Koran Lensa Indonesia Edisi 175 by Koran Lensa Indonesia

Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: ( 021) 5366 017 7 ( 031) 841 0288

topik

EDISI 175 | 01 - 07 MEI 2017

TERBIT 12 HALAMAN | HARGA ECERAN: RP 4.000 | LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

GUS IPUL HANYA DIMINATI UNTUK POSISI CAWAGUB

DAHLAN ISKAN ‘DIHAJAR’ LAGI KASUS MOBIL LISTRIK

BACA HALAMAN 2 | POLITIK

BACA HALAMAN 3 | HUKRIM

KHOFIFAH CHECK SOUND DULU

Khofifah Indar Parawansa

Sinyal Khofifah maju Pilgub Jatim 2018 sudah mulai nampak. Rumornya, dia sudah mundur dari jabatan menteri. Kini, Khofifah sedang melakukan check sound elektabilitas. ENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa tak kunjung memberikan kepastian deklarasi untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018. Namun Khofifah yang telah dua periode berturut-turut maju jadi Cagub Jatim, kini tampaknya akan kembali maju. Sinyal ini datang dari pernyataannya yang menyebut telah melakukan check sound elektabilitas dirinya di sejumlah daerah di Jatim. Namun check sound tersebut, menurut wanita yang juga Ketum PP Muslimat NU tersebut, belum maksimal. “Izinkan saya untuk memaksimalkan check sound. Kalau check sound sudah selesai, nanti kita akan cari frekeuensi yang sama,” ungkap Khofifah ditemui Lensa Indonesia usai acara Peringatan Harlah ke 71 Muslimat NU yang

dihadiri cucu Syekh Abdul Qadir Al Jailani di kediamannya, Jemursari Surabaya, Senin (24/4/2017). Ia mengatakkan munculnya seruan dukungan dari para kadernya tersebut murni sebuah spontanitas, sehingga hal itu di luar sepengetahuannya. “Saya yakin itu hanya spontanitas dari mereka, sehingga kalau mau bertanya tentang ikwal dukungan tersebut silakan konfirmasi kepada yang bersangkutan,” ujarnya. Lebih lanjut, setelah melihat hasil survei nantinya di daerah itu, ia baru menentukan langkah apakah akan turun pada pilkada atau tidak, termasuk kemungkinan memilih parpol pengusung. Ditanya kapan frekuensi itu akan terbentuk, pihaknya menyatakan masih belum. nBaca: Tes tes... Halaman 11

GRANAT JATIM: ROKOK ELEKTRIK MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERBAHAYA Rokok elektrik dianggap mengandung bahan adiktif berbahaya yang bisa menimbulkan ketergantungan.... Selengkapnya Baca Halaman 4

Beranikah KPK Sentuh Mega?

Ahok Harus Dipenjara

S E H A R I setelah KPK menetapkan tersangka megakorupsi kasus BLBI, Presiden Jokowi langsung memberi komentar panjang dan tidak biasa. Pasalnya, Jokowi termasuk jarang mengomentari kasus yang tengah digarap KPK. Apa komentar Jokowi soal kasus BLBI? Intinya, Jokowi seperti ingin mengamankan keterlibatan bosnya di PDIP, Megawati Soekarnoputri yang saat kasus BLBI terjadi, Mega menjadi presidennya. Jokowi menegaskan, kebijakan Mega terkait surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tak bisa disalahkan. Kalau Mega sudah diamankan Jokowi, pertanyaannya, apakah KPK berani menyentuh Mega? Kasus mega skandal BLBI yang hampir terlupakan, belakangan kembali jadi sorotan publik setelah Selasa (25/4) lalu, KPK menetapkan eks kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung sebagai tersangka. Tak semua orang ingat bagaimana kasus BLBI bermula. Maklum saja, kasus ini bermula dua dekade lalu atau tepatnya saat krisis moneter 1997-1998 menghantam Indonesia. Kejaksaan Agung pernah mengusut kasus ini. Tapi hasilnya tak memuaskan, karena baru tiga orang yang dijebloskan ke penjara. Kejagung terpaksa mengeluarkan SP3 lantaran para pengemplang yang akan diusut

WAKIL Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI, Ikhsan Abdullah, meminta agar majelis hakim nanti menjatuhkan vonis lebih berat pada terdakwa penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Tuntutan jaksa penuntut umum sendiri dianggap mengecewakan dan menciderai peradiBasuki Tjahaja Purnama. lan pidana. Mengingat kasus ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia bahkan internasional. “Tuntutan jaksa mencederai proses peradilan pidana, yang tentu saja peradilan Basuki Tjahaja Purnama bukan

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri.

mengeluarkan SKL. Padahal kerugian negara akibat kasus ini terbilang fantastis. Wapres nBaca: Lawan Banteng... Halaman 11

nBaca: Berani gak Halaman 11

Diskriminasi Upah, PHK Sepihak 309 Karyawan Menuntut Keadilan

Pemerintah Tak Berkutik Lawan PT Smelting, Kasusnya Mau Dibawa ke ILO

T Smelting Gresik yang merupakan pabrik smelter milik Freeport Indonesia yang dioperasikan Mitsubishi, dianggap telah mengoyak-ngoyak harga diri bangsa Indonesia. Betapa tidak, PT Smelting telah melakukan Pemutu-

Menembus Zona Tahun ke-7

san Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap sebanyak 309 karyawan. Dan ketika persoalan ini belum selesai, PT Smelting malah merekrut karyawan baru untuk melanjutkan aktivitasnya. nBaca: Berani lawan Halaman 11

POLITIK

EDISI 175| 01 - 07 MEI 2017

Rini Soemarno: Reshuflle Tidak Pernah Dibahas di Istana ACANA perombakan kabinet menghangat lagi setelah Presiden Joko Widodo sendiri yang mengungkit isu tersebut di acara Kongres Ekonomi Umat, pekan lalu Sabtu, (22/4/2017). Meski saat itu Jokowi mengancam menterinya yang tidak bisa memenuhi target, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mengaku tidak pernah mendengar Anggota Komisi III DPR RI, Adies Kadir. wacana tersebut. ”Saya enggak tahu,” ujarnya di sela Media Outing Kementerian BUMN bertajuk “Bersama Membangun Negeri Melalui Sinergi Komunikasi Publik” di Wikasatrian, Desa Pasir Angin, Bogor, Jumat malam (28/4/2017). Menteri Rini menegaskan masalah perombakan kabinet tidak pernah dibahas di Istana Negara, sekalipun wacana ini ramai dibicarakan publik. “Enggak, enggak ada reshuffle. Di Istana enggak pernah bahas (setiap rapat),” ucapnya. Dalam Kongres Ekonomi Umat yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sabtu pekan lalu, Presiden Jokowi mengultimatum menterinya jika kinerja yang bersangkutan tidak mencapai target yang ditetapkan. Sementara Staf Khusus Presiden Jokowi bidang Komunikasi, Johan Budi, pernah mengutarakan bahwa perombakan tidak hanya dilakukan atas dasar kinerja Menteri. Tapi, juga mempertimbangkan kondisi politik kekinian.ald

Adies Kadir Nyalon Pilgub Jatim 2018?

Anggota Komisi III DPR RI, Adies Kadir.

OLITISI partai Golkar yang saat ini menjabat Anggota DPR RI Adies Kadir dianggap punya kapasitas dan pamor untuk maju sebagai calon dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018. Salah satunya adalah mempunyai modal yang cukup mentereng yaitu elektabilitas yang baik saat pemilihan legislatif DPR RI. Bahkan, politisi yang memiliki rekam jejak politik yang cukup baik ini memiliki loyalis yang cukup banyak di Jatim khususnya Surabaya. Pengamat politik dan juga Direktur Parlemen Watch Jatim Umar Salahudin menilai anggota Komisi III DPR RI ini memiliki karir politik cukup cemerlang di partai Golkar. Hal ini diketahui sejak Adies menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Surabaya dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya. “Rekam jejak politiknya sangat bagus di partai Golkar. Adies punya modal elektabilitas yang baik pada saat pemilihan legislatif tahun lalu,” kata dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah ini. Selain itu, Adies juga sempat menjadi Calon Wakil Wali Kota Surabaya mendampingi Calon Wali Kota Surabaya Arif Afandi yang diusung Partai Demokrat dan Golkar pada Pilkada Surabaya 2010 melawan pasangan Tri Rismaharini dan Bambang Dwi Hartono yang diusung PDIP. Meskipun akhirnya pasangan Arif-Adies kalah. Namun hal itu tidak menyurutkan Adies untuk menggapai kesuksesan di karir politiknya. Bahkan pada saat Pileg 2014 untuk DPR RI, Adies bisa mengalahkan para seniornya di Golkar seperti Priyo Budi Santoso (pengurus DPP Golkar dan Wakil Ketua DPR RI) di dapil Surabaya-Sidoarjo. Selain itu, lanjut dia, dukungan dari parpol juga diperlukan. “Golkar punya kursi lumayan untuk bargaining untuk posisi Jatim 2 (Calon Wakil Gubernur Jatim). Parpol penting sebagai tiket politik,” katanya. Meski mendapat banyak dukungan dan dianggap memiliki peluang, Adies Kadir mengaku sampai saat ini belum memiliki niat untuk maju di Pilkada Jatim 2018. Pihaknya memilih untuk berkonsentrasi bekerja untuk rakyat dengan status Anggota DPR RI. “Saya berterima kasih kalau banyak yang mengatakan seperti itu. Saya mengalir saja dan fokus mengemban amanah rakyat,” kata Adies kepada Lensa Indonesia, Rabu (26/04/2017). Pihaknya meyakini bahwa apapun jabatan yang dia sandang saat ini adalah amanah dan harus bekerja untuk rakyat. Karena itu sampai saat ini Adies tidak pernah mempunyai ambisi terhadap jabatan dan berjalan sesuai amanah partai. “Kalau partai menugaskan ya harus siap. Dulu saya maju sebagai DPR RI juga mengalir saja dan kalau sudah ditakdikan berarti mengemban amanah bukan semata jabatan,” tambahnya.wan

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

PILGUB JATIM 2018

Gus Ipul Hanya Diminati untuk Posisi Cawagub

Tiga kandidat calon gubernur Jatim paling poluler, Saifullah Yusuf, Khofifah Indar Parawansa dan Tri Tismaharini.

Nama Gus Ipul ternyata lebih diminati oleh masyarakat untuk mencalonkan di posisi Cawagub. EMBAGA survei di Jatim mulai kencang merilis hasil survei terhadap sejumlah nama calon gubernur (Cagub) di pelaksanaan Pilgub Jawa Timur 2018. The Initiative Institute kembali merilis hasil surveinya yang menempatkan tiga nama tertinggi sebagai Cagub yang paling diminati oleh masyarakat. CEO The Initiative Institute Airlangga Pribadi mengakui nama calon petahana yaitu Saifullah Yusuf (Wagub Jatim) menempati posisi tertinggi di antara nama lain yakni di angka 82,8%. Disusul nama Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial) di angka 81,4%, kemudian nama Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya) di angka 75,4%. “Nama nama calon yang telah disurvei menunjukkan perbedaan angka yang sangat tipis. Tidak ada leg antara ketiganya. Artinya Gus Ipul

(sapaan akrab Saifullah Yusuf ) belum aman dipilih di Pilgub Jatim 2018. Kalau ingin menang harus ada selisih antara calon petahana dan kandidat lainnya setidaknya 20 persen,” kata Airlangga saat konpers hasil Kubus Rubik Pilkada Jawa Timur di Surabaya, Rabu (26/4/2017). Ia membandingkan dengan Pilkada DKI Jakarta dimana saat menjelang pertarungan pasangan Ahok-Djarot lebih unggul 10% dibandingkan AniesSandiaga. Ini menunjukkan posisi yang tidak aman bagi seorang calon petahana yang akhirnya bisa dikejar oleh pasangan Anies-Sandiaga hingga mereka dinyatakan unggul lewat hasil Quick Count usai Pilkada DKI Jakarta. “Bisa dibilang peluang Gus Ipul menang di Pilgub Jatim 2018 tidak lebih baik dari pasangan Ahok melawan Anies di Pilkada DKI,” ujar dia. Karena itu, masih menurut Airlangga, nilai elektabilitas bagi seseorang

yang pasti aman untuk jadi calon kepala daerah setidaknya lebih unggul 50%. Tapi jika dari jumlah hasil survei elektabilitas itu di cut off sebesar 25%, hanya didapat elektabilitas Saifullah Yusuf (Gus Ipul) hanya 33,2%, Khofifah 28,3% dan Tri Rismaharini 26,1%. “Selisih Gus Ipul dan Khofifah hanya 5 persen. Bahkan dengan Risma belum sampai 10 persen. Artinya ketiga nama ini sama-sama punya peluang berkompetisi, kami simpulkan pola di Pilgub Jatim 2018 nanti masih sangat dinamis belum bisa ditentukan siapa pemenangnya jika dilihat dari survei saat ini,” tegasnya. Sementara, terkait survei siapa saja calon yang dianggap pantas menduduki kursi Cagub atau Cawagub didapatkan dua nama calon yang diminati masyarakat Jatim untuk berada di posisi Cagub. Mereka yakni Khofifah dan Risma. Sedangkan nama Gus Ipul ternyata lebih diminati oleh masyarakat untuk mencalonkan di posisi Cawagub. “Hasil survei menunjukkan nama petahana masih lebih tinggi dari calon lainnya, meskipun tidak aman. Hasilnya yang memilih Gus Ipul sebagai Cagub yaitu sebesar 33,17 persen.

Khofifah 28,31 persen dan Risma 26,13 persen. Sedangkan untuk posisi Cawagub Gus Ipul justru nilainya lebih besar 34 persen, Khofifah untuk posisi Cawagub nilainya lebih kecil 21,10 persen juga Risma yang mendapat nilai lebih kecil 21,50. Kesimpulannya pemilih prefer Gus Ipul di posisi Wagub bukan Gubernur. Ini artinya persepsi masyarakat Jatim melihat Gus Ipul sebagai Wagub masih sangat kuat,” imbuh pengamat politik asal Unair ini. Selain ketiga nama calon tersebut, The Initiative Institute juga menjaring nama calon lain seperti Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Agus Harimurti Yudhoyono (Partai Demokrat), Said Abdullah, Halim Iskandar (Ketua DPRD Jatim), M. Misbakhun, Hasan Aminuddin (Partai NasDem), serta Rendra Kresna (Partai NasDem). Untuk metodologi survei yang digunakan yaitu multistage random sampling dengan melibatkan sebanyak 959 responden di 99 desa/kelurahan yang terbagi di 11 Dapil (daerah pemilihan) di Jatim. Sekedar diketahui, The Initiative Institute mengambil survei ini pada 13-19 April 2017 dan patokan survei ini hanya berlaku hingga tiga bulan ke depan.sarifa

Diwarnai Walk Out, Fahri Hamzah Sahkan Hak Angket KPK

Skenario Palsu Ahok Masuk Kabinet

APAT paripurna pengambilan keputusan penggunaan hak angket pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlangsung ricuh. Hal ini dipicu langkah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat paripurna, tiba-tiba saja mengesahkan usulan tersebut. Keputusan ini langsung ditanggapi dengan aksi walk out ratusan anggota DPR yang tak setujui hak angket ini. Rapat paripurna diawali dengan pandangan sejumlah anggota fraksi soal usulan hak angket KPK. Mayoritas anggota fraksi menyampaikan sikap penolakan. Seperti dari Fraksi Gerindra, PKB, dan Demokrat. Anggota Fraksi Gerindra Martin Hutabarat mendapat giliran pertama untuk menyampaikan sikap fraksinya. “Gerindra bersikap menolak hak angket. Mungkin seharusnya kita bertanya apakah kita mewakili angket, apakah aspirasi rakyat atau hanya kita sendiri? Coba kita jernih melihat apa urgensinya,” ujar Martin di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/4/2017). Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menjadi satu-satunya yang menyatakan dukungan. “Saya menyampaikan, saya meyakini ada yang harus kita gali bukan berarti kita pro koruptor, justru kita ingin mengarah ini bersih bukan dengan cara munafik ini. Saya sudah bosan dengan politik munafik

EBERADAAN ribuan karangan bunga yang dikirim oleh orang tak jelas ke Balai Kota ingin memberikan opini Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih punya banyak pengikut. “Dukungan papan bunga yang begitu masif, terstruktur dan terorganisir itu dalam rangka menciptakan opini palsu bahwa Ahok masih punya pengikut,” ujar aktivis mahasiswa 98 Jim Lomen Sihombing, Jumat (28/4/2017). Dari kacamata dia, ada target politik tertentu dari penggiringan opini ini. “Bisa saja itu bagian dari upaya yang cukup serius mendorong pergantian susunan kabinet agar sang penista mendapatkan kursi di kabinet,” katanya. Mantan Sekjen Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) itu menjelaskan, tentu publik tak lupa ada banyak kepalsuan terkait Ahok. Mulai dari KTP dukungan palsu, hingga yang terbaru, tuntutan jaksa dan karangan bunga berisi berbagai ucapan kepada Ahok yang dikirim terus menerus oleh pengirim palsu dan pendanaan tak jelas ke Balai Kota. Bahkan, setelah Ahok kalah di Pilgub, muncul aksi teaterikal ibu-ibu menangis dan meraung-raung membela Ahok. “Entah kenapa harus menangis? Apakah gembira, sedih atau kesurupan? Tapi racun pulau palsu reklamasi

ini,” ujar Masinton. Setelah Masinton berbicara, Fahri Hamzah selaku pimpinan sidang langsung memutuskan untuk mengesahkan hak angket. Alasannya hak angket merupakan hak konstitusional. “Saya ingin menayakan kepada seluruh anggota apakah usul angket dapat disetujui?”ujar Fahri. Belum dijawab mayoritas anggota, Fahri langsung mengetok palu. “Terima kasih. Baik kita setujui,” ujarnya. Keputusan ini langsung menuai protes. Banyak anggota melakukan hujan interupsi dan menggebrak-gebrak meja. Fraksi Partai Gerinda mengambil langkah walk out dalam sidang paripurna DPR yang membahas usulan hak angket penyidikan KPK. Mereka menolak keputusan pimpinan sidang, Fahri Hamzah, yang langsung menerima usulan angket. Politisi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan tindakan meninggalkan ruangan rapat paripurna itu sebagai “protes dan kecewaw terhadap pimpinan sidang yang tidak mengakomodir suara anggota dewan.” Cucun menganggap pimpinan rapat paipurna tidak menjalankan mekanisme sesuai peraturan. Sementara, politisi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan kecewa terhadap pimpinan sidang yang dianggapnya tergesa-gesa. “Sebaiknya di skors dulu seperti tradisi yang sudah-sudah,” tegas Muzani.licom

Ribuan karangan bunga memadati halaman Balaikota DKI.

benar-benar telah menjadi virus ampuh,” papar Lomen yang dulu aktif di Kesatuan Aksi Mahasiswa Trisakti (Kamtri). Lomen pun berharap segala kepalsuan dihentikan sehingga tidak jadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Semoga kepalsuan semuanya tidak mempengaruhi kabar reshufle yang saat ini dipergunjingkan di seputar istana. Tentunya bukan istana palsu sebab kalau istana palsu, namanya istana boneka,” tukas Lomen.sam

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Iwan Christiono, Nanda Adrianta, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Andika Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Dina/Wina (031-8410 288) Percetakan: PT Aksara Grafika Surabaya, Jl. Raya Berbek No 45 Waru - Sidoarjo, Tlp (031) 8678318 (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

HUKRIM

EDISI 175 | 01 - 07 MEI 2017

Anak Kandung jadi Korban Pemerkosaan, Bapak Malah Ikut Nyabuli B A M B A N G Arif (43) warga Jl Mojoklanggru Kidul benar-benar bejat. Berdalih melakukan terapi, pria ini tega melakukan pencabulan terhadap anaknya sendiri, sebut saja namanya Melati (16). Modus yang digunakannya adalah mengharuskan anaknya itu menjalani ritual mandi

kembang seminggu sekali. Nah, saat ritual itu Bambang Arif meminta Melati menanggalkan semua pakaiannya. Sedangkan dirinya hanya mengenakan celana pendek. Saat proses mandi kembang, Bambang meraba dan memegang seluruh bagian tubuh anak pertamanya itu dan

melakukan pencabulan. Di hadapan polisi, Bambang mengaku ritual mandi kembang itu dilakukannya sebagai terapi karena anaknya pernah jadi korban pemerkosaan. “Anak saya pernah diperkosa saat umur 15 tahun. Karena malu, dia akhirnya putus sekolah. Kasusnya pernah saya

laporkan polisi tapi kemudian saya cabut,” akunya. Nah setelah menjadi korban pemerkosaan, Melati jadi liar dan sering membawa laki-laki ke rumahnya. Namun bukannya memberi nasehat, Bambang malah ikutan melakukan pencabulan terhadap anak pertama dari 3 anaknya tersebut.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga mengatakan, Bambang Arif melakukan pencabulan sejak Juni 2016 hingga April 2017. “Perbuatan pelaku dilaporkan ibu tiri Melati, yang sekaligus istri keduanya, ke Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Surabaya,” ujarnya, Rabu

(19/4/2017). Petugas Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Surabaya langsung meringkus Bambang Arif di rumah istri keduanya, di Jl Mojoklanggru Kidul Surabaya. Namun saat ini, Melati sudah tinggal bersama ibu kandungnya di kawasan Sidotopo Surabaya. “Dalam pemerik-

saan, pelaku mengakui semua perbuatannya,” jelasnya. Untuk mempertanggunjawabkan perbuatannya, bapak cabul itu dijerat dengan UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.nnanda

DAHLAN ISKAN ‘DIHAJAR’ LAGI KASUS MOBIL LISTRIK ALASAN DAHLAN ISKAN MANGKIR, KARENA TIDAK MENGETAHUI KASUS MOBIL LISTRIK MEMASUKI PELIMPAHAN TAHAP II KE KEJARI SURABAYA.

Dianggap tidak memenuhi kualifikasi untuk digunakan peserta forum APEC, mobilmobil listrik yang diproduksi selanjutnya diserahkan kepada beberapa universitas untuk dijadikan bahan penelitian. Terseretnya Dahlan dalam muara kasus ini bermula ‘nyanyian’ Dasep Ahmadi, Direktur PT Sari Mas Ahmadi Pratma yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

Dasep seperti tidak mau menanggung beban moral sendiri. Nah, pada persidangannya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Dasep menyebut Dahlan, yang saat itu menjabat Menteri BUMN, sebagai wakil penanggungjawab bidang pelaksana proyek. Sebagai pengembangan, pada Kamis, 3 November 2016. Dasep divonis Pengadilan Tipikor, terbukti bersalah dan

dihukum 7 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan pada Maret 2016 oleh Pengadilan Tipikor. Pada November 2016, Mahkamah Agung memperberat hukuman Dasep Ahmadi dari 7 tahun penjara menjadi 9 tahun penjara. Selain itu, dalam putusan itu, MA menyatakan Dahlan Iskan terlibat dalam kasus perkara mobil listrik.nrofik

Tiga Pengedar 3 Kg Sabu Apartemen Water Palace Tower Segera Diadili Dahlan Iskan.

ESKI berkas Dahlan Iskan dalam kasus dugaan korupsi mobil listrik dinyatakan sempurna (P21) oleh Kejaksaan Agung, namun proses tahap II yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Jumat (28/7/2017), gagal dilakukan. Gagalnya pelimpahan tahap II itu, karena wartawan senior yang mantan Menteri BUMN era mantan Presiden SBY ini, mangkir dari panggilan Kejagung. Alasan bos grup Jawa Pos mangkir, karena tidak mengetahui kasus mobil listrik memasuki pelimpahan tahap II ke Kejari Surabaya. Hal itu disampaikan Mir’atul Mukminin, kerabat Dahlan Iskan saat mendatangi Kejari Surabaya. Selain itu,

alasan mangkirnya Dahlan pada proses tahap II juga dikarenakan adanya pergantian tim penasehat hukumnya. “Intinya, kami kordinasi untuk menunda tahap II, karena ada pergantian pengacara,” kata Mir’atul kepada awak media di Kejari Surabaya, Jum’at (28/4/2017). Yulianto, Kepala Subdirektorat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) staf Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, membenarkan penyerahan berkas Dahlan Iskan yang tertunda itu. Menurutnya, pihak Dahlan masih akan melakukan perubahan tim penasehat hukum. Yulianto mengatakan, mestinya hari ini agendanya tahap dua bisa dilakukan. Yaitu, Penyidik kejaksaan negeri

menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya kepada penuntut umum Kejari terkait status tersangka dan barang bukti. “Tempus dan lokusnya sebenarnya ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat harusnya diserahkan ke Kejari pusat. Karena tersangka Dahlan Iskan statusnya tahanan kota, maka kami meminjam tempat di sini (Kejari Surabaya) untuk serah terima tahap dua,” terang Yulianto kepada awak media di Kejari Surabaya, Jumat (28/4/2017). Ditanya seputar materi perkara, Yulianto enggan menjawab. Menurutnya, agenda hari ini hanya tentang tahap dua dalam kasus mobil listrik dengan tersangka Dahlan Iskan. “Saya tidak akan mengomentari materi perkara. Saya di sini hanya untuk tahap dua,

maaf ya,” pungkasnya. Untuk diketahui, wartawan senior Dahlan Iskan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan mobil listrik oleh Kejaksaan Agung pada 26 Januari 2017. Kasusnya berawal dari kesepakatan tiga BUMN untuk membiayai pengadaan 16 mobil listrik senilai sekitar Rp 32 miliar. Saat itu, PT Sarimas Ahmadi Pratama ditunjuk sebagai pihak swasta yang dianggap kompeten untuk mengerjakan pengadaan tersebut. Tiga BUMN yang dimaksud adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Perusahaan Gas Negara (PGN), dan PT Pertamina. Mobil-mobil listrik itu rencananya akan digunakan saat konferensi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Nusa Dua, Bali, Oktober 2013.

TIGA tersangka pengedar sabu jaringan internasional, M Faruk (27), Asep Muhammad (21) dan Adi Prasetyo (23), yang mengimpang barang bukti di Apartemen Water Palace Tower Surabaya, segera disidangkan dalam waktu dekat. Hal tersebut diungkaokan Kasi Pidum Kejari Surabaya Ade Yomo saat dikonfirmasi di kantornya. Ade mengakui, pihaknya menerima tahap II (Penyerahan tersangka dan barang bukti), Rabu (26/4/2017). Saat ini, pihaknya masuk meneliti untuk pemberkasan. “Ketiga tersangka sudah kami kirim ke Rutan Medaeng, Sidoarjo. Jaksa tinggal mengirim berkas ke Pengadilan. Dalam waktu dekat, kami sidangkan,” terang Ade Yomo. Diberitakan sebelumnya, tersangka M Faruk, Asep Muhammad dan Adi Prasetyo dibekuk petugas Unit III Sat Reskoba Polrestabes Sura-

baya yang dipimpin langsung AKP Suhartono. Mereka diduga terlibat kasus narkoba jaringan internasional dengan barang bukti yang berhasil disita, yaitu 6 paket sabu seberat 4,96 Kg, dan 14 bungkus plastik berisi pil ekstasi 7.186 butir seberat 1,5 kg. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi menjelaskan bahwa, pihaknya menerima berkas ketiga tersangka dari kepolisian. Saat ini, masih diperiksa Jaksa peneliti I Gusti Putu Karmawan. “Berkasnya sudah kami terima, dan Jaksa peneliti sedang memeriksa kelengkapannya. Bila sudah dinyatakan lengkap (P21), tentu segera dilimpahkan tahap dua-nya,” terang Didik. Terungkapnya jaringan narkoba internasional ini bermula dari informasi masyarakat yang dikembangkan Unit III Sat Reskoba Polrestabes Surabaya.

Minggu (15/1/2017), petugas awalnya mengamankan M Faruk di Jl Dukuh Pakis Surabaya, setelah melakukan undercover buy (petugas menyamar jadi pembeli). Hasilnya, dari tangan M Faruk ditemukan 2 paket sabu seberat 2 Kg. Dari pengakuan M Faruk, diperoleh informasi sabu dipasok Asep Muhammad. Polisi mengembangkan dan berhasil meringkus Asep yang saat itu bersama Adi Prasetyo di Apartemen Puncak Permai Surabaya. Dari keterangan Asep, dirinya menyimpan narkoba di Apartemen Water Palace Tower F kamar 2816. Dalam penggeledahan di apartemen, polisi menetemukan 4 paket sabu seberat 3 Kg, 14 bungkus pil ekstasi berisi total 7.186 butir dengan berat 1,5 Kg, 1 timbangan, 4 bendel klip plastik, 1 alat pres plastik, 3 Hp dan 3 buku transaksi. nrofik

Tanpa Rompi “Korupsi”, Jaksa Istimewakan Terdakwa Dwelling Time

Terdakwa skandal Dwelling Time Tanjung Perak, Firdiat Firman. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Muhammad Iqbal.

Antisipasi Tahanan Kabur, Kapolrestabes Surabaya Terapkan Dua Model Pengamanan

APOLRESTABES Surabaya Kombes Pol Muhammad Iqbal akan memperkuat pengamanan sel tahanan di Mapolres dan jajaran polsek. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi tahanan yang melarikan diri seperti yang terjadi di Polsek Tegalsari beberapa hari lalu. “Yang jelas Standar Operasional Prosedur (SOP) tetap ditekankan dalam setiap penjagaan tahanan, dengan

melakukan detailisasi daripada buku tahanan,” tegasnya. Iqbal mengatakan, pihaknya akan menerapkan dua model pengamanan sel tahanan. Pertama, melakukan penebalan penjagaan sel tahanan, yang tadinya hanya anggota jaga, kini ditambah provost. “Ini terkait SDM,” ujarnya. Kedua, lanjut Iqbal, adalah memperkuat keamanan dari sisi konstruksi bangunan sel

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

tahanan. “Terkait kontruksi, bangunannya (sel tahanan) akam dilakukan cor, sel tahanan akan di pasang plat, dan tak lupa juga diberi CCTV,” katanya. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menjelaskan tahanan Polri bukan tahanan untuk pembinaan, melainkan untuk proses pembuktian, penguatan alat bukti, pengumpulan alat bukti dan untuk mempermudah proses penyi-

dikan. “Makanya, kedepan nanti kami akan melakukan intervensi alat sekat, maksudnya nanti tidak ada akan ada sentuhan pengunjung atau keluarga kepada tahanan. Mereka nanti hanya bisa bicara tatap muka saja,” ujarnya. “Ini kami lakukan sematamata sebagai pembelajaran untuk kami melakukan penguatan,” tutup Iqbal.nnanda

IDANG terhadap Firdiat Firman, terdakwa yang tersandung kasus Dweeling Time dan terkena operasi tangkap tangan (OTT) Mabes Polri, dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi. Namun sidang lanjutan Kamis (27/4/2017) menyisahkan gunjingan miring. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terdiri dari Farhan, Didik dan Katrin dari Kejari Tanjung Perak dianggap bertindak mencolok seperti memberikan keistimewaan terhadap terdakwa dengan membebaskan tanpa menggunakan rompi tahanan. Terdakwa Farhan yang datang dari Rumah tahanan kejaksaan dengan diangkut

mobil kejaksaan, nampak mengenakan kemeja biasa, dan tidak seperti sebelumnya memakai rompi terlibat skandal korupsi. Tentu, kondisi itu mengundang iri para terdakwa lainnya yang paham pengistimewaan itu. Saat dikonfirmasi, JPU Katrin mengaku bahwa dirinya tidak terlalu memperhatikan dengan seksama terdakwa saat dalam sidang. “Setahu saya, pakai. Karena tadi waktu dari tahanan (Sel Pengadilan) tetap SOP, diborgol dan pakai rompi,” ujarnya. Namun saat diperlihatkan foto tersangka Firdiat Firman dalam sidang, Katrin dengan wajah keaal Katrin untukbtidak terlalu membesar-besarkan hal terse-

but. “Masa begitu aja disorot, tidak usah dibesar-besarkan kenapa sih,” ujarnya kesal. Firdiat Firman, salah satu pemilik saham di PT Angkara Multi Karya dijerat pasal 368 KUHP tentang penggelapan dan tindak pidana pencuvian uang, yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Bareskrim Mabes Polri. Selain terdakwa Firdiat Firman, dalam pengembangan Mabes Polri juga menangkap menangkap dan Dirut PT Angkara Aguosto Hutapea, Mantan Dirut PT Pelindo III Djarwo Sudjanto dan Istrinya Mieke Youlanda, Direktur operasional dan pengembangan bisnis PT Pelindo III Rahmat Satria.nrofik

JATIM RAYA

Simak berita-berita terkini 29 Kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur: w ww .l ensai nd on esia. com

fokus

EDISI 175 | 01 - 07 MEI 2017

KPK WANTI-WANTI BAHAYA GRATIFIKASI KE PNS MADIUN

SIDANG PENIPUAN OKNUM ANGGOTA DPRD SARAT MUATAN POLITIS

BACA HALAMAN 05 | MADIUN

BACA HALAMAN 09 | MALANG

MENSOS KHOFIFAH: DI INDONESIA ADA 6 JUTA PENERIMA PROGRAM PKH BACA HALAMAN 10 | TULUNGAGUNG

GRANAT JATIM: ROKOK ELEKTRIK MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERBAHAYA ROKOK ELEKTRIK DIANGGAP MENGANDUNG BAHAN ADIKTIF BERBAHAYA YANG BISA MENIMBULKAN KETERGANTUNGAN. EMAKAIAN rokok elektrik di masyarakat terutama anak muda menjadi fenomena terbaru dan menimbulkan pro dan kontra tentang bahaya dan efek sampingnya. Rokok yang dianggap bisa menjadi alternatif pengganti rokok kretek atau tambakau ini ternyata juga bisa menimbulkan kecanduan dan termasuk jenis zat adiktif.

Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Jatim, Arie Soeripan menjelaskan bahwa pemakaian alat yang bisa menghasilkan asap cukup banyak jika dihisap menggunakan bahan kimia berbentuk liquid dengan berbagai rasa. “Ini masuk kategori bahan adiktif yang bisa menimbulkan ketergantungan. Saat ini, rokok elektrik atau vapor sangat populer di kalangan anak muda.

Sangat miris jika melihat fenomena ini dianggap tidak berbahaya,” kata Arie Soeripan usai memberikan kuliah umum di UNIKA Widya Mandala Surabaya, Rabu (26/04/2017). Lebih jauh, Arie mengatakan bahwa efek ketagihan yang ditimbulkan dikarenakan merasa nyaman dengan berbagai rasa liquid yang tersedia di pasaran. Kandungan di dalam liquid adalah narkotika jenis Flakka yang bisa merusak otak.

Akibatnya, pengguna merasa memiliki kekuatan yang tidak wajar dan bahkan tidak bisa mengkontrol emosi serta meledak-ledak. “Flakka lebih berbahaya dibandingkan kokain. Karena cara kerjanya langsung menyerang ke organ syaraf otak,” tegas Arie yang juga Ketua WITT (Wanita Indonesia Tanpa Tembakau) Jawa Timur. Karena ini, pihaknya saat ini menghimbau kepada masyarakat khususnya remaja harus lebih waspada karena menjadi sasaran peredaran zat adiktif sehingga tidak menyesal di kemudian hari. “Yang lebih ekstrim kalau pengguna mencampur dengan

Dinas Peternakan Jatim Siap Wujudkan Swasembada Daging Sapi INAS Peternakan Jawa Timur optimistis mewujudkan Provinsi Jawa Timur mencapai target swasembada daging sapi. Hal ini akan dicapai dengan berbagai upaya dengan melakukan sejumlah inovasi dan program-program andalan. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Rohayati salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan populasi sapi potong di Jatim yang tahun ini mencapai 4,4 juta dan ini merupakan yang tertinggi dari semua provinsi di Indonesia. “Kami memaksimalkan program dan berkomitmen agar Jatim tetap stabil untuk persoalan daging sapi,” kata Rohayati kepada wartawan di Surabaya, Selasa (25/4/2017). Ia lanjut menjelaskan, dengan angka populasi sapi potong itu, produksi daging mencapai angka hingga 403.197 ton. Pi-

haknya menyebut populasi sapi di Jatim saat ini sangat tinggi karena penerapan program Inseminasi Buatan (IB) berhasil, sehingga jumlah kelahiran sapi terus meningkat. “Peningkatannya sekitar 10 persen atau sejuta ekor lebih adalah sapi bunting sehingga bisa dimaksimalkan,” ujar mantan Kepala Bidang Agribis Dinas Peternakan Jatim tersebut. Karena itu, semakin tingginya populasi sapi akan membuat Jawa Timur mengalami surplus sapi potong, termasuk menjadikan provinsi setempat sebagai gudang ternak di Indonesia. Dengan demikian, lanjut dia, kelebihan jumlah sapi potong itu dikirim ke luar provinsi dan ke luar pulau seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, kemudian daerah di Kalimantan hintga Sulawesi. “Kalau kebutuhan di Jatim mencapai 377 ribu ton, dan pada tahun ini men-

galami surplus sapi potong sebesar 30 ribu ekor,” kata pejabat perempuan yang akrab disapa Atik tersebut. Ditambahkan, terkait harga daging sapi di pasaran Jatim saat ini diklaim masih stabil di kisaran harga Rp 90-120 ribu. Disnak Jatim berharap menjelang bulan puasa hingga memasuki masa Lebaran 2017 tidak ada kenaikan harga daging sapi yang signifikan. Sementara, pada beberapa kesempatan Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan bahwa daging sapi di wilayahnya mengalami surplus 30.654 ton atau menyumbang 22 persen daging nasional. Capaian tersebut mendapat pujian dan apresiasi dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menyebut Jatim sebagai contoh bagi provinsi lain dalam hal penguatan swasembada daging sapi. nsarifa

Cucu Syekh Abdul Qadir Al Jailani Datangi Rumah Khofifah ERINGATAN Harlah Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ke 71 sekaligus Haul Keluarga Khofifah diperingati meriah oleh Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. Acara digelar di kediamannya, Jemursari VIII Surabaya, Senin (24/4/2017). Yang menarik, seorang tamu istimewa yang merupakan ulama dunia ikut hadir dalam acara itu. Dia adalah Maulana Syekh Afeefuddin Al Jailani yang merupakan cucu dari Hadratussyekh Abdul Qadir Al Jailani. Syekh Afeefuddin Al Jailani sempat memberikan sambutan dalam acara tadi. Dirinya mengatakan majelis yang dihadiri ribuan ibu-ibu Muslimat NU se-Kota Surabaya ini adalah majelis yang penuh barokah sekaligus manfaat. Ia juga menyebutkan beberapa kata Indonesia di depan para jamaah. “Insya Allah ini jamaah yang luar biasa,” ucap ulama dunia dalam Bahasa Indonesia kepada seluruh jamaah. Tak hanya itu, ulama besar dunia tersebut juga memberikan tausyiah kepada para tamu undangan yang rata-rata adalah wanita. “Wanita itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusian dan dalam Islam. Kita tahu, orang yang pertama kali percaya kepada Islam dan Muhammad Rasulullah ialah wanita, yakni Sayyidatunaa Khadijah,” cetus cucu ke 19 Hadratussyekh Abdul Qadir Al Jailani. Dia mengungkapan, banyak keagungan seorang laki-laki karena dibelakangnya ada seorang wanita yang super. “Rasulullah bersabda, orang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik perlakuanmu kepada seorang wanita,

sabu-sabu setelah dilarutkan dalam liquid. Sekarang sedang di trend masyarakan menggunakan rokok elektrik. Hal ini perlu di waspadai. Kami dari GRANAT selalu gencar mensosialisasikan,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Mata Kuliah Umum UNIKA Widya Mandala, Antonius Yuniarto mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk tuntunan bagi mahasiswa karena secara mental masih labil dan mudah dipengaruhi. Uniknya kegiatan mata kuliah umum ini dilaksanakan oleh mahasiswa untuk mahasiswa. “Semester dua dan empat masih usia labil. Karena itu

Ketua DPD Granat Jatim, Arie Soeripan sosialisasi bahaya narkoba di kampus UNIKA Widya Mandala Surabaya.

kegiatan merupakan pembekalan selain tri dharma yang harus dilakukan mahasiswa

Simbol Kota Sehat, Surabaya Punya Festival Kesehatan

Kadinkes Surabaya, Febria Rachmanita saat memberikan keterangan terkait kegiatan Surabaya Health Season (SHS).

ENYAMBUT peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke724, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Dinas Kesehatan mengadakan acara Surabaya Health Season (SHS). Acara yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 2017 di Taman Surya, menangkat tema, Surabaya Sehat Melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan, Drg. Febria Rachmanita mengatakan maksud dan tujuan diadakannya acara ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menggerakkan masyarakat senantiasa hidup se-

hat, dan menjadikan surabaya sebagai kota sehat dan ramah. “Inti acara ini, warga surabaya dapat meningkatan pola hidup sehat dan mampu meningkatkan kualitas layanan oleh seluruh stakeholder (pemberi layanan kesehatan),” tegas Febria kepada wartawan, Rabu (26/04/17). Mengingat pengetahuan masyarakat akan kesehatan masih terlalu dini, maka ia berharap keberadaan Surabaya Health Season tahun ini dapat menjembatani kebutuhan masyarakat atas segala informasi pelayanan kesehatan yang ada di surabaya khususnya pengetahuan tentang kesehatan secara umum.

untuk mengantisipasi bahaya narkoba dan zat adiktif lainya,” tambahnya.nwan

“Semoga acara ini dapat dijadikan sebagai momentum awal untuk memperbaiki diri bagi pemberi layanan kesehatan,” ujar perempuan berkacamata tersebut. Sementara Ketua Panitia Surabaya Health Season, Pudjo Hartono menuturkan, acara ini diharapkan mampu membangun tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemberi layanan kesehatan. “Kami ingin menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan kami kepada masyarakat Surabaya,” ujar Pudjo. Bahkan Bukan tidak mungkin sambung Pudjo, pelayanan kesehatan surabaya akan menjadi barang dagangan atau yang sifatnya menjual. Artinya, jika pelayanan kesehatan di surabaya bagus, maka orang-orang yang berkunjung ke surabaya, khususnya mereka yang berasal dari Indonesia timur tidak hanya berbelanja tetapi juga mencari kesehatan di sini. “Ini akan meningkatkan perekonomian di kota Surabaya,” imbuh anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tersebut. Adapun jadwal kegiatan SHS pada hari minggu besok antara lain, senam kesehatan (senam cuci tangan dan senam cerdik senam peregangan), bakti sosial, donor darah, sunatan massal, pameran produk pertanian dan UKM serta lomba spanduk. nwan

Pengolahan Sampah di PIOS Surabaya jadi Percontohan ENGOLAHAN sampah di Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS) ternyata sudah menggunakan formula khusus untuk mengatasi sampah. Diantaranya bekerja sama dengan Dinas Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (PRTH) Kota Surabaya dan menjadi pasar percontohan untuk daerah lain. General Manager PIOS, Rahayu Trissila, mengaku sejak tahun 2014 telah menjadi satu-satu pengelola pasar swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam hal penanganan sampah secara mandiri. “Untuk pengolahan sampah organik dengan diberi bantuan mesin pencacah sampah oleh Pemkot Surabaya. Dalam sehari sampah organik kita sebanyak 6 ton,” kata Rahayu Trissila. Ia mengaku dengan adanya bantuan 1 unit mesin

Maulana Syekh Afeefuddin Al Jailani, cucu dari Hadratussyekh Abdul Qadir Al Jailani saat meberikan doa untuk majelis Muslimat NU.

artinya berperilakulah yang baik kepada istrimu sendiri,” ujar pendiri tarekat Qadiriyah itu. Selain itu, ia juga memuji Indonesia memiliki banyak wanita yang luar biasa. “Sungguh beruntung Indonesia memiliki jasa dan contoh luar biasa dari ibu-ibu yang luar biasa. Banyak di antara mereka berperan dakwah, ajarkan akhlak kepada anak-anak dan keluarganya, terutama dari kalangan NU. Itu akan menjadikan Indonesia bangsa yang agung,” pesan Syekh Afeefuddin. Sementara, Khofifah mengaku bersyukur acaranya berhasil didatangi seorang ulama yang menjadi kebanggaan banyak kaum Muslimin se-dunia

itu. Terlebih acara Haul keluarganya ini juga bertepatan dengan Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Untuk itu ia menitipkan doa juga bagi bangsa Indonesia untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan. “Beliau salah satu ulama dunia yang dimuliakan di banyak negara, cucu Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Kepada beliau tadi juga kami meminta doa agar bangsa ini Allah anugerahkan bangsa damai, aman tenteram, penuh persaudaraan, kesatuan dan kesatuan. Alhamdulillah acara ini juga dihadiri 10 ribu Muslimat NU dan sama-sama bermunajat hal yang sama,” tukas wanita yang juga menjabat Menteri Sosial ini.nsarifa WWW.LENSAINDONESIA.COM

pencacah sampah maka PIOS bisa menerapkan progam 3 R (Reduce,Reuse and Recycle). PIOS bisa menekan sampah yang dibuang ke Pembuangan Akhir Sampah di Benowo. Kini, perharinya sekitar 2 ton sampah mampu diolah secara mandiri oleh PIOS dengan memperkerjaaan sekitar 8 orang pegawai. “Perharinya sekitar 2 ton sampah bisa diolah, dengan dipisahkan antara endapan dan air lindihnya yang fungsinya untuk campuran pupuk oleh Dinas Pertamanan dan Terbuka Hijau,” ujarnya. Dengan ini, pihak PIOS mengaku bisa menghemat biaya pembuangan sampah. Sisanya 4 ton dibuang ke TPA Benowo. Jika perbulan membutuhkan Rp 3,6 juta, setelah melalukan pengolahan sampah organik sebanyak 2 ton bisa melalukan penghematan. “Dengan asumsi perku-

biknya Rp 6 ribu maka kita perbulannya malakukan penghematan sekitar Rp 1,2 juta rupiah perbulan,” ujarnya. Selain melakukan pengolahan sampah secara mandiri, PIOS juga melakukan sosialisai kepada para pedagang secara berkala untuk tertib soal kebersihan. “Perblok kita ada tim yang terus memberikan sosialisasi kepada pedangang agar membuang sampah pada tempat yang kita sediakan, agar nanti petugas bisa mengambil dengan mudah,” paparnya. Sutono, salah satu pedagang pasar di PIOS mengaku selama berjualan buah di pasar seperti Jakarta, Semarang dan Malang hanya merasakan di PIOS yang mengutamakan kebersihan. “Sudah 20 tahun saya berjualan buah hanya di sini, manajemen bisa menata dengan baik soal kebersihan,” ujarnya.nwan

MADIUN

EDISI 175 | 01 - 07 MEI 2017

KPK Wanti-wanti Bahaya Gratifikasi ke PNS Madiun

Serapan Fisik dan Keuangan Kota Madiun On The Track EKDA Kota Madiun, Maidi menepati janjinya untuk melakukan evaluasi serapan fisik dan keuangan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkot Madiun, Kamis (27/4/2017). Namun saat evaluasi triwulan pertama yang dilakukan diruang 13 Balai Kota Madiun, Maidi berhalangan hadir karena adanya kegiatan mendadak. Sehingga acara diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, R Andriono. “Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kegiatan dimasing-masing OPD dan kedepannya biar sesuai target yang telah ditetapkan,” kata R Andriono, Kamis (27/4/2017). Dari data rekapan per 20 April yang dilaporkan masing-masing OPD kepada Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang), rata-rata penyerapan sudah melebihi target yang ditentukan. Total ada 987 kegiatan dengan realisasi fisik 14,98 persen atau Rp. 159 miliar. Sehingga masih ada dana yang belum terserap sekitar Rp. 905 miliar. Laporan itu dijabarkan seperti Dinas Pendidikan terealisasi realisasi 14,78 persen atau Rp. 39,8 miliar. Kemudian Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana realisasi 13,85 persen atau Rp. 13,5 miliar, RSUD terealisasi 20,08 persen atau Rp. 16,7 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) dari 62 kegiatan terserap 1,44 persen atau Rp. 2,3 miliar. “Dari total anggaran kurang lebih Rp. 162 miliar. Bapak Plt (Suwarno, red) berkomitmen untuk menyelesaikan proyek fisik sebelum akhir November. Kita on schedule di fisik, tetapi dikeuangan memang masih terlambat,” ujar staf DPU-TR, Budi Agung Wicaksono. Satpol PP terserap 15,45 persen atau Rp. 1,7 miliar, BPBD terserap 12,16 persen atau Rp. 535 juta, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan bdan Perlindungan Anak terserap Rp. 1,4 miliar atau 12,99 persen, Disnaker terserap Rp. 1 miliar atau 14,60 persen, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dari 28 kegiatan terserap 19,76 persen atau Rp. 2,8 miliar. “Di Perkim ini memang sekitar 50 persen anggaran digunakan untuk kontruksi. Sudah sesuai schedule,” ujar Plt Kepala Dinas Perkim, Soeko Dwi Handiarto. Lalu Dinas Lingkungan Hidup terserap Rp. 3,5 miliar atau 15,56 persen, Dukcapil terserap Rp. 1,2 miliar atau 14,95 persen, Dishub terserap 16,03 persen atau Rp. 2 miliar, Diskominfo terserap Rp. 1,9 miliar atau 19,68 persen, Dinas Penanaman Modal PTSP Koperasi dan Usaha Mikro terserap Rp. 1,2 miliar atau 19,90 persen. Dilanjutkan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga terserap 9,99 persen atau Rp. 1,8 miliar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terserap Rp. 1 miliar atau 30,97 persen, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terserap Rp. 407 juta atau 9,07 persen, Bagian Organisasi Rp. 418 juta atau 17,22 persen, bagian Umum Rp. 3,3 miliar atau 16,14 persen, Bagian Hukum Rp. 247 juta atau 9,29 persen, Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 7,49 persen atau Rp. 424 juta. “Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini karena masih proses lelang Rastra dengan nilai besar, maka penyerapannya baru 8,04 persen atau Rp. 1,5 miliar,”kata Kepala Bagian Adbang, Misdi. Sekertariat DPRD terserap Rp. 2,7 miliar atau 12,30 persen, BKD terserap Rp. 1,4 miliar atau 23,28 persen, BPKAD 13,98 persen atau Rp. 7,7 miliar, Dinas Perdagangan 21,59 persen atau Rp. 3 miliar, Wali Kota dan Wakil Walikota terserap Rp. 236 juta atau 29,59 persen, DPRD 30,99 persen atau Rp. 2,2 miliar, Adbang 10,94 persen atau Rp. 204 juta, Badan Pendapatan Daerah 21,04 persen atau Rp. 1,8 miliar, Inspektorat 21,04 persen atau Rp. 1,8 miliar, Bappeda 18,00 persen atau Rp. 1,4 miliar, Kecamatan Kartoharjo 27,22 persen atau 3,5 miliar, Kecamatan Manguharjo Rp. 3,2 miliar atau 25,92 persen, Kecamatan Taman 25,52 persen atau Rp. 3,2 miliar, Baksebangpol 24,83 persen atau Rp. 1,8 miliar. “Sudah sesuai dengan target yang kita laksanakan. Jadi kalau ada yang mengatakan lemot, saya tidak tau parameter dan tolak ukurnya apa. Yang penting OPD tetap semangat,”tandas Misdi dihadapan OPD. npaw

40 Proyek Baru Dilelang, OPD Bakal Dievaluasi A R I 112 paket kontruksi, Pemkot Madiun baru melakukan pelelangan sebanyak 40 paket. Sekda Kota Madiun, Maidi menghimbau kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar secepatnya memasukkan dokumen lelang, sehingga dapat segera diproses. “Kalau lelang selesai dan fisik selesai, penyerapan akan semakin Sekda Kota Madiun, Maidi. cepat,” katanya, Rabu (26/4/2017). Sampai dengan pertengahan April ini serapan anggaran secara keseluruhan baru mencapai 14,98 persen atau sekitar Rp. 159 miliar dari total anggaran APBD tahun 2017 sebesar Rp 1 triliun. Dengan serapan anggaran tersebut, realisasi serapan fisik dan keuangan untuk kegiatan kontruksi maupun non kontruksi triwulan pertaman tahun ini telah mencapai 10,62 persen dari target yang ditentukan sebesar 9,39 persen. Capaian progres ini tergolong tinggi dan masuk dalam lima besar diantara kota/kabupaten yang ada di Jawa Timur. Meski dianggap tidak mengkhawatirkan, Maidi tetap akan melakukan evaluasi untuk tetap memacu serapan sesuai schedule yang telah dibuat. “Sebenarnya sampai sekarang, semua kegiatan on schedule. Serapannya bagus semua. Besuk siang (hari ini,red) akan kita evaluasi semuanya. Dari evaluasi akan ketahuan,” ujarnya. Diketahui, Kota Madiun masuk dalam urutan ke lima di wilayah Provinsi Jawa Timur serapan fisik dan keuangan untuk kegiatan kontruksi maupun non kontruksi di triwulan pertaman tahun 2017 ini. Urutan pertama Kabupaten Probolonggo dengan serapan 33,09 persen, Kota Pasuruan serapan 15,31 persen, Kota Malang 11,71 persen, Kabupaten Magetan serapan 10,92 persen dan Kota Madiun serapan 10,62 persen.ndemmas

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Direktur Grativikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono.

KPK menghimbau pada penyelenggara negara di Madiun untuk menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. I M B AU N agar PNS tidak meremehkan soal gratifikasi atau sejenisnya, disampaikan langsung Direktur Grativikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, dalam rapat koordinasi pemerintahan daerah, Pemkot Madiun, Jawa Timur di gedung diklat Jalan Duku no.1 Kota Madiun, Selasa (25/04/2017). Hadir dalam acara tersebut, Sekda Kota Madiun, jajaran Forpimda serta tokoh masyarakat Kota Madiun. Giri Suprapdiono pria kelahiran ponorogo 9 juli 1974 ini mengatakan gratifikasi itu sesuatu yang tidak diminta oleh penerima, tapi terkait dengan jabatannya. Karena pada dasarnya, setiap orang mempunyai nilai, dan ancaman hukumnya maksimal seumur hidup. Selain itu Giri yang sebelumnya menjabat sebagai koordinator kerja sama Internasional pada Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK ini menjelaskan, gratifikasi itu sesuatu yang tidak diminta oleh penerima, tapi terkait dengan jabatannya. Karena pada dasarnya, setiap orang mempunyai nilai selain itu pasal tentang gratifikasi menurut UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, tidak harus mempengaruhi soal keputusan. “Jangan meremehkan soal gratifikasi. Menurut pasal 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, ancamannya minimal

4 tahun. Mau tahu ancaman maksimalnya seumur hidup. Sesuatu yang diberikan dan tanpa mempengaruhi keputusan dan terkait jabatan tapi tidak dilaporkan dalam 30 hari kerja, maka itu jatuhnya ke pidana gratifikasi. Sedangkan kalau mempengaruhi keputusan namanya, suap. Kalau tidak minta namanya gratifikasi, kalau minta namanya suap,” himbau Giri giri Suprapdiono mantan konsultan di National Management Concultant pada BAPENAS-UNDP. Ditambahkan Giri, penyelenggara negara wajib menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung. Apabila tidak dapat menolak dan untuk menghindari ancaman pidana, KPK menyarankan agar mereka yang menerima wajib melaporkan ke KPK paling lambat 30 hari sejak penerimaan. Selain itu, penerima bisa melapor ke UPG di instansi masing-masing paling lambat 7 hari. “Pengendalian gratifikasi ini adalah bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi,” imbuhnya Beberapa waktu lalu, Pemkot Madiun menerima surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pedoman dan batasan gratifikasi terhadap pejabat dan pegawai negara. Setelah menerima surat edaran bernomor: B.1341/0113/03/2017, pihaknya meminta Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono untuk menyampaikan secara langsung kepada

seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkot Madiun tentang batasan gratifikasi yang dimaksud. “Surat itu kita terima per tanggal 31 Maret. Setelah itu kita mengundang beliau (Direktur Gratifikasi KPK,red) untuk menyampaikan informasi ini secara langsung kepada stakeholder yang ada di Kota Madiun,” kata Wakil Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto usai acara rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah ini. Dengan adanya penjelasan secara langsung dari KPK, Sugeng Rismiyanto berharap semua pegawai negara dan pejabat dapat memahami tentang aturan didalam UndangUndang (UU) nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/ 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor dan UU nomor 5/2014 tentang ASN. Sehingga dalam menjalankan tugas pemerintahan, ASN tidak was-was. “Saya merasakan ada sesuatu, seperti penyerapan yang lambat. Oleh karena itu, kami lakukan ini supaya semuanya paham tentang batasan gratifikasi. Setelah acara ini mereka (ASN,red) sudah plong dan kalau sudah begitu tidak melakukan apa yang dilarang,” ucapnya. Sekda Kota Madiun, Maidi mengatakan hal yang sama. Setelah acara ini, diharapkan pegawai negeri atau penyelenggara negara memahami aturan yang berlaku. Sehingga tidak ragu-ragu lagi dalam menjalankan

kegiatan. Bahkan untuk membangun komitmen pencegahan gratifikasi secara serius, kini Pemkot Madiun telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). “Acara ini

digelar biar OPD dalam menjalankan tugasnya tidak raguragu lagi. Dan akan menjauhi yang dilarang, salah satunya gratifikasi,” ucapnya.n demmasadi_kurniawan

Sopir Travel Gadaikan Mobil Saudara Sendiri

Tersangka Sigit bersama barang bukti yang diamankan polisi.

BERDALIH terdesak kebutuhan ekonomi, Sigit Rianto (38) menggadaikan mobil Suzuki APV milik Suherni, yang masih saudaranya sendiri. Kapolsek Wonoasri, Kabupaten Madiun, AKP Endro Wahyudi menjelaskan kasus tersebut berawal dari tersangka Sigit Riadi yang merupakan sopir travel mendapat order mengantar tamu ke pulau Bali selama 5 hari. “Namun setelah waktu pinjaman habis, mobil milik korban tidak kunjung kembali. Kabar terakhir malah mengatakan kalau mobil digadaikan ke wilayah Ponorogo,” kata AKP Endro Wahyu, Kamis (27/4/2017). AKP Endro Wahyu menambahkan, pada akhirnya, korban jengkel dan melaporkan tersangka ke Polsek Wonoasri. “Setelah laporan masuk, anggota kami pun bergerak. Selain itu kita juga berkoordinasi dengan polres Ponorogo,” tegasnya. Senin malam (24/4/2017), lanjut Kapolsek, ada info masuk yang mengabarkan mobil korban akan melintasi Buduran, Madiun wilayah sektor Wonoasri, “Hari Senin kemarin ada info mobil korban akan melintasi Buduran dan akhirnya kita periksa, kita kembangkan lalu tersangka kita ringkus,” pungkas AKP Endro Wahyudi. Akibat perbuatannya tersangka dikenakan pasal 372 KUHP subsider 376 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun.ndemmas

Dinas Pertanian dan Perikanan Madiun Bagikan Susu Telur INAS Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun ikut ambil peran dalam kegiatan Bhakti Sosial Terpadu (BST) di Desa Bancong Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, 26-27 April 2017 yang dipimpin langsung Bupati Madiun, Jawa Timur, H. Muhtarom. Bagian perikanan, khususnya setiap BST memberikan pelayanan di tiga lokasi yakni di Posyandu,Kerjabakti dan Pelayanan kesehatan ternak. Kabid Perikanan Ir.Estu Dwiwaluyani menjelaskan bidang perikanan di lokasi Posyandu dan kerjabakti , membagikan susu segar dan telur. Sedangkan untuk bidang pelayanan kesehatan ternak melayani konsultasi serta suntik kawin hewan. “Bidang perikanan di bakti sosial terpadu kali ini memberikan pelayanan di tiga lokasi, di Posyandu dengan kegiatan pembagian susu segar dan telur untuk balita, lalu di Kerjabakti juga pembagian susu segar dan

Pembagian telur dan susu yang disambut antusias oleh warga.

pelayanan kesehatan ternak yakni membantu konsultasi serta melayani kawin suntik ternak,” terang Ir Estu Dwiwaluyani. Kegiatan BST ini,

diikuti oleh Kepala Bakorwil I Madiun, jajaran Forkopimda, kepala OPD, sejumlah anggota DPRD, Sekda, Staf Ahli, Asisten, Ketua TP PKK dan Dharma

Wanita Persatuan, Direktur BUMN, BUMD, Instansi Vertikal, Muspika Wonoasri, Kepala Desa se- Kecamatan Wonoasri dan masyarakat Desa Bancong.

Sekedar diketahui, kegiatan BST di Kabupaten Madiun yang telah berjalan selama 17 tahun, secara bertahap telah dilaksanakan di 154 desa.ndak

KEDIRI

EDISI 175 | 01 - 07 MEI 2017

PT DKP Diduga Kemplang Uang Subkon Proyek UB

Pilwali Kota Kediri 2018 Bakal Seru, Mantan Walikota Maju Lagi AWAN Abdullah Abu Bakar (walikota Kediri aktif periode 2013-2018) dalam perebutan kursi Pilwali kota Kediri pada Juni tahun 2018 mendatang masih kabur. Namun saat ini di kalangan masyarakat sudah muncul isu dua nama yang bakalan maju pada Pilwali Kota Kediri 2018 mendatang, di antaranya Sujono Teguh dari Golkar serta mantan walikota Kediri yang dikenal dengan nama dr. Samsul Azhar. Namun kedua bakal calon yang banyak diperbincangkan di masyarakat tersebut belum berani bersuara. Padahal salah satu kandidat Sujono Teguh sudah mulai membangun pencitraan di tingkat bawah. Sedangkan untuk dr. Samsul Azhar justru mendapat dukungan kuat dari keluarga besarnya untuk maju mencalonkan diri menjadi Walikota Kediri. Hal ini seperti diungkapkan salah satu saudara Samsul saat bertemu dengan media beberapa waktu lalu mengatakan, jika keluarga besar Samsul Azhar menginginkan kembalinya Samsul mencalonkan diri sebagai walikota Kediri. “Keluarga besar kami banyak yang mendukung Pak Samsul Maju lagi pada Pilwali 2018 nanti,” ungkap Totok Mustofa pada media. Pertimbangan keluarga karena nama dr.Samsul Azhar masih banyak dikenal oleh warga kota Kediri . “Namanya di kalangan masyarakat kota Kediri dikenal bagus,” lanjut Mustofa yang mengaku tinggal di Kabupaten Kediri. Terpisah, Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan sinyal ke pada masyarakat jika dirinya akan kembali maju mencalonkan diri sebagai Wali Kota Kediri Periode 2018-

2023 dalam Pilkada serentak yang akan dihelat pada 2018 mendatang. Sinyal ini diberikan setelah beberapa harapan muncul dari kelompok masyarakat yang menginginkan dirinya kembali maju dalam Pilwali nanti. Abu Bakar mengungkapkan meski tidak terlalu intensif, pihaknya mengaku telah melakukan komunikasi dengan pimpinan partai yang siap mengusung ataupun mendukung dalam pencalonannya sebagai walikota Kediri pada periode berikutnya. “Beberapa partai sudah banyak komunikasi, maksudnya mendukung. Karena banyak keberhasilan kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, baik di aspek tingkat yang paling bawah,” ungkap Abu Bakar pada wartawan usai membuka sosialisasi hibah untuk Koni di ruang Jaya baya Kantor Pemkot Kediri, Kamis (27/4/2017). Kendati dia mengaku sudah melakukan pertemuan dengan beberapa partai, namun Abu Bakar enggan mengatakan partai mana saja yang bakal mendukungnya. “Tidaklah, ini kan baru ngobrol-ngobrol saja. Untuk kepastian belum. Yang jelas saat ini kita kerja dulu,” ujarnya. Dengan banyaknya kelompok masyarakat yang berharap dirinya maju kembali dalam Pilwali nanti, Abu Bakar mengapresiasi keinginan masyarakat dengan menyiapkan dirinya kembali berkompetisi dalam Pilwali. ”Ya saya berterima kasih yang seperti itu, saya mohon doaanya ke depan makin baik. Insya Alloh, kita kerja dulu jika masyarakat masih menghendaki dirinya,” pungkasnya. ngendut_marmoyo

Fenomena Alam Aneh, Puluhan Tanah Sumur Warga Ambles

Pemkot sudah membayar lunas pembangunan kampus III Univeristas Brawijaya Kediri. Namun polemik masih bergulir. Diduga, pemenang tender PT DKP mengemplang uang yang seharusnya dibayarkan ke rekanan. O L E M I K pembangunan kampus III Universitas Brawijaya Kediri terus bergulir. Dan, baru-baru ini subkontraktor melakukan penurunan ratusan genting yang sudah terpasang pada bangunan kampus III UB, karena belum dibayar oleh pemenang tender pembangunan Kampus III UB yakni PT Duta Karya Perkasa (DKP). Hal ini tentu menuai protes dari pihak Pemkot Kediri. Pasalnya, dapat merusak bangunan lainya yang sudah jadi. Pemkot Kediri sendiri meminta rekanan pelaksana proyek pembangunan gedung Kampus III Universitas Brawijaya Kediri memasang kembali ratusan genting yang sempat diturunkan paksa. Penurunan genting tersebut terjadi beberapa waktu lalu, saat subkontraktor penyuplai material bangunan tidak mendapatkan

pelunasan pembayaran dari kontraktor PT DKP. Pernyataan ini disampaikan langsung Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu Hernaning Sulistyo saat berada di balai Kota Kediri. Menurutnya, bangunan Kampus III UB yang berada di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sudah diserahkan oleh rekanan ke Pemkot Kediri. Oleh sebab itu, Pemkot khawatir penurunan genting bisa menyebabkan bangunan seharga Rp 19 miliar itu rusak. “Kalau gentingnya diturunkan, air hujan bisa masuk dan bangunan dapat rusak. Karena sudah diserahkan ke Pemkot, meskipun masa perawatan selama enam bulan ke depan ini masih menjadi tanggung jawab rekanan, kami langsung minta supaya genting dipasang kembali. Dengan begitu kami memiliki tanggung jawab mengenai kondisi ban-

gunan itu,” kata Budwi Sunu. Sementara mengenai persoalan tunggakan pembayaran antara kontraktor pemenang proyek dengan sub kontraktor penyuplai material bangunan, menurut Budwi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor. Sebab menurutnya, Pemkot sudah membayar lunas. Ditanya apakah rekanan bakal dievaluasi karena persoalan ini? Menurut Budwi, hal tersebut berkaitan dengan lelang dan pemkot tidak dapat mengintervensi. “Kalau kita sudah ngomong masalah lelang dan macem-macem kita tidak bisa mengintervensi. Yang penting kontraktor sudah memenuhi kewajiban dengan Pemkot,” tandasnya. Sebelumnya, subrekanan penyuplai material proyek pembangunan kampus III UB Kediri menurunkan paksa kurang lebih 500 genting dan

Kampus III Universitas Brawijaya Kediri yang kini menjadi polemik.

memutus instalis listrik karena rekanan pemenang tender yaitu, PT DKP asal Bali belum melunasi uang pembayaran material. Ada tujuh dari total sembilan subkontrak yang menagih uang. Namun akhirnya pihak rekanan meminta tempo pelunasan mundur seminggu ke depan.ngendut_marmoyo

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Beri Pelatihan Membatik ke IRT Kelurahan Tinalan ULUHAN ibu PKK Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri diberikan pelatihan membatik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagin) Kota Kediri, di gedung KPRI Kota Kediri, Jumat (28/4/2017). Dari keterangan Lilik Susanti, peserta pelatihan dan juga kordinator pelatihan mengatakan, jika agenda kegiatan pelatihan membatik ini adalah permintaan warga kelurahan Tinalan pada saat Murenbang 2016 lalu. “Permintaan warga ini adalah tindak lanjut dari agenda Musrenbang beberapa waktu lalu di Kelurahan Tinalan,” kata Lilik. Lilik menambahkan jika pelatihan yang diberikan oleh Disperindagin Kota Kediri sangat bermanfaat dan bisa dijadikan sampingan oleh ibuibu Kelurahan Tinalan. Ada-

Setyo Hartono didampingi Ronald Talaway dalam persidangan.

ENOMENA alam aneh terjadi di Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Puluhan sumur warga ditemukan tanahnya ambles. Hal itu tentu membuat geger. Sebab, sudah berlangsung selama dua minggu ini. Seperti yang terjadi pada sumur milik Mbah Mamirin. Sekitar satu minggu lalu, pukul 07.00, ada suara gemuruh air dalam sumur lalu diikuti dengan amblesnya tanah di bibir sumur dan membuat retakkan pada pondasi atas sumur. “Yang pertama dulu seingat saya punya Mbah Mamirin, langsung ambles setelah ada suara gemuruh dalam sumur,” ucap Nanang, salah seorang pemuda desa Nanas saat ditemui. Kamis, (27/4/2017). Kejadian tersebut disusul amblesnya tanah di sumur milik warga lain di Dusun Nanas, seperti yang dijelaskan Mujiran, Kepala Dusun Nanas. Kejadian amblesnya tanah pada sumur warga ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan biasanya warga yang akan membuat sumur harus mencari menggali tanah sedalam 15-25 meter. “Tanahnya tergerus, airnya naik akhirnya ambles sumurnya. Warga khwatir tanah di dalam tergerus dan mengancam pondasi rumah,” jelas Mujiran. Fenomena amblesnya tanah pada sumur milik warga di Kabupaten Kediri langsung ditanggapi pihak Kelurahan Manggis, Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Mereka langsung melakukan pengecekan ke lokasi dan memeriksa keadaan sumur dan kondisi warga yang mengalami amblesnya sumur mereka. Pihak kelurahan menghimbau kepada pemilik sumur yang ambles agar berhati-hati dan tidak mendekati lokasi amblesnya sumur jika belum ditutup dengan tanah. Tak hanya pihak desa, pihak Puskesmas

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

juga langsung melakukan pemeriksaan dan pengambilan sample air pada sumur, mengingat kondisi sumur yang amblas warna air berubah sangat keruh dan berbau tanah. “Ini tadi kita ambil air yang sudah amblas, air sudah tercampur tanah dan lumpur, namun untuk lebih jelasnya nanti kita lihat hasilnya apakah ini layak konsumsi atau tidak. Jika tidak kita akan melporkan ke atasan apakah diperlukan bantuan air bersih,” ucap Ahmad Rokib, selaku Kepala Puskesmas Puncu, Kabupaten Kediri. Berdasar pengamatan di lapangan, jarak antar rumah dengan kondisi sumur amblas bervariasi. Ada yang sekitar 10 meter dan adapula yang berjarak 50 meter. Dengan adanya fenomena alam tersebut, warga mulai khawatir dengan kebutuhan air bersih yang biasanya didapat dari sumur pribadi di halaman belakang rumah warga. Seperti yang dihadapi oleh Sutikno, Warga Dusun Nanas. Sumur miliknya telah amblas sejak 4 hari yang lalu, kendati saat ini dirinya tengah berusaha kembali menutup sumurnya yang amblas dengan tanah sembari membuat sumur baru namun dirinya bingung mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari hari. “Sejak kemarin saya sudah mulai bingung gimana ini dapat air bersih. Saya minta tetangga, juga amblas sumurnya. Akhirnya ya minta tetangga yang agak jauh ditambah beli air mineral di took,” ucap Sutikno. Menanggapi kegelisahan warganya yang khwatir jika terjadi kesulitan air bersih akibat sumur amblas, Mujiran mengaku akan berkoordinasi dengan Pemkab Kediri untuk menyediakan dropping air bersih, jika nantinya memang warga kesulitan air bersih. “Saya sudah berkoordinasi dengan Pemkab, jika memang butuh air bersih Dropping Air bersih dapat segera disalurkan,” pungkasnya.ngendut_kartika

Pelatihan membatik ibu-ibu PKK Kelurahan Tinalan.

pun kegiatan dari Disperindagin akan berlangsung selama 5 hari dan kemungkinan untuk bulan depan ibu-ibu Kelurahan Tinalan akan diajak pelatihan ke Solo, Jawa Tengah. “Kemungkinan pelatihan bulan depan ibu-ibu diajak melihat proses pembuatan batik langsung ke Solo,” imbuhnya.

Harapannya, dengan pelatihan kegiatan belajar membatik bisa berlanjut sampai kelurahan Tinalan menjadi brand image bagi Kelurahan Tinalan serta menjadi gudang membatik khas kota Kediri. Terpisah, Yeti Sisworini Kepala Dinas Disperindag Kota Kediri mengatakan, pelati-

han membatik adalah bentuk pemberdayaan bagi warga Kota Kediri yang mempunyai keinginan untuk belajar membatik. “Untuk pelatihan dasar membatik, Disperindagin Kota Kediri mengambil salah satu pelatih dan pengusaha batik Colet dari Jombang, yaitu Sutrisno. Pelatih akan memberikan pelatihan selama 5 hari dan kemungkinan pada bulan depan akan diberi pelatihan di Solo tempat gudangnya membatik,” ungkap Yeti. Saat ini peserta pelatihan dari Kelurahan Tinalan ada 30 peserta dan nantinya untuk pelatihan berikutnya pihak Disperindagin akan memberikan bahan kain dan juga pewarna gratis pada peserta pelatihan untuk dapat mereka latihan saat berada di rumah, karena kebanyakan peserta adalah ibu rumah tangga.ngendut_kartika

Pemkot Kediri Gelontor Anggaran Buat KONI Rp 10 Miliar ONI Kota Kediri pada tahun 2017 dapatkan suntikan anggaran sebesar Rp 10 milyar dari pemerintah Kota (Pemkot) Kediri. Anggaran tersebut dipakai pembinaan 37 cabang olah raga yang ada di KONI kota kediri selama satu tahun. Heru Marwanto Ketua Umum KONI kota Kediri dalam keteranganya mengatakan, suport dan dukungan dari pemerintah kota Kediri sangat dibutuhkan, agar KONI kota Kediri bisa menjadi yang terbaik pada tahun 2017 ini. Heru juga mengatakan jika pada tahun 2016 lalu anggaran hibah yang diberikan oleh pemerintah kota Kediri sama yaitu 10 milyar namun hanya terserap 98% karena kendala beberapa hal dalam Cabor yang ada di Kota Kediri. “Memang tahun 2016 kemarin pihak KONI hanya bisa menyerap 98 persen dan sisanya 2 persen telah terjadi Silpa,” ungkap Heru dalam sosialisasi Hibah diruang Joyoboyo Pemkot Kediri (27/04/2017). Silpa terjadi dikarenakan ada beberapa cabor yang tak bisa melakukan Kegiatan serta kekosongan kepemimpinan dalam Cabor dalam masa transisi. “Namun 2017 ini semua cabor sudah siap,” kata Heru. Sementara itu Abdullah Abu Bakar Walikota kediri, sangat mengapresiasi akan kegiatan KONI dalam mengharumkan

Sosialisasi hibah anggaran Pemkot Kediri ke KONI.

nama kota Kediri melalui bidang Olah Raga. “Walaupun saat ini KONI kota Kediri masih dalam peringkat nomor 3 se-Jatim namun saya sangat berterimakasih karena nama kota Kediri jadi harum melalui olah raga,” ungkap walikota saat memberikan sambutanya didepan pelatih dan pengurus Cabor KONI kota Kediri. Walikota juga mengatakan “Tidak hanya melalui pendidikan sains dan juga kesehatan saja nama Kota Kediri bisa harum, namun juga lewat olah raga menjadikan nama Kota Kediri bisa kemana mana bahkan tingkat internasiona,” ungkap Abu bakar. Wa l i k o t a m e m i n t a pada para pelatih dan pengu-

rus Cabor untuk banyak membuka media youtube agar bisa memberikan pelatihan pada atlit dengan terobosan internasional dalam. memberikan strategi nantinya. “Pembinaan dari tahun tahun ke tahun lebih baik, melatih tidak monoton dan juga penuh strategi,” kata walikota. Pihaknya juga memohon maaf pada beberapa cabor yang ada di KONI kota Kediri , karena belum bisa memberikan tempat latihan serta fasilitas lainya, namun walikota berjanji akan memberikan yang terbaik untuk koni, pada tahun berikutnya. Ditambahkan Abu Bakar, pengurus serta pelatih KONI Kota Kediri diharapkan untuk

menjaga kekompakan dan jangan ada gejolak di tubuh KONI Kota Kediri serta mengenalkan olah raga di masyarakat jangan hanya berlatih dan sembunyi. “Kalau bisa pamerkan olahraga dalam acara car free day, jangan KONI menjadi ekslusif namun inklusif,” imbuhnya. Dengan begitu, lanjutnya, KONI Kota Kediri dapat menemukan bibit atlit dari sekolahan dalam segala Cabor mulai dari kecil mungkin dari SD atau SMP, serta perlu banyak evaluasi dalam segala Cabor agar lebih baik lagi pada tahun berikutnya. “Evaluasi itu gampang namun juga berat melakukannya. Yang penting hasilnya pasti maksimal,” pungkasnya. ngendut_kartika

OTONOMI

EDISI 175 | 01 - 07 MEI 2017

Pemkot Surabaya Siapkan Tempat Bagi Pemuda Kreatif Belajar Start-up Sejak awal tahun ini, gedung Siola di kawasan Jalan Tunjungan dan Jalan Genteng Kali, “disulap” menjadi bangunan multi fungsi. Selain menjadi pusat pelayanan perizinan dan dokumen kependudukan, bangunan bersejarah ini juga difungsikan untuk pusat pembelajaran keluarga (Puspaga). Nah, pertengahan tahun 2017 ini, fungsi Siola akan kembali bertambah.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berencana menyediakan ruang kerja bagi anakanak muda kreatif di Surabaya. Utamanya bagi anak-anak muda yang memiliki ketertarikan untuk mengembangkan start up. Ruang kerja yang dinamakan co-working space ini juga akan menjadi kado bagi warga Surabaya dalam peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-724

pada bulan Mei mendatang. “Rencananya bulan Mei nanti kami akan membuatkan co working space di gedung Siola lantai 3. Ruangan ini terbuka untuk warga Surabaya,” ujar wali kota dalam keterangannya kepada awak media. Menurut wali kota, rencananya, lokasi coworking space ini akan berada di dekat jembatan penyeberangan Gedung Siola. Di tempat terse-

but, anak-anak muda Surabaya bisa belajar mengeksplorasi kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi dan membangun start-up. Apalagi, pada November 2017 mendatang, Surabaya akan kedatangan mentor start up kelas dunia seperti dari Google, Intel dan juga Facebook. Mereka akan memberikan pelatihan bagi anak-anak muda Surabaya.

“Menurut saya ini mendesak. Co-working space ini seperti workshop-nya mereka. Tidak hanya start up bidang teknologi, bisa juga anak-anak membuat kreasi semisal alat kontrol untuk mematikan listrik di rumah. Nanti akan ada trainer yang akan membina mereka. Peralatan hardware semua akan kami sediakan di sana sehingga anak-anak tinggal memakai,”

Srikandi PPP Berhasil Perjuangkan Buku Agama Masuk UU Sistem Perbukuan Nasional UU Sistem Perbukuan baru saja disahkan. Fraksi PPP DPR RI berhasil memperjuangkan buku agama masuk dalam UU Sistem Perbukuan Nasional.

jelas wali kota. Meski terbuka untuk warga Surabaya, tetapi anak-anak muda yang ingin bergabung di co-working space ini, terlebih dulu harus mendaftar. Nantinya juga akan ada seleksi untuk memastikan bahwa anak-anak yang ingin bergabung tersebut memang memiliki kemauan kuat untuk mengkreasi karya, bukan melakukan hal negatif

semisal melakukan hacking system. Nantinya, bila ternyata animo anak-aak muda Surabaya untuk bergabung di co-working space ini tinggi, Pemkot Surabaya akan membuat ruangan serupa di lokasi lain. “Kalau animo nya tinggi, akan kami buat lagi di tempat lain. Meskipun akan susah kalau di tiap kecamatan karena ini butuh narasumber,” jelas wali kota.wan

Jepang Tawarkan Beasiswa Mahasiswa Indonesia P E M E R I N TA H Jepang membuka penawaran beasiswa kepada mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan S-2 dan S-3 ke berbagai universitas di negara tersebut pada tahun akademik 2018 melalui Program Monbukagakusho. “Pendafaran beasiswa sudah dimulai sejak 26 April 2017. bagi yang ingin tahu informasinya lebih lanjut mengenai program beasiswa itu dapat menghubungi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia melalui email: beasiswa@ dj.mofa.go.jp,” kata Staf Konjen Jepang, di Medan, Khadijah, Kamis (27/4/2017). Ia menjelaskan, bagi yang berminat harus memenuhi beberapa persyaratan di antaranya berkewarganegaraan Indonesia, lahir maksimal 2 April 1983, IPK dari universitas jenjang pendidikan terakhir diutamakan minimum

3,2, dan nilai TOEFL diutamakan minimum 570. Atau TOEFL-IBT minimal 80 atau IELTS minimal 6.5 atau nilai Japanese Language Proficiency Test (JLPT) minimal level 2/ N2, katanya lagi. Registrasi online dan Formulir pendaftaran dapat diperoleh pada website Kedutaan Besar Jepang (http:// www.id.emb-japan.go.jp). Dokumen lamaran harus diserahkan kembali kepada Kedutaan Besar Jepang sebelum tanggal 16 Mei 2017, secara langsung atau dikirim melalui pos paling lambat 16 Mei 2017. “Selain tiket pergi pulang, uang masuk universitas, uang kuliah dibiayai dengan beasiswa Monbukagakusho tersebut, dan para mahasiswa juga akan menerima uang setiap bulan untuk biaya kehidupan sehari-hari,” katanya pula.jur/ans

MMD Jatim Gelar Nobar Film Kartini

Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Renville Antonio dan Koordinator MMD Jatim Bayu Airlangga berfoto bersama artis Ayushita pemeran utama Film Kartini.

UDA Mudi Demokrat (MMD) Jawa Timur ikut memperingati Hari Kartini dengan menggelar nonton bareng (nobar) Film Kartini karya Sutradara Hanung Bramantyo bersama ratusan anggota MMD dari sejumlah daerah di Jatim. Tak ketinggalan, salah satu pemeran utamanya yaitu Ayushita Nugraha (sebagai Kardinah) ikut dihadirkan saat nobar di XXI Surabaya Town Square (Sutos) pada Rabu (26/4/2017) malam. Sekretaris Partai Demokrat Jatim Renville Antonio mengaku senang dan mendukung acara kumpul sekaligus nobar yang digelar MMD Jatim ini. “Ini acara silaturahim kami dengan teman-teman Muda Mudi Demokrat dari berbagai kabupaten/kota di Jatim. Tak hanya kumpul bareng, tapi juga nonton bareng. Kebetulan ini masih nuansa Hari Kartini, maka kami ajak semua para muda mudi untuk nobar Film Kartini,” ujarnya pada Lensa Indonesia. Renville mengatakan ada hikmah yang bisa diambil dari Film Kartini oleh para Muda Mudi Demokrat, yaitu meneladani perjuangan RA Kartini untuk para kaum wanita dengan mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. “Film Kartini menunjukkan di masa dulu dimana seorang perempuan harus mengikuti tradisi yang sangat ketat, tidak bisa macam-macam. Kemudian ada pendobraknya Raden Ajeng Kartini yang sangat berani memperjuangkan hak bagi kaum perempuan. Saya rasa ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Tapi Kartini juga bukan apa-apa tanpa dorongan dari adik-adiknya, Kardinah dan Roekmini,” imbuh Renville yang juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim ini. Sementara, Koordinator

M Ketua Fraksi PPP DPR RI Dr Reni Marlinawati.

ETELAH melalui perdebatan panjang, akhirnya Fraksi PPP DPR RI berhasil memperjuangkan buku agama masuk dalam Undang Undang (UU) Sistem Perbukuan Nasional. Rancangan UU-nya digedok menjadi UU dalam sidang parpurina DPR RI, Kamis (27/4/2017). “Alhamdulillah, puji syukur UU Sistem Perbukuan baru saja disahkan. Pengesahan ini dilakukan setelah Fraksi PPP meminta penundaan pengesahan RUU Sistem Perbukuan, karena dalam draft RUU sebelumnya, tidak ada norma tentang buku agama dan tidak adanya kewenangan Kementerian Agama untuk mengurus buku agama, khususnya buku teks agama di sekolah,” kata Ketua Fraksi PPP DPR RI Reni Marlinawati dalam keteran-

gan tertulis kepada Lensa Indonesia, Kamis (27/4/2017). Dengan begitu, Reni menjelaskan, norma tentang buku agama diatur khusus dalan UU Sistem Perbukuan. Selain itu, lanjut Reni, juga memberi kewenangan kepada Kementerian Agama untuk bertanggungjawab terhadap konten buku agama baik untuk buku teks di pendidikan umum seperti SD, SMP, SMA, SMK maupun MI, MTs, MA maupun di pendidikan keagamaan seperti TPA, Paud, Ponpes, dan lain-lain. “Ketentuan tentang pengaturan soal buku agama dan pemberian kewenangan terhadap Kementerian Agama ini telah tertuang dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (9),” jelas Reni yang juga Wakil Ketua Umum DPP PPP.

Reni juga mengemukakan, usulan tersebut murni bersal dari Kelompok Fraksi (Poksi) Fraksi PPP di Panitia Kerja (Panja) RUU Sistem Perbukuan. “Upaya ini semata-mata wujud komitmen PPP dalam menegakkan nilai-nilai agama khususnya di jalur pendidikan melalui ketersediaan buku yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam.” Adanya norma dan ketentuan tersebut, Reni mengaku optimistis akan mampu menghadirkan penerbitan buku agama yang sesuai dengan ajaran Islam yang benar seperti mengajarkan kedamaian, mempromosikan kasih sayang antarsesama dan lain-lain. “Di sisi lain, dengan masuknya norma tersebut, ada komitmen yang kuat dari UU untuk peduli terhadap buku agama sebagai sarana penguatan pemahaman keagamaan khususnya

bagi anak didik,” tandas Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi masalah Pendidikan, Pemuda, Perpustakaan, dan Kebudayaan ini. Setelah UU Sistem Perbukuan ini disahkan, Reni berkeyakinan buku bukan hanya berkualitas, terjangkau, tetapi juga kontennya baik dan benar. Selanjutnya, Reni berjanji akan meminta Kementerian Agama sebagai leading sector terkait hal tersebut agar menyiapkan sistem yang ajeg supaya UU Sistem Perbukuan dapat efektif dilaksanakan di lapangan. “Semua langkah ini semata-mata dimaksudkan untuk menyiapkan generasi bangsa yang tidak hanya cerdas dalam bidang ilmu pengetahuan, namun juga cerdas dalam bidang spiritual,” pungkas Doktor Ilmu Manajemen Pendidikan.licom

IPB Buka Jalur Prestasi untuk Penghafal Alquran INSTITUT Pertanian Bogor (IPB) membuka jalur khusus penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 20172018 untuk para penghafal Alquran melalui program Prestasi Internasional dan Nasional (PIN). “Secara khusus IPB menerima hafiz Alquran melalui jalur seleksi PIN,” kata Wakil Rektor IPB Bidang Akademik Prof Yonny Koesmaryono di Bogor, Rabu 26/4/2017). Hafiz yang ingin masuk IPB, ia menjelaskan, harus mengikuti prosedur penerimaan mahasiswa baru yang berlaku. Calon mahasiswa yang hafal 30 juz

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

Alquran akan diapresiasi dengan nilai tambahan setara prestasi olimpiade tingkat internasional. “Sedangkan untuk yang hafal minimal 15 juz sampai 29 juz akan diapresiasi setara prestasi olimpiade tingkat nasional,” katanya. Calon mahasiswa yang melamar masuk IPB melalui jalur khusus, termasuk PIN, harus menunjukkan bukti. Penghafal Alquran harus menyerahkan bukti kemampuannya dari lembaga terpercaya dan bersedia diverifikasi hafalannya. “Ini berlaku untuk semua program studi di IPB,” kata Yonny. IPB telah membuka jalur PIN sejak

tahun 1974 dengan nama Jalur Finalis Lomba Karya Tulis, yang berubah menjadi PIN pada 2000. Jalur ini memberi kesempatan kepada lulusan SMA yang memiliki prestasi luar biasa dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk di dalamnya hafiz. Yonny mengatakan lulusan SMA penghafal Alquran bisa memanfaatkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi lewat PIN IPB, yang akan dibuka setelah seleksi SBMPTN dilaksanakan. Ia menjelaskan pula bahwa ada beberapa jalur seleksi untuk masuk IPB, mulai dari Seleksi Bersama Masuk

Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), serta seleksi mandiri yang meliputi seleksi bibit unggul daerah, PIN dan ujian talenta masuk IPB (UTMI). IPB menampung 3.400 mahasiswa baru dan menetapkan kuota untuk masing-masing jalur seleksi. “Kuota terbesar untuk jalur SNMPTN yakni 50 sampai 60 persen, 30 persen untuk SBMPTN dan sisanya untuk seleksi mandiri,” katanya. Ia menambahkan bahwa sampai saat ini jumlah pendaftar SNMPTN ke IPB mencapai 16.193 orang.lai/ans

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT Aksara Grafika Surabaya, Jl. Raya Berbek No 45 Waru - Sidoarjo, Tlp (031) 8678318 (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

MMD Jatim Bayu Airlangga mengatakan dirinya terinspirasi sosok Kartini. Pria yang juga suami Kartika Ayu Prawitasari (anak Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo) mengaku akan ikut mendorong keikutsertaan para mudi-mudi untuk tidak takut terjun di dunia politik. “Pastinya, mereka para kaum perempuan akan kita dorong untuk tidak alergi berpolitik. Kita libatkan di partai politik, salah satunya maju jadi Caleg (calon legislatif). Kan jumlahnya antara laki-laki dan perempuan harus seimbang, ini saatnya kami para muda-mudi bisa ikut masuk di dunia politik,” tambah Bayu. Meski berbasis partai, MMD dibawah komando Bayu ingin menjadikan dunia poiltik tak hanya berisi hal-hal serius. Pihaknya mengemas dengan acara kumpul bareng, termasuk nobar Film Kartini ini. “Alhamdulillah acara kita ini selalu mendapat apresiasi baik dari kalangan muda-mudi. Nobar kali ini diikuti hampir semua anggota MMD di Jatim,” pungkasnya. Dalam nobar kali ini, artis Ayushita juga ikut mendampingi para pengurus MMD Jatim serta DPD Partai Demokrat Jatim. Ayu sendiri begitu menikmati momen itu. Selain berinteraksi dengan para kader MMD, dia juga bercerita banyak hal. Mulai dari proses pembuatan film Kartini, hingga suka duka selama menjalani proses syuting. Tak hanya itu, Ayu juga banyak bercerita soal nilai-nilai penting yang bisa diambil dari film Kartini. Salah satunya adalah mengubah paradigma peringatan hari Kartini yang jatuh tiap 21 April. “Selama ini, peringatan Kartini selalu identik dengan kebaya dan rutinitas lain. Padahal, banyak hal yang bisa diambil dari hari spesial itu,” cetus Kardinah di Film Kartini.sarifa

JOMBANG

EDISI 175 | 01 - 07 MEI 2017

Dubes Inggris Moazzam Malik Kagumi Islam di Indonesia Duta Besar Inggris sangat mengagumi perkembangan Islam pesantren yang telah mengedepankan toleransi antar umat. Ini berbeda jauh dengan Islam di negara Inggris, maupun Timur Tengah. UTA Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik rajin kunjungi pesantren di wilayah Jawa Timur, Kamis (27/04/2017). Hal itu dikarenakan Moazzam Malik ini sangat mengagumi perkembangan Islam pesantren di Indonesia yang telah mengedepankan toleransi antar umat beragama lain dan menjunjung tinggi nasionalisme kebangsaan. Dalam safari politiknya di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Moazzam Malik mengatakan Islam di Indonesia itu sangat berbeda dengan Islam yang ada di negara Inggris, dan bahkan di Timur Tengah. Islam di sini sangat mengedepankan toleransi daripada golongan tertentu. Apalagi Islam di lingkungan pesantren dikenal dengan si-

kap toleransi. Indonesia dianggap paling berhasil membangun sikap saling menghargai antar umat beragama. Sebelum mengunjungi Ponpes Tebuireng, Moazzam Malik juga bersilaturahim ke Ponpes Gontor Kabupaten Ponorogo dan lembaga pendidikan umum seperti Kampung Inggris Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Dubes Inggris beragama Islam dan berdarah Pakistan ini lantas membandingkan Indonesia dengan negara Islam lainnya, terutama yang ada di Asia Tenggara dan Timur Tengah. “Sikap nasionalisme di sini lebih dikedepankan daripada kepentingan golongan tertentu. Dari sini Indonesia lebih berhasil menjadi negara yang toleransi dan menghormati kelompok lain, dibanding negara

Moazzam Malik dan KH Sholahudin Wahid.

tetangga dan Timur Tengah,” bebernya kepada Lensa Indonesia.

Masih menurut Moazzam, kunjungan ke beberapa tempat ini bertujuan untuk belajar Is-

Pilkada Serentak, KPU RI Buka Peluncuran RPP di Jombang KOMISI Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jombang luncurkan rumah pintar pemilu (RPP) yang diberi nama Gus Dur (Gubuk Sosialisasi Demokrasi untuk Rakyat). RPP Gusdur ini diharapkan mampu menjadi transformasi informasi masyarakat untuk memperoleh referensi tentang demokrasi dan pemilu, Sabtu (22/04/2017). Rumah pintar Gusdur ini mempunyai makna tempat pertemuan. Dalam sejarahnya Gubuk ini identik dengan tempat berkumpulnya petani yang membahas segala persoalan pertanian. Bertolak dari semangat dan fungsi yang strategis itu KPUD Jombang menamakan rumah pintar pemilu Gusdur. Dengan filosofi ini RPP Gusdur dapat menjadi inisiasi berbagai kegiatan masyarakat luas. Ketua Komisioner KPUD Jombang, Muhaimin Sofie mengatakan RPP Gusdur ini dimaksudkan untuk sharing informasi antara pihak KPU dengan masyarakat yang mengikuti perkembangan pemilihan umum baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Masyarakat bisa mengakses ke dalam untuk mencari berbagai informasi tentang demokrasi dan pemilu. Lebih lanjut, Muhaimin menjelaskan rumah pintar ini sebagai media informasi yang bisa di akses masyarakat umum untuk menambah wawasan. Didalamnya ada berbagai macam pengetahuan terkait penyelenggaraan pemilihan umum dan terkait demokrasi di Indonesia. Tujuannya rumah pintar ini untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan berkualitas. Usai diresmikan, Ketua KPU RI Arif Budiman bersama Bupati Jombang dan Forkopimda langsung meninjau beberapa ruas dan ruangan sudut demi sudut ruang pintar pemilu. Arif Budiman sangat

Rumah pintar KPUD Jombang dibuka oleh Ketua KPU RI Arif Budiman.

mengapresiasi adanya rumah pintar pemilu di Jombang. Selanjutnya - KPU RI (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) meminta KPUD Jombang harus bersiap untuk persiapan pilkada serentak 27 Juni 2018. Selain itu, kebutuhan anggaran selesai pada proses pentahapan yang akan dimulai pada Agustus 2017. “Hasil pleno KPU telah diputuskan ada 171 kabupaten/kota dan provinsi yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada 27 Juni 2018. Sehingga masing-masing KPUD harus menyiapkan tahapan dan anggaran. Sebelum Agustus 2017, anggaran harus sudah fix,” kata Arif Budiman kepada Lensa Indonesia. Terkait mekanisme penganggaran, Arif menjelaskan jika penganggaran ini hampir sama dengan tahun sebelumnya. Dan pada bulan Agustus 2017 KPUD harus sudah menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Ini dilakukan agar proses pentahapan bisa berjalan lancar dan tidak ada kendala. Sementara itu, Bupati Jom-

bang Nyono Suharli Wihandoko mengatakan pihak telah menjalin komunikasi dengan KPUD terkait penganggaran dalam Pilkada serentak tahun 2018. Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah yang menggelar pilkada serentak pada 2018. Pemkab Jombang sendiri sudah berkomunikasi dengan KPUD dan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 70 miliar. “Namun, anggaran ini masih menunggu kabar dari propinsi. Yang jelas sudah dianggarkan akan tetapi untuk jumlah kebutuhan secara pasti masih menunggu hasil pembahasan dengan pemerintah provinsi. Pasalnya, Pilkada Jombang akan berbarengan dengan pemilihan gubernur,” pungkasnya. Selain dihadiri Ketua KPU RI, hadir pula KPUD Provinsi Jawa Timur, Bupati Jombang Nyono Suharli, Dandim 0814 M Fatkhurrahman, Kapolres Jombang Agung Marlianto, Ketua DPRD Joko Triono, Pimpinan Partai Politik, Tokoh Agama dan Masyarakat, serta perwakilan l organisasi masyarakat (Ormas).nobi

Perang Terhadap Narkoba, Polres Jombang Jaring Dai Cilik Perang terhadap Narkoba benar-benar dibuktikan oleh jajaran kepolisian. Dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Jombang, Kepolisian Polres Jombang melakukan kampanye anti Narkoba dengan menggelar lomba pemilihan dai cilik. Para Dai ini nantinya sebagai duta pencegahan narkoba

yang bisa menularkan pengetahuan dan wawasan tentang bahaya narkoba. Dalam dakwah yang disampaikan oleh para dai cilik ini bertema tentang bahaya narkoba terhadap kehidupan, para peserta ini menyampaikan maraknya peredaran narkotika dan obat berbahaya (Narkoba) di wilayah setempat. Dari 21 jajaran kepolisian

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

sektor seJombang mengirimkan delegasi untuk ikut serta dalam lomba dai cilik di gedung Graha Bhakti Bhayangkara Polres Jombang yang digelar Rabu (26/04/2017). Para kontestan Dai cilik ini sangat terkesan atas lomba yang diadakan oleh pihak kepolisian. Apalagi ini sebagai bagian perang terhadap kemungkaran yang ada di lingkungan

lam asli Indonesia yang mungkin bisa diterapkan di Inggris. “Di sini kita mendapatkan wa-

wasan dan pemahaman lebih dalam tentang sistem pendidikan Islam dan sebagainya. Islam Indonesia seringkali diperbincangkan bagi siapa saja atau negara lain. Karena indonesia telah membuktikan diri sebagai negara islam terbesar dan memelihara rasa aman, dan nyaman,” ungkapnya. Ditambahkan, keberadaan pesantren sangat penting untuk membangun toleransi dan sebagai kontrol sosial. Ormas juga tak kalah penting dalam menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah ikut membantu tumbuh kembangnya Islam yang ramah di negara Indonesia, sehingga bisa menjadi pembelajaran untuk lebih mengenal Islam yang toleran. “Saya sangat kagum dan salut pada lembaga pendidikan seperti Pesantren yang ada di Indonesia. Terlebih Ormas NU dan Muhammadiyah yang telah menjaga Islam Indonesia dengan nasionalisme yang sangat tinggi. Ini dapat mengubah stigma negatif dan menjadi agama yang santun dan menjunjung tinggi toleransi dan nasionalisme kebangsaan. Negara yang penuh dengan toleransi dan keragaman etnik serta budaya,” bebernya. Sebagai langkah positif, ke depan Inggris dan Indonesia akan mengupayakan

kerjasama lebih intensif agar dapat saling berbagi ide dan pengalaman. “Tentunya kita bisa belajar tentang Islam Indonesia, sebab di Inggris ada sekitar 3 juta penduduknya yang beragama Islam atau kurang lebih 5 persen saja dari total penduduk keseluruhan. Kita akan intensifkan kerjasama dengan pesantren terutama bidang pendidikan,” tandasnya. Sementara itu, Majelis Pengasuh Ponpes Tebuireng, KH Sholahudin Wahid mengatakan, “Kerjasama antara negara Indonesia dengan Inggris banyak ruang. Terlebih bagi kalangan santri atau siswa yang berasal dari pesantren. Kesempatan warga terutama santri untuk belajar ke luar negeri termasuk Inggris ini semakin mudah. Sebetulnya kesempatan belajar (ke luar negeri) sangat besar,” katanya. Namun Gus Sholah menambahkan, pihak Indonesia masih memiliki hambatan utama kemampuan dalam berbahasa Inggris. “Untuk menghadapai permasalahan keterbatasan kemampuan bahasa Inggris, kalangan muda terutama santri harus meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dengan terus belajar. Dengan kemampuan yang dimiliki atas (bahasa Inggris) kita bisa ke mana saja,” pungkasnya.nobi

Projo Jombang Desak Segera Realisasikan Perda RTRW PULUHAN massa dari organisasi masyarakat DPC Projo dan Paguyuban becak diesel Jombang melakukan unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) setempat. Mereka meminta penjelasan soal Peraturan Daerah (Perda) terkait Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Jombang dan juga sistem pengelolaannya, Selasa (25/04/2017). Ketua DPC Projo Jombang, Fatah Rochim mengatakan Projo mendorong Pemerintah segera membuat Perda terkait CSR. Karena CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar lokasi pendirian perusahaan. Agar pihak perusahaan tidak lalai dalam menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar. Fatah menuding jika dalam pengelolaan dana CSR sering kali ada indikasi kecurangan dan rawan. “CSR sangat rawan permainan kelompok ketiga yang mengaku sebagai perwakilan warga tapi sebenarnya mencari keuntungan pribadi semata. Untuk itu, harus ada Perda yang mengatur, biar CSR tidak rawan dipermainkan oleh oknum tertentu. Terlebih, kita harus mewaspadai ormas dan LSM yang abal-abal dan mencari keuntungan pribadi,” urainya. Dalam tuntutannya, DPC Projo ini meminta Pemerintah Kabupaten dan DPRD Jombang untuk segera menindaklanjuti dan membuat Perda RT/RW terkait tata ruang wilayah Jombang, Perda.CSR dan realisasikan kawasan industri diwilayah utara Sungai Brantas yang mempunyai nilai sangat strategis. Aksi massa didepan kantor DPRD Jombang ini langsung ditemui oleh Ketua Komisi A, Bupati Jombang, dan Kapolres. Dalam kesempatan itu, Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko sangat berterima kasih atas

sekitarnya. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Maulana Syifa salah satu peserta dari perwakilan Polsek Peterongan ini menuturkan bahwa dirinya terkesan dan bangga bisa menjadi perwakilan duta pencegahan narkoba dari Polres Jombang. Menurut siswa kelas 3 MIN Rejoso yang masih berusia sembilan tahun, narkoba bisa merusak generasi muda, sehingga kita bersama-sama harus memerangi narkoba. Generasi muda harus menghindari apa yang telah diharamkan oleh agama dan dilarang oleh

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko mendengarkan orasi Unjuk rasa Projo di depan kantor DPRD Jombang.

masukan dan saran untuk kepada pemerintah daerah. Kami akan segera melakukan kajian terkait tuntutan ini. Untuk target kawasan industri ini selesai pada tahun kedua, namun kenyataannya pihak investor pengembang wilayah itu masih berprofesi dalam pembebasan lahan. Ia menambahkan pada waktu itu, memang sudah ada perencanaan dari pemerintah kabupaten terkait segera diselesaikannya kawasan itu. Pihak investor dalam hal ini pengembang sudah sering kita panggil untuk segera menyelesaikan proyek pembebasan lahan di kawasan industri utara Brantas. “Kita lihat nanti terkait ketentuan adanya ketidak sanggupan dari pihak investor dibenarkan atau tidak adanya peralihan kepada investor lainnya agar bisa masuk ambil bagian dalam proyek di kawasan industri ini,” terangnya kepada Lensa Indonesia. Sementara Ketua Komisi A DPRD Jombang, Cakup Ismono berjanji kepada para pendemo akan

pemerintah. “Bila menggunakan narkoba akan menerima tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan,” tutur Ahmad Maulana yang juga alumni TK (Taman Kanak-kanak) As Salamah, Rejoso tiga tahun lalu. Walau terbilang masih anak anak, Ahmad Maulana ini suka mengingatkan kepada temanteman sebaya dalam kesehariannya agar menjadi anak yang taat kepada orang tua dan belajar yang rajin. “Alhamdulillah, saya bisa menjadi bagian dalam lomba Dai cilik ini. Memang kita

segera menyelesaikan Perda CSR ini. “Bahwa hari ini adalah proses finalisasi Perda CSR dan selanjutnya segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Sekitar tanggal 17 Mei 2017 nanti perda terkait CSR sudah rampung dan bisa digunakan,” ungkapnya. Kepastian ini diungkapkan oleh Cakup dikarenakan dirinyalah yang menjadi ketua panitia terkait CSR. Ini akan segera selesai tanggal 2 Mei 2017 nanti sudah di ketok palu masalah CSR, lalu segera kita ajukan ke Gubenur Jawa Timur. Paling lambat tanggal 17 Mei 2017 sudah bisa digunakan,” bebernya. Sementara terkait kondusifitas wilayah di Kabupaten Jombang. Kapolres Agung Marlianto menuturkan dalam sebuah persoalan seyogyanya diselesaikan secara musyawarah. Hal ini sesuai dengan Pancasila kalau kita kerucutkan adalah musyawarah dan itu merupakan nilai tertinggi demokrasi di Negara ini, yang harus kita junjung tinggi. “Oleh karena itu setiap masalah tidak boleh kita selesaikan secara instan, dan penyelesaian harus menggunakan cara musyawarah, dan kita punya keyakinan bersama Jombang, dalam waktu yang tidak lama lagi iklim investasi di Jombang berjalan baik. Semua pihak harus ikut aktif dalam menciptakan dan mendukung suasana yang kondusif,” jelasnya. “Untuk mewujudkan kesejahteraan di Jombang, mari kita beri keluasaan dan buka jalan bagi mereka semua untuk investasi yang sehat. Maka dari itu, kami berjanji atas nama penegak hukum dan atas nama undang-undang, apabila ada kelompok atau masyarakat yang menghalang-halangi investasi kita akan tindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.nobi

diwajibkan lebih baik dari hari kemarin atas perbuatan dan tingkah laku yang baik, narkoba itu bahaya dan bisa merusak generasi,” tandas, Maulana siswa asal Peterongan yang menjadi juara 1 lomba Dai cilik. Sementara itu, Ketua Panitia, Kasat Reskoba Polres Jombang AKP Hasran mengatakan Dai cilik ini merupakan generasi penerus bangsa yang akan menggantikan pemimpin saat ini. “Kegiatan ini sengaja dipilih, karena anak-anak merupakan usia yang tepat untuk

Lomba dai cilik di Polres Jombang untuk cari Duta Anti Narkoba.

menanamkan dan mengkapamnyekan tentang bahaya Narkoba sejak dini. Apalagi anak atau remaja merupakan usia yang rentan dan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, seperti Narkoba,” terangnya.nobi

MALANG

EDISI 175 | 01 - 07 MEI 2017

Disparbud Gelar Wisata Religi “Batu Bersholawat”

Sidang Penipuan Oknum Anggota DPRD Sarat Muatan Politis

Terdakwa Subur Triono yang juga anggota DPRD Kota Malang saat menjalani sidang perdana.

Kota wisata Batu bersholawat.

INAS Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Batu menggelar wisata religi, “Batu Bersholawat”. Wisata religi tersebut digelar di halaman Kantor Among Tani Kota Batu, Kamis (27/4/2017). Wisata religi tersebut menurut Kepala Disparbud Kota Batu, Sinal Abidin merupakan upaya untuk mempromosikan Kota Wisata Batu. Sebab, sesuai rencana, Batu Bersholawat itu akan dihadiri Habib Syeah. Selain itu 30 ribu umat muslim dari berbagai daerah, khususnya Malang Raya akan mengikuti acara tersebut. “Jadi ini merupakan trobosan baru untuk promosi,” kata Sinal Abidin, Rabu (26/4/2017). Alasannya, promo lewat Batu Bersholawat ini akan dihadiri para habaib. Terutama, Habib Syeah. Menurut dia, Habib Syeah memiliki kharisma yang luar biasa. “Sebab, beliau itu bagaikan magnit yang bisa mendatangkan puluhan ribu orang untuk ikut bersholawat,” kata Sinal Abidin. Untuk itu, kata dia, para jamaah yang hadir selain beribadah juga sekaligus rekreasi. Mereka bisa menikmati keindahan panorama alam Kota Batu di malam hari. “Dengan begitu, mereka merupakan wisatawan. Sebab, selain bisa berwisata, mereka juga dapat pahala karena ikut Bersholawat di Kota Batu,” tegasnya. Makanya, mantan Kabag Humas Pemkot Batu ini, menyebutkan bila kegiatan tersebut bagian dari promosi wisata. Khususnya wisata rohani. Itu karena, kata pria berdarah Madura ini, dari segi pembiayaan ditangani oleh Pemkot Batu melalui anggaran APBD. Makanya, dia berharap seluruh masyarakat Kota Batu mendukung wisata religi Batu Bersholawat tersebut. Dia meminta agar masyarakat Kota Wisata Batu hadir dan ikut bersholawat. “Tidak dipungut biaya alias gratis. Kami yakin bila ikut bersholawat bakal dapat pahala dari Allah SWT,” katanya.ngus_anto

Polisi Ringkus Komplotan Mahasiswa Pencuri Motor

Terdakwa Subur Triono yang juga

alani anggota DPRD Kota Malang saat menj

sidang perdana.

Sidang kasus dugaan penipuan anggota DPRD Kota Malang diduga ada muatan politis, pasalnya persidangan berjalan tidak sesuai prosedur. I D A N G perdana kasus penipuan dengan terdakwa Subur Triono digelar secara terbuka di Pengadilan Negeri Kota Malang, Rabu (26/4/2017). Subur Triono yang merupakan anggota DPRD Kota Malang itu menjalani sidang tersebut dengan santai. Bahkan sebelum sidang digelar dia sempat menyapa wartawan dengan senyumsenyum. Maklum, banyak kolega yang ikut hadir memberi suport pada terdakwa kasus penipuan ini. Sidang dengan Nomor Perkara 171/Pid.B/2017/PN Mlg itu dipimping Hakim Ketua, Sihar Hamonangan Purba. Sedangkan Hakim anggotanya terdiri dari Imron Rosyadi dan

Intan Tri Kumalasari. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Kota Malang adalah Samsul Sahubawa. Untuk Kuasa hukum terdakwa, Hatarto Pakpahan. Dalam sidang tersebut,Jaksa penuntut umum (JPU), Samsul Sahubawa, membacakan dakwaan di hadapan Hakim Ketua serta hakim anggota. Namun dalam persidangan ini, kuasa hukum Subur merasa ada hal yang janggal dalam proses persidangan. Sebab menurut dia ada dugaan kuat bermuatan politis. Hatarto Pakpahan SH MH selaku kuasa hukum terdakwa Subur Triono, mengungkapkan adanya muatan politis ini muncul karena persidanggan berjalan tidak sesuai prosedur.

Salah satunya, pemberitahuan jadwal sidang yang harusnya disampaikan seminggu atau tiga hari sebelumnya, baru diberitahukan kepada kuasa hukum pada Rabu (26/4/2017) pukul 00.00 WIB. “Ini mengindikasikan bahwa persidangan ini agak janggal dan sarat muatan politis. Dimanamana di Republik ini, baru kali ini saya temukan sidang itu tanpa ada pemberitahuan dari jaksa jauh hari sebelumnya,” terang dia. Biasanya, lanjut dia, ada pemberitahuan dari jaksa seminggu sebelumnya. ”Apalagi posisi Subur Triono saat ini masih tercatat sebagai anggota DPRD Kota Malang aktif pada Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan,”

ungkap Hatarto Pakpahan usai persidangan. Karena itu, ia menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan yaitu Sinar Hamonangan Purba bahwa jangankan berkas dakwaan yang ia dapat, berita acara pemeriksaan belumdipegang. Bahkan undangan persidangan pun belum ia dapat secara resmi. “Saya diberitahu ketika berada di luar kota, di Banyuwangi. Pukul 00.00 WIB. Saya ditelpon petugas Lembaga pemasyarakatan (Lapas), ya akhirnya meluncur ke sini hanya untuk sidang hari ini. Dokumen-dokumen sebagian juga saya buat dalam perjalanan di dalam mobil,” ungkapnya. Indikasi lain, kata dia, pada

Kota Malang Masih Rawan Bencana

Komplotan mahasiswa pencuri motor diringkus Tim Khusus Anti Bandit.

OMPLOTAN mahasiswa pencuri motor diringkus Tim Khusus Anti-Bandit Sat-Reskrim Polres Malang Kota. Sebanyak lima orang yang diduga menjadi anggota komplotan tersebut diamankan polisi beserta barang buktinya. “Mereka kami tangkap saat bersnantai di satu tempat kontrakan. Lokasinya di Jalan Bondowoso, Sabtu (22/4/2017)) lalu,” jelas Kapolres Malang Kota,AKBP Hoiruddin Hasibuan, Rabu (26/4/2017). Dia mengatakan, pengejaran terhadap pelaku itu berawal dari laporan para korban. Salah satu korban itu adalah Baharudin Mubarok (20). Mubarok yang juga merupakan mahasiswa itu melaporkan telah kehilangan motor roda dua (R2) pada akhir Maret 2017 silam. Dari laporan tersebut, anggota Timsus Sat-Reskrim Polres Malang Kota melakukan pengejaran. Hasilnya, pelaku utama yakni Angga Eka (26),mahasiswa asal Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang diringkus di kediamannya. “Sesuai pemeriksaan dan pengembangan dari tersangka Angga akhirnya terkuak tersangka lain. Sebab dia menyebutkan nama-nama yang terlibat,” ungkap Kapolres Malang Kota,AKBP Hoiruddin Hasibuan didampingi Kasat Reskrim AKP Heru Dwi Purnomo serta Kasubbag Humas, AKP Nunung Anggraen. Berdasarkan informasi tersebut, kata hoiruddin, anggota melakukan perburuan. Hasilnya, menangkap MH (26) juga mahasiswa asal Lumajang, FA (23), DDC (21) asal Probolinggo dan NM Habibi (21) mahasiswa asal Situbondo. “Semua komplotan pelaku terbukti mencuri di 10 TKP dan kebanyakan di kawasan Malang. Alhamdulillah kami bisa mengungkap komplotan mahasiswa ini. Mereka ada yang semester 4 dan 6 di PTS maupun PTN ternama di Kota Malang,” paparnya. Sasaran komplotan ini, lanjut dia, tidak saja R2 berplat hitam. Sebab, kendaraan Dinas berplat merah pun mereka sikat. Hal itu terbukti dari barang bukti yang didapat. Selain 5 motor Plat hitam terdapat juga satu motor plat merah milik Pemkab Malang. Motor berplat merah ini dicuri di kawasan Joyogrand di rumah korban yang bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan. “Pelaku ini memang menyasar kawasan sepi seperti tempat parkir dengan menggunakan kunci T,” papar Hoiruddin Hasibuan. Barang hasil curian itu kata dia, diketahui dijual pada penadah, MS (40) warga asli Lumajang. Setiap kendaraan dihargai bervariasi dari Rp 1,5 hingga Rp 3,5 juta dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. “Hasil curiannya untuk pesta narkoba. Ini kan susah? Masak mencuri motor untuk beli narkoba. Ini kan gak bener dan salah fatal. Mereka masih berstatus mahasiswa yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi di Kota Malang,” tandasnya. Kini untuk mempertanggung jawabkan perbuataanya, kelima tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Sementara satu tersangka MS alias Sukur dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun kurungan penjara.naji-lil m

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

penyidikan yang meminta agar tersangka mengembalikan uang sebesar Rp 600 juta kepada korban langsung ditindaklanjuti oleh Subur Triono dengan mengembalikan uang tersebut secara bertahap hingga lunas semua. Namun anehnya setelah uang tersebut dikembalikan, kasus masih tetap berjalan. “Ini kan aneh,” katanya. Sebagaimana diketahui, Subur Triono dituduh menipu ratusan juta rupiah. Sebab, dia berjanji bisa memasukkan keluarga Eko ke Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya asal membayar uang Rp 700 juta. Namun, setelah uang dibayar, ternyata tidak bisa masuk kedokteran. Sehingga Subur dilaporkan melakukan penipuan ke polisi.naji-lil m

Pemerintah Kota Malang menggelar upacara hari kesiapsiagaan dengan simulasi bencana dari BPBD Kota Malang dan berbagai stake holder.

NDONESIA , termasuk Kota Malang diyakini masih rawan dilanda bencana. Makanya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang bersama dengan Polres Malang Kota beserta jajaran lainnya, menggelar Upacara Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tahun 2017 di halaman Kantor Balai Kota Malang, Rabu (26/4/2017). Upacara Hari Kesiapsiagaan itu juga diwarnai dengan simulasi bencana dari BPBD Kota Malang dan berbagai stake holder terkait. Simulasi itu terkait dengan penanganan kebakaran. Wa k a p o l r e s M a l a n g

Kota, Kompol Abdul Kholik mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berisiko tinggi terhadap bencana alam. Alasannya, kondisi geografis Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia. Kondisi itu menurut dia bisa berakibat pada ancaman bencana berupa gempa bumi, tsunami, hingga gerakan tanah. Di samping itu, kurang lebih 5.590 daerah aliran sungai (DAS) yang terdapat di Indonesia juga berisiko terkena bencana banjir. “Berbagai bencana itu dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa bisa

Pemerintah Kota Malang menggelar upacara hari kesiapsiagaan dengan simulasi bencana dari BPBD Kota Malang dan berbagai stake holder.

diprediksi. Untuk mengurangi resiko bencana, saat ini yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan membangun kewaspadaan,” terangnya. Terutama, lanjut dia, di titik-titik potensi bencana yang dilalui aliran sungai. Apalagi, kata dia, saat ini memasuki perubahan cuaca ekstrim yang terjadi secara global. Dijelaskan dia, berdasarkan hasil kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jumlah korban bencana kategori sedang hingga tinggi tersebar di 34 provinsi mencapai 71.740 jiwa. Bahkan, sepanjang tahun 2016, sudah terdapat 2.342 kejadian bencana dimana 92 persen bencana didominasi banjir, longsor, serta puting beliung. “Begitu pula dengan Kota Malang. Berdasarkan indeks risiko bencana Indonesia tahun 2013, diketahui terdapat 6 jenis potensi bencana alam yang dapat menimpa dengan kelas risiko sedang dan tinggi. Jenis bencana alam tersebut antara lain, banjir, pohon tumbang, tanah longsor, dan lainnya,” ungkapnya.

Selain itu, tutur dia, bencana non alam. Disebutkan seperti kebakaran permukiman , gedung, epidemi penyakit dan konflik sosial juga berpotensi terjadi di Kota Malang. “Karena itu pekerjaan ini

maupun dunia usaha, untuk melakukan koordinasi, komunikasi dan sinergitas. Terutama dalam menyusun perencanaan yang komprehensif dan terpadu terkait langkah-langkah atau upaya tanggap darurat bencana. “Selain itu, perlu juga meningkatkan partisipasi, dan membangun budaya gotong royong, kerelawanan serta kedermawanan dari para pemangku kepentingan. Baik ditingkat pusat maupun daerah, mengkaji kemampuan penunjang system peringatan dini, evakuasi, serta penunjang tanggap darurat, sekaligus mengetahui tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana,” ungkapnya. Karena itu, terang dia, apel hari kesiap siagaan nasional ini diharapakan bisa menjadi momen untuk membangun dan mengembangkan pandangan serta pemahaman para stake holder dalam pencegahan dan mengurangi resiko bencana sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergisitas seluruh komponen. “Untuk itu, saya sampaikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi kepada BPBD Kota Malang beserta tim siaga bencana dan stake holders atas kerjasama, dukungan serta usahanya didalam mengedukasi

Pemerintah Kota Malang menggelar upacara hari kesiapsiagaan dengan simulasi bencana dari BPBD Kota Malang dan berbagai stake holder.

bukan pekerjaan sederhana dan bukan pekerjaan yang mudah. Sebab, melibatkan aspek sosial budaya, dan teknis secara simultan,” tuturnya. Makanya . Abdul Kholik mengajak seluruh unsur baik dari pemerintahan, masyarakat

masyarakat tentang perlunya kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kerja siang dan malam saudara merupakan bukti komitmen rasa cinta kemanusian dan cinta negeri ini,” pungkasnya.naji_mlil

TULUNGAGUNG

EDISI 175 | 01 - 07 MEI 2017

Potong Tumpeng Tandai Puncak Peringatan HKG PKK ke 45

KUNJUNGI TULUNGAGUNG

Mensos Khofifah: di Indonesia Ada 6 Juta Penerima Program PKH Ada sekitar 3 juta keluarga kurang mampu menerima bantuan dalam bentuk non tunai. Sedangkan sisanya 3 juta keluarga masih dalam proses untuk penyaluran secara non tunai.

Potong tumpeng peringatan hari kesatuan gerak PKK Kabupateng Tulungagung.

UM’AT, 28 April 2017 di Pendopo Kongas Aru Kusumaning Bongso menggelar acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 45 tahun 2017 di Kabupaten Tulungagung. Dalam acara puncak peringatan yang ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Ny Wiwik Syahri Mulyo yang didampingi oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si dan Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM serta Wakil Ketua I dan II Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Siuk Maryoto Birowo dan Lilik Wibawati Indra Fauzi ini diisi dengan penyerahan berbagai hadiah Tropy kepada para pemenang lomba dalam rangka peringatan HKG ke 45 tahun 2017 Kabupaten Tulungagung oleh Ketua Tim Penggerak PKK. Acara yang dihadiri ratusan perwakilan Kader PKK mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung ini menurut ketua panitia Lilik Indra Fauzi dimaksudkan untuk meningkatkan semangat pengabdian, membina rasa persatuan, meningkatkan pengetahuan dan kreatifitas bagi TP PKK mulai dari desa/ Kelurahan, kecamatan sampai dengan Kabupaten. Lilik juga mengatakan bahwa tema yang diambil dalam peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 45 tahun ini adalah dengan HKG PKK ke 45 tahun 2017 kita lakukan akselerasi program – program PKK untuk mewujudkan visi dan misi gerakan PKK. Lilik menerangkan bahwa di dalam memperingati HKG PKK di kabupaten Tulungagung juga digelar berbagai kegiatan yaitu kegiatan senam masal yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2017 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, festival makanan Khas Tulungagung yang diikuti 19 Kecamatan yang ada di Wilayah kabupaten Tulungagung, Lomba Tertip Administrasi PKK antar TP PKK Desa/ Kelurahan, lomba Qosidah antar Kecamatan, serta pemberian penghargaan kepada para kader PKK masa bakti 15 tahun hingga 25 tahun. Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Tulungagung Ny Wiwik Syahri Mulyo mengatakan dengan tema peringatan HKG yang ke 45 tahun 2017 diharapkan segenap jajaran TP PKK secara berjenjang mampu menyusun rencana aksi dalam rangka Akselerasi atau percepatan pencapaian program PKK. Wiwik juga berpesan kepada para kader PKK di tingkat desa/kelurahan maupun kecamatan untuk selalu melaksanakan tugas dan fungsi selaku unsur tim penggerak PKK hendaknya senantiasa rendah hati, tapi jangan rendah diri, untuk menjadikan kesalahan sebagai pelajaran yang berharga, serta berkarya dengan cerdas, terampil dan dengan rendah hati dan luhur. Di tempat yang sama, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo berharap kepada para kader PKK untuk senantiasa dapat mempertahankan kerjasama, membangun komunikasi yang aktif dan membina hubungan yang harmonis dengan para SKPD pembina serta SKPD terkait yang telah mendukung program – program kerja TP PKK dan memfasilitasi pembinaan – pembinaan yang dilaksanakan oleh TP PKK melalui kegiatan – kegiatan yang ada pada SKPD.nnang/hms

Media Promosi Pariwisata Tulungagung Dilaunching UPATI Tulungagung Syahri Mulyo SE,M.Si melaunching media promosi pariwisata Kabupaten Tulungagung, digital maps Tulungagung Tourism atau www.tulungagungtourism.com di di Hotel Crown Kamis, 27 April 2017. Acara itu dihadiri para Kepala SKPD, camat, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan kalangan masyarakat penggiat seni dan penggiat tempat wisata di wilayah Kabupaten Tulungagung. Di dalam Gedung pertemuan Hotel Crown diterangi lampu aneka warna. Berbagai hiburan ditampilkan diantaranya kesenian reog gendhang, sendra tari melakonkan Putri Gayatri, tari Eca-Ece dan Fashion bernuansakan batik. Selain itu putra asal Kabupaten Tulungagung yang bernamakan Kokoh berkesempatan memaparkan tentang website digital maps Tulungagung Tourism atau www.tulungagungtourism.com. Launching media promosi pariwisata Kabupaten Tulungagung ini ditandai dengan pemukulan gendang bersama Bupati Tulungagung, Ketua DPRD Tulungagung Supriono dan Kepala Dinas Pariwisata Heru Santoso. Syahri Mulyo mengatakan, bahwa saat ini Kabupaten Tulungagung sedang giat-giatnya mempromosikan tempattempat pariwisata yang ada di wilayahnya. Sebagai puncaknya maka dilaunchinglah media promosi pariwisata Kabupaten Tulungagung, digital maps Tulungagung Tourism atau www. tulungagungtourism.com. Bupati sekaligus menetapkan slogan bertuliskan tulungagung the beginning of life dan bergambarkan tengkorak manusia. “Saya tahu mengapa bergambarkan tengkorak manusia, karena Kabupaten Tulungagung juga dikenal sebagai tempat diketemukannya kerangka manusia purba wajak kensis,” jelas Bupati Tulungagung. Dalam kesempatan itu, Syahri Mulyo dan Supriono berkesempatan berfoto bersama dengan para turis mancanegara yang datang ke Kabupaten Tulungagung. Yang menarik dari foto itu, Bupati Tulungagung dan Ketua DPRD Tulungagung berpose dengan membawa reog gendang layaknya memainkan gerakan kesenian khas Kabupaten Tulungagung.nnang/hms

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

ENTERI Sosial Khofifah Indar Parawan sa , S e l a sa , 18 April 2017 memberikan bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dari program keluarga harapan (PKH) yang ada di Kabupaten Tulungagung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Dalam kunjungannya ini Khofifah didampingi Dirjen Linjamsos Kemensos Harry Hikmat, Dirjen PFM Kemensos Andi Z.A Dulung, Direktur Jamsos dan keluarga Nur Pujianto, Direktur PSKBA Adhi Karyono, Direktur PFM Perkotaan Mumu Suherlan dan tenaga ahli Mensos Chandra Dinata. Kunjungan Mensos ini diterima Sekertaris Daerah Kabupaten Tulungagung Ir. Indra Fauzi, MM yang didampingi para anggota Forkopimda Kabupaten Tulungagung dan Kepala SKPD lingkup Pemkab Tulungagung. Bupati Tulungagung Syahro Mulyo, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Indra

Fauzi mengatakan bahwa berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor : 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah memberikan perhatian dan fokus pada penanggulangan kemiskinan, keterlantaran, rumah korban bencana, kecacatan, ketentuan sosial, keterasingan/keterpencilan, korban kekerasan dan masalah sosial lainnya melalui berbagai program pada tataran penyelenggaraan fungsi pemulihan/ rehabilitasi, pemberdayaan rumah perlindungan sosial dan jaminan sosial. Lebih lanjut Sekda juga menjelaskan bahwa Pemkab Tulungagung mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia karena di Tulungagung juga telah dikembangkan unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (PSAI) Kabupaten Tulungagung dimana pengembangan unit layanan ini tidak lepas dari peran Kementerian Sosial.

Mensos Khofifah (tengah) saat mengunjungi Kabupaten Tulungagung.

“Unit pelayanan terpadu (PSAI) operasionalnya di bawah kendali Dinas Sosial KB, PP dan PA yang kesehariannya memberikan layanan secara terpadu baik menerima pengaduan masyarakat terkait masalah perlindungan sosial anak, pelayanan bagi kelompok beresiko dan pelayanan langsung untuk respon terhadap korban maupun kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak,” kata Sekda. “Keterpaduan dalam layanan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik jajaran kesehatan yaitu rumah sakit dan Puskesmas dan jajaran pendidikan yaitu sekolah baik di tingkat dasar maupun menengah, UPPT BPPPA KB, jejaring sosial yang ada

di kecamatan yaitu TKSK dan pendamping PKH serta lembaga teknis lainnya,” imbuhnya. Sementara itu Khofifah mengatakan di antaranya mengatakan bahwa hingga April ini ada sekitar 3 juta KPM atau keluarga kurang mampu menerima dalam bentuk non tunai. Sedangkan sisanya sekitar 3 juta KPM atau keluarga kurang mampu masih dalam proses untuk penyaluran secara non tunai. “Di Indonesia ada sekitar 6 juta penerima dari program PKH,” kata Khofifah usai memberi bantuan secara simbolis kepada para penerima bantuan program KPH. Khofifah juga menyampaikan tentang sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) di Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabu-

paten dari 50 kabupaten yang menerima program itu, dengan adanya program itu diharapkan bisa terpantau terkait penyandang masalah kesejahteraan sehingga bisa segera dilakukan tindakan. Untuk Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan yang menerima bantuan sekitar 22 ribu penerima bantuan, adapun para menerima bantuang yang mengikuti acara di pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa ada sekitar 330 keluarga penerima manfaat (KPM) dari program PKH yang dihadirkan langsung. Jumlah itu berasal dari Kecamatan Kota Tulungagung dan mereka tidak menerima tunai melainkan langsung masuk ke rekening sebesar Rp 500.000. n nug/ hms

Bupati Terima Kunjungan Sekretariat Militer Presiden RI ERTEMPAT di Pendopo Kongas Arum Kusumanin Bongso Jln RA. Kartini no 1 Tulungagung Kamis, 20 April 2017 dilaksanakan penerimaan kunjungan kerja Tim Sekretariat Militer Presiden RI dalam rangka menijau Program Percepatan Pembangunan Pangan yang Mandiri yang telah dilakukan Pemkab Tulungagung. Penerimaan kunjungan Kerja Tim Sekretariat Presiden RI ini dilakukan langsung oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si dan Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM , para anggota Forkopimda yang ada di Kabupaten Tulungagung, dan Sekretaris Daerah kabupaten Tulungagung Ir. Indra Fauzi, MM serta para SKPD terkait lingkup Pemkab Tulungagung. Bupati Tulungagung memaparkan program Percepatan Pembangunan Pangan yang di-

Bupati Tulungagung menerima kunjungan kerja Tim Sekretariat Militer Presiden RI.

lakukan oleh Pemkab Tulungagung guna mendukung program pemerintah di bidang Percepatan Pembangunan Pangan. Ketua Tim Sekretariat Pres-

iden Republik Indonesia Kol. Chb. Erwan Hartono.SM, dalam sambutanya diantaranya mengatakan bahwa dirinya datang ke Kabupaten Tulungagung ber-

sama Rombongan adalah untuk melihat lebih dekat hasil dari program Percepatan Pembangunan Pangan yang dilakukan oleh Pemkab Tulungagung.

Selanjutnya acara diteruskan dengan kunjungan lapang oleh Tim Sekretariat Presiden Republik Indonesia dengan didampingi Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si, Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM, serta anggota Forkopimda dan Kepala SKPD terkait ke 7 lokasi di lima kecamatan yaitu di Tempat Koperasi Tani “ Jasa Tirta “ desa Sendang Kecamatan Sendang, Agrowisata Blimbing desa Moyoketen dan jalan usaha tani di desa Waung Kecamatan Boyolangu, Kelompok Pembudidaya ikan di Minapolitan desa Gondosuli Kecamatan Gondang, Budidaya tanaman pangan Organik di desa Wates dan petani pembuat Gula Merah di desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol, serta kelompok peternak kambing di desa Blimbing Kecamatan Rejotangan.nnang/hms

O2SN dan FLS2N jadi Ajang Unjuk Sportivitas dan Prestasi Pelajar SD dan SMP AKIL Bupati Tulungagung Maryoto Birowo membuka gelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival serta Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Kabupaten Tulungagung 2017, di GOR Lembu Peteng, Jalan Soekarno – Hatta Tulungagung, Selasa 25 April 2017. “Saya sangat mendukung pergelaran O2SN dan FLS2N ini. Selain sangat positif ini juga dapat melihat potensi yang dimiliki oleh masing- masing siswa. Dan karena potensinya berbeda, maka dari sini bisa dilihat kemampuan apa yang bisa dimaksimalkan dari siswa. Apalagi di luar sana banyak orang sukses dengan mengandalkan bakat yang dimiliki,” terang Maryoto yang dihadiri perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forminda) Kabupaten Tulungagung. Upacara pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti ratusan siswa berbaris rapi dalam 19 barisan perwakilan kecamatan dan barisan kontingen Pekan Seni Pelajar (PSP) Kabupaten Tulungagung yang akan berlaga di Kediri. U n t u k ke g i a t a n O 2 S N

Atraksi polisi kecil.

tingkat SD diselenggarakan dari 26-29 April 2017, O2SN tingkat SMP 20-29 April 2017. Sedangkan untuk FLS2N tingkat SD diselenggarakan 3-4 Mei 2017, FLS2N tingkat SMP diselenggarakan pada 9-11 Mei 2017. Dalam laporannya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan OlahRaga Tulungagung Suharno, menyampaikan bahwa tujuan dari diselenggarakannya O2SN dan FLS2N di antaranya adalah untuk memberikan wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan potensi ma-

Wakil Bupati Maryoto Birowo menyampaikan sambutan pembukaan O2SN.

sing-masing, menumbuhkan jiwa kerja sama serta memupuk kejujuran dan sportifitas pada peserta didik. Kegiatan ini diikuti SD dan SMP baik negeri maupun swasta di Tulungagung. Ajang O2SN tingkat SD ini cabang olahraga yang dilombakan adalah atletik, senam, renang, bulutangkis, pencak silat, karate, bola voli, serta sepak bola. Sedangkan O2SN tingkat SMP cabang olah raga yang dilombakan di antaranya atletik, renang, bulutangkis, pencak silat, karate. Sedangkan untuk FLS2N tingkat SD dilom-

Pembukaan pagelaran O2SN dan FLS2N Kabupaten Tulungagung.

bakan; Menyanyi tunggal, Seni Tari, Baca Puisi dan Pantomim. Untuk FLS2N tingkat SMP dilombakan; Musik tradisional, gitar tunggal, kreatifitas tari, menyanyi solo, cipta baca puisi. Pada kesempatan itu juga dilaksanakan pelepasan kontingen Pekan Seni Pelajar (PSP) Tingkat Jawa Timur, mulai 26 hingga 28 April 2017 di Kediri, JawaTimur .Kontingen Tulungagung mengirimkan 225 pelajar tingkat SD dan SMP. Adapun yang dilombakan dalam itu di antaranya, paduan suara, karawitan, lukis dan patung, baca puisi, musik

tradisional, dan tari. Atraksi polisi Kecil (Pocil) dari gabungan SDN Kampungdalem yang jadi binaan Polres Tulungagung memukau Wakil Bupati dan seluruh mata yang ada di dalam GOR kebanggaan warga Tulungagung itu. Lalu disusul dengan pentas musik hadrah dari siswa gabungan SMP Negeri Tulungagung. Acara diakhiri defile dari seluruh barisan siswa peserta dari 19 kecamatan dengan penghormatan di panggung kehormatan oleh Wakil Bupati dan seluruh undangan.nnang

11 EDISI 175 | 01 - 07 MEI 2017

Khofifah Check Sound Dulu

Beranikah KPK Sentuh Mega? Lawan Banteng... nSambungan Halaman 1

Jusuf Kalla bilang, tiap tahun negara harus menyisihkan anggaran 5 persen dari APBN atau sekitar Rp 100 triliun untuk membayar utang BLBI. Dan kewajiban ini tak akan lunas hingga 30 tahun mendatang. Titik terang muncul setelah KPK menetapkan Syafruddin Temenggung sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Syafruddin kongkalikong dengan Sjamsul Nursalim, pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), dalam penerbitan SKL (surat keterangan lunas) untuk bank itu pada tahun 2004. SKL ini dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden Megawati No 8 Tahun 2002. Di sinilah, dasarnya yang memungkinkan Mega dikaitin ke kasus BLBI. SKL itu berisi pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya. Berdasarkan Inpres ini, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Soal Inpres Mega ini yang kemudian dikomentari Jokowi. Kata Jokowi, Inpres yang dikeluarkan Mega merupakan sebuah kebijakan. Karena itu, Jokowi menegaskan harus dibedakan betul antara kebijakan dan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kebijakan itu bisa saja melenceng malah menimbulkan kasus hukum. “Bedakan yang paling penting. Mana kebijakan dan mana pelaksanaan. Ya keputusan presiden, peraturan presiden, instruksi presiden itu adalah sebuah kebijakan. Itu kebijakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Pelaksanaan itu wilayah yang berbeda lagi,” kata Jokowi saat ditemui wartawan usai dirinya meninjau Pameran Inacraft di JCC, Senayan, Jakarta. Jokowi enggan merinci apa maksud pernyataannya itu. Dia hanya melanjutkan, perkara ini merupakan wewenang KPK. “Silakan tanyakan detailnya ke KPK,” ujarnya. Pengamat hukum Universitas Parahyangan Bandung, Agustinus Pohan pesimis KPK bisa menuntaskan kasus BLBI yang sudah lama terkatungkatung ini. Menurutnya, tak mudah menuntaskan kasus

ini. Pertama, pelaku kebijakan dalam kasus ini mungkin sudah lupa. Maklum waktu dari terbit Inpres sampai KPK menetapkan tersangka sudah hampir 13 tahun. “Memori orang kan ada batasnya juga. Mungkin ada yang masih ingat tapi lupa detailnya,” kata Agustinus. Apakah KPK perlu memeriksa Megawati? Agustinus bilang, jika KPK membutuhkan keterangan Mega, KPK wajib memeriksa Ketum PDIP ini. “Namun, saya ragu apakah KPK berani memanggil Mega,” ucapnya. Ditanya, apakah KPK berani memanggil Mega, Jubir KPK Febri Diansyah tak mau menjawab. Di era Abraham Samad, sebenarmya KPK pernah memanggil sejumlah eks pejabat sebagai saksi. Di antaranya eks wapres Boediono. Terkait kasus ini, KPK ternyata telah memanggil pengusaha Artalyta Suryani sebagai saksi. Istri eks bos PT Gajah Tunggal Surya Dhama (alm) ini rencananya diperiksa pada 25 April lalu. “Namun saksi tidak hadir,” ungkap Febri. Meski tak dirinci alasan ketidakhadiran itu, penyidik KPK akan menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap wanita yang akrab disapa Ayin ini. “Kami tentu akan lakukan pemanggilan kembali,” ujar Febri. Informasi yang dihimpun, pemanggilan ini guna menggali kedekatan Artalyta Suryani dengan pengusaha sekaligus bos Gajah Tunggal Tbk Sjamsul Nursalim. Ayin sendiri sebelumnya disebut-sebut menyuap Jaksa Urip Tri Gunawan terkait kasus BLBI yang menyeret Sjamsul dan penyidikannya dihentikan Kejaksaan Agung (Kejagung). Selain Artalyta, penyidik juga telah mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi tiga menteri zaman Mega: eks menkeu Rizal Ramli dan dua eks menko perekonomian: Kwik Kian Gie dan Dorojatun Kuntjoro. Kwik Kian Gie yang diperiksa pada 20 April 2017 diketahui memenuhi panggilan pemeriksaan. Sedang Rizal Ramli yang diagendakan diperiksa pada 17 April lalu tak hadir. “Akan dipanggil kembali (Rizal Ramli dan Artalyta). Pemeriksaan saksi-saksi (termasuk salah satunya Dorojatun Kuntjoro) akan dimulai pekan depan,” ucap Febri. Dalam proses penyelidikan SKL BLBI, lanjut Febri, pihaknya telah meminta 32 orang untuk memberikan keterangan. Penetapan Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus SKL BLBI, dinilai adik Mega sekaligus tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri, kurang tegas dan kurang memperlihatkan

rasa keadilan. Bagaimanapun, sebut putri Bung Karno itu, Syafruddin adalah pelaksana dari sebuah peraturan yang memungkinkan SKL diberikan kepada debitur BLBI yang bandel. Peraturan yang dimaksud Rachma adalah Inpres 8/2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham. Inpres 8/2002 itu ditandatangani Megawati Soekarnoputri, presiden ketika itu, pada tanggal 30 Desember 2002. “Ini adalah bonggol dari persoalan SKL BLBI. Kepala BPPN hanya menjadi pelaksana dari kebijakan yang diputuskan dia (Megawati) sebagai presiden,” ujar Rachma di sela menghadiri pernikahan putri Komandan Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI Letjen Agus Sutomo, di TMII, Jumat (28/4/2017). “Syaf, kalau pun bersalah, kesalahannya adalah karena mengikuti Inpres yang ditandatangani Mega,” ujarnya lagi. Karena itu, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini berharap KPK tidak berhenti pada pejabat yang melaksanakan kebijakan. Di sisi lain Rachma berharap agar upaya mengungkap megaskandal ini tidak sekadar dijadikan alat tawar menawar menyusul wacana kocok ulang kabinet. “Jangan sampai upaya kali ini hanya dijadikan tekanan ke arah reshuffle kabinet. Ini harus tuntas. Mega tersangka utama, dan harus bertanggung jawab,” demikian Rachma. Sekadar mengingatkan, BLBI adalah bantuan dari bank sentral kepada bank-bank yang gelagapan saat krismon 97. Saat itu, BI mengucurkan bantuan sebesar Rp 144,5 triliun kepada 48 bank umum nasional. Namun dalam realisasinya, dana BLBI itu diselewengkan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan dalam auditnya, negara dirugikan hingga Rp 138,4 triliun. Sementara, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan penyimpangan sebesar Rp 54,5 triliun dari 42 bank penerima BLBI. BPKP bahkan menyimpulkan Rp 53,4 triliun dari penyimpangan itu terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan. Penerbitan SKL terkait dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN. Diketahui, BDNI adalah salah satu dari 48 bank yang mendapatkan kucuran dana BLBI. BDNI menerima Rp 27,4 triliun.dem/ad/hrm

Ahok Harus Dipenjara Berani gak... nSambungan Halaman 1

hanya jadi atensi publik di Indonesia. Tapi juga internasional. Soal bagaimana implementasi hukum di Indonesia,” kata Ikhsan dalam diskusi di Warung Daun, Jalan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/4/2017). Menurutnya Jaksa Agung M Prasetyo telah melakukan politik partisan dalam konteks Pilkada DKI Jakarta. Sebab, tuntutan yang disusun dan dibacakan oleh jaksa pasti diketahui oleh Prasetyo. Sebagaimana diketahui, Prasetyo dahulu ialah polisi Nasdem yang jadi pendukung awal Ahok-Djarot Saiful Hidayat. Namun hal itu jelas memunculkan ketidakpercayaan dari publik. Selain itu, tuntutan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun menurutnya membatalkan legitimasi atas sikap keagamaan yang sudah dikeluarkan oleh MUI. “MUI menyayangkan tuntutan jaksa ini. Kenapa kemudian jaksa tidak menerapkan hukum yang sebenarnya. Ini mendelegitimasi sikap keagamaan MUI yang dikeluarkan pada 11 November 2016. Ini bukan hanya MUI yang didelegitimasi pendapatnya. Tapi juga pendapat NU dan Muhammadiyah,” sambung Ikhsan.

Menurutnya, seharusnya jaksa tetap menjerat Ahok menggunakan pasal 156 a KUHP. Selama ini jaksa menghadirkan MUI, para pakar hukum pidana dalam rangka mengkonstruksi dakwaan untuk tuntutan. Namun putusan yang dibuat seolah tidak sejalan dengan pendapat dari para saksi yang memberatkan Ahok. “Jaksa kan mendakwa Basuki Tjahaja Purnama dengan dakwaan primer 156 a alternatif 156. Harusnya tetap 156 a. Tidak bergeser. Kenapa kemudian para saksi, para pakar agama, ulama yang sudah didatangkan dalam rangka memberatkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai penista agama tapi tidak sejalan dengan tuntutan jaksa?” ujarnya. Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melontarkan kritik tajam terhadap penegakan hukum belakangan ini. Ia menilai jika hukum dipergunakan untuk mencari kesalahan lawan politik. Politisi asal Partai Gerindra tersebut mengungkapkan jika hukum dipakai untuk melindungi dan memproteksi pihak yang dianggap kawan politik. Fadli mencontohkan kasus Ahok dalam penistaan agama. Bagi Fadli, Ahok sepatutnya dijebloskan ke penjara, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi lantaran ada pihak yang melindungi sehingga keputusan hukum tidak sesuai UU.

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

“Menurut saya Ahok harus dipenjara dengan UU yang ada tapi ada upaya melindungi,” ujar Fadli di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (26/4/2017). Wakil Ketua Umum Gerindra menyatakan jika publik tidak senang dengan keputusan hukum yang dalam kasus yang menjerat calon gubernur DKI Jakarta tersebut. “Ini kan mengusik masyarakat,” ungkap Fadli. Fadli meminta kepada aparat penegak hukum untuk tetap mengikuti aturan yang ada. Sebab jika ada keputusan nanti tidak sesuai dengan UU maka akibatnya bisa berbahaya. Akan timbut ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. “Kalau ternyata hasilnya seperti dugaan mereka ini akan terjadi publik distrust. Ini sangat berbahaya,” jelas Fadli. Pesidangan penistaan agama dengan terdakwa Ahok yang berlangsung pada Selasa (25/4/2017) beragendakan pembacaan nota pembelaan (pledoi). Ahok membacakan lima lembar nota pembelaan yang ditulis sendiri berjudul “Tetap Melayani Walau Difitnah”. Mantan Bupati Belitung Timur itu membacakan pledoi sekitar 11 menit. Sementara untuk pembacaan vonis terhadap Ahok bakal dibacakan pada 9 Mei mendatang.licom/sur

Tes tes... nSambungan Halaman 1

“Kan yo nanti frekuensinya. Kan check sound, check sound, check sound, saya rasa tidak terlalu lama harusnya ya,” katanya. Menurutnya, check sound ini diambil untuk menentukan irama yang akan dibuatnya. “Kita lihat check sound tapi frekuensinya beda-beda gitu kan. Kita bangun pada frekuensi yang sama, supaya nanati saat kita turun bisa terbentuk orkestra yang simponinya indah gitu loh,” imbuhnya. Sementara, dalam acara itu Khofifah juga sempat mendapat dukungan secara terang-terangan dari ribuan ibu-ibu Muslimat NU Kota Surabaya. Dikonfirmasi hal ini, Khofifah mengaku senang karena masyarakat di Jatim mendukungnya di Pilgub nanti. Tapi ia menegaskan bahwa dukungan tersebut bukanlah dukungan yang sengaja disiapkan oleh timnya. Hal itu murni spontanitas dari para kadernya Muslimat NU, sehingga hal itu di luar sepengetahuannya. “Hal ini belum pernah terkomunikasikan antara saya denngan Bu Lilik (Ketua PC Muslimat NU Kota Surabaya). Hal ini boleh dikonfirmasi kepada ssemua yang bersangkutan. Bahwa itu (dukungan pada dirinya maju Pilgub Jatim 2018) spontan mereka sampaikan,” cetus Khofifah. Sekedar diketahui, dalam acara Harlah ke 71 Muslimat

NU yang digabung dengan Haul keluarga Khofifah dengan mendatangkan ulama dunia Maulana Syekh Affefuuddin Al Jailani, Ketua PC Muslimat NU Lilik Fadhilah sempat memberikan doa kepada Khofifah agar menang pada Pilkada mendatang. “Kita juga harus mendoakan Ibu Khofifah menang di Pilgub Jawa Timur mendatang. Wis, gak usah tedeng alingaling (tidak usah ditutupi), wong sudah dekat (penyelenggaraan Pilkada). Kita harus mendoakan,” sebutnya yang disambut tepuk tangan jemaah ibu-ibu Muslimat. Bahkan Lilik juga mendoakan terkait target kemenangan yang bisa diraih oleh ketuanya itu, yakni tembus 90 persen di Pilgub Jatim 2018. “Kalau targetnya bisa menang 80 persen, kita doakan bisa 90 persen,” pungkasnya yang diamini ribuan jamaahnya. Sementara itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Arzeti Bilbina terlihat hadir pada acara Harlah Muslimat NU di kediaman Khofifah Indar Parawansa, di Jemursari, Surabaya, Senin (24/4/2017). Menurut penjelasan Arzeti, kedatangannya tersebut merupakan bentuk terima kasih atas dukungan yang diberikan Muslimat NU kepadanya. “Saya menganggap beliau-beliau ini sebagai bunda saya. Orang panutan yang menjadi pedoman hidup saya,” ujar Arzeti di lokasi acara. “Sebagai bentuk terima kasih, saya ingin ikut mendoakan,

yang masyaAllah, di usianya yang seperti ini, beliau masih semangat untuk memberikan ilmu, hingga tauladan kepemimpinan hingga saat ini,” lanjut anggota dewan membidangi Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan. Sebagai dukungan atas pencalonan Khofifah pada pilkada mendatang, Arzheti tak menjawab secara spesifik. Namun, ia menjelaskan bahwa dirinya mendukung apa yang menjadi keinginan masyarakat di Jatim, khusunya dari Surabaya. “Yang mencalonkan itu kan bukan beliaunya. Namun, keinginan dari masyarakat di daerah. Sehingga, kalau masyarakat inginnya sperti itu, ya saya mendukung. Intinya saya mendukung apa yang menjadi keinginan masyarakat,” pungkas anggota komisi X DPR RI tersebut. Pastinya, apabila Arzhety ingin mendukung Khofifah pada pilkada 2018 mendatang, dukungan tersebut merupakan dukungan pribadi, karena PKB telah mendeklarasikan dukungan terhadap ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar untuk maju pada Pilgub Jatim 2018. Nah, rumor santer beredar menyebutkan, saat ini Khofifah sudah mundur sebagai Mensos karena hendak mengikuti bursa pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2018. Terkait isu tersebut, Presiden Jokowi memberikan jawabannya. Ia dengan tegas

membantah isu yang beredar beberapa waktu belakangan ini. Menurutnya, tak ada surat yang datang padanya. “Ndak, ndak ada seperti itu. Sampai saat ini tidak ada,” tutur Jokowi, di sela kunjungan kerja di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (25/4/2017). Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengaku belum mendengar rumor Khofifah mengajukan surat pengunduran diri dari kabinet. “Belum, saya belum dengar dan belum tahu soal itu,” kata Jusuf Kalla kepada awak media pada acara penutupan Kongres Ekonomi Umat MUI 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (24/4/2017). Sementara itu, ketika dikonfirmasi kepada Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi, ia menegaskan sampai saat ini tidak ada surat pengunduran diri yang diajukan Khofifah. “Dari minggu lalu hingga saat ini belum ada pengunduran diri beliau sebagai Mensos,” ucap Johan. Johan pun tidak dapat memastikan kebenaran rumor tersebut. Selanjutnya, Johan kemudian memaparkan tentang peraturan dan tidak dapat memastikan kebenaran rumor yang beredar tersebut. Menurutnya, jika menteri hendak maju ke pemilu, memang aturannya harus mengajukan pengunduran diri ke Presiden. “Kalau mau masuk Pilgub Jatim, berarti dia harus mengundurkan diri dulu dari jabatannya yang sekarang,” katanya.sarifa

Pemerintah Tak Berkutik Lawan PT Smelting, Kasusnya Mau Dibawa ke ILO Berani lawan... nSambungan Halaman 1

Perlakuan diskriminasi pihak PT Smelting jelas telah menciderai banyak orang terutama 309 karyawan yang diPHK sepihak. “Bagaimana bisa mereka mempekerjakan orang baru, padahal kami (karyawan yang di-PHK) termasuk operator yang mengusai bidang masing-masing. Pekerjaan ini sudah kami lakukan bertahuntahun, tapi kemudian diganti begitu saja,” tegas Korlap aksi demo Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SP FSPMI) PT Smelting, Juris, di kantor Bupati Gresik, Jalan Dr. Wahidin SH, Rabu (26/4/2017). Dari total 500 karyawan dan yang di-PHK 309 karyawan, menurut Juris, hal itu menunjukkan adanya inkonstitusi yang dilakukan PT Smelting. “Kami awalnya cuma mogok kerja menuntut diskriminasi upah, tapi kemudian sebanyak 309 orang malah di-PHK. Padahal aksi kami dilindungi Konstitusi dan Undang-undang. Konstitusi dan UU kita memberikan jaminan dan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai Pasal 28 UUD Tahun 1945. Sudah semestinya pihak PT Smelting menghormati hak-hak konstitusional setiap warga Negara. Lha ini kok malah di-PHK,” tegas Juris. Diskriminasi upah yang dimaksud Juris adalah soal kenaikan upah pekerja yang hanya 5%, sementara untuk level atas kenaikan upahnya mencapai 170%. Sementara Wakil Ketua SP FSPMI PT Smelting, Ali Rifai menyebut bahwa perusahaan asing itu telah merusak sistem perundang-undangan di negeri ini. “Kedatangan kami ke kantor bupati sama halnya saat datang (demo) di instansi lain. Kami menuntut keadilan di PT Smelting ditegakkan,” kata Rifai. Ditambahkan Rifai, mogok kerja yang dilakukan karyawan adalah sah dan tidak melanggar UU (Undang-Undang) Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Untuk itu, ia menyayangkan PHK sepihak yang dilakukan pihak PT Smelting yang dianggap tidak sesuai prosedur. Karena itu wajar jika bu-

Demo pekerja PT Smelting di Kementerian ESDM yang menuntut PHK sepihak 309 karyawan.

ruh PT Smelting menuntut keadilan dan aturan ditegakkan. Terlebih, aturan dalam penggajian agar tidak terjadi diskriminatif dan harus sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) VII dan VIII. Sayangnya, PHK sepihak 309 karyawan PT Smelting ini tidak mendapat dukungan dari aparatur pemerintah. Sejak PHK dilakukan pada 19 Januari 2017, 309 karyawan PT Smelting berusaha mengadukan nasibnya ke DPRD Gresik, DPR RI, kantor Disnakertrans, hingga Bupati Gresik. Menurut karyawan, mereka tidak bisa berkutik menghadapi perusahan asing seperti PT Smelting. “Buktinya ketika Komisi D DPRD Gresik memanggil pihak PT Smelting untuk mediasi, mereka tidak datang. Malahan anggota dewan mendatangi kantor PT Smelting. Ini aneh, wakil rakyat memanggil saja tidak digubris, mereka malah terkesan mengemis-ngemis ke PT Smelting,” jelas salah seorang karyawan PT Smelting yang enggan disebutkan namanya saat aksi demo. Sementara Bupati Sambari Halim Radianto hanya bisa berjanji pada Selasa, 2 Mei 2017 akan mempertemukan semua pihak terkait di kantor bupati. Pihak dimaksud adalah PUK SPL FSPMI Smelting, Direksi Smelting, Bupati, Kapolres, dan Kadisnakertrans. Pada pertemuan itu akan dibahas soal perselisihan karyawan dan manajemen PT Smelting. Sementara Ketua PUK SPL FSPMI PT Smelting, Zainal Arifin mengatakan pihaknya melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/4/2017). Aksi ini sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap buruh PT Smelting yang sedang berjuang

menuntut hak-haknya. Dalam aksi tersebut, juga bergabung 50-an orang pekerja PT Smelting yang jauh-jauh datang dari Gresik ke Jakarta. Mereka bergabung dengan massa solidaritas dari Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. “Tuntutan kami diskriminasi upah, tolak PHK sepihak, serta menuntut agar pelanggaran penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT Smelting ditindak,” tegas Zainal. Zainal menduga, PHK sepihak yang dilakukan PT Marketing adalah upaya untuk melakukan union busting. Karenanya, pihaknya meminta agar wakil rakyat bisa memanggil Direksi PT Smelting dan mendesak agar pihak perusahaan mempekerjakan kembali 309 orang para pekerja di PHK. Sementara itu, Sekretaris Jenderal FSPMI Riden Hatam Aziz menjelaskan, dalam aksi ini pihak mendesak DPR RI untuk melakukan tiga berikut. Pertama, meminta agar DPR RI segera membentuk tim untuk melakukan sidak ke PT Smelting di Gresik dan mendesak pengusaha untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, mendesak DPR RI untuk menekan Dirjen Pajak guna menyelidiki dugaan adanya penyimpangan pajak di PT Smelting. Terkait dugaan penyimpangan pajak ini, FSPMI siap memberikan data-data yang dibutuhkan. Ketiga, mendesak DPR RI untuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan kasus perburuhan di PT Smelting. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, ada indikasi keberpihak Dinaskertrans Jawa Timur dalam kasus ini. Selain itu, sebagai satu-satunya

smelter yang mengelola konsemtrat PT Freeport Indonesia, PT Smelting adalah industri strategis dimana pekerja adalah asset yang harus dijaga. Terpisah, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah PHK sepihak oleh PT Smelting Gresik terhadap 309 pekerjanya. Presiden KSPI, Said Iqbal menilai, ketidakadilan dalam hal kenaikan upah, lantara para pekerja dibagian produksi juga memiliki andil atas hasil produksi dari perusahaan. Bagi KSPI, penyelesaikan masalah PHK 309 pekerja PT Smelting Gresik sangat penting. Tak hanya demi menjamin kesejahteraan dan masa depan pekerja PT Smelting Gresik, namun menjadikan aktivitas PT Smelting Gresik dapat terus berjalan dan memberi kontribusi kepada negara. “Pemerintah harus intervensi ke PT Smelting untuk tidak lakukan PHK karena ini satu-satunya pabrik smelter yang ada di Indonesia. Ini asset. Kenapa tidak dijaga?” ujarnya menyindir pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah yang tidak becus menangani permasalahan PHK sepihak. Lebih lanjut, Said Iqbal mengancam akan melanjutkan aksi demo di beberapa lokasi, antara lain: Kementerian ESDM, Kantor Dirjen Pajak Jakarta Selatan, Kantor DPR / MPR RI, dan Kantor Istana Negara. Aksi juga akan dilakukan di Kedutaan Besar Jepang. Apabila kasus ini berlarutlarut, maka pihak KSPI akan membawa ke internasional melalui mekanisme Application standard committee of International Labor Office, Multi national Enterprise Declaration, dan OECD Guideline.nov

METROPOLIS

EDISI 175 | 01 - 07 MEI 2017

JAWA TIMUR JADI PROVINSI PARASAMYA PURNA KARYA NUGRAHA Provinsi Jawa Timur kembali berhasil menyabet Penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha untuk ketiga kalinya. Ini karena Pemprov Jatim dinilai berhasil menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015. Atas prestasi itu Pemprov Jatim memperoleh penghargaan sebagai Kategori Provinsi Berkinerja Terbaik Tertinggi Nasional. ATIM merupakan provinsi yang pertama kali menerima penganugerahan Parasamya Purna Karya Nugraha pada REPELITA I dari pemerintah, yakni pada tahun 1974. Penyerahan langsung diberikan oleh Presiden Soeharto kepada Gubernur saat itu, Raden Panji Moh. Noer, untuk periode penilaian tahun 1969-1973. Pada tahun 2014, Jatim kembali mendapatkan penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha setelah 40 tahun penganugerahan penghargaanini sempat terhenti, karena adanya perubahan sistem pemerintahan. Sesuai dengan UU No 20 Tahun 2009 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Parasamya Purna Karya Nugraha diberikan sebagai penghargaan kepada institusi pemerintah atau organisasi yang menunjukkan karya tertinggi pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat selama tiga tahun berturut-turut. Tahun 2014, Jatim menerima penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 oleh tim nasional, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya menduduki peringkat pertama atau terbaik secara nasional, atau penerimaan kedua setelah tahun 1974. Tahun 2017, berdasarkan evaluasi kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 oleh pemerintah pusat, Jatim dinilai dapat mempertahankan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya

terbaik secara nasional. Dngan demikian, Jatim mendapatkan kembali penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha untuk ketiga kalinya. Beberapa kata kunci keberhasilan Pemprov Jatim memperoleh penghargaan yang menggunakan 142 indikator kunci tersebut di antaranya pengembangan pembangunan yang berbasis partisipatoris, yakni masyarakat dan pemangku kepentingan dilibatkan dalam pembangunan sehingga memunculkan berbagai inovasi. Pendekatan yang sama dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yang terlihat dari berbagai program Pemprov Jatim yang tertuang dalam program kerja perangkat daerah. Demikian pula pendekatan telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/ kota di Jawa Timur. Kemampuan mempertahankan Jawa Timur dalam mempertahankan penerimaan penghargaan ini sebanyak tiga kali menjadikan Provinsi Jatim sebagai Provinsi Parasamya Purna Karya Nugraha. Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan penghargaan yang diraih Pemprov tidak terlepas dari kerja keras bupati/walikota se-Jawa Timur atas kerjasamanya dalam memajukan daerah dan memberdayakan masyarakat. Kerjasama tersebut sejalan dengan cita-cita otonomi daerah yakni kesejahteraan rakyat melalui berbagai inovasi pelayanan publik. “Prestasi kinerja ini membuktikan bahwa kerjasama sinergis disertai komitmen kuat akan membuahkan hasil yang nyata,” ujarnya dalam acara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXI Tahun 2017 di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo, Senin (25/4/2017).

Gubernur Jatim Soekarwo saat mendampingi Menkopolhukam Wiranto dan Mendagri Tjahjo Kumolo dalam acara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXI Tahun 2017 di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo, Senin (25/4/2017).

Pakde Karwo (sapaan akrab Gubernur Jatim) juga mengungkapkan kegembiraannnya atas berhasilnya provinsi dan kabupaten/ kota di wilayahnya atas penghargaan itu. Ia merasa beruntung menjadi gubernur pada saat yang tepat dan di tempat yang tepat. Ini karena masyarakat Jatim merupakan petarung dengan etos kerja tinggi, sehingga dalam percaturan ekonomi global, Jatim mampu bersaing dalam membuat inovasi baru dalam rangka mensejahterakan masyarakat. “Menjadi Gubernur Jatim ibarat

san Presiden Nomor 38/TK/2017 tentang penganugerahan, tanda kehormatan Parasamya Purna Karya Nugraha. Penghargaan berupa trofi nantinya akan diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo langsung kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota peraih penghargaan. Penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Presiden RI kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota atas kinerja pemerintahan dan pembangunannya.nsarifa/adv

Empat Fraksi DPRD Jatim Dijabat Ketua Baru

JELAJAH DESA SAMBIL NGETRIL, MENGGALI POTENSI WILAYAH UNTUK WUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Bupati dan Forkopimda Jombang Kunjungi Dusun Terpencil di Wonosalam UPATI Jombang Nyono Suharli Wihandoko bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan jelajah desa untuk menampung segala aspirasi dan beri bantuan kepada warga untuk sukseskan program Jombang sejahtera untuk semua. Dalam perjalanan menuju desa terpencil di wilayah Kabupaten Jombang, Bupati Jombang dan Forkopimda mengendarai sepeda motor trail khusus untuk perjalanan di daerah perbukitan. Momentum liburan panjang itu benar-benar dimanfaatkan pucuk pimpinan di Kabupaten Jombang dengan mengunjungi warga di Dusun Jumok Desa Sambirejo yang merupakan dusun terpencil di Kecamatan Wonosalam, Minggu (23/4/2017). Hal ini sebagai bagian dalam pengabdian terhadap masyarakat jombang dan meninjau lokasi yang tentunya untuk menggali potensi diwilayah yang belum tersentuh pembangunan. Dalam kunjungan kerja yang dilakukan dengan cara jelajah alam desa itu, nampak pula sejumlah anggota DPRD Jombang, pejabat Pemkab Jombang dan anggota Sabhara Polres Jombang ikut dalam rombongan. Mereka juga menggunakan motor trail Untuk memudahkan perjalanan rombongan sampai dilokasi yang memang kondisi jalannya masih terlihat cukup ekstrem. Bupati Jombang, Nyono Suharli mengatakan, “Kita lakukan kunjungan di berbagai wilayah Kabupaten Jombang yang belum tersentuh oleh pembangunan. Ini dilakukan untuk menggali potensi yang bisa dikembangkan untuk kemandirian diwilayah itu. Dalam kunjungannya di kecamatan Wonosalam kita menyerahkan bantuan ke Dusun Jumok sekaligus menggali potensi dan melihat suasana alam di Wonosalam,” ungkap Nyono. Sebelum menuju lokasi, rombongan berkumpul terlebih dahulu di Pendopo Kabupaten Jombang. Tepat pukul 06.30 WIB, rombongan yang dipimpin Bupati Nyono Suharli dengan tril warna kuning ini memulai perjalanan menuju Wonosalam. Sedangkan Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto, Dandim 0814/Jombang Letkol Arh M. Fatkhurahman, Kajari Syarifudin dan Ketua PN Agus Hamzah berada di samping dan belakang Bupati, serta rombongan lain mengikuti dari belakang. Meski jalan yang dilalui naik turun, bahkan untuk menuju lokasi

seorang dirigen dari Orchestra Jawa Timur yang memiliki bupati dan walikota hebat sehingga Jatim bisa maju dan sejahtera,” cetus gubernur dua periode ini. Sementara, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soemarsono yang juga hadir dalam acara itu menjelaskan penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha diberikan bagi pemerintah daerah dan kabupaten/kota yang meraih kinerja terbaik nasional selama tiga tahun berturut-turut. Ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/TK/2017 dan Keputu-

Bupati Jombang ngetril bareng jajaran Forkopimda dan pejabat Pemkab Jombang.

di Dusun Jumok harus melewati jalan bebatuan (makadam) yang licin akibat hujan semalam yang mengguyur di daerah itu, rombongan yang dipimpin oleh Bupati Jombang ini tetap semangat untuk menuju lokasi yang jalannya penuh dengan tantangan. Setibanya di lokasi yakni di SDN Sambirejo III tempat acara berlangsung, rombongan disambut ratusan warga yang telah menanti sejak pagi. Bahkan sejumlah anak anak SDN Sambirejo I menyambut kedatangan rombongan dengan memberikan sambutan Kesenian Karawitan Bambu Laras. Di tempat itu, Bupati Nyono Suharli menyerahkan bantuan untuk pembangunan MCK Individual yang diberikan kepada 129 KK se Kecamatan Wonosalam yang merupakan penunjang dalam kejehteraan lingkungan keluarga sehat. “Semoga dengan bantuan ini semakin meningkatkan derajat kesehatan warga, karena MCK atau sanitasi itu sangat berperan penting bagi kesehatan warga,” jelas bupati usai menyerahkan bantuan secara simbolis. Dalam kesempatan itu, bupati memberikan informasi dan sosialisasi kepada warga setempat.bertemu dengan warga setempat. Bupati mensosialisasikan sejumlah program Pemkab Jombang yang sudah dikerjakan danb yang akan dikerjakan nanti seperti program pembangunan fisik yakni pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Jombang. Selanjutnya program program yang belum selesai dikerjakan akan menjadi program lanjutan kedepan, sehingga bisa terwujud sesuai dengan visi pemerintah kabupaten jombang sejahtera untuk semua. Untuk pembangunan di wilayah Kecamatan Wonosalam ini, Nyono akan berupaya agar jalan menuju Du-

sun Jumok ini bisa diperbaiki. “Nanti akan kita lihat dengan dinas terkait untuk membangun jalan menuju dusun ini,” tandasnya. Dari pantauan, memang kondisi wilayah yang ada di Kecamatan Wonosalam yakni Dusun Jumok dengan Balaidesa Sambirejo ini berjarak cukup lumayan jauh, dan jarak yang harus ditempuh yakni 6 KM dan didominasi jalan makadam yang apabila musim penghujan akan sulit dilalui. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Wonosalam, bupati bersama rombongan didaulat untuk memberangkatkan latian bersama komunitas trail di Desa Karangan Kecamatan Bareng dengan tajuk “One day One Trril Karangan Adventure” yang diikuti ratusan pecinta motor trail. Tidak hanya itu, pada hari itu juga Bupati Nyono juga berkesempatan membuka lomba kontes kambing peranakan etawa yang digelar di Lapangan Kecamatan Wonosalam. Hal yang sama juga dilakukan sebelumnya di Kecamatan Plandaan. Bupati Jombang dan Forkopimda mengunjungi daerah terpencil yang ada di kecamatan tersebut. Di situ, bupati mensosialisasikan program Pemerintah Kabupaten Jombang. Bersama pemuda Opshid, bupati melakukan jelajah desa sekaligus memberikan bantuan kepada warga tiga dusun terpencil di Kecamatan Plandaan. Dalam upaya menyelesaikan program kerja itu, Bupati Jombang terus membangun komunikasi dan silaturahim diseluruh wilayah yang ada di Kabupaten Jombang termasuk menggali potensi untuk pengembangan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan jombang sejahtera untuk semua.nobi/adv

Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim yang baru Agus Maimun.

IMPINAN DPRD Jawa Timur membacakan keputusan pergantian komposisi susunan Pimpinan Fraksi DPRD Jatim periode jabatan 20142019. Dari sebanyak sembilan fraksi hanya ada lima fraksi yang mengalami perubahan, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Namun dari kelima fraksi itu hanya ada empat fraksi yang posisi jabatan ketua digantikan oleh nama baru. Hal ini sesuai keputusan resmi Pimpinan DPRD Jatim yang dibacakan saat Rapat Paripurna Pembacaan Perubahan Komposisi Susunan Pimpinan Fraksi DPRD Jatim di Gedung DPRD Jatim, Jumat (28/4/2017). “Perubahan susunan Fraksi DPRD Jawa Timur ini masa jabatan 2014-2019. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

seterusnya memutuskan menetapkan dengan keempat kalinya sesuai lampiran Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,” jelas Sekretaris DPRD Jatim Ahmad Jailani. Keempat fraksi yang posisi ketuanya dijabat oleh nama baru, yaitu Fraksi PKB yang kini dijabat oleh Ketua M. Thoriqul Haq. Sebelumnya dijabat oleh Baddrut Tamam. Kemudian, Fraksi Gerindra kini dijabat oleh Ketua Ahmad Hadinuddin. Sebelumnya dijabat oleh Abdul Halim. Lalu, Fraksi Demokrat kini dijabat oleh Ketua Agus Dono Wibawanto. Sebelumnya dijabat oleh Hartoyo. Untuk Fraksi PAN kini dijabat oleh Ketua Agus Maimun. Sebelumnya dijabat oleh Malik Effendy. Sedangkan untuk posisi pengurus di beberapa fraksi tersebut juga mengalami perubahan. Di Fraksi Partai Gerindra, selain ketua yang berubah yakni Wakil Ketua dijabat Abdul Halim, Sekretaris M.

Noer Soetjipto, Wakil Sekretaris Aufa Zhafiri dan Bendahara Yayuk Padmi Rahayu. Untuk Fraksi Golkar, selain ketua yang berubah yakni Wakil Ketua dijabat Freddy Poernomo, Sekretaris Kondrat Sunyoto dan Bendahara Hery Sugihono. Untuk PAN selain ketua yang berubah yakni Sekretris dijabat oleh A Basuki Babussalam. PAN jadi satu-satunya fraksi yang merevisi kepengurusannya di DPRD Jatim hanya menjadi dua orang. Padahal sebelumnya pengurus Fraksi PAN berjumlah empat orang, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim yang baru Agus Maimun mengatakan bahwa pergantian pengurus fraksi yang baru ini murni keputusan partainya. “Kan tidak harus (ada). Di fraksi tidak harus ada ketua, sekretaris, bendahara. Jadi selain ketua dan sekretaris, semuanya ya merupakan anggota. Dan ini sesuai surat yang dikirimkan partai ke DPRD Jatim,” imbuh Agus Maimun.nsarifa/adv