Koran Lensa Indonesia Edisi 178

Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: ( 021) 5366 017 7 ( 031) 841 0288

th

topik

EDISI 178 | 19 - 25 JUNI 2017

TERBIT 12 HALAMAN | HARGA ECERAN: RP 4.000 | LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

FULL DAY SCHOOL BELUM COCOK DITERAPKAN DI SEMUA DAERAH

KPU PASTIKAN ANGGARAN PILGUB JATIM 2018 RP 817 MILIAR

BACA HALAMAN 4 | EDUKES

BACA HALAMAN 5 | JATIM RAYA

JUMLAH TERSANGKA PUNGLI BPN SURABAYA TERUS BERTAMBAH Modusnya, pemohon yang ingin mendapat pelayanan lebih cepat dari pihak seksi pengukuran, diminta uang tambahan di luar pembayaran resmi (penerimaan negara bukan pajak) yang sudah disetorkan pemohon... Selengkapnya Baca Halaman 3

SBY Kumpulkan Kiai se-Jatim Risma Tolak Perintah PDIP Jatim Daftar Pilgub 2018 NAMA Wali kota Surabaya Tri Rismaharini ternyata masuk dalam penjaringan yang dilakukan DPD PDIP Jatim untuk maju sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2017.

Surat yang ditujukan kepada Tri Rismaharini Nomor119/ EKS/DPD/VI/2017 Tanggal 12 Juni 2017, ditandatangani oleh Ketua DPD Kusnadi dan Sekretaris DPD Sri Untari Bisowarno, tersebut juga memberitahukan jadwal pengambilan formulir di DPD PDI Perjuangan Jatim.

Namun, hingga akhir masa penjaringan, Risma-sapaan akrab Tri Rismaharini-tetap menolak untuk diajukan sebagai kandidat mewakili PDIP. Hal ini disampaikan oleh mantan Wakil Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Didik Prasetyono bahwa DPD PDIP Jawa Timur telah mengirimkan surat resmi kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini terkait pemberitahuan masuk dalam usulan.

“Bu Risma menegaskan mandat yang diperolehnya dari rakyat Surabaya untuk memimpin kota ini, yang karena itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Mengingat pula agenda-agenda pembangunan Kota Surabaya masih banyak yang belum tuntas,” tulis Didik Prasetyono melalui pesan WA kepada Lensa Indonesia, Selasa (13/06/2017). nBaca: Konsisten... Halaman 11

Hary Tanoe Tersangka

Jaksa & Polisi kok Beda Omongan JAKSA Agung HM Prasetyo menegaskan jika CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) sudah menjadi tersangka terkait kasus dugaan ancaman kekerasan melalui pesan singkat terhadap Kasubdit Penyidikan pada Jampidsus, Yulianto.

“Pak Yulianto diperiksa di sana, memang itu kewajiban dia untuk hadir, begitu pun juga tersangkanya, terlapor (HT) tapi tersangka lah, saya sudah dengar sudah dinaikan ke tersangka, setiap kali diundang harus hadir,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jumat (16/6/2017).

Setelah Ketua Umum Perindo itu menyandang status tersangka, Prasetyo menegaskan pihaknya tinggal menunggu hasil penyidikan yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri. Prasetyo mengatakan jika nanti berkas perkaranya akan ditentukan apakah sudah memenuhi unsur formil dan materil untuk dinyatakan lengkap atau P21 atau harus diberikan petunjuk oleh tim jaksa peneliti. nBaca: Belum fix... Halaman 11

AHY Cagub Jatim?

Bapak dan anak menggelar safari Ramadhan ke Jawa Timur, dengan mengumpulkan anak muda dan para kiai se-Jatim. Apakah SBY sedang mempersiapkan AHY maju Pilgub Jatim 2018? nBaca: Kue Pilgub... Halaman 11

Dalam Kungkungan Kebohongan (Kaum Rasis) Jokow(i)er dan Ahok(er) bang batas itu.

“Hanura mengusulkan 15 persen karena setelah diperdebatkan antara nol dan 20

TIDAK terasa pemerintahan Jokowi telah menelan waktu tiga tahun berlalu. Tiga tahun itu pula Jokow(i)er, Ahok(er), Jokopedia, Seknas, Bara JP, partai pendukung dkk, berkoar koar memuja-muji pemerintah saban hari tanpa henti, tanpa cape dan tanpa bosan.

Anda katakan pemerintahan Jokowi anti korupsi, anti kolusi dan anti nepotisme, pemerintah memberantas mafia, kartel, pemerintah menepati janji, Pemerintah tidak langgar HAM, komitmen pada rakyat, konsisten, demokratis, menghormati kebebasan ekspresi.

Semua kata-kata itu adalah kesimpulan kalian, tentu saya hormati. Tapi saya mau tanya bagaimana bisa memberantas para

nBaca: Trik politik... Halaman 11

nBaca: Siapa yang bohong?... Halaman 11

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, menjawab pertanyaan media saat menghadiri Rapat Konsolidasi pemenangan pemilu dengan Partai Hanura di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen PARTAI Hanura mengusulkan agar angka ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold pada Pemilihan Presiden 2019 adalah 15 persen.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan angka itu merupakan jalan tengah untuk memecah kebuntuan perdebatan diantara partai politik tentang am-

nBaca: Akal-akalan La Nyala... Halaman 11

Prihatin Skenario Gus Ipul Calon Tunggal, La Nyalla Maju Cagub Jatim Skenario calon tunggal di Pilkada Jawa Timur 2018 yang diwacanakan sejumlah pihak terus mendapat penolakan, salah satunya dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jatim, La Nyalla Mahmud Mattalitti.

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Menembus Zona Tahun ke-7

HUKRIM

2

EDISI 178 | 19 - 25 JUNI 2017

Polisi Sita Ratusan Botol Sirup Berbahan Air Mentah TIM Satgas Pangan Polrestabes Surabaya, Kamis (15/6/2017), menggerebek rumah produksi sirup yang tidak dilengkapi ijin edar dari dinas terkait di Jl Ngaglik 58 Surabaya. Dalam proses pembuatannya, sirup berbagai rasa ini dibuat hanya dengan komposisi utama air PDAM (mentah) dan dicampur essence (perasa buah) sehingga kebersihan dan kelayakan konsumsinya sangat diragukan.

Rumah produksi yang dikelola FM (68) ini dalam praktiknya, menggunakan label merk Kita dan Sriti yang ternyata juga tak pernah didaftarkan di dinas terkait manapun. Meskipun dalam botol sirup-sirup tersebut tertulis kode IRT (Industri Rumah Tangga), namun belakangan saat dicek, IRT tersebut ternyata palsu atau tidak terdaftar.

Di hadapan Tim Satgas Pangan Polrestabes Surabaya, FM memperagakan caranya meracik sirup dengan dibantu 2 karyawannya. Awalnya, air PDAM (mentah) disiapkan kemudian ditambah pewarna, gula, sitrun dan essence. Setelah itu, FM mencampurkan bahan tersebut ke dalam mesin pengaduk.

Setelah bahan tercampur, baru dituangkan ke dalam botol-botol kaca dan dilabeli merk Kita dan Sriti.

“Dari pengakuan pelaku, sirup-sirup tersebut diedarkan di wilayah Surabaya, dikemas dalam dus yang berisi 12 botol.

Lalu per dusnya dijual dengan harga Rp 60 ribu,” ujar Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya Kompol Bayu Indra Wiguno.

Atas temuan ini, Tim Satgas Pangan Polrestabes Surabaya akan segera berkoordinasi dengan BPOM Kota Surabaya untuk meneliti lebih lanjut bahan-bahan yang digunakan dalam sirupsirup tersebut.

“Jika memang terbukti bersalah, pelaku bisa kami jerat Pasal 142 Juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 62 Juncto Pasal 8 huruf i UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” imbuhnya.

Untuk proses penyidikan lebih lanjut, Tim Satgas Pangan Polrestabes juga mengamankan barang bukti berupa 28 stiker merk Kita dan Sriti, 256 kardus sirup merk Kita, 124 kardus merk Sriti, 840 sirup tanpa merk, 2 gentong sirup siap kemas dan 1 unit alat untuk isi botol.nanda

Tujuh Tersangka Gay Party Dijebloskan Tahanan Kejari Tanjung Perak

OKNUM BPN II SURABAYA TERJARING OTT TIM SABER PUNGLI

Jumlah Tersangka Pungli BPN Surabaya Terus Bertambah Modusnya, pemohon yang ingin mendapat pelayanan lebih cepat dari pihak seksi pengukuran, diminta uang tambahan di luar pembayaran resmi (penerimaan negara bukan pajak) yang sudah disetorkan pemohon.

T

IM Saber Pungli Kota Surabaya dan Unit Tipikor Sat Reskrim Polrestabes Surabaya berhasil melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) oknum pegawai di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) II Surabaya Jl Krembangan Barat 57, lebih tepatnya di seksi pengukuran dan pemetaan.

Lima pegawai BPN II Surabaya di bagian seksi pengukuran dan pemetaan yang diamankan sebagai saksi. Namun seorang diantaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Masing-masing adalah Chalidah Nazar (48) warga Jl Cenderawasih Wisma Tropodo Waru Sidoarjo (staf seksi pengukuran) Slamet (56) warga Jl Singojoyo V Sidoarjo (Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah), Aris Prasetya (38) warga Jl Wonosari Kidul Surabaya (Staf Seksi Pengukuran), Bayu Sasmito (33) warga Perumahan Swan Menganti Mas Blok H Gresik (PHL seksi ukur) dan Alvin Nurahmad Rivai (21) kost di Jl Grogol Peneleh Surabata (PHL seksi ukur).

Tak lupa, dalam OTT pegawai BPN Surabaya itu ikut disita juga uang tunai Rp 8 juta yang ditemukan di meja kerja Chalidah Nazar. Diduga uang itu diterima dari hasil pungutan liar ke para pemohon yang ingin proses pengukuran tanahnya dipercepat.

Modus yang dilakukan Chalidah

Nazar dalam menjalankan aksinya, yakni pemohon yang ingin tanahnya diukur lebih dulu diminta melakukan pendaftaran pada loket pendaftaran.

Selanjutnya pemohon diberikan SPS (Surat Perintah Setor) sesuai luasan bidang tanah yang akan dilakukan pengukuran untuk dibayarkan di loket pembayaran (resmi), setelah itu berkas akan diajukan ke Kepala Seksi Ukur dan diteruskan penujukan petugas yang akan melakukan pengukuran.

Nah di proses ini mereka memainkan modusnya, pemohon yang ingin mendapat pelayanan lebih cepat dari pihak seksi pengukuran, diminta uang tambahan di luar pembayaran resmi (penerimaan negara bukan pajak) yang sudah disetorkan pemohon.

“Jumlah pungutannya pun relatif, tergantung luasan tanah yang dimohonkan pemohon untuk diukurkan. Dari pungutan tersebut dimasukkan dalam 1 rekening taktis Bank Jatim, yang sebelumnya November 2016 lalu memang sengaja dibuat untuk menampung uang-uang pungutan liar tersebut,” ujar Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga, Minggu (11/6/2017).

Kemudian segala pengeluaran di seksi pengukuran diambil dari dana taktis di rekening Bank Jatim tersebut.

Nah, sisa uangnya dibagi secara berkala ke seluruh seksi pengukuran. “Dari

proses-proses pemeriksaan pun menyebutkan, Chalidah Nazar adalah yang berperan penting dalam pungutanpungutan tersebut. Oleh karenanya, Chalidah Nazar kami tetapkan sebagai tersangka dan keempat lainnya statusnya masih saksi,” imbuhnya.

Ditanya lebih lanjut perihal tak dihadirkannya tersangka Chalidah Nazar saat press release, AKBP Shinto menjelaskan, bahwa saat ini (Chalidah Nazar) sedang dibantarkan di RS Bhayangkara Polda Jatim. “Tersangka menderita sakit diabetes dengan tensi tekanan darah yang tinggi,” tambah perwira polisi yang juga menjabat Kepala Sub Satgas Bidang Penindakan Saber Pungli ini.

Namun yang jelas terhadap Chalidah Nazar, Tim Saber Pungli akan tetap melakukan screening lebih jauh untuk mengungkap pejabat-pejabat di atasya diduga terlibat pungutan liar ini.

Tak hanya uang tunai Rp 8 juta yang diamankan dari operasi tangkap tangan tersebut. Tim saber pungli juga mengamankan 3 kwitansi pembayaran PNBP (penerimaan negara bukan pajak), 3 lembar SPS (purat perintah Slsetor), 12 Berkas permohan dan 1 buku rekening Bank Jatim.

Pada Rabu (14/5/2017), Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya akhirnya menetapkan Bayu Sasmito, pegawai harian lepas (PHL) BPN Surabaya II yang sebelumnya masih berstatus saksi, sebagai tersangka baru kasus ini.

Sebelumnya, Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya juga telah menetapkan PNS seksi pengukuran BPN Surabaya II, Chalidah Nazar, sebagai tersangka. Dia juga sudah ditahan sejak Rabu (14/6/2017).

Dari dua tersangka itu, Tim Saber

Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya saat menggeledah kantor BPN Surabaya II.

Pungli menyita barang bukti uang Rp 28 juta. Rinciannya, Rp 8 juta disita dari operasi tangkap tangan (OTT) Chalidah Nazar di kantor BPN Surabaya II, Jumat (9/6/2017) lalu. Sedangkan Rp 20 juta disita dari buku rekening Bayu Sasmito.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga menjelaskan, Bayu Sasmito ternyata tidak hanya berperan sebagai pembuka buku rekening di Bank Jatim, namun posisinya sebagai karyawan yang bertugas di loket layanan berkas pemohon pengukuran tanah, membuatnya tahu dan paham modus operandi yang dilakukan di BPN Surabaya II. “Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik selanjutnya melayangkan surat panggilan untuk menjalani pemeriksaan minggu depan. Ini sebagai tindak lanjut print out buku rekening yang dibuatnya, surat panggilan sudah kami buat untuk BS,” terang AKBP Shinto.

“Kami masih terus mendalami dan mengembangkan kasus ini dengan minta keterangan dari para tersangka.

Jadi kemungkinan tersangka dugaan pungli BPN Surabaya II bertambah, masih terbuka lebar. Tunggu saja bukti baru dan hasil pemeriksaan,” pungkas AKBP Shinto.nanda

Pemilik 15 Butir Ineks Divonis 8 Tahun Penjara

S

T E VA N U S A l i a n d o Manumpul (30) warga Jl Tanah Merah Utara dan Nabil Sulaiman Attamimi (23) warga Jl Kalimas Udik II, terdakwa pemilik 15 butir ineks, divonis 8 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (15/6/2017).

Ketua Majelis Hakim Rifandaru dalam membacakan amar putusan, menyatakan kedua terdakwa terbukti

Para tersangka gay party dilimpahkan ke Kejari Tanjung Perak.

BERKAS perkara 7 tersangka kasus gay party dinyatakan lengkap (P21). Kamis (15/6/2017), Kejari Tanjung Perak menerima pelimpahan tahap II (barang bukti dan tersangka) dari penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya.

Tujuh tersangka yang menjalani pelimpahan tahap II adalah Fendi (25) warga Kupang NTT, kos di Jl YKP Pandugo, Andre (43) warga Jombang, berperan sebagai inisiator dan admin gay party, Iswantoro (40) warga Sleman Jogja, Ahmad Salamun (35) warga Ngingas Sidoarjo, Andreas Lukita (25) warga Tandes Surabaya, Singgih Dermawan (44) warga Kedamean Gresik dan Ken Haris (23) warga Waru Sidoarjo.

Para tersangka yang tiba di Kejari Tanjung Perak sekitar pukul 11.00 WIB, langsung diperiksa secara bersamaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Farkhan Djunaedi.

Selanjutnya, ketujuh tersangka gay party itu digiring ke ruang tahanan sementara milik Kejari Tanjung Perak dan menunggu proses dipindahkan ke Rutan kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. “Berkasnya sudah kami anggap sempurna, Senin sore dan hari ini pelimpahan tahap IInya,” terang Kasintel Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie.

Dijelaskan Lingga, pihaknya akan segera melimpahkan berkas perkara ini ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya agar bisa segera disidangkan. “Mungkin setelah Lebaran kasus gay party ini baru disidangkan karena dalam minggu-minggu ini berkas perkaranya akan kami limpahkan ke pengadilan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, acara gay party digelar oleh kaum adam yang berasal dari berbagai daerah. Undangan pesta seks kaum gay itu disosialisasikan melalui media sosial (medsos) Blackberry Mesengger (BBM).

Selanjutnya, para kaum homo itu berpesta di kamar nomor 314 dan 203 Hotel Oval Surabaya. Saat digerebek petugas, para gay ini ditemukan dalam kondisi bugil sambil menonton video porno homo.

Dalam penggerebekan itu, petugas berhasil mengamankan 14 orang dan menyita barang bukti berupa Hp, kondom bekas dan baru, tisu, pakaian dalam, motor, mobil, senjata tajam, buku rekening, uang Rp 1,1 juta,bBuku daftar tamu, bil hotel, sampah tisu, Tv 24, tas dan USB berisi video porno homo.rofik

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

bersalah melanggar pasal 114 ayat (1) Undang undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika. “Menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan serta memerintahkan kepada keduanya membayar biaya sidang sebesar Rp 2 ribu,” ujarnya.

Adapun pertimbangan majelis hakim yang memberatkan kedua terdakwa karena melangar program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba serta dapat membahayakan generasi

Tim Anti Bandit Amankan 146 Preman dan Debt Collector

Ratusan preman dan debt collector diamankan dalam opersi Surabaya Tertib Ramadhan.

TIM Anti Bandit Sat Reskrim Polrestabes Surabaya mengamankan 146 pria diduga preman dari sejumlah pasar dan terminal dalam operasi selama 2 hari, sebagai perwujudan program Surabaya Tertib Ramadhan.

Kapolrestabes Surabaya Kombes M Iqbal menyatakan pihaknya ingin meyakinkan masyarakat bahwa Surabaya aman dalam beraktifitas di manapun terutama di terminal dan tempat keramaian.

“Siapapun orang yang mengatasnamakan individu maupun kelompok, kalau melakukan pemerasan terhadap orang lain, maka akan kami tindak tegas,” ujarnya, Rabu (14/6/2017).

Kombes M Iqbal mengatakan, 146 orang yang diamankan dari 51 lokasi itu bisa dikategorikan preman. Mereka terdiri dari juru parkir liar, preman pasar, pemalak dan pencopet. “Selanjutnya mereka akan diidentifikasi lalu

diperiksa keterangannya dilanjutkan nanti dipilah mana yang akan dibina dan mana yang diproses pidana,” tambahnya.

Selain ratusan preman, Tim Anti Bandit Polrestabes Surabaya juga mengamankan tiga tersangka debt collector yang terbukti melakukan kekerasan terhadap kreditur.

Kombes M Iqbal juga menambahkan, menjelang datangnya lebaran kecenderungan gangguan keamanan terus meningkat sehingga diperlukan langkah pencegahan persuasif dan tindakan tegas untuk mencegah aksi premanisme dan kejahatan jalanan.

Termasuk aksi parkir liar dan preman yang beraksi di terminal.

“Kasat Reskrim sudah membuat mapping untuk melakukan operasi tindakan kejahatan di pusat keramaian terutama menjelang lebaran,” pungkasnya.nanda

bangsa. “Yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengaku menyesal serta tidak mengulangi perbuatannya,” pungkas Hakim Rifandaru.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU Ni Made Sri Astri Utami dari Kejari Tanjung Perak, yang menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 12 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara.

Mendengar vonis tersebut, kedua terdakwa langsung menyatakan mener-

ima. Begitu juga sikap yang diambil JPU Ni Made yang mengaku menerima putusan Hakim. “Kami kuga menerima yang mulia,” Ujar JPU Ni Made.

Fariji kuasa hukum terdakwa menyatakan, bahwa putusan yang ditujukan terhadap kliennya sudah memenuhi rasa keadilan. “Klien kami sudah menerima begitu juga dengan JPU, jadi saya juga harus menerimanya dan tak memilih banding,” pungkasnya. rofik

Terdakwa Judi Bola Online Ngeyel Tak Bersalah HOLIAN Tjun dan Handojo Sapoetro, terdakwa kasus perjudian, menjalani sidang perdana dalam agenda dakwaan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (15/6/2017). Jaksa Penuntut umum (JPU) Ali Prakoso dari Kejari Surabaya, dalam membacakan dakwaan menerangkan kedua terdakwa ditangkap anggota Sat Reskrim Polrestabes Surabaya atas keterlibatannya dalam kasus judi bola online.

“Awalnya ada laporan masyarakat bahwa terdakwa Holian melakukan judi bola melalui SMS. Atas laporan tersebut, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl Kutisari Indah Utara, Surabaya pada 13 April 2017,” terang JPU Ali membacakan dakwaan.

Saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Holian, polisi menemukan barang bukti yang digunakan terdakwa untuk bermain judi.

Diantaranya handphone, kalkulator, dua buku rekapa dan bolpoint. Dari penangkapan terdakwa Holian, polisi kemudian melalukan pengembangan.

Dari sinilah terungkap adanya pihak lain yang juga turut terlibat dalam kasus ini yakni Handojo Sapetra yang merupakan adik terdakwa.

“Polisi kemudian menangkap terdakwa Handojo Sapoetro. Terdakwa Handojo merupakan penombok pada judi yang dijalankan terdakwa Holian. Kemudian terdakwa Holian merekap tombokan dan mengirimnya ke seseorang bernama Jim Rizal (DPO),” tambah JPU Ali Prakoso.

Usai pembacaan dakwaan, terdakwa Handojo memprotes majelis hakim dan JPU Ali Prakoso. Aksi protes terdakwa terjadi ketika Hakim Anne bertanya tentang kebenaran dakwaan tersebut. “Bagaimana benar tidak dakwaan jaksa? Kamu melakukan judi?,” tanya hakim Anne kepada kedua terdakwa.

Mendapati pertanyaan itu, terdakwa Handojo langsung menyatakan dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. “Memang saya judi. Tapi saat ditangkap, saya sedang tidur dan tidak sedang judi. Apalagi saat ditangkap tidak ada surat penangkapan dari polisi,” bantah terdakwa Handojo.

Meski telah berkali-kali dijelaskan perihal pertanyaan tersebut, terdakwa Handojo tetap ngotot bahwa dirinya tidak bersalah. Sikap ngotot Handojo membuat JPU Ali naik pitam. “Hai kamu ini dijelaskan kok gak ngerti-ngerti. Kamu tahu ya orang melakukan pembunuhan, meskipun satu tahun berlalu orang itu tetap bisa dihukum atas pembunuhannya,” tegasnya kepada terdakwa Handojo. Atas perbuatannya, JPU Ali Prakoso menjerat kedua terdakwa dengan pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dan pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP. Merujuk pada pasal tersebut, kedua terdakwa terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara.rofik

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Iwan Christiono, Nanda Adrianta, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Andika Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Dina/Wina (031-8410 288) Percetakan: PT Aksara Grafika Surabaya, Jl. Raya Berbek No 45 Waru - Sidoarjo, Tlp (031) 8678318 (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

JOMBANG

3

EDISI 178 | 19 - 25 JUNI 2017

Warga Ponpes Sebut Full Day School Tak Sesuai Pancasila KEBIJAKAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait Full Day School (FDS) dan lima hari masuk sekolah menimbulkan kontroversi pro dan kontra. Tak pelak, berbagai kalangan mulai kaum intelektual praktisi pendidikan, anggota legislatif, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kalangan santri yang notabene dinilai akan menjadi korban dari kebijakan tersebut.

Kenapa demikian, karena kebijakan full day school berpotensi merusak implementasi sila pertama Pancasila karena mengubah pola belajar agama anak. Terlebih pendidikan formal yang ada dilingkungan pesantren akan menjadi im-

bas dari penerapan kebijakan tersebut. Pasalnya, sebelum diberlakukan kebijakan full day school pesantren sudah menerapkan pendidikan agama non kurikulum yang lebih berkarakter.

Pembimbing Ponpes Al Wahabiyah dan Al Latifiyyah 2 Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Gus Farid Al Farisi menilai kebijakan itu sangat tidak relevan. Karena kalau konsep full day school atau 8 jam lima hari kegiatan ini dipertahankan dan dipaksakan, siswa didik akan kehilangan waktu untuk belajar agama. Karena siswa akan jenuh dan merasa lelah karena dipaksa berada di sekolah lima hari dari pagi

sampai pukul 16.00 sore hari.

Terlebih karakteristik anak belajar dari pola didik kebanyakan siswa di Indonesia setelah pulang sekolah, anakanak langsung melanjutkan belajar agama di lembaga pendidikan non-formal seperti madrasah diniyah, TPQ, dan Madrasah IQRO. “Penerapan jam belajar penuh ini dikhawatirkan akan menghabiskan waktu anak didik dalam menjalankan dan mendalami agama. Padahal ketika siswa belajar agama itu salah satu aplikasi dalam pendidikan karakter,” ujar Gus Farid yang juga Ketua DPD KNPI Jombang, Kamis (15/06/2017).

“Selain itu, jika memang

benar diterapkan pasti akan terjadi ketidakmerataan pendidikan. Karena lembaga pendidikan yang menjalankan program ini pasti akan kesulitan materi dan fasilitas, terlebih yang ada di pelosok pelosok. Apalagi SDM pendidik juga masih belum penuh terstandarisasi.

Sertifikasi guru itu hanya sebuah alasan untuk pemenuhan jam dan tambahan tunjangan.

Terlebih penerimaan sertifikasi guru juga belum maksimal dan merata,” bebernya kepada Lensa Indonesia.

Lebih lanjut, pria yang aktif dalam jaringan santri Bahrul Ulum ini menandaskan jika persoalan pendidikan masih banyak yang harus diperbaiki

guna mewujudkan masyarakat yang cerdas mandiri dan aplikatif. Tanpa harus berpolemik pada urusan penambahan jam belajar lima hari penuh yang justru akan menimbulkan persoalan baru yang lebih rumit.

Untuk itu perlu ada solusi, jika memang itu benar-benar diterapkan karena sampai hari ini pendidikan di Indonesia masih bingung dalam mencari jati diri setiap ada perubahan pucuk pimpinan.

Dalam membangun karakter siswa, alumnus IKAMANTAB (ikatan keluarga alumni MAN Tambakberas) ini menilai lembaga pendidikan pesantren itu sudah menerapkan pendidikan karakter dan pendalaman aga-

ma tanpa mengurangi maupun menambah beban kurikulum pendidikan di sekolah. Kita harus pahami tentang bagaimana siswa bisa belajar aplikatif secara langsung tentang ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial, maupun pendalaman agama yang disesuaikan karakteristik bangsa Indonesia.

“Kami sangat mendukung ada pembenahan secara serius tentang pendidikan yang lebih berkarakter dan aplikatif untuk kemanusiaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan tidak melanggar atau mengurangi dasar negara yang sudah menjadi komitmen seluruh masyarakat Indonesia. Kami mendukung judicial review

Gus Farid Al Farisi Jaringan Santri Bahrul Ulum.

yang dilakukan oleh DPR RI agar penerapan sistem pendidikan di Indonesia benar-benar sesuai karakteristik bangsa dan pancasila, UUD 45,” pungkasnya.nobi

RATUSAN SANTRI JOMBANG MUDIK BERJAMAAH NAIK KERETA API

R

Ratusan santri dari berbagai daerah mulai berbondong-bondong mudik ke kampung halaman.

ATUSAN santri dari berbagai daerah mulai berbondong-bondong mudik ke kampung halaman. Hal itu dikarenakan masa libur sekolah dan libur lebaran telah tiba. Tak ayal, stasiun kereta api Jombang ini dipadati ratusan santri yang menjadi moda tranportasi menuju ke kota masing-masing, Senin (12/06/2017).

Mereka mondok di beberapa pesantren di Jombang di antaranya Pondok Pesantren Tebuireng, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, dan Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar yang berasal dari berbagai kota di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jabodetabek (Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang, dan Bekasi).

Salah satu santri Ponpes Darul Ulum asal Bekasi, Kevin Ahmad mengaku sudah diizinkan pulang ke rumah. Karena mulai besok sudah libur sekolah dan di kegiatan pesantren juga sudah libur untuk kajian

kitab dan diniyah. Sehingga beberapa santri sudah mulai hari ini ada yang pulang ke kampung halaman untuk liburan.

“Kita sama teman-teman se koordinator wilayah Jabodetabek mudik dengan kereta api. Jauh-jauh hari tiket kereta api Gaya Baru Malam sudah dipesan oleh kordinator masing-masing kota. Kebetulan rumah saya di Bekasi, jadi yang mengurus tiket kordinator santri Darul Ulum wilayah Jabodetabek,” jelas Ahmad salah satu pelajar dan santri Darul Ulum kepada Lensa Indonesia.

Hal yang juga diungkapkan Muhammad Fadilah (17), santri asal PP Madrasatul Quran (MQ) Tebuireng Jombang mengatakan kegiatan di pesantren sudah libur dua hari yang lalu dan baru aktif tanggal 15 Juli 2017. Sehingga sebagian santri sudah ada yang balik, sedangkan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya baru hari ini ada 62 santri yang mudik bersama-sama dengan moda tranportasi kereta api.

Sementara itu, Kepala Stasiun KA Jombang Sutrisno mengatakan dalam tiga hari kedepan mulai tanggal 12 Juni sampai dengan 14 Juni kereta jurusan Jakarta dan sekitarnya dipenuhi ratusan santri. Dan ini sudah menjadi agenda rutin saat musim mudik lebaran dan libur tahunan, santri dan pelajar dari berbagai kota ini berangkat secara berjamaah.

Para santri dari beberapa pesantren tampak di stasiun kereta api Jombang.

“Untuk pemberangkatan kereta api melalui stasiun Jombang hari ini tercatat sebanyak 400 orang, sedangkan besok tanggal 13 Juni 700 orang, dan tanggal 14 ada sekitar 300. Untuk hari biasa atau normal rata-rata sekitar 100 lebih. Kebanyakan yang naik adalah santri yang mondok di beberapa pesantren di Jombang dengan tujuan ke Jakarta dan sekitarnya,” pungkasnya. nobi

Ribuan Petasan dan Bahan Baku Disita

Petani Jombang Panen Semangka Segar dan Manis BUAH semangka sangat favorit di kala bulan ramadhan untuk menjadi menu manis dan menyegarkan. Kesegaran buah semangka ini juga dinikmati oleh petani semangka di Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yang meraih untung 100 persen dari produksi tanam.

Dengan kondisi cuaca seperti ini sangat cocok untuk produksi buah semangka. Terlebih selama masa tanam dan perawatan tidak terkena hama maupun kekurangan dan kelebihan air. Namun, pertanian hortikultura di Jombang ini masih belum tersentuh pembinaan dan penanganan secara serius oleh pemerintah daerah.

Petani harus berjuang secara mandiri mulai dari pembiayaan, perawatan, dan juga penjualan. Selama empat tahun terakhir sejak pengalihan pola tanam oleh sebagian petani dari padi ke semangka pada Musim Kemarau 1 (MK 1) belum ada pembinaan khusus terhadap petani yang membudidayakan tanaman tersebut di Kesamben.

Menurut salah satu petani semangka, Supar (53) Warga Kesamben mengaku hasil pan-

Lahan pertanian semangka di Kecamatan Kesamben.

en tahun ini sangat bagus dan melimpah. Kita bisa meraih keuntungan 100 persen dari produksi tanam sampai panen dalam sepertiga hektar lahan yang menghabiskan total biaya Rp 7 juta dengan harga jual per sepertiga hektar seharga Rp 14,5 juta. Jadi, keuntungan yang didapat musim tanam kali ini berlipat ganda.

Namun, sejauh ini sejak peralihan tanam dari padi ke tanaman hortikultura empat tahun terakhir belum ada pembinaan dan pendampingan secara khusus oleh pemerintah. Petani

berharap ada ruang pembinaan untuk mengembangkan potensi ekonomi hortikultura maupun pengetahuan tentang tata kelola tanaman tersebut.

“Selama ini ya sederhana dengan metode tradisional.

Kami berharap ada pembinaan dan pendampingan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas produksi pertanian ini,” bebernya Jumat (16/06/2017).

Terkait hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemk-

ab) Jombang dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Jombang membuat langkah serius tentang pengembangan wilayah pertanian hortikultura. Wakil Ketua DPRD Jombang Minardi menuturkan pengalihan pola tanam dari padi ke semangka ini harus ada tindak lanjut untuk keberlangsungan usaha tani (semangka) ke depannya.

“Keberlangsungan usaha tani ini untuk keberlanjutan dalam memilih komoditas semangka sebagai tanaman yang dibudidayakan secara terus menerus dan berkelanjutan serta murni dari keinginan petani sendiri bukan dari pesanan sponsor. Disamping itu, harus ada penanganan secara serius oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan secara berkelanjutan,” terang Minardi Wakil Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia).

Politisi Partai Demokrat yang menjadi anggota legislatif Dapil V (Megaluh, Tembelang, Kesamben) ini meminta dinas terkait harus memberikan pembinaan secara serius kepada petani, dengan memberikan wawasan dan pengetahuan ten-

tang pertanian hortikultura ini.

“Memang hari ini harga (semangka) lumayan bagus dan minim kendala, akan tetapi bila ada permasalahan, dinas juga harus bisa memberikan solusi kepada petani,” ucapnya.

Dalam hal ini ada yang perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah dalam pembinaan terhadap petani semangka diantaranya masalah permodalan, antisipasi hama dan penyakit, serta berbagai informasi dan pengetahuan tentang pertanian, juga masalah lalu lintas perkembangan harga jual dipasar yang menjadi bagian dalam memperoleh pasar yang sehat dan stabil,” pungkasnya.

Diketahui Kabupaten Jombang sendiri terdapat beberapa wilayah petani melakukan tanam buah semangka dan sejenisnya diantaranya kecamatan Megaluh, Plandaan, Kesamben, dan Kecamatan Tembelang.

Wilayah tersebut sangat diuntungkan dengan letak geografis yang berada di pesisir sungai Brantas yang cocok dengan berbagai macam tanaman seperti Padi, Semangka, Belewah, Melon, Jagung dan Tebu.nobi

Kemendag Gelar Pasar Murah Selama Ramadhan di Pesantren KEMENTRIAN Perdagangan bekerjasama dengan pelaku usaha swasta menggelar pasar murah Ramadhan di Pondok Pesantren Mambaul Maarif, Denanyar, Jombang. Pasar murah ini digelar sebagai bagian dalam menyeimbangkan dan mendukung ketersediaan barang kebutuhan masyarakat berharga murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasar murah ini juga digelar di berbagai daerah di Indonesia selama bulan ramadhan 2017.

“Ada 300 tempat nantinya yang akan kita gelar dengan menggandeng pesantren sebagai simpul masyarakat. Untuk kebutuhan dan ketersediaan barang Kemendag telah menggandeng pelaku usaha swasta baik itu pengusaha ataupun W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

industri,” Kata Eva Yuliana Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Peningkatan Sarana Perdagangan kepada Lensa Indonesia, Rabu (14/6/2017).

Melalui pasar murah ini, Lanjut Eva, agar semua kalangan masyarakat dapat merasakan ketersediaan bahan pokok selama bulan ramadhan.

Kemendag sudah menggelar pasar murah diberbagai daerah seluruh indonesia yang bekerjasama dengan lebih dari 40 pelaku usaha. Dalam pembagian paket bahan pokok ini tiap titik ada 500 paket yang nominal per paket berisi Rp 100 ribu yang dijual dengan harga Rp 50 ribu.

Untuk target pencapaian, Eva menambahkan jika dalam

hal ini Kemendag berupaya agar pelaksanaan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat kurang mampu dan dilaksanakan selama ramadhan di area pesantren, halaman masjid dan lapangan atau daerah yang sudah mendapatkan izin. Kemendag dan Pengusaha swasta telah berkomitmen agar pasar murah ramadhan dapat terus dilanjutkan di banyak lokasi lainnya di Jawa dan disusul daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Dengan adanya pasar murah, masyarakat dilingkungan sekitar pesantren ini sangat terbantu. Hal ini dikarenakan paket yang diberikan lebih murah dibandingkan harga yang ada dipasaran.

“Paket bahan pokok yang

Staf Khusus Menteri Perdagangan Eva Yuliana.

diterima ini berupa beras 2 kg, gula pasir 2 kg, minyak goreng 2 kg, tepung terigu 2 kg, dan 1 botol sirup, paket ini kita hanya membeli dengan harga Rp 50 ribu. Dan ini sangat membantu kami, karena kalau beli di pasar bisa lebih dari Rp 50 ribu,” ungkap Mujihatin salah satu warga Denanyar.

Begitupun, Rubbbiyah (60)

warga Denanyar ini juga mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ramadhan.

“Iya mas, ini sangat membantu karena kebutuhan bahan pokok yang diberikan kualitas bagus dan harga dipasaran jauh lebih mahal. Kami berterima kasih kepada semua yang telah membuka pasar ramadhan ini,” pungkasnya.nobi

Petugas saat menyita petasan di Desa Brangkal dan Desa Semelo Kayen.

JAJARAN anggota kepolisian Polres Jombang berhasil amankan ratusan petasan dan bahan baku petasan.

Pengungkapan home industry petasan ini dari pengembangan informasi masyarakat terkait adanya pembuatan petasan di Desa Brangkal, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Selasa (13/06/2017).

Dari sini, polisi melakukan penyelidikan terkait adanya pembuatan petasan atau mercon yang berada di lokasi tersebut. Dan ternyata memang benar, adanya keberadaan home industry petasan ini. Tanpa berfikir panjang petugas langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah milik Wb (57) warga setempat.

Semula WB menolak atas tudingan petugas. Namun, ketika dilakukan pengecekan dan penggeledahan terhadap rumah yang ditempati petugas menemukan barang bukti petasan yang telah terbungkus rapi siap edar. Selain itu, petugas juga menemukan bahan baku petasan seperti belerang, arang, serta obat mercon.

Sehingga dari sini WB selaku yang punya rumah mengakui dengan jujur bahwa petasan ini milik AF (25) putra beliau. Dari pengembangan dan pemeriksaan itu diketahui jika bahan baku petasan tersebut didapatkan dari seorang berinisial MR (34), warga Dusun Semelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandar Kedungmulyo.

Selanjutnya, petugas meluncur dan memburu pelaku ke tempat tinggalnya di dusun Semelo Desa Kayen. Saat polisi menggeledah rumah, MR sudah kabur. Meskipun berhasil melarikan diri, polisi tetap menggeledah dua lokasi milik MR, yakni rumah dan gudang miliknya. Di dua tempat itu polisi kembali menemukan barang bukti dan langsung diamankan.

Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto saat ditemui dilokasi di Desa Brangkal membenarkan adanya penggerebekan terhadap tempat pembuatan petasan home industri. Dari penggeledahan petugas terhadap produsen petasan telah diamankan beberapa barang bukti berupa ratusan petasan siap edar dan bahan baku petasan diantaranya bubuk petasan, belerang, arang, serta sumbu dan kertas.

“Hari ini kita berhasil ungkap kasus pembuatan petasan yang ada di Desa Brangkal, Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Ini kita mencoba menelusuri bagi yang bersangkutan untuk tersangka adalah AF dan pemilik rumah adalah orang tuanya. Ini sedang kita amankan untuk proses penyidikan lebih lanjut,” beber Kapolres kepada Lensa Indonesia.

Lebih lanjut ia menambahkan barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak sekitar 2000 biji petasan, bahan baku berupa belerang, bubuk petasan, dan arang yang rata-rata hampir kurang lebih 3 kilogram, serta sumbu 200 sumbu petasan. Ini masih terus kita dalami dan kembangkan sampai ke akar, asal muasal bahan baku yang didapat ini dari mana.

“Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan produksi atau pembuatan bahan peledak berbahaya. Sudah banyak contoh tentang bahaya dan korban petasan dimana saja, yang paling dekat kejadian yang ada di Pasuruan. Untuk itu, seyogyanya warga masyarakat tidak melakukan hal hal yang berbahaya dan merugikan warga yang lain,” pungkasnya.nobi

EDUKES

4

EDISI 178 | 19 - 25 JUNI 2017

Timkes Dara Harita Beri Penyuluhan Kanker Serviks

Full Day School Belum Cocok Diterapkan di Semua Daerah Mendikbud diminta mengkaji kembali kebijakan full day school serta meminta pemerintah untuk berkoordinasi dengan ormas-ormas Islam seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah.

W

Tim kesehatan Dara Harita mengisi agenda penyuluhan kesehatan di Kampung Leuser, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

KANKER adalah penyakit paling berbahaya di dunia.

Banyak para penderita kanker meninggal dunia. Begitupun dengan kanker serviks yang kerap mengancam para wanita.

Karenanya, Tim Kesehatan Dara Harita berinisiatif memberi penyukulan dini terhadap masyarakat tentang bahaya kanker serviks.

Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Organisasi Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia (LBH TI), Bekti Sugiri, S. H, M. H bertanggung jawab sebagai penyuluh utama dalam agenda ini karena ia juga adalah advokat yang konsen terhadap masalah kesehatan. Di Kampung Pancasila, Lauser, Jakarta Selatan ia mengatakan bahwa para wanita harus tahu tentang apa itu kanker serviks secara rinci.

“Kanker serviks ini, membunuh banyak orang karena para penderita baru tahu kalau dirinya kena saat penyakit sudah mencapai stadium tiga,” katanya.

Sementara itu Koordinator Dara Harita, Citra Marchela, Amd. An menjelaskan bahwa ini adalah sebuah ikhtiar perjuangan sebagai sebagai seorang profesional medis.

“Tidak banyak profesional medis yang konsen memberi penyuluhan kesehatan cuma-cuma ke masyarakat. Kebanyakan hanya sibuk kepada pasien yang datang ke rumah sakit, puskesmas atau klinik saja profesional medis bekerja,” kata dia. Minggu (11/6/2017).

Masyarakat Kampung Pancasila pun antusias terhadap kegiatan ini. Terbukti dengan banyaknya warga yang datang.

Bahkan sesi tanya jawab pun berlangsung dinamis antara masyarkat dengan tim penyuluh.

Acara berlangsung sejak pukul 15.30 WIB hingga jelang buka puasa dan ditutup dengan buka puasa bersama yang kental kebersamaan.nsia

BPJS Kesehatan Permudah Prosedur Pelayanan Hadapi Lebaran BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat dalam menghadapi Lebaran 2017 ini.

“Sebagai wujud kepedulian terhadap kenyamanan dan kepuasan peserta dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan, menjelang Hari Raya Idul Fitri 2017, BPJS Kesehatan menerapkan kebijakan khusus terkait prosedur pelayanannya,” kata Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tondano drg Nora Duita Manurung di Manado, Kamis (15/6/2017).

Para peserta JKN-KIS yang sedang mudik lebaran tahun ini, dijamin bisa memperoleh pelayanan kesehatan dengan prosedur yang lebih sederhana.

Oleh karenanya, katanya, para peserta JKN-KIS yang sedang mudik diimbau untuk selalu membawa Kartu JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat/KIS, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Askes, Kartu Jakarta Sehat/KJS, dan Kartu Jamkesmas).

“Peserta JKN-KIS yang sedang mudik dapat berobat di luar wilayah tanpa harus melapor ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat. Untuk prosedurnya, peserta JKN-KIS dalam kondisi darurat maupun non darurat dapat langsung berobat ke IGD rumah sakit terdekat, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ungkap Manurung.

Menurut Nora, kebijakan penyederhanaan prosedur pelayanan kesehatan tersebut berlaku sejak 19 Juni 2017 sampai dengan 2 Juli 2017.

Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, peserta JKN-KIS yang sakit pada saat perjalanan mudik ataupun telah sampai ke tujuan tinggalnya, tidak harus melapor ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat. Kebijakan tersebut mengacu pada prinsip portabilitas yang diemban BPJS Kesehatan.

“Penting diketahui bahwa pelayanan kesehatan tersebut hanya berlaku bagi peserta JKN-KIS yang sedang mudik dan status kepesertaan aktif,” jelasnya.

Karena itu, mohon agar peserta memastikan telah membayar iuran dan disiplin membayar iuran agar status kepesertaannya selalu aktif. Untuk mengecek iuran peserta, dapat dilakukan melalui aplikasi BPJS Kesehatan Mobile pada Menu Cek Iuran.

“Sedangkan untuk daftar fasilitas kesehatan dapat dilihat di website BPJS Kesehatan, Aplikasi BPJS Kesehatan Mobile, atau melalui Care Center BPJS Kesehatan 1500400,” jelasnya.

Dilanjutkannya, untuk memastikan kelancaran peserta dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, BPJS Kesehatan juga telah menciptakan Aplikasi Mudik BPJS Kesehatan yang dapat didownload secara gratis di Google Play Store untuk perangkat Android.

Aplikasi tersebut menyediakan telepon penting, alamat kantor BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, tanya jawab BPJS Kesehatan, info BPJS Kesehatan, tips BPJS Kesehatan, lokasi-lokasi penting, serta media sosial BPJS Kesehatan.

Di samping itu, selama libur Lebaran 2017, masyarakat juga tetap dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500400 untuk mendaftar menjadi peserta JKN-KIS, memperoleh informasi, melakukan pengaduan, melakukan konsultasi kesehatan, memperoleh pelayanan administrasi peserta JKN-KIS (mutasi dan aktivasi), serta mengetahui perhitungan denda pelayanan.

Layanan BPJS Kesehatan Care Center 1500400 hadir 7 x 24 jam, sementara khusus layanan konsultasi kesehatan dapat diperoleh pada Senin-Jumat pukul 07.00 - 20.00 WIB. Nora menegaskan, selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta tindakan medis yang diperolehnya berdasarkan indikasi medis yang jelas berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, maka fasilitas kesehatan tidak diperkenankan menarik iuran biaya dari peserta.nans W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

ACANA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal penerapan lima hari sekolah per pekan dengan waktu belajar delapan jam sehari, mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat khususnya ormas Islam.

Penolakan umumnya beralasan, kebijakan full day school itu dikhawatirkan mengganggu jam kegiatan pendidikan keagamaan informal yang diselenggarakan oleh Madrasah Diniyah. Ketua Komisi X DPR, Teuku Riefky Harsya mengungkapkan dalam rapat kerja pada 13 Juni 2017, Mendikbud Muhadjir Effendi mengutarakan ada kesalahpahaman sebagian publik terhadap rencana kebijakan tersebut. Muhadjir menjamin kebijakan tersebut tidak akan membuat madrasah gulung tikar.

“Walaupun demikian, kami telah mengingatkan Mendikbud untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut serta meminta pemerintah terlebih dahulu untuk berkoordinasi, baik dengan ormas-ormas Islam seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah, maupun dengan para kepala daerah,” ujar Teuku Riefky dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/6/2017).

Menurut dia, saat ini ada puluhan ribu Madrasah Diniyah dengan puluhan juta muridnya yang belajar dari pukul 13.00 hingga 17.00 setiap harinya. Madrasah juga mempunyai payung hukum yang telah diatur oleh Kementerian Agama.

Peringatan hari guru nasional.

Teuku Riefky yang merupakan Wasekjen DPP Partai Demokrat itu menyatakan, jika semangat kebijakan fullday school tersebut untuk membangun karakter dan wawasan kebhinekaan, pemerintah tinggal melanjutkan kebijakan Pemerintahan SBY tentang Kurikulum 2013 (K-13). “Gitu aja kok repot,” katanya.

Teuku Riefky menjelaskan, dalam menghadapi era globalisasi, kebijakan K-13 telah mengamanatkan seluruh mata pelajaran untuk membentuk murid agar mempunyai kompetensi

sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Bila dikaitkan wawasan kebangsaan dan kebhinekaan, dalam K-13 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) telah diperluas menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN).

Dalam K-13, pendekatan hafalan yang ada pada kurikulum sebelumnya telah diubah menjadi pendekatan kasus, sehingga siswa dapat memahami dari pendekatan Pancasila, UUD, kebhinekaan, dan NKRI. Peraturan Mendikbud RI No.23 tentang Hari Sekolah

telah ditandatangani oleh Mendikbud pada 12 Juni 2017.

Saat raker, mendikbud hanya menjelaskan secara lisan tentang rencana kebijakan tersebut dan menyampaikan permen belum dijalankan, karena masih menunggu tahapan proses dengan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Merespons penolakan dari berbagai elemen masyarakat soal wacana lima hari belajar per pekan pada tahun ajaran 2017/2018, Raker Komisi X meminta Mendikbud untuk

memperhatikan beberapa hal yaitu: 1. Mengkaji kebijakan tersebut komprehensif.

2. Melakukan waktu yang cukup dan sosialisasi.

3. Memperhatikan dampak sosiologis dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

4. Tidak memberatkan masyarakat/orangtua/anak didik, tidak menambah anggaran, dan adanya target yang jelas dalam setiap tahapannya.

5. Sebagai pilihan dan tidak wajib dilaksanakan seluruh sekolah. ngil/mer

Kemendikbud Kirim 6.296 Guru Garis Depan KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan mengirim sebanyak 6.296 guru garis depan (GGD) ke 183 kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapranata dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan seleksi GGD telah berlangsung sejak tahun lalu. Namun, baru diumumkan karena adanya penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer-

intahan Daerah.

Seleksi guru garis depan diikuti 6.315 peserta dari 6.348 pendaftar yang dilakukan di 107 tempat uji kompetensi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi mengapresiasi dedikasi para GGD karena mau mengabdi di daerah 3T. Didik juga berharap para orang tua murid dapat memberikan motivasi yang tinggi kepada para siswa di daerah 3T untuk giat belajar.

“Alhamdulillah, ini sangat membantu anak didik di daerah 3T, semoga anak-anak ini dapat menjadi siswa terbaik dengan

dukungan motivasi dan dedikasi para gurunya,” kata Didik.

Didik mengatakan bahwa penempatan merupakan proses akhir dari seleksi GGD sehingga pemberkasan dan verifikasi tidak perlu lagi.

“Bapak dan ibu tidak perlu lagi mengikuti pemberkasan karena tes yang diikuti sudah lengkap, tinggal penempatan,” kata Sesjen Didik. Selanjutnya, para guru ini akan dihubungi Kemendikbud untuk penandatanganan nota kesepahaman penempatan tugas.

Didik menjelaskan bahwa pemangkasan prosedur pemberkasan dan verifikasi untuk

Aktivitas belajar mengajar di SD Inpres Yowong, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, Papua.

mendukung para guru saat mengajar di daerah 3T. “Harapannya, bapak ibu guru dapat bertugas dengan

tenang dan betah tinggal di daerah 3T karena para guru kebanyakan berasal dari daerah rantau,” katanya.nans

Pemudik Dapat Manfaatkan Layanan Kesehatan 119 MENTERI Kesehatan Nila Djuwita F.Moeloek menyampaikan bahwa masyarakat atau pemudik yang melintasi jalur pantai utara Kabupaten Batang dapat memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan melalui “Si Slamet 119”.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan Si Slamet 119 melalui android untuk berkoordinasi dengan rumah sakit terdekat saat terjadi kecelakaan. Ini sudah era digital manfaatkan sisitem Si Slamet 119 yang ada di Batang sebagai Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT),”

katanya di Batang, Jawa Tengah, Minggu (18/6/2017).

Ia mengatakan pemerintah sudah menyiapkan alat kesehatan dan obat-obatan, serta mobil ambulans untuk menunjang pelayanan kesehatan pada arus mudik dan balik Lebaran 2017.

“Pemerintah akan menyediakan peralatan kesehatan lengkap untuk kesiapan pada orang sakit atau yang mengalami kecelakaan di jalan,” katanya.

Ia mengimbau pada masyarakat agar tertib dan disiplin berlalu lintas di jalan raya, serta menjaga kesehatan saat

Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek.

berkendaraan.

“Masyarakat harus menyadari pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tu-

buh dalam berkendaraan. Oleh karena, jangan dipaksakan berkendaraan kalau sudah terlalu lelah atau memakan

Awas, Mie Instan Asal Korea ini Mengandung Babi EMPAT produk mie instan asal Korea yang beredar di masyarakat diketahui positif mengandung fragmen DNA spesifik babi. Yaitu Samyang dengan nama produk U-Dong, Nongshim dengan nama produk Shin Ramyun Black, Samyang dengan nama produk Mie Instan Rasa Kimchi, dan Ottogi dengan nama produk Yeul Ramen.

Namun keempat produk itu tidak mencantumkan peringatan “mengandung babi” dalam kemasannya. BPOM pun memerintahkan importir untuk melakukan penarikan produk tersebut.

S u r a t n o m o r IN.08.04.532.06.17.2432 itu juga berisi instruksi penarikan produk mi instan tersebut yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia.

“Iya benar,” ujar Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DKI Jakarta Dewi Prawitasari, Minggu (18/6/2017) BPOM juga memerintah Balai Besar dan Balai POM untuk mengawasi peredaran keempat produk tersebut.

“Yang menarik (produk) itu importir dan distributornya,

serta penyalurnya. Balai POM mengawasi dan memastikan apakah produk tersebut masih ada di pasaran atau tidak. Jika masih ada, akan diamankan supaya tidak dijual ke masyarakat,” kata Dewi.

Balai POM akan melakukan pemantauan di sarana distribusi retail produk yang menjual produk tersebut, termasuk di antaranya importir/distributor, toko, supermarket, hypermarket, pasar tradisional, atau sarana yang sering melakukan pelanggaran di wilayah kerja Balai POM masing-masing. nlicom

Mie instan asal Korea.

obat-obatan yang mengakibatkan mengantuk karena hal itu berbahaya sekali,” katanya.

Selain itu, Menkes juga berpesan pada pemudik kendaraan sepeda motor tidak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi karena hal itu akan mengganggu dan membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain di jalan raya.

“Jika lelah beristirahat.

Kami akan sediakan pemeriksaan seperti tekanan darah, misalnya tensinya tinggi diturunkan dulu dan istirahat dulu jangan paksa,” katanya.nans

JATIM RAYA

Simak berita-berita terkini 29 Kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur: w ww .l ensai nd on esia. com

fokus

HALAMAN 5 | EDISI 178 | 19 - 25 JUNI 2017

50 DESA TERDETEKSI NARKOBA, BLITAR MAKSIMALKAN FUNGSI P4GN

BALON WALIKOTA KEDIRI BAGI-BAGI ZAKAT SEKALIGUS MINTA DOA RESTU

TERMINAL MADIUN MENERIMA 700 BUS SELAMA LEBARAN

BACA HALAMAN 10 | BLITAR

BACA HALAMAN 06 | KEDIRI

BACA HALAMAN 07 | MADIUN

KPU PASTIKAN ANGGARAN PILGUB JATIM 2018 RP 817 MILIAR Pemprov dan DPRD Jatim telah menyepakati anggaran Rp 817 miliar khusus untuk keperluan Pilgub Jatim 2018.

K

OMISI Pemilihan Umum (KPU) RI turun ke Jawa Timur.

Ketua KPU RI Arief Budiman memastikan secara langsung terkait persiapan pemerintah provinsi (Pemprov) menghadapi Pilkada Serentak 2018, termasuk Pilgub Jatim mendatang.

Kedatangan KPU ini diterima Langsung oleh Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Ketua KPU Jatim Eko Sasmito, Asisten I Sekdaprov Jatim Zaenal Muchtadien dan Kabiro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim Anom Surahno.

Lebih lanjut Arief mengatakan sukses tidaknya penyelenggaraan Pemilukada serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019 tidak hanya digantungkan kepada KPU saja.

“Tapi ini perlu dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri dan peserta pemilu. Ini agar agenda pemilukada 2018 dan pemilu 2019 berjalan lancar dan sukses,” katanya ditemui di Gedung Negara

Grahadi Surabaya, Jumat (16/6/2017).

Sementara, Wagub Jatim Gus Ipul menyambut baik kedatangan Ketua KPU RI. Ini dalam rangka sosialisasi perkembangan pelaksanaan pilkada serentak di Jatim, termasuk pilgub Jatim.

“Nanti tahun 2018 itu ada 7 orang pejabat kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan ada 8 Plt bupati/walikota, karena bupati walikotanya mungkin tanding lagi,” tuturnya.

Sementara, Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengungkapkan pihaknya sudah siap melaksanakan Pilgub Jatim dan 18 Pilkada Serentak lainnya. “Kami sudah setahun lalu melakukan proses penganggaran dan telah berkoordinasi dengan Pemprov dan DPRD Jatim. Disepakati anggaran Rp 817 miliar khusus untuk keperluan Pilgub,” jelasnya.

Anggaran tersebut, lanjut Eko, dibagi dalam dua termin. Yang pertama akan cair Rp 119 miliar pada bulan Juli 2017 dan sisanya termin kedua cair Rp 698 miliar pada Januari 2018.

Wakil Gubernur Jatim Saifulla Yusuf dan Ketua KPU RI Arief Budiman.

“Karena pilkada serentak, ada juga yang sharing anggaran dengan kabupaten/kota.

Seperti honorarium PPDP, distribusi logistik, dan proses kebutuhan TPS ditangani KPU provinsi. Sedangkan untuk honorarium PPK, PPS, KPPS dan penggandaan DPT jadi tanggung jawab KPU kabupaten/kota,” tambah dia.

Komisi D Desak Disnaker Keluarkan Surat Edaran Kewjiban Perusahaan Bayar THR

Selain itu, KPU Jatim juga memprediksi ada enam pasangan calon. Mereka terdiri dari dua pasangan calon perseorangan dan empat pasangan calon dari parpol-gabungan parpol.

Perkiraan jumlah pemilih Pilgub Jatim sebanyak 32,3 juta orang. Ini berdasarkan asumsi dari prosentase kenaikan pemilih pilpres 2014 sebanyak 32,6 juta orang. Untuk

TPS diprediksi 68 ribu TPS dan diperkirakan bisa berkurang lagi. Ini karena 75 ribu TPS saat pilpres 2014.

“Total anggaran Pilgub sekitar Rp 1,2 triliun jika ditambah dengan anggaran untuk keamanan baik Polda dan Kodam V/Brawijaya,” tukas Eko.nsarifa

Tingkatkan Pelayanan, Pemkot Surabaya Luncurkan Program IMB Delivery

K

OMISI DPRD Surabaya mendesak kepada Disnaker Kota Surabaya untuk segera membuat surat edaran terkait kewajiban seluruh perusahaan di wilayah Kota Surabaya agar mematuhi Permenaker no 16 tahun 2016 terkait Tunjangan Hari Raya.

Dalam aturan itu jelas disebutkan seluruh perusahaan diwajibkan membayar hak Tunjangan Hari Raya (THR) selambat-lambatnya H-7 sebelum lebaran tiba. Dan yang tidak bisa melakasanakan kewajiban ini akan mendapatkan sanksi administrasi dan denda dari pemerintah.

“Segera buat surat edaran yang tujuannya mengingatkan kepada seluruh perusahaan yang ada di wilayah Kota Surabaya untuk melaksanakan kewajibannya terkait THR,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Junaedi.

Tidak hanya itu, politisi Partai Demokrat ini juga meminta kepada Disnaker untuk memberikan data riil keberadaan perusahaan yang berada di wilayah hukum Kota Surabaya, agar pihaknya bisa turut membantu.

“Dari tahun ketahun, Disnaker hanya menyanggupi, tapi janji tinggal janji, karena faktanya tidak pernah terbukti, sehingga kami sampai saat ini tidak memiliki data riil, berapa sebenarnya jumlah perusahaan di Kota Surabaya,” keluhnya.

Namun Ketua Fraksi Parta Demokrat DPRD Surabaya ini mengaku akan tetap bersikap pro aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran THR yang akan dilakukan oleh perusahaan karena merupakan kewajiban.

“Selama ini kami memang tidak tinggal diam, karena anggota di Komisi kami juga bergerak, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melakukan pengawasan, oleh

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam peresmian program pelayanan IMB Delivery.

P

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Junaedi.

karenanya kami juga membuka posko pengaduan soal THR,” tandasnya.

Sebagai bentuk perhatian khusus terhadap masyarakat Kota Surabaya yang berprofesi sebagai buruh dan karyawan perusahaan, Junaedi juga mendesak kepada Disnaker Kota Surabaya untuk meninjau ulang perijinan kepada

perusahaan-perusahaan yang terbukti dengan sengaja tidak membayar THR karyawannya.

“Jangan hanya sanksi administrasi dan denda saja, tetapi bagi perusahaan yang tidak menjalan aturan Permenaker itu, wajib bagi Disnaker untuk bekerjasama dengan SKPD terkait soal pencabutan perijinannya,” pungkasnya. nadv/wan

EMERINTAH Kota (Pemkot) Surabaya mengoptimalkan program pelayanan “Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Delivery” di tiaptiap kecamatan untuk mengantisipasi banyaknya calo yang selama ini mengatasnamakan Pemkot.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, di Surabaya, Kamis, mengatakan dengan adanya “IMB Delivery” yang telah diresmikan di Kecamatan Jambangan pada Rabu (31/5), pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar dalam mengurus IMB dilakukan sendiri.

“Tujuan ‘IMB Delivery’ diperuntukkan bagi mereka yang tidak mengerti bagaimana cara mengurus surat izin bangunan. Kami menjemput bola agar warga tidak terjebak oleh kehadiran calo yang mengatasnamakan dirinya berasal dari Pemkot,” kata Risma.

Alasan Risma menekankan ini dikarenakan dalam jasa kepenggurusan IMB, banyak sekali calo yang mengatasnamakan Pemkot Surabaya. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya menekankan warga agar harus lebih hati–hati.

“Jangan percaya kalau orang memakai batik itu orang Pemkot Surabaya, semua banyak memakai batik bahkan orang yang tidak kerja dikelurahan dan kecamatan bisa

WWW.LENSAINDONESIA.COM

memakai baju batik,” kata Risma.

Risma mengatakan bahwa kepengurusan IMB sekarang sangat mudah, jadi lebih baik mengurus sendiri. “Nanti Pemkot akan membantu dengan memberi kemudahan dalam mengurus IMB ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Risma, pihaknya menyarankan kepada warga agar pengurusan IMB sebaiknya diurus sendiri. Sebab, jika melibatkan orang ketiga ataupun jasa maka biaya akan membengkak dan penggeluaran akan semakin banyak.

“Kalau mengurus sendiri kan enak, saya jamin tidak ada tarikan diluar tarikan resmi, kalau masih ada seperti itu laporkan ke saya nanti akan saya proses,” kata Risma.

Lebih lanjut, di kecamatan Jambangan ini telah terpasang CCTV yang langsung terhubung di ruang kerjanya. “Jadi kalau ada punggutan diluar tarikan resmi pasti akan ketahuan,” ujarnya.

Risma juga berharap dan berpesan kepada warga Surabaya yang memiliki bangunan agar memiliki dokumen yang lengkap, sebab Surabaya sebagai percontohan dari daerah lain untuk sertifikasi massal.

“Jadi ketika ditanya dan diperiksa mereka tidak takut karena dokumen sudah lengkap,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Eri Cahyadi, mengatakan program IMB delivery ini merupakan program percepatan pelayanan pengurusan perizinan yang pertama kali ada.

“Ini baru pertama kali. IMB delivery ini merupakan cara kita untuk memangkas alur perizinan yang sangat lama sehingga masyarakat kini semakin mudah dan cepat untuk mendapatkan IMB ” ujarnya.

Eri juga menambahkan bahwa saat ini progran IMB delivery ini masih dijalankan di kecamatab Jambangan dan nantinya akan dikembangkan ke 16 Kecamatan di Surabaya.

“Target kami yakni seluruh kecamatan di Surabaya, namun saat ini masih di lakukan di Jambangan dan 16 kecamatan lainnya,” tutur Eri. Sementara itu, camat Jambangan Retno Hariati mengaku sangat terbantu dengan adanya IMB delivery ini selain prosesnya cepat masyarakat sudah tidak perlu lagi jauh-jauh ke tengah kota untuk mengurus IMB. “Kami sangat senang dengan adanya program ini, selain tidak membuat masyarakat terbebani ini bisa memangkas waktu dan jarak tempuh. Dan warga sangat antusias ” pungkasnya.nadv/wan

KEDIRI

6

EDISI 178 | 19 - 25 JUNI 2017

Strategi Polisi Atasi Macet di Mengkreng

Balon Walikota Kediri Bagi-bagi Zakat Sekaligus Minta Doa Restu Jono membagi zakat sekaligus meminta doa restu dan dukungannya kepada para masyarakat yang hadir.

S

Putut Eko Bayuseno

GUNA mengantisipasi teror terhadap anggota kepolisian yang terjadi beberapa waktu lalu di kampung melayu, anggota kepolisian yang bertugas saat arus mudik dan balik akan diamankan oleh anggota Brimob dengan bersenjata lengkap. Selain itu polisi dengan berpakaian preman juga ditempatkan di titik titik rawan kejahatan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri Komjen Pol putut Peko Bayuseno saat melakukan sidak di beberapa jalur arus mudik yang rawan kemacetan di Jawa Timur.

Petinggi Polri ini mengunjungi kawasan Simpang Empat Mengkreng yang menjadi titik pusat lalu lalang kendaraan dari tiga daerah masing-masing jombang Nganjuk dan Kediri.

Dalam kunjungannya di Mengkreng Kabaharkam Mabes Polri menyiapkan strajtegi khusus untuk mengantisipasi kemacetan dan mengamankan para pengguna jalan. Untuk mengurai kemacetan pihaknya, menertibkan para penjual yang berada di trotoar sekitar mengkreng, dengan memberikan area parkir bagi pembeli. sehingga kendaraan pembeli tidak memenuhi badan jalan.

“Kami menyiapkan para polisi berpakaian preman untuk mengamankan para pemudik sekaligus anggota polisi yang tengah bertugas. Mengingat, dikhawatirkan tindak kriminalitas meningkat hari raya idul fitri,” ujar Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, Kabaharkam Polri.

Kabaharkam menambahkan, jika simpang tiga mengkreng perlu adanya pemantau khusus dari Polda. Pemantau ini bertugas mengatur arus lalu lintas secara adil merata baik dari wilayah Jombang, Kediri dan Nganjuk. Sehingga tidak terjadi ego-sektoral salah satu Polres guna mengantisipasi pengumpulan kendaraan di satu titik.nnang/bj

Pelayanan BPJS Kediri Pindah ke Rumah Dinas Kepala BPJS

ERIBU warga Desa Semamp i r, Ke c a matan Kota, Kota Kediri, terlihat mengantre di rumah milik pengusaha sekaligus anggota DPRD Kota Kediri. Mereka antre untuk mendapatkan zakat hari raya Idul Fitri.

“Yaa ini merupakan kewajiban saya dengan berbagi bersama mereka yang membutuhkan melalui sedekah

Sudjono Teguh Wijaya saat membagikan zakat ke warga.

zakat ini,” kata Sudjono Teguh Wijaya, pengusaha hiburan Karaoke, Jumat (16/06/2017).

Pria yang juga sebagai anggota Komisi C dari Partai Golkar Kota Kediri ini mengaku, menyalurkan sedekah zakat merupakan bagian dari kewajibannya untuk saling berbagi dengan sesama, terutama bagi warga sekitar yang memiliki nasib kurang beruntung.

Sayangnya, dalam pembagian sedekah zakat tersebut, Sudjono yang saat ini

memproklamirkan diri sebagai bakal calon (balon) Walikota Kediri dalam Pilwali 2018 mendatang, menitipkan sedikit pesan ke warga.

Pengusaha juga anggota DPRD kota Kediri yang akrab disapa Jono ini juga meminta doa restu dan dukungannya kepada para warga masyarakat yang hadir. “Sekalian mas InsyAllah saya maju Bakal Calon Walikota, minta doa restu dan perkenalan kepada masyarakat Kota Kediri,” ujar Jono.

Meski begitu, Jono tidak begitu ngotot dalam pencalonan.

“Kita lihat elektabilitasnya dulu bagaimana,” ucapnya.

Jono menambahkan, pembagian zakat , tepatnya di halaman parkir rumah Karaoke X Movie tersebut, adalah sebagian dari bentuk CSR atas beberapa usaha yang dijalaninya.

“Kegiatan ini adalah zakat yang saya berikan setiap tahunnya, “ ungkapnya.

Marmoyo, salah seorang warga Semampir, Mayor Bismo

rela ikut antre sejak pukul 15.00 WIB bersama dengan warga lainnya demi mendapatkan 1 bingkisan berisi 3 Kg beras mengaku senang dan gembira dengan pemberian beras ini.

“Senang mas, 3 Kg beras ini dapat mengurangi beban kebutuhan hidup saya, istri dan dua anak saya,” ucap Marmoyo. nandik_kartika

Angka Kemiskinan di Kota Kediri Menurun Angka kemiskinan di kota Kediri menurun hingga mencapai 8,51 % pada tahun 2016.

Angka ini sesuai data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik ( BPS ) KKota Kediri. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri Ellyn T. Brahma merilis Angka Kemiskinan di Kota Kediri dan Hasil Sensus 2016 di Kota Kediri, Selasa (13/6/2017).

Berdasar data yang dirilis oleh BPS, jumlah penduduk miskin di Kota Kediri mengalami penurunan sebesar 0,11%. Di tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Kota Kediri sebanyak 23.770 jiwa dengan prosentase 8,51%. Sedangkan ditahun 2016 turun menjadi 23.640 jiwa dengan prosentase 8,40%.

Sementara di tahun 2015 untuk indeks kedalaman kemiskinan di Kota Kediri sebesar 1,4 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,43. Sedangkan ditahun 2016 untuk indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,96 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,20.

Jadi bila gap antara indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan semakin kecil maka dapat dikatakan perekonomian stabil.

Turunnya jumlah penduduk

Wali Kota Kediri berjabat tangan dengan kepala BPS Kota Kediri.

miskin ini tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri untuk terus mengentaskan masyarakatnya dari kemiskinan.

Pemerintah Kota Kediri sendiri telah membaginya dalam empat kluster.

Di kluster I, pemerintah memberikan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.

Selanjutnya kluster II adalah pemberdayaan masyarakat.

Kluster II yakni pemberdayaan

Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Dan di kluster IV adalah peningkatan dan perluasan program pro rakyat.

Selain itu, BPS Kota Kediri juga merilis hasil dari Sensus Ekonomi 2016. Dari hasil Sensus Ekonomi 2016, pertumbuhan usaha di Kota Kediri naik 19,52% dari Sensus Ekonomi 2006. Bila ditahun 2006 di Kota Kediri terdapat 33.411 usaha ditahun 2016 naik menjadi 39.932 usaha.

Dari jumlah 39.932 usaha tersebut didominasi oleh UMK dengan jumlah 38.806 usaha. UMK ini dapat menyerap tenaga kerja sebesar 58,20% dari total tenaga kerja. Sedangkan sisanya adalah Usaha Menengah Besar (UMB) dengan jumlah 1.126 usaha dan dapat menyerap 41,80% dari total tenaga kerja.

Kecamatan Mojoroto memiliki jumlah usaha UMK terbanyak yaitu 14.511 usaha.

Selanjutnya Kecamatan Kota dengan 13.721 usaha dan Kecamatan Pesantren dengan 10.574 usaha. Kemudian untuk UMB, jumlah usaha terbanyak ada di Kecamatan Kota yaitu 658 usaha, Kecamatan Mojoroto ada 250 usaha dan Kecamatan Pesantren 218 usaha. Sedangkan untuk rata-rata tenaga kerja di Kecamatan Kota untuk UMK 2,62 orang dan UMB 62,33 orang. Kecamatan Mojoroto untuk UMK 2,03 orang dan UMB 62,33 orang. Kecamatan Pesantren UMK 1,88 orang dan UMB 43,33 orang.

Dari hasil Sensus Ekonomi 2016, Abdullah Abu Bakar atau yang akrab disapa Mas Abu ini menuturkan bahwa itu semua dipicu oleh adanya tren, mempermudah perizinan, dan banyak diadakannya event untuk mengembangkan perekonomian di Kota Kediri.

Ke depan, Mas Abu menambahkan pemerintah akan membuat program yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat dan mengembangkan potensi daerah. “Kita akan bekerjasama dengan Kabupaten Kediri agar kabupaten meningkatkan sektor pariwisatanya dan kota mengembangkan sektor jasanya. Saat ini antar daerah tidak untuk bersaing namun untuk bersinergi,” imbuhnya.n andik_kartika

DPRD Kota Kediri Tiga Raperda Inisiatif DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri yang masuk dalam anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) telurkan tiga Rencana Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif.

Raperda ini bertjuan untuk melindungi masyarakat kota Kediri dari ancaman prak-

tik rentenir, pencegahan dan penanggulangan Narkoba serta perlindungan bantuan pendidikan bagi masyarakat kota Kediri yang tidak mampu namun berprestasi.

Sebelum dibahas lebih lanjut oleh DPRD kota Kediri, Raperda dilemparkan ke tengah masyarakat melalui hearing

publik yang dilakukan di ruang Paripurna DPRD Kota Kediri, Jumat (16/05). Hearing ini dihadiri oleh stakeholder,satker dari Dinas Pendidikan dan juga BNN kota Kediri.

Tiga Raperda yang dibahas diantaranya pelarangan praktek rentenir di Kota Kediri, Raperda memfasitasi pencegahan

dan penanggulangan narkoba, serta Raperda bantuan pendidikan siswa dan mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.

Dalam pembahasan Raperda, beberapa masukan dari masyarakat serta stake holder ditampung oleh Anggota BP2D dan selanjutnya nanti akan

dibahas dalam sidang BP2D DPRD kota Kediri yang berisikan beberapa fraksi Gabungan.

Untuk diketahui, dalam pembahasan semalam,BP2D juga mendatangkan konsultan serta akademisi dari Universitas Brawijaya.nandik_kartika

Pemasangan Provider Telkomsel Ditolak Warga Pengumuman pelayanan BPJS di pintu masuk.

PASKA terbakarnya kantor BPJS Kesehatan Kediri, Kamis (15/06) dini hari, pelayanan terganggu karena banyak peserta maupun pendaftar yang kecele.

Kantor BPJS dipindah ke jl.Mayjen Sungkono kota Kediri . Sementara Gatot Kepala BPJS kota Kediri Sulit ditemui serta dihubungi melalui telepon.

Menurut keterangan Mutiara Wati yang akan mengurus kepersertaan BPJS, ia merasa kecewa karena tak bisa mengurus perubahan nama dalam kartu BPJS anaknya.

“Iya saya mau mengurus perubahan nama dalam kepersertaan anak saya untuk diubah namanya, dan ternyata kantornya terbakar serta pindah pelayanannya,” kata Mutiarawati saat ditemui di kantor BPJS kota Kediri.

Sementara menurut satpam BPJS Kediri, Cahyo, jika pelayanan dipindah sementara di rumah Dinas Kepala BPJS kota Kediri. “Infonya semua difokuskan di sana untuk pelayanan masyarakat,” terang Cahyo.nandik_kartika W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

WARGA Desa Badal Pandean, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri gelar aksi unjuk rasa tolak keberadaan Tower BTS (Base Transceiver Station) di wilayah desanya yang sedang diperbaiki oleh teknisi. Warga meminta pekerja menghentikan aktivitas perbaikan.

Menurut Toyib, selaku Ketua RT1 / RW 2 Dusun Badal Pandean, menara BTS milik PT Dian Swastika Santosa tersebut telah berdiri selama kurang lebih 10 tahun dan kini masa izinnya sudah habis.

Itu sebabnya warga meminta supaya pemasangan box pemancar dihentikan.

“Tahun ini masa kontrak

dari izin tower ini sudah habis.

Tetapi tanpa sepengetahuan masyarakat maupun pihak desa, malah ditambah box pemancar,” kata Toyib di lokasi, Rabu (14/6/2017).

Box pemancar yang dimaksud warga adalah milik salah satu provider seluler Telkomsel. Tetapi, pemasangan tersebut tanpa pemberitahuan kepada pemerintah desa dalam hal ini kepala dusun setempat.

Warga terpaksa menghentikan aktivitas pekerja dalam memasang kamar pemancar dengan maksud meminta kejelasan dari perusahaan. Apakah, masa kontrak yang telah berumur 10 tahun dan sudah paripurna tersebut berakhir

ataukah diperpanjang.

“Dengan adanya pemasangan pihak telkomsel, apakah akan diperpanjang kotraknya atau tidak. Namun yang terjadi justru ada aktifitas tanpa memberitahu warga atau pemerintah desa,” imbuhnya.

Menurut waega selama berdirinya tower, pemilik tanah atau pihak perusahaan disinyalir tidak pernah membayar pajak tanah. Oleh karena itu, warga meminta pemerintah turun tangan mengenai masalah ini. Sementara itu, Kepala Dinas DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu) belum bisa dikonfirmasi mengenai masalah ini.nandik_kartika

Warga meminta teknisi Telkomsel melepas box pemancar.

MADIUN

7

EDISI 178 | 19 - 25 JUNI 2017

Opini WDP Jadi Evaluasi DPRD Kota Madiun BELUM lama ini, DPRD Kota Madiun menggelar rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

Dalam rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Istono serta Wakil DPRD Kota Madiun, Didik Yulianto. Hadir

pula para anggota dewan, Wakil Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto, Sekda Maidi serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua DPRD Kota Madiun, Istono mengatakan, DPRD sebagai lembaga pengawasan dan kontrol pemerintah akan melakukan tindak lanjut terkait nota keuangan pertang-

gungjawaban APBD 2016 ini.

Salah satunya meminta Pemkot Madiun untuk memperbaiki pengelolaan keuangan di tahun 2017 ini. Meski mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), DPRD tetap mengapresiasi realsiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 yang melebihi target. Selain itu, legislatif akan melakukan evaluasi

terhadap pengelolaan keuangan Pemkot Madiun.

“Berbagai catatan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera dievaluasi. Meski diketahui bersama bahwa Pemkot Madiun mendapatkan WDP, namun patut kita apresiasi PAD nya melebihi target,” katanya.

Wakil Wali Kota Madiun,

Sugeng Rismiyanto menyampaikan ada dua hal yang menyembabkan Pemkot Madiun mendapatkan WDP, yakni karena pencatatan atas penyertaan modal pada PD. Bank Daerah dan PD. Aneka Usaha yang tidak diyakini nilai kewajarannya. Serta tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja tidak memenuhi asersi

keterjadian sebesar Rp. 217 juta.

Dalam kesempatan itu, Sugeng Rismiyanto juga menyampaikan pendapatan daerah tahun 2016 yang direncanakan sebesar Rp. 1 triliun, hanya mampu terealisasi sebesar Rp. 998,2 miliar atau 95,84 persen saja.

“Untuk realisasi belanja daerah dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1,3 triliun, dapat

direalisasikan Rp.1 triliun lebih.

Atau terjadi efisiensi anggaran dan terdapat anggaran yang tidak terserap karena sesuai ketentuan peruindangan tidak dapat diserap atau apabila diserap dimungkinkan dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari sebesar Rp. 349 miliar atau sebesar 25,29 persen,” ujarnya.paw

PULUHAN SOPIR BUS DITES KESEHATAN

Terminal Madiun Menerima 700 Bus Selama Lebaran Diprediksi sekitar 700 bus per hari akan masuk terminal Madiun selama masa angkutan Lebaran 2017.

Sejumlah aktifis saat melakukan aksi di lapangan Gulun Kota Madiun.

Madiun Gelar Gerakan Indonesia Waras HAK angket yang digulirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak hanya mendapat penolakan dari aktifis di Jakarta.

Di Kota Madiun, puluhan penggiat anti korupsi juga melakukan aksi dukungan moril kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aksi yang digelar di depan patung gembok kejujuran yang ada di lapangan Gulun Kota Madiun ini, para aktifis membacakan Maklumat Indonesia Waras. Isi teks tersebut yakni berbunyi, “Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, pada saat ini kami berdiri di depan KPK bukan dibelakang KPK, demi menggalang dan menyerukan kewajiban kita semua sebagai rakyat Indonesia. Para mahasiswa, seniman, budayawan, buruh tani, nelayan, pengusaha, kaum professional dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk melawan angket DPR terhadap KPK. Kami berdiri di depan KPK karena bagi kita semua hanya ada dua pilihan, berkawan atau melawan koruptor. Dan kami berdiri di depan KPK ini untuk bersama-sama melawan koruptor, kita hanya berdiri di depan KPK karena kita punya hati, jiwa, moral dan akal sehat yang waras. Kita berdiri didepan KPK karena kita warga bangsa Indonesia waras”.

“Aksi ini kita gelar untuk memberikan support kepada KPK, bahwa KPK tidak sendirian. Tetapi didukung oleh masyarakat.

KPK tidak boleh lemah dengan adanya pihak-pihak yang ingin intervensi KPK,” kata koordinator aksi, Budi Santoso.

Usai membacakan Maklumat Indonesia Waras, para aktifis membubarkan diri dengan pengawalan dari petugas kepolisian. paw Tes kesehatan pada sopir bus yang digelar di Polres Madiun Kota.

K

E PA L A U P T D Terminal Purbaya Kota Madiun Hari Suhardono memprediksi sekitar 700 bus per hari akan masuk terminal tipe A tersebut selama masa angkutan Lebaran 2017.

Hari Suhardono di Madiun, Jawa Timur, Sabtu (17/6/2017), mengatakan bahwa jumlah bus yang masuk ke Terminal Purbaya Madiun pada hari biasa dan akhir pekan antara 400 dan 500 bus per hari. “Itu untuk semua jenis bus, baik bus antarkota antarprovinsi (AKAP) maupun antarkota dalam provinsi (AKDP),” kata Hari.

Pe n i n g k a t a n t e r s e b u t , menurut dia, seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan moda transportasi bus saat masa angkutan Lebaran berlangsung. Rata-rata bus yang masuk adalah jurusan Surabaya-Madiun-Yogyakarta, Malang-Madiun-Ponorogo, Madiun-Ngawi-Bojonegoro, Madiun-Magetan, dan MadiunJakarta.

Jurusan Madiun-Jakarta dan Madiun-Bandung, kata dia, biasanya akan ada penambahan saat memasuki arus balik nanti.

Memasuki masa angkutan Lebaran 2017, pihaknya telah melakukan sejumlah perbaikan

sarana dan prasarana di terminal setempat, di antaranya dengan memperbaiki landasan pacu bus yang masuk dan pengecatan ulang sejumlah ruangan.

Pada H-10 ataupun maksimal pada H-7, Terminal Purbaya Kota Madiun telah siap menerima pemudik dan armada masa angkutan lebaran. Untuk lebih memaksimalkan pelayanan, pihaknya bersama instasnsi terkait telah mendirikan pos pelayanan terpadu di terminal setempat.

Pos tersebut melayani keamanan, layanan informasi, layanan kesehatan, dan lainnya yang berhubungan dengan masa

angkutan Lebaran.

Sementara itu puluhan awak bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) menjalani tes kesehatan di Terminal Purboyo Kota Madiun. Kegiatan ini rutin dilakukan terutama jelang libur lebaran.

Kasat Lantas Polres Madiun Kota, AKP Purwanto Sigit Raharjo mengatakan, tes kesehatan pada awak bus ini meliputi tekanan darah dan urine. Mengingat intensitas perjalanan bakal meningkat jelang arus mudik dan balik.

Sehingga pengemudi maupun kru bus dituntut dalam kondisi fisik yang prima.

“Tes ini untuk memastikan bahwa sopir dan kru tidak terpengaruh narkoba maupun minuman keras. Sehingga penumpang dapat nyaman,” katanya.

Dengan tes kesehatan ini, lanjutnya, angka kecelakaan akibat faktor pengemudi bisa diminimalisir. Sementara, tidak ditemukan adanya awak bus yang terindikasi menggunakan narkoba dan minuman keras.

Namun jika dijumpai adanya pelanggaran, pihaknya menegaskan akan menindak secara hukum. “Kalau kita temukan, maka akan kita proses sesuai hukum,” tandasnya.rep/paw BRI Cabang Madiun memberikan bantuan mobil Ambulance ke Kodim 0803.

PDIP Kota Madiun Resmi Keluarkan 7 Formulir DPC PDI-P Kota Madiun resmi mengeluarkan tujuh formulir pendaftaran di hari terakhir pengambilan formulir, Kamis (15/6/2017).

“Tepat pukul 16.00 Wib yang mendaftar ada tujuh,” kata Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Walikota (Bacawali) dan Bakal Calon Wakil Walikota (Bacawawali) Madiun 20192024 DPC PDI-P Kota Madiun, Widodo Ponco Putro.

Data dari DPC PDI-P setempat, formulir untuk AE 1 (sebutan kursi Walikota) diminati tiga orang saja. Sedangkan formulir AE 2 (sebutan kursi Wakil Walikota) diminati empat orang.

Mereka yang langsung mengambil formulir tanpa diwakili yakni, Eko Widodo (formulir AE 1), Djatmiko Royo Saputro alias Kokok Raya (formulir AE 1), Lilik Indriyanto (formulir

BRI Sumbang Ambulance untuk Kodim 0803/ Madiun

AE 2) dan Andi Raya Miko Saputra (formulir AE 2). Sedangkan pengambilan formulir yang diwakili yakni satu formulir AE 1 dan dua formulir AE 2.

“Kalau mengambil formulir boleh diwakilkan. Tetapi kalau nanti mengembalikan harus langsung yang bersangkutan,” ujarnya.

Usai tahapan ini selesai, lanjut Widodo Ponco Putro, selanjutnya peserta diberikan waktu hingga 30 Juni untuk mengembalikan formulir tersebut beserta kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian, mulai 1 Juli sampai dengan 10 Juli panitia akan melakukan verifikasi data.

Hasilnya baru akan dikirim ke DPD dan DPP. “Jika tidak ada perubahan, rekom dari DPP akan keluar pada bulan Agustus mendatang,” tandasnya.paw

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

Andi Raya (kiri) mengambil formulir.

Sebagai bentuk simpati atas terjalinnya kerjasama dengan Kodim 0803/Madiun, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Madiun memberikan bantuan mobil Ambulance kepada Kodim 0803/Madiun. Penyerahan dilaksanakan di Makodim 0803/Madiun, Senin (12/6/2017).

Bantuan mobil Ambulance diserahkan langsung oleh Pimpinan Kanca BRI Cabang Madiun Bapak Meidri Agung Cahyanto kepada Dandim 0803/Madiun Letkol Inf Rachman Fikri dan disaksikan oleh personel militer dan PNS Kodim 0803/Madiun.

“Terima kasih atas bantuan ini, semoga dapat dipergunakan untuk seluruh anggota dan keluarganya. Dengan bantuan ini juga dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan apabila terjadi bencana alam,” ujar Dandim.

Sementara itu Pimpinan Kanca BRI Cabang Madiun berharap ke depan kerjasama dengan kodim bisa ditingkatkan.

“Semoga ke depannya dapat meningkatkan kerjasama antara Kodim dengan BRI”, ujar pimpinan kanca BRI cabang Madiun.

Pada kesempatan tersebut, Dandim Madiun juga memberikan bingkisan dari Kasad dan dari Primkop Kartika Merak 03 untuk anggota yang bertugas di daerah terpencil. Selanjutnya bantuan mobil Ambulance tersebut akan dipergunakan untuk mendukung operasional satuan Kodim 0803/Madiun. dhimaz_ady

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT Aksara Grafika Surabaya, Jl. Raya Berbek No 45 Waru - Sidoarjo, Tlp (031) 8678318 (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

PATGULIPAT

8

EDISI 178 | 19 - 25 JUNI 2017

Kapolri Tantang Novel Sebut Nama Novel menyebut ada seorang jenderal kepolisian yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras.

S

UDAH lebih dari dua bulan, tepatnya sejak Selasa 11 April 2017, kasus teror yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan, belum juga terungkap. Novel, yang disiram air keras usai melaksanakan Salat Subuh di masjid sekitar kediamannya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, saat ini masih menjalani perawatan di Singapura akibat luka serius di wajah dan matanya.

Seiring berjalannya waktu, proses penyelidikan menemui perkembangan-perkembangan. Sebelum peristiwa, Novel memang sadar bila tengah dibuntuti oleh orang lain.

Dia pun berinisiatif memoto orang tersebut. Foto-foto itu akhirnya sampai ke tangan kepolisian.

Petunjuk lain juga ada di rekaman CCTV di rumah Novel. Sayangnya, gambar yang dihasilkan tidak terlalu jelas.

Selain itu, puluhan saksi juga

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

sudah diperiksa. Salah satu hasil keterangan adalah terdapat seorang pria yang beberapa hari sebelum kejadian, sempat mendatangi rumah Novel untuk membeli gamis.

Tapi, hasilnya nihil. Pelaku, apalagi aktor intelektual dari teror itu tetap belum terkuak. Meskipun polisi juga sudah melakukan olah kejadian perkara beberapa kali.

Beberapa waktu kemudian, muncul seseorang bernama AL, satpam di sebuah spa di Jakarta Pusat, yang diduga menjadi pelaku penyerang Novel. Sosok tersebut didapat polisi dari foto yang diberikan Novel di Singapura. Namun kemudian men-

tah lagi karena setelah diperiksa, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa AL adalah si pelaku.

Selang beberapa hari berikutnya, muncul lagi sebuah nama terduga pelaku. Kali ini, orang tersebut adalah Mico Panji Tirtayasa atau Nico yang diketahui merupakan keponakan Muchtar Efendi, salah satu terpidana kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Hubungan dengan Novel, dia merupakan salah satu penyidik yang melakukan penyidikan kasus dugaan suap Muchtar.

Tapi kemudian, Nico dilepaskan.

Dia sempat ditangkap dan lalu diperiksa karena membuat video yang berisi pernyataan yang kurang menyenangkan atau kebencian kepada Novel di media sosial.

Penanganan yang tak juga menunjukkan hasil positif membuat Novel berbicara. Kali ini dengan bobot yang lebih serius. Dia mengungkapkan keheranannya atas proses penyelidikan kasus penyiraman air keras yang menimpanya.

“Saya sebenarnya telah menerima informasi bahwa seorang jenderal kepolisian – level tinggi dari jajaran kepolisian – terlibat (dalam kasus penyiraman air keras). Awalnya, saya bilang itu informasi yang bisa jadi salah. Namun, kini sudah dua bulan lamanya dan kasus saya tak juga menemukan titik terang.

Saya katakan, perasaan saya bahwa informasi itu bisa saja benar,” ujar Novel seperti dikutip di media internasional Time.com, Selasa, (13/6/2017).

Atas tuduhan itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto pun meminta agar Novel menyampaikan keterangannya dengan menuangkan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Kalau mau keterangannya itu menjadi suatu keterangan yang berharga silakan dituangkan di berita acara pemeriksaan,” kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Juni 2017.

Setyo mengatakan jika keterangan Novel itu disampaikan ke media saja maka tidak bisa dijadikan untuk pro justitia.

Setyo menjelaskan, bahwa penyidik sudah pernah meminta keterangan Novel, namun hal itu belum tuntas. Penyidik berencana akan

kembali meminta keterangan Novel di Singapura jika penyidik KPK itu bersedia.

“Kemarin diminta ketarangan tapi tidak tuntas. Tapi mungkin kalau yang bersangkutan bersedia diperiksa nanti mungkin diperiksa di Singapura,” katanya.

Setyo mengatakan, kasus ini masih ditangani oleh Polda Metro Jaya.

Dia mengatakan belum ada rencana Mabes Polri untuk mengambil alih penanganan kasus tersebut.

“Boleh dong (periksa keterangan) karena dia korban. Kami kerja sama terus dengan KPK. (Ditangani) Polda saja,” ujarnya.

Setyo justru mengingatkan agar Novel berhati-hati jika ingin menyebut nama. Sebab, jika itu tidak terbukti bisa punya dampak hukum lain. Maka, Setyo menyarankan jika Novel mempunyai informasi agar disampaikan ke penyidik dan dituangkan ke dalam BAP. “Kalau dia menyebut nama, sebaiknya hati-hati, karena kalau menyebut nama dan tidak terbukti ada implikasi hukum,” ujar Setyo.

Terkait pernyataan Novel saat diwawancarai oleh Time, yang menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum jenderal kepolisian dalam peristiwa penyiraman air keras yang menimpanya, menurut Setyo, akan dicek kembali oleh institusinya mengenai kebenarannya. “Nanti kita cek ini, kan keterangan,” kata Setyo.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Mochammad Iriawan tak banyak berbicara menanggapi pemberitaan dan pengakuan Novel itu.

Iriawan mengaku belum membaca secara lengkap pemberitaan tersebut. Apalagi, mengenai argumen Novel yang menyatakan, bahwa ada oknum polisi berpangkat bintang di balik apa yang menimpa dirinya.

“Ada itu? Saya belum baca, nanti saya coba lihat. Enggak ada (oknum polisi terlibat,),” kata dia di Markas Polda Metro Jaya, Rabu (14/6/2017).

Sementara Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengaku akan mendalami pernyataan Novel itu. Dia mengaku sudah memonitor.

“Prinsip kami di Polri tentu kami akan mendalami ya,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat

Novel Baswedan diterbangkan ke Singapura untuk menjalani perawatan khusus.

(16/6/2017).

Tito mengatakan, rencananya dia akan menyambangi pimpinan KPK di kantor lembaga pemberantasan korupsi itu pada Senin 19 Juni 2017 ini. Ada dua hal yang akan dibahas dengan pimpinan KPK. Pertama, terkait koordinasi perkembangan proses penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Novel yang ditangani Polri. Kemudian yang kedua, terkait pernyataan Novel yang menyebut ada oknum jenderal di kepolisian terlibat.

“Tapi nanti kita akan koordinasikan dengan KPK. Saya rencana nanti Senin mau ke KPK. Dua hal (yang dibahas), mengenai koordinasi perkembangan penyidikan kasus penganiayaan terhadap Novel Baswedan. Yang kedua adalah mengenai pernyataan itu,” ujarnya.

Selanjutnya, Tito juga akan mengirim tim ke Singapura untuk meminta keterangan Novel. Lebih jauh, mantan Kapolda Metro Jaya ini menantang Novel untuk menyebutkan secara jelas oknum jenderal polisi yang dia maksud siapa. Selain itu, Tito juga mempertanyakan bukti terkait pernyataan penyidik senior KPK itu.

“Tentu langkahnya kita akan mengirim tim ke saudara Novel.

Yang dimaksud yang bersangkutan kalau ada oknum jenderal yang mana? Yang kedua, buktinya apa?

Itu yang penting. Sebut namanya siapa? Buktinya apa?” ujar Tito.

Mantan Kepala BNPT ini mengatakan, jangan sampai pernyataan Novel tersebut tidak ada buktinya sehingga membuat citra institusi Kepolisian jadi negatif. Jika hal itu terjadi, kata Tito, tentu sangat disayangkan.

Pernyataan itu juga bisa membuat di internal Kepolisian menjadi saling curiga mencurigai. Kendati demikian, selaku Kapolri, Tito berharap hal itu tidak terjadi.

“Tetapi seandainya tidak ada bukti-buktinya tentu saya menyayangkan. Karena institusi Kepolisian jadi negatif pandangannya di Kepolisian. Dan di internal Kepolisian pun nanti bisa saling curiga mencurigai. Saya selaku Kapolri tentu tidak mengharapkan itu terjadi.

Saya pikir itu saja,” ujarnya.

Tito menegaskan, jika pernyataan itu ada buktinya dan terbukti, maka polisi akan memproses hal itu.

“Kalau ada bukti kami proses, kami proses dalamnya. Kami terbuka untuk itu,” ujarnya.

Tuduhan adanya jenderal yang terlibat ini segera memancing reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya

adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo. Tapi dia tak mau ambil pusing.

“Saya tidak boleh bicarakan yang tidak jelas fakta dan datanya,” kata Agus Rahardjo di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/6/2017).

Agus lantas mengatakan bahwa lembaganya masih percaya dengan penanganan yang dilakukan kepolisian. Karena itu, Ia dan pihaknya menunggu informasi resmi dari Kepolisian.

“Kami masih percayakan ini ke Polri,” kata Agus.

Sementara itu, Istana memilih diam. Sekretaris Kabinet Pramono Anung memilih untuk tidak berkomentar terkait pernyataan Novel itu. “Enggak tahu,” kata Pramono mengelak, saat dimintai tanggapannya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, juga enggan mengomentari pernyataan Novel itu. “Itu bukan tugas saya, tanya juru bicara (Jubir Presiden Johan Budi),” kata Teten.

Sementara itu, Johan Budi yang dihubungi melalui pesan singkat, juga belum mau memberikan penjelasan terkait tuduhan Novel itu. “Tanya Polri,” kata Johan.nbnj

GUBERNUR JATIM LARANG ASN GUNAKAN MOBDIN DAN TAMBAH CUTI LEBARAN 2017 Jelang Hari Raya Idul Fitri 1438 H tahun 2017, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim dilarang menggunakan mobil dinas (mobdin) untuk keperluan mudik Lebaran.

AL ini sesuai Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim No. 003.2/11136/032.2/2017 tanggal 13 Juni 2017, tentang imbauan larangan pemakaian mobdin untuk mudik Lebaran.

Larangan ini juga berlaku untuk kendaraan roda dua milik dinas.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Benny Sampirwanto menjelaskan berdasarkan SE tersebut semua kendaraan roda dua atau empat harus diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk mulai Jumat (23/6/2017) pukul 14.00-17.00 WIB. Bagi kendaraan dinas Setdaprov Jatim diserahkan di halaman Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan No. 110, Surabaya. Sedangkan kendaraan dinas yang dikelola OPD ditempatkan di masing-masing OPD. “Untuk kendaraan bus, pick up dan truk sesuai dengan garasi yang telah ditentukan,” katanya.

Ditambahkan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga diimbau untuk melakukan pemantauan dan operasional lapangan terhadap penggunaan kendaraan dinas.

Satpol PP juga diminta melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jatim.

Lebih lanjut disampaikan, untuk pengembalian kendaraan dinas dilaksanakan pada Minggu (2/7/2017) selambatlambatnya pukul 15.00 WIB. “SE tersebut merupakan bentuk penegasan bahwa kendaraan dinas hanya dipergunakan untuk kepentingan dinas secara

H

efektif dan efisien,” terangnya.

Terkait cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Pemprov Jatim mengikuti keputusan resmi yang telah diteken Presiden Joko Widodo lewat Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017.

Dalam Keppres itu disebutkan bahwa tanggal 23, 27, 28, 29, dan 30 Juni 2017 (Jumat, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H. Selain itu, Gubernur Jatim Soekarwo juga mengimbau agara ASN di lingkungan Pemprov Jatim untuk tidak mengambil cuti tambahan di luar cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H. Imbauan ini disampaikan Gubernur Jatim melalui Surat Edaran (SE) yang ditandatangani Sekdaprov Jatim Dr. Akhmad Sukardi, MM, nomor 862/8832/204.3/2017 tanggal 6 Juni 2017, perihal himbauan untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah cuti bersama Idul Fitri 1438 H. Sedangkan bagi ASN Pemprov Jatim yang tidak bisa mengikuti cuti bersama karena memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pegawai rumah sakit dan sebagainya akan diberikan tambahan cuti tahunan.

Selain imbauan tidak menambah cuti, Gubernur Jatim juga meminta seluruh ASN untuk masuk kerja seperti biasa usai cuti bersama. Usai pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri berakhir, dipastikan seluruh aktivitas instansi pemerintah harus sudah berjalan normal, terutama pelayanan publik.nsarifa/adv Gubernur Jatim Soekarwo.

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

MALANG

9

EDISI 178 | 19 - 25 JUNI 2017

Pemkab Malang Kembangkan Holtikultura untuk Tekan Inflasi

Pansus Raperda KTR Studi Banding ke Kudus PEMBAHASAN Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DPRD Kota Malang belum juga selesai, meskipun hampir tiga bulan berjalan. Sebagai perbandingan, Raperda Cagar Budaya yang bareng digodok di Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Malang sudah memasuki finalisasi sejak 8 Juni 2017.

Pansus Raperda KTR sudah membahas kembali ketika Pansus Raperda Cagar Budaya membahas finalisasi Raperda

pada Awal Juni 2017. Namun, pembahasan Raperda KTR a lot sehingga butuh perpanjangan waktu.

“Kami minta perpanjangan waktu untuk pembahasan Raperda KTR. Kami sudah lapor perkembangannya kepada pimpinan, termasuk minta penambahan waktu pembahasan,” ujar Sulik Lestyowati, Ketua Pansus KTR, Sabtu (17/6/2017). Menurutnya, Pansus KTR hati-hati membahas Raperda tersebut.

Apalagi, tiga asosiasi terkait rokok sem-

pat mengirim surat ke Pansus. Tiga asosiasi ini keberatan pada beberapa bunyi pasal dalam Raperda tersebut.

“Mereka keberatan dan minta agar Pansus belajar tentang Raperda ini dari daerah produsen rokok, yakni Kudus,” imbuh Sulik.

Keberatan lainnya adalah terkait pelarangan media promosi rokok di pasar dan terminal. “Mereka memahami larangan di lembaga pendidikan dan kesehatan. Tetapi mereka keberatan pada

larangan media promosi di pasar atau terminal,” imbuhnya. Makanya Pansus sepakat minta penambahan waktu pembahasan. Pihaknya memilih hati-hati karena Raperda ini menyangkut hajat hidup banyak orang.

Menurutnya, Kota Malang termasuk produsen rokok di Jawa Timur yang terkait dengan lapangan pekerjaan, dan ribuan pekerja. “Mungkin kami akan studi banding ke Kudus terkait Raperda KTR setelah Lebaran,” terangnya.nsr/sur

Wawali Malang Maju Cawali Lewat PDIP Sutiaji mengambil formulir pendaftaran penjaringan calon wali kota di PDIP itu mengendarai sepeda motor. Dia dikawal beberapa pendukungnya mengambil formulir pendaftaran.

Tanam Perdana Bawang Merah Batu Ijo di Kabupaten Malang.

DINAS Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang melakukan pengembangan holtikultura untuk mengantisipasi meningkatnya nilai import komoditas tersebut. Selain itu, hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai eksport, sekaligus menekan inflasi melalui peningkatan suplai cabai dan bawang merah.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, M Nasri Abdul Wahab menjelaskan, sesuai arahan pemerintah pusat, pihaknya melakukan pengembangan kawasan komoditas prioritas, yakni aneka cabai dan bawah merah. Upaya tersebut dilakukan dengan memproduksi benih dan sertifikasi bawang merah, serta meningkatkan produksi dengan pola tanam berkesinambungan.

Sentra kawasan aneka cabai dan bawang merupakan sasaran utama pelaksanaan kegiatan tersebut. Salah satunya di desa Jatiguwi, kecamatan Sumberpucung, kabupaten Malang.

Kelompok Tani di area tersebut mencoba mengembangkan tanaman pangan secara variatif, salah satunya bawang merah jenis Batu Ijo. Tanam perdana bawang merah varietas tersebut, dihadiri langsung oleh Bupati Malang, Rendra Kresna, Jumat (16/6/2017).

“Kesuksesan tanaman ini tentu harus didukung beberapa dan banyak hal, diantaranya ketersediaan air yang cukup, penanganan hama secara terpadu, ketersediaan obat-obatan atau pupuk yang tepat waktunya,” papar Rendra.

Rendra menambahkan, Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang memberi bibit unggul dengan jenis Batu Ijo. Varietas bawang merah ini memiliki tingkat produktivitas yang cukup tinggi. Bibit bawang merah jenis Batu Ijo ini mampu menghasilkan produksi 16 ton per hektar.

“Maka kalau 1 kg nya 17 ribu tentunya diharapkan mampu mensejahterakan petani. Sedangkan, produksi bawang merah di Jatiguwi ini baru tercatat 5 ton per Ha,” tandasnya.

Hadir juga dalam kegiatan tanam perdana bawang merah Batu Ijo, Dandim 0818 Kabupaten Malang- Batu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang serta jajaran muspika Sumberpucung dan Kepala Desa Jatiguwi bersama perangkat.nsr/mer

Polisi Tertibkan Parkir Jalanan yang Menjamur di Malang

W

AKIL Wali Kota (Wawali) Malang, Sutiaji memastikan diri maju dalam Pilawali Kota Malang 2018. Untuk itu, dia mendaftar lewat pemenang Pemilu Kota Malang, PDIP, Selasa (13/6/2017).

Yang menarik, Sutiaji mengambil formulir pendaftaran penjaringan calon wali kota di PDIP itu mengendarai sepeda motor. Dia dikawal beberapa

Wawali Malang, Sutiaji.

pendukungnya mengambil formulir pendaftaran.

Dia berangkat dari rumah dinas di Jalan Raya Dieng usai solat tarawih menuju makam Ki Ageng Gribik Kota Malang.

Di makam tokoh kesohor Kota Malang itu, Sutiaji melakukan isighosah bersama pendukungnya.

Lalu, dia berangkat ke kantor DPC PDIP Kota Malang, Jl Ppanji Suroso. Dia diterima tim penjaringan calon wali kota dan wakil wali kota PDIP Kota

Malang yang dikenal dengan sebutan Tim Lima.

Ketua tim Lima PDIP Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika menanyakan maksud dan tujuan Sutiaji. “Kami memang mermbuka pendaftaran penjaringan calon wali kota dan wakil wali kota. Pak Sutiaji inginnya yang mana,” tanyanya.

Sutiaji secara tegas mengatakan bila ingin daftar penjaringan calon walikota di PDIP. “Malam ini saya ditakdirkan bertamu ke Mabes PDIP. Kami

lihat PDIP merupakan partai terbuka. Saya ini juga Soekarnoisme,” jelasnya.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa dirinya ingin daftar menjadi calon wali kota lewat PDIP. “Saya melamar di sini untuk mengambil formulir calon wali kota,” tegasnya.

Dia pun menegaskan bila dirinya akan mengikuti sesuai aturan di PDIP. “Formulir kami bawa. Mengenai administrasi kami tunduk dan siap menjalani sesuai mekanisme partai,” pa-

Pemkot Malang Dapat Hibah Rp 4,5 M dari Aset Kementerian PUPR

Polisi dan Dishub Malang menertibkan parkir jalanan.

KEPADATAN lalu lintas di area pusat Kota Malang mulai terjadi memasuki H-10 Lebaran. Titik-titik parkir terus ditertibkan, agar tidak menjadi penyumbang kemacetan. Terutama area parkir di badan jalan.

Dishub, Polantas, serta Sabhara Polres Malang Kota melakukan razia parkir. Saat dilakukan penertiban di Jalan Agus Salim, hanya beberapa puluh meter dari jantung kota, petugas menemukan enam pelanggaran rambu parkir.

Kendaraan yang melanggar langsung diberikan tindakan termasuk juru parkir. Pelanggaran sama turut ditemukan di depan Ramayana Mall, area Pasar Besar Malang, serta Jalan Kawi.

Khusus depan Ramayana Mall di Jalan Merdeka Utara atau 50 meter dari Alun-Alun Malang, petugas menertibkan barisan atau saf parkir untuk kendaraan roda dua.

“Saf parkir akan kami ubah, dengan hanya satu saf. Karena yang terjadi justru banyak memakan badan jalan, sehingga arus lalu lintas terhambat,” ujar Kepala Bidang Parkir Dishub Kota Malang Samsul Arifin di sela penertiban, Sabtu (17/6/2017).

Uji coba saf parkir hanya satu baris akan dimulai hari ini.

Posisi kendaraan yang diparkir juga dibuat miring 30 derajat,” tegas Samsul.

Samsul mengaku, operasi penertiban serta penindakan kepada pelanggar parkir akan terus dilakukan. Mengingat menjelang lebaran, banyak masyarakat mengunjungi pertokoan dan pusat perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan.

“Razia terus berjalan, yang melanggar langsung ditindak,” tandasnya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat atau pengguna parkir menaati rambu-rambu, begitu dengan juru parkir agar tidak memanfaatkan momen dengan menaikkan harga parkir.

“Kalau ada pelanggaran laporkan, akan kami tindak,” ujarnya. niw/muh/dt W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

par dia.

Lantas dia menyerahkan persyaratan berupa dana gotong royong sebesar Rp25 juta. Sutiaji juga berjanji akan mengembalikan formulir pendaftaran itu sesuai waktu yang sudah ditentukan.

Usai mengambil formulir, Sutiaji sempat menggelar jumpa pers. Lalu dia pulang bersama pendukungnya mengendarai sepeda motor ke rumah dinasnya di Jl Raya Dieng.naji_ dewa_roisky

Penyerahan Aset Kementerian PUPR ke Pemkot Malang.

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Dirjen Cipta Karya menghibahkan aset senilai Rp 4,5 miliar kepada Pemerintah Kota Malang. Hibah dalam bentuk bangunan fisik Taman Mojolangu dan Taman Tunggulwulung yang dibangun di atas aset Pemkot Malang.

Penyerahan hibah berlangsung di Ruang Pendopo Kementerian PUPR, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta, pada Jumat (16/6) sore. Penandatanganan dikemas dalam acara bertajuk Penandatanganan Serah Terima Barang Milik Negara

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR kepada Pemerintah Daerah dan Yayasan.

Wali Kota Malang, Mochammad Anton, didampingi Kepala Baretlinbang, Wasto, dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Erik Setyo Santoso, secara langsung menerima dan menandatangani berita acara penyerahan aset tersebut.

Sri Hartoyo, Dirjen Cipta Karya mengatakan, total nilai aset yang dihibahkan ke pemerintah daerah se-Indonesia sebesar Rp 421 miliar. Aset mencakup penataan, peningkatan kualitas bangunan dan permukiman

dan beberapa objek lain yang ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dirjen Cipta Karya.

Hartoyo menegaskan, dengan penyerahan aset tersebut, tanggung jawab pengoperasian dan perawatan sudah tidak berada lagi di Dirjen Cipta Karya.

Selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah selaku penerima aset.

“Pengoperasian dan perawatan dibiayai dengan menggunakan dana dari APBD,” kata Sri Hartoyo. Perubahan status dari Barang Milik Negara menjadi Barang Milik Daerah berimplikasi pula pada pemanfatan

aset untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Sebab, prakarsa pembangunan aset yang diserahkan itu datang dari pemerintah daerah sendiri. Sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah masing-masing.

“Pembangunan yang kami laksanakan adalah atas prakarsa dari pemerintah daerah, tugas Dirjen Cipta Karya adalah mengarahkan sesuai dengan RPJMN,” tukasnya.

Ada beberapa syarat bagi daerah yang mengajukan usulan untuk pembangunan dengan dana dari Kementerian PUPR.

Syarat pertama, pemerintah daerah harus bisa menunjukkan Detil Engginering Design (DED) serta menyediakan tanah aset untuk pembangunannya.

Kedua, pemerintah daerah agar menyiapkan lembaga, sekaligus bersedia dan sanggup untuk pemeliharaan dan pengoperasiannya.

“Jika dua hal di atas tidak ada maka Dirjen Cipta Karya akan menangguhkan sementara waktu usulan tersebut,” ungkapnya.

Sri Hartoyo menambahkan, penyerahan aset ini bukan berarti sudah terputus hubungan antara Dirjen Cipta Karya dengan Pemerintah Daerah melainkan terus bersinergi.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Mochammad Anton mengatakan, akan memanfaatkan dua aset tersebut sebaik dan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. “Saya atas nama Pemerintah Kota Malang mengucapkan terima kasih atas hibah aset dari Kementerian PUPR,” katanya.

Karena bangunan fisik Taman Mojolangu dan Taman Tunggulwulung menjadi milik daerah, maka pihaknya memiliki tanggung jawab untuk biaya perawatan dan operasional.

“Pemkot Malang akan semaksimal mungkin merawat dan mengoperasionalkan aset tersebut demi kepentingan masyarakat,” ucap Abah Anton, sapaan akrab Mochammad Anton.

Pemkot juga akan terus bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya untuk berkonsultasi perihal masalah teknis perawatan dan pengoperasionalan. Agar tetap terjadi sinergi antara Pemkot dengan Dirjen Cipta Karya. ndar/mer

TULUNGAGUNG-BLITAR Polres OTT Panitia 50 Desa Terdeteksi Narkoba, Penerimaan Siswa Baru SMPN 2 Blitar Maksimalkan Fungsi P4GN Tulungagung 10

EDISI 178 | 19 - 25 JUNI 2017

OPERASI Tangkap Tangan Pungutan Liar (Pungli) kembali berhasil dilakukan tim unit Tipikor Polres Tulungagung. Tak Tanggung- tanggung tim berhasil melakukan OTT saat uji kompetensi di sekolah dan menemukan belasan amplop berisi puluhan juta rupiah.

Kepala Dinas pendidikan Suharno melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Tulungagung Haryo Dewanto mengaku belum mendengar dan belum tau adanya OTT Pungli di SMPN 2 Tulungagung yang melibatkan Wakil Kepala Sekolah dan salah satu PNS (guru) di sana.

“Saya belum tahu, belum ada yang memberi informasi, saya belum tahu kok,” paparnya melalui sambungan seluler.

Informasi terkait OTT tersebar melalui pesan WA, terjadi saat hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 WIB di SMPN 2 Tulungagung Jalan Panglima Sudirman 58 Tulungagung.

Dua orang diamankan yaitu, RB (44) PNS (Wakasek Kesiswaan SMPN 2 Tulungagung), alamat Dr. Wahidin Sudiro Husodo RT 01, RW 01, Kedungwaru, Tulungagung dan Hj. SP (55) PNS (Guru SMPN 2 Tulungagung) alamat Jl. Stadion VI / 04, RT 03, RW 04, Ketanon, Kedungwaru, Tulungagung.

Dari informasi yang dihimpun 18 (delapan belas) amplop yang berisi uang total sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bendel daftar hadir orang tua, 1 (satu) bendel daftar hadir siswa, 1 (satu) bendel daftar rekapan peserta uji kompetisi, 1 (satu) buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017 / 2018, 7 (tujuh) berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, 1 (satu) bendel amplop kosong yang ada kop SMPN 2 Tulungagung dan 1 (satu) tas warna hitam di amankan sebagai barang bukti.

Terlapor selaku panitia penerimaan PPDB SMPN 2 Tulungagung tahun pelajaran 2017 / 2018 melalui jalur Offline (kompetensi) diduga telah menerima uang dari calon wali murid dengan cara memberikan amplop warna coklat kosong yang berlogo KOP SMPN 2 Tulungagung dengan maksud agar calon wali murid memberikan sejumlah uang partisipasi.

Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 saat panitia PPDB melakukan uji kopetensi kepada calon perserta didik petugas dari Unit Tipidkor Polres Tulungagung melakukan OTT terhadap panitia PPDB dan didapatkan barang bukti 18 (delapan belas) amplop yang berisi uang total sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut berasal dari wali murid.

Kapolres Tulungagung AKBP Yong Ferrydjon saat dikonfirmasi tidak bisa dihubungi. Sementara Wakapolres Tulungagung Kompol I Gede Dewa Juliana mengatakan, “Nanti ya, nanti akan disampaikan. Yang menyampaikan bukan saya ya,” paparnya singkat. nan/her

Wabub Buka Pasar Murah

Sedikitnya 50 desa dalam setiap hari di seluruh tanah air sudah terdeteksi menggunakan narkoba.

Sehingga perlu penguatan Tim P4GN.

W

AKIL Bupati B l i t a r, M a r haenis Widodo menegaskan perlunya adanya pemetaan sasaran oleh Tim Koordinasi Terpadu dan Kelompok Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Tujuannya agar kegiatan dari P4GN bisa maksimal, mengingat narkoba adalah musuh bersama.

Hal ini disampaikan oleh orang nomor dua di Kabupaten Blitar tersebut pada Rapat Koordinasi P4GN di lantai 3 Kantor Bupati Blitar di Kanigoro, Selasa (12/6/2017).

Disampaikan pula, Indone-

Wakil Bupati Blitar, Marhaenis Widodo.

sia darurat narkoba. Semua pihak harus bersinergi melakukan langkah-langkah yang terpadu dan progresif untuk melawan narkoba. Pasalnya, peredaran narkoba merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, mengingat korban dari barang haram ini bukan saja dari golongan dewasa, namun sudah merambah ke anak-anak. Korbannya juga berbagai profesi dan bukan saja masyarakat perkotaan, namun sudah menjangkau ke kampung-kampung.

Sedikitnya 50 desa dalam setiap hari di seluruh tanah air sudah terdeteksi menggunakan narkoba.

Sehingga perlu penguatan Tim P4GN.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian P4GN, Akhmad Husein yang juga Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar menyampaikan, kegiatan rapat koordinasi ini sebagai sinkronisasi program masing-masing Pokja.

Pokja dalam Tim P4GN yakni Pokja Pencegahan, Sosialisasi dan Penyuluhan, Pokja Terapi dan Rehabilitasi, Pokja Pemberantasan serta Pokja Perencanaan, Pendataan dan Informasi.

“Harapannya semua Pokja bekerja maksimal sehingga mampu turut meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Kehadiran P4GN sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten

Blitar dalam memerangi bahaya penggunaan narkoba dalam rangka untuk mewujudkan Kabupaten Blitar Zero Narkoba,” ujar Husein.

Rapat koordinasi yang dihadiri juga oleh Camat, Muspika se-Kabupaten Blitar tersebut diisi pula dengan paparan masing-masing Pokja.

Seperti diketahui, Tim P4GN dikukuhkan oleh Bupati Blitar, Drs. H.Rijanto, MM di Lantai 3 Kantor Bupati Blitar, Rabu, 5 April 2017 lalu.

Saat itu, dalam sambutannya, Bupati Blitar mengaku prihatin terhadap informasi yang disampaikan oleh Polres Blitar. Sesuai data dari Polres Blitar, selama Tahun

2016 sebanyak 60 pelaku peredaran narkoba telah diamankan.

Sementara itu, 32% pengguna narkoba adalah kalangan pelajar, sehingga kondisi ini harus benarbenar menjadi perhatian semua pihak untuk memutus mata rantai peredaran narkoba.

Tim Koordinasi Terpadu dan Kelompok Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) terdiri dari beberapa elemen, diantaranya dari OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan BNN Kabupaten Blitar. Tim ini diketuai oleh Wakil Bupati Blitar, Marhaenis.nnang/hms

Sopir Angkutan Lebaran di Blitar Dites Kesehatan dan Urine Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo dalam acara pembukaan pasar murah.

DALAM rangka menekan harga kebutuhan pokok menjelang datangnya hari raya Idul Fitri 1438 H Tahun 2017 M Pemkab Tulungagung menggelar kegiatan pasar murah. Kegiatan yang direncanakan selama 8 hari mulai tanggal 12 juni 2017 hingga 19 juni 2017 tersebut diselenggarakan di halaman Gedung Olah Raga Lembu Peteng Tulungagung dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo MM, pada Senin 12 Juni 2017.

Ketua Panitia kegiatan yang juga menjabat Kepala Bagian Perekonomian Drs. Bambang Ermawan M.Pd, dalam laporannya mengatakan dan tujuan diadakanya pasar murah adalah untuk menghidupkan, menggerakkan, mengembangkan usaha masyarakat khususnya di bidang industri kecil. Sehingga mereka bisa berkembang dan berpartisipasi pada pembangunan melalui pasar murah menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2017, untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terutama sembako.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2017, harga pasar murah terjangkau tentunya dengan menghadirkang barang-barang berkualitas barang, mengantisipasi agar tidak terjadi permainan harga/gejolak harga yang bisa meresahkan masyarakat yang berdampak tingginya inflasi harga sembako dan komoditas lainnya. Selain mempromosikan pemasaran produk unggulan daerah, pasar murah tersebut, dapat dikenal masyarakat luas.

Lebih lanjut Bambang mengatakan untuk peserta pasar murah tahun ini ada kurang lebih 200 stand terdiri dari Tim Penggerak PKK, Bayangkari, Persit Kartika Candra Kirana, Darma Wanita Persatuan Setda, Darma Wanita UPT Tk Jatim di Tulungagung, IWAPI, LSM dan aliansi Jurnalistik, Kelompok UMKM dibidang sandang, pangan , papan, Transportasi Komunikasi, estetika, , serta Organisasi Pendidikan.

Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM menyampaikan bahwa pasar murah merupakan momentum yang bagus untuk mengeksplorasi produk - produk unggulan daerah dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi peserta dan masyarakat di Kabupaten Tulungagung.nnang W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

PETUGAS gabungan dari Satlantas Polres Blitar Kota, BNNK Blitar, dan Kemenhub menggelar tes urine dan tes kesehatan bagi para awak bus di Terminal Patria, Jumat (16/6/2017).

Tes kesehatan dan tes urine bagi awak bus ini sebagai bentuk antisipasi menekan kecelakaan menjelang angkutan Lebaran 2017.

Para awak bus dicek kesehatannya, mulai tensi, gula darah, dan

kolesterol. Selain itu, mereka juga diminta mengikuti tes urine. Dari hasil pemeriksaan sementara, rata-rata tensi dan kolesterol para awak bus lumayan tinggi.

“Ada 30-an sopir dan awak bus yang kami periksa kesehatannya.

Rata-rata kolesterol dan tensi darah mereka tinggi. Kalau hasil tes urine sejauh ini masih negatif,” kata Kasat Lantas Polres Blitar Kota, AKP Rizky Triputra.

Menurut Rizky, para sopir yang memiliki tensi dan kolesterol tinggi berbahaya saat mengemudikan kendaraan. Banyak kasus kecelakaan angkutan umum yang faktor penyebabnya kesehatan sopir bermasalah.

“Kalau tensinya tinggi, mereka bisa pusing sewaktu-waktu. Itu berbahaya kalau pas mengemudi, bisa menyebabkan kecelakaan,” ujarnya.

Seorang sopir Bus Bagong, Slamet, mengatakan sudah mengikuti cek kesehatan dan tes urine.

Dari hasil cek kesehatan, tensi darahnya cenderung normal 120.

Tetapi, ia mengalami obesitas dari hasil cek kesehatan. Berat badannya 80 kilogram tidak seimbang dengan tingginya yang hanya 165 sentimeter. “Tadi disuruh diet untuk menurunkan berat badan,” kata warga Selorejo, Kabupaten

Blitar itu.

Tes kesehatan semacam ini akan secara kontinyu dilaksanakan di beberapa terminal baik di kota atau kab Blitar, jelang hingga pasca Lebaran. Upaya ini dilakukan untuk mengeliminir angka kecelakaan lalu lintas bagi pemudik yang menggunakan moda transportasi umum, terutama yang melalui jalur darat.nbdh/dt

Bupati Tulungagung Safari Ramadhan di Kecamatan Gondang

S

ETELAH melakukan safari ramadhan di Masjid Baitur Rohman Besuki pada Jum’at, (09/6/2017) beberapa waktu lalu. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si beserta Anggota Forkopimda dan Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM kembali melakukan safari Ramadhan, pada Rabu, 14/6/3017 di Masjid Baiturrohman /Masjid Kuning di Desa Macanbang Kecamatan Gondang .

Acara Safari Ramadhan diawali dengan melaksanakan sholat Isya berjamaah yang dilanjutkan sholat terawih dan witir. Dan dilanjutkan pemberian santunan kepada kaum dhuafa yang dilakukan langsung oleh Bupati dan wakil bupati di Masjid tersebut disambut meriah oleh warga masyarakat dan tokoh agama di kecamatan Gondang.

Dalam sambutanya dihadapan jemaah Masjid Baitur Rohman Bupati mengingatkan di malam yang ke dua puluh pada bulan yang penuh berkah ini jamaah diminta untuk terus meningkatkan amal badah.

“Mari terus mrningkatkan amal dan ibadah kita agar kita semua mendapat keberkahaan dan ketenangan dari Allah, dan jangan lupa mendoakan negeri kita menjadi negeri yang makmur,” ujar Bupati.

Atas permintaan warga yang mengajukan agar sepanjang jalan di beri penerangan, Bupati dengan semangat medukung.

“Penerangan jalan bila dalam anggaran ada maka PU untuk segera merealisasikannya, tetapi jika tidak ada maka agar membuat pengajuan PAK segera”,ujar Bupati.

Selanjutnya Bupati mengajak kepada warga masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan karena pada akhir - akhir ini sering muncul beberapa kejadian yang terkesan

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo saat melakukan safari Ramadhan.

radikal yang mau tidak mau sedikit banyak akan menggangu ketentramanserta citra Indonesia dimata Dunia Internasional.

“Oleh karena itu sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh umat islam di kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan kehati - hatian dan selalu memiliki kewaspadan dalam menyikapi isu gerakan radikalisme, dalam menyikapi

isu ini kepada seluruh umat islam di kabupaten Tulungagung dan pimpinan ormas islam harus selalu mengedepankan semangat ukuwah islamiyah dan kerukunan nasional,” kata Bupati.

Kegiatan ditutup dengan silahturahmi dan salam-salaman antara Jemaah Masjid Sunan Kuning Desa Macanbang Kecamatan Gondang dengan Bupati Tulungagung.nnang

11 EDISI 178 | 19 - 25 JUNI 2017

Prihatin Skenario Gus Ipul Calon Tunggal, La Nyalla Maju Cagub Jatim

AHY Cagub Jatim?

Akal-akalan La Nyala...

Kue Pilgub...

nSambungan Halaman 1

Menurut La Nyalla, wacana calon tunggal merupakan kemunduran demokrasi, serta menghalangi hak rakyat untuk mendapat alternatif pilihan calon pemimpinnya.

La Nyalla mengatakan, skenario calon tunggal hanyalah keinginan segelintir elite politik yang mengingkari hak rakyat untuk memilih calon pemimpin sesuai keinginannya.

“Jawa Timur mau dibikin calon tunggal. Ini membuat kemunduran demokrasi. Tidak pantas lah Jawa Timur dengan 38 kabupaten/kota, penduduknya 40 juta, calon gubernurnya cuma satu,” kata La Nyalla, usai buka bersama di rumah Ketua PAC Pemuda

Pancasila (PP) Trowulan, Mojokerto, Jumat (16/06/2017).

“Sudah banyak yang sudah dilempar sama media kan calon tunggal. Khofifah belum pasti maju atau tidak.

Yang sudah pasti kan Gus Ipul.

Sekarang sedang digalang sama mereka, digalang dari partai ke partai supaya muncul calon tunggal,” imbuh Nyalla.

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jatim ini menyebut, sosok calon tunggal yang dipasang dalam Pilkada Jatim 2018 adalah Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang saat ini menjabat Wagub Jatim.

“Yang sudah ada (partai pengusung) kan Gus Ipul yang keliling ke mana-mana kan, keliling ke partai-partai,” urai La Nyalla.

Adanya aroma skenario politik tersebut, diakui La

Nyalla membuat dirinya akan maju dalam Pilgub Jatim. Dia menyatakan, akan maju sebagai calon gubernur melalui jalur partai. Dia pun menepis kabar yang santer menyebut dirinya akan maju secara perseorangan.

“Itu (dorongan maju seara independen) dari anak-anak muda di komunitas Netizen La Nyalla. Pendukung-pendukung saya menginginkan saya maju secara independen.

Saya hargai ide mereka. Kalau saya Insya Allah dari partai,” tegasnya.

Terkait rencana pencalonannya itu, La Nyalla baru akan melangkah setelah lebaran.

Dirinya akan menjalin komunikasi dengan sejumlah partai, salah satunya Gerindra. “Saya kan kader Gerindra, saya akan bicarakan dulu sama induk organisasi,” pungkasnya.licom

Dalam Kungkungan Kebohongan (Kaum Rasis) Jokow(i)er dan Ahok(er) Siapa yang bohong... nSambungan Halaman 1

oligarki (mafia ekonomi dan kartel dagang) yang menempatkan seorang wali kota ke gubernur dan presiden dalam waktu kurang dari tiga tahun, orbit bak meteor kalau tidak dibekingi oleh kaum oligarki para taipan hoakiao di negeri ini.

Bagaimana kita bisa memastikan pemerintah ini bersih anti KKN sedangkan BUMN dijadikan alat banjakan 25 orang penganggur jalanan dan job seeker? Sedangkan Ahok sempat keluarkan jurus jitu adanya sokongan para taipan dalam pemilihan Presiden, Udar Pristono diduga dibungkam.

Freeport tadinya Jokowi tolak bak seorang nasionalis tulen, namun akhirnya tunduk dan bertekuk lutut pada simbol imperialisme Amerika ini, dan lain-lain.

Dalam pemerintahan ini, kita sedang menyaksikan (sambil ketawa) sandiwara murahan pemerintahan, antar institusi negara dibentrokkan, hukuman mati, penenggelaman sampansampan murahan, hukum jahiliah kebiri, kapitalisasi politik laut China selatan yang suhu politiknya tidak pernah besar dan tidak akan pernah besar dengan pura-pura dan menipu rakyat dengan mengobarkan semangat nasionalisme di atas geladak kapal perang Republik Indonesia pembelian rakyat kecil (wong cilik), penipuan murahan dan omong kosong terhadap orang-orang telanjang di Papua dengan mengatakan akan bangun rel kereta api di Papua, jalan tol melintasi tebing-tebing terjal.

Akhirnya juga saya mengukur moralitas pemimpin dengan hanya melihat dari mobil ESEMKA bikinan Solo yang mendobrak citra seorang wali kota hingga menjadi presiden, orang nomor satu republik ini.

Hari ini, ESEMKA tidak bisa diproduksi jadi mobil buatan domestik seperti Proton di Malaysia dan Mobil Nasional jaman Suharto.

Bangsa Papua berduka dalam kesedihan atas tragedi yang menimpa ribuan bumi putra, bahkan tokoh pejuang pasar mama-mama meninggal dalam perjuangannya. Padahal Jokowi janjikan proyek ini tidak pernah kunjung usai.

Dalam politik transaksional bagaimana berkoalisi ke pemerintahan, selain tawaran menteri juga dugaan pembagian proyek triliunan rupiah. Bukankah pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan dan lain-lain yang membutuhkan triliunan rupiah itu Presiden menggunakan otoritas melalui kontraktor Pemerintah dengan diamdiam menggandeng kontraktor swasta dengan penunjukan langsung?

Itulah kekuasaan, dengan berkuasa secara leluasa bernafsu memanfaatkan kekuasaan untuk untuk dirinya, sanak saudaranya, koleganya dan masa depan kariernya.

Ada benarnya jika seorang Inggris Lord A cton menyatakan power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Namun saya

menghormati bangsa ini yang masyarakat masih anonim dalam politik sebagaimana Herbert Feith pernah sampaikan kondisi pemilih tahun 1955 dan saat ini hanya terjadi perubahan pemerintahan dan politik.

Sementara mayoritas masyarakat masih stagnan dan belum melek politik sehingga timbul kelompok kelompok solidaritas nekat, solidaritas buta, militan dan cenderung fanatis.

Kelompok ini sangat nampak saat ini adalah kelompok pendukung Jokowi, pendukung Ahok, pendukung Mega, mereka-mereka ini dianggap sebagai titisan dewa, kata-kata dan perbuatan tokoh-tokoh tersebut benar semua dihadapkan pendukung fanatik ini, bahkan kata-kata dan nasehat atau perintah mereka dianggap titah dewa, Devine Right of the King, seperti raja John di Inggris abad ke-15.

Semoga Jokower dan Ahoker pendukung Jokowi tidak demikian, sehingga orangorang terdidik, komunitas masyarakat sipil harus membangun bangsa madani yang kritis dan rasional, imparsial, objektif untuk menempatkan dan memilih pemimpin berdasarkan rasionalitas, akal yang sehat bukan atas dasar fanatisme agama, suku, ras antar golongan.

Kita sudah terlalu lama hidup di dalam kungkungan kebohongan dan terpolarisasi berdasarkan fragmentasi elit bangsa, tidak berdasarkan fragmentasi ideologi. Jutaan rakyat menjadi nasionalis abangan pengikut seorang oknum individu. Saya katakan bangsa bodoh saja yang menempatkan nasionalisme personifikasi oknum individu, bukan nasionalisme cinta tanah air dan bangsa. Bahkan kelompok yang mengaku priyayi tidak memilik doktrin ideologi.

Jokower, Ahoker dkk, rakyat ini sudah lama menderita. Seandainya negara dan rakyat ibarat bersuami dan istri sejak jaman dahulu kala mereka sudah kasih talak tiga ke negara, apakah kita tahu bahwa rakyat yang hidup di pelosok Nusantara ini mereka hidup dan berpengaruh dengan adanya negara?

Mereka hidup dari hasil usahanya, ketergantungan kepada alam, hidup sangat autarkis, taken for granted dari Ilahi dengan sumber daya alam yang melimpa rumah di bumi nusantara. Tanpa sentuhan negara bisa hidup, bahkan lebih aman.

Mereka tidak paham Presiden operasi pasar harga daging sapi turun sampai Rp 80 ribu.

Mereka tidak tahu operasi pasar untuk turunkan harga pangan, sandang dan papan.

Mereka juga tidak paham berbagai kebijakan dan regulasi tetek bengek yang dibuat oleh negara.

Mereka juga tidak tahu segala kebijakan pembangunan infrastruktur jalan-jalan bertingkat, jembatan tanpa sungai, dan juga gedung-gedung pencakar langit yang menjulang.

Jutaan rakyat di bumi pertiwi ini hidup bisu, tuli cenderung sebagai orang-orang tidak bersuara, nun jauh dari hirup

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

pikuk modern yang hanya berkutat di Jakarta, Jawa dan kotakota tertentu.

Memang power tends to corrupts. Semua ini akibat kita rakus berkuasa, kekuasaan memang penting, namun kita lalai distribusi kekuasaan bagi putra putri di seluruh Nusantara.

Bagaimana mungkin Presiden selalu Jawa, menterimenteri mayoritas selalu Jawa, lantas bisa distribusi kekuasaan. Orang Ambon sudah lama menderita. 40 tahun tidak pernah menjadi menteri, meskipun Leimena pernah menjadi Wakil Perdana Menteri. Orang Dayak pemilik pulau terbesar kedua setelah Greenland sampai hari ini belum ada yang menjadi menteri, walaupun orang Dayak di Malaysia sering menjadi menteri.

Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini orang Buton di Sulawesi Tenggara belum pernah di kasih kesempatan meskipun saudara-saudara kita Laode-Laode banyak orangorang hebat di negeri ini.

Orang Papua jadi pemberontak dulu baru dikasih menteri padahal bangsa Papua adalah bangsa pemberi bukan bangsa pengemis seperti kau. Jong Ambon, Celebes, Borneo dan Andalas bersatu bukan tanpa cek kosong, mereka memberi dengan cek berisi sumber daya alam yang melimpah. Selain distribusi kekuasaan ada aspek yang paling penting adalah distribusi pembangunan.

Sangat tidak adil dan cenderung diskriminatif, ketika pulau Jawa dan Sumatera konektivitas antar daerah baik darat, udara dan laut terbangun rapi.

Sementara di seberang sana, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, pembanguan jalan trans yang dibangun saat ibu kandung saya masih kecil sampai saat ini belum pernah kelar-kelar.

Ini bukan berita hoax. Pembangunan jalan Trans Papua dibangun tahun 1970, ibu saya usia 15 tahun. Sampai hari ini tidak ada jalan Trans Papua yang terbangun.

Para pendukung bodoh nekat sekalian. Negeri ini bukan monarki, juga bukan oligarki, yang kekuasaan hanya berpusat pada raja dan sekelompok orang. Negeri ini REPUBLIK INDONESIA, negeri milik bersama, kekuasaan berpusat pada rakyat Indonesia dan mereka yang mengelola hanya diberi kedaulatan oleh rakyat (summa potestas, sive summum, sive imperium dominium).

Karena itu esensi dari negara demokrasi maka satu-satunya cara untuk memperbaiki bangsa ini adalah distribusi keadilan (distribution of justice) melalui distribusi kekuasaan (distribution of power) dan distribusi pembangunan (distribution of development) di seluruh Indonesia. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui pemimpin yang dipilih secara rasional dan masyarakat Madani yang kritis tanpa pendukung fanatis, militan dan cenderung destruktif. Wamena, 2017 *) Ditulis Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM

nSambungan Halaman 1

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan bersama sejumlah tokoh agama Islam beserta kader dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur di Surabaya, Jumat (16/6/2017).

Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo mengatakan, kedatangan mantan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk membahas banyak hal. “Kami berkumpul dan saling cerita bersama para kiai, ulama membahas banyak hal,” ujar Gubernur Jatim di sela menemani SBY. Pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini menuturkan bahwa kedatangan SBY sangat dinantikan baik secara pribadi maupun oleh seluruh masyarakat Jatim, terlebih sebagai putra daerah sehingga menjadi kebanggaan Jatim.

“Sebelum berkunjung, Pak SBY bercerita kepada saya bahwa beliau kangen bersilaturahim ke Jatim, khususnya untuk bertemu dengan para tokoh agama,” ucap Karwo.

Menurut laporan Antara, pada kesempatan itu SBY menyampaikan tiga hal yang harus diwaspadai oleh bangsa ini, yakni isu ketidakakuran antara Qatar dan negara-negara Teluk, maraknya aksi terorisme di negara-negara Eropa, dan “Islamophobia” yang mulai mewabah di dunia.

“Tiga isu itu patut menjadi perhatian bersama, Insya Allah kita bisa memberikan kontribusi pada dunia untuk mencarikan solusinya. Indonesia bisa menjadi contoh

bagaimana Islam Nusantara menjadi Rahmatan Lilalamin,” ujar dia.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu mengajak para pemuka bersuara lewat media apapun untuk membantah berita bahwa Islam identik dengan teroris yang diangkat media-media di dunia. “Mari gelorakan Islam sesungguhnya dengan cara-cara yang santun dan Islami,” kata SBY. Di sisi lain, putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga berkunjung ke Jawa Timur. Jika SBY bertemu dengan tokoh Islam, AHY justru menyasar anak muda dengan menjadi pembicara dalam talk show kepemudaan bersama mahasiswa Universitas Negeri Surabaya menyampaikan beberapa syarat yang harus dicapai untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Bapak dan anak sama-sama road show ke Jawa Timur, apakah ada kaitan dengan Pilgub Jatim 2018? Kegiatan AHY turun ke Jawa Timur untuk bertemu langsung dengan masyarakat, khususnya anakanak muda disinggung terkait upaya untuk memperkenalkan diri sebagai calon gubernur (Cagub) di Pilgub Jatim 2018. Namun AHY buru-buru mengelak.

“Saya kesini untuk bersilaturahim dalam rangka safari ramadhan dan bertemu dengan generasi muda. Ini saya lakukan tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga Jawa Tengah, sebelumnya lagi ke NTB dan Kepulauan Riau,” ujar AHY ditemui Lensa Indonesia di Gedung DBL Arena Surabaya, Jumat (16/6/2016).

Karena itu, lanjut AHY, kehadirannya murni untuk kegiatan tersebut yakni ber-

temu dengan anak-anak muda dan berbagi semangat untuk menjadikan generasi muda lebih baik.

“Artinya saya ingin sekali menjadi bagian dari generasi muda yang memiliki banyak potensi. Saya ingin menginspirasi mereka dan memotivasi untuk menjadikan para generasi muda bisa bersaing di abad 21 yang semkain sengit ini, serta menjadikan Indonesia bisa meraih kejayaan dan keemasan di tahun 2045,” tegas Cagub DKI Jakarta 2017 ini.

Sementara saat ditanya soal kemungkinan partainya mengusung namanya untuk sebagai calon wakil gubernur (Cawagub) mendampingi Safullah Yusuf di Pilgub mendatang, putra pertama mantan Presiden SBY ini juga tak mau berandai-andai.

“Nggaklah, itu terlalau jauh.

Saya menikmati proses ini, menikmati kebersamaan saya dengan generasi muda di Jawa Timur, khususnya di Surabaya.

Sebelumnya saya di Malang juga, asma halnya disini yang saya bawa adalah optimisme untuk membangun Indonesia ke depan, itu yang paling penting,” tutupnya.

Sementara itu Gus Ipul saat dikonfirmasi membantah acara tersebut membahas persiapan persiapan pemilihan gubernur mendatang.

“Gak bahas itu (Pilgub), sama sekali tidak menyinggung,” terang Gus Ipul saat keluar ruangan sebentar.

Gus Ipul menambahkan kalau pertemuan tersebut hanya pertemuan biasa yang dilakukan oleh mantan presiden ke enam tersangka.

“Ini kiai-kiai yang biasa bertemu dengan pak SBY, tahun lalu juga bertemu, intinya

gak ada apa-apa hanya buka bersama saja,” tandasnya.

Seperti diketahui, nama AHY terus dimunculkan oleh Partai Demokrat. Di banyak wilayah di Indonesia, khususnya Jatim, foto dan spanduk AHY bertebaran di sejumlah jalan protokol. Tampak jika Demokrat ‘menyetting’ AHY menjadi next pemimpin di Demokrat menggantikan SBY. Di Spanduk, nama dan fotonya diposisikan sebagai pengganti Ketua Umum diikuti sejumlah nama anggota pengurus Partai Demokrat maupun anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD di masingmasing wilayah.

Tidak bisa dipungkiri, saat ini AHY memang masuk dalam radar calon gubernur Jawa Timur 2018. Tingkat elektabiltas Agus Harimurti berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia sebesar 3,4% di bawah Saifullah Yusuf (23,6%), Tri Rismaharini (19,2%), dan Khofifah Indar Parawansa (15,7%).

Lalu bagaimana Partai Demokrat yang didirikan oleh SBY melihat potensi ini.

Syariefuddin Hasan atau lebih dikenal dengan nama Syarief Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat mengatakan partai memiliki tugas lain untuk Agus. “Mas Agus tidak ke Jawa Timur,” kata Syarief ketika dihubungi, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan partainya lebih fokus pada persiapan Pilkada di 171 wilayah yang akan diselenggaran pada 2018.

Partai Demokrat menargetkan dapat memenangi 35% dari wilayah yang menyelenggarakan Pilkada serentak pada 2018. “Saat ini SBY dan saya sedang safari Ramadan sebagai bagian dari itu,” katanya.sarifa

Risma Tolak Perintah PDIP Jatim Daftar Pilgub 2018 Konsisten... nSambungan Halaman 1

Bahkan, Didik menegaskan bahwa Risma mengaku sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri

dan mendapat arahan. Namun Didik tidak menjelaskan arahan orang nomor satu di partai PDIP kepada Risma.

“Arahan Ketua Umum Ibu Megawati itu seiring dengan kata hati Bu Risma yang sama sekali tidak menginginkan

jabatan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur. Beliau menilai, posisinya yang paling tepat saat ini adalah menjalankan mandat sebaik-baiknya sebagai Walikota Surabaya,” jelasnya.

Dengan demikian, selesai sudah seluruh teka-teki

apakah Risma akan mengambil formulir pendaftaran calon Gubernur – calob Wakil Gubernur. Sudah dipastikan Risma tidak akan menempuh jalur tersebut dan memilih melanjutkan sebagai Wali kota Surabaya.wan

kan pengecekan dan meyakini pesan itu dikirim oleh Hary Tanoesoedibjo dan kemudian dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/100/I/2016/ Bareskrim. Yulianto adalah jaksa yang kala itu menyidik kasus dugaan korupsi penerimaan kelebihan bayar pajak PT Mobile 8 Telecom (PT Smartfren) pada tahun anggaran 20072009.

Namun yang aneh, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul justru membantah pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Menurutnya pengusutan perkara dugaan pesan singkat (SMS) bernada ancaman dari bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto,

masih di tingkat penyelidikan.

Martinus membantah informasi yang menyebutkan bahwa Ketua Umum Perindo selaku terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pun belum dikeluarkan oleh penyidik.

“Sampai saat ini (Hary) masih berstatus saksi. Dalam proses penyelidikan ini penyidik mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari saksi,” ujar Martinus kepada wartawan di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Saat ini, imbuh Martinus, polisi telah meminta keterangan sekitar 13 saksi dan ahli.

Rencananya, baru pekan depan penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. “Kalau tingkat penyidikan, maka kita di situ akan menentukan siapa tersangkanya,” kata Martinus.ru/zu/ihs

Jaksa & Polisi kok Beda Omongan Belum fix... nSambungan Halaman 1

“Kita tunggu penyidikannya seperti apa, yang nyidik kan Bareskrim, penyidikan itu nanti menjadi berkas perkara seperti apa, hasil penyidikan nanti diserahkan ke penunut umum, nanti diteliti, memenuhi unsur atau tidak, itu kita tunggu,” tegas mantan politisi Nasdem itu.

Menurut Prasetyo saat ini alat bukti adanya SMS tersebut telah diserahkan kepada penyidik. Termasuk kata dia, ponsel yang digunakan Yulianto saat menerima SMS dari HT. “HP yang dipakai Yulianto untuk menerima pesan yang berisi ancaman dari si tersangka itu sudah disita oleh penyidik polri sebagai barang bukti. Itu wujud jaksa memenuhi ketentuan proses hukum yang sedang berjalan,” jelas Prasetyo.

Kasus ini berawal dari Yulianto mendapatkan sebuah

pesan singkat dari orang tak dikenal berisi: “Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng.

Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknumoknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang suka abuse of power.

Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini.

Di situlah saatnya Indonesia dibersihkan” SMS itu diterima Yulianto pada 5 Januari 2016 sekitar pukul 16:30 WIB. Tak hanya itu, beberapa waktu kemudian Yulianto mendapat pesan singkat dengan tulisan yang sama namun ditambah dengan kata “Kasihan rakyat yang miskin makin banyak, sementara negara lain berkembang dan semakin maju”.

Usai mendapatkan pesan tersebut, Yulianto melaku-

Ambang Batas Capres Bakal Ditiadakan Trik politik... nSambungan Halaman 1

persen kami ambil tengah,” ujar Oesman saat ditemui di GOR Soemantri Brojonegoro, Jumat (16/6/2017).

Pandangan fraksi-fraksi di DPR tentang ambang batas pencalonan presiden terbelah. Akibatnya, pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu tertunda karena tak mencapai kesepakatan.

Mayoritas fraksi di DPR menghendaki ambang batas pencalonan presiden dikurangi bahkan ditiadakan alias nol persen. Sedangkan, tiga fraksi yakni Golkar, PDIP, dan NasDem menginginkan agar angka presidential threshold tak berubah, atau 20 persen.

Kata Oesman, usulan nol persen yang diusulkan se-

jumlah fraksi tidak mungkin bisa direalisasikan. Alasannya, seorang calon presiden perlu memiliki ukuran. Selain itu pria yang akrab disapa OSO itu menambahkan, para calon harus memiliki rekam jejak yang baik, termasuk dalam hal nilai kepatuhan di legislatif.

Nilai kepatuhan yang dimaksud adalah kekuatan di parlemen agar komunikasi dengan partai politik bisa berjalan dengan baik. Jika calon presiden tak kuat di parlemen, OSO menganggap, nantinya bila terpilih, sang presiden akan kesulitan menjalankan pemerintahan.

“Jika tak memiliki atau tak cukup di parlemen tentu presiden tak bisa berkomunikasi dengan partai politik,” ujar dia.

Berkaitan dengan belum adanya kesepakatan antara

DPR dan pemerintah yang berimbas pada molornya pembahasan, OSO mengatakan, hal itu merupakan dinamika yang wajar terjadi.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah komunikasi harus terus dilakukan. Dia berharap, hasil terbaik akan segera diputuskan agar proses persiapan Pemilu 2019 bisa segera dilaksanakan. “Sejauh ini masih terus komunikasi, nanti sesegera mungkin akan dikomunikasikan lagi,” imbuhnya.

Partai Gerindra mempertimbangkan usulan Partai Hanura terkait ambang batas pencalonan presiden sebesar 10-15 persen dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan hal itu dilakukan un-

tuk menghindari kebuntuan dalam lanjutan pembahasan RUU Pemilu.

“Kami akan pertimbangkan masukan itu. Tapi pada prinsipnya Gerindra siap kompromi mencari titik temu untuk kepentingan bangsa ke depan,” kata Riza di Gedung DPR, Jakarta.

Riza menyatakan usulan Hanura merupakan salah satu opsi jalan tengah di antara kubu 0 persen dan 20-25 persen.

Di samping itu, usulan PKB yang menyamakan ambang batas parlemen dengan pencalonan presiden sebesar 4 persen disebut menarik untuk dipelajari.

“Perlu dipertimbangkan bersama juga untuk mencari titik temu, meskipun Gerindra tetap 0 persen dan Golkar 20 persen,” kata dia.bc/gil/al/sy

METROPOLIS

12

EDISI 179 | 19 - 25 JUNI 2017

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

TINGKATKAN PROFESIONALISME MELALUI SERTIFIKASI USAHA JASA PARIWISATA Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur terus berupaya dan berkomitmen untuk membangun pariwisata Jawa Timur secara profesional.

NTUK membangun kepariwisataan di Jawa Timur tentunya memerlukan kesamaan pemahaman dan persepsi untuk bisa memberikan pelayanan jasa usaha yang maksimal pada wisatawan yang berkunjung.

Menilik hal itu, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Bimtek Standar Usaha Jasa Pariwisata Jawa Timur tahun 2017 pada tanggal 15 – 17 Juni 2017, bertempat di Hotel Grand Trawas, Mojokerto.

Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dr H Jarianto Msi melalui Kabid Industri Pariwisata Suriaman SH MSi mengatakan, membangun kepariwisataan yang profesional yaitu diantaranya dengan melaksanakan pembinaan terhadap usaha jasa pariwisata kepada para pembina/

U

pejabat dinas pariwisata daerah di Jawa Timur dan para pelaku pariwisata.

“Pembinaan pada para pelaku pariwisata terutama usaha jasa perjalanan wisata sebagai upaya memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi usaha,” katanya.

Tak kalah pentingnya, Disbudpar Jatim juga mendorong untuk segera melaksanakan sertifikasi usaha guna meningkatkan mutu produk, dan pelayanannya.

“Diharapkan Jawa Timur akan memiliki usaha pariwisata yang kuat, profesional dan memiliki kemampuan persaingan sehat,” ujarnya.

Melalui kegiatan bimtek standar usaha jasa pariwisata Jawa Timur ini, lanjut Jarianto, diharapkan para pembina/ pejabat dinas pariwisata daerah dan para pelaku usaha jasa pariwisata benar–benar dapat melakukan sertifikasi usaha demi kemajuan

Peserta dalam Bimtek kali ini sangat antusias dan aktif dalam setiap diskusi.

Kepala Bidang Industri Pariwisata, Suriaman SH MSi mewakili Kadisbudpar Jatim membuka kegiatan Bimtek Standar Usaha Jasa Pariwisata dalam meningkatkan profesionalisme pelaku wisata dengan sertifikasi usaha di Mojokerto.

pariwisata.

Jarianto juga memaparkan, pariwisata merupakan industri besar yang mampu menjadi lokomotif perekonomian karena dianggap cukup elastis dalam menghadapi krisis. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan wisatawan mancanegara maupun nusantara ke Jawa Timur serta kontribusi PDRB sektor pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun terjadi berbagai krisis ekonomi dan instabilitas politik di negara.

Dijelaskan juga, wisatawan mancanegara pada tahun 2015 menunjukkan kalau terdapat 612.412 orang, meningkat 1% pada

Para peserta saat sesi berfoto bersama usai kegiatan Bimtek.

RAMAI, GANG DOLLY KEMBALI DIOBRAL

Kasi Jasa Usaha Pariwisata Disbudpar Jatim Hidayat Nugroho sedang memperlihat buku panduan penyusunan paket wisata.

tahun 2016 menjadi 618.536 orang dan wisatawan nusantara yang berjumlah 51.466.969 orang pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 6,02% di tahun 2016 mencapai 54.565.006 orang.

Sebelumnya, Kabid Industri Pariwisata Disbudpar Jatim mengatakan, kegiatan ini diikuti oleh 90 peserta dari unsur pejabat/ staf dinas pariwisata kabupaten kota dan pimpinan usaha jasa perjalanan wisata di Jawa Timur.

Narasumber yang mengisi bimtek tersebut, seperti Kabid Industri Pariwisata Disbudpar Jatim memaparkan terkait kebijakan pengembangan industri pariwisata di

Jawa Timur, Sucofindo memaparkan sertifikasi usaha jasa perjalanan wisata, Praktisi Biro Perjalanan Wisata terkait pembuatan paket wisata, dan BPPD Jawa Timur terkait menentukan pangsa pasar.

Sebelumnya, paket wisata adalah suatu rencana kegiatan wisata yang telah disusun secara lengkap dengan harga yang tercakup transportasi, akomodasi, restaurant, objek dan daya tarik wisata serta fasilitas lainnya yang tertera dalam perjanjian paket wisata tersebut.

Dalam pembuatan paket wisata tentunya terdapat syarat untuk menarik dikunjungi.

“Ketika menawarkan paket pada wisatawan, wisatawan nantinya harus melihat apa saja seperti pemandangan, kesenian, atau atraksi wisata. Kemudian apa yang harus dilakukan wisatawan, dan apa yang bisa dibeli wisatawan,” papar praktisi BPW Drs Moh Nachrodji. Sedangkan Sucofindo sebagai lembaga sertifikasi usaha menekankan pada pentingnya sertifikasi usaha jasa pariwisata yang telah berlaku pada 3 April 2016. Dalam aturan kebijakan yang dikeluarkan Kemenparekraf menyebutkan adanya sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan usaha.nadv/haj

Peserta diikuti dari para pelaku wisata yang ada di Jawa Timur.

Kota Bandung Sempurnakan Sistem Proses Penerimaan Peserta Didik Baru 2017

Gang Dolly kembali dipadati oleh ribuan orang datang penjuru Surabaya dan sekitarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana.

P Kadispora Surabaya Afghani Wardhana (tengah) ketika jumpa pers persiapan Dolly Night Fun Run 2017.

G

ANG Dolly akan kembali dipadati oleh ribuan orang datang penjuru Surabaya dan sekitarnya. Tujuannya, untuk ikut dalam Dolly Night Fun Run pada Sabtu (17/06/2017) mendatang dengan rute kawasan eks wisma prostusi dengan jarak tempuh 5 km panjangnya.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Afghani Wardhana menjelaskan, kegiatan ini digelar usai Salat Tarawih atau Pukul 20.00, pesertanya berasal dari wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Afghani juga menjelaskan, bahwa kegiatan ini juga bertabur hadiah puluhan juta rupiah dengan doorprize utama Motor Yamaha.

Hadiah lainnya adalah lemari es, TV, sepeda angin, action camera, power bank hingga voucher menginap di hotel.

Achmad Zainul Arifin panitia acara mengatakan, hingga kini pendaftaran dolly night fun run ini telah mencapai angka 1000 peserta.

1000 peserta ini akan memperebutkan beberapa kategori pemenang, diantaranya kategori finish pertama mendapatkan medali dan

uang tunai Rp 1 juta, kategori kostum terunik perorangan mendapatkan uang tunai Rp 750 ribu, dan kategori 50 pelari finish pertama mendapatkan medali.

“Selain itu, ada pula kategori best selfie yang harus di posting di instagramnya masingmasing. Syaratnya, peserta harus follow akun instagram @bicarasurabaya, @Surabaya, dan @artotel Surabaya,” imbuh pria yang akrap disapa cak ipin ini.

Edi Koesdarjono Sekretaris Kecamatan Sawahan menjelaskan, start Dolly Night Fun Run ini akan dimulai di depan kecamatan sawahan, dan berakhir di eks Wisma Barbara yang telah dibeli Pemkot Surabaya. Warga juga telah diberi himbauan untuk sterilisasi dari aktifitas warga saat kegiatan berlangsung.

“Warga sendiri sudah siap untuk kampungnya dijadikan lintasan kegiatan fun run ini.

Kampung di dolly pun juga sudah bersolek, warga sejak minggu lalu juga telah melakukan pengecatan untuk menciptakan suasana kampung warna – warni menyambut kegiatan ini,” imbuh Edi.nwan

EMERINTAH Kota Bandung telah meyempurnakan sistem Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017. Sehingga dengan sistem online yang diterapkan saat ini lebih mudah, praktis dan efisien. Setidaknya terdapat enam perbedaan dalam sistem PPDB 2017, dibandingkan PPDB 2016 lalu.

Keenam perbedaan tersebut yakni pada jalur RMP SMP, jalur prestasi, jalur MoU, jalur undang-undang, seleksi jalur akademik, dan pengaduan dan informasi. Pada jalur RMP SMP misalnya, di PPDB 2016 lalu pendataan dilakukan terlebih dahulu oleh sekolah asal, baru kemudian dimasukan dalam database Disdik.

Untuk jarak hanya berlaku pada batas pasingrade (PG).

Sementara pada PPDB 2017, data yang digunakan adalah akumulasi dari data Dinsos, atau menunjukkan salah satu surat keterangan jaminan sosial/SKTM dan jarak.

Kepala Dinas Pendidikan

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Kota Bandung Elih Sudiapermana mengatakan, Kota Bandung sudah termasuk ke dalam smart city, sehingga dilakukan pendaftaran PPDB online Kota Bandung.

Namun demikian, meskipun lebih mudah dan efisien, masyarakat hendaknya memperhatikan semua persyaratan pendaftaran,” Apabila sudah terpenuhi maka siswa yang bersangkutan bisa mengikuti seleksi masuk khusus PPDB Online Kota Bandung,” kata Elih kepada awak media di Balaikota baru-baru ini.

Selain itu, Poses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini akan melibatkan pihak sekolah swasta.

Nantinya sebanyak 114 sekolah swasta akan dilibatkan dalam proses PPDB ini. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Mia Rumiasari mengatakan, penambahan sekolah tersebut dilakukan untuk memfasilitasi siswa yang ingin masuk ke sekolah swasta. Ditambah, jumlah rombongan belajar di sekolah negeri belum mencu-

kupi kebutuhan.

“Tahun ini jumlah siswa SD yang lulus mencapai 38.000 siswa. Sementara kuota SMP negeri hanya bisa menampung 15.000 siswa saja,” ujar Mia. Dengan begitu, Dinas Pendidikan merasa perlu memfasilitasi para siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri.

Perlakukan sistem PPDB untuk kedua sekolah pun disamakan dengan mengusung asas keadilan.

Selain itu, kini siswa yang masuk kategori Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) yang masuk ke sekolah swasta juga mendapatkan fasilitas yang sama dengan sekolah negeri. Mereka akan tetap mendapatkan bantuan dana pendidikan dengan bekerja sama dengan sekolah yang bersangkutan.

Mia menjelaskan, ada tiga komponen pembiayaan yang akan dibantu oleh Dinas Pendidikan, yaitu biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi. Ia telah memegang komitmen seluruh sekolah

swasta di Kota Bandung agar menerima siswa RMP ini sama halnya dengan siswa lainnya.

Ia menambahkan, kuota RMP tahun ini tidak hanya dipatok sebesar 20% dari total kuota tiap sekolah. Ada beberapa sekolah yang meminta penambahan kuota RMP agar lebih bisa mengakomodasi siswa-siswa kurang mampu.

Beberapa sekolah sudah mengajukan penambahan kuota RMP. Bahkan, menurut Mia, ada sekolah yang meminta penambahan kuota hingga 40%.

“Usulan kuota itu tidak dilakukan oleh Dinas Pendidkan, tetapi berdasarkan usulan dari masing-masing sekolah.

Untuk RMP memang standar pemerintah 20%. Tetapi di sekolah-sekolah tertentu yang rawan ekonomi sosial dan memang jumlah RMP-nya tinggi mengusulkan lebih dari 20%.

Yang tertinggi SMP 31, kuota RMP-nya mengusulkan 40%, jadi tergantung pemetaan kebutuhan masyarakat,” jelas Mia.narie/adv