasional, yakni di GOR Tri Dharma dan Wahana Ekspresi Pusponegoro.

“Untuk GOR Tri Dharma sudah tidak ada masalah karena memang sering digunakan event nasional. Selain itu, sarana dan prasarana juga lengkap. Namun untuk Wahana Ekspresi Pusponegoro, kita harus melihat kondisinya secara langsung,” kata Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahrgaan (Dispora) Jawa Timur Supratomo, Jumat (30/6/2017).

Supratomo mengaku bangga Jatim dipercaya menggelar event yang diikuti oleh 16 negara. Sebab, dampak dari kejuaraan ini tentu akan memutar roda perekonomian dan memicu prestasi prestasi bola voli di Jatim.

“Ini kesempatan bagi atlet, pelatih, dan penggemar bola voli untuk menyaksikan aksi atlet luar negeri. Karena yang turun di event ini adalah tim-tim terbaik Asia,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Pengprov PBVSI Jatim AKBP AY Murni mengatakan, 6 negara yang ikut di event ini adalah Indonesia, Australia, Iran, Jepang, Vietnam, Hongkong, Srilangka, Taipe, Qatar, China, Thailand, Korea, Kazakhstan, Pakistan, Arab Saudi, dan Bahrain.

Selain menyediakan venue untuk pertandingan, pihak panitia juga menyiapkan sarana latihan, seperti di PLN Ngagel, GOR Hayam Wurukk Kodam V/Brawijaya, Bumi Moro, Kampus Stikosa-AWS, Unesa dan Unair. “Rencanannya seluruh atlet akan menginap di Hotel yang berada di Surabaya,” katanya.

Indonesia tergabung di Grup 19th Asian Senior Men’s Volleyball Championship. Tim asuhan Syamsul Jais ini akan bersaing dengan Qatar Kazakhstan, dan Saudi Arabia.ndap

Ledakan Lampion Gegerkan Warga Tuban WARGA Dusun Sundulan, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Tuban digegerkan dengan benda yang diduga bom, yang meledak diatap rumah milik Suryono (44), senin malam (26/06) Pasalnya meledak, benda yang tidak diketahui asal-usul jatuhnya, sempat mengenai kabel listrik yang melintang sebelum akhirnya meledak di atas genteng milik Suryono.

“Mungkin saja benda ini jatuh dari langit, karena ledakannya cukup keras,” ucap Suryono.

Suryono menambahkan, saat kejadian ia sedang bersantai dengan keluarga dirumah, namun kedamaian yang dinikmatinya itu tiba-tiba pecah, saat bunyi ledakan keras itu merusak genteng rumahnya. Kapolsek Plumpang, AKP Budi Friyanto menjelaskan benda tersebut bekas lampu lampion dengan diameter 1,5 meter. Saat meledak kerangka lampion tersebut jatuh mengenai kabel listrik kemudian listrik padam. Setelah itu jatuh kerumah warga bernama Suryono, dan mengenai genteng rumah milik Suryono sehingga menyebabkan kerusakan.

“Warga penasaran ingin melihat sumber ledakan itu, sehingga saking paniknya petugas kepolisian langsung meluncur ke TKP,” ucap Kapolsek.

Kapolsek berpesan, untuk tetap waspada terhadap apapun yang mengarah kepada keresahan, keamanan, ketertiban dan tetap berbagi informasi agar terciptanya suasana kondusif.

“Dari kejadian ini, barang bukti kita amankan di Polsek,” pungkasnya.nam/sua W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Keren, Masjid di Lamongan ini Mirip Masjidil Haram Saat masuk ke masjid, sebuah kiswah berukuran besar di bagian depan mihrab imam yang sengaja didatangkan dari Masjidil Haram.

M

A S J I D Namira.

Sepintas, masjid satu ini memang lain dari yang lain. Bangunan masjid yang terletak di Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung, Lamongan ini lebih menyerupai bangunan masjid minimalis seperti layaknya masjid-masjid di timur tengah.

Masyarakat dan jamaah dibuat takjub dengan bangunan yang megah dan halaman parkir yang luas serta suasana bersih dan asri. Tak hanya itu saja kekhasan yang dimiliki Masjid Namira. Saat masuk ke masjid yang dibangun tahun 2013 lalu, sebuah kiswah berukuran besar di bagian depan mihrab imam yang sengaja didatangkan dari Masjidil Haram, berdiri kokoh dan dilindungi kaca. Kiswahkiswah berukuran kecil pun juga dipajang di sekeliling area dalam masjid, menambah ketakjuban.

Tak hanya kiswah, masyarakat dan jamaah bisa mencium wewangian khas Tanah Suci Mekkah seakan menambah

Inilah mihrab Masjid Namira Lamongan yang berhiaskah kiswah penutup pintu Ka’bah, yang kabarnya didatangkan langsung dari Makka.

kerinduan akan Baitulloh. Tak bisa dipungkiri, siapa saja yang menginjakkan kaki ke dalam masjid juga dimanjakan dengan empuknya karpet seperti berada di Roudhoh Madinah atau rumah Rosulullah SAW. Suasana adem dan khusyuk pun terasa saat menjalankan salat.

Fasilitas-fasilitas masjid milik warga Lamongan ini juga menyediakan kursi roda dan tempat duduk bagi jamaah yang tidak bisa melakukan salat dengan berdiri. Tak jarang, pengunjung dari bebagai daerah itu juga bisa jadi ajang berswafoto.

Tak hanya arsitektur bangunan masjid saja yang disamakan. Tata letak tempat wudhu juga dibangun dengan nuansa khas Masjidil Haram dan Madinah.

Wakil Takmir Masjid Namira, Ahrian Saifi mengatakan, sebelumnya masjid memiliki luas 1 hektar dan mampu menampung 500 jamaah. Namun pada perkembangannya, masjid ini diperluas dan dibangun lagi kurang lebih 2,7 hektar dan mampu menampung tiga kali lipat dari bangunan sebe-

lumnya.

Menurutnya, nama Masjid Namira kita ambil dari nama salah satu masjid yang ada di Padang Arofah Arab Saudi.

“Nama Masjid Namira kita ambil dari nama salah satu masjid yang ada di Padang Arofah di Arab Saudi,” jelasnya.

Ramadhan tahun 2017 ini, menurut Ahrian, adalah puasa pertama di lokasi pembangunan Masjid Namira yang baru. Masjid Namira dibuka pertama kali 1 Juni 2013 lalu.

“Kita perluas karena saat ini parkir sepertinya kurang luas dan bisa menampung banyak jamaah,” kata Ahrian di lokasi, belum lama ini.

Sementara untuk perawatan Masjid Namira, Ahrian tidak bersedia menjelaskan berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan kiswah dari Arab Saudi dan wewangian khas tanah Arab tersebut. Namun informasi yang didapat, setiap bulan Masjid Namira menghabiskan dana lebih dari Rp 500 ribu.

Selama satu bulan, biaya perawatan masjid menelan setidaknya Rp 200 juta yang

sebagian besar digunakan untuk listrik. Sementara, ustadz yang menjadi imam yang berjumlah 6 orang di masjid ini hafidz-hafidz dengan bacaan Al Qurannya seperti di Arab Saudi.

Ahrian mengaku, Masjid Namira sengaja dibangun seperti di Arab Saudi agar masyarakat yang belum berkesempatan datang ke tanah suci atau rindu suasana Masjidil Haram bisa merasakan nuansa itu di masjid ini. Dan bangunan masjid sengaja dibangun minimalis agar bisa didatangi semua golongan dan merasakan hal yang sama.

“Dengan bangunan yang mirip di Arab Saudi ini, kami berharap semua golongan bisa masuk di masjid ini,” tuturnya.

Masjid Namira saat ini salah satu masjid di Lamongan yang menjadi jujugan sejumlah orang untuk beribadah. Saat ramadan, banyak pengunjung yang melakukan ngabuburit di masjid. Sebab, pihak pengurus menyediakan takjil bagi yang datang. Dan bagi pengunjung bisa mengikuti salat tarawih yang digelar sebanyak 2 kali.

Dengan imam salat tarawih yang sengaja didatangkan dari timur tengah. Tak hanya jadi jujugan untuk ngabuburit dan salat, masjid milik perseorangan ini seringkali digunakan sebagai tempat akad nikah, pengajian dan lain-lain.

Salah seorang jamaah yang biasa beribadah di masjid Namira, Faisol mengaku senang beribadah di masjid ini karena suasana dan nuansanya yang khas. Faisol mengaku bisa merasakan suasana beribadah seperti di tanah suci meski belum pernah ke tanah suci.

“Suasana khas dan arsitekturnya mengingatkan kita akan masjid-masjid di tanah suci,” terangnya.

Sementara pengunjung asal Sidoarjo, Mayang (40) mengaku saat rindu Baitulloh, dirinya bersama suami dan anak-anaknya sengaja datang ke Masjid Namira. “Kalau kangen Masjidil Haram, saya dan keluarga sengaja datang ke masjid ini. Benar-benar bisa merasakan nuansa Mekkah dan Madinah kalau sudah ada di sini,” jelas Mayang terkagum-kagum.nfat/dt

Selingkuhi Istri Orang, Pria Diarak dan Didenda Rp 6 Juta WARGA Desa Klumpit RT 01, RW 02, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa timur, digegerkan adanya pertengkaran anak dan ayah kandungnya yang terjadi di rumah DR (40), di Desa Klumit itu, Jum’at (30/6/2017) sekira pukul 21:30 wib.

Yang bertengkar pria berinisial MDR (50) seorang warga Desa Sokosari RT 08,RW 02, Kecamatan Soko, Tuban dengan anak kandungnya berinisial ADA (27), yang diakibatkan dia mengetahui ayahnya sedang berboncengan dengan wanita idaman lain (WIL) berinisial EM (38) yang merupakan istri sah DR. Peristiwa itu terjadi di rumah DR, sebab saat itu ADA datang untuk mencari ayahnya.

Informasinya, ayahnya memiliki WIL yang berinisial EM yang tinggal di Desa Klumpit,

Kecamatan Soko. Sehingga dia datang untuk memergoki ayahnya sekaligus untuk ‘menasehati’ ayahnya agar tak selingkuh, apalagi yang diselingkuhi adalah istri orang.

Saat ADA datang ke rumah DR, kebetulan EM itu sedang tak ada di rumah. Menurutnya, istrinya sedang keluar dengan MDR sejak pukul 09:00 wib dan biasanya baru pulang setelah pukul 14:0 wib atau bisa lebih.

Kepada ADA, DR malah curhat (curahan hati) tentang kondisi istrinya yang ‘main gila’ dengan MDR sedangkan DR tak berani melarang karena diancam cerai oleh istrinya jika suaminya itu mempersoalkan hubungan terlarang yang dilakukannya dengan MDR dengan EM. “Saya tak berani melarang istri saya agar tidak berhubungan dengan ayah sampean.

Karena saya diancam mau diceraikan jika melarang-larang hubungan mereka. Padahal, saya masih cinta sama istri saya dan kasihan anak-anak jika harus bercerai mas,” ungkap DR. Melihat kondisi itu, membuat ADA yang berdinas sebagai seorang anggota polisi di Madiun, ingin membantu DR sekaligus ‘menginsafkan’ ayahnya agar tak selingkuh lagi.

Sehingga, keduanya sepakat untuk menjebak antara MDR dengan EM. Ternyata benar, MDR dengan EM tiba di rumah DR dengan berboncengan pakai sepeda motor. Tanpa ba-bibu ADA langsung menyuruh ayahnya turun dan terjadilah adu mulut hingga terjadi adu jotos.

Ada memukul ayahnya dengan tujuan agar ayahnya menyadari kesalahannya dan

tak lagi melakukan perbuatan yang tak senonoh itu. Karena terjadi keributan, hingga warga sekitar berdatangan ke rumah DR hingga MDR nyaris dihakimi massa.

Melihat situasi yang tak kondusif itu, warga lantas menghubungi Kepala Desa dan Polsek Soko untuk melakukan mediasi atas masalah yang terjadi di rumah DR. Akhirnya, mereka yang berseteru baik MDR, ADA, EM dan DR digiring ke Balai Desa Klumpit untuk dilakukan mediasi. Di hadapan Kades, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Polsek Soko, MDR mengakui jika dirinya menjadi hubungan asmara dengan EM. Kemudian dilakukan solusi melalui mediasi antara pihak korban DR dengan MDR. Hasilnya, MRD didenda uang sebesar Rp 6 juta, untuk dikelola Karang Taruna setempat

dengan dimanfaatkan untuk membeli pedel, guna pengurukan jalan desa yang membutuhkan pemeliharaan.

Kapolsek Soko AKP Yudhi Hermawan,SH, melalui Kanit Reskrim Ipda Haryono membenarkan jika terjadi dugaan perselingkuhan di Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Tuban. Masalahnya, sudah diselesaikan oleh tiga pilar yakni, pihak Pemerintah desa (Pemdes) Klumpit, dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

“Dalam pertemuan itu sudah dilakukan mediasi dan antara korban dan pelaku.

Mereka sepakat berdamai dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan. Pelaku berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanya lagi dan pelaku diberikan efek jera dengan dikenai denda Rp 6 juta,” tegasnya.nmud/ri

Ditemukan Tas Berisi Uang Rp 12 Juta di Terminal Bojonegoro SEBUAH tas ransel warna hitam ditemukan dua petugas Dishub Bojonegoro di shelter pemberangkatan bus Terminal Rajekwesi, Kamis (29/6/2017) sore. Didik Hariyanto (50) dan Sun’an Arifin (45) mengaku terkejut saat dibuka, tas tersebut berisi uang yang nilainya hampir Rp 12 juta.

Peristiwa bermula saat dua petugas dishub yang sedang berjaga di Posko Pam Lebaran mudi 2017 Terminal Rajekwesi melihat tas tergeletak di dekat shelter bus. Saat didekati, petugas semula mencurigai tas tersebut. Khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, penemuan tas langsungdibawa dan diamankan beberapa petugas gabungan dari TNI dan Polri di sekitar posko.

“Tadi itu tergeletak di lantai dekat shelter pemberangkatan

Petugas temukan tas ransel berisi uang Rp 12 juta.

bus. Tapi kita tak mau gegabah membuka, akhirnya kita lapor

petugas polisi dan TNI yang sedang nge-pam,” kata Didik

Hariyanto dan Sun’an, petugas Dishub yang pertama kali men-

emukan tas di lokasi.

Merasa aman dan isi tas tidak mencurigakan, jelas Didik, tas diduga milik penumpang bus itu sepakat dibuka oleh para petugas. Betapa terkejutnya saat melihat isi tas tersebut berisi uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu senilai Rp 12 juta.

“Selain uang, ada alat pengering rambut, peralatan mandi dan pakaian,” tambah Didik.

Sementara Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S Bintoro membenarkan atas penemuan tas berisi uang tersebut.

“Tas tersebut dibuka di hadapan tim pam terpadu di posko lebaran terminal. Ada kemungkinan milik calon penumpang bus yang tertinggal. Sementara masih diamankan. Dan hingga saat ini belum ada pemiliknya,” tegas Kapolres.nbnj

MADIUN

7

EDISI 179 | 03 - 09 JULI 2017

Handoko Budi Setyo Bakal Duduki Kursi Wakil Ketua DPRD Kota Madiun

Handoko Budi Setyo.

DPC Partai Gerindra (PG) Kota Madiun akhirnya mengajukan Handoko Budi Setyo sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Madiun menggantikan almarhum Sukoyo.

“Dalam rapat Selasa (20/6/2017) lalu sudah final. Hasil keputusannya pak Handoko Wakil Ketua DPRD -

nya,”kata Ketua DPC PG Kota Madiun, Bambang Wahyudi bar u-baru ini.

Bahkan, surat pergantian ini telah dikirim ke DPRD sejak beberapa hari lalu.

“Surat untuk pergantian Wakil Ketua sudah saya tandatanggani,” ujarnya.

Sementara, Suci Hari masih harus lebih bersabar menunggu untuk

duduk di kursi wakil rakyat. Ini karena pihak DPC sendiri belum melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk almarhum Sukoyo.

Tetapi, hasil kesepakatan rapat DPC sudah diputuskan bahwa di Dapil Manguharjo sepeninggalan almarhum Sukoyo, akan digantikan oleh Suci Hari.

Dimana dalam Pemilihan Legeslatif lalu, Suci Hari memiliki suara di bawah almarhum Sukoyo. “Yang PAW masih dibuat,” papar bambang Wahyudi.

Diketahui, PG Kota Madiun sempat pecah menjadi dua kubu. Ini setelah Wakil Ketua DPRD Kota Madiun dari Fraksi PG, Sukoyo meninggal dunia.

Bahkan dua kubu tersebut memiliki pendirian masing-masing didalam menentukan pengganti Sukoyo. Hal inilah yang membuat rapat internal DPC untuk membahas PAW dan pengganti Wakil Ketua DPRD berulang kali batal digelar.paw

Sukowidodo Ditawari Maju Pilkada Madiun Sebagai putra daerah, Sukowidodo diharapkan pemerintahan mendatang mampu membangun Madiun dan kembali mendapat kepercayaan rakyatnya, sekaligus menjadi pemimpin yang partisipatif.

Kapolres Madiun AKBP I Made Agus Prasatya.

Polres Madiun Bentuk Tim Khusus, Tindak Kriminal Lebaran Nihil

Sukowidodo.

PENGAMAT politik dari Universitas Airlangga (Unair) Sukowidodo dikabarkan akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota Madiun 2018.

“Kami berdiskusi dan saya sempat mendapat tawaran untuk maju mendampingi salah seorang bakal calon Wali Kota Madiun,” ujarnya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu mengaku telah melakukan komunikasi

dengan Maidi, bakal calon Wali Kota Madiun yang kini masih aktif sebagai sekretaris daerah setempat. Sejauh ini, Sukowi belum menyatakan kesiapannya karena masih harus berpikir panjang sebelum menentukan langkahnya terkait maju atau tidaknya sebagai calon wakil wali kota.

“Saya belum mengiyakan atau menolaknya, tapi yang pasti saat ini masyarakat sangat butuh transparansi penyelenggaraan

pemerintahan di sana,” ucap dosen bergelar doktor Unair yang juga pernah mengenyam pendidikan di UGM (S1) dan Universitas Indonesia (S2) tersebut. Sebagai putra daerah, kata dia, diharapkan pemerintahan mendatang mampu membangun Madiun dan kembali mendapat kepercayaan rakyatnya, sekaligus menjadi pemimpin yang partisipatif.

“Prinsipnya saya ingin bangun Madiun, tetapikan tidak

harus saya karena banyak yang lain lebih baik dan mampu. Tapi yang jelas, duet kepemimpinan birokrat dan akademisi menjadi pilihan alternatif di tengah krisis perpolitikan Indonesia,” katanya. Sementara itu, Kota Madiun menjadi satu daerah yang akan menggelar Pilkada secara serentak dengan 17 kabupaten/kota dan Pilkada Jatim di provinsi setempat pada 27 Juni 2018.

Selain KPU Kota Madiun yang telah melakukan sosial-

isasi sejak beberapa waktu lalu, sejumlah tokoh sudah mulai disebut-sebut sebagai kandidat untuk menjadi orang nomor satu maupun dua untuk periode lima tahun ke depan. Tak hanya Sekda Kota Madiun yang digadang-gadang, nama Wakil Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto sebenarnya menjadi pilihan meski yang bersangkutan beberapa kali telah menegaskan tidak akan maju sebagai calon wali kota.pras

POLRES Madiun siapkan tim khusus guna keamanan pemudik di wilayah kabupaten Madiun khususnya jalur titik titik rawan kejahatan.

Hal tersebut dipertegas oleh Kapolres Madiun AKBP I Made Agus Prasatya saat sidak pos pantau lebaran bersama Bupati serta jajaran Forpimda kabupaten Madiun, Kamis (22/6/2017).

Hingga saat H-3 tin dak kejahatan khusu snya bajing loncat ataupun kriminalitas lainnya masih nihil, Kapolres menambahkan pihaknya sudah mengantisipasi dengan membentuk tim khusus dengan melibatkan Brimob dan crime hunter di titik titik rawan kejahatan, “Untuk H-3 pelaksanaan operasi ramadania semeru 2017 saat ini masih kondusif, untuk kriminalitas terutama banjing loncat jalanan nihil. Karena kita sudah mengantisipasi titiktitik rawan kriminalitas kita sudah membentuk tim khusus dan melibatkan brimob dan tim crime hunter yang sudah kita bentuk dan sampai saat ini kriminalitas masih nihil,” terang AKBP I Made Agus Prasatya.

Sementara itu terkait jalan tol sebagai alternatif antisipasi kemancetan, kapolres mengatakan hingga H-3 jalur belum dibuka dikarenakan jalur utama masih bisa digunakan.

“Untuk fungsional jalan tol itu adalah alternatif terakhir dan sampai H-3 ini masih belum dibuka karena jalur utama masih memungkinkan. Jadi nanti ada situasi kondisi yang memang stag di ruas jalur Ngawi Madiun Nganjuk ini baru kita akan melakukan jalur alternatif tol fungsional yang akan kita gunakan hanya pada siang hari,” pungkasnya.dhimaz_adi

Seluruh Fraksi DPRD Kota Madiun Setujui Raperda APBD 2016 SELURUH fraksi di DPRD Kota Madiun akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016, untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Meskipun dengan berbagai catatan, rekomendasi dan saran.

Seperti yang diungkapkan fraksi Pembangunan Nasional Rakyat Sejahtera (f-PNRS) dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 yang digelar di gedung DPRD setempat, Kamis (22/6/2017).

Juru Bicara (Jubir) f-PNRS, Hasta Hadi Wiguna mengatakan, bahwa opiniWajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diraih Pemkot Madiun ditahun 2016 merupakan langkah kemunduran. Pihak f-PNRS berharap, opini tersebut dapat menjadi cambuk untuk menjadikan Kota Madiun lebih sehat dalam hal pengelolaan keuangan.

“Pendapat kami sema tamata untuk member ikan saran, koreksi dan evaluasi agar kedepan Pemkot Madiun dapat berjalan lebih baik,” katanya dengan memberikan beberapa rekomendasi.

Fraksi Partai Kebangkitan

Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD beserta Wakil Walikota Madiun usai penandatanganan persetujuan bersama.

Bangsa (f-PKB) melalui Jubir Widodo menyampaikan beberapa catatan, masukkan dan saran, diantaranya tentang cakupan realisasi pendapatan dan belanja daerah serta pelaksanaan kegiatan atau program yang belum dapat diselesaikan. Hal itu diharapkan oleh f-PKB dapat menjadikan sarana pendorong tahapan rencana selanjutnya.

“Diharapkan tahun 2017 dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Widodo. Fraksi Partai Gerindra

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

(f-PG) dengan Jubir Nursini mengatak an, Pemkot Madiun kedepan diharapkan dapat membenahi beberapa permasalahan yang menjadi catatan BPK, sehingga predikat WTP dapat kembali diraih.

“Pemkot Madiun juga perlu melakukan upaya yang tepat dan segera, agar serapan anggaran dapat berjalan maksimal sesuai rencana dan program yang telah direncanakan. Agar tidak terjadi SILPA yang nilainya cukup besar pada setiap akhir tahun,”

kata Nursini.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (f-PDIP) dengan Jubir Gaguk Gendroyono merekomendasikan agar Pemkot Madiun melakukan program intensifikasi terhadap objek pajak dan retribusi. Atas opini WDP, F-PDIP mengharapkan ada evaluasi terhadap kinerja OPD. Kemudian melihat besaran SILPA tahun 2016 yang mencapai Rp. 300 miliar lebih, FPDIP meminta agar melakukan upaya perbaikan pengelolaan

keuangan daerah.

“Dalam pant auan kami, ada proyek setengah jadi tahun 2015 lalu yang belum dilanjutkan (Embung Pilangbangu dan Gedung DPRD,red). Kami meminta agar seluruh proyek yang masih setengah jadi, secepatnya bisa dilanjutkan,” tegas Gaguk.

Sementara Fraksi Demokrat Bersatu (F-DP) dengan Jubir Winarko meminta kepada Pemkot Madiun untuk meningkatkan kinerja serta perencanaan secara tepat dan cermat. Terhadap program kegiatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, hendaknya terus dilakukan peningkatan dengan pola penganggaran yang rasional serta akuntabilitas. Sehingga opini WTP dapat diraih kembali.

“Agar Pemkot Madiun memperhatikan serta mempertimbangkan ketersediaan SDM yang ada terkait dengan banyaknya ASN yang purna tugas dalam kurun waktu empat tahun terakhir,” tandas Winarko.

S e b e l u m ny a , R a b u ( 12/6/2017), Wakil Wal ikota, Sugeng Rismiy anto menjawab pemandangan umum dari empat fraksi (kecuali f-PDIP) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 yang digelar pada sidang paripurna sebelumnya, Senin (19/6/2017).dhimaz_adi/paw

Penyidik Kejari Mejayan tampak sibuk riwa-riwi di kantor Bappeda.

Kejari Mejayan Geledah Bappeda Kabupaten Madiun TIM Penyidik Kejaksaan Negeri Mejayan kabupaten Madiun menggeledah Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, Rabu pagi ( 21/6/2017).

Dari informasi yang didapat, penggeledahan dilakukan setelah surat perintah penyidikan kasus dugaan korupsi dana rutin anggaran 2015 yang diperiksa kejaksaan negeri Mejayan telah terbit. Dari pantauan di lapangan tampak Tim Kejari Mejayan beranggotakan delapan orang dan dipimpin langsung Kepala Seksi Pidana Khusus, Wartajiono Hadi.

“Penggeledahan ini dilakukan setelah ada surat perintah penyidikan dugaan penyimpangan anggaran Bappeda tahun 2015. Penggeledahan merupakan kewenangan penyidik,” terang Hadi kepada Realita.co.

Hadi menambahkan selain menggeledah kantor Bappeda Madiun. Tim Kejari Mejayan juga menggeledah Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Pemkab Madiun dengan kasus yang sama.

“Kita melakukan penggeledahan di bappeda dan di kantor kepala bidang administrasi pemerintahan di puspem ini dan sedang dilakukan, penggeledahan ini dilakukan untuk mencari alat bukti dan dokumen dokumen yang terkait perkara ini,” pungkas Hadi.dhimaz_adi

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT Aksara Grafika Surabaya, Jl. Raya Berbek No 45 Waru - Sidoarjo, Tlp (031) 8678318 (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

KENDAL

6

EDISI 179 | 03 - 09 JULI 2017

Polres Kendal Tahan ABG 18 Tahun Karena Mencuri 18 Kali

Remaja berinisial DA.

SEORANG remaja berinisial DA, 18, warga Desa Margosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (Jateng) dicokok polisi, Senin (26/6/2017), atas tuduhan pencurian kendaraan bermotor di Desa Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Dari keterangan yang didapat polisi, DA mengaku sudah mencuri sebanyak 18 kali.

Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Aris Munandar menjelaskan DA bukan hanya mencuri kendaraan bermotor, namun juga melakukan pencurian barang berharga lainnya di rumah yang ditinggal pemiliknya. “Dari pemeriksaan tersangka DA, ia telah melakukan perbuatan curanmor sebanyak 5 kali dan pencurian di rumah kosong sebanyak 13 kali,” ungkap Aris seperti dikutip laman berita resmi milik Polri.

DA ditangkap setelah seorang warga melaporkan kasus pencurian yang menyasar Honda Supra X berpelat nomor H 2493 HD di wilayah Brangsong. Setelah ditangkap, DA mengaku telah menjual barang hasil kejahatannya itu kepada MJ, warga Desa Jenarsari, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal.

Transaksi jual beli motor curian itu dilakukan di kawasan Kabupaten Batang. Sepeda motor Supra X yang dicuri DA lantas dihargai Rp700.000 oleh MJ. Selain menangkap DA, polisi juga telah berhasil meringkus MJ dengan tuduhan sebagai penadah barang curian.

Karena kasus pencurian itu, dua warga Kendal tersebut terancam hukuman kurungan penjara. MD dijerat Pasal 363 KUHP dengan hukuman kurungan penjara paling lama sembilan tahun, sedangkan MJ terancam Pasal 480 KUHP dengan hukuman kurungan penjara maksimal empat tahun.

Kasus pencurian tersebut masih terus dikembangkan pihak Polres Kendal.ngin/sol

Ada Aplikasi Buat Lapor Bupati Mirna MASYARAKAT Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (Jateng) kini sudah dapat melaporkan segala kejadian maupun keluhan terkait Kabupaten Kendal kepada instansi terkait melalui aplikasi yang dapat diinstal di smartphone.

Label nama Knok Knok disematkan pada aplikasi itu serima dengan sapaan mesra Mirna Anissa, yakni Mbak Nok. Kendati telah tersedia cara mudah nan canggih untuk mengadu ke Mbak Nok, sebagian kalangan justru merasa infrastruktur atau prasarana sebagai penghubung masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal itu terlalu ribet. Bahkan kalangan yang menuding Knok Knok terlalu merepotkan adalah para netizen yang terbilang akrab dengan media jejaring sosial di Internet.

Di media sosial Facebook, pengguna akun Facebook Kendal Handal mengabarkan bahwa aplikasi tersebut sudah dapat diinstal di smartphone melalui layanan Google Playstore ataupun App Store. Menurutnya, infrastruktur atau prasarana berupa aplikasi tersebut dapat digunakan warga Kabupaten Kendal melaporkan segala sesuatu terkait Kabupaten Kendal langsung kepada dinas terkait, bahkan juga bisa langsung ditujukan kepada Bupati Kendal Mirna Annisa.

“Halo kawan, laporkan situasi dilingkungan Kendal baik kriminalitas, jalan rusak, pungli, aduan kepada Bupati Kendal, potensi teroris, narkoba, kemacetan, dan hal yang lainnya dengan Aplikasi Knok Knok,” tulis pengguna akun Facebook Kendal Handal.

Nyatanya, sebagian warga dunia maya (netizen) bereaksi negatif. Mereka menilai sistem seperti itu justru tak praktis.

“Enggak usah ruwet. Pakai WA saja. Itu pun kalau mau. Kendal durung wayahe ngonoan. Keduwuren,” ungkap pengguna akun Facebook Bintoro yang mestinya sudah menginstal aplikasi Whatsapp pada smartphone-nya.

“Pakai sistem sing gampang wae mbok an,” tulis pengguna akun Facebook Munifah Rizka Rizky yang entah mengakses Facebook dengan gawai apa.

Sebagian netizen lain mengaku ragu aplikasi tersebut akan berfungsi secara efektif. Mereka ragu laporan mereka dapat ditanggapi dengan cepat. “Halahhhhh palingooo uraa di gubrissss. Abaikan,” tulis pengguna akun Facebook Farraolla Helwa.

Meski demikian, tak sedikit netizen yang menganggap aplikasi itu cukup bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kendal. Dalam layanan Google Playstore, netizen yang mengaku sudah mengisntalnya mengungkapkan bahwa aplikasi itu memang bermanfaat.

“Nice. Bagus aplikasinya sangat membantu,” ungkap Niko Wijaya pada kolom review aplikasi tersebut di layanan Google Playstore.

Meski banyak yang meragukan manfaat dari aplikasi tersebut, sebagian netizen mengapresiasinya sebagai salah satu upaya Pemkab Kendal memberikan jembatan masyarakat menyampaikan laporannya langsung kepada pemerintah.

Aplikasi Knok Knok adalah sebuah infrastruktur berupa aplikasi hasil dari gagasan dan program Pemkab Kendal.

“Ini program pemda di bawah pengelolaan oleh Diskominfo.

Dan setiap laporan yang masuk kami sampaikan ke dinas terkait. Terima kasih atas saran, kritikan, dan masukannya.

Mari bareng-bareng bangun Kendal,” papar pengguna akun Facebook Kendal Handal.ngin/sol W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Kendal 2018 Fokus Pembangunan Infrastruktur Fokus pembangunan direncanakan akan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur secara merata, SDM berkualitas dan berdaya saing, pendidikan berkualitas, dan kesehatan murah.

R

APAT Paripurna dengan agenda penyampaian pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 dan Penyampaian KUU-PPAS APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018, yang sedianya akan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB ternyata harus mengalami kemoloran hingga dua jam lebih. Sehingga baru dapat dilaksanakan pada pukul 11.15 WIB. Hal ini terjadi lantaran rapat paripurna yang dilangsungkan di ruang Paripurna DPRD setempat, Rabu (21/6/2017) harus menunggu batas kuorom terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan.

Rapat Paripurna penyampaian pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2016 dan penyampaian KUU-PPAS APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2018.

Dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Kendal sebanyak 44 orang, rapat paripurna kali ini berhasil memenuhi kuorom karena dihadiri oleh 35 orang. Untuk tahun 2016, Silpa APBD Kabupaten Kendal mencapai jumlah Rp297 Miliar lebih, yang kemudian berhasil direalisasikan melalui beberapa agenda kegiatan.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Kendal tersebut, pihak eksekutif diwakilkan oleh Wakil Bupati Kendal, Masrur Masykur yang selanjutnya membacakan hasil pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 dan Penyampaian KUU-PPAS APBD Kabupaten Kendal Tahun Ang-

garan 2018, di hadapan para anggota dewan yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut, arah kebijakan Kabupaten Kendal pada tahun 2018 sesuai RPJMD adalah untuk mewujudkan tagline visi misi Kendal Bermartabat. Fokus pembangunan direncanakan akan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur secara merata, SDM berkualitas dan berdaya saing, pendidikan berkualitas, dan kesehatan murah.

“Hal tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang antara lain melanjutkan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, jaringan irigas, ketersediaan air bersih, sanitasi, dan penanganan kawasan kumuh.

Selain itu juga terdapat peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pengembangan kualitas pendidikan, baik formal, non formal, maupun informal, dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau.

Oleh karena itu, program dan prioritas dalam KUA-PPAS tahun 2018 ini difokuskan pada kegiatan yang dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono SSos menyampaikan jika Silpa Rp297 Miliar lebih tersebut, selanjutnya akan dibahas setelah mendapatkan rancangan untuk menyusun jadwal di Juli 2017 mendatang. Prapto juga me-

nyatakan bahwa sebenarnya dua agenda tersebut merupakan kegiatan yang berlainan dan terpisah. Namun karena adanya perubahan jadwal terkait Cuti Bersama yang disampaikan oleh pemerintah pusat, maka kegiatan tersebut akhirnya dijadikan dalam satu agenda acara.

“Sebenarnya ini kegiatan terpisah,namunPenyampaianKUUPPAS APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018 yang awalnya dijadwalkan pada 23 Juni, harus dibatalkan karena bertepatan dengan jadwal Cuti Bersama. Sehingga kemudian diminta untuk dijadikan satu dengan agenda penyampaianpelaksanaanAPBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016,” ujarnya.neko

Para Bhayangkari Kunjungi Pospam Ops Ramadniya Candi 2017 SEBAGAI wujud kepedulian dan dukungan kepada anggota Polri yang bertugas di Pos Pelayanan dan Pos Pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran 1438 H, para istri polisi yang tergabung dalam Bhayangkari Cabang Kendal membagi-bagikan bingkisan kepada petugas Pospam Ops Ramadniya Candi 2017 di sepanjang pantura wilayah Kendal, Jateng, Selasa (20/6/2017).

Ketua Bhayangkari Cabang Kendal Ny. Reni Firman Darmansyah yang memimpin langsung jalannya kegiatan mengatakan bahwa pembagian paket bingkisan tersebut sebagai bentuk kepedulian dari Bhayangkari dan untuk memberikan dukungan kepada petugas jaga di Pospam agar tetap sehat dan bugar selama

Bhayangkari Cabang Kendal membagi-bagikan bingkisan kepada petugas Pospam Ops Ramadniya Candi 2017.

menjalankan tugas.

“Berjaga di pos pengamanan tentunya membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan

fit agar dapat melayani masyarakat dengan prima selama perayaan Hari Raya Idul Fitri 2017,” tuturnya.

Tirto Arum Baru Dipenuhi Pengunjung JUMLAH pengunjung Agro Wisata Tirto Arum Baru (TAB) Kendal mengalami peningkatan hingga mencapai 20 persen, pada libur Lebaran tahun ini.

Direktur Agro Wisata TAB Kendal, Sri Sarwo Utomo, saat ditemui Jumat (30/6/2017), mengatakan kenaikan pengunjung mencapai 20 persen, ini dapat dilihat dari peningkatan pada hari-hari biasanya. Puncaknya terjadi pada H+3 kemarin atau Rabu (28/6), dimana jumlah pengunjung sempat mencapai 3.500 orang.

Sementara saat libur hari biasa atau di luar libur Lebaran, pengunjung hanya mencapai jumlah 2.000 orang saja. TAB sendiri memiliki beberapa wahana permainan seperti perahu bebek, trampolin, kolam renang, tempat outbond, hingga taman payung.

“Dari jumlah 3.500 orang, hampir separuhnya telah reservasi terlebih dahulu. Sehingga banyak yang memesan tempat untuk penyelenggaraan acara disini, seperti reunian, acara keluarga, maupun untuk refreshing,” tuturnya.

Sementara itu, untuk oku-

Warga Krajan Lestarikan Tradisi Riyoyo

Pengunjung Tirto Arum Baru.

pansi penginapan TAB sendiri selalu mencapai 100 persen dari 46 jumlah kamar yang disediakan. Rata-rata pengunjung merupakan pemudik yang merasa kelelahan saat hendak pulang ke kampung halaman sehingga rehat sebentar di penginapan yang ada di Tirto Arum.

Sebagian penginap lainnya, merupakan anggota keluarga yang tengah pulang kampung pada saat libur Lebaran ini.

“Sepertinya jika dibandingkan tahun kemarin, tahun ini lebih ramai. Kemungkinan ini terjadi karena saat ini mana-

Bingkisan yang berisikan makanan, buah-buahan dan minuman tersebut dibagikan ke pos-pos antara lain Pos

Pelayanan Alun-Alun Kota Kendal, Pos Pengamanan Cepiring, Pos Pengamanan Larasati Weleri, Pos Pengamanan Pantes Brangsong, Pos Pengamanan Sumberejo Kaliwungu, Sub Pos Pam Terminal Bahurekso dan Sub Pos Pam Kawasan Industri Kendal.

Sementara itu Kapolres Kendal AKBP Firman Darmansyah, S.I.K. yang turut mendampingi kegiatan Bhayangkari tersebut menyampaikan bahwa yang dilakukan Bhayangkari sore itu merupakan wujud dorongan kepada anggota Polri yang bertugas di pos pam agar tetap semangat dan menjadikan motivasi tersendiri bagi para suami dalam melaksanakan pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran 1438 H.neko

jemen pengaturan lalu lintas telah lebih baik. Kalau tahun sebelumnya, banyak yang terjebak macet di tol Brebes Timur.

Sehingga karena kelelahan, mereka memilih singgah dulu atau menginap disini,” katanya.

Seorang pengunjung, Alif mengaku kalau di area belakang Tirto Arum kini telah ada Taman Payung. Selama ini, dirinya kalau di Kendal selalu meluangkan waktu untuk selfi di taman tersebut. “Saya kalau kesini berenang, menikmati taman dan foto bersama keluarga.”

Ucapnya.neko

HANGATNYA suasana lebaran Idul Fitri 1438 H warga Krajan Rt 01 Gemuh melakukan kegiatan Halal bihalal di halaman warga, Minggu (25/6/17) seusai sholat Idul Fitri.

Halal Bihalal di ikuti seluruh warga Rt 01Gemuh, tidak hanya itu warga yang bekerja di luar Kota pun berbondong-bondong pulang ke kampung halaman mengikuti Halal bihal dikampung tercinta. Ketua RT Muh Rozi mengatakan, lebaran tahun ini sangat meriah dikarenakan warga yang jauh sudah pulang kekampung halaman mengikuti acara halal bihalal lebaran.

“Ddatangnya warga yang bekerja jauh dari kampung halaman, menambah kemeriahan acara halal bihalal tahun ini,” katanya.

Ditambahkan, di kesempatan itu Ketua RT beserta pengurus meminta maaf kepada warga apa bila dalam pelayanan kurang maksimal. “Kami segenap Ketua RT dan jajaran Pengurus meminta maaf kepada warga dalam kesempatan Idul Fitri ini,” ungkapnya.

Pihaknya juga menghimbau kepada warga, bagi yang mau mudik berharap warga berhati-hati dikarenakan jalanan masih ramai dan bila lelah harap istirahat di tempat yang disediakan,” pintanya.

Terpisah, perwakilan warga Ahmad Farhan mengatakan, warga mengucapkan terimakasih kepada warga yang sudah mudik kembali ke tengah warga krajan dan bersedia meramaikan lebaran bersama-sama dikampung tercinta ini.

“Kami ucapkan banyak terimakasih dan selamat datang kembali bagi pemudik untuk merayakan lebaran dikampung halaman,” tuturnya.

Pihaknya juga menambahkan, warga juga meminta maaf kepada pengurus RT yang selama ini mungkin masih tidak puas atau menyalahkan pengurus dalam bertugas warga mengucapkan mohon maaf lahir batin,” tandasnya.neko

MALANG

9

EDISI 179 | 03 - 09 JULI 2017

Dinkes Tambah Alokasi Kesehatan untuk Warga Miskin DINAS Kesehatan Kota Malang bakal mengusulkan penambahan alokasi biaya untuk warga miskin yang berobat memakai surat pernyataan miskin (SPM) sebesar Rp 1,5 miliar di Perubahan-APBD 2017.

Kepala Dinkes Kota Malang Asih Tri Rachmi mengatakan pihaknya sudah mengkomunikasikan itu ke mitra kerjanya di Komisi D DPRD Kota Malang.

“Perubahan di PAK tidak terlalu signifikan, paling hanya

pergeseran-pergeseran saja.

Kemungkinan dibutuhkan ada tambahan untuk SPM saja sebesar Rp 1,5 miliar,” ujar Asih yang diwawancarai Surya beberapa waktu lalu.

Anggaran itu, lanjut Asih,

kemungkinan juga akan dialokasikan untuk tambahan Penerima Iuran Bantuan (PBI) - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai oleh APBD Kota Malang.

“Jadi tambahan untuk SPM dan PBI, ya sekitar Rp 1,5 miliar,”

terangnya lebih lanjut.

Pada tahun 2017, Pemkot Malang mengalokasikan anggaran Rp 17,3 miliar untuk alokasi anggaran pembiayan kesehatan melalui sistem PBI-JKN dan SPM.

Mendag Beberkan Rahasia Harga Bahan Pokok Stabil

Peserta PBI sebanyak 24.924 jiwa (sesuai SK Wali kota Malang per Januari 2017), sedangkan jumlah pemakai SPM mengacu data 2016 mencapai 1.203 orang.

Anggaran Rp 17,3 miliar itu, terbagi untuk alokasi pem-

bayaran premi PBI-JKN sebesar Rp 7,7 miliar dan SPM sebesar Rp 9,6 miliar.

Menurut Asih, anggaran tambahan di P-APBD sebesar Rp 1,5 miliar itu diperkirakan bisa mengkover 7.000 orang.nsr/sur

Kereta Api Pengangkut BBM Anjlok di Malang

Mendag menyimpulkan harga bahan pangan pokok masih terkendali. Menurutnya, Kementerian Perdagangan terus membenahi sistem tata niaga dan menempatkan petugas yang mengawasi daerah-daerah rawan penimbunan.

Rangkaian KA pengangkut BBM yang anjlok di Jalan Halmahera, Kota Malang.

R

M

ENTERI Perdagangan (Mendag ) Enggartiasto Lukita mengunjungi sejumlah pasar tradisional di Malang, Jawa Timur, Jumat (30/6/2017). Dari pantauan tersebut, Mendag menyimpulkan harga bahan pangan pokok masih terkendali.

Ia menuturkan, di Pasar Dinoyo, Kota Malang, harga ratarata cabai rawit merah, cabai merah dan cabai merah keriting terpantau Rp 20 ribu per kilogram. Beras dijual mulai harga Rp 9.000 dan daging sapi segar Rp 105 ribu per kilogram.

Adapun komoditas gula har-

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

ganya Rp 12 ribu per kilogram.

Harga itu lebih rendah dibanding Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 12.500. Namun begitu, harga telur ayam terpantau Rp 17 ribu per kilogram. Harga tersebut masih terlalu rendah dibanding harga acuan telur yang idealnya Rp 22 ribu per kilogram.

Sementara, di Pasar Kepanjen, Kabupaten Malang, harga rata-rata cabai juga berkisar di angka Rp 20 ribu per kilogram.

“Kecuali cabai merah keriting Rp 18 ribu,” katanya. Sebelumnya, pada H+3 Idul Fitri kemarin, Mendag mengatakan baru sekitar 40 persen pedagang yang sudah kembali berjualan di pasar.

Ia memperkirakan aktivitas jual-beli di pasar akan kembali normal mulai akhir pekan ini.

Sebelumnya Enggar membeberkan jika Kementerian Perdagangan terus membenahi sistem tata niaga guna menjaga harga sejumlah bahan pokok tetap stabil. Katanya, penataan dimulai dari menjaga ketersediaan pasokan hingga jalur distribusi ke masyarakat.

“Kita harus dengan sistem, jadi sesudah ini kita harus benahi semuanya. Sementara yang sudah baik ini kita sepakati,” sebutnya saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan.

Dia menjelaskan penataan tersebut telah diaplikasikan

terhadap minyak goreng. Setelah menjaga ketersediaan stok, minyak goreng dipasarkan ke pasar tradisional menggunakan kemasan yang sederhana dengan mencantumkan harga eceran tertinggi.

Menurutnya, cara tersebut akan tetap dilakukan dan diterapkan secara permanen, sehingga bisa memberikan pilihan lain bagi masyarakat. Adapun, minyak goreng curah tetap beredar, hanya kemungkinan akan semakin berkurang. Dia menilai masyarakat yang mengalami peningkatan pendapatan akan beralih ke minyak goreng kemasan. Terlebih, selisih harganya hanya Rp 500.

“Dengan cara itu minyak goreng curahnya tidak akan naik lebih dari Rp 11.000, harganya sekitar Rp 10.500. Jadi keseimbangan ini yang kita lakukan,” ujarnya. Terkait dengan komoditas bahan pokok lain seperti beras dan gula dinilai tidak ada masalah. Pemerintah telah menjaga ketersediaan pasokan dan menetapkan harga jual.

Kementerian juga telah menempatkan petugas yang mengawasi daerah-daerah rawan penimbunan bahan pokok. Upaya lain adalah dengan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Pertanian, Polri, dan Bulog.nrep/bis/te

Walkot Batu Mau Jadikan Hias Kampung Sebagai Agenda Tahunan

ANGKAIAN kereta api (KA) pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dari Depo Pertamina Malang, anjlok di Jalan Halmahera, Kota Malang, Jumat (30/6/2017). Kejadian ini sempat membuat arus lalu lintas di perempatan Jalan Halmahera, Jalan Irianjaya, dan Jalan Tanimbar, sempat mengalami kemacetan, karena badan jalan tertutup lokomotif KA. KA yang membawa 10 rangkaian tangki BBM tersebut anjlok sekitar pukul 07.30 WIB. Untung saat kejadian rangkaian tangki ini dalan kondisi kosong, karena BBM sudah diturunkan di Depo Pertamina Malang.

Menurut keterangan seorang saksi mata, Ashari (45), dari 10 rangkaian gerbong tersebut yang mengalami anjlok adalah gerbong nomor 7. “Tadi terlihat ada kepulan debu di gerbong ke 7. Lalu kereta terhenti,” katanya.

Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di perempatan Jalan Halmahera, Jalan Irianjaya, dan Jalan Tanimbar.

Rangkaian KA ini akan menuju ke Stasiun Kota Lama, untuk menuju ke Surabaya. Namun akibat ada gerbong yang tergelincir, akhirnya rangkaian KA diputus. Tiga gerbong ditinggal, sedangkan tujuh gerbong lainnya ditarik menuju ke Stasiun Kota Lama.

Proses evakuasi gerbong yang tergelincir tersebut, memakan waktu lebih dari 2,5 jam lamanya. Sekitar pukul 10.15 WIB, tiga gerbong yang tersisa akhirnya bisa dievakuasi menuju ke Stasiun Kota Lama.nwib/sin

Replika Masjid Cheng Ho PT ACA Tuai Pujian dari Wali Kota Malang

Ratusan anak yatim piatu berbuka bersama di kantor PT ACA yang disulap menjadi replika Masjid Cheng Ho oleh PT ACA.

W Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

WALI Kota Batu Eddy Rumpoko berjanji bakal menganggarkan event hias kampung Lebaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018. Sebab, wali kota yang akrab disapa ER ini menilai event yang baru kali ini digelar tersebut bisa memberikan suasana baru bagi wisatawan.

Praktis, agenda ini bakal punya daya tarik tersendiri bagi pengunjung lantaran masih jarang daerah lain yang menyelanggarakan kegiatan serupa. ”Yang terpenting lagi, event ini bisa menjaga nilai gotong

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

royong di masyarakat. Ini bagus untuk menciptakan kebersamaan di masyarakat,” kata ER di kantornya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kegiatan ini bisa menjadi salah satu ciri khas Kota Batu, karena kegiatan tersebut pegelaran pertama di Malang Raya. Wisatawan punya banyak alternatif pilihan tempat wisata yang menarik. ”Ini (event Hias Kampung sambut Lebaran) bisa jadi salah satu ikon baru di Kota Batu,” ucap pilitisi PDIP ini. Dia menambahkan, berdasarkan pantauannya di lapangan, antu-

sias warga terhadap kegiatan tersebut sangat bagus. Warga bergotong royong menghias kampungnya dengan berbagai tema. ”Saya lihat warga Batu kompak untuk mempersiapkan event itu,” tambahnya.

Akan tetapi, masih kata ER, jumlah anggaran untuk kegiatan ini masih belum ditentukan. Sebab, dia masih akan melakukan analisa jumlah keseluruhan dalam event tersebut. Dengan demikian, warga tak perlu lagi memikirkan biaya kegiatan ini pada tahun depan. Apalagi, dari kegiatan ini, warga Batu sendiri

yang merasakan manfaatnya. ”Kegiatan ini bisa jadi alat untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Tapi detailnya (analisa kebutuhan anggaran) ke dinas (disparta),” ungkap wali kota yang sering diisukan bakal maju di Pilgub Jatim 2018 ini.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu Imam Suryono menyatakan, pihaknya siap melaksanakan instruksi ER tersebut.

Dinasnya bakal segera membuat analisa kebutuhan 24 desa/ keluran untuk kegiatan itu.

Sehingga, kegiatan ini bisa men-

jadi agenda tiap tahun. ”Kami juga akan bikin konsep promosi event ini (ke luar kota dan negeri),” kata mantan kabag Pemerintahan Kota Batu ini.

Seperti diketahui, kegiatan ini merupakan kerja sama antara Jawa Pos Radar Batu, Jatim Park Group, Pemerintah Kota Batu, dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu. Tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah ”Sambut Lebaran 1438 H, Gemerlap Batu, Rumahku, Kotaku”. Jumlah hadiah yang disiapkan panitia mencapai Rp 104 juta.ndia/rad

ALI Kota Malang, HM Anton tak sungkan memuji onwer PT Anugerah Citra Abadi (ACA), Iwan Kurniawan. Pujian itu disampaikan saat diundang buka bersama anak yatim piatu di kantor PT ACA yang disulap jadi replika Masjid Cheng Ho, Minggu (18/6/2017).

Wali kota yang akrab disapa Abah Anton itu berpesan agar masyarakat pada bulan Ramadan ini meningkatkan amal ibadah dan berbuat baik bagi sesama. “Apa yang dilakukan PT ACA ini sangat baik dan patut dicontoh oleh masyarakat mampu lainnya,” harap Abah Anton.

Maklum, PT ACA setiap bulan Ramadan selalu menggelar acara buka bersama dengan para anak yatim piatu dan fakir miskin. Selain itu, Iwan Kurniawan tak segan menyulap kantor perusahaannya di Jalan JA Suprapto itu menjadi replika masjid yang menelan biaya ratusan juta rupiah.

Pada tahun 2017 ini PT ACA mengambil tema “Ramadan in Shanghai”. Makanya, Iwan Kurniawan membuat kantor depannya menjadi replika Masjid Ceng Ho. Pada kesempatan buka bersama itu, Iwan Kurniawan selalu berbagi dengan anak yatim piatu, para janda dan kaum dhuafa. Untuk itu, Abah Anton berharap masyarakat lainnya di Kota Malang bisa saling membantu kepada masyarakat yang tidak mampu.

Harapannya, agar permasalahan sosial yang ada selama ini bisa teratasi secara bersama-sama. Dia pun mendoakan agar, “Amal ibadah kita pada bulan Ramadan diterima Allah SWT,” tandasnya.naji_dewa

10

TULUNGAGUNG-BLITAR EDISI 179 | 03 - 09 JULI 2017

Menjaga Ibadah Kunci Masuk Surga

M

ENJAGA ibadah, ucapan, taat terhadap suami serta sering melakukan tasyakuran merupakan di antara tanda-tanda orang yang masuk surga. Apalagi pada bulan suci Ramadhan, diharapkan umat muslim memperbanyak ibadah.

Hal ini disampaikan oleh KH Ahmad Sulton saat memberikan tausiahnya pada kegiatan siraman rohani Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Blitar di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro, yang dirangkai dengan santunan anak yatim, Kamis (15/6/2017).

Terkait dengan santunan anak yatim, menurutnya merupakan perbuatan atau amalan yang paling utama dan paling suci. Selain itu juga diharapkan memperbanyak sadaqoh, karena sodaqoh untuk menolak segala bala. Sodaqoh tidak hanya dengan materi namun dengan tenaga dan pikiran.

KH Ahmad Sulton juga mengingatkan pada siraman rohani Kamis pada 8 Juni 2017 lalu, menjaga ibadah juga harus ikhlas. Menjaga ibadah itu antara lain dengan tidak memfitnah, tidak melakukan kebohongan juga tidak melakukan pergunjingan. Diingatkan pula bahwa, manusia dibekali oleh Allah beberapa kodrat sejak lahir, yakni al ilham al fitri, al ahwaz, akal dan ad din (agama). Al Ilham al fitri ketika manusia sejak lahir sampai nanti menjadi renta bisa menangis, al awaz atau pancaindera, akal berarti manusia diberi akal untuk berkarya, berinovasi, dan ad din yakni agama sebagai tuntunan manusia dalam menjalani hidup.

Sebelumnya, Ketua GOW sekaligus Ketua TP PKK Kabupaetn Blitar, Ny.Hj.Ninik Rijanto dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada ibu-ibu jamaah pada acara siraman rohani tersebut.

Pasalnya, ibu-ibu dari berbagai profesi yang hadir dalam acara siraman rohani tersebut telah memberikan kontribusi, menyumbang untuk anak-anak yatim. Harapannya, sumbangan itu bisa diterima apapun bentuk dan jumlahnya. Anak-anak bisa menjadi anak yang sholeh, sholekha, dan berkarya untuk bangsa.

Seperti diketahui, kegiatan siraman rohani yang disertai dengan santunan kepada 50 anak yatim tersebut, juga dihadiri oleh Wakil Ketua TP PKK, Ny.Untari Marhaenis, serta pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Blitar.

Peringatan Nuzulul Qur’an di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Senin (12/6/2017) dihadiri Bupati Blitar, Drs. H.Rijanto, MM, anggota Forpimda serta diikuti oleh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Dalam sambutannya, orang nomor satu di Kabupaten Blitar mengingatkan tentang Islam Rahmatan Lilalamin. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia.

Dan di Indonesia, terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Sehingga perbedaan, kebhinekaan benar-benar harus dijaga.

Pada peringatan Nuzulul Qur’an kali ini, Bupati Blitar menyatakan, pada dasarnya peringatan hari besar umat Islam ini, sebagai momentum pengingat bagi umat Islam merenungkan kembali, sejauh mana kita mampu mendekatkan diri dengan Al-Quran, membaca dan menghafalnya serta menggali nilai-nilainya untuk dijadikan pedoman utama dalam kehidupan sehari hari. Atau dengan kata lain, menjadikan Al- Qur’an sebagai referensi utama dalam menyikapi setiap tantangan kehidupan. Selain itu, menjadikan AlQuran sebagai petunjuk beragama dalam memperkokoh Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ini artinya, jika menjalankan kehidupan beragama yang berlandasan Al-Quran, sama dengan mengamalkan sila atau nilai dalam Pancasila. Mengingat Pancasila sangat sesuai dengan syariat Islam.

Bupati Blitar juga mengingatkan, 1 Juni merupakan peringatan hari Lahirnya Pancasila. Presiden Jokowi dalam sambutannya menegaskan, upacara ini meneguhkan komitmen agar seluruh bangsa Indonesia lebih mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.nnang/hms

Zonasi PPDB TK, SD, dan SMP Tulungagung TA 2017/2018

K

EGALAUAN para orang tua siswa yang akan mendaftarkan putra putrinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi terjawab sudah, melalui kegiatan Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan TK, SD Dan SMP Di Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 2017/2018.

Kegiatan dilaksanakan di Ballroom Victoria Crown pada Kamis 8 Juni 2017 yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Kegiatan dihadiri oleh 203 peserta yang terdiri dari Kepala Cabang Dinas Pedidikan Provinsi Jawa Timur, Ketua PGRI, UPT Dindikpora beberapa Camat/Lurah/Kades, Kepala SMP, Pengawas SMP serta MKKS SMA dan SMK. Ketua Panita yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga bahwa kegiatan sosialisasi ini mutlak diperlukan untuk memberikan pemahaman pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2017/2018. Serta perlunya para peserta sosialisasi untuk menginfomasikan kepada masyarakat, lembaga pendidikan TK, SD dan SMP se wilayah Kabupaten Tulungagung.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga menyampaikan bahwa sistem zonasi yang diterapkan pada PPDB kali ini bertujuan menghilangkan predikat Sekolah Favorit dan Sekolah Tidak Favorit juga penumpukan siswa di sekolah tertentu juga bertujuan untuk pemerataan jumlah siswa pada semua sekolah.

Pada jalur zonasi tahun ini ditetapkan 40% dari daya tampung sekolah dan 10% untuk menampung sekolah prioritas dari peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu dan bagi peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial.

Adapun jalur lain yang bisa ditempuh bagi siswa adalah Jalur Prestasi dibidang akademik dan non akademik sebesar 20%. Jalur Tes Kompetensi berupa wawancara / praktek sesuai minat dan bakat sejumlah 10%. Sedangkan yang terakhir adalah jalur online yakni jalur pelaksanaan PPDB yang didasarkan pada hasil Ujian Sekolah pada 3 mata pelajaran yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA dengan sisten online dengan pagu 20%. Ada temuan menarik yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, yakni banyaknya siswa atau anak usia sekolah yang secara materi mereka sudah terpenuhi, namun mereka kehilangan kasih sayang yang berdampak pada kesejahteraan pada siswa itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena banyaknya anak-anak dalam usia dini sudah ditinggalkan orang tua menjadi TKW dan TKI dan diasuh oleh orang lain atau keluarga yang lainnya.

Hal ini menyebabkan anak-anak tersebut minder, ini terlihat saat acara purnawiyata dimana anak-anak yang tidak diantarkan oleh orang tua kandungnya mereka tidak mau hadir pada acara yang bagi kebanyakan siswa menjadi acara yang sangat dinantikan. Belum lagi ada keengganan anak anak dengan permasalahan psikologis seperti ini cenderung kurang berminat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Di sinilah diperlukan peran serta lurah dan Kades untuk memotivasi warganya yang mempunyai permasalahan tentang anak-anak dengan orang tua yang bekerja sebagai TKW dan TKI agar mereka tetap mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Upaya lain yang dilakukan sekolah-sekolah diantaranya adalah mempercantikan bangunan sekolah agar agar para orang tua siswa tertarik menyekolah anak-anaknya kesekolah sekolah yang selama ini minim peminat.nnang/info W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Warga Tulungagung Keracunan Massal Saat Lebaran, Dinkes Ambil Sampel Korban Diduga penyebab keracunan massal karena bakteri e-coli. Pasien mengalami gejala seperti diare dan pusing setelah menyantap mie ayam di sebuah warung di Kecamatan Kauman.

S

EMBILAN orang dari satu keluarga besar mengalami keracunan. Diduga keracunan ini dipicu mie ayam yang mereka beli di sebuah warung di Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung.

Tujuh pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr Iskak pada Rabu (28/6/2017) pagi. Empat orang berasal dari Desa Rejosari, Kecamatan Gondang. Mereka adalah Andik Wijaja (32), Resti Yuntari (30), Muhaimin (35) dan Rita Kristanti (35).

Sedangkan tiga pasien terdiri dari sepasang suami istri dan seorang anak asal Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat. Mereka adalah Cholis (26), Ribut Febriana (25), dan Kamelia Kirana (6).

Sedangkan dua pasien lainnya, Yusuf Dwi Laksono (16) dan Evi Khoiriyah (22) tiba di IGD RSUD dr Iskak pada Kamis (29/6/2017) pagi.

Cholis mengungkapkan, awalnya keluarga besarnya sejumlah 12 orang anjang sana. Setelah keliling, mereka sepakat makan di sebuah warung bakso dan mie ayam di Kauman. Tiga orang makan mie ayam dan tiga orang makan bakso.

“Semua yang makan bakso selamat.

Yang makan mie ayam semuanya mengalami keracunan,” ucap Cholis, saat ditemui di ruang perawatan Virtual RSUD dr Iskak.

Cholis mengungkapkan, warung tersebut sudah menjadi langganan keluarga besarnya setiap kali lebaran. Saat makan, tidak yang aneh dalam rasa mie ayam yang dipesannya. Saudara-saudara

yang lain juga makan dengan lahap masakan tersebut. Selasa malam Cholis mengaku sudah mulai tidak enak. Perutnya mulas, dan kepalanya terasa pusing.

Kondisi yang saya ternyata dialami juga oleh anak dan istrinya.

“Selama semalam saya masih berusaha mengobati sendiri di rumah. Tapi Rabu pagi sudah tidak kuat lagi,” tutur Cholis. Ternyata saudara-saudaranya yang lain juga dibawa ke RSUD dr Iskak dengan gejala yang sama. Dokter jaga IGD RSUD dr Iskak, dr Kukuh Adianto mengatakan, semua pasien mempunyai gejala yang sama. Datang dengan kondisi diare, dan kepala pusing.

“Bahkan ada yang sudah dehidrasi karena kehilangan cairan. Ada yang muntah 15 kali dan mencret 5 kali sebelum masuk rumah sakit,” terang Kukuh.

Kukuh memastikan para pasien ini keracunan makanan. Karena sebelumnya mereka mengaku makan di tempat yang sama. Namun pihaknya tidak berani memastikan sumber keracunan.

“Harus ada uji laboratorium untuk memastikan sumber keracunan. Namun gejala yang mereka alami adalah keracunan,” tandas Kukuh.

Kamis siang polisi mendatangi para pasien untuk meminta keterangan. Polisi juga mendatangi warung mie ayam bakso tersebut untuk mengambil sampel. Sementara informasi dari Dinas Kesehatan, mereka juga sudah ke lapangan untuk mengumpulkan sampel.

Sampel tersebut nantinya yang akan diuji dilaboratorium, untuk memastikan sumber keracunan massal ini. Selain di

Korban keracunan dirawat di IGD RSUD dr Iskak.

RSUD dr Iskak, ternyata ada enam pasien lain yang dirawat di Puskesmas Kauman.

Dua orang sudah diperbolehkan pulang, empat masih menjalani perawatan.

“Petugas kami di lapangan sudah mengambil sampel di warung ‘miso’ yang berada di utara, juga yang di selatan, karena pasien mengaku ada yang makan di situ dan mengalami gejala yang serupa,” kata Kepala Puskesmas Kauman Aris Setiawan di Tulungagung, Sabtu (1/7/2017).

Aris yang berlatar dokter umum ini mengaku masih belum mengetahui penyebab pasti keracunan, karena sampel masih dalam proses cek di laboratorium.

Namun ia menduga penyebabnya mengarah ke bakteri e-coli, karena, pasien mengalami gejala seperti diare dan pusing.

“Kami belum bisa memastikan benar disebabkan bakteri tersebut atau bukan karena sampel baru diketahui dua pekan lagi,” ujarnya.

Dari data terakhir yang dia terima, ada puluhan pasien yang masih dirawat beberapa puskesmas di Tulungagung

maupun di rumah sakit umum.Dengan rincian, enam pasien dirawat di Puskesmas Kauman, lima pasien dirawat di Puskesmas Gondang dan sembilan di RSUD dr Iskak Tulungagung. “Kalau lainnya masih belum dapat info lebih lanjut,” katanya.

Atas kejadian tersebut, Aris mengaku akan lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha makanan seperti warung-warung makanan siap saji atau lainnya yang masih belum maksimal karena banyaknya pelaku usaha di Kecamatan Kauman.

“Kami sebenarnya dalam pembinaan serta pengawasan itu, juga telah mewanti-wanti untuk lebih memprioritaskan kebersihan,” kata Aris.

Selain ke pedagang makanan-minuman olahan maupun siap saji, Aris mengimbau kepada masyarakat untuk mawas diri, terutama untuk teliti memilih atau membeli makanan yang ada di luar yang higienis dan sehat. “Jangan sembarangan membeli makanan,” ujarnya.nnang

Bupati Blitar: Raih WTP, Kerja Keras dan Dedikasi akan Ditingkatkan SETELAH hampir sembilan tahun menunggu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, akhirnya Pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan opini tersebut pada Rabu, 31Mei 2017.

Opini ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2016.

LHP tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Novian Herodwijanto di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada Bupati Blitar, Drs. H.Rijanto, MM. Dengan opini WTP, menjadi suatu kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Blitar karena telah bekerja keras untuk mendapatkan opini itu. Mengingat sebelumnya Kabupaten Blitar selalu mendapatkan opini WDP. Hal ini disampaikan oleh Bupati Blitar usai melaksanakan Upacara Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, Kamis (1/6) di Halaman Kantor Bupati Blitar di Kanigoro.

Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini juga mengingatkan, dengan adanya opini WTP dari BPK ini, tugas Pemerintah Kabupaten Blitar semakin berat, sehingga kerja keras, semangat dan dedikasi tinggi tetap diperlukan.

Akuntabilitas dan transparansi tetap dikedepankan. Sehingga opini WTP bisa dipertahankan. Mengingat ada beberapa daerah yang semula sudah memperoleh opini WTP kemudian turun menjadi WDP. Menurutnya, hal ini menjadi pengalaman untuk terus bekerja dan bekerja agar opini WTP bisa bertahan.

Seperti diketahui, dalam siaran persnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 kepada 20 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk kepada Kabupaten Blitar. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Novian Herodwijanto menyerahkan LHP tersebut kepada masing-masing pimpinan DPRD dan Kepala Daerah yang hadir

dalam acara penyerahan LHP. Dari LHP yang diserahkan pada Rabu, 31 Mei 2017 di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur , 12 pemerintah daerah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 4 pemerintah daerah berhasil meningkatkan opini dari WDP menjadi WTP, 1 pemerintah daerah tetap memperoleh opini WDP, dan 3 pemerintah daerah mengalami penurunan opini dari sebelumnya WTP menjadi WDP. Masih menurut siaran pers dari BPK, dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2016 pada 20 daerah, BPK masih menemukan adanya kelemahan pengendalian dan penyimpangan yang berakibat indikasi kerugian daerah dan kekurangan penerimaan pada akun-akun yang memiliki kompleksitas tinggi, antara lain: Belanja Modal khususnya Jalan, Irigasi, Jaringan, dan Gedung masih terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkankerugiandaerah.Cukupbanyak ditemukan adanya kelemahan sistem dan pengendaliandalampengelolaanpendapatan khususnya pajak dan retribusi daerah.

Beberapa permasalahan Aset Tetap yang terjadi dalam pemeriksaan LKPD TA 2016 ini antara lain regrouping atas asetaset hasil kapitalisasi pemeliharaan dan renovasi, serta kegiatan perencanaan dan pengawasan yang dicatat terpisah dengan aset induknya Dalam penyaluran Investasi Non Permanen-Dana Bergulir, cukup banyak ditemukan perbedaan antara rincian penerima/debitur dengan total nilai yang disalurkan dan pemda tampaknya kurang optimal untuk melakukan penagihan. nnang/hms

Dan dua Raperda lainnya yakni Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Raperda tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran ditunda penetapannya. Rencananya penetapannya akan dilakukan pada masa sidang berikutnya.

Kendati semua fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui untuk menjadikan delapan Raperda menjadi Perda namun tetap memberikan catatancatatan melalui pandangan akhir yang dibacakan juru bicara masing-masing fraksi. Kedelapan fraksi di DPRD Tulungagung, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat dan Fraksi Semangat Baru tetap memberikan catatan-catatan melalui pandangan akhir yang dibacakan

juru bicara masing-masing fraksi.

Hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi ini, wakil ketua DPRD dan anggota dewan Tulungagung, juga dari Pemkab Tulungagung.

Di antaranya Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi dan Wabup Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM serta Sekda Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM serta Kepala SKPD dan Camat se-kabupaten Tulungagung.

Dalam sambutannya, Bupati Syahri Mulyo mengapresiasi disetujuinya delapan Raperda ditetapkan menjadi Perda. Ia juga membeberkan secara singkat Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 yang telah diserahkannya. Di antaranya terkait SILPA APBD Tahun 2016 yang mencapai Rp 209 miliar.nnang

Bupati Blitar Drs. H.Rijanto menerima opini WTP dari BPK.

DPRD Tulungagung Sahkan 8 Perda DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Senin, (19/6/2017) menggelar rapat paripurna di Ruang Graha Wicaksana kantor DPRD Kabupaten Tulungagung. Rapat paripurna dengan agenda Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung tahun 2016 dan penetapan masa sidang II tahun sidang III. Selain menetapkan delapan Perda, dalam rapat paripurna ini juga diserahkan Laporan Peratanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi pada Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi. Adapun delapan Raperda tersebut, (satu) Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Tulungagung No. 27 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat, (dua) Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Tulungagung No. 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Perda Kabupaten Tulungagung No. 24 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Selain itu,(tiga) Raperda tentang Perkoperasian, (empat) Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, (lima) Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 9 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung Pada PDAM Tulungagung, (enam) Raperda tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, (tujuh) Raperda tentang Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata dan (delapan) Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Baru Bermaaf-maafan, Istri Kepergok Selingkuhi Suami

S

uasana Idul Fitri masih hangat. Tetapi amarah TP (30), seorang suami dari Desa Tanggungggunung, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, membuncah.

Bagaimana tidak, Senin (26/6/2017), atau sehari setelah lebaran, dia mendapati istrinya tidur dengan pria lain. Dia pun marah dan menganiaya lelaki tersebut.

Ceritanya, Senin (26/6/2017) sore, TP bersama istrinya, DR, sedang berkunjung ke rumah salah satu kerabatnya di Desa Duwet, Kecamatan Pakel. DR kemudian minta izin untuk menemui

temannya yang bernama Anjar, di Dusun Ngingas Desa/Kecamatan Campurdarat. Curiga dengan istrinya, TP membuntuti dari kejauhan.

“Saat diikuti itu, ternyata istri pelaku tidak ke Ngingas, tetapi menuju ke Desa Wates. Istri pelaku masuk ke salah satu rumah,” terang Kapolsek Campurdarat, AKP I Nengah Suteja, Kamis (29/6/2017).

TP sebenarnya sempat kehilangan jejak. Namun berhasil menemukan keberadaan istrinya, setelah melihat motor yang dikendarainya parkir di belakang rumah warga. Pria itu kemudian masuk ke rumah tersebut. Namun yang ada hanya seorang anak kecil. Semakin

curiga, TP memeriksa setiap ruangan.

Saat membuka kamar, TP terkejut karena istrinya tengah bersama seorang laki-laki lain. DR terlihat gugup dan tergesa-gesa mamasang kancing bajunya. Belakangan diketahui, laki-laki yang bersama istrinya itu adalah AW (30). Dua laki-laki ini sempat terlibat perang mulut.

“Karena pelaku dibakar cemburu, dia keluar mengambil batu. Kemudian memukul kepala Anang hingga terluka,” tutur Suteja. Kegaduhan tersebut mengundang warga sekitar. Apalagi saat warga mengetahui AW mengalami luka robek di kening sebelah kiri dan di dahi. Warga mengamankan TP, dan menyerahkannya

ke pihak Polsek Campurdarat.

TP mengaku emosi setelah tahu istrinya selingkuh. Apalagi dirinya kerap mendapat kabar, bahwa istrinya berlaku serong. Namun TP tidak langsung percaya, dan mencari bukti kabar tersebut.

“Saya sudah melihat percakakan lewat SMS di HP istri saya. Makanya saya telusuri, untuk memastikan perbuatannya,” ujar TP. TP mengaku sudah menikah dengan Dayang sejak 2016. Kini dia mengaku pasrah dengan masa depan rumah tangganya. “Saya fokus ke proses hukumnya dulu. Saya pasrah dengan polisi,” ucapnya.nda/sur

11 EDISI 179 | 03 - 09 JULI 2017

Tidak Pancasilais, Muhammadiyah Boikot Starbucks Nasionalis... nSambungan Halaman 1

Anwar juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mempertimbangkan langkah-langkah pemboikotan terhadap produk-produk kedai kopi asal Amerika Serikat (AS) itu.

“Karena jika sikap dan pandangan hidup mereka tidak berubah, maka yang dipertaruhkan adalah jati diri Bangsa sendiri,” tegas Anwar.

Anwar pun meminta masyarakat dan pemerintah dengan tegas melakukan langkah

dan tindakan, demi menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. “Kita tidak mau karena nila setitik rusak susu sebelanga,” demikian Anwar.

CEO Starbucks Howard Schultz mengatakan orangorang yang hanya mendukung pernikahan beda jenis dan mengabaikan pernikahan sesama jenis tidak diperlukan di perusahan kedai kopi Starbucks. Ketika pertemuan dengan para pemilik saham Starbucks, Schultz secara tegas mempersilakan para pemegang saham yang tidak setuju dengan pernikahan sejenis angkat kaki dari Starbucks.

Jaringan kedai kopi Starbucks Indonesia memastikan tetap sejalan dengan pihak manajemen pusat Starbucks di Amerika Serikat (AS) yang memberikan dukungan terhadap LGBT.Hal ini disampaikan pihak Starbucks Indonesia menanggapi isu dan permasalahan LGBT yang ramai dibicarakan di publik saat ini.

Marketing Communications & CSR Manager, PT Sari Coffee Indonesia, selaku pemegang lisensi Starbucks Indonesia, Yuti Resani, mengatakan pihaknya tetap menghargai keragaman dan kesetaraan dan berkomitmen sejalan dengan kebijakan manajemen.san

Tren Kejahatan 2018: Teror Sasar Polisi Kami tidak takut... nSambungan Halaman 1

Pusat Kajian Kepolisian (Lemkapi) memperkirakan aksi teror masih akan mewarnai tren kejahatan pada 2018, dengan sasaran utama anggota dan markas kepolisian.

“Kami berpandangan, ada pergeseran sasaran pelaku teror,” kata Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu, (28/6/2017).

Edi Hasibuan mengatakan, berdasarkan penelitian di lapangan dari tahun ke tahun, terdapat kecenderungan pergeseran sasaran pelaku teror. Mulai dari sasaran obyek vital berupa perkantoran milik asing dan tempat ibadah, kini bergeser kepada sasaran obyek markas kepolisian dan anggotanya.

A dapun pihaknya pun memuji penanganan Polri terhadap pemberantasan kejahatan terorisme selama ini yang dinilainya cepat.

Edi mengatakan, Lemkapi mencatat dalam dua tahun terakhir, ada dua markas polisi yang menjadi sasaran teror.

Yakni Polres Banyumas, dan Polres Surakarta. Serta ada empat anggota Polri yang tewas dan delapan polisi mengalami luka berat, termasuk teror bom di Terminal Kampung Melayu.

Untuk jumlah keseluruhan anggota Polri yang menjadi sasaran teror yakni korban tewas ada 41 orang dan 81 orang mengalami luka berat.

“Untuk itu, kami minta kepada Polri, tingkatkan kewaspadaan dalam melayani masyarakat dan perketat pengamanan dalam menjaga markas polisi. Hanya dengan upaya itu Polri akan lebih siap dan lebih profesional memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Edi. Sementara Penasehat Lemkapi Faisal Santiago mengatakan, tren kejahatan lain yang juga akan terus meningkat di 2018 adalah kejahatan narkoba.

Pintu masuk narkoba ke Indonesia, ujar Faisal diperkirakan akan semakin banyak masuk lewat jalur-jalur pelabuhan tikus yang tersebar luas di berbagai pulau terpencil. “Kami harapkan jalur ini dijaga ketat oleh aparat Polri dan BNN serta tingkatkan operasi dan patroli di lautan untuk menggagalkannya,” kata Faisal.

Mencermati pola serangan terhadap polisi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap bahwa menjadikan polisi sebagai target serangan

merupakan salah satu doktrin ISIS. Organisasi teror pimpinan Al-Baghdadi ini terdiri dari kelompok pemeluk tauhid wal jihad Irak yang bergabung dengan eks-militer Saddam Hussein.

“Pendukung utama dari tauhid wal jihad di Irak yang dipimpin oleh Abu Muhammad Maqdisi itu juga mengusung ideologi Takfiri yang konsep utamanya adalah tauhid, yaitu segala sesuatu harus berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Sehingga, bagi mereka yang tidak sesuai dan tidak berasal dari Tuhan, dianggap mereka adalah haram atau kafir,” kata Tito.

Kapolri tidak menampik bahwa tragedi tersebut merupakan wujud dari ancaman teror yang berdampak langsung terhadap korps pimpinannya. “Nah, Polri bagi mereka adalah kafir harbi yaitu yang menangkap kemudian yang menegakkan hukum kepada mereka dan dianggap menzalimi mereka,” ucap Tito.

Menyerang polisi memang merupakan modus lama serangan terorisme di seluruh dunia, terutama sejak ISIS mulai menebar teror di seluruh dunia. Sebut saja aksi pemuda bernama Mohamed Merah yang membunuh dua tentara Perancis di Touluse pada 11 Maret 2012. Beberapa tahun berselang, modus tersebut tak berubah. Serangan terakhir di Notre Dame, Prancis, pada 6 Juni 2017, melukai seorang personel kepolisian.

Perubahan pola serupa sebenarnya telah terjadi lebih dahulu di Indonesia. Sejak 2010, polisi telah menjadi target serangan teror. Selama kurun 2010-2011, terdapat beberapa serangan oleh kelompok kecil yang menargetkan kepolisian.

Pada Maret 2010, polisi yang tengah berjaga di Prembun, Kebumen, Jawa Tengah, tewas ditembak dari jarak dekat oleh orang tak dikenal.

Selanjutnya ada kelompok Toni Togar yang menyerang Polsek Hamparan Perak, Sumatera Utara.

Puncak teror terhadap polisi pada kurun waktu tersebut terjadi saat ibadah Jumat di Masjid Mapolres Cirebon tiba-tiba dikejutkan dengan aksi bom paku pada 15 April 2011. Pelaku tewas di tempat, sementara 25 orang termasuk Kapolresta saat itu AKBP Herukoco, mengalami lukaluka. Selanjutnya diketahui bahwa aksi teror sepanjang 2010-2011 dikoordinasi oleh jaringan yang sama.

Pada kurun waktu 2012 hingga 2015, serangan terhadap polisi relatif tak terlalu signifikan. Tercatat, beberapa

insiden penyerangan terhadap polisi di Poso, Tasikmalaya, dan Surakarta. Turunnya angka ini disebabkan berkurangnya personel jaringan teror bom Cirebon karena berhasil digembosi sedikit banyak menurunkan intensitas serangan.

Namun, pola menyerang aparat kembali menunjukkan peningkatan pada tahun 2016.

Dalam tragedi bom dan penembakan di Thamrin, Jakarta Pusat, polisi menjadi target utama dalam skenario serangan. Penyerangan yang dilancarkan pada Kamis, 14 Januari 2016, didahului dengan bom di pos polisi depan Gedung Sarinah. Serangan dilakukan oleh murid Aman Abdurrahman, terdakwa teroris yang masih mendekam di Lapas Batu, Nusakambangan, menghidupkan momentum serangan teror di bawah bendera ISIS dan Jamaah Anshar Daulah.

Jaringan ini kemudian menggunakan pola serangan yang sama selama 2016. Serangan di pos polisi Cikokol, Tangerang, pada 10 Oktober mengorbankan tiga anggota kepolisian.

Pakar keamanan Sidney Jones pada Januari 2017 lalu menuturkan bahwa ada perubahan kontur terorisme di Indonesia.

Sebelumnya, jaringan Jemaah Islamiyah yang dimotori oleh Dr. Azhari dan Noordin M. Top menyasar objek asing dan orang kafir. Bom Bali jilid I dan II, bom Kedutaan Australia, dan Bom Marriot, dilandasi motif kebencian terhadap kafir barat. Dendam ini juga dipupuk oleh operasi militer Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah.

Sedangkan mulai 2010, kelompok teroris baru hadir dengan kebencian baru. Semua aksi terhadap personel kepolisian dilandasi oleh rasa dendam terhadap aparat karena sering menggagalkan upaya mereka.

Memori yang memicu dendam ketika Tim Gabungan menggerebek latihan bersama di Jantho, Aceh pada 2010.

Sidney menceritakan bagaimana Tim Gabungan Densus memporak-porandakan kamp latihan Aceh dan menewaskan 26 militan. Beberapa yang ditangkap seperti Abu Tholut dan Sofyan Sauri, tidak ikut dalam jaringan ISIS. Namun beberapa orang menyimpan dendam sambil terus merawat jaringan teror hingga saat ini.

“Pada saat itu soal targeting sudah berubah dari asing menjadi polisi. Tidak seperti jaringan Noordin M Top dan teman-teman, kelompok baru ini kemudian menjadikan polisi sebagai sasaran nomor 1,” ujar Sidney Jones.pik/kum

Kemesraan Sesa(a)t GNPF-MUI Jokowi Temporary... nSambungan Halaman 1

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu (25/6/2017) di Istana Kepresidenan. Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir mengatakan Jokowi menunjuk Menkopolhukam Wiranto untuk menjembatani pertemuan selanjutnya dengan GNPF. “Presiden menunjuk langsung setelah ini ada komunikasi yang baik dan tak tersumbat melalui Menkopolhukam,” kata Bachtiar di AQL Islamic Center, Tebet,Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2017).

Dengan ditunjuknya Wiranto oleh Jokowi untuk menjembatani pertemuan atau dialog selanjutnya dengan GNPF MUI. Karena hal tersebut menurut Bachtiar juga disampaikan oleh Jokowi pada saat pertemuan pada Minggu (25/06/2017), yang mengatakan apabila dialog seperti kemarin dilakukan pada saat aksi 411, mungkin bisa jadi tidak akan ada lagi aksi-aksi lanjut seperti 212.

“Kenapa ini kami pertegas?

Karena Presiden sempat 3 kali saya hitung berkata begini ‘seandainya terjadi dialog di antara kita di 411 mungkin tidak ada 212, tidak ada ini-ini’,” ujarnya.

Selain itu, Bachtiar pun menambahkan alasan Jokowi ingin melakukan dialog dengan para ulama, karena yang bisa menasehati dirinya hanyalah ulama. “Dan Presiden merasa sudah berdialog dengan ulama.

Setiap saya ke daerah saya selalu kumpulkan ulama, 60 ulama, 80 ulama, karena Presiden bilang yang berani menegur saya, menasihati saya ya ulama, jadi saya perlu mendengarkan ulama,” tandas dia menirukan Jokowi.

Namun demikian, pertemuan tersebut tidak membahas rencana abolisi yang diinginkan pihaknya terkait kasus hukum Rizieq.

Bachtiar Nasir menegaskan pertemuan pihaknya dengan Presiden Jokowi hanya membicarakan persoalan makro dan tidak membicarakan persoalan hukum yang menimpa sebagian pimpinan kelompoknya.

“Kami tidak membicarakan masalah kasus dan tidak ada permintaan dari kami untuk membicarakan kasus,” lanjutnya.

Namun, Bachtiar mengaku pihaknya membicarakan masalah kasus hukum ini dengan pejabat terkait. “Untuk kasus ini, kita berbicara sama pihak teknis terkait, jadi tidak dengan presiden,” tegasnya.

Lebih lanjut Bachtiar mengatakan pertemuan dengan presiden di Istana Merdeka itu merupakan kebutuhan kedua pihak. “Ini sebuah keniscayaan, jadi bukan hanya satu pihak kami minta. Dialog itu kebutuhan dua pihak.” katanya.

Menyinggung isi pertemuan, Bachtiar mengatakan pihaknya menyampaikan secara garis besar apa yang disebutnya sebagai tudingan yang diarahkan kepada umat Islam yang disebut anti-Pancasila, intoleran, radikal, anti-NKRI. “Begitu juga adanya kesan-kesan kalau umat Islam melakukan kesalahan, cepat sekali proses (hukum) nya.

Tangkap, penjarakan. Tapi kalau yang bukan Islam melakukan itu, toleransinya begitu tinggi. Itu yang kami rasakan.”

Dalam jumpa pers, Bachtiar

Natsir membantah pemberitaan yang menyebut pertemuan itu digelar karena pihaknya meminta untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

“Yang benar, bukan meminta tetapi kami menggagas terjadinya dialog antara GNPF dan pak presiden,” ungkapnya.

Dia juga membantah pertemuan itu digelar secara mendadak, melainkan diawali pertemuannya dengan Menkopolhukkam Wiranto, Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin.

“Kami ingin sekali berdialog (dengan presiden), menjadikan dialog sebagai jalan solusi dengan tidak melulu menjadikan mobilisasi massa sebagai sarana untuk meminta berjumpa,” ujar Bachtiar.

Sementara, Ketua Penasihat Presidium Alumni 212 Amien Rais menyambut baik adanya pertemuan tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Amien Rais melalui jaringan telpon kepada Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris GNPF MUI Muhammad Lutfhi Hakim usai tujuh perwakilan GNPF MUI lakukan pertemuan atau dialog dengan Jokowi.

“Saya sudah komunikasi dengan Amien Rais, karena hubungan saya dengan Amien Rais baik, saya tanya bagaimana pertemuan dengan presiden?

Dijawab, bagus sekali,” kata Lutfi .

Sementara itu Tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyatakan pertemuan tokoh GNPF MUI dengan Presiden Jokowi di Istana Negara bukan sebagai bentuk pelemahan dan pengkhianatan terhadap perjuangan aksi bela Islam.

Hal itu disampaikan Rizieq lewat rekaman suara dari pengacaranya, Kapitra Ampera, Minggu (2/7/2017). Menurut Rizieq, pertemuan dengan Presiden Jokowi harus dimaknai sebagai bagian dari peran GNPF MUI dalam membangun komunikasi dan dialog dengan semua pihak.

“Jangan serta merta diartikan sebagai bentuk pelemahan perjuangan, apalagi pengkhianatan,” ujar Rizieq yang juga menjabat sebagai Ketua Pembina GNPF MUI. Lebih jauh, Rizieq yang saat ini masih berada di Arab Saudi mengatakan dirinya selalu memonitor dan mengevaluasi pergerakan umat Islam di Indonesia. Rizieq menyebut dirinya mengamati perkembangan pergerakan GNPF -MUI, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Presidium Alumni 212, hingga gerakan ormas Islam dan pondok pesantren.

Baginya, setiap elemen gerakan aksi pro bela Islam saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Untuk itu, Rizieq berharap berbagai gerakan elemen pro aksi bela Islam dapat saling mengerti satu sama lain dan tidak boleh saling curiga.

“Jika terhadap ‘Lawan’ kita harus bersikap ‘Negatif Thinking’ yaitu berfikir negatif untuk tetap membangun kewaspadaan, maka terhadap ‘Kawan’ kita wajib bersikap ‘Positif Thinking’ yaitu berfikir positif untuk menjaga persatuan dan persaudaraan,” ujarnya.

Melalui rekaman yang sama, Rizieq juga meminta umat Islam untuk menghentikan pedebatan di media sosial karena akan memecah belah umat.

“Stop perdebatan via media sosial karena hanya akan jadi fitnah yang memecah belah umat,” katanya.

Yang mengejutkan, Kapitra Ampera mengatakan bahwa sebenarnya Presiden Jokowi

sudah sejak lama ingin bertemu dengan Habib Rizieq, ada apa?

“Presiden juga katanya menginginkan bertemu dengan kami sebelum ini. Tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” ujar Kapitra.

Kapitra menuturkan, sebenarnya Presiden sudah sejak lama ingin menjalin komunikasi dengan pihak GNPF MUI, demi bisa menciptakan suasana kondusif di masyarakat. Menurutnya Jokowi sebenarnya juga sangat terbuka dalam menerima kritik dan saran dari semua elemen masyarakat.

“Presiden sebagai manusia kalau salah juga berani dikoreksi. Dia bilang dipersilahkan (kritik). Presiden akan membuka luas komunikasi dengan siapa pun,” ucapnya.

Pada kesempatan special tersebut, Kapitra juga menyatakan, bahwa ia sempat menyampaikan salam yang dititipkan Iman Besar FPI, Habib Riziq Shihab kepada Presiden Jokowi. Respon Jokowi pun sangat baik mendapat salam tersebut.

“Sangat baik responnya. Nggak ada kesenjangan, kami malah serasa kayak di rumah sendiri,” imbuhnya.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran Muradi berpendapat, kemesraan GNPFMUI dengan Jokowi hanya akan terjadi sesaat. Bila kasus dugaan kriminalisasi yang menimpa ulama dan aktivis selesai, berakhir pula kemesraan itu.

Dia juga memprediksi GNPF-MUI tidak akan merapat ke barisan Jokowi. Dia justru khawatir pemerintah justru nantinya dikendalikan oleh GNPF-MUI, terutama dengan meminta kasus-kasus hukum yang melilit sejumlah aktivis dan ulama diselesaikan.

Menurut Muradi, pemerintah tidak perlu menganakemaskan GNPF-MUI. “Hanya memang ujungnya mau ke mana.

Jangan seolah-olah didikte sama GNPF-MUI, memunculkan persepsi Pak Wiranto terlalu lunak,” kata Muradi. Muradi yakin, tujuan GNPF-MUI hanya sebatas pada penyelesaian kasus-kasus dugaan kriminalisasi ulama dan aktivis, termasuk kasus dugaan konten pornografi yang menimpa dewan pembina GNPF Rizieq Shihab.

Bila melihat latar belakang anggota GNPF-MUI, mereka sebagian besar tak mendukung Jokowi-JK pada gelaran Pilpres 2014. Karena itu, Muradi mengatakan, mustahil bila Jokowi ingin memanfaatkan kelompok GNPF-MUI sebagai kekuatan politik baru jelang Pilpres 2019.

“Jadi hanya sebatas menenangkan gerakan ini agar semakin tak besar. Mereka ketemu di satu titik yang sama. Target mereka sederhana, kasus Rizieq tak diproses, kasus Al Khaththath tak diproses. Menurut saya tidak cukup baik kalau itu dilakukan (menuruti tuntutan GNPF-MUI),” tuturnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun melihat, datangnya GNPFMUI ke Istana Negara, bisa menjadi tambahan kekuatan politik baru bagi Jokowi menyongsong Pilpres 2019.

Ubed, panggilan akrab Ubedillah, menyatakan, bila Jokowi bisa merangkul GNPF-MUI, yang vokal selama delapan bulan belakangan ini, dirinya semakin percaya diri menghadapi kontestasi perebutan kursi RI1.

“Jika pertemuan tersebut berhasil ‘mendiamkan’ sikap kritis GNPF-MUI maka Jokowi mendapat ‘gizi politik’, yang

dikesankan berhasil menyelesaikan polemik dan menarik simpatik umat Islam,” tuturnya.

Menurut Ubed, lantaran petinggi GNPF-MUI merupakan orang-orang rasional, mereka akan tetap kritis terhadap setiap kebijakan yang diambil Jokowi, bila dinilai berseberangan dari janji-janjinya.

“Sebagai pilihan rasional, semoga GNPF-MUI masih merawat sikap kritisnya untuk mengambil peran,” kata Ubed.

Pengamat politik dan Wakil Dekan Fisip UGM, Najib Azca, menyebut pertemuan Jokowi dan GNPF-MUI yang bertepatan dengan hari Idul Fitri itu menunjukkan perubahan sikap politik dari Presiden Jokowi terhadap ulama setelah keduanya dinilai berseberangan selama ini.

Presiden Jokowi dianggap mengambil manfaat pertemuan tersebut untuk melunakkan kelompok-kelompok Islamis, sementara pihak GNPF MUI dinilai akan memperoleh ruang lebih besar untuk mendesakkan kepentingan dan tuntutannya.

“Ada komunikasi politik yang baru di mana harapan mereka (Presiden Jokowi dan GNPF MUI) adalah adanya proses saling akomodasilah, ada proses pengenduran politik sehingga ada equilibrium (keseimbangan) politik yang baru,” terang Najib.

Kesediaan Jokowi membuka pintu dialog dengan kelompok itu dianggapnya sebagai tanggapan terhadap polarisasi tajam yang diwarnai mobillisasi massa oleh kelompok-kelompok Islamis terkait kasus penistaan agama dengan tersangka Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Selain dilatari motif untuk mengendurkan polarisasi politik, Najib memperkirakan langkah Jokowi itu tidak terlepas dari kemungkinan dengan perhitungan politik untuk menghadapi pemilu presiden tahun depan.

“Poin penting yang terlihat dari komunikasi ini adalah semacam membangun kemungkinan-kemungkinan baru ke arah proses pilpres 2019,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut Najib Azca menganalisis, pimpinan GNPF MUI menghendaki agar pertemuan dengan Presiden Jokowi itu akan dapat menghentikan upaya hukum terhadap sejumlah pimpinan mereka yang terjerat kasus kriminal dan makar.

“Itu jelas target yang ingin mereka capai. Mungkin betul tidak tersampaikan melalui komunikasi dengan presiden, tapi saya kira melalui pembantunya, saya kira itu dilakukan,” kata Najib. Sejumlah pengurus di GNPF MUI tersandung sejumlah kasus pidana, termasuk ketuanya Bachtiar Nasir yang dituduh polisi melakukan dugaan pencucian uang di balik mobilisasi massa anti-Ahok.

Sementara, pimpinan utama Front Pembela Islam, FPI, Rizieq Shihab tersandung kasus pertukaran pesan dan gambar melalui aplikasi WA bernada cabul dengan seorang perempuan bernama Firza Hussein.

“Mereka menghendaki ini dihentikan, artinya proses ke arah di sana dihentikan,” tambah Najib.

Sejak awal GNPF MUI menuduh pemerintah dan polisi melakukan hal yang disebutnya kriminalisasi ulama dan aktivis Islam, tetapi polisi menyatakan semuanya murni persoalan hukum semata.bc/ cn/sur

“Nah ini negara. Jangan ada mitos superman. Sekarang itu mitos pun sudah pindah ke avenger. Superman nggak bisa sendiri lagi. Mitos aja begitu. Atau dongeng atau fiksi.

Bagaimana negara bisa percaya hanya kepada satu lembaga?

Waspadalah..,” lanjut dia.

Saat ini, DPR sedang bekerja melakukan evaluasi terhadap KPK lewat Pansus Angket KPK. Melalui Pansus tersebut, DPR ingin mengetahui rekaman pemeriksaan Anggota DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani dalam kasus e-KTP,

serta beberapa hal lainnya.

Belakangan, muncul sikap yang dinilai berlebihan di tengah masyarakat yang menyebutkan, KPK merupakan lembaga paling hebat dan satusatunya yang bisa dipercaya.

“Itu tipu daya. Semuanya bohong. Tapi jangan lupa bahwa kebohongan yang diulangulang bisa jadi kebenaran,” ingat Fahri.

Jelas dia, tugas kita dalam negara demokrasi adalah kritis.

Jangan mau dijebak propaganda. Untuk itu, sebaiknya semua lembaga negara terbuka, tidak

boleh ada yang menutup diri.

“Semakin besar kuasa dan uang. Semakin harus terbuka dan transparan. #BeraniJujurHebat,” ujar Fahri dalam lanjutan twitt-annya.

Tambah dia, kegagalan bisa dianggap sukses. Masalah bisa nampak sebagai solusi. Dan aksi kelabakan bisa nampak sebagai produktif.

“Mari kita mulai. Tanpa pretensi. Jangan takut dengan keterbukaan. Jangan takut dengan transparansi. #BersihKokRisih,” sindir Fahri Hamzah.rus/cn

BPK Segera Audit Investigasi KPK, Fahri: #BersihKokRisih Rahasia... nSambungan Halaman 1

keuangan BPK selalu memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada KPK. Bahkan, selama 10 tahun berturut-turut sejak 2005 hingga 2015, KPK selau meraih predikat WTP. Anggota Pansus Hak Angket lainnya, Masinton Pasaribu mengatakan, permintaan audit investigatif itu dilakukan jika Pansus menemukan kejanggalan atas LHP tersebut.

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

“Semuanya tergantung nanti, jika memang ada yang kita anggap janggal akan kita mintakan untuk audit investigatif,” kata Masinton saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Namun, Masinton mengatakan, belum ada pembahasan mengenai permintaan terhadap BPK tersebut. “Nanti kita lihat, agenda rapat masih seputar tabulasi masalah,” katanya. Anggota Pansus KPK lainnya, Muhammad Misbakhun mengatakan hingga sekarang rencana permintaan audit investigatif belum pernah dibi-

carakan dalam rapat internal.

“Belum ada pembicaraan di Internal Pansus soal permintaan kepada BPK untuk melakukan audit investigatif,” kata Misbakhun.

Wakil Ketua Pansus KPK Risa Mariska mengatakan, Pansus rencananya akan memanggil BPK pekan depan.

“Sudah diagendakan dalam rapat Pansus,” kata Risa.

Menurutnya, pemanggilan BPK terkait dengan audit kinerja KPK. Pansus, kata dia, ingin mengetahui secara detail hasil audit yang dilakukan oleh

BPK. “Terkait dengan audit kinerja termasuk juga audit mengenai anggaran KPK,” katanya. Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengajak masyarakat untuk mempercayai bahwa apabila lembaga negara dibedah akan banyak peluang perbaikan yang bisa lakukan.

“Jangan percaya lagi doktrin bahwa hanya ada satu yang bisa diandalkan. Itu mitos orang pacaran. Cara lelaki merayu,” terang Fahri dalam akun Twitter @Fahrihamzah, Sabtu (1/7/2017).

12

METROPOLIS EDISI 179 | 03 - 09 JULI 2017

Komisi A Imbau ASN Pemprov Jatim Tak Bolos Kerja Usai Cuti Lebaran

Miftahul Ulum.

S

ELURUH Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jawa Timur diimbau tak bolos kerja usai cuti bersama Lebaran 2017 pada Senin (3/7/2017) mendatang. Hal ini juga merujuk atas surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tentang Imbauan untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H. Menanggapi hal ini, Komisi A DPRD Jatim meminta agar Pemprov Jatim bertindak tegas dengan memberikan sanksi hukuman disiplin jika ada pegawai ASN yang tak mematuhi aturan tersebut.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Miftahul Ulum mengatakan sanksi perlu diterapkan agar ASN di lingkungan Pemprov terbiasa disiplin dan taat aturan.

Apalagi dalam cuti bersama kemarin juga telah dilakukan cukup lama, sehingga tak ada alasan untuk kembali menambah cuti.

“ASN kan libur cuti Lebaran ini sudah cukup lama sampai 10 hari. Jadi jangan ada lagi yang bolos saat masuk hari pertama hari Senin besok ini. Kalau madih ada yang bolos, BKD (Badan Kepega-

waian Daerah) harus beri sanksi tegas. Akan kita bahas juga itu saat hearing bersama Komisi A nanti,” ujar Ulum pada lensaindonesia, Jumat (30/7/2017).

Diketahui, sanksi bagi ASN/PNS yang mengambil cuti tambahan atau bolos setelah Lebaran diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP tersebut, sanksi PNS yang tidak masuk kerja tanpa izin dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sanksi ringan jika tidak masuk selama 1-15 hari, sanksi sedang jika tidak masuk selama 16-30 hari, serta sanksi berat jika tidak masuk selama 31-46 hari.

Pihaknya juga mendorong BKD membuka nama dan jabatan PNS yang kedapatan membolos pada hari pertama kerja seusai libur Lebaran.

Tak peduli apapun alasannya, karena selama ini banyak yang ditutup-tutupi dengan alasan dan berakibat tidak timbul efek jera bagi ASN. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga berharap pada hari pertama kerja aktivitas pemerintahan sudah berjalan normal, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Gubernur (Soekarwo) kemarin kan juga sudah menginstruksikan tak boleh ASN mengambil cuti tambahan. Apalagi ditambah surat edaran menteri, jadi Pemprov Jatim tidak boleh menoleransi apa pun alasan PNS tidak masuk kerja, kecuali memang tidak bisa bekerja karena sakit parah,” imbuh Ketua DPC PKB Kabupaten Jember ini.

Terpisah, Kepala BKD Jatim Siswo Heruetoto mengaku akan memproses jika ada ASN yang bolos kerja saat masuk di hari pertama usai cuti Lebaran. Pihaknya berjanji tak akan segan memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

“Jelas kita proses kalau ada yang tidak masuk. Kami hanya mentolerir bagi pegawai yang memang benar-benar sakit yang tidak ringan, dibuktikan surat dokter. Tapi jika ada yang berani bolos, kami siapkan sanksi tegas,” imbuh Heru tanpa mau menyebut bentuk sanksinya.

Di hari pertama masuk nanti, BKD akan mengecek dua absensi para ASN di seluruh lingkungan Pemprov Jatim, yakni absen manual dan finger print. Hal ini dilakukan untuk memastikan kehadiran para PNS dan tak ada yang bolos usai cuti bersama. nsarifa/adv

HUT BHAYANGKARA KE-71 Kapolrestabes Surabaya Ajak Teladani M. Jasin SELURUH anggota Polrestabes Surabaya dan Polsek jajaran, Jumat (30/6/2017) sekitar pukul 00.00 WIB, menggelar acara renungan dalam rangka HUT Bhayangkara 71, yang dilaksanakan di Monumen Perjuangan Polri Jl Polisi Istimewa Surabaya.

Dipimpin langsung Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Muhammad Iqbal, serangkaian acara demi acara pun terlaksana, mulai dari menyanyikan Hymne Polri hingga menyalakan puluhan lilin pun sudah dilaksanakan.

“Yang jelas Dirgahayu Polri 1 Juli 2017 pukul 00.00 WIB tahun ini kami maknai agar kami lebih ada dihati masyarakat, lebih melindungi dan mengayomi masyarakat dengan cara memastikan penegakan hukum yang lebih profesional dan menjamin kepastian hukum lebih baik,” ujar Kombes Pol Muhammad Iqbal, Sabtu (1/7/2017).

Bahkan, lokasi Tugu Polisi Is-

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol M Iqbal menggelar renungan HUT Bhayangkara 71 di Monumen Perjuangan Polri Jl Polisi Istimewa Surabaya.

timewa (Monumen Perjuangan Polri) tidak ada yang lainnya di Indonesia kecuali di Surabaya. Serta dikatakan melegenda karena ada sosok M. Jasin yang disebut-sebut sebagai Bapak Perjuangan Polri.

“Bahkan, pak M. Jasin ini di zamannya sebagai garda terdepan saat Bung Tomo menggelorakan semangat arek-arek Suroboyo,”

imbuh mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini Masih kata Iqbal, pihaknya senantiasa mengajak jajarannya memetik suri tauladan terhadap pejuang-pejuang termasuk sosok M. Jasin sendiri, yaitu meneruskan cita-citanya dengan cara tetap ada ditengah-tengah masyarakat. nnanda