Koran Lensa Indonesia Edisi 180

th

topik

EDISI 180 | 17 - 23 JULI 2017

Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: ( 021) 5366 017 7 ( 031) 841 0288

TERBIT 12 HALAMAN | HARGA ECERAN: RP 4.000 | LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

DOKTER SURABAYA EYE CLINIC DIPIDANAKAN ATAS DUGAAN MALPRAKTEK

GUBERNUR SOEKARWO DAN KEPALA DAERAH SE-JATIM TOLAK GRATIFIKASI

BACA HALAMAN 4 | HUKRIM

BACA HALAMAN 3 | JATIM RAYA

PERPPU ORMAS, APAKAH NEGARA DALAM KEADAAN GENTING? Penerbitan Perppu Ormas oleh Jokowi langsung menuai pro dan kontra....

Selengkapnya Baca Halaman 2

CAK IMIN PENGHADANG ATAU PEMBUKA JALAN BAGI KHOFIFAH?

REKOM KETUA UMUM BUKAN GUS IPUL

Muhaimin melobi presiden demi menghadang lawan Gus Ipul, atau itu bagian strategi politik membukakan jalan bagi Khofifah.

Padahal yang mesti diingat, siapapun Cagub Jatim dari PDIP wewenangnya tetap di tangan Ketua Umum.

LUHUT TERIMA SUAP

REKLAMASI?

Gerakan Mahasiswa NKRI menuntut KPK agar memeriksa Luhut Panjaitan.

R

ATUSAN pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa NKRI, mendesak KPK memeriksa Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Khususnya terkait dugaan keterlibatannya dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Proyek reklamasi diberikan ke salah satu pengembang swasta, yakni PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha dari PT Agung Podomoro Land. Tapi apa yang terjadi? Direktur PT Muara Wisesa Samudra, Renaldi Freyar Hawadi, diperiksa oleh KPK terkait kasus dugaan suap pembahasan Raperda tentang Reklamasi Teluk Jakarta,” kata koordinator aksi Gerakan Mahasiswa NKRI, Rahmat Imran dalam siaran persnya, Kamis malam (13/7/2017).

Rahmat juga mempertanyakan, alasan proyek reklamasi harus dilanjutkan. Mengingat, proyek tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan pengembang dan pihak asing, terutama warga negara Cina. “Masa kita menyerahkan sebagian tanah air kita kepada pengembang,” sambungnya.

Selain itu, Rahmat juga menilai, jika pernyataan mantan Jenderal TNI AD itu di sejumlah media tidak beralasan, bahwa proyek reklamasi harus dilanjutkan karena sudah ada sejak era Presiden kedua RI Soeharto.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga memastikan bahwa proyek reklamasi di Teluk Jakarta akan tetap dilakukan.

Menurutnya, proyek ini sudah lama digagas.

“Itu kan sudah lama sekali, sejak zamannya Pak Harto kemudian Pak Susilo Bambang Yudhoyono nBaca: Tidak mempan... Halaman 11

MANUVER politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar melobi Presiden Joko Widodo agar tidak mengizinkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa maju dalam

Pilgub Jawa Timur 2018 menuai respon berbagai kalangan.

Apakah manuver ini dianggap sebagai bagian politik cerdas atau sebuah blunder?

Pakar politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FI-

TELEGRAM DIBLOKIR, JOKOWI: CHAT LAIN TIDAK MULAI pukul 11.00, Jumat, 14 Juli 2017 aplikasi Telegram diblokir di Indonesia. Pemblokiran dilakukan karena aplikasi pesan instan ini banyak digunakan kelompok radikal di Indonesia untuk berkomunikasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika membenarkan telah melakukan pemblokiran terhadap website pesan instan global Telegram.

Hal itu dilakukan karena Telegram

diindikasikan sering digunakan oleh kelompok radikalis untuk berkomunikasi.

Jauh sebelum hari ini, isu pemblokiran aplikasi Telegram sempat beredar. Hal itu dikaitkan dengan tudingan bahwa aplikasi ini menjadi pilihan favorit kelompok radikal pelaku teror.

Di Rusia, aksi pengeboman di stasiun metro Saint Petersburg, Rusia,

3 April 2017, disebutkan melibatkan aplikasi Telegram.

Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB, menyebutkan soal informasi penggunaan Telegram sebagai sarana komunikasi para pelaku dan jaringannya. Di Indonesia, pada 14 Januari 2016 pemerintah melalui Kemenkominfo pernah menutup nBaca: Nasib waktu... Halaman 11

TERUNGKAP PERAN SETNOV DALAM KASUS KORUPSI E-KTP

Setya Novanto usai diperiksa KPK.

TERUNGKAP sudah peran Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi e-KTP. Diungkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Laode Muhammad Syarif, semuanya sudah terungkap di pengadilan. “Sebagian peran Setya Novanto sudah dibuka di pengadilan,” kata Laode di kantornya, Jumat, (14/7/2017).

Sebelumnya, Setnov diperiksa KPK selama enam jam sejak pukul 10.00.

Setnov datang dalam pemeriksaan setelah pekan sebelumnya berhalangan hadir dengan alasan menderita sakit vertigo.

Mengenakan batik cokelat lengan panjang, Setnov lebih banyak tersenyum ketika keluar dari gedung KPK. Menurutnya, ia ditanya berkali kali pertanyaan yang diajukan kepadanya pada saat persidangan.

Setnov sendiri memang pernah bersaksi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 6 April lalu terkait kasus ini. “Pertanyaannya sama dengan di persidangan,” kata Setya yang datang didampingi Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Setya Novanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

SIP) Universitas Brawijaya (UB) Ahmad Hasan Ubaid, S.IP, M.IP menilai, masyarakat saat ini jangan dibodohi dengan politik-politik yang cara ber nBaca: Tiki taka... Halaman 11

Tiga Isu Reshuffle Menteri Rini

Menteri BUMN Rini Soemarno.

ISU reshuffle kabinet Jilid 3 semakin memanas.

Salah satu isu yang paling panas adalah terkait akan digesernya Rini Mariani Soemarmo dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Selain Rini ada sejumlah nama lain yang dikabarkan akan di-reshuffle dan digeser posisinya nBaca: Kabar angin... Halaman 11

Jokowi Setelah Perppu Ormas

Agustinus.

Kepada Setnov, KPK menanyakan tentang proses pembahasan anggaran proyek e-KTP sejak pembahasan anggarannya di DPR. KPK pun mengkonfirmasi semua temuan KPK kepada Setnov.

KPK selama dua pekan terakhir juga melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR lain. “Diduga proses korupsi e-KTP ini sejak proses pembahasan anggaran,” kata Febri. Namun pihaknya belum dapat memastikan

BAGAIMANAKAH kelak sejarah akan mengenang Jokowi setelah terbitnya Perppu Ormas (Perpu No 2 tahun 2017)? Seandainya karena kemampuan politiknya Perpu Ormas ini lolos dari judicial review MK dan disahkan pula oleh DPR, akankah Jokowi dikenang sebagai strong leader yang tegas mengambil sikap di era kegentingan?

Ataukah Jokowi akan dikenang sebagai tokoh yang membalikkan Indonesia ke era “demokrasi seolah olah,” atau sebagai bapak anti hak asasi manusia?

Washington Post, 12 Juli 2017, koran kelas dunia, mengutip respon organisasi ternama Human Right

nBaca: Tunggu waktu... Halaman 11

nBaca: Jasmerah... Halaman 11

Menembus Zona Tahun ke-7

PATGULIPAT

2

EDISI 180 | 17 - 23 JULI 2017

PERPPU ORMAS, APAKAH NEGARA DALAM KEADAAN GENTING?

P

Penerbitan Perppu Ormas oleh Jokowi langsung menuai pro dan kontra.

R E S I D E N Joko Widodo kembali mengeluarkan kebijakan baru berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Penerbitan Perppu itu menyangkut pengaturan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 mengubah UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013.

Perppu ini sudah ditandatangani Jokowi pada Senin, 10 Juli 2017. Imbas reaksi terbitnya perppu ini memunculkan pro dan kontra.

Ada suara kritikan penerbitan Perppu Ormas tak rasional karena dinilai tak genting dan mendesak. Perppu ini dikritik juga karena kesulitan pemerintah dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam rencana membubarkan ormas yang tak sepaham ideologi negara. Sementara, barisan pendukung mengapresiasi kebijakan Jokowi yang dinilai sudah tepat.

Pengumuman penerbitan Perppu ini melalui Menko Polhukam Wiranto. Mantan Panglima ABRI itu menegaskan pemerintah tak berupaya melakukan diskredit atau pelemahan terhadap ormas ajaran Islam.

Dengan perppu ini, pemerintah menyuarakan ingin mengatur keberadaan ormas demi persatuan, kesatuan, serta eksistensi bangsa yang berlandaskan ideologi Pancasila. Masyarakat diminta tenang dalam menyikapi penerbitan Perppu Ormas.

Salah satu adegan film “Aku Adalah Kau yang Lain”.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto.

Dari sudut pandang pemerintah, terbitnya Perppu Ormas bukan untuk membatasi kebebasan ormas.

“Perlu digarisbawahi Perppu ini tidak bermaksud mendiskreditkan ormas Islam, apalagi masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia,” kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, (12/7/2017).

Penerbitan Perppu Ormas ini diakui Wiranto karena UU Nomor 17 Tahun 2013 dinilai sudah tak bisa mewadahi asas hukum administrasi contrario actus. Lewat Perppu Ormas diharapkan, pemerintah punya pandangan dasar hukum baru yang memenuhi asas tersebut.

Aturan tertulis dalam perppu ini membuat pemerintah punya kewenangan membubarkan ormas anti Pancasila tanpa lewat pengadilan. Pasal yang mengatur dalam Perppu ini tertuang dalam Pasal 62 ayat 2 dan 3.

“Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas telah tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan, dan sanksi, serta prosedur hukum yang ada,” ujar Wiranto.

Suara kritikan datang dari legislatif Dewan Perwakilan Rakyat. Perppu ini akan disampaikan dalam paripurna DPR yang kemudian dibahas secara resmi dalam satu kali

hammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Terbitnya Perppu Ormas dinilai mengancam kerukunan. Mestinya mekanisme lewat hukum yakni pengadilan harus ditempuh. Jika tak dilakukan, maka pemerintah era Joko Widodo ini dinilai represif seperti Orde Baru.

“Jangan sampai pemerintah justru bertindak represif seperti era Orde Baru, karena justru laku seperti itu berpotensi abuse of power dan pasti mengancam demokrasi Pancasila yang sudah kita tata 20 tahun belakangan ini,” ujar Dahnil.

masa sidang untuk menentukan menerima atau menolak. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap Perppu ini punya semangat seperti rezim diktator.

“Pembentukan Perppu Tentang Keormasan secara substantif mengarah pada model kediktatoran gaya baru,” kata Fadli, Rabu (12/7/2017).

Kontroversi Pasal Penistaan Agama Penerbitan Perppu Ormas di tengah persoalan yang tak kunjung rampung seperti revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dan RUU Tindak Pidana Terorisme menjadi sorotan. Secara rasional, dua persoalan ini yang seharusnya menjadi perhatian lebih untuk cepat diselesaikan.

Namun, faktanya pemerintah punya pandangan bahwa persoalan ormas lebih penting dan mendesak. Fahri Hamzah menambah kritikan tentang terbitnya Perppu Ormas. Bagi dia, Perppu Ormas tak mendesak dan tak dalam kondisi darurat untuk diterbitkan.

Pengajuan Perppu ke DPR ini menurut Fahri tak akan lancar karena akan mengalami penolakan. Salah satu alasannya, Perppu ini mengundang percikan kebencian masyarakat jika dipraktikkan.

“Kalau melibatkan DPR pasti dia (Perppu) akan ditolak. DPR enggak mungkin berhadapan dengan publik, karena ormas itu basis pendukung parpol,”

lanjut Fahri.

Sebaiknya, pemerintah disarankan mengikuti proses mekanisme perundang-undangan yang berlaku dengan proses gugatan ke pengadilan bila ingin membubarkan ormas. “Jangan pakai instrumen Perppu. Apa daruratnya HTI? Enggak ada daruratnya,” imbuhnya.

Perppu Ormas dikhawatirkan memunculkan ‘kegaduhan’ baru. Salah satu pasal yang kontroversial seperti pasal 59 ayat 3 huruf b bahwa ormas dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan, penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Sanksi bagi pelaku yang melanggar pasal 59 tertuang dalam pasal 82A ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 3 huruf a dan b, dan ayat (4) dipidana dengan hukuma penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun”.

Pihak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diwakili kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra menilai Perppu Ormas tumpang tindih dengan norma-norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Yusril khawatir tumpang tindihnya dalam Perppu ini akan berimbas menghilangkan dalam aturan UUD 1945.

“Perppu ini juga mengandung tumpang tindih pengaturan dengan norma-norma dalam KUHP, terkait delik penodaan agama, permusuhan yang bersifat suku, agama, ras dan golongan, serta delik makar yang sudah diatur dalam KUHP. Adanya tumpang tindih ini bisa menghilangkan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945,” kata dia.

Yusril mendorong ormas lain yang merasa dirugikan untuk ikut menempuh langkah hukum. Karena ia berkeyakinan, Perppu yang diterbitkan untuk menggantikan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 itu sebagai langkah mundur demokrasi.

Dikhawatirkan nantinya ada

kebijakan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah dalam membubarkan ormas.

“Secara subyektif dianggap pemerintah bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui proses peradilan,” jelas Yusril.

Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menuai kritikan dari berbagai ormas. Salah satunya yang mengecam keras karena Perppu ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Seperti diketahui, pemerintah berniat ingin membubarkan HTI. Namun, terhalang UU Nomor 17 Tahun 2013 karena mesti ada mekanisme jalur hukum.

“Kami tentu ada kekhawatiran. Kami kecewa dan sayangkan hal ini karena sudah ditetapkan pemerintah,” ujar Juru Bicara DPP HTI Ismail Yusanto, Rabu, (12/7/2017).

Salah satu kekhawatiran HTI karena jika Perppu ini dipraktikkan maka ormas yang ingin dibubarkan tanpa harus lewat mekanisme pengadilan. “Itu ada apa dengan peraturan seperti ini,” ujarnya.

Front Pembela Islam (FPI) juga mengecam keras pener-

Siap Hadapi Gugatan Ormas Pemerintahan Joko Widodo pun diminta harus berani menghadapi gugatan di pengadilan bila ormas tak terima dengan penerbitan Perppu. Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Ahmad Syafi’i Ma’arif atau Buya Syafii menyebut pemerintah harus tegas.

“Saya rasa dihadapi saja. Tapi jangan sampai lagi bentrok horizontal terjadi lagi. Hadapi saja,” kata Buya Syafi’i.

Penerbitan Perppu ini dinilai sudah tepat untuk menertibkan ormas yang tak sesuai dengan asas Pancasila. Dengan Perppu, hambatan yang ada di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dalam pembubaran ormas terdapat solusi. Buya mengingatkan sikap tegas pemerintah sudah semestinya dilakukan.

“Kalau tidak, ini repot repub-

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto.

bitan Perppu ini. Pasal pidana dalam penistaan agama dinilai tumpang tindih dengan KUHP. Diharapkan pasal ini bisa direvisi untuk menghindari polemik berkepanjangan. Karena jika dipaksakan pasal ini akan bias dalam Perppu.

“Ini kan awal untuk membubarkan ormas. Tapi, kok lompat ke pasal penistaan agama oleh ormas. Ini jauh, over jadinya, enggak pas,” tutur Ketua Bantuan Hukum DPP FPI, Sugito Atmo Pawiro, Rabu, (12/7/2017).

Kecaman lain datang dari Pimpinan Pusat Pemuda Mu-

lik ini sekarang. Jadi presiden itukan pemerintah, pemerintah bukan hanya mengimbauimbau toh, tapi perintahkan, kenapa takut?” tutur Buya.

Terpisah, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penerbitan Perppu ini bukan berarti anti dengan ormas yang berpaham ideologi keagamaan.

Namun, aturan dalam perppu ini menetapkan ormas harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah dan tak bertentangan dengan ideologi negara.

Ideologi Pancasila dengan prinsip UUD 1945 hingga Bhineka Tunggal Ika menjadi acuan.

“Soal dia ormas yang aliran agama, dia harus mengikuti dan taat dengan ajaran agamanya (paham), iya. Tapi sebagai ormas yang bermasyarakat dia harus taat pada undang-undang.

Prinsipnya Pancasila, UUD 1945, Bhinkea Tunggal Ika dan NKRI itu harga mati,” kata Tjahjo.

Sementara, Presiden Jokowi diminta juga jangan terlalu rajin menerbitkan Perppu. Menurut politikus PKS Nasir Djamil, Perppu Ormas merupakan kesekian kali Perppu yang dikeluarkan Jokowi selama tiga tahun hampir menjabat. Perppu harus menjadi catatan diterbitkan dalam keadaan mendesak dan darurat.

“Mulai 2015 itu ada Perppu Pilkada, Perppu Kapolri, Perppu Kebiri, Perppu KPK, sering kali yang sepertinya ini Perppu diobral,” ujar Nasir.ren/vv

Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Iwan Christiono, Nanda Adrianta, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Andika Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Dina/Wina (031-8410 288) Percetakan: PT Aksara Grafika Surabaya, Jl. Raya Berbek No 45 Waru - Sidoarjo, Tlp (031) 8678318 (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JATIM RAYA

Simak berita-berita terkini 29 Kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur: w ww .l ensai nd on esia. com

fokus

HALAMAN 3 | EDISI 180 | 17 - 23 JULI 2017

SMA DI TULUNGAGUNG KAJI SISTEM PEMBELAJARAN BERBASIS SKS

KARAOKE INUL VISTA SAJIKAN PENARI TELANJANG DAN LAYANAN ESEK-ESEK

BACA HALAMAN 10 | TULUNGAGUNG - BLITAR

BACA HALAMAN 9 | KEDIRI

PWI DITUDING TERIMA JATAH PENGAMANAN PROYEK RP 700 JUTA BACA HALAMAN 05 | JOMBANG

GUBERNUR SOEKARWO DAN KEPALA DAERAH SE-JATIM TOLAK GRATIFIKASI Pakde Karwo berharap penandatangan komitmen menolak gratifikasi tidak hanya dijadikan seremoni belaka, namun menjadi momentum serta landasan dalam penerapan program-program pengendalian gratifikasi.

K

OMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak seluruh kepala daerah di 38 kabupaten/kota se-Jatim bersama Gubernur Jatim Soekarwo menolak gratifikasi. Hal ini dilakukan lewat komitmen pengendalian gratifikasi bersama dengan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama.

Gubernur Jatim Soekarwo, Ketua DPRD Jatim Halim Iskandar dan bupati/walikota se-Jatim ikut berkomitmen dengan memberikan tanda tangan disaksikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Agus Rahadjo di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan komitmen pengendalian gratifikasi harus terus ditanamkan dalam hati nurani setiap kepala daerah terutama yang telah melakukan tandatangan komitmen pengendalian gratifikasi.

“Insya Allah tidak terjadi suap, gratifikasi di masa akan datang. Apa yang kita lakukan untuk kebaikan masyarakat kita,” ujar Agus Rahardjo usai acara, Senin (10/7/2017),

Menurutnya, penting bagi pemerintah daerah sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan berintegritas dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Agus juga mengusulkan pengawas internal bekerja secara independen. Pemerintah daerah perlu melakukan penguatan aparat pengawas internal pemerintah, sebab pengawasan internal itu penting. Ia memberi contoh, bila pengawas internal di provinsi tidak bertanggung jawab kepada gubernur, maka mereka bisa mengontrol gubernur.

Selain itu, perlu peningkatan pelayanan seperti e-budgeting, eproc yang memberikan transparansi dalam sistem pembukuan keuangan secara elektronik.

Sementara Gubernur Soekarwo menjelaskan komitmen pengendalian gratifikasi oleh kepala daerah merupakan salah satu implementasi bahwa pemerintah daerah memberikan atensi yang serius terhadap pengawasan atas tindak pidana gratifikasi di wilayahnya.

“Penandatangan komitmen pengendalian gratifikasi merupakan legalitas formal

KPK dan seluruh kepala daerah di 38 kabupaten dan kota se-Jatim bersama Gubernur Jatim Soekarwo menolak gratifikasi.

bagi aparaturnya untuk tidak melakukan tindakan gratifikasi,” ujar Pakde Karwo (sapaan akrab gubernur).

Untuk itu, Pakde Karwo berharap penandatangan komitmen ini tidak hanya dijadikan seremoni belaka, namun lebih dijadikan sebagai momentum serta landasan dalam penerapan program-program pengendalian gratifikasi.

Sehingga tidak ada lagi pejabat yang ditangkap karena kasus gratifikasi/korupsi di Jawa Timur dan masyarakat benarbenar percaya akan semangat Pemprov Jatim dalam pengendalian gratifikasi.

Ia juga berharap agar KPK memberikan pembekalan yang implementatif bagi aparatur

pemerintah daerah agar penerapan pengendalian gratifikasi di daerah dapat berjalan maksimal sesuai harapan semua pihak.

Selain itu, di hadapan Ketua KPK RI, Pakde Karwo menyampaikan Pemprov Jatim telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Pembentukan unit ini berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188/441/ KPTS/013/2013 tanggal 26 Juni 2013.

“Dengan dibentuknya unit pengendalian gratifikasi ini, maka seluruh kegiatan secara rutin telah dilaporkan kepada KPK,” ujarnya.

Dijelaskan, dari 38 kabupaten/kota di Jatim hampir seluruhnya juga membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi.

Ia mengakui memang sebagian besar UPG yang telah dibentuk belum memiliki program/ kegiatan, sehingga UPG yang dibentuk masih belum memberikan kontribusi yang maksimal bagi pengendalian gratifikasi di daerahnya.

Ia menyadari bahwa pengendalian gratifikasi pada sektor publik akan memberikan kepastian waktu serta biaya.

Hal ini akan berdampak positif kepercayaan publik termasuk investor lain untuk mempercayakan investasinya di Jawa Timur.

“Jika investasi di Jawa Timur meningkat, maka pembangunan di Jatim juga akan berkembang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jatim juga akan lebih baik,” ujarnya.nsarifa

Forum Persahabatan Cinta Tanah Air Tuntut HTI Dibubarkan SEJUMLAH Badan Otonom Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur yang tergabung dalam Forum Persahabatan Cinta Tanah Air mendeklarasikan penegakan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Forum Persahabatan Cinta Tanah Air terdiri dari keluarga besar NU Jawa Timur (kader penggerak NU, GP Ansor, Fatayat NU, IKA PMII, ISNU, KA UMAHA).

Salah satu

Pinto Raharjo.

tuntutan mereka yakni mendesak pemerintah pusat untuk segera membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai keluar dari ideologi Pancasila.

Inisiator Forum Persahabatan Cinta Tanah Air Jawa Timur Emir Z Milahi menilai akhir-akhir ini banyak rongrongan dan gangguan terhadap NKRI dan ideologi Pancasila.

“Kondisi itu dipicu oleh munculnya organisasi masyarakat (Ormas) yang pemikiran dan tindakannya tidak lagi berazaskan Pancasila. Kondisi seperti ini sangat mengganggu kehidupan berbang-

sa dan bernegara di Indonesia,” kata Emil dalam acara Deklarasi Penegakan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa di Surabaya, Senin (10/7/2017) malam.

Sementara, Koordinator Forum Persahabatan Cinta Tanah Air Achmad Nur Aminuddin mengatakan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk di dalamnya melahirkan konsepsi Pancasila, bukanlah upaya cobacoba.

Namun, hasil dari kristalisasi daripada cita-cita, semangat dan kondisi kebangsaan yang membentang dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa dan bahasa, serta puluhan agama dan keper-

cayaan.

“Dengan kondisi dan pemahaman inilah, pondasi dibangun mewujudkan dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila,” cetus dia.

Pria yang juga Wakil Ketua GP Ansor Jatim ini menegaskan dengan melihat kondisi bangsa ini, Forum Persahabatan Cinta Tanah Air menyatakan sikap.

Pertama, mendesak pemerintah untuk membangunkan kembali kesadaran akan pentingnya ideologi Pancasila, serta kesetiaan terhadap NKRI. Kedua, mendesak pemerintah untuk menertibkan Perppu tentang ormas. Ketiga, mendukung pembubaran ormas yang berten-

tangan dengan Pancasila.

“Keempat, mendesak pemerintah untuk mewujudkan komitmennya dalam pembubaran ormas HTI,” tegar Nur. Menurutnya semua pihak bertanggungjawab atas keutuhan dan kelangsungan NKRI dan Pancasila, demi terjaganya keberagaman dan penghormatan atas perjuangan seluruh suku anak bangsa.

“Memang pemerintah sudah menyatakan membubarkan HTI. Tapi faktanya, sampai saat ini belum diwujudkan. Kita ingin pemerintah tegas. Bubar dengan berbagai hal berkaitan dengan itu, maka harus secara hukum juga bubar,” tandasnya.nsarifa

PLN Siap Penuhi Listrik Tol Pandaan-Malang PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur menargetkan ruas tol Pandaan ke arah Malang yang memiliki panjang 38,48 kilometer dapat selesai pengerjaannya pada akhir 2018.

Sekaligus dilakukan ujicoba dan awal 2019 sudah berstatus operasional bisa difungsikan pada saat lebaran Idul Fitri mendatang.

Namun pembangunan infrastruktur tersebut belum dilengkapi dengan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Melihat kondisi tersebut PT PLN (Persero) Distribusi Jatim gencar melakukan penawaran ke pengelola jalan Tol PandaanMalang.

Deputi Manager Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN Distribusi Jawa Timur Pinto Raharjo menjelaskan karena pasokan listrik di Jatim surplus maka pihaknya siap untuk mendukung kebutuhan listrik sebagai penerangan jalan tol tersebut.

“Langkah yang dilakukan PLN saat mengetahui ada jalan tol yang

akan beroperasi yakni dengan pemasaran secara agresif ke pihak pengelola, baik pemerintah maupun swasta. Ini bentuk dukungan kami atas PJU di jalan tol Pandaan-Malang agar bisa segera terealisasi,” kata Pinto pada Lensa Indonesia, Kamis (13/7/2017).

Tentunya kebutuhan listrik untuk jalan tol menyesuaikan panjang pendeknya jalur, namun Pinto menegaskan kebutuhan listrik untuk jalan tol tidak terlalu banyak.

“Ya rata-rata kebutuhannya mencapai 33.000-66.000 KVA, PLN Distribusi Jatim sangat siap mendukung rencana Pakde Karwo terhadap kebutuhan listrik

WWW.LENSAINDONESIA.COM

untuk jalan tol Pandaan Malang,” paparnya.

Pinto juga mencontohkan, seperti jalur Tol SurabayaMojokerto yang dibuka secara fungsional oleh Jasa Marga saat Lebaran 2017 lalu, dimana pihak mengelolah meminta PLN untuk segera menyambung aliran listrik di rest area tetapi gagal karena pengelolah belum menentukan lokasinya.

“Mereka meminta kami untuk memasang listrik di rest area, kami sangat siap tetapi mereka sendiri belum menentukan lokasinya sehingga perluasan area urung dilakukan,” tukasnya. nsarifa

Pemerintah Dituntut Hapus PPN 10% Gula Petani PEMERINTAH memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% terhadap komoditas gula di musim giling 2017. Hal ini mendapat perlawanan dari petani tebu di Jawa Timur, meskipun yang dikenakan PPN sebesar 10 persen bukanlah langsung kepada petani tebu, namun ke pedagang.

Ketua Harian DPD Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) PTPN XI Sunardi Edi Sukamto mengaku mendukung suara pedagang yang keberatan atas dikenakannya PPN 10% terhadap pembelian gula dari petani tebu.

“Pedagang khawatir terhadap PPN terhutang atas barang yang dibeli karena peredaran bruto mereka diatas Rp 4,8 miliar dan itu termasuk yang kena pungut PPN. Kami (petani tebu) menilai itu hal yang wajar, pedagang panik. Apapun yang terjadi jika mereka punya hutang PPN atas barang yang dibeli mereka pasti akan mengalami rugi besar. Aspirasi mereka kami dukung karena imbasnya juga kepada kami petani tebu,” ujarnya pada Lensa Indonesia, Senin (10/7/2017).

Hal tersebut dikenakan kepada pedagang baik untuk pembelian gula petani dan industri yang diperlakukan sama, yakni dikenakan PPN 10%. Lebih lanjut dikatakan, untuk saat ini para petani mamang tidak dikenakan PPN sebesar 10% atau ditangguhkan. Namun para petani tebu di Jatim juga merasa khawatir adanya penangguhan pemerintah tersebut tanpa ada surat resmi.

“Aspirasi para pedagang ini harus kita support, untuk itu petani tebu se-Jawa Timur akan mendatangi Istana Presiden di Jakarta meminta kepastian bahwa PPN untuk pembelian gula petani harus 0% atau dibebaskan. Kami para petani sangat menderita sekali, memang pedagang yang dikenakan PPN tapi mereka jelas menekan harga tebu petani. Kalau gula industri wajarlah (kena PPN), tapi untuk petani harus diberlakukan beda, harus 0% PPN,” tegas dia.

Sunardi menilai petani tebu terus mengalami penderitaan atas kebijakan pemerintah yang dinilai tak berpihak kepada petani. Khususnya keberadaan Surat Edaran (SE) Menteri Perdagangan Permendag Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

“SE itu terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) dan ini sangat menekan pendapatan petani. HET gula yang ditetapkan Rp 12.500 ini tidak mengacu pada perbaikan harga yang diterima petani. Petani hanya menikmati harga Rp 10.900, kenyataannya lelang saat ini terjadi hanya Rp 10.500. Dan itu kalau dipaksakan kena PPN maka petani hanya menikmati Rp 9.500, berarti kita mengalami kerugian massal,” tukasnya.

Sementara, Anggota Komisi B DPRD Jatim H Rofik mengaku mendukung upaya para petani tebu yang menuntut PPN 0% terhadap gula petani. Pihaknya siap ikut menggelar demo besarbesaran ke Jakarta agar segera dihapus adanya PPN terhadap gula petani.

“Sudah selayaknya petani tebu menuntut PPN 0% alias tidak ada, karena memang tidak pernah ada. Terlebih, pabrik gula di Jatim ini berhasil memenuhi kebutuhan bahan baku hingga 40% penggunaaan gula nasional. Kalau sekarang ada PPN itu meskipun bukan langsung kepada petani, tappi pedagang yang membeli gula petani. Namun tetap ini sengat mempengaruhi harga jual peetani tebu kita,” papar Rofik.

Bahkan, politisi Fraksi PPP ini siap mengawal demo para petani tebu Jatim ke Jakarta. “Kami mendukung hal itu. Kalau perlu DPRD Jatim siap mengawal demo besar-besaran menuntut dihapusnya kewajiban pengenaan PPN 10% itu,” cetusnya.

Di beberapa aturan pemerintah lainnya, komoditas gula tak kena pajak. Misalnya SE Dirjen Pajak Nomor 51/1999 perihal PPN yaitu komiditas gula tidak dikenakan pajak 10%. Kedua di keputusan MK 39/2016 perihal Uji Materi Komoditas Kebutuhan Pokok termasuk gula yang tidak dikenakan pajak PPN. Dan ketiga, dalam PP 71/2016 pasal empat poin dua, gula termasuk sembilan bahan pokok strategi yang dibutuhkan masyarakat sehingga tak dikenakan PPN untuk petani gula.

“Memang yang dekenakan PPN 10% adalah pengusaha/pedagang, tapi secara otomatis ketika pedagang dikenakan PPN maka mereka menekan harga tebu di petani. Maka dari itu pemerintah harus meniadakan PPN terhadap pedagang yang membeli gula petani. Gula petani tidak boleh dikenakan pajak, tapi kalau sudah dikeluarkan dalam bentuk mamin (makanan dan minuman), itulah yang bisa dikenakan PPN,” pungkas pria yang juga Bacabup Lumajang ini.

Menurutnya pemerintah harus segera turun tangan dan hadir dalam mengatasi masalah ini.

Jika tidak, swasembada gula yang ditargetkan pada 2019 mendatang bisa terlaksana terancam gagal total.nsarifa

HUKRIM

4

EDISI 180 | 17 - 23 JULI 2017

Tipu Rekan Bisnis, Istri Kontraktor jadi Pesakitan FARAH Fauzia Soraya, warga Jl I Gusti Ngurah Rai VI, Tulungagung, Selasa (12/7/2017), jadi pesakitan dan menjalani sidang perdana dalam agenda dakwaan di ruang Cakra, Pengadilan Negeri Surabaya.

Terdakwa yang merupakan istri kontraktor ini, didakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Sumiati Tri Rahani dan Sri Sasmitowati senilai Rp 4.044.000.000,dengan pembagian keuntungan sebesar 15-25%.

Jaksa Penuntut umum Joko Susanto dari Kejati Jatim dalam dakwaannya menyebut terdakwa telah menawarkan kerjasama dalam investasi pengadaan barang dinas dengan iming-iming keuntungan besar. “Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap saksi pelapor dengan modus pengadaan barang dinas,” terang JPU Joko Susanto.

“Terdakwa sempat memberikan laba keuntungan terhadap saksi sebesar Rp 683.450 juta, namun setelah itu tidak pernah memberikan keuntungan lagi dan bahkan tidak mengembalikan modal saksi,” tambahnya.

Usai mendengarkan dakwaan, Ketua Majelis Hakim Jihad Akranudin memberikan kesempatan untuk mengajukan Asepsi (keberatan). “Saya mau dipercepat pak hakim,” ungkap Farah Fauzia Soraya sambil menyodorkan secarik kertas.

Namun Majelis Hakim menolak Asepsi yang diberikan terdakwa dan memintanya agar ditulis secara benar. “Asepsinya bukan secarik kertas seperti ini. Tulis di kertas HVS rangkap dua dan saudara bacakan pada sidang Selasa depan,” sahut Hakim Jihad Akranudin. Perlu diketahui, Farah Fauzia Soraya yang melakukan penipuan dan penggelapan ini, juga tengah menjalani hukuman atas putusan Pengadilan Tulungagung tahun 2015 yang memvonisnya 2,5 tahun penjara dalam kasus yang sama.

Sementara saksi Sumiati Tri Rahani ditemui usai sidang menjelaskan, bahwa dirinya telah memberikan modal investasi kepada terdakwa sebesar Rp 1.964.000.000 dengan keuntungan yang diberikan tiap tahun. “Awal bulan pertama dia sempat memberikan laba keuntungan. Namun kemudin dengan alasan Dina Diana (DPO) belum mengirimkan, modal saya tidak diberikan,” pungkasnya.nrofik

Driver Grab Bawa Golok Tuntut Pencairan Bonus ZULKIFLI Abdullah (37) asal Perumahan Griya Samudra Taman Sidoarjo ini harus berurusan dengan Tim Anti Bandit Polsek Sukolilo. Pasalnya, pria yang sehari-hari bekerja sebagai driver taksi online Grab ini ditangkap lantaran membawa senjata tajam jenis golok saat mendatangi kantor tempat kerjanya.

Peristiwa berawal saat Zulkifli mendatangi kantor Grab cabang Surabaya di Ruko Klampis Jaya Surabaya, Jumat (7/7/2017) lalu. Setelah sampai, pelaku Zulkifli pun menuju lantai atas kantor tersebut.

“Pelaku Zulkifli mendatangi kantor Grab dengan tujuan awal menanyakan bonus sebagai driver taksi online Grab yang belum kunjung diterimanya,” ujar Panit Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya, Iptu Pujianto, Senin (10/7/2017).

Saat menuntut bonus yang belum diterima, pelaku datang ke kantor tersebut sembari membawa golok. Golok itu pun dikeluarkan dan diletakan di atas meja saat pelaku berbicara dengan perwakilan manajemen. Lantaran bawa Sajam, Agus Prasetyo (27), selaku sekuriti kantor Grab Surabaya berusaha mengamankan sajam tersebut. “Pelaku Zulkifli malah tidak terima dan berusaha mengamankan golok yang dibawanya.

Akibatnya, terjadi saling rebut golok antara pelaku Zulkifli dengan Agus,” imbuh Iptu Pujianto.

Masih kata Iptu Pujianto, akibat rebutan tersebut, jari kelingking Agus Prasetyo tangan sebelah kanan terluka terkena goresan senjata tajam jenis golok tersebut. Tak lama, korban pun melaporkan pelaku ke Mapolsek Sukolilo.

“Laporan tersebut ditindaklanjuti Tim Anti Bandit Polsek Sukolilo dan langsung menangkap pelaku Zulkifli dikantor Grab tersebut. Barang bukti golok milik pelaku pun juga kami amankan,” ungkapnya. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kini pelaku Zulkifli dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam.nnanda

Dokter Aucky Hinting Digugat Pasien Bayi Tabung AUCKY Hinting PhD Sp And, dokter ahli Andrologi bidang Assisted Reproductive Technology (ART) digugat pasiennya, pasangan suami istri (Pasutri) Tomy Han dan Evelyn Soputra, warga Perum Galaxi Bumi Permai, terkait program bayi tabung. Owner Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Ferina di Jl Irian Barat No 7-11 Surabaya ini, digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Surabaya, karena dianggap telah melakukan malpraktik program bayi tabung.

Pasutri yang menginginkan anak laki-laki, saat berkonsultasi dengan tergugat, disarankan dr Aucky Hinting PhD untuk mengikuti program bayi tabung dengan memberi jaminan mendapat keturunan anak laki-laki. Tomy Han dan Evelyn Soputra akhirnya sepakat dan pada 28 November 2015 menjalani program bayi tabung yang ditawarkan dengan membayar Rp 47.680.000.

Pasca melakukan proses pembenihan dengan mengambil preimplantio embrio normal (laki-laki) pada 8 Desember 2015, Evelyn Soputra dinyatakan positif hamil. Namun saat kandungan menginjak bulan ke-5 dan dilakukan USG, diketahui jika anak yang dikandungnya perempuan.

“Dokter Aucky Hinting lepas tangan dan terkesan tidak mau tanggung jawab dengan janjinya kepada pasien yang menyatakan benih bayi tabung penggugat akan lahir laki-laki,” ujar Eduard Rudy Suharto, kuasa hukum Tomy Han dan Evelyn di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (12/7/2017).

Selain itu, bayi tabung perempuan tersebut sejak dilahirkan kondisi kesehatanya sangat buruk dan mengalami gangguan usus yang parah sehingga kerap keluar masuk rumah sakit. “Sejak lahir hingga usia 6 bulan, bayi itu terus menerus sakit-sakitan,” tambah Eduard.

Merasa yang dijanjikan tak sesuai harapan, kasus ini ini selain dilakukan gugatan perdata ke PN Surabaya, juga dilaporkan ke Polda Jatim. “Kami menduga ada malpraktik, karena itu juga sudah kita laporkan ke Polda Jatim dan IDI Jatim,” lanjutnya.nrofik W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Simpan Plastik Sisa Sabu, Cewek Cantik Diamankan Polisi RINA Maya Sari (21) asal Lampung Utara ini, langsung lemas dan cuma bisa harus tertunduk malu saat petugas gabungan Sat Reskoba Polrestabes Surabaya, BNNK Surabaya, Gartap III dan Satpol PP Surabaya merazia rumah kosnya di Jl Petemon Barat 220 Surabaya, Senin (10/7/2017) sekitar pukul 19.00 WIB. Pasalnya, petugas yang melakukan penggeledahan berhasil menemukan barang bukti 1 klip sabu sisa pakai, 2 sedotan dan 1 botol kecil alkohol di kamar kos wanita berparas cantik dan berkulit putih mulus ini. Di rumah kos yang sama, petugas juga mengamankan 1 wanita yang tak punya identitas.

Sebelum singgah di rumah kos Jl Petemon Barat 220 Surabaya, petugas juga merazia koskosan di Jl Petemon Barat 127 Surabaya dan dilanjutkan di rumah kos di Jl Dukuh Kupang Barat Surabaya.

Kasat Reskoba Polrestabes Surabaya AKBP Roni Faisal mengatakan, razia gabungan dilaksanakan di sejumlah rumah kos. Di rumah kos Jl Petemon Barat 220 Surabaya, petugas menemukan 1 klip sisa sabu di kamar nomor 46. “Hasil tes urinenya juga menyatakan pelaku (Rina Maya Sari) terindikasi positif narkoba. Untuk itu, segera kami lakukan tindak lanjut untuk mengetahui darimana asal sabu tersebut,” ujarnya.

Masih kata AKBP Roni, razia gabungan tersebut nantinya akan terus dilakukan dengan sasaran kos-kosan hingga apartemenapartemen.

“Karena tak menutup kemungkinan, tempat-tempat tersebut dijadikan tempat transaksi hingga mengkonsumsi narkoba,” imbuh AKBP Roni Faisal.

Hingga berita ini diturunkan, pelaku Rina Maya Sari dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk diperiksa, sekaligus barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.nanda

DOKTER SURABAYA EYE CLINIC DIPIDANAKAN ATAS DUGAAN MALPRAKTEK Dokter Moestidjab mengajukan gugatan pembatalan surat permohonan maaf atas dugaan malpraktik yang dilakukannya terhadap pasiennya. Namun gugatan itu ditolak majelis hakim. Siapa bilang dokter tidak bisa dipidanakan.

K

ASUS dugaan malpraktek dokter Moestidjab dari Surabaya Eye Clinic (SEC) mamasuki babak baru. Hal ini majelis Hakim pengadilan Negeri Surabaya menolak gugatan pembatalan surat permohonan maaf yang diajukan dr Moestidjab.

Penolakan gugatan dokter Moestidjab dibacakan oleh ketua majelis hakim Ferdinandus di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (13/7/2017).

“Menyatakan menolak seluruh gugatan yang diajukan penggugat (dokter Moestidjab),” ujar hakim Ferdinandus membacakan amar putusannya.

Atas ditolaknya gugatan pembatalan surat permohonan maaf tersebut, pasien korban malpraktek SEC, Tatok Poerwanto pun akan segera melanjutkan perkara ketingkat pidana.

Diketahui, Direktur Utama SEC dr Moestidjab melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya setelah mengaku bahwa permohonan maaf yang dibuatnya atas tekanan dari keluarga korban (pasien).

Mejelis Hakim juga menilai, Tatok Poerwanto yang diduga menjadi korban mall praktek saat berobat ke Surabaya Eye Clinic dan ditangani oleh dokter Moestidjab, berhak mendapat permintaan maaf.

Sunarno Edi Wibowo, kuasa hukum dokter Moestidjab enggan berkomentar saat dimintai keterangan dan mengaku akan mengajukan banding atas putusan hakim, “Saya banding

Keluarga korban malpraktek dokter Surabaya Eye Clinic.

atas putusan itu,” ungkapnya.

Eduard Rudy Suharto, keluarga sekaligus kuasa hukum korban mengaku lega dengan putusan hakim. Ia juga menilai bahwa pengadilan telah memberikan keputusaan dan telah memenuhi rasa keadilan.

“Ini semakin membuktikan kesalahan dokter Moestijab,” ujarnya pada awak media di PN Surabaya.

Eduard juga menyatakan, dalam kasus yang menimpa mertuanya ini, juga dilaporkan secara pidana ke Polda Jatim.

“Pidananya masih berjalan dan sekarang sudah proses penyidikan di Ditkrimsus Polda Jatim,” tambahnya.

Ketua KAI Surabaya ini, juga berharap agar penyidik kepolisan berani mengambil langkah tegas atas kelalaian dokter Moestijab yang telah menyebabkan mata mertu-

anya menjadi buta. Mengingat, selama ini terjadi prespesi jika profesi dokter tidak bisa dipidanakan.

“Siapa bilang dokter tidak bisa dipidanakan. Dokter juga bisa dipidanakan, ini sesuai putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian konstitusionalitas Pasal 66 Ayat (3) UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,” sambumgnya.

“Atas dasar putusan MK dan putusan Hakim PN Surabaya ini, Penyidik harus bersikap tegas pada laporan pidana mal praktek ini,” pungkas Eduard Rudy. Seperti diberitakan sebelumnya, Dokter Moestidjab mengajukan gugatan pembatalan surat permohonan maaf atas dugaan malpraktik yang dilakukannya terhadap Totok.

Gugatan itu diajukan di PN Surabaya.

Dugaan malpraktek yang menimpa Tatok ini berawal saat dirinya mendapat perawatan medis atas penyakit katarak yang dideritanya di Surabaya Eye Clinic pada 28 April 2016 dan ditangani oleh dokter Moestidjab.

Usai operasi, Tatok justru merasakan nyeri di matanya, namun dokter Moestidjab malah mengatakan bahwa kondisi tersebut wajar.

Beberapa waktu berlalu, ternyata kondisi mata Tatok kian parah. Oleh dokter Moestidjab, Tatok disarankan kembali menjalani operasi di Rumah Sakit Graha Amerta, Surabaya. Rudy mulai curiga saat dokter Moestidjab hanya menugaskan asistennya untuk menyampaikan hasil operasi kepada pihak keluarga.

Kepada keluarga, asistennya mengatakan bahwa operasi

tidak dapat dilanjutkan karena adanya pendarahan dan peralatan kurang canggih.

Kemudian dokter Moestidjab merujuk Tatok agar segera berobat ke Singapura. Ironisnya, ketika sampai di Singapura, lokasi yang disarankan dokter Moestidjab tenyata tidak layak. Keluarga pun akhirnya memutuskan membawa Tatok ke Singapore National Eye Centre di Singapura.

Hasil keterangan dari Singapore National Eye Centre itulah yang akhirnya membuat keluarga sadar bahwa Tatok telah menjadi korban malpraktik dokter Moestidjab.

Rekam medis dari Singapore National Eye Centre menjelaskan bahwa kondisi mata Tatok sudah tidak bisa ditangani lagi karena kesalahan saat operasi pertama yang dilakukan dokter Moestidjab.

Rudy pun akhirnya mendatangi dokter Moestidjab pada 13 Januari lalu dan menunjukkan hasil rekam medis dari Singapura. Saat itulah dokter Moestidjab akhirnya mengaku dan memberikan surat permintaan maaf resmi kepada Tatok.

Tak terima, Tatok dan keluarganya pun akhirnya melaporkan kasus dugaan malpraktik ini ke Polda Jatim dengan nomor laporan LPB/75/I/2016/UM/Jatim.

Dalam laporan ini, dokter Moestidjab diduga melanggar tindak pidana penipuan dan membuat surat palsu atau memalsukan surat, memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Selain di Polda Jatim, Tatok juga melaporkan dokter Moestidjab ke Ikatan Dokter Indonesia.nrofik

Wakil Ketua Dekan Unair Dijebloskan ke Medaeng

W

AKIL Ketua Dekan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Airlangga (Unair) I Ketut Suardhika, akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya, Rabu (12/07/2017).

Tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang siswa SMA berinisial JBS (16) tersebut langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng setelah penyidik polisi melakukan penyerahan berkas tahap kedua,. Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya, tiba di Kejari Surabaya bersama tersangka I Ketut Suardhika sekitar pukul 11.00 WIB dan tahap pemberkasan selesai sekitar pukul 15.00 WIB. Kejari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi menyatakan, pihaknya melakukan penahanan terhadap tersangka I Ketut Suardhika setelah selesai pemberkasan tahap II dan din-

Wakil Ketua Dekan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Airlangga (Unair) I Ketut Suardhika saat menuju mobil tahanan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya.

yatakan layak.

“Kita tahan selama 20 hari kedepan, selanjutnya berkas perkaranya akan kita limpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan,”terang Didik Farkhan Alisyahdi saat dikon-

firmasi diruang kerjanya.

Penahanan tersebut dilakukan jaksa untuk mempercepat proses persidangan dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya. “Normatif aja,” sambungnya.

Selanjutnya, Ketut langsung digelandang petugas Kejari Surabaya menuju mobil tahanan Kejari Surabaya bersama pesakitan lainnya untuk dibawa ke Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng Sidoarjo.

Istri Ketut terlihat shock atas penahanan suaminya, dirinya juga tampak terlihat menangis saat suaminya dimasukkan ke mobil tahanan milik Kejari Surabaya. Kasus pencabulan dalam bentuk oral terhadap JSB (Korban) itu dilakukan Ketut di ruang sauna Celebrity Fitness Lantai V Galaxy Mall Surabaya pada Sabtu, 1 April 2017 lalu.

Korban yang tak nyaman dengan aksi Ketut akhirnya dilaporkan ke resepsionis. Kedok dokter berwajah lembut ini pun akhirnya terbongkar.

Penyidik menetapkan Ketut Suardhika sebagai tersangka dalam kasus ini.

Ketut pun teramcam hukuman paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara. Dia dijerat Pasal 82 UU Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan anak.nrofik

JOMBANG

5

EDISI 180 | 17 - 23 JULI 2017

GP Ansor Siap Dukung KPK Berantas Korupsi DUKUNGAN Pegurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap lembaga antirasuah (KPK) dalam menjalankan amanah untuk terus memberantas korupsi di Indonesia sebagai komitmen bersama.

Untuk itu dalam menjalankan perintah kiai Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Jombang menyatakan siap mendukung langkah PBNU mendukung KPK, Kamis

(13/07/2017). Ketua GP Ansor Jombang, Zulfikar Damam Ikhwanto menyatakan siap melaksanakan perintah kiai, kalau ini menjadi perintah para kyai & instruksi dari pimpinan pusat, tentu kami (GP Ansor Jombang) akan mentaati. Dukungan ini sebagai langkah yang diambil berdasarkan tiga respon untuk kebaikan bangsa dan negara NKRI yang seyogyanya menjadi komitmen bersama.

Lebih lanjut Zulfikar menjelaskan dalam hal ini langkah dukungan harus terus digelorakan terhadap KPK. Tiga hal tersebut diantaranya adalah sebagai komitmen bersama.

Kita melihat bangsa ini perlu pembangunan yang amanah untuk kesejahteraan masyarakat, maka dari itu kejahatan korupsi harus diberantas dan dibersihkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kedua bentuk dukungan terhadap lembaga antirasuah ini yakni, karena KPK adalah lembaga resmi pemerintah dibentuk untuk memberantas korupsi di Indonesia yang harus didukung dan dijaga martabatnya.” Untuk itu kita berikan dukungan serta berikan kritik dan saran agar lembaga ini semakin amanah serta profesional dalam bekerja,” tegasnya.

“Yang terakhir dukungan

kita terhadap lembaga antirasuah rasuah ini karena orupsi disepakati sebagai tindak kejahatan pidana. Untuk itu segala aparat penegak hukum di negara seyogyanya wajib bersama KPK bersinergi dalam memberantas dan menindak tegas siapapun yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi ini seadil adilnya, untuk Indonesia lebih sejahtera dan bermartabat,” pungkasnya.nobi

TEMPUH JALUR HUKUM LAPORKAN NETIZEN KE POLISI

PWI DITUDING TERIMA JATAH PENGAMANAN PROYEK RP 700 JUTA Atilla menuduh wartawan Jombang dan LSM menjadi beking dinas untuk distribusi proyek penunjukan langsung dengan menerima jatah uang pengamanan Rp 700 juta.

TAK terima atas pernyataan salah satu akun di media sosial yang menuding organisasi wartawan menerima dana pengamanan proyek PL (penunjukan langsung). Akhirnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Jombang serius menempuh jalur hukum menanggapi postingan netizen dengan nama akun Facebook Atilla Sang Petualang, Jumat (07/07/2017).

Dalam postingan di Facebook akun Atilla telah menuduh wartawan Jombang dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) menjadi beking

dinas untuk distribusi proyek penunjukan langsung (PL) dengan menerima jatah uang pengamanan Rp 700 juta. Pengurus PWI Jombang resmi menempuh jalur hukum melaporkan netizen dengan nama akun Facebook Atilla Sang Petualang ke Polres setempat.

Plt Ketua PWI Jombang, Sutono mengatakan hari ini kita sudah melaporkan kepada pihak berwajib sebagai tanggapan terhadap postingan pemilik akun Attila Sang Petualang, Rabu (5/7) lalu. Sebelumnya pengurus PWI melakukan rapat dan melakukan kajian terhadap postingan netizen di media sosial yang telah membuat informasi tidak benar.

“Sekarang telah resmi melaporkan akun itu dengan tuduhan pencemaran nama baik lembaga sesuai pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ini sebagai upaya tindak lanjut hasil rapat anggota, organisasi PWI mempunyai peraturan dan juga kode etik jurnalistik,” jelas Sutono.

Lebih lanjut ia menambahkan melalui kuasa hukum saudara Lilik Yulianto dan Beni

Hendro berkas telah diserahkan kepada kepolisian untuk mendapatkan tindakan selanjutnya. Kini kasus sudah dalam penanganan Satreskrim Polres Jombang untuk ditelusuri. Data berupa print out postingan dan beberapa berkas sudah kami serahkan ke penyidik Satreskrim Polres Jombang. “Kami tinggal menunggu proses penyelidikan selanjutnya,” imbuhnya.

Sebagai pengguna media sosial yang baik, sebaiknya harus berhati-hati. Ini menjadi pembelajaran bersama agar kedepan menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab dan tidak melakukan postingan berupa fitnah maupun pencemaran nama baik.

“Kasus ini kita jadikan pelajaran bersama supaya tidak terulang lagi, karena ini sangat berbahaya,” tandasnya.

Sementara itu, KBO Satreskrim Polres Jombang, Iptu Sujadi mengatakan laporan dari teman teman media pengurus PWI Jombang ini sudah diterima. Dan akan segera kami tindaklanjuti, kami sudah menjadwalkan pemeriksaan saksi pelapor akan dilaksanakan pada Senin (10/7/2017).

Untuk diketahui, dalam postingan pada Rabu (5/7) pukul

Ketua PWI Jombang Sutono bersama anggota dan kuasa hukum melaporkan kasus pencemaran nama baik terhadap salah satu akun media sosial kepada polisi.

07.37 WIB lalu, akun Attila Sang Petualang menulis “Tahun 2016 melalui H. Rodi kontraktor, jatah uang pengamanan Rp 700 juta dibagikan kepada seseorang yang mengaku tokoh LSM dan wartawan Jombang. Dia yg selama ini menjadi beking dinas untuk urusan distribusi proyek PL (penunjukan langsung)”.

Kalimat selanjutnya, tulisan dalam postingan itu yakni “Wartawan dan LSM bungkam karena dibungkam oleh orang tersebut dan menikmati jatah PL didinas teknis. Bahkan ada wartawan Raja PL (inisial; T

Para donatur dari Penggerak PKK Kabupaten Jombang.

dengan kasus terorisme. Ke – 21 eks napi merupakan bagian dari tiga kelompok besar yang dipantau 24 jam pergerakan maupun aktifitasnya. Untuk itu kita perlu kewenangan lebih untuk mencegah agar sel jarin-

gan terorisme tidak hidup lagi.

“Tanpa undang-undang tersebut, penegakan hukum berjalan hanya wait and see atau menunggu kejadian baru bisa melakukan tindakan. Inilah yang mengakibat-

dan F) yg lain matengan alias fulus. Bila wartawan PWI Jombang tdk mau mengungkap ini, maka tunggu saat yg tepat akan saya bongkar kebusukan oligarki korupsi selama pemerintahan pak Nyono ini, krm wartawan dan LSM Jombang hy berani teriak kasus jasmas dewan yg hanya secuil.

Kami tdk membela DPRD tp ingin wartawan dan LSM adil transparan dan tdk jd bagian dr kebusukan. Politisi DPRD yg selama ini juga main proyek akan kami sikap diwktu yg akan datang.” nObi

kan penegakan hukum terhadap terorisme yang cenderung stagnan, sehingga perlu ada kewenangan lebih untuk mencegah agar tindakan aksi teror dapat dicegah. Untuk itu RUU tersebut berharap

segera disahkan,” jelasnya, Selasa (11/07/2017).

Selain itu, dalam melakukan antisipasi teror yang ditujukan kepada anggota kepolisian yang ada di Kabupaten Jombang, Agung Marlianto memberlakukan sistem jaga 24 jam dengan membuka pintu gerbang hanya seperempat pintu setiap hari kerja.

“Anggota polisi yang bertugas diminta untuk saling melindungi. Dan setiap pengunjung markas kepolisian juga akan dilakukan pemeriksaan secara ketat,” terangnya.

“Sehingga petugas dapat melakukan tindakan tegas dan terukur kepada mereka yang melakukan tindakan penyerangan, mulai dari peringatan hingga melumpuhkan. Selain itu, kita juga harus tetap waspada terhadap aksi-aksi yang mengarah pada tindakan terorisme,” pungkasnya.nobi

Polres Jombang Musnahkan Ribuan Petasan di TPA Banjardowo LEBIH dari satu kuintal bahan baku mercon dan ribuan petasan barang bukti hasil sitaan dimusnahkan oleh satuan reskrim Polres Jombang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kota.

Pemusnahan barang bukti hasil sitaan tersebut juga melibatkan Tim Gegana Sat Brimob Polda Jatim, Selasa (11/07/2017).

Cara pemusnahan bahanbahan petasan ini oleh lima anggota tim Gegana bersama satreskrim Polres Jombang ini dengan cara memasukkan bahan-bahan peledak tersebut kedalam lubang dengan W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

kedalaman sekitar lima meter berdiameter delapan meter.

Sebelumnya bahan peledak tersebut dari mapolres setempat diangkut menuju TPA menggunakan kendaraan pick up.

Sesampainya di TPA bahan-bahan tersebut di taruh kedalam lubang yang telah disiapkan. Selanjutnya tim gegana menyiapkan serangkaian alat peledak. Kemudian oleh petugas Gegana semua orang diminati menjauh dari titik lubang lokasi peledakan.

Setelah menjauh, tidak sampai hitungan menit dan dirasa keadaan sudah aman petugas langsung meledakkannya.

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Wahyu Norman Hidayat mengatakan pemusnahan barang bukti hasil sitaan ini sesuai dengan instruksi bapak Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, bahwa setiap kegiatan pemusnahan bahanbahan peledak harus melibatkan ahlinya dalam hal ini Tim Gegana Sat Brimob. Kita tidak mau mengambil resiko, untuk itu pemusnahan ini dilakukan oleh petugas yang memiliki kemampuan atau ahlinya.

Lebih lanjut, Norman menerangkan, ribuan petasan dan bahan baku ini merupakan barang hasil sitaan. Bahan

Honor Guru Ngaji di Jombang Terlambat Cair

Mochammad Bisri, Kepala Bagian Kesra Pemkab Jombang.

Kapolres Jombang: RUU Anti Terorisme Bisa Cegah Radikalisme RANCANGAN Undang-undang Anti Terorisme diharapkan dapat mencegah berkembangnya sel jaringan terorisme di Indonesia. Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto menyebut Rancangan UndangUndang (RUU) Anti Terorisme penting untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU) guna pencegahan radikalisme.

Menurut Agung Marlianto, terorisme bisa mengancam siapa saja dari berbagai unsur termasuk anggota kepolisian sekalipun. Untuk itu kita berharap RUU tersebut segera disahkan. Adanya undangundang itu dapat memberikan wewenang lebih dalam melaksanakan pencegahan. Sebab sel jaringan terorisme hidup hampir di seluruh Nusantara.

Lebih lanjut Agung mengungkapkan wilayah Kabupaten Jombang sendiri ada 21 mantan narapidana (napi)

GP Ansor Kabupaten Jombang.

Tim Gegana saat meledakkan bahan petasan di TPA Desa Banjardowo, Jombang.

peledak yang dimusnahkan ini terdiri dari 4.080 petasan siap jual, selanjutnya bahan baku pembuat diantaranya belerang sebanyak 10, 5 kilogram, serbuk bahan peledak 23 kilogram, potasium 18 kilogram, brown 55 kilogram, dan semen putih 50 kilogram serta 400 biji selongsongan.

“Barang bukti ini hasil si-

taan dari 20 tersangka yang berasal dari beberapa kecamatan di wilayah hukum Polres Jombang. Sedangkan untuk para tersangka saat ini sedang menjalani proses hukum yang dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) UU Darurat No 12 Tahun 1951. Ancaman pidananya maksimal 12 tahun penjara,” pungkasnya.nobi

DANA hibah dan honorarium guru ngaji TPQ di Kabupaten Jombang sebagian mengalami ketertlambatan pencairan. Padahal honor yang akan diterima guru ngaji semester awal ini bakal diterima pada bulan Ramadhan. Namun, hingga memasuki bulan syawal atau bulan Juli masih banyak yang belum menerima honor yang dianggarkan dari APBD Jombang tahun 2017.

Akan tetapi dana bantuan hibah untuk tempat ibadah dan dana bantuan TPQ melalui Jasmas sudah cair sejak dua minggu setelah pengumpulan berkas, Selasa (05/07/2017).

Pemerintah Kabupaten Jommbang memberikan dana bantuan kepada 1000 TPQ, untuk honor guru ngaji di Kabupaten Jombang sebesar Rp 3 Juta Rupiah per lembaga TPQ untuk satu guru ngaji mendapatkan honor Rp 1 juta yang akan diberikan dua tahap pencairan. Tiap semester pencairan honor yang diterima guru ngaji sebesar Rp 500 ribu.

Hal ini diakui oleh guru ngaji di Jombang, Honor yang telah dijanjikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang pada sosialisasi program beberapa waktu yang lalu di pendopo masih belum diterima.

“Iya, pada sosialisasi rencana pencairan untuk honor guru ngaji bulan puasa atau bulan Juni sudah cair. Namun, hingga saat ini masih belum cair, tidak tahu kenapa,” ujar salah satu guru ngaji yang enggan ditulis namanya kepada Lensa Indonesia.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Pemkab Jombang Mochammad Bisri membenarkan adanya keterlambatan pencairan honor guru ngaji yang rencananya diterima pada bulan Ramadhan (Juni).

“Memang sedikit terlambat, dan terus kita kebut, insyaalloh segera bisa dicairkan. Terlambatnya pencairan ini hanya berkaitan dengan berkas administrasi yang telah dimasukkan oleh lembaga dan juga membutuhkan proses,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Bisri menambahkan bahwa bantuan honor guru ngaji ini bukanlah bantuan hibah sebagaimana bantuan tempat ibadah atau TPQ yang menggunakan jalur Jasmas, sehingga membutuhkan tahapan proses yang lebih lama. Bila Hibah (berkas wajib sudah dilengkapi) - SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) - Dispenda - Bank Jatim - Rekening Penerima Hibah.

“Sedangkan bila non hibah (bentuk honor) mekanisme tahapan pencairannya yakni berkas yang sudah dilengkapi dari Guru Ngaji - Bendahara SKPD - Bendahara Sekretariat Daerah - Dispenda - Bendahara SKPD - Bank Jatim - Rekening TPQ (Penerima Honor),” terangnya.

Adapun yang sudah cair untuk Honor Guru Ngaji di bulan Ramadhan, Bisri menjelaskan bahwa sebagian wilayah diantaranya Kec. Diwek, Gudo, Bandarkedungmulyo, Jogoroto, Bareng dan Kec. Jombang sudah cair. Dan sudah masuk ke rekening penerima Honor (Guru Ngaji). Kemudian, yang sekarang antri proses ke Bank Jatim : Kec. Kabuh, Kesamben, Kudu, Mojowarno, Megaluh, Mojoagung, Ngusikan.

“Untuk beberapa wilayah memang belum cair, dan masih dalam tahapan proses lebih lanjut yakni berada di bendahara SKPD. Pencairan honor guru ngaji ini dilakukan dua kali pada tahgun 2017 yakni semester awal atau bulan Juni - Juli dan bulan November - Desember, untuk yang semester awal memang sebagian sedikit terlambat tidak pas bulan puasa, jadi harap bersabar,” tuturnya.

“Sedangkan dana bantuan hibah (Tempat Ibadah) dan TPQ melalui jalur (Jasmas), sudah cair 2 minggu sejak pengumpulan berkas. Intinya hibah ini, bila berkas sudah dilengkapi dan benar, dipastikan cair (maksimal 2 minggu). Sampai saat ini sudah banyak yang cair, lebih dari 80 persen sudah clear, mungkin belum 100 persen karena ada beberapa yang belum melengkapi berkas pencairan,” bebernya.

Di tengah proses pencairan honor guru ngaji yang mengalami keterlambatan, ada sedikit hal yang aneh, sebagian lembaga TPQ diminta untuk menyeragamkan bentuk stempel. Adanya kebijakan penyeragaman stempel ini ditampik oleh pihak Pemerintah Kabupaten Jombang.

“Soal penyeragaman stempel, ini bukan kebijakan Pemkab Jombang, melainkan kebijakan dari pihak Bank Jatim secara sepihak, bahkan tidak ada koordinasi dengan SKPD Pemkab Jombang,” pungkas Bisri. nobi

PANTURA

6

EDISI 180 | 17 - 23 JULI 2017

Puluhan Warga Sambiroto Keracunan Gas Petro China KEPANIKAN Ratusan warga Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Bojonegoro terlihat saat mereka mencium bau busuk, warga desa berlarian keluar dari rumah mereka dan berkumpul di pinggir jalan, Senin (10/7/2017). Kebanyakan warga tersebut berasal dari RT 11 dan RT 12.

Menurut Kepala Desa Sambiroto Sujono, bau tidak sedap ini diduga berasal dari sumur produksi Well Pad A Blok Sukowati milik JOB PPEJ (Joint Pertamina Body Pertamina Petrochina East Java) yang berada di Desa Campurejo Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro yang mana diketahui bahwa Sumur tersebut dalam proses pengerjaan rig servis.

“Warga kami pagi tadi sekitar pukul 05.30 mencium bau yang tidak sedap, ada 29 warga dan satu masuk rumah sakit.” ungkap Sujono.

“Bau busuk berlangsung sekitar 1jam, namun untuk penyebab kebocoran di duga ada pekerjaaan service di dalam sumur ped A,” tambah Sujono.

Untuk saat ini pihak Pemerintahan Desa Sambiroto sudah mengirmkan surat laporan kepada bupati dan ditembuskan kepada Forpimda.nyon

Gresik Butuh 5 Ribu PNS Baru JUMLAH pegawai negeri sipil (PNS) di Gresik masih jauh dari ideal. Berdasar perhitungan, tingkat kecukupan PNS di lingkungan pemkab masih 60 persen dari kebutuhan normal. Karena itu, pemkab mengajukan usul penambahan formasi ke pemerintah pusat untuk memenuhi jumlah PNS. Hal tersebut terungkap dari hasil analisis kebutuhan pegawai yang dibuat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gresik. Dari perhitungan analisis beban kerja di lingkungan pemkab, saat ini jumlah pegawai yang dibutuhkan di Gresik mencapai 12.060 orang.

Sampai saat ini pemkab baru memiliki 7.024 pegawai, baik di struktural maupun fungsional. ”Sehingga, dari hasil analisis ini, ada kebutuhan pegawai sebanyak 5.036 orang,” kata Kepala BKD Gresik M. Nadlif.

Dari seluruh kebutuhan itu, jelas Nadlif, yang butuh paling banyak tambahan adalah tenaga fungsional. Yakni PNS yang tugasnya berdasar keahlian di bidang tertentu. Yang terbanyak dibutuhkan adalah tenaga pendidik.

Berdasar hasil pendataan, hampir semua sekolah mengajukan tambahan formasi. Terutama guru tiap-tiap bidang studi. ”Ini akibat peralihan pengelolaan guru SMA/SMK ke pemprov,” katanya.

Selain itu, pemkab butuh tenaga fungsional di bidang kesehatan. Terutama di instansi layanan di tingkat kecamatan.

Dari hasil analisis tersebut, BKD sudah mengajukan usul penambahan formasi CPNS ke pemerintah pusat. Namun, pemkab belum berani memastikan apakah bakal ada rekrutmen CPNS atau tidak. ”Sebab, itu menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” ujarnya.nris/jp

Garam Langka di Pasar Tuban

Sekjen PDIP Konsolidasi Pilkada Bojonegoro 2018 Pilkada Bojonegoro sudah masuk masa penjaringan BacabupBacawabup yang mendaftar melalui PDI Perjuangan Bojonegoro.

Namun, PDI Perjuangan lebih menyukai calonnya berasal dari kader partai.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Ir Hasto Kristiyanto,MM, dalam acara konsolidasi partai di Aula Rumah Kebangsaan untuk Indonesia Raya di Bojonegoro.

K E H A D I R A N Sekjen DPP PDI Perjuangan Ir Hasto Kristiyanto,MM, di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur, yang berada di Jl Panglima Polim 69, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro Kota, Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur, Sabtu (15/7/2017), memperoleh sambutan yang luar biasa dari Pengurus DPC,PAC, Organisasi sayap dan departemen yang ada di Kabupaten penghasil migas itu.

Hasto Kristiyanto yang didampingi Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa timur Kusnadi dan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa timur Untari dan rombongan, bertemu dengan keluarga besar PDI Perjuangan di Aula Rumah Kebangsaan untuk Indonesia Raya yang berada di belakang Kantor Partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Ketua DPC PDI Perjuangan Drs.H. Budi Irawanto,M.Pd, yang memperoleh kesempatan sambutan paling awal dalam acara konsolidasi partai tersebut, menyampaikan laporan tentang kondisi perpolitikan di Kabupaten Bojonegoro, serta

kondisi yang sedang DPC PDI Perjuangan yang saat ini cukup solid dan jauh dari konflik internal. Sehingga DPC PDI Perjuangan Bojonegoro siap menyambut Pilkada Bojonegoro 2018 mendatang.

“Perlu kami sampaikan, bahwa kondisi PDI Perjuangan di Kabupaten Bojonegoro cukup solid. Konsolidasi partai dapat berjalan dengan baik.

Dari 430 desa/kelurahan, sudah terbentuk 400 ranting dan sisanya tinggal 30 desa yang akan diselesaikan dalam bulan Juli ini. Sedangkan dari 860 anak ranting, hingga saat ini sudah terbentuk 50 persen atau separonya dan akan kita selesaika secepatnya,” tegas Mas Wawan sapaan Budi Irawanto, Sabtu (15/7/2017).

Sementara Sekjen DPP PDI Perjuangan dalam sambutannya yang sangat berapi-api itu langsung membakar semangat kader partai itu dengan yel-yel PDI Perjuangan dan pekik kemerdekaan. Dengan gaya orasinya yang khas tersebut, pria asal Ngawi itu menggembleng ratusan kader partai yang memadati aula dengan sejarah berdirinya bangsa dan tentang

lahirnya pancasila oleh Presiden RI yang pertama yaitu Ir Soekarno.

Dalam kesempatan tersebut, Mas Hasto sapaan Hasto Kristiyanto, menjelaskan tentang Perpu Ormas yang harus berdasar dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dimana, Perpu tersebut adalah mengatur tentang ormas dan bukan untuk membubarkan ormas.

“Bapak Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 lalu, telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan,” ungkapnya.

Mas Hasto juga sempat menyinggung tentang Pilkada Bojonegoro, yang saat ini sudah masuk masa penjaringan Bacabup-Bacawabup yang mendaftar melalui PDI Perjuangan Bojonegoro. Dia juga mengaku, telah menerima 7 (tujuh) nama bacabup-bacawabup yang mendaftar. Yakni, 2 orang dari kader partai dan 5 orang berasal dari non kader.

“Kita sudah menerima laporan tentang kegiatan PDI Perjuangan Bojonegoro dalam melaksanakan tahapan pilkada termasuk sedang melakukan pendaftaran serta pengembalian formulir pendaftarannya. Bulan Agustus mendatang, kita sudah mengumumkan siapa cabup-bacabup yang bakal diusung oleh PDI Pejuangan Bojonegoro,” tegasnya.

Ditambahkan, baginya lebih disukai Cabup-Cawabup itu berasal dari kader partai. Namun, bicara pilkada itu merupakan kepentingan rakyat, sehingga harus mendengarkan aspirasi rakyat. Jika rakyat menghendaki calon non kader, maka DPP juga akan merekom dari non kader tersebut. Siapapun mereka yang akan memperoleh rekom dari DPP PDI Perjuangan, maka merekalah yang bakal diberangkatkan menjadi cabup-cawabup yang bakal diusung oleh PDI Perjuangan.

“Pilkada itu bukan kepentingan perorangan akan tetapi merupakan kepentingan sekaligus kehormatan sebuah partai. Setelah kita mendiskusikan hal itu dengan DPC, DPD, telah

dilakukan survey kemudian diputuskan, maka semua kader partai harus tunduk dengan keputusan tersebut dan melaksanakannya,” ujarnya.

Di akhir sambutanya, Mas Hasto berpesan agar partai tetap solid, karena dari pengalaman masa lalu, jika kader partai berseteru maka suara partai akan menurun dan tingkat kepercayaan partai juga akan anjlok.

“Pesan Ketu DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Poetri, jaga soliditas partai, laksanakan kerja partai yang kongkrit, kerja se-arah, bukalah harapan baru karena PDI Perjuangan pantas untuk memimpin di negeri ini,” ungkapnya.

Agar PDI Perjuangan makin maju, maka setiap kadernya untuk bersama-sama bergotong-royong membangun dan membesarkan partai.

Saat ini, sudah ada Rekening Gotong royong yang dananya 100 persen dipergunakan untuk partai dan bisa dipertanggung jawabkan. “Sebagai Kader partai, mari bergotong royong melalui rekening gotong royong ini,” ujarnya.nkis/rak

FMGPCB Tolak Islamic Centre di Alun-Alun Gresik

Penjual garam di pasar Tuban.

KEBERADAAN garam berzodiun maupun garam biasa yang merupakan salah satu kebutuhan pokok yang paling dicari setiap hari untuk kebutuhan memasak dan kebutuhan lainnya sudah mengalami kelangkaan di wilayah Kabupaten Tuban, Kamis (13/7/2017).

Sejumlah toko di Pasar Baru, jalan Gajah Mada, Kota Tuban yang biasanya menjual garam berzodium sudah tidak memiliki stok lagi. Karena langkanya garam itu, para pendagang garampun kesulitan mencari garam meski hanya untuk dikonsumsi sendiri.

“Untuk stok garamnya sudah tidak ada sama sekali ini.

Sejak menjelang lebaran sudah tidak mendapatkan kiriman dari pabriknya,” ujar Angga (28), pemilik toko sembako yang berada di komplek Pasar Baru, Kabupaten Tuban.

Menurut angga biasanya di tokonya itu menjual garam berzodium dengan merek Jempol dan Kapal. Dengan tidak adanya kiriman sejak menjelang lebaran Iduk Fitri kemarin membuat toko sembako itu kosong tidak memiliki stok garam sama sekali.

“Biasanya sekali kiriman itu kita ambil sekitar 6 ton dan paling lama itu sepuluh hari habis. Tapi ini sekarang mau cari garam buat dikonsumsi sendiri saja susah,” tambah Angga saat berada di tokonya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Jumari (50), pedagang lain yang ada di pasar tradisional itu. Tak hanya garam berzodium yang mengalami kelangkaan, garam biasa juga sudah tidak ada stok sama sekali dan harganya juga terus mengalami kenaikan.

“Kalau garam biasa ini sudah kosong sejak lama, katanya memang pengaruh cuaca. Harganya itu terus naik, tapi barangnya tidak ada,” ungkap Jumari, pedagang asal Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Tuban itu.

Menurutnya, harga garam yang tidak berzodium kini di pasaran mencapai Rp 5.000 per kilogramnya. Padahal pada beberapa bulan yang lalu sebelum terjadi kelangkaan harga garam biasa yang banyak dicari oleh petani dan peternak itu harganya baru pada kisaran Rp 2.500 per kilogramnya.

“Kalau untuk yang garam berzodium saya masih punya stok sedikit. Tapi harganya juga ikut naik,” pungkasnya. nmut/te/bj W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

SEBAGAI wujud keseriusan dalam menolak rencana Pemkab Gresik yang akan merevitalisasi alun-alun Gresik dengan membangun Islamic Centre, Forum Masyarakat Gresik Peduli Cagar Budaya (FMGPCB) mendirikan tenda penolakan di kawasan alunalun, tepatnya di depan gedung DPRD Gresik.

Lagu-lagu perlawanan terdengar dari sound system yang ada di tenda penolakan. Tenda berukuran 3×3 meter tersebut dihiasi bendera-bendera.

Beberapa pemuda nampak duduk lesehan beralaskan terpal biru di samping tenda sembari berdiskusi.

“Tenda penolakan akan berdiri selama lima hari, mulai hari ini (Kamis) hingga Senin,” ungkap Abdul Wahab (45), Koordinator FMGPGB saat ditemui Gresiknews.co di tenda penolakan, Kamis (13/7/2017).

Sebelumnya puluhan orang dari FMGPGB telah memasang 20 spanduk berisi penolakan pembangunan Islamic Centre di alun-alun Gresik pada Selasa (11/7/2017) malam.

Gelombang penolakan pembangunan Islamic Centre yang diperkirakan menelan biaya tak kurang dari Rp 28 Miliar tersebut semakin besar.

Pasalnya, tak hanya peroran-

Forum Masyarakat Gresik Peduli Cagar Budaya (FMGPCB) mendirikan tenda penolakan di kawasan alun-alun.

gan saja yang mulai banyak bergabung di FMGPCB, beberapa organisasi juga turut.

“Tadi Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Gresik, Wong Gresik on Facebook dan Serikat buruh Kasbi menyatakan bergabung dalam aksi penolakan ini,” lanjut Abdul Wahab,

yang juga direktur Masyarakat Gresik Peduli Kemanusiaan (MGPK).

FMGPCB sendiri berasal dari gabungan sejumlah elemen organisasi massa dan budaya masyarakat Gresik, Seperti PMII Cabang Gresik, PAC GP Ansor Kecamatan Gresik,

Masyarakat Gresik Peduli Kemanusiaan (MGPK), Arek Lumpur (PAL), Paguyuban Pedagang Alun-alun Gresik (PPAG), Pemuda Demokrat (PD), Paramaniaga Pedagang Gresik (PPG), Mataseger dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Niba.nkha/gr

Candi Patakan di Lamongan Rusak Sebelum Eskavasi Dimulai SEBUAH situs purbakala di Lamongan yang belum 100 persen berhasil diekskavasi sudah rusak dan banyak batubatuan yang hilang. Padahal, situs purbakala yang diperkirakan bangunan mandala atau candi ini belum lama ditemukan.

Kabar rusaknya bangunan situs purbakala di Lamongan, tepatnya di situs purbakala Desa Patakan, Kecamatan Sambeng ini pertama kali diketahui dari laman media sosial yang menyebutkan banyak batu-batuan situs yang diperkirakan berbentuk mandala ini hilang.

Di halaman media sosial tersebut disebutkan jika situs yang belum diteliti sepenuhnya tersebut kehilangan benda-benda cagar budaya seperti batu-batuan yang berada

di sekitar lokasi cadar budaya.

Seorang pemerhati budaya Lamongan, Supriyo mengaku prihatin dengan kejadian yang menimpa situs Patakan tersebut. Bahkan, areal cagar budaya tersebut juga sering dimanfaatkan oleh orang tak bertanggungjawab untuk bertapa. “Ramainya memang baru sekarang di media sosial itu,” kata Priyo di lokasi, Kamis (13/7/2017).

Sementara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lamongan, Chairil Anwar saat dihubungi membenarkan kerusakan yang terjadi di situs purbakala Candi Patakan di Desa Patakan, yang sudah ditetapkan menjadi benda cagar budaya melalui SK Bupati Lamongan. “Ya memang ada batu-batuan candi yang hilang,” katanya.

Tentang pemanfaatan situs cagar budaya Candi Patakan

Situs Purbakala di Lamongan Rusak dan hilang.

menjadi lokasi bertapa, Chairil mengaku banyak warga masih

memanfaatkan situs tersebut sebagai tempat ritual tertentu.

Bahkan, untuk mengurangi banyaknya benda cagar budaya yang hilang, pihaknya sudah menetapkan juru jaga di situs tersebut yang diambilkan dari masyarakat sekitar.

“Hanya saja ini tetap tidak maksimal karena masyarakat umum masih bebas bisa mengakses kawasan tersebut,” akunya.

Untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, Disparbud Lamongan telah membuat master plan besar untuk pengembangan kawasan ini.

Master plan ini, kata Chairil, diantaranya penetapan kawasan ini sebagai kawasan cagar budaya dan menuntaskan proses ekskavasi yang belum selesai. “Tahun depan kita mulai untuk menuntaskan ekskavasinya,” tandasnya. nfat/det

MADIUN

7

EDISI 180 | 17 - 23 JULI 2017

Raperda APBD 2016 Disahkan RANCANGAN Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016

disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang definitif.

Hal tersebut disetujui dalam rapat paripurna DPRD kabupaten Madiun, Kamis (13/7/2017).

Rapat paripurna DPRD kabupaten Madiun yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Djoko Setiyono, juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Ketua Fraksi, ketua

Komisi, ketua Badan dan anggota DPRD, Bupati Madiun, Wakil Bupati, Anggota Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Inspektur, dan Kepala OPD, Direktur

BUMD dan jajaran Pemkab.

Sebelum Bupati Madiun dan Ketua DPRD kabupaten Madiun menandatangani keputusan bersama tentang Pertanggung-

POLITIK TRANSAKSIONAL, EMPAT POROS SUDAH MUNCULKAN KANDIDAT

Cuma Dua Kursi, PKPI Penentu Pilkada Kabupaten Madiun Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia bakal memegang peranan penting dalam gelaran Pilkada Kabupaten Madiun.

D

ALAM Pilkada Kabupaten Madiun tahun 2018 sudah terbentuk 4 poros kekuatan, di antaranya poros Gerindra-PKS, Golkar-PPP, Demokrat-Hanura dan PDI-PKB. Namun yang menarik, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) justru yang akan memegang peranan dalam gelaran Pilkada tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua DPK PKPI kabupaten Madiun Dimyati Dahlan di kediaman-

nya, Kamis (6/7/2017). Menurutnya, sesuai dengan undang undang pilkada nomor 10 tahun 2012, Parpol yang bisa mengusung pasangan calon bupati dan calon wakil bupati itu minimal 20 persen dari total 45 kursi di DPRD kabupaten Madiun atau setara 9 kursi.

“Paling tidak satu partai harus mencapai 9 kursi jika ingin mengusung. Nah di sini nanti PKPI siap ambil peran karena ada 3 poros yang jumlah kursinya tidak genap 9 kursi,”

kata Dimyati. Ditambahkan Dimyati, sampai saat ini PKPI belum mengambil sikap. “Tapi PKPI pasti akan mendukung calon calon yang diusung poros poros tersebut,” imbuhnya.

Saat ditanya mengenai 3 poros yang tidak genap 9 kursi, Dimyati menjawab, “GerindraPKS hanya 7 kursi, DemokratHanura 8 kursi dan Golkar-PPP 7 kursi. Artinya poros poros itu harus menambah kursi agar bisa mengusung calonnya. Dan PKPI punya 2 kursi tapi kita memang

belum bersikap masih wait n see,” jelasanya sambil tertawa.

Keempat poros itu, jelas Dimyati, mulai berani memunculkan nama kandidat calon calonnya usai lebaran.

“Usai lebaran 4 poros mulai munculkan kandidatnya seperti Gerindra-PKS memunculkan nama Yun Harsono, GolkarPPP memunculkan Hartono, Demokrat-Hanura munculkan Kaji Bing dan PDI-PKB munculkan Djoko Setiono,” terangnya.

Pada dasarnya PKPI siap

memenuhi kekurangan kursi tersebut, namun lanjut Dimyati pihaknya masih menunggu momentum yang tepat di antaranya melihat pertimbangan respon publik tanpa mengesampingkan transaksional.

“Kita siap saja lah sekaligus menunggu momen yang tepat tanpa mengesampingkan transaksional, terutama yang lebih penting hasil survey elektabilitas masing masing figur calon pemimpin Madiun,” pungkasnya.dhimas_adi

Sekwan Kota Madiun Mendadak Mundur, Takut Diperiksa Kejati?

PASCA Pemerintah Kota (pemkot) Madiun melanjutkan pembangunan gedung DPRD kota Madiun yang mangkrak di jalan Taman Praja, mendadak Agus Triono mundur dari jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Madiun, Jumat (14/7/2017).

Dari informasi yang diperoleh, Agus Triono ini menolak untuk menjadi Pengguna Anggaran (PA), padahal sesuai aturan, jabatan Sekwan otomatis juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk proyek kelanjutan pembangunan gedung DPRD kota Madiun.

Saat dikonfirmasi terkait pengunduran diri Agus Triono, Sekretaris daerah (Sekda) kota Madiun Maidi menjelaskan bahwa pengunduran diri tersebut adalah permintaan yang bersangkutan.

“Pengunduran diri itu atas permintaan yang bersangkutan sendiri, satu bulan sebelumnya Agus Triono ini menulis surat permintaan untuk dialihtugas-

kan,” pungkas Maidi. Terkait alasan pengunduran diri lanjut Maidi, yang bersangkutan merasa tak mampu untuk melanjutkan proyek Gedung DPRD yang belum selesai pengerjaannya, saat ini Agus Triono tugaskan sebagai staf biasa di Inspektorat.

Untuk diketahui, proyek Gedung DPRD dengan anggaran sebesar Rp 29,3 miliar dari APBD tahun 2015 itu pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) hasilnya enam orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Hedi Karnomo sendiri, Agus Sugijanto (mantan Sekwan sekaligus PA), Widi Santoso (mantan Kasubag TU dan Protokol di Sekwan ; PPTK), Soemanto (PT. Parigraha Konsultan ; MK), Iwan Suasana (Wakil PT. Parigraha Komsultan ; MK), Aditya Nerviadi (pelaksana lapangan). Sementara dua orang lainnya, yakni Kaiseng dan Sonhaji ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). dhimas_adi

jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, Badan Anggaran DPRD kabupaten Madiun melalui ketuanya, Slamet menyam-

paikan laporan dalam rangka pembahasan Raparda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten Madiun TA 2016.dhimas_adi

Bupati Muhtarom Gelar Istighotsah Jelang Hari Jadi Madiun MENJELANG Hari Jadi Madiun ke 449, Pemerintah Kabupaten Madiun mengadakan kegiatan istighotsah dan doa bersama di Pendopo Kabupaten Madiun di Mejayan-Caruban, Jumat (14/7/2017).

Selain Istighotsah dan doa bersama Bupati Kediri H Muhtarom menawarkan beberapa pilihan nama untuk pendopo Kabupaten Madiun yang baru saja dibangun, atas persetujuan dari seluruh yang hadir pada kesempatan Istighotsah akhirya Pendopo dinamai Pendopo Graha Ronggo Djumeno.

Istighotsah dan doa bersama dipimpin langsung oleh KH. Mustaqim Basyari. Hadir pada kesempatan ini bupati, wakil bupati, anggota Forkopimda atau yang mewakili, ulama, Kepala OPD dan seluruh Pejabat eselon III dan IV lingkup Pemkab Madiun.

Bupati Madiun mengatakan, bahwa kegiatan Instighotsah ini merupakan agenda rutin Pemkab. Madiun setiap tahun dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Madiun.

“Kegiatan Istighotsah ini merupakan kegiatan rutin pemkab Madiun yang bertujuan untuk mendapatkan berkah dari Allah, SWT, dan apa yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar demi kemajuan masyarakat Kabupaten Madiun,” pungkas Muhtarom. dhimas_adi

Pembangunan gedung DPRD Kota Madiun yang mangkrak di Jalan Taman Praja

Anggota DPRD Madiun Ziarah Makam Retno Djumilah Penyidik Kejari Mejayan tampak sibuk riwa-riwi di kantor Bappeda.

Demokrat Madiun Punya Ketua Baru

Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD beserta Wakil Walikota Madiun usai penandatanganan persetujuan bersama.

ANGGOTA dewan kabupaten Madiun laksanakan perjalanan religi ziarah ke makam mantan Bupati Madiun yang ke dua yaitu Retno Djumilah di makam Raja-raja Mataram yang berada di Kota Gede Yogjakarta, Jumat (14/7/2017). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten

Madiun.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Djoko Setijono menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan kepada pendahulu sekaligus untuk mendoakan mereka yang telah mendahului menghadap Allah SWT. “Semoga me reka semua Husnul Khotimah. Selanjutnya

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

kita juga berdoa semoga para generasi penerus ini diberkahi oleh Allah SWT,” jelas Djoko Setidjono, Sabtu (15/7/2017).

“Ini bentuk penghormatan kami para anggota dewan kepada pendahulu kita. Kami mendoakan agar para pendahulu kita husnul khotimah selain itu mendoakan juga untuk para

generasi muda serta khususnya masyarakat Madiun semakin makmur, aman, tentram dan sebentar lagi kan Madiun mau memperingati hari jadi juga,” ungkap Djoko lagi.

Sekedar diketahui, Retno Djumilah adalah Bupati Madiun yang kedua. Dia adalah putri dari Bupati Ronggo Djumeno, bupati

pertama yang dimakamkan di makam Kuncen Kota Madiun.

Selain sebagai Bupati Madiun yang kedua, ia juga merupakan istri permaisuri dari Raja Mataram yaitu Panembahan Senopati. Sehingga Retno Djumilah dimakamkan di makam Raja-raja Mataram.dhimas_ adi

AHMAD Dawami akhirnya terpilih sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai Demokrat kabupaten Madiun untuk periode 2017 – 2022, menggantikan Iswanto yang saat ini menjabat sebagai wakil bupati Kabupaten Madiun, Kamis (13/7/2017).

Ahmad Dawami atau yang biasa dipanggil Haji Mbing terpilih sebagai ketua DPC partai Demokrat kabupaten Madiun dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar DPD Partai Demokrat Jawa Timur, di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Rabu, 12 Juli 2017.

Saat dihubungi, Iswanto membenarkan bahwa muscab untuk kabupaten Madiun telah dilaksanakan di Surabaya, semua pemilih dan yang punya hak pilih di undang ke Surabaya lalu lanjut Iswanto untuk DPC Demokrat kabupaten Madiun telah memilih Achmad Dawawi sebagai ketua DPC partai Demokrat yang baru, “Alhamdulillah, muscab Demokrat kabupaten Madiun telah dilaksanakan di surabaya dan berlangsung lancar, semua pemilih yang punya hak pilih diundang semuanya dan untuk penerus untuk tampuk pimpinan ketua DPC Demokrat yang baru yakni saudara Ahmad Dawawi untuk periode 2017 sampai dengan 2022,” ujar Iswanto.

Iswanto menambahkan setelah terpilih ketua DPC yang baru langkah berikutnya adalah konsolidasi, yakni membentuk kepengurusan yang baru, “Setelah muscab dan adanya ketua DPC yang baru pasti ada konsolidasi yakni dengan membentuk kepengurusan baru dan secepatnya kosolidasi ini kita selesaikan, kebetulan ketua tim formasi adalah ketua DPC terpilih. Sedang kami di DPC adalah sebagai unsur DPC yang masuk dalam unsur formatur,” pungkas Iswanto.dhimas_ady

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT Aksara Grafika Surabaya, Jl. Raya Berbek No 45 Waru - Sidoarjo, Tlp (031) 8678318 (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

KENDAL

6

EDISI 180 | 17 - 23 JULI 2017

TNI Ngecor Jalan Desa

TMMD Sengkuyung menggarap akses insfrastruktur jalan di Desa Banyu Urip.

PELAKSANAAN TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II tahun 2017 Kodim 0715/Kendal, dengan menggarap akses insfrastruktur jalan desa yang berada di Desa Banyu Urip, Kecamatan Ngampel, disambut baik oleh warga desa setempat dan desa lainya. Pasalnya kondisi jalan desa yang berada di areal pertanian desa rusak parah, dan ironisnya setiap kali terjadi hujan, jalan menjadi berlumpur dan sulit bagi pengguna jalan melintasinya.

“Kami, warga senang TNI turun ke desa dan melakukan peningkatan insfrastruktur jalan desa yang rusak parah dan tidak kunjung ada perbaikan dalam kurun tiga tahun terakhir ini. Ini merupakan akses jalan bagi tiga desa. Kalau jalan berlumpur warga terpaksa harus memutar 7 KM untuk bisa ke Kecamatan Ngampel. Ada jalan pintas, tapi harus menyusuri jalur rel kereta api, itu berbahaya,” kata Tami, warga Banyu Urip, kepada Radar Pekalongan, Jumat (7/7/2017).

Tami, mengungkapkan meski bukan sebagai jalur utama, jalan desa yang berada di Desa Banyu Urip, Kecamatan Ngampel tersebut merupakan akses jalan bagi beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Ngampel. Letaknya yang berada di area pertanian itu sehingga membuat jalan itu menjadi penting yang kerapkali digunakan sebagai akses untuk lalu lintas mengangkut hasil-hasil pertanian warga. Oleh karenanya, keberadaan TNI Kodim 0715/Kendal melakukan pengecoran jalan melalui program TMMD sangat disyukuri oleh warga.

“Matur nuwun kepada TNI yang sedang melakukan pengecoran jalan ini. Sehingga nanti jika jalan sudah bagus, warga bisa lancar saat melakukan berbagai aktivitas dengan melalui jalan ini. Bagi warga jalan ini penting sebagai akses jalan untuk bisa meningkatkan perekonomian warga dari segi hasil pertanian. Warga yang melintas di jalan ini seperti dari Desa Banyu Urip, Bonjonggede, Dempalrejo, Putatgede, dan lainya,” ungkap dia.

Komandan Kodim 0715/Kendal Letkol Inf Piter Dwi Ardianto melalui Sersan Mayor Mugiyono, anggota Kodim bertugas melakukan cek pasukan TNI di lokasi TMMD, mengatakan TMMD Sengkuyung II dilakukan 30 hari, dan nanti akan berakhir tanggal 2 Agustus 2017. Kegiatanya berupa pembangunan fisik dan non fisik. Untuk pembangunan fisiknya yakni, pengecoran jalan dengan volume 565 X 3 M X 12 CM. Sumber dananya berasal dari tiga komponen, yakni APBD Provinsi sebesar Rp 130 juta, APBD Kabupaten Rp 130 juta dan swadaya masyarakat Rp 25 juta. Dengan total keseluruhan mencapai angka Rp 285 juta.

“Adapun kegiatan non fisiknya, seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan hukum dan kamtibmas, penyuluhan tenaga kerja dan transmigrasi, penyuluhan KB dan kesehatan, penyuluhan pertanian dan kehutanan serta penyuluhan bahaya narkoba. Ada juga pasar murah untuk rakyat dan hiburan masyarakat,” kata dia.

Mayor Mugiyono, menambahkan manfaat TMMD, dengan adanya program fisik cukup membawa dampak positif.

Seperti dapat memperlancar arus perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperlancar arus lalu lintas, mobilitas masyarakat dan anak sekolah. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bergotong royong dan memelihara dan meningkatkan kemanunggalan TNI-rakyat.

“Untuk pengerahan tenaga kerja di TMMD Sengkuyung II ini meliputi dari anggota Kodim 0715/Kendal ada 24 orang, Polri 2 orang, tenaga kesehatan 2 orang, Linmas 2 ofrang dan dari masyarakat 30 orang. Jadi totalnya ada 60 orang,” pungkas dia.neko

Kendal Kedatangan Kapolres Baru KEDATANGAN AKBP Adi Wijaya beserta istri di Polres Kendal disambut dengan tarian wira pertiwi yang dilakukan lima polwan anggota Polres Kendal, Jumat (7/7).Tarian itu diibaratkan penyambutan prajurit terhadap rajanya. Selama kurang lebih lima menit, ia menyaksikan tarian tersebut.

Setelah itu dirinya langsung disambut AKPB Firman Darmansyah yang menunggu di halaman depan lobi.

AKBP Adi Wijaya yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Polewalimandar resmi menjabat sebagai Kapolres Kendal menggantikan AKBP Firman Darmansyah yang diangkat menjadi Wadir Lantas Polda Gorontalo.

Firman Darmansyah, mengatakan, ia dipercaya menjabat sebagai Kapolres Kendal selama empat bulan, mulai dari Maret hingga Juli. Selama bertugas, banyak suka duka yang ia lalui. Mulai dari penangkapan terduga teroris, eksekusi lahan tol, hingga pengamanan arus mudik/balik Idul Fitri 1438 H. ‘’Arus mudik/balik tahun ini kami harus bekerja keras, karena jalur pantura Kendal macet akibat dibukanya tol darurat di Gringsing. Namun, semua itu bisa kami atasi berkat kerja keras semua pihak, termasuk Pemkab Kendal,’’ kata dia.

Adi Wijaya mengatakan, pihaknya akan meneruskankerja sama yang telah terjalin antara Polres Kendal dengan para Forkompimda. Program yang sudah dijalankan pejabat sebelumnya akan dipertahankan serta ditingkatkan agar lebih baik lagi. ‘’Saya mengucapkan selamat kepada AKBP Firman yang diangkat sebagai Wadir Lantas Polda Gorontalo. Wadir Lantas merupakan jabatan mantap, karena sebentar lagi akan menjadi komisaris besar (kombes),’’ tuturnya.neko W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Bupati Kendal Minta Petani Tidak Jual Hasil Panen ke Tengkulak Bupati Kendal meminta kepada petani untuk tidak menjual hasil panen ke tengkulak. Selain itu pihaknya juga akan memberikan bantuan modal ke petani melalui BUMDES.

B

UPATI Kendal dr.

Mirna Annisa, M.Si ke depan bakal membantu hasil panen petani dengan menampung hasil panen agar memperoleh keuntungan dan tidak dipermaikan harganya oleh tengkulak.

Selain itu, hasil panen yang ditampung Pemkab nantinya bisa mencukupi kebutuhan lokal Kabupaten Kendal selain dikirim ke luar daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Mirna dalam sambutannya usai memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) berupa 250 hand sprayer secara simbolis di Dusun Barang Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean, Kamis (6/7/2017).

Jajaran Pemkab Kendal,

Rapat Paripurna penyampaian pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2016 dan penyampaian KUU-PPAS APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2018.

menurut Bupati Mirna siap membantu petani apabila mengalami kesulitan dalam bertani baik soal permodalan, pemasaran maupun pengolahan hasil pertanian. Nantinya juga akan disiapkan sentra untuk hasil panen khususnya untuk tanaman hortikultura.

Sementara, bantuan yang diberikan berupa alsintan, Bupati Mirna berharap hendaknya dimaknai sebagai perhatian dari pemerintah khususnya Pemkab Kendal dan kepastian adanya peningkatan kualitas bertani.

“Saya akan tetap memikirkan bantuan permodalan bagi para petani dengan model bisa di BUMDES. Kepala Desa hendaknya mampu berkordinasi baik dengan bagian pereko-

nomian yang mengarahkan untuk bantuan permodalan ke BPR Kendali Artha. Di sana akan dilihat jenis permodalan seperti apa. Namun, apabila membutuhkan dana yang lebih besar bisa bekerjasama dengan perbankan yang lebih besar seperti Bank Jateng amaupun BRI dan BNI. Seperti petani kopi di Sukorejo yang langsung bekerjasama dengan BRI,” tuturnya.

Pada kesempatan pemberian bantuan alsintan tersebut, Bupati Mirna bicara soal kemandirian produk lokal Kabupaten Kendal dengan kualitas yang baik. “Petani dibantu dengan suatu siklus permodalan yang dipermudah, hasil produksi dibeli Pemkab Kendal dengan syarat berkualitas dan

mampu dijual di pangsa pasar yang lebih luas,” kata Mirna.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Dyah Aning Budiarti mengatakan, bantuan alsintan yang diberikan pemerintah Pusat lewat Pemkab Kendal mampu meningkatkan hasil produksi pertanian khusnya padi dan sekaligus mendongkrak produktifitas petani. Dilaporkan oleh Dyah Aning, beras yang dihasilkan petani Kabupaten Kendal semakin meningkat baik kualitas maupu kuantitasnya sehingga sudah mampu diekspor hingga ke perbatasan.

Selain itu, program pertanian khusus Pajale (padi, jagung dan kedelai) yang dilaksanakan bersama aparat TNI telah menuai hasil yang memuaskan.

Khususnya di Kecamatan Patean, tanaman jagung berhasil dikembangkan dengan baik dengan hasil berkualitas dan melimpah serta menjadi andalan produksi jagung.

“Apabila tahun 2017 dicanangkan tahun tidak mengimpor beras, produksi jagung di Kabupaten Kendal cukup melimpah pada tahun depan (2018) diharapkan bisa swasembada jagung. Tanaman jagung bisa mengurangi adanya hama pengganggu dengan pergantian tanaman setelah padi, jagung dan kedele. Selain itu, jumlah ternak yang cukup banyak bisa dipenuhi kekurangan pakan jagung dengan produksi jagung lokal Kabupaten Kendal,” terang Dyah Aning.neko

DPRD Kendal Gelar Rapat Paripurna Istimewa DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda pengambilan sumpah pengganti antar waktu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kendal dari Fraksi Persatuan Pembangunan (F PPP), Senin (10/7/2017).

Acara berlangsung di ruang rapat Paripurna dipimpin Ketua Dewan Prapto Utono dan dihadiri Wakil Bupati, Forkompinda, Sekda Kendal, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda, Pimpinan OPD, Camat se Kendal, Direktur BUMN/BUMD, Ketua Partai Politik, wartawan, LSM serta diikuti segenap anggota.

Dua orang yang disumpah dan diresmikan menjadi pengganti antar waktu (PAW) itu dari fraksi PPP yakni Mastur Samlawi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal dan anggota DPRD Kabupaten Kendal Abu Suyudi sebagai anggota DPRD Kabuapten Kendal masa 2014-2019.

Keduanya menggantikan H MA Taufikullah ST sebagai Wakil Ketua DPRD masa 20142019 yang meninggal dunia.

Ketua DPRD Kendal Parpto Utono mengatakan rapat paripurna istimewa ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat badan musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Kendal tanggal 3 Juni 2017.

Berdasar keputusan Gubernur Jawa Tengah No 170/27 tahun 2017, tanggal 21 April 2017 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kendal dan putusan Gubernur Jawa Tengah No 170/36 tahun 2017 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal masa keanggotaan 2014-2019.

Wakil Bupati Masrur Masykur, mengatakan mengucapkan selamat kepada Mastur Samlawi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal dan anggota DPRD Kabupaten Kendal Abu Suyudi sebagai anggota DPRD Kabuapten Kendal dewan masa 2014-2019.

“Semoga amanah yang diberikan tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sebagai

DPRD Kabupaten Kendal menggelar Rapat Paripurna Istimewa.

wakil rakyat untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan di Kabupaten Kendal. Terima kasih kepada almarhum Taufikullah atas kerjasamanya selama menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kendal. Mudah-mudahan amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT,” kata dia.

Pada momen ini, pengucapan sumpah untuk dapat jadi momen penyegaran kem-

bali akan fokus utama anggota DPRD sebagai corong penyalur aspirasi masyarakat. sebab fungsi dewan yang diduduki oleh para anggota DPRD beralaskan amanat tertiinggi dari rakyat dan kepercayaan rakyat.

Dala kesempatan itu, dia mengajak kepada ketua dan para wakil Ketua DPRD serta semua anggota DPRD Kabupaten Kendal untuk terus memberikan umpan balik kepada rakyat yang

memiliki kedaulatan tertinggi dalam demokrasi modern. Yang mengandung makna bahwa kepercayaan yang telah diberikan tersebut sudah seyogyanya dijawab dengan kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas kedewanan dengan penuh tanggungjawab, jujur, murni dan bernmuara pada kesejahteraan rakyat.

“Hal ini bisa terlaksana bila semua anggota DPRD memiliki kapasitas dan kualitas intelekteual maupun moral yang menempatkan posisinya sebagai orang yang memang dipercaya,” kata dia.

Masrur mengingatkan, sebagai lembaga legislatif yang merupakan mitra kerja pemerintah daerah, DPRD diaharapkan mampu dan mau menjembatani antara kebijakan pemerintah dengan keinginan masyarakat agar dapat secara bersama-sama dapat mengembangkan kehidupan demokrasi dan kemampuan untuk mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal.neko

Semarak Pesta Rakyat Makan 2.500 Ketupat SEBANYAK 2.500 ketupat disajikan dalam Semarak Pesta Rakyat Makan Ketupat Bareng yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Kaliwungu Minggu (02/06/2017).

Semarak Pesta Rakyat yang digelar di moment Syawalan ini diramaikan dengan hiburan marching band, drum blek, atraksi silat dan organ tunggal.

Diawali dengan mengarak tiga buah gunungan ketupat sekitar 100 meter dari satu tempat menuju lokasi acara. Dihadiri Bupati Kendal dr Mirna Annisa, Ketua MUI Kendal KH Asroi Thohir, para ulama, tokoh masyarakat dan pengasuh pondok pesantren.

Ketua Panitia, Arno mengatakan, Forum Masyarakat Kaliwungu (Formaka) menggelar Pesta Raktar Makan Ketupat Bersama bertujuan agar Pesta Ketupan bisa menjadi ikon tradisi di Kendal. Untuk itu

Pesta Ketupat di Kaliwungu.

acara Pesta Ketupat ini akan diupayakan menjadi agenda tahunan di Kaliwungu. “Kami sangat berterima kasihkepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara

yang baru pertama kali diadakan di Kendal,” katanya.

Sementara itu, Camat Kaliwungu, Dwi Cahyono Suryo mengatakan, akan mengangkat Pesta Ketupat di Kaliwungu

menjadi pesta tahunan. Jika kali ini belum bisa memecahkan rekor MURI, maka tahun depan akan diupayakan bisa memecahkan rekor MURI. Dikatakan, acara yang semula

bisa menyediakan 200 ribu ketipat dan 2,1 ton ikan, namun karena persiapannya terlalu singkat, maka belum bisa dilaksanakan. “Acara Pesta Ketupat ini selain sebagai tradisi, juga sebagai bentuk rasa syukur,” katanya.

Bupati Kendal dr Mirna Annisa memberikan apreasiasi digelarnya acara Pesta Ketupat.

Dikatakan, digelarnya acara ini juga sebagai wujud pemerintah yang peduli dengan masyarakat.

Acara ini juga untuk mempersatukan seluruh masyarakat, baik kalangan para kyai atau ulama, kalangan pemuda dengan pemerintah.

Menurutnya, Pesta Ketupat ini tidak sekedar tradisi biasa, sehingga harus dilestarikan, sehingga harus ada keterlibatan semua masyarakat. “Dengan acara ini diharapkan pemahaman masyarakat terhadap budaya Islam semakin baik,” harapnya.neko

KEDIRI

9

EDISI 180 | 17 - 23 JULI 2017

KARAOKE INUL VISTA SAJIKAN PENARI TELANJANG DAN LAYANAN ESEK-ESEK

Satwa Langka Diamankan dari Rumah Warga

Diduga karaoke Inul Vista menyediakan perempuan untuk menari bugil dan memberikan layanan esek-esek di dalam room.

K

ARAOKE Inul Vista di Kediri tepatnya di Jalan Hayam Wuruk 46 bakal hilang keberadaannya. Pasalnya tempat hiburan milik artis Inul Daratista ini kepergok menyediakan tarian telanjang (striptease).

Perkembangan terakhir, Polda Jatim telah menetapkan Ilham, salah satu manager Inul Vista sebagai tersangka dalam kasus pengerebekan yang dilakukan Polda, Jumat dini hari (14/7/2017).

Data yang didapat dari anggota Polda Jatim menyebutkan,

setelah dilakukan penyidikan Ilham berstatus tersangka karena diduga menyediakan perempuan yang dapat menemani tamu untuk karaoke Inul Vista.

Parahnya lagi, perempuan itu menyajikan tarian bugil dan memberikan layanan esek-esek di dalam room Inul Vista.

Yang diamankan Polda Jatim saat penggerebekan yaitu empat perempuan bernama Popy (32), Wida (31), Rosa (23), dan Echa (26). Saat ditangkap, mereka sedang menari telanjang.

Sementara itu pegawai Inul Vista yang ikut diamankan D sebagai Kasir, A sebagai waitress, S

sebagai security, dan Ilham (36) sang manajer. Sementara tamu atau pengguna room 2, Alfian dan Adi juga diamankan.

Petugas akan menjerat para tersangka dengan pasal pasal 36 UU Nomor 44/2008 tentang Pornografi dan atau pasal 296 KUHP, yang berbunyi praktik prostitusi atau pornografi terkait kasus tari telanjang atau mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

Para tersangka saat ini diamankan di Ditreskrimum Mapolda Jatim beserta barang buktinya di antaranya, bill room,

uang Rp 5 juta, celana dalam dan handphone.

Terpisah Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar berjanji bakal mencabut ijin hiburan milik Inul Vista apabila bersalah. Namun pihaknya masih menunggu perkembangan dari Polda Jatim.

“Kita akan mencabut ijin Inul Vista namun menunggu hasil dari Polda Jatim,” ungkap Walikota saat melakukan Press relese di ruang Kilisuci Pemkot Kediri, Jumat (14/7/2017).

Lebih lanjut walikota mengatakan, jika pihaknya sudah dua kali memperingatkan mana-

jemen Inul Vista agar jangan melanggar aturan perijinan.

Saat ini justru pelanggarannya fatal. Otomatis hal tersebut mencoreng nama baik kota Kediri.

“Sudah dua kali saya peringatkan untuk tidak melanggar aturan perjanjian. Namun tetap saja, otomatis kita akan cabut izinnya,” kata walikota.

Ia juga menambahkan, pihaknya mempersilahkan siapa saja mencari rejeki di kota Kediri. “Namun dengan aturan yang sudah ada, dan jangan merusak nama kota Kediri,” pungkas Wali Kota Kediri berapi-api.nandik

Pemenang Lelang Bangun Kembali Jembatan Brawijaya

Rangkaian KA pengangkut BBM yang anjlok di Jalan Halmahera, Kota Malang.

SATRESKRIM Polresta Kediri amankan 7 binatang langka yang dilindungi Undang-Undang Satwa Langka dari salah satu warga Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Kamis (13/07/2017).

Kasatreskrim Polresta Kediri AKP Ridwan Sahara yang memimpin penggerebekan di rumah salah satu warga Campurejo menjelaskan, jika dari pengakuan pemilik rumah Campurejo gang 4 bernama Muslimin, ia hanya dititipi salah seorang warga Geringging Kabupaten Kediri bernama Gogon.

Lebih lanjut Ridwan menjelaskan jika hewan langka yang dipelihara Muslimin adalah jenis hewan kukang sebanyak 7 ekor. Dan hewan tersebut termasuk satwa yang dilindungi oleh pemerintah.

“Saat ini kami masih mengembangkan temuan kami di rumah warga Campurejo untuk memburu si pemilik yang bernama Gogon tersebut,” ungkap Ridwan.

Adapun temuan ini berasal dari laporan masyarakat dan biasanya jual beli satwa langka ini melalui bisnis online.

“Kami akan melakukan pengembangan apakah pelaku juga melakukan jual beli satwa langka ini. Dan untuk barang bukti 7 hewan kukang nanti pihak kepolisian akan berkordinasi dengan BKSDA Jatim,” pungkas Ridwan.nandik_kartika

Kejari Kota Kediri Penjarakan Ketua Koperasi Selomangleng

Jembatan Brawijaya Kediri yang sudah lama mangkrak.

SERINGNYA kebakaran yang terjadi di jembatan lama dan kemacetan, Pemerintah Kota Kediri berupaya melanjutkan pembangunan Jembatan Brawijaya yang ada di sisi utara jembatan lama. Setelah terken masalah hukum, saat ini ada titik temu untuk melanjutkan pembangunan Jembatan Brawijaya.

Titik temu tersebut setelah Pemkot Kediri mendapat putusan kasasi dari MA Nomor 48 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 27 Desember 2016. Disebutkan,

PT Fajar Parahiyangan sebagai pemenang lelang sebelumnya bisa melanjutkan pekerjaan.

Namun dalam keputusan MA tersebut, harga satuan yang diakui adalah harga pada tahun 2015. Tentu nilai harga tersebut sudah tertinggal dengan perkembangan harga pada tahun 2017 ini. Hal ini berdampak penyelesaian jembatan masih terhenti hingga pertengahan tahun 2017.

Untuk mempercepat penyelesaian, Pemerintah Kota Kediri mengambil langkah den-

gan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo mengenai kelanjutan pembangunan Brawijaya.

Gayung bersambut, surat tersebut ditanggapi oleh Kementrian Sekretariat Negara RI yang mengundang Walikota Kediri untuk membahas kelanjutan jembatan Brawijaya.

Hasil dari rapat tersebut disepakati bahwa pembangunan jembatan Brawijaya akan dilanjutkan dengan catatan: 1.Pemerintah Kota Kediri telah menerima surat dari Ke-

mentrian Sekretariat Negara terkait hasil rapat di Kementrian Sekretariat Negara pada hari Senin, 10 Juli 2017.

2. Pemkot membentuk Tim Kota Kediri Penyelesaian Pembangunan Jembatan Brawijaya.

3. Pengkajian/penghitungan/penyesuaian harga satuan sesuai peraturan yang berlaku (Permen PU Nomor 28 Tahun 2016 4. Melakukan koordinasi dengan PT Fajar Parahiyangan agar pelaksanaan pembangunan bisa segera dilaksanakan

dengan memperhitungan sisa waktu dan anggaran.

5. Menyampaikan surat kepada Ketua MA untuk meminta audiensi berdasarkan surat hasil rapat di kementrian Sekretaria Negara pada hari senin, 10 Juli 2017.

6. Melakukan cut of atau MC 0 dengan pendampingan dari peserta rapat di Kementrian Sekretarian negara (Bareskrim, BPKP, Kejaksaan Agung, Kementrian PU PR, dan LKPP). nandik_kartika

Kediri Jadi Sarang Produsen Miras

K

OTA Kediri menjadi sarang produsen miras Kar ena selama ini banyak ditemukan pabrik rumahan miras yang be rhasil diungkap oleh bea cukai Kediri yaitu produksi miras yang tanpa pita cukai.

Kepala Bea Cukai Kediri, Turanto mengatakan, kebanyakan produksi rokok polos tanpa pita cukai di daerah Nganjuk, Jombang dan Tulungagung. Dan untuk Kediri sangat kecil keberadaan produksi rokok polos tanpa pita cukai. Disinyalir Kediri ini produsen Miras, dan bea cukai sudah berkordinasi dengan polisi serta Satpol PP. “Justru miras tanpa pita cukai banyak ditemukan di wilayah Kediri, “ ungkap Turanto, Selasa (11/07/2017).

Saat ini bea cukai Kediri sedang membidik salah seorang pengusaha miras yang tanpa pita cukai. Namun ia tak bisa membuka identitas pelaku karena takut bocor.

“Sudah dilakukan pengejaran ke salah satu wilayah,” kata Turanto.

Turanto juga mengata kan, jika Tahun 2016 hingga 2017 sudah ditemukan 2000 liter lebih miras tanpa pita cukai yang diung kap oleh bea cukai Kediri dengan 25 kali penindakan.

“Untuk pelaku miras illegal sudah ditindak oleh Pengadilan Negeri ( PN ) Kediri dan sudah dijatuhi sangsi,” pungkas Turanto.nandik_kartika W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Bea Cukai Kediri saat memamerkan hasil penindakan.

Abdul Rosyid, Pidsus Kejari kota Kediri.

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) kota Kediri penjarakan Ketua Koperasi Selomangleng. Penahanan ini terkait pembangunan kios yang ada di lokasi wisata Gua Selomangleng.

Diduga dalam pem bangunannya, ada selisih anggaran sebesar Rp 100 juta dari total anggaran Rp 400 juta yang diambilkan dari DAU 2014 lalu.

Kasi Pidsus Kejari kota Kediri, Abdul Rosyid menjelaskan, “Tersangka tidak bisa menyebutkan selisih keuangan dalam pembangunan kios itu,” ungkap Rosyid saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (12/7/2017).

Lebih lanjut Rosyid memaparkan, jika awalnya pada tahun 2014 ada anggaran dari Kementrian Koperasi untuk koperasi seluruh Indonesia. Namun pada saat itu penyaluran anggaran langsung atas nama rekening koperasi daerah dengan rekomendasi dari Dinas Koperasi di daerah.

“Pada saat itu diajukan Koperasi Selomangleng kota Kediri melalui dinas Koperasi kota Kediri,” ungkap Rosyid lagi.

Pelaksanaan pembangunan Kios Selomangleng dilakukan secara swakelola dan dinas koperasi hanya kepengurusan administrasi. “Dinkop hanya dilewati saja, pasalnya penyaluran anggaran langsung ke rekening koperasi Selomangleng,” tambah Rosyid.

Dan setelah dilakukan pembangunan 2014 , Kejari menemukan kejanggalan dalam pembangunan. “Akhirnya kita panggil pihak ketua koperasi dan juga ketua paguyuban PKL Selomangleng, Suwarno. Dan ternyata dalam melakukan pembangunan ada temuan jika ada selisih anggaran kurang dari 100 juta dan pihak ketua tak bisa mempertanggungjawabkan, hal tersebut. Otomatis langsung kita tahan sebelum hari raya idul Fitri kemarin,” kata Rosyid. nandik_kartika

10

TULUNGAGUNG-BLITAR EDISI 180 | 17 - 23 JULI 2017

SMA di Tulungagung Kaji Sistem Pembelajaran Berbasis SKS

Bupati Blitar: Pasca Libur Lebaran, Yuk Tingkatkan Semangat Kerja SUDAH menjadi agenda rutin bagi Pemerintah Kabupaten Blitar melaksanakan apel dan halal bihalal antara pejabat dengan seluruh karyawan/karyawati Pemerintah Kabupaten Blitar. Ini dilaksanakan pasca liburan Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan tersebut digelar Senin, 3 Juli 2017 di halaman kantor Bupati Blitar.

Bupati Blitar, Drs. H.Rijanto, MM memimpin langsung apel dengan didampingi Wakil Bupati Blitar, Marhaenis dan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Totok Subihandono, M.Si. Dalam sambutannya, orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menyampaikan, apresiasi kepada seluruh peserta apel yang hadir. Mengingat setelah libur lebaran yang mencapai 10 hari tersebut, tidak menyurutkan pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar aktif kembali untuk melaksanakan tugas.

Dari 9949 pegawai, hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran hanya 3 orang yang tidak masuk kerja dengan keterangan satu sakit, satu ijin dan satu tanpa keterangan. Bupati Blitar menegaskan, bagi pegawai yang tidak masuk khususnya yang tanpa keterangan harus segera dilaporkan kepada Wakil Bupati Blitar.

Bupati Blitar juga menyampaikan bahwa, libur yang diberikan pemerintah pusat melalui Kepres Nomor 18 Tahun 2017 memang patut disyukuri. Bahkan tidak mengurangi jatah cuti pegawai. Sehingga kegiatan, program maupun kebijakan Pemerintah Pusat memang sudah semestinya didukung penuh. Semangat kerja, kerja dan kerja harus digelorakan kembali.

Seperti diketahui, usai apel, seluruh karyawan/karyawati mengadakan halal bihalal dengan Bupati, Wakil Bupati Blitar, Sekretaris Daerah serta seluruh kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Sebelumnya, satu minggu usai merayakan Hari Raya Idul Fitri yang identik dengan ajangsana untuk bersilaturahmi saling memaafkan, masyarakat di Pulau Jawa juga merayakan lebaran ketupat sebagai penutup Hari Raya Idul Fitri.

Sehingga Hari Raya Idul Fitri tidak bisa dipisahkan dengan Lebaran Ketupat.

Bupati Blitar yang saat itu didampingi sejumlah pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar juga merayakan Lebaran ketupat bersama warga Desa Sumber Kecamatan Sanankulon. Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini mengungkapkan, tradisi lebaran dengan anjangsana ke tetangga, sanak saudara, juga lebaran ketupat hanya ada di Indonesia. Ini merupakan cermin bahwa masyarakat Indonesia sangat suka bersillaturahmi, hidup rukun. Dan situasi rukun, kondusif ini harus terus dijaga.

Mengutip berbagai sumber, Ketupat adalah jenis makanan yang dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa (janur) yang dibuat berbentuk kantong yang kemudian dimasak dalam waktu lama. Setelah masak, ketupat tersebut diantarkan ke kerabat terdekat dan kepada mereka yang lebih tua, sebagai simbol kebersamaan dan lambang kasih sayang. Ketupat mulai dikenal pada masa Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga membudayakan 2 kali BAKDA, yaitu Bakda Lebaran dan Bakda Kupat. Dalam filosofi Jawa, Ketupat atau kupat dalam bahasa Jawa merupakan kependekan dari Ngaku Lepat dan Laku Papat.

Artinya, ngaku lepat berarti mengakui kesalahan, dan laku papat yakni empat tindakan. Ngaku Lepat ini dengan prosesi sungkeman kepada orang tua seraya memohon maaf. Sedangkan Laku Papat yakni Empat tindakan tersebut adalah: lebaran, luberan, leburan dan laburan. Lebaran bermakna usai, menandakan berakhirnya waktu puasa. Berasal dari kata lebar yang artinya pintu ampunan telah terbuka lebar.

Luberan bermakna meluber atau melimpah. Sebagai simbol ajaran bersedekah untuk kaum miskin. Pengeluaran zakat fitrah menjelang lebaran yang wajib dilakukan umat Islam, juga sebagai wujud kepedulian terhadap sesama manusia. Sedangkan untuk Leburan dimaknai sebagai momen lebaran, dosa dan kesalahan kita akan melebur habis karena setiap umat Islam dituntut untuk saling memaafkan satu sama lain. Sementara itu Laburan berasal dari kata labur atau kapur. Kapur adalah zat yang biasa digunakan untuk penjernih air maupun pemutih dinding. Maksudnya supaya manusia selalu menjaga kesucian lahir dan batin satu sama lain.

Mengunjungi ke kediaman para beberapa tokoh agama oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar juga merupakan agenda tahunan. Tujuan dari kunjungan tersebut, selain halal bihalal juga untuk menjaga sillaturahmi. Dalam kunjungan ke tokoh agama tersebut, Bupati Blitar selain didampingi para pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, juga didampingi anggota Forpimda. Atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, Bupati Blitar menyampaikan Selamat Idul Fitri serta permohonan maaf. Mengingat, para tokoh agama sangat berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Blitar. Para ulama, tokoh agama juga telah turut menjaga situasi di kabupaten ini tetap kondusif. Saran untuk kemajuan Kabupaten Blitar dari para kyai, tokoh agama tetap diharapkan.nnang/hms

Wabub Tulungagung Hadiri Halal Bihalal di DPRD

Siswa lama tetap menggunakan kurikulum K-13. Sedangkan untuk semester awal ini akan diberlakukan paket SKS untuk semua siswa.

S

ALAH satu SMA unggulan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tengah mengkaji opsi memberlakukan sistem pembelajaran berbasis satuan kredit semester atau SKS, sebagaimana yang berlaku di perguruan tinggi.

“Dengan sistem pembelajaran ini, jumlah SKS menjadi acuan kelulusan siswa. Siswa bisa lulus cepat, kurang dari tiga tahun, tepat waktu tiga tahun atau lebih lama, bergantung pencapaian SKS yang ditempuh,” kata Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Kedungwaru Wuryanto di Tulungagung, Kamis (13/7/2017).

Ia menegasakan bahwa sistem SKS hanya diberlakukan pada siswa

kelas X atau siswa baru.

Sementara siswa lama tetap menggunakan kurikulum K-13.

Sedangkan untuk semester awal ini akan diberlakukan paket SKS untuk semua siswa.

“Pada semester awal ini semua mendapat SKS seragam. Istilahnya SKS mata pelajaran umum atau wajib, hasil dari semester 1 baru menentukan jumlah SKS yang bisa diambil pada periode semester selanjutnya,” kata Wuryanto.

Wuryanto mengatakan, sistem SKS pada dasarnya mirip kelas akselerasi. Bedanya, lanjutnya Wuryanto, jika kelas akselerasi siswa unggulan telah dikelompokkan sebelumnya dalam satu ruang, sistem SKS tidak ada pemisahan.

BERTEMPAT di halaman Kantor DPRD Tulungagung, Senin (10/7/2017), DPRD Tulungagung menyelenggarakan Halal Bihalal Idul Fitri 1438 H. Acara berlangsung meriah dan disertai juga tausiyah yang disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung, KH Hadi Mahfudz (Gus Hadi).

Hadir dalam acara Halal Bihalal, Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM dan anggota Forkopimda Tulungagung, termasuk pimpinan dan anggota DPRD Tulungagung. Selain juga di antaranya para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung, komisioner KPU Tulungagung, pimpinan organisasi masyarakat, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kepemudaan dan organisasi profesi.

Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, dalam sambutannya mengucapkan selamat Idul Fitri 1438 H pada semua yang hadir di acara halal bihalal.

Ia pun atas nama lembaga dan pribadi meminta maaf atas semua kesalahan dan kekeliruan yang telah lalu. “Minal aidzin wal faidzin. Mohon maaf lahir batin,” katanya.

Menurut Supriyono, sebagai lembaga legislatif yang selalu berinteraksi dengan Pemkab Tulungagung dan masyarakat, DPRD Tulungagung dipastikan sedikit banyak mempunyai kesalahan dan kekeliruan.

“Bahkan dengan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan, saat berdiskusi terkadang timbul amarah, kami minta maaf. Memang dalam menjalankan pemerintahan terkadang timbul perbedaan pendapat,” paparnya lantas tersenyum.

Sementara itu, dalam tausiyahnya, Gus Hadi memaparkan tentang tiga resep dari Rasululah Nabi Muhammad SAW dalam menjaga ketaqwaan pada Allah SWT. Ketiga resep tersebut adalah menjagaga ketaqwaan dalam kondisi apapun, berbuat baik setelah melakukan keburukan dan selalu berbuat baik pada sesama manusia.

“Jangan hanya taqwa pada Allah SWT selama menjadi orang kaya saja. Atau saat menjadi orang miskin atau saat dalam keadaan sakit. Yang terjadi saat ini, banyak yang rajin solat atau rajin bersodaqoh saat kaya saja kalau miskin tidak. Begitu pun sebaliknya,” paparnya.

Ketiga resep dari Rasulullah tersebut, menurut Pengasuh Pondok Pesantren Melaten Kecamtan Kauman ini, akan membuat kita istiqomah dalam beribadah pada Allah SWT. “Saat ini pun sudah mulai luntur untuk berbuat baik pada sesama manusia. Ini berbahaya,” tandasnya prihatin.

Setelah tausyiah berakhir dan pembacaan doa oleh Ketua PCNU Kabupaten Tulungagung, KH Abdul Hakim Musthofa, acara halal bihalal dilanjutkan dengan ramah tamah dengan menyantap hidangan yang disediakan di ruang pimpinan dewan dan lobi Kantor DPRD Tulungagung.nnang W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

menyelesaikan SKS. Alternatif kedua, ada kelompok pembelajaran. Secara khusus ada guru yang menangani kelompok yang cepat, yang normal dan yang lambat.

Namun untuk mereka tetap berada di satu kelas yang sama. Sementara alternatif ketiga, ada pengelompokan kelas berdasar kemampuan siswa.

Nantinya siswa yang cepat menyelesaikan SKS akan dikelompokan, demikian juga siswa yang normal, maupun yang lambat menyelesaikan SKS. “Masih dimatangkan, mana yang sekiranya bisa dilaksanakan dan memudahkan semua,” kata Wuryanto.ndes/ans

Wabub Membuka Pembekalan Ujian Kenaikan Pangkat Pangdam V Brawijaya dan Wakil Bupati Tulungagung mengunjungi Pondok Pesantren Al Hikmah Melaten.

Pangdam V dan Wabub Kunjungi Ponpes Al Hikmah Melaten PANGDAM V Brawijaya Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko M.D.A, Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, bersama dengan Komandan Kodim 0807 dan Kapolres Tulungagung Rabu, 12 Juli mengunjungi Pondok Pesantren Al Hikmah Melaten yang berada di desa Bolorejo Kecamatan Kauman.

Ku n j u n g a n Pa n g d a m V Brawijaya Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko M.D.A ini diterima oleh Pengurus Pondok Pesantren Melaten Hadi Muhamad Mahfudz, Danramil yang ada di Wilayah Kabupaten Tulungagung serta tokoh Agama Kabupaten Tulungagung.

Pengasuh Pondok Pesantren Hadi Muhammad Mahfudz ( Gus Hadi ) dalam menyambut tamunya diantaranya mengucapkan selamat datang di Pondok yang diasuhnya.

Pangdam V Brawijaya

Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko M.D.A dalam sambutanya diacara ini diantaranya mengatakan bahwa dirinya datang bersama rombongan datang di Pondok Pesantren Al Hikmah Melaten sebagai bentuk perkenalan kepada pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah Melaten Kauman dan para ulama yang ada di Wilayah Kauman Kabupaten Tulungagung.

“Tujuan saya pertama juga silaturahmi, karena masih berada di bulan Syawal, selain itu saya juga ingin berkenalan dengan tokoh dan ulama di Kabupaten Tulungagung,” kata Pangdam.

Terkait dengan faham radikalisme yang berkembang pada akhir – akhir ini, Pangdam V mengatakan bahwa faham radikalisme hanya bisa dicegah dengan mengerahkan segenap komponen masyarakat.

“Paham radikal bisa dicegah

Jemaah Haji Kabupaten Tulungagung Berangkat ke Tanah Suci Akhir Juli Halal bi halal DPRD Tulungagung.

Ibaratnya, kompetisi dalam mencapai pagu SKS dikembalikan ke masing-masing siswa dalam memacu prestasi ataupun mengatasi ketertinggalan pelajaran dari siswa lain seangkatannya.

“Konsekuensinya memang ada siswa yang menyelesaikan semua SKS lebih cepat, artinya lulus kurang dari tiga tahun. Kemudian ada anak yang normal, selesai selama enam semester dan ada anak yang selesai di atas enam semester,” kata Wuryanto.

Meski memberlakukan SKS, sistem pembelajaran tetap berbasis kelas. Sejauh ini ada tiga alternatif pembelajaran yang akan diberlakukan. Alternaif pertama, guru melayani semua kelompok siswa, baik yang cepat maupun yang lambat

C

ALON jemaah haji asal Kabupaten Tulungagung masuk ke dalam gelombang pertama yang diberangkatkan ke Tanah Suci.

Kementerian Agama Kabupaten (Kemenag) Tulungagung telah menyelesaikan proses manasik bagi calon jamaah haji (CJH).

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tulungagung, Nuril Huda mengatakan CJH Kabupaten Tulungagung sebanyak 1.109 orang.

Mereka akan dibagi ke dalam tiga kelompok terbang (kloter). Dua kloter berisi 445 orang, dan satu kloter berisi 219 orang.

“Kloter sisanya itu akan digabungkan dengan jemaah dari Trenggalek. Jadi kloter campuran, untuk menggenapkan 445 jemaah,” kata Nuril, Jumat (14/7/2017).

Kloter pertama dan kedua akan masuk asrama haji Sukilolo Surabaya, Sabtu (29/7/2017). Kloter pertama akan berangkat ke Tanah Suci pada Minggu (30/7/2017) pukul 08.00 WIB. Sedangkan kloter kedua dari Kabupaten Tulungagung akan berangkat pukul 21.00 WIB. Sementara kloter ketiga yang digabung dengan CJH asal Kabupaten Trenggalek, akan masuk asrama haji pada Minggu (30/7/2017).

Selanjutnya mereka akan berangkat keesokan harinya, Senin (31/7/2017) pukul 05.00 WIB. “Dokumen keimigrasian Insyaallah sudah beres semua. Sejauh ini juga belum ada evaluasi terkait proses persiapan,” tambah Nuril. Kemenag Kabupaten Tulungagung juga sudah menyelesaikan agenda dua kali manasik (bimbingan haji) di tingkat kabupaten. Saat ini proses manasik dilanjutkan di tingkat kecamatan, dan dijadwalkan berlangsung lima kali.

Manasik di tingkat kecamatan ini lebih detail, dan diikuti satu kali praktik. Nuril berpesan kepada CJH, agar tetap menjaga norma ketimuran. Khususnya norma warga Tulungagung, yang selama ini identik dengan sopan santun dan sabar. Sebab di Tanah Suci nantinya CJH akan berkumpul dengan jemaah dari seluruh dunia.

“Misalnya kalau di masjid, kita mau melewati orang bilang nuwun sewu. Tolong itu tetap diterapkan di Tanah Suci. Karena selama ini disukai jemaah dari negara lain, karena kesopanan kita,” tandasnya.

Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Bambang Triono mengatakan, ada empat tenaga kesehatan yang akan mendampingi CJH asal Kabupaten Tulungagung. Mereka terdiri dari satu dokter, dan tiga orang perawat. Dari total CJH asal Kabupaten Tulungagung, 128 di antaranya dalam kondisi sakit.

Mereka butuh pengawasan medis selama menjalankan ibadah haji.

“Selain mengawasi mereka yang sakit, tenaga medis yang disiapkan juga membantu jemaah yang sakit mendadak,” ujar Bambang. nsur

dengan kerjasama seluruh komponen masyarakat, kami akan mewaspadai melakukan deteksi dini dan tidak dini terhadap elemen-elemen yang punya niat punya pemikiran radikal pada saat yang sama juga mengajak mereka untuk bisa kembali kepada nilai-nilai yang benar nilai-nilai kehidupan bangsa sebagaimana ditentukan oleh dasar negara Pancasila,” tutur Pangdam.

Selanjutnya Pangdam juga berpesan kepada seluruh masyarakat agar segera melaporkan kepada Babinsa atau BabinKamtibmas jika menemukan kegiatan-kegiatan yang bersifat aneh maupun orang-orang yang dicurigai membawa paham radikal. “Apabila melihat ada yang aneh-aneh di lingkungannya segera melapor kepada Babinsa Babinkamtibmas maupun kepala desa,” ujarnya.nnang

WAKIL Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, membuka Pembekalan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) Kabupaten Tulungagung bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Kabupaten Tulungagung, Rabu, 12 Juli 2017.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung, Drs. Arif Budiono dalam laporannya antara lain menjelaskan tujuan diadakannya Pembekalan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) Kabupaten Tulungagung ini untuk memberikan motifasi kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu untuk meningkatkan Sumberdaya manusia bagi PNS dan ketertipan pegawai negeri sipil.

Pesertanya, tambah Arif Budiono, sejumlah 690 orang terdiri dari dua angkatan, angkatan pertama S1 sejumlah 270 orang dan tingkat SMA 92 orang. Pembekalan UKPPI dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara Regional 2 Surabaya, diwakili Kepala Bidang Pengembangan Supervisi kepegawaian Dra. Nurhasanah beserta stafnya. Untuk tanggal 12 Juli berlangsung pembekalan, ujian tulis tanggal 25 Juli dilanjutkan dengan wawancara sampai dengan tanggal 27 Juli 2017.

Drs Maryoto Birowo MM, Wakil Bupati Tulungagung, dam acara tersebut antara lain mengatakan, PNS harus dapat meningkatkan profesionalisme. Kenaikan pangkat yang dinilai terutama kedisiplinan, dan prestasi kerja dan setelah kenaikan pangkat maka tanggungjawabnya akan semakin besar.”Diharapkan para peserta dapat lulus semua,” jelasnya.nnang

Anggota KTNA Bermaafmaafan dengan Bupati dan Wabup SELASA (11/7/2017), pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan Halal Bihalal Idul Fitri 1438 H bersama Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si dan Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM. Acara yang disertai juga dengan tausiyah yang disampaikan oleh Fuad Saiful Anam di gedung Balai Rakyat dan diikuti sekitar 400 orang yang terdiri dari pengurus KTNA Tulungagung, Pengurus KTNA Kecamatan se Kabupaten Tulungagung ini berlangsung meriah. Ketua Panitia Kegiatan Sartono dalam sambutanya yang dihadir oleh para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung dan tokoh tani se Tulungagung diantaranya mengatakan kegiatan semacam ini sangatlah penting dilakukan karena selain bisa meningkatkan tali silaturahmi juga bisa merekatkan sesama anggota dan Bupati Tulungagung.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si dalam sambutanya pada acara ini di antaranya mengatakan KTNA adalah kontak tani yang diandalkan dan dipilih secara periodik menurut kesepakatan, dari oleh para kontak tani-nelayan dalam mewakili aspirasi petani-nelayan dalam forum dan atau kelembagaan ditingkat wilayah yang lebih tinggi.

Sebagai mitra kerja pemerintah, KTNA juga sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya selaku pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan

kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh, maka KTNA diarahkan untuk lebih mandiri dan memiliki kemampuan-kemampuan dalam berkomunikasi melalui berbagai media penyampai informasi, menjadi penghubung antara pemerintah dengan petani dalam kegiatan pembangunan pertanian, Memahami kebijakan pemerintah dan pembangunan pertanian serta tanggap akan aspirasi petani-nelayan anggota kelompok dan masyarakat pertanian lainnya, menyusun rencana kerja kelompok sesuai dengan kepentingan nasional dan melaksanakan berbagai metode penyuluhan pertanian seperti temu wicara, temu lapang dan berbagai metode lainnya.

Bupati juga berharap agar kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi diri kita masing-masing, sudah sejauh manakah kita melaksanakan kewajiban kita sesuai dengan ajaran islam, sehingga kita akan senantiasa berupaya untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ada.

Dan Bupati juga berharap agar majelis ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk lebih mendekatkan diri serta meningkatkan derajat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta dapat memperlancar komunikasi dalam sebuah kerangka silaturrahmi yang semakin erat antara berbagai komponen dan potensi umat Islam, sehingga mampu memperkokoh Ukhuwah Islamiyah yang bermuara pada terpeliharanya persatuan dan kesatuan.nnang

11 EDISI 180 | 17 - 23 JULI 2017

Telegram Diblokir, Jokowi: Chat Lain Tidak Nasib waktu... nSambungan Halaman 1

sebuah telegram di alamat http://telegram.me/jihadmedia01.

Aplikasi Telegram, meski tak sebesar WhatsApp, namun dirancang dengan keamanan enkripsi data yang sangat sulit ditembus.

Didirikan tahun 2013 oleh Pavel Durov dan Nicolay Durov dari Rusia, aplikasi Telegram dirancang dengan fitur yang sangat melindungi privasi.

Sebanyak 11 Domain Name System (DNS) milik Telegram diblokir, yakni t.me, telegram. me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram. org, macos.telegram.org, web. telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram. org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org.

Presiden Jokowi menegaskan hanya memblokir Telegram, tidak media sosial yang lain. “Tidak (pemblokiran media sosial yang lain-red). Tidak,” tegas Jokowi saat ditemui wartawan usai dirinya meresmikan Akademi Bela Negara di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).

Jokowi mengatakan, pemerintah sudah lama melakukan pengamatan sebelum memblokir Telegram di Indonesia.

Disinyalir, banyak yang menggunakan media sosial sebagai wadah komunikasi kelompok maupun orang yang diniyalir bisa mengganggu keamanan negara, seperti teroris.

“Kita sudah mengamati

lama. Sudah mengamati lama.

Dan kita agar ini kan mementingkan keamanan negara, masyarakat, oleh sebab itu, keputusan itu dilakukan. Karena memang tidak hanya satu, dua, tiga, empat, lima. Ini ada ribuan yang ada di situ (Telegramred) yang dikategorikan akan mengganggu keamanan negara ini, mengganggu keamanan masyarakat,” katanya.

Jokowi juga mengatakan, masih banyak aplikasi media sosial lain yang bisa digunakan masyarakat untuk berkomunikasi. “Kita lihat kan masih banyak aplikasi yang lain, yang bisa digunakan,” katanya.

Sementara CEO sekaligus pendiri Telegram Pavel Durov mengakui ada miskomunikasi antara pihaknya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemblokiran Telegram. Ia pun bergegas menyiapkan solusi guna meyakinkan pemerintah Indonesia bahwa Telegram berkomitmen memberantas konten negatif dan terorisme.

Adapun langkah pertama yang ditawarkan Telegram adalah memblokir semua saluran di Telegram yang berkaitan dengan terorisme. “Sebelumnya konten-konten ini sudah dilaporkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia kepada pihak Telegram,” kata Durov.

Langkah kedua, Durov telah mengirim e-mail balasan kepada Menkominfo agar proses komunikasi bisa berjalan langsung antarkedua pihak. “Email tersebut seharusnya memungkinkan kami bekerja lebih

efisien dalam mengidentifikasi dan menghalangi propaganda terorisme di masa depan,” ujar pria asal Rusia itu.

Hal ketiga yang akan dilakukan Telegram adalah membentuk tim moderator yang memiliki pengetahuan bahasa dan budaya Indonesia. Tim ini memiliki tugas memproses laporan konten berkaitan terorisme secara lebih cepat dan akurat.

Ia mengaku telah mengirim e-mail kepada Menkominfo terkait solusi di atas dan saat ini sedang menunggu umpan balik. “Saya yakin kami bisa menghapus konten propaganda terorisme tanpa mengganggu penggunaan Telegram oleh jutaan orang Indonesia,” kata Durov.

Lebih lanjut, lelaki kelahiran tahun 1984 ini menegaskan Telegram memang terenkripsi dan sangat menjunjung privasi. Namun bukan berarti Telegram berteman dan setuju dengan aksi terorisme.

Alih-alih mendukung, ia mengatakan, tiap bulannya tim Telegram memblokir ribuan saluran publik ISIS dan mempublikasikan hasilnya di @isiswatch.

“Kami terus berusaha lebih efisien mencegah propaganda terorisme dan selalu terbuka terhadap gagasan agar Telegram bisa lebih baik lagi,” katanya.

Sekadar informasi, Durov menyebut Indonesia sebagai negara indah yang pernah ia kunjungi beberapa kali. Ia bahkan menyebut banyak pengadopsi awal Telegram berasal dari Indonesia.jo/ti/tm

Tiga Isu Reshuffle Menteri Rini Kabar angin... nSambungan Halaman 1

oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rencana perombakan kabinet Jilid 3. Mereka Darmin Nasution, Luhut Binsar Pandjaitan, Wiranto, Ignasius Jonan, Teten Masduki, Lukman Hakim Saifuddin, Arcandra Tahar, dan Rini Mariani Soemarmo. Namun terkait nama Rini, publik seperti tidak percaya. Karena dia adalah orang dekat Presiden Jokowi, fund raiser dan bekas Ketua Rumah Transisi dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Bersama Luhut, Rini termasuk orang kepercayaan Jokowi. Lantas apa yang melatarbelakangi rencana reshuffle Menteri BUMN? Rini diduga menerima komisi atas proyek kereta semi cepat Jakarta—Bandung. Proyek kereta api yang akan dibangun melintasi jalur Halim (Jakarta Timur), Karawang, Walini hingga Tegalluar (Bandung).

Isu ini diungkap oleh media online Brunei Direct (11/04/2016). Pengungkapannya berawal dari pemeriksaan pada pertengahan Januari 2016 terhadap Gubernur Provinsi Hainan, Ji Wenlin.

Dalam pemeriksaan tersebut Ji Wenlin mengungkapkan fakta mengejutkan terkait Rini. Apa fakta itu. Adalah bahwa pada Januari 2016, Ji Wenlin mengatur transfer uang sejumlah USD5 juta (ekuivalen dengan Rp65,6 miliar) ke Menteri Rini.

Ji Wenlin Zhou Yong Kang yang dikabarkan memiliki hubungan sangat dekat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat koneksi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno yang saat memiliki jabatan paling menentukan dalam proyek kereta cepat. Seperti diketahui Ji Wenlin bersama dengan Komite Pusat Partai Komunis China Zhou Yong Kang, keduanya membangun beberapa proyek infrastruktur di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Ji Wenlin dan Zhou Yong Kang mendapatkan komisi sebesar 10% hingga 20% dari setiap proyek yang dimenangkan sejumlah perusahaan China di beragam negara Asia. Salah satu perusahaan yang mereka bantu menangkan proyek adalah China Railway Construction Limited.

Seperti diberitakan Brunei Direct, Ji Wenlin dan Zhou Yong Kang bekerja sama dengan polisi Thailand Letnan Jenderal Pongpat Chsyapan yang tersangkut kasus penyuapan dalam proyek yang dibangun oleh China Railway Construc-

tion sejak 2006.

Dengan India, Wenlin dan Zhou memiliki hubungan yang relatif dekat mantan Perdana Menteri Manmohan Singh.

Keduanya juga memiliki hubungan bisnis batu bara dengan salah satu petinggi India, Pakaj Bhujbal.

Ji Wenlin dan Zhou Yong Kang diketahui telah dijatuhi hukuman atas dugaan korupsi selama lebih dari delapan tahun.

Ji Wenlin dihukum penjara 14 tahun sedangkan Zhoun Yong Kang dihukum penjara seumur hidup sesuai dengan pemaparan Wang Dan dalam seminar antikorupsi di Taiwan awal November 2016. Menanggapi hal itu, Rini terlihat santai dan tidak ambil pusing. Bahkan, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) ini siap jika dirinya dipanggil untuk menepis tudingan tersebut.

“Saya ketawa aja (namanya disebut dalam kasus korupsi di China). Terus terang kasih buktinya. Panggil saya, minta bukti, jangan sembarangan,” ujarnya saat ditemui di Gedung Pertamina Pusat, Jakarta beberapa waktu lalu.

Brunei Direct sendiri memang mencabut berita tersebut. Dalam situsnya Brunei Direct menyebut mengutip berita dari Reuters dan pihak Reuters tidak menyetujui.

“Berkenaan dengan insiden artikel baru pada bagian web kami, kami ingin mengklarifikasi bahwa artikel itu tidak disetujui oleh Brunei Direct.com dan Reuters,” demikian klarifikasi Brunei Direct pada Rabu (13/4/2016).

Brunei Direct mengaku website-nya diserang hacker. “Website kami baru-baru ini dilanda injection MySQL, mungkin telah menyebabkan artikel itu muncul di website kami. ”Brunei Direct menyadari kesalahan tersebut telah menyebabkan kebingungan. Mereka pun menyesalkan hal itu terjadi.

Isu lain, Rini di-reshuffle dalam kaitan dengan pergantian Direktur Utama PT Pertamina yang janggal dari Dwi Soetjipto ke Elia Massa Manik. Bagaimana mungkin Dwi Soetjipto yang berhasil mengerek laba bersih Pertamina dari Rp19 triliun menjadi Rp42 triliun dicopot begitu saja.

Kabar yang berkembang di internal Pertamina, pencopotan itu terkait langkah Dwi melakukan efisiensi besarbesaran di Pertamina. Salah satunya, pembekuan kegiatan anak perusahaan Pertamina, Trading Agency Ltd. (Petral).

Petral kabarnya dikendalikan oleh raja minyak Muhammad Reza dan Ari H. Soemarmo.

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Ari merupakan kakak kandung Rini, sehingga terjadi benturan kepentingan antara pemecatan Dwi dengan reaksi pembekuan Petral.

Kabarnya Dwi Soetjipto termasuk salah satu kandidat pengganti Rini, selain juga Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Kemungkinan lain adalah karena Presiden Jokowi ingin lebih dekat dengannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Hal ini bisa difahami lantaran menjelang 2019, di mana Jokowi akan mengikuti Pilpres untuk kedua kalinya. Jokowi dikabarkan lebih nyaman bila didampingi Rini di istana negara. Manakah dari ketiga isu di atas yang menjadi penyebab apabila Rini di-reshuffle?

Lepas dari benar tidaknya dugaan Rini menerima komisi US$5 juta, Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humakina) tetap meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Rini. Alasannya, Humanika melihat informasi tersebut dapat dijadikan bukti awal bagi KPK untuk meminta keterangan kepada Rini.

“KPK harus cepat bergerak dan membongkar kasusnya,” kata Sekjen Humanika Sya’roni beberapa waktu lalu.

Menurut Sya’roni informasi itu tidak boleh dianggap sepele, sebab berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Gubernur Provinsi Hainan Ji Wenlin oleh otoritas penegak hukum China. Wenlin lah, menurut kabar dia, yang mengatur transfer ke Rini dan belakangan pengadilan anti-korupsi China telah memvonis Wenlin dengan 14 tahun penjara.

Humanika tak hanya merekomendasikan untuk mereshuffle Rini, bahkan meminta memecatnya. “Presiden Jokowi harus segera memecat Rini dari Kabinet Kerja. Termasuk menghentikan proyek kereta semi cepat Jakarta-Bandung.”

Tak hanya Humanika, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berulang kali lewat kader-kadernya meminta Presiden Jokowi me-reshuffle Rini bahkan sejak reshuffle Jilid 1 dan 2. Bagi Mega, Rini dianggap telah menyimpang dan merugikan negara.

Terutama DPR RI meminta Rini diberhentikan karena dianggap tidak transparan dalam menyelesaikan beberapa BUMN. Berkali-kali Rini diundang Komisi XI tidak hadir. Rini sendiri lebih menyerahkan soal dirinya di-reshuffle atau tidak kepada Presiden Jokowi. Bola kini tinggal di tangah Presiden Jokowi, sebagai pemegang hak prerogratif.dj/nu

Rekom Ketua Umum Bukan Gus Ipul Tiki taka... nSambungan Halaman 1

pikirnya kurang mengedepankan kedewasaan berpolitik.

Menurutnya, maju tidaknya Khofifah di bursa Pilgub Jatim 2018 adalah hak politik Khofifah itu sendiri.

“Semakin banyak figur yang nantinya maju di pertarungan Pilgub Jatim 2018 semakin baik. Sehingga masyarakat mempunyai banyak pilihan, siapa pemimpin yang benarbenar berkualitas, mumpuni dan ekspetasinya sesuai dengan masyarakat. Bukan calon tunggal yang selama ini indikasinya kuat dan mengarah kepada seorang Gus Ipul,” jelasnya, Rabu (12/7/2017).

Jika ngomong soal peluang terkait dengan siapa yang bakal sukses menuju Grahadi 1, Hasan mengungkapkan, kans Khofifah sangat terbuka lebar untuk bisa menang. Meski saat ini Khofifah sendiri masih belum mendeklarasikan untuk memutuskan maju di Pilgub Jatim, namun elektabilitasnya lebih unggul ketimbang Gus Ipul yang sudah lebih dulu mencuri start.

“Meski ada indikasi untuk menjegal langkah Khofifah untuk ketiga kalinya, namun, berdasarkan survei ketokohan Khofifah masih kuat di Jawa Timur. Ini berdasarkan beberapa lembaga survei yang masih menempatkan Mensos satu ini di urutan paling atas ketimbang Gus Ipul maupun Tri Rismaharini,” tambahnya.

Di samping itu, ada desakan dari masyarakat untuk menginginkan Khofifah menjadi penerus tongkat estafet dari Gubernur Soekarwo yang jelas tidak akan maju lagi, seiring dengan dua periode memimpin Jawa Timur. Bahkan manuver yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar untuk melemahkan Khofifah dengan meminta secara langsung kepada Presiden Jokowi agar tak memberi ijin maju Pilgub, tidak lantas membuat elektabilitasnya semakin pudar.

“Manuver politik Cak Imin dengan meminta kepada Jokowi tidak lantas menggugurkan Khofifah akan maju sebagai calon gubernur Jatim, bahkan sebaliknya, dukungan terus mengalir dari masyarakat. Untuk diketahui bahwa Khofifah mempunyai pendukung yang tetap, dua kali Pilgub

Jatim sebelumnya KarSa jilid 1 dan 2 suaranya masih utuh sampai saat ini,” pungkasnya.

Sementara pengamat politik Rektor Uiniversitas PGRI Banyuwangi, Drs H.Teguh Sumarno MM, menegaskan bahwa manuver dari Cak Imin sudah dianggap sebagai sikap kurang dewasa dalam berpolitik. Menurutnya, maju tidaknya Khofifah adalah hak setiap warga negara yang sudah dilindungi oleh undangundang. Sehingga Cak Imin tak bisa melakukan intervensi politiknya untuk menjegal Khofifah maju di bursa Pilgub Jatim.

“Meskipun PKB adalah partai besar dan berbasis NU, namun tidak seyogyanya untuk melakukan intervensi kepada Khofifah dengan mengadu ke Presiden Jokowi. Manuver Cak Imin juga sebagai bentuk tidak menghormati asas demokrasi, dan hak politik Khofifah seperti didzolimi. Dan juga sikap politik Cak Imin yang kurang dewasa, bentuk ketakutan kepada sosok Khofifah yang dinilai bakal menjadi kerikil tajam untuk melenggangkan Gus Ipul menuju Grahadi 1,” sebutnya.

Ketua Harian DPP Partai Priboemi, Bambang Smit mengatakan sebaliknya, “Bisa saja pernyataan Pak Muhaimin yang menyebut telah melobi presiden agar Khofifah tidak maju Pilkada Jatim itu bukan keceplosan, tetapi sebuah kesengajaan,” kata Bambang saat dihubungi Lensa Indonesia di Jakarta, Sabtu (15/7/2017).

Mantan aktivis buruh Jatim ini menyatakan, sekaliber Muhaimin Iskandar tentu tahu hal-hal yang perlu dikemukakan ke kalayak dan tidak.

Sehingga, apa yang telah di ucapkan Muhaimin di Ciganjur itu sebagai bagian dari strategi politik.

“Melobi presiden untuk tujuan politik semacam itu bagaikan ‘operasi rahasia’.

Lha kok diumbar ke publik.

Saya menduga pernyataan Muhaimin itu dilakukan dengan sadar,” ujarnya.

Menurutnya, jika Muhaimin menyatakan (melobi presiden) itu secara sadar, maka tujuan politik Muhaimin bukanlah menghadang Khofifah melainkan untuk memuluskan langkah Saifulah Yusuf (Gus Ipul) di Pilgub Jatim. Tetapi, kata Bambang, justru Muhaimin-lah yang

membukakan jalan bagi Khofifah untuk berkontestasi.

“Saya tanya pada Anda, jika situasinya dibuat seperti ini, siapa yang sebenarnya telah ‘dihadang’, Khofifah atau Gus Ipul? Anda simpulkan sendiri,” pungkas Bambang.

Muhaimin Iskandar berharap agar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tidak maju sebagai calon gubernur di Pilgub Jatim 2018.

Muhaimin menyebutkan, dua pekan lalu ia sudah ‘melobi’ Presiden Joko Widodo agar tidak memberi izin Khofifah terjun ke Pilkada Jawa Timur.

“Saya sudah sampaikan ke Presiden bahwa ini satusatunya provinsi yang NU-nya sangat kuat hanya Jawa Timur.

Kalau bisa Bu Khofifah tidak usah diizinkanlah, jadi menteri saja,” kata Muhaimin dalam halalbihalal di kediamannya, Jalan Warung Sila, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (08/07/2017) lalu.

Pria yang disampa Cak Imin itu mengklaim, bahwa Jokowi setuju karena menilai bahwa Khofifah lebih baik konsentrasi di kementeriannya. “Ya, bagus juga sih, orang dia saatnya konsentrasi di menteri,” kata Muhaimin menirukan ucapan Jokowi.

Menurut Cak Imin, Khofifah sudah tiga kali mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Jatim, tetapi selalu gagal.

Karena itu, ia berharap ada kader lain dari PKB dengan latar belakang Nahdlatul Ulama (NU) untuk maju sebagai calon gubernur.

Di Pilkada Jatim 2018, PKB sudah menetapkan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebagai bakal calon gubernur. PKB hendak berkoalisi dengan parpol lain, seperti PDI Perjuangan dan Hanura, untuk mengisi posisi Wakil Gubernur. “Kita serahkan ke partai-partai kalau yang mau isi ke posisi wakil gubernur,” ujar Muhaimin.

Sementara itu usulan nama Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai calon Gubernur Jatim pada Pilkada Jawa Timur tahun 2018, sebagaimana yang dikirimkan oleh DPD PDIP Jatim belum bisa dipastikan akan disetujui. Hal ini masih menunggu keputusan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Meskipun demikian, Gus Ipul menjadi satu-satunya nama yang mendaftarkan diri

sebagai calon Gubernur dalam penjaringan bakal calon kepala daerah yang diselenggarakan oleh DPD PDIP Jatim beberapa waktu lalu. Karena itu Gus Ipul dan pendukungnya jangan besar kepala dulu, sebab Ketua Umum bisa saja memilih calon lain, semisal Khofifah.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, saat menghadiri acara konsolidasi yang dilaksanakan oleh DPC PDIP Lamongan mengatakan, untuk menetapkan siapa calon Gubenur dan juga siapa wakil Gubenur, merupakan wewenang dari ketua umum.

“Tugas partai hanya memetakan politik, sebagai dasar pertimbangan serta usulan ke Ibu Megawati. Ini yang dikatakan Demokrasi ala PDI Perjuangan,” ujarnya, Sabtu (15/7/2017).

Semua calon yang mendaftar dalam penjaringan, ujar Hasto, akan diundang untuk menetapkan siapa calon pasangannya. Bagi PDIP, tambahnya, calon gubenur dan wakil gubenur harus bisa bekerjasama, sehingga pembahasan tersebut harus dilakukan lebih awal.

“Karena keduanya merupakan satu paduan dalam kepemimpinan. Kami tidak bicara calon Gubenur saja, akan tetapi kami juga membahas calon wakil gubenur,” tandas Sekjen DPP PDIP ini.

Hasto menambahkan, agar bisa mengusung pasangan calon Gubernur -Wakil Gubernur dalam Pilkada Jatim tahun 2018, memerlukan syarat koaliasi dengan Partai lain. Saat ini, PDI Perjuangan Jatim memiliki 19 kursi, sedangkan syarat agar bisa mengusung calon Gubenur adalah minimal 20 kursi.

Dikatakan, selain menjalin hubungan dengan parpol lain, PDIP dalam menyongsong Pilkada Jatim juga melakukan komunikasi dan membuka kerjasama dengan keluarga besar Nahdliyin.

“Kusnadi selaku ketua DPD PDIP melakukan komunikasi yang intens ke parpol lain seperti PKB dan Hanura,” beber Hasto.

“Masukan dari Keluarga besar Nahdliyin ditempatkan pada posisi yang cukup penting, dalam proses pencermatan atas nama-nama calon kepala daerah yang akan maju dari PDIP,” demikian Hasto.lic/ yay/cat

Terungkap Peran Setnov dalam Kasus Korupsi E-KTp Tunggu waktu... nSambungan Halaman 1

kapan penetapan tersangka baru ada. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang meminta masyarakat menunggu proses kasus itu berlangsung. Saut menolak ketika ditanya apakah benar sprindik untuk Setya Novanto sebenarnya sudah disiapkan. “Pokoknya kalian tunggu saja dulu supaya jelas.

Kita tidak akan mengecewakan publik lah,” katanya.

Pada sidang tuntutan terdakwa Korupsi e-KTP Irman dan Sugiharto pada 22 Juni lalu, Jaksa Penuntut Umum

KPK menyatakan Ketua DPR Setya Novanto terlibat dalam korupsi e-KTP. Jaksa Irene Putri menyebut Setya bersamasama dengan dua terdakwa, yakni Irman dan Sugiharto, memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Jaksa mengatakan Setya Novanto telah menerima uang dari Anang Sugiana Sudiharjo, Direktur PT Quadra Solution. Uang itu diserahkan melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang berafiliasi dengan konsorsium pemenang tender e-KTP. Keterlibatan Setya Novanto tercium saat Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha

yang berafiliasi dengan konsorsium pemenang tender e-KTP, menemui mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Irman. Di kalangan anggota Dewan, Andi Narogong dikenal dekat dengan Novanto.

Saat bertemu Irman, Andi mengatakan bahwa kunci dari pembahasan anggaran proyek e-KTP di DPR bukan pada anggota Komisi II, melainkan ada pada Novanto. Untuk itu, Andi merancang pertemuan dengan Novanto di Hotel Gran Melia.

Beberapa hari kemudian, Andi bersama Irman kembali menemui Novanto di ruang kerja Novanto di lantai 12 Gedung DPR untuk memastikan

dukungan terhadap penganggaran proyek penerapan e-KTP. Dalam pertemuan itu, Novanto mengatakan, “Ini sedang kami koordinasikan, perkembangannya nanti hubungi Andi.”

Selanjutnya, saat proyek sudah berjalan, Andi menyerahkan sebagian uang pembayaran e-KTP kepada Novanto. Setidaknya ada empat tahap pembayaran yang sebagian uangnya diserahkan kepada Novanto, yakni pembayaran tahap I, tahap II, dan tahap III tahun 2011, serta pembayaran tahan I tahun 2012. Uang itu diberikan secara langsung kepada Novanto melalui Anang dan Andi. mir/may/fra

paham dibolehkan hidup dan menyebar. Tapi demokrasi memang dibangun untuk itu.

Soal keyakinan agama saja tak ada paksaan, apalagi soal pilihan ideologi.

Warga negara bebas memiliki keyakinan ideologinya.

Demokrasi menyediakan ruang publik agar aneka paham itu bertarung secara damai.

Biarkan rakyat yang kemudian memilih dalam pemilu. Sat satunya yang dilarang: tak boleh ada pemaksaan dan kekerasan.

Jika disederhanakan prinsip demokrasi itu seperti yang dinyatakan Voltaire: Saya tak setuju pendapat tuan. Tapi hak tuan menyatakan pendapat itu akan saya bela sampai mati.

Kita tak bisa membangun negara modern sambil memaksakan semua warga negara harus setuju pada satu paham saja. Walaupun paham yang kita maksudkan adalah ideologi negara. Kesadaran individu itu berevolusi dan tak bisa

diseragamkan.

Namun negara harus tertib.

Kebebasan dan keberagaman warga harus dilindungi. Karena tak semua individu itu buruk, dan tak semua pejabat negara itu malaikat, harus diciptakan sistem check and balance. Tak ada lagi prinsip “the king can do no wrong.” Superman itu tak ada di dunia nyata. Raja dan presiden bisa salah.

Pengadilan adalah buah paling ranum peradaban modern untuk menguji siapa yang salah. Kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat terlalu penting untuk diberangus tanpa lewat pengadilan.

Kita memahami ada kekwatiran di sekelompok masyarakat akan meluasnya radikalisasi Islam. Sebelum terlambat, sebelum indonesia menjadi Suriah, dianggap harus ada “the act of statemanship.”

Jokowi Setelah Perppu Ormas Jas merah... nSambungan Halaman 1

Watch yang berbasis di Amerika Serikat. Menurut organisasi ini Perpu Ormas itu pelanggaran serius terhadap kebebasan hak asasi manusia.

Tempo.co menurunkan tulisan potensi bahaya perpu ini karena memberi kekuasaan terlalu besar kepada pemerintah membubarkan Ormas tanpa perlu lewat pengadilan? Dengan demikian, ormas tersebut tak diberikan hak membela diri, adu bukti atas tuduhan, sebelum ormas itu dibubarkan.

Namun tak kurang pula pendukung Jokowi soal Perpu Ormas itu. Mereka menganggap “ada kegentingan memaksa.”UU ormas lama tak lagi bisa digunakan. Perlu jalan pintas Perpu agar ideologi yang anti Pancasila cepat dibubarkan sebelum membesar dan

menelan Pancasila, NKRI, dan sejenisnya.

Para pengambil keputusan, juga tokoh berpengaruh yang peduli, selayaknya memang merenung lebih dalam. Sebenarnya Indonesia ini akan diarahkan kemana? Benarkah kita inginkan demokrasi modern dengan segala getahnya?

Dalam prinsip demokrasi, memang banyak hal seolah olah tidak efisien. Untuk membubarkan ormas sebagai misal harus bertele tele lewat sidang pengadilan. Tapi demokrasi memang dibangun untuk itu.

Tak boleh ada kekuasaan yang merasa paling benar lalu secara sepihak bisa membungkam hak berserikat warga. Pengadilan ditemukan sistem demokrasi sebagai wadah untuk menguji siapa yang benar. kedua belah pihak diberi kesempatan dulu untuk adu data.

Dalam demokrasi, memang banyak hal seolah mengancam kelangsungan negara. Aneka

*) DR Deny JA, Pengamat Politik dan Pendiri LSI

METROPOLIS

12

EDISI 180 | 17 - 23 JULI 2017

AGUSTUS 2017, GOOGLE MENGAJAR DI SURABAYA Pihak Google rencananya akan mengajar pada pertengahan Agustus 2017. Proses transfer ilmu bisa berlangsung setiap dua pekan sekali.

W

ALI kota Surabaya, Tri Rismaharini melakukan peninjauan di kawasan Gedung Siola, Rabu (12/07/2017).

Datang ke lokasi sekitar pukul 07.00 WIB, wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini langsung menuju ke ruangan Co working space yang berada di sebelah barat Taman Gantung.

Sekitar 15 menit berada di ruang Co working Space, wali kota lantas menuju ke lantai II Gedung Siola. Setelah meninjau beberapa ruangan, wali kota meninjau ruangan Command Center (CC Room). Termasuk juga ruangan di sebelah CC Room. Lantas, menuju ke

lantai I. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan, kunjungan wali kota untuk meninjau progress kesiapan ruangan Co-working Space. Sebab, rencananya Agustus nanti, pihak Google sudah akan mengajar di Co-working Space.

“Insya Allah Agustus nanti, Google sudah datang ke Surabaya untuk mengajar dan transfer ilmu. Sehingga working space yang sudah ada kami bersihkan dan kami sempurnakan. Targetnya akhir Juli sudah clear dan sudah siap semua,” jelas Eri Cahyadi.

Menurut Eri, pihak Google rencananya akan mulai menga-

jar pada pertengahan Agustus 2017 mendatang. Dia berharap, proses transfer ilmu tersebut bisa berlangsung setiap dua pekan sekali.

“Jadwalnya masih ditata.

Harapan kami setiap dua pekan sekali. Akan ada dua ruang yang digunakan oleh Google untuk mengajar. Sebenarnya ada delapan ruang, tapi dua ruang dulu yang digunakan,” sambung Eri. Terkait arahan dari wali kota, Eri menyebut bahwa wali kota menyampaikan agar ruangan Co-working Space nantinya selain sebagai tempat berkreasi dan bekerja, juga ada tempat untuk memasarkan produk mereka. Karenanya, rencananya di atas ruangan tersebut, nantinya akan dibangun tempat untuk memasarkan produk hasil dari kreasi di working space.

“Ruangannya nanti juga tidak terlalu formal. Istilahnya seperti bekerja tapi nyantai.

Kami gunakan ban bekas yang dimodifikasi sebagai kursi,

Risma cek persiapan Co-working Space Siola.

juga meja dari kayu olahan limbah. Teman-teman kerja di situ tidak terkesan formal tapi ada produk yang dihasilkan,” sambung pejabat yang hobi bermain futsal ini.

Selain Co-working Space, wali kota juga menginstruksikan untuk memperlebar ruangan Command Center dengan

memaksimalkan ruangan di sebelahnya. Artinya, personel dan jumlah pantauan dan kamera CCTV juga akan ditambah.

“Nantinya CC Room akan berbentuk berputar, akan diperlebar fungsinya. Ada lokasi di sebelah ruang rapat CC yang akan diplot sebagai ruangan CC,” jelas Eri.nwan

Anti Radikalisme, Garda Republik PKPI Jatim Siap Kawal Pancasila KETUA Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Jatim, Irjen Pol (P) Hadiatmoko melantik Anton Hendra Kusumajaya sebagai Ketua Garda Republik PKPI Jatim, Jumat (07/07/2017).

Garda Republik merupakan gerakan sosial kemasyarakatan dan menjadi wadah berbagai kelompok yang punya pandangan sama tentang pancasila.

“Kalau Garda Republik tidak punya tujuan politik tertentu.

Hanya saja nantinya menjadi wadah bagi masyarakat untuk kegiatan sosial dan menyampaikan pentingnya nilai-nilai pancasila,” kata Hadiatmoko.

Karena itu, Hadiatmoko berharap Garda Republik sebagai sayap organisasi mampu mengembangkan sayap sehingga banyak menyampaikan nilai pancasila sehingga menjadi tonggak untuk menangkal radikalisme dan terorisme. “Ya namanya organisasi sayap harus bisa mengepakkan sayap setinggi-tingginya,” tambahnya.

Sementara itu, Anton Hendra Kusumajaya Ketua Garda Republik PKPI Jatim mengaku siap mengemban tugas sebagai wadah dan memfasilitasi berbagai kelompok dan organisasi yang mempunyai pandangan yang sama tentang pancasila.

“Kita akan berbuat semaksimal mungkin untuk masyarakat dengan berbagai sarana termasuk kegiatan sosial. Tentunya menjadi sarana edukasi untuk menangkal gerakan radikalisme dan anti pancasila,” tegas Anton.

Dalam kesempatan tersebut, DPP PKPI Jatim juga melantik sebanyak 28 Dewan Pengurus Kota/Kabupaten (DPK) untuk kemudian segera membentuk kepengurusan hingga tingkat kecamatan. Pelantikan ini sebelumnya juga dilakukan terhadap 10 daerah lainya di Jatim.

“Semua sudah dilantik seluruh daerah di Jatim. Kita akan segera merapatkan barisan dan menyamakan visi-misi untuk persiapan Pilkada 2018,” jelas Hadiatmoko.nwan

Komisi D Usulkan Seluruh Cagar Budaya Diberi Prasasti

Miftahul Ulum.

A

NGGOTA Komisi D DPRD Surabaya Anugrah Ariyadi mengusulkan agar semua bangunan cagar budaya (BCB) di Kota Pahlawan diberi prasasti atau piagam yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama.

Usulan yang ditujukan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya ini, sebut Anugrah, perlu dilakukan agar bangunan cagar budaya di Surabaya tidak mudah hilang.

“Agar tidak ada lagi cagar budaya yang dihancurkan dengan alasan tidak tahu kalau itu cagar budaya,” kata Anugrah.

Legislator dari PDI Perjuangan itu menyebutkan, selama ini bangunan cagar budaya di Surabaya hanya diberi plakat atau penanda yang tidak tahan lama dan mudah dilepas. Sedang pemasangan prasasti yang lebih permanen dan tidak mudah lepas, misalnya terbuat dari marmer, sudah dilakukan pada bangunan cagar budaya di Kota Bandung.

“Pada saat Komisi D melakukan kunjungan kerja ke Bandung,

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

kami melihat semua bangunan cagar budaya diberi prasasti,” ujarnya.

Dengan adanya prasasti, tambah Anugrah, masyarakat akan mengetahui kalau bangunan tersebut merupakan cagar budaya. Sehingga kalau ada yang mau berbuat jahat, tentu akan pikir-pikir dulu untuk melakukan aksinya.

Selain itu, lanjut dia, jika terjadi transaksi atau diperjualbelikan antara pemilik bangunan cagar budaya kepada orang lain akan cepat mudah diketahui.

Termasuk jika nantinya bangunan tersebut akan dibongkar atau diubah peruntukannya.

Dia berharap agar kasus pembongkaran sepihak seperti yang terjadi bangunan Rumah Radio Bung Tomo di Jalan Mawar yang masuk kategori cagar budaya tidak terulang kembali.

Apalagi bangunan rumah bersejarah tersebut tidak diberi prsasti, melainkan hanya diberi plakat yang mudah dibongkar.

Sehingga pemilik rumah dengan mudahnya membongkar bangunan bersejarah itu.

Untuk itu, pihaknya meminta Disbudpar Kota Surabaya melakukan inventarisasi jumlah bangunan yang masuk kategori cagar budaya di Surabaya.

“Dengan adanya data itu, dinas pariwisata beserta tim cagar budaya melakukan prioritas bangunan mana yang perlu segera diberi prasasti,” ucapnya.

Terkait ini, Ketua DPRD Surabaya Armuji sebelumnya menyatakan, dewan perlu menilik kembali peraturan daerah dan memastikan regulasi ini ditegakkan.

Misalnya, perihal bangunan bersejarah, pemerintah daerah harus membentengi peninggalan sejarah lewat perda agar terjamin eksistensinya. Kerja sama dari pihak masyarakat juga dibutuhkan untuk turut melestarikan.

“Banyak peninggalan sejarah yang hilang. Hal itu disebabkan dua alasan, yakni perilaku masyarakat yang kurang sadar sejarah, serta pemerintah daerah yang kurang tegas menjalankan perda tentang cagar budaya,” kata Armuji.nadv/wan