Koran Lensa Indonesia Edisi 177 by Koran Lensa Indonesia

Pengaduan langganan/ iklan/redaksi, HOTLINE: ( 021) 5366 017 7 ( 031) 841 0288

topik

EDISI 177 | 12 - 18 JUNI 2017

TERBIT 12 HALAMAN | HARGA ECERAN: RP 4.000 | LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

POCONG BEGAL HEBOHKAN KAMPUS STIE PERBANAS

GUS IPUL CARI DUKUNGAN GOLKAR DAN NASDEM

BACA HALAMAN 3 | HUKRIM

BACA HALAMAN 3 | POLITIK

TAHUN INI SURABAYA BANGUN TREM Pengerjaan proyek trem akan dimulai dari Jalan Tunjungan. Untuk loop pertama rute nya dari Tunjungan menuju Joyoboyo. Sementara untuk loop kedua dari Tunjungan ke Jembatan Merah... Selengkapnya Baca Halaman 5

Pilgub Jatim 2018

Manuver Pencitraan Panglima TNI Menuju Pilpres

Gatot Mengancam Petahana Gelanggang politik kian ramai jelang perhelatan Pemilu serentak 2019 untuk pertama kalinya. Nama Panglima TNI Gatot Nurmantyo disebut-sebut punya aura politik yang bisa saja mengancam petahana.

Risma Sudah Ketemu Mega, Hasilnya Mengejutkan!

Tri Rismaharini.

SETELAH lama puasa bicara soal Pilgub Jatim, Tri Rismaharini akhirnya mau angkat suara terkait pencalonannya. Walikota Surabaya itu mengungkapkan baru-baru ini sudah berbicara dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Apa hasilnya? Setelah gagal diboyong sebagai cagub Jakarta, Risma pun mengaku enggan dicalonkan di Jatim. Tampaknya, karir Risma bakal mentok sebagai walikota. Yah, dengan prestasi dalam memimpin Surabaya dan memiliki popularitas hingga level Internasional, Tri Rismaharini sepatutnya dianggap layak “naik kelas” menjadi gubernur. Namun Risma–sapaan akrab Tri Rismaharini–malah menolak dicalonkan. nBaca: Bursa Pilgub... Halaman 11

AAT ini Gerindra sudah menunjuk Boy Sadikin, putra Gubernur Jakarta Ali Sadikin, sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto untuk Pemilihan Presiden 2019. Tapi yang membuat penasaran, siapa kandidat Wapres yang bakal digandeng Prabowo? Atau justru dia yang menjadi Capres nantinya?

nBaca: Tahun pemilu... Halaman 11 Inilah wajah punggawa Pancasila.

Punggawa Pancasila Dipertanyakan

Jadi Tokoh Paling Terkenal dan Disukai di Jawa Barat

Aa Gym Siap Maju Pilgub Jabar, Asal... nBaca: Jabar Pilgub 2018... Halaman 11

persoalannya selesai. Kepemimpinan DPD RI yang sah tetap pada putusan MA Nomor 20P/HUM/2017 sebelumnya yang menganulir Tata Tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2017, sehingga masa jabatan pimpinan DPD RI tidak boleh dipangkas menjadi setengah periode,” kata Afnan Hadikusumo di Jakarta, Sabtu (10/6/2017). Anggota DPD RI dari Provinsi DI Yogyakarta itu menilai, PTUN tidak berhak untuk mengadili keterlibatan Mahkamah Agung (MA) dalam pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPD RI, yakni

RESIDEN Joko Widodo membentuk sebuah lembaga baru yang fokus atau bidang kerjanya secara khusus berhubungan dengan Pancasila yaitu Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Ada 10 orang terdiri atas tokoh politik, nasional, agamawan, akademisi hingga pengusaha yang dipercaya mengisi lembaga tersebut. Struktur organisasi untuk sementara ini masih sederhana. Terdiri atas Dewan Pengarah dan seorang ketua. Belum ada wakil-wakil ketua, koordinator bidang-bidang tertentu, atau para stafnya. Mereka yang menjadi Dewan Pengarah antara lain mantan Presiden yang juga sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati UKP PIP Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Jenderal momentum TNI (Purn) Try Sutrisno, untuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga menmerekatkan jabat sebagai Ketua Pretenunan sidium Korps Alumni HMI kebangsaan Mohammad Mahfud MD. Kemudian, Ketua PBNU karena Pancasila Said Aqil Siradj, mantan alat persatuan. Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Yudi Latief Ma’arif, Ketua Umum MUI sekaligus Ketua Rais ‘Aam PBNU Ma’ruf Amin, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pdt Andreas Anangguru Yewangoe, mantan Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan pemimpin di perusahaan Garuda Food Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto. Sementara itu, yang menjadi ketua adalah akademisi, tokoh intelektual, Yudi Latief. Pengangkatan para figur yang populer dan memiliki pengaruh di masyarakat itu mendasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 31 M Tahun 2017 tentang pengangkatan

nBaca: Kasihan GKR... Halaman 11

nBaca: Ini Indonesia... Halaman 11

GKR Hemas dan Oesman Sapta Odang.

Kubu Oesman dan Hemas Kini Saling Klaim

Putusan PTUN, Konflik DPD Makin Kusut MESKIPUN Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan yang diajukan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, bara konflik di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI belum tuntas. Kedua kubu, antara Oesman Sapta Odang dan Hemas masih berebut tahta tertinggi di DPD. Anggota DPD RI Muhammad Afnan Hadikusumo menegaskan putusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan sejumlah anggota DPD RI belum menjadi keputusan final. Putusan PTUN yang menolak gugatan Hemas tidak masuk ke dalam substansi soal pimpinan yang sah di DPD. “Keputusan PTUN itu bukan berarti

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Menembus Zona Tahun ke-7

POLITIK

EDISI 177 | 12 - 18 JUNI 2017

MUI Dukung Polisi Buru Pelaku Penyebar Kebencian

AJELIS Ulama Indonesia (MUI) mendukung penuh upaya Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri yang memburu admin grup Facebook penyebar kebencian dan sejumlah akun lainnya yang melakukan provokasi di media sosial (medsos). “Sudah semestinya Bareskrim menindak tegas siapa pun yang melanggar hukum berdasarkan ketentuan UU yang berlaku. Tapi Bareskrim harus adil dan tidak boleh tebang pilih. Jangan terkesan yang ditarget dari kelompok tertentu saja, sementara kelompok lain yang juga melanggar hukum, dibiarkan. Kalau hal ini terjadi, akan menurunkan kredibilitas aparat penegak hukum,” terang Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid dalam keterangannya, Sabtu (10/6/2017). Zainut Tauhid menyebut fatwa nomor 24 tahun 2017 terkait hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial bisa jadi menjadi penguat atas tindakan yang dilakukan polisi. “Adapun fatwa MUI untuk memberikan penguatan secara syar’i terhadap upaya kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini merupakan dukungan positif kepada polisi agar dalam melaksanakan tugasnya lebih berhasil,” sambungnya. Perlu diketahui, polisi mulai menangkapi para pelaku penebar kebencian melalui medsos. Yang terbaru, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri menangkap MS (39) karena menghina suku dan mengedit foto Presiden Joko Widodo. Kini polisi masih memburu admin grup Facebook serupa yang menyebar kebencian dan berisi postingan bermotif SARA. “Semua admin kami buru,” terang Direktur Tindak Pidana Cyber Brigjen Fadil Imran, Jumat (9/6/2017) kemarin. licom

PILGUB JATIM, PKB INGIN SEMUA PARPOL DUKUNG JAGOANNYA

Gus Ipul Cari Dukungan Golkar dan NasDem PKB mengajak Golkar dan NasDem untuk mendukung Gus Ipul sebagai calon Gubernur Jatim.

PKS Tolak Wacana Revisi UU MD3

NGGOTA F- PKS Hidayat Nur Wahid menolak wacana revisi UU MD3 khususnya tentang pembentukan panitia angket .Karena dalam revisi tersebut rencananya semua fraksi diwajibkan mengirimkan perwakilan ke Pansus Hak Angket KPK. “Jangan DPR membuat revisi untuk kepentingan sepihak, karena akan semakin membuat kepercayaan ke DPR semakin rendah,” Hidayat Nur Wahid. kata Hidayat di Gedung DPR,Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2017). Wakil Ketua MPR ini meminta agar koleganya di DPR untuk membuat aturan berjangka panjang.Apabila tidak, maka kepercayaan publik resikonya. “Kalau legislatif dibentuk untuk semacam ini, kan jadi berjangka pendek, dan sangat disayangkan terkait kepentingan politik tertentu. Hukum tidak boleh dibuat dengan konteks seperti itu, hukum konteksnya jangka panjang,” jelasnya. Dia meminta agar para pakar ahli hukum tata negara untuk mengkaji wacana tersebut. Menurutnya jika mendapat dari para ahli maka DPR akan berpikir- pikir sebelum mengesahkan aturan tersebut. “Untuk para pakar melakukan kewajiban dalam mencerahkan bangsa Indonesia atas memaknai UU tersebut seperti apa,” tegasnya. Untuk diketahui, terdapat pasal yang akan direvisi adalah pasal.201 UU MD3 di antaranya tentang Pasal 201 (1) yang bunyinya: “DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagiamana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1).” Pasal (2), “Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaan terdiri dari semua unsur fraksi DPR.” Pasal (3) menyebutkan, “Dalam hal DPR menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.”.agus_irawan

Bacagub Gus Ipul diapit oleh para petinggi PKB dan Golkar Jatim usai acara silaturahmi minta dukungan ke Kantor DPD Partai Golkar Jatim.

AKAL Calon Gubernur (Bacagub) Saifullah Yusuf bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali ‘sowan’ ke partai politik di Jatim. Ini dilakukan untuk mencari dukungan dari banyak parpol menjelang Pilgub Jatim 2018. Kali ini yang didatangi adalah Kantor DPD Partai Golkar Jatim, di Jalan Ahmad Yani Surabaya, Kamis (8/6/2017). Golkar adalah partai ketiga yang diajak komunikasi oleh Gus Ipul (sapaan akrab Saifullah Yusuf ) setelah Partai Demokrat dan PDIP yang juga dikunjungi pada awal Ramadhan lalu. Gus Ipul didampingi Ketua DPW PKB Jatim Halim Iskandar lengkap dengan sejumlah pengurus harian DPW PKB yang merupakan partai pengusungnya di Pilgub. Kehadiran rombongan ini diterima langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Jatim Nyono Suharli dan jajarannya. “Kami berniat mengajak Golkar

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

persahabatan, termasuk mengajak calon Gubernur Gus Ipul untuk hadir dalam rangka mewujudkan bagaimana program beliau beraama Pakde Karwo diteruskan,” katanya. Bupati Jombang itu mengakui bahwa suara kader dan masyarakat di tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota sangat senang terhadap kepemimpinan Gus Ipul. Kendati demikian, kata dia, di tingkat internal partai berlaku mekanisme yang harus dilalui, yakni survei internal dengan mendengar masukan dan suara daerah hingga membuka pendaftaran bagi calon gubernur. “Pendaftaran akan dibuka nanti setelah Lebaran dan mulai saat itu proses akan berjalan. Siapapun yang maju harus melalui prosedur yang ditetapkan internal partai. Keputusannya ada di tangan DPP,” tegas Nyono. Di tempat sama, Gus Ipul mengaku bangga dengan pertemuan kedua partai karena mampu bersama-sama dan me-

miliki tujuan serupa, yaitu mewujudkan Jatim atau dalam suasana kondusif. “Inilah yang namanya koalisi Jatim. Saya berterima kasih atas dukungan semua pihak, terutama PKB, serta kepada Golkar saya mohon doa restunya,” tukas Wakil Gubernur Jatim tersebut. Selain ke Golkar, Gus Ipul dan PKB Jatim melanjutkan agenda ‘sowan’ ke Kantor DPW Partai NasDem Jatim di Jalan Kartini Surabaya, Kamis (86/2017) malam. Di NasDem, rombongan ini diterima oleh Ketua DPW Partai NasDem Jatim Rendra Kresna bersama sejumlah pengurusnya. Gus Ipul juga mengutarakan niatnya untuk meminta dukungan dan doa restu dari partai besutan Surya Paloh ini. Namun, sama halnya dengan Golkar, Partai NasDem juga memiliki mekanisme internal yang berlaku, dan keputusan rekomendasi terhadap Cagub ditentukan oleh tingkat DPP. sarifa

Soekarwo: Pejabat Pemprov Jatim Jaga Moral dan Integritas DPW PAN Jawa Timur menggerakkan Satgas SIMPATIK.

PAN Jatim Siapkan 10 ribu Satgas SIMPATIK

KPU Siap Launching 5 PKPU Pilkada Serentak 2018 OMISI Pemilihan Umum (KPU) telah selesai merampungkan lima Peraturan KPU terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota pada pilkada serentak 2018 mendatang. Peraturan ini segera dilaunching ke publik. “Kita sudah selesai rapat dengar pendapat dengan komisi II DPR dan pemerintah, ada 5 peraturan KPU,” ujar Komisioner KPU RI, Viryan di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (9/6/2017). Kelima Peraturan KPU tersebut diantaranya adalah PKPU tentang tahapan program dan jadwal, pemutakiran daftar pemilih, pencalonan kepala daerah, kampanye dan dana kampanye. Viryan menjelaskan, peraturan KPU pemilihan kepala daerah tersebut sudah didaftarkan ke kementerian hukum dan ham (Kemenkumham). “Saat ini PKPU tersebut sudah kita masukan ke Kementerian Hukum dan Ham, harapan kita seminggu ke depan sudah selesai,” terangnya. Ia pun menyampaikan, pihaknya akan menyampaikan hasil peraturan tersebut ke publik. “Sehingga, launching pilkada serentak 2018 sudah bisa kita sampaikan ke publik PKPU tersebut, rencana launching tanggal 14 Juni 2017,” pungkas Viryan.licom

untuk bersama-sama mengusung dan mendukung Gus Ipul sebagai calon Gubernur,” ujar Ketua DPW PKB Jatim Halim Iskandar pada wartawan usai pertemuan dilanjutkan buka bersama di Kantor DPD Golkar Jatim. Menurut dia, jika Golkar bergabung bersama PKB maka cita-cita untuk merealisasikan Pilkada Jatim 2018 dengan suasana kondusif tercipta. “Kalau Golkar bersedia dan memiliki visi sama maka Pilkada Jatim dengan suasana aman serta nyaman akan terwujud. Semoga di Pilkada ini kita selalu bersama-sama, termasuk bersama partai lainnya,” ucap Pak Halim, sapaan akrabnya. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jatim Nyono Suharli mengapresiasi silaturahim dan komunikasi politik yang dilakukan PKB karena memiliki tujuan untuk menciptakan Jatim tetap kondusif di Pilkada mendatang. “Silaturahim seperti ini harus selalu terjaga karena ini menyambung

Gubernur Jatim Soekarwo.

GUBERNUR Jatim Soekarwo memanggil semua pejabat eselon II yang terdiri dari kepala dinas/biro/badan di lingkungan Pemprov Jatim. Pemanggilan ini dilakukan khusus membahas pasca ditetapkannya dua kepala dinas Pemprov Jatim sebagai tersangka oleh KPK. Mereka yakni Bambang Heryanto (Kepala Dinas Pertanian) dan Rohayati (Kepala Dinas Peternakan). Soekarwo dalam rapat terbatas di lantai 7 Kantor Gubernur Jatim, Kamis (8/6/2017) siang, meminta dengan tegas para pejabatnya agar menjaga moral dan integritas pribadi masing-masing. “Tolong perbaiki moral dan integritas. Kalau itu punya, maka jika ada tekanan dan tidak benar, pasti tidak akan mempan,” kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini. Tak hanya itu, pihaknya juga memberikan support kepada para anak buahnya agar terus melakukan intro-

speksi diri. “Setiap pribadi harus belajar berdialog dengan diri sendiri, mengintrospeksi integritasnya,” tegasnya. Disinggung terkait keterlibatan dua dinas (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim juga Dinas Perkebunan Jatim) lagi yang disebut KPK ikut serta menyerahkan ‘uang setoran’ kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim M. Basuki, pihaknya enggan berkomentar lebih jauh. “Kita tunggu dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK seperti apa jelasnya. Kita posisi melayanai kepentingan KPK dan mensupport agar good and clean goverment itu jalan. Di rilis KPK kemarin Pak Laode (Laode Muhammad Syarif Wakil Ketua KPK, red) menyampaikan penyakit seperti ini (suap) tak hanya terjadi disini, tapi juga di legislatif seluruh Indonesia,” ujarnya.sarifa

PW Partai Amanat Nasioanl (PAN) Jawa Timur menggerakkan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengamanan Teknis Kegiatan (SIMPATIK). Tujuannya untuk mengawal pendiri partai PAN Amien Rais yang dinilai telah dikriminalisasi dan dibunuh karakternya oleh KPK. Salah satu tugas yang bakal dilakukan Satgas SIMPATIK ini yaitu mengerahkan sekitar 10 ribu pasukannya yang siap menduduki kantor KPK di Jakarta. “Kami akan siapkan 10 ribu pasukan untuk menduduki KPK, jika tuduhannya terhadap Pak Amien Rais tidak terbukti benar. KPK juga harus membersihkan nama baik bapak Amien Rais,” tegas Komandan SIMPATIK DPW PAN Jatim Mahfud didampingi Sekretaris DPW PAN Jatim Basuki Babussalam dan Bendahara DPW PAN Jatim Agus Maimun di Kantor DPW PAN Jatim, Jalan Darmokali Surabaya, Kamis (8/6/2017). Menurut Mahfud, Satgas SIMPATIK sebagai benteng tokoh partai dan ulama, akan mendukung dan mengawal setiap langkah yang diambil Amien Rais dalam menghadapi peristiwa ini. “Kami imbau KPK agar tidak bisa diarahkan atau diintervensi oleh pihak manapun,” cetus dia. Pihaknya juga meminta aparat kepolisian supaya menindak tegas pelaku pelecehan dan penghinaan terhadap Amien Rais tanpa pandang bulu, sebelum terjadi pengambilan langkah sendiri oleh anggota SIMPATIK. “Kami siap berada di garda depan membela Bapak Amien Rais selaku pendiri PAN dan siap menjadi benteng para ulama dari upaya kriminalisasi sebab jasa beliau-beliau telah banyak memberikan perubahan bangsa ke arah lebih baik,” pungkas Mahfud.sarifa

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Iwan Christiono, Nanda Adrianta, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Hafidz Mabrur (Tangsel), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), M Ibnu Al Farabi (Jombang) Biro Semarang, Kendal: Eko Purwanto Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman  Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Andika Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Dina/Wina (031-8410 288) Percetakan: PT Aksara Grafika Surabaya, Jl. Raya Berbek No 45 Waru - Sidoarjo, Tlp (031) 8678318 (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

HUKRIM

EDISI 177 | 12 - 18 JUNI 2017

Berkas Perkara Notaris Sugiharto Segera P21 PASCA dikembalikannya berkas tersangka Notaris Sugiharto ke Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, Kejari Tanjung Perak telah menerima kembali berkas perkara pemalsuan akte otentik yang sempat ngendon tersebut. Sebelumnya, berkas perkara ini dikembalikan jaksa peneliti lantaran adanya kekurangan keterangan Ahli dari Mahkamah Kehormatan Notaris. Kepala Seksi Intelejen

(Kasintel) Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie, membenarkan perihal pelimpahan berkas tersebut saat dikonfirmasi Lensa Indonesia di ruangannya. “Kemarin penyidik sudah melimpahkan kembali dan masih kami teliti,” ujarnya, Kamis (8/6/2017). Saat ini, berkas perkara Notaris Sugiharto itu masih diperiksa jaksa peneliti. Nantinya bila sudah dinyatakan lengkap, maka tersangka akan

segera didudukkan ke kursi pesakitan Pengadilan Negeri Surabaya. “Sedang diteliti oleh jaksanya, kalau memang petunjuk yang diberikan sudah dipenuhi dan kami anggap sudah lengkap, maka perkara ini segera dinyatakan sempurna atau P21 dan siap disidangkan,”sambung Lingga. Sementara Katrin Sunita selaku jaksa peneliti juga membenarkan berkas tersebut sudah berada di meja kerjanya.

Jaksa cantik ini mengaku akan segera menyelesaikan pemeriksaan berkas yang sempat ngendon selama tiga pekan di tangan penyidik. “Sudah saya terima. Saya belum cek apa petunjuk kami sudah dipenuhi penyidik atau belum, ini sedang saya teliti,” terangnya. Katrin mengaku sempat pesimis penyidik dapat memenuhi petunjuk jaksa karena hingga tiga pekan, petunjuk jaksa tak segera di-

penuhi dan berkas perkara tak kunjung dikembalikan penyidik Polrestabes Surabaya. “Karena masa P19 itu ada batas waktunya, yakni 30 hari,” pungkasnya. Perlu diketahui, sejak kasus ini menggelinding di meja penyidik, Notaris Sugiharto terkesan mendapat perlakuan istimewa. Dia sempat ditahan beberapa hari, namun belakangan dilepas karena ada upaya penangguhan penahanan.

Berbeda dengan perlakuan yg diberikan ke tersangka lain dalam kasus ini, yakni Soedjono Chandra. Dia tetap ditahan meski melakukan upaya yang serupa dengan Notaris Sugiharto. Tak hanya itu, kasus Soedjono Chandra terlebih dahulu di P21 dan saat ini telah disidangkan di PN Surabaya. Sedangkan perkara Notaris Sugiharto sempat lama ngendon di penyidik.

Notaris Sugiharto sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan surat. Notaris yang berkantor di Jl Bubutan Surabaya ini dilaporkan Sukoyo. Laporan tersebut bermula dari pembelian buldozer antara pelapor dengan Soejono Chandra. Namun belakangan diketahui, pembelian buldozer itu berubah menjadi jual beli tanah. Akte jual beli tersebut dibuat oleh Notaris Sugiharto. nrofik

POCONG BEGAL HEBOHKAN KAMPUS STIE PERBANAS Polisi masih mencari oknum-oknum yang diduga membuat keresahan pada warga maupun netizen akibat rumor pocong di pinggir jalan.

Pocong di sekitar kampus STIE Perbanas yang bikin heboh.

OLISI bereaksi cepat soal adanya kabar adanya aksi begal bermoduskan pocong yang viral di media sosial. Disebutkan jika begal pocong bergentayangan di kawasan Jl Wonorejo, Rungkut Surabaya, tepatnya di sekitar Kampus STIE Perbanas Surabaya. Polsek Rungkut langsung mendatangi lokasi tempat kejadian yang dipimpin langsung Kapolsek Rungkut Kompol Heri Dwi Sukiswanto. Saksi mata yang pertama didatangi adalah sekuriti Kampus STIE Perbanas bernama Miftahud-

din (26) warga Jl Gunung Anyar Tengah 94 Surabaya. “Agar tidak menjadi ketakutan dan timbul menjadi sesuatu yang meresahkan. Saksi mata langsung kami temui dan sudah kami ambil keterangan dan reka ulang kejadian pocongpocongan tersebut,” ujarnya di tempat kejadian perkara, Kamis (8/6/2017) sekitar pukul 11.30 WIB. Nah dari perjalanan mencari fakta tersebut, rumor adanya pocong begal di sekitar Jl Wonorejo Surabaya tersebut tidak dibenarkan oleh Kompol Dwi Heri Sukiswanto. “Sampai detik ini tidak ada

warga manapun yang melaporkan secara resmi telah menjadi korban dari isu pocong disertai perampokan itu,” imbuhnya. Rumor-rumor seperti ini yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karenanya, pihak Polsek Rungkut masih mencari oknumoknum yang diduga membuat keresahan pada warga maupun netizen akibat rumor tersebut. Lanjut Kompol Dwi Heri Sukiswanto, pihaknya menghimbau pada warga maupun yang melihat adanya ‘pocongpocongan’ tersebut agar segera melapor ke Polsek Rungkut. “Dugaan kami ini adalah keisen-

gan yang dilakukan anak-anak. Oleh sebab itu, kami imbau untuk siapa saja yang melihat pocong-pocongan itu agar segera melaporkan,” katanya. Di tempat yang sama, sekuriti Kampus STIE Perbanas, Miftahuddin mengatakan, dirinya mengaku pernah melihat sesuatu seperti pocong di tiang listrik sekitaran Jl Wonorejo Rungkut, yang jaraknya hanya sekitar 500 meter dari Kampus STIE Perbanas tempat dirinya bekerja, Sabtu (2/6/2017) lalu. “Saat itu sekitar pukul 01.00 WIB, saya mendengar teriakan sopir taksi yang mengatakan ada pocong, lalu saya dekati

lokasi. Dan benar, saya melihat sesuatu berbentuk pocong di tiang, seperti bantal diikat pakai tali rumput jepang (rafia),” tandasnya. Miftahudin sempat merasa takut. Namun selang beberapa menit ada 4 anak-anak yang kemudian mengambil bantal itu. “Setelah diambil bantal itu, mereka gendong, beruntung langsung kepergok saya. Jadi mereka langsung tunggang langgang menancap gas sepeda motornya,” papar Miftahudin. “Sejak saat itu saya tidak lagi melihat anak-anak dengan membawa pocong-pocongan lagi,” tutupnya singkat.nnanda

Pembunuh Pengunjung Diskotik Station Divonis 5 Tahun Penjara

Chalid Al Gasy cuma bisa tertunduk saat mendengar vonis hakim.

Polrestabes Surabaya merazia penjual jasa penukaran uang baru.

Penjual Jasa Penukaran Uang Baru Dirazia ANTISIPASI peredaran uang palsu saat bulan Ramadan, Unit Pidana Ekonomi (Pidek) Sat Reskrim Polrestabes Surabaya menyisir tempat penukaran uang di pinggir jalan sepanjang Jl Sikatan hingga dengan Jl Pahlawan Surabaya, Selasa (6/6/2017) sekitar pukul 15.00 WIB. Dipimpin langsung Kasubnit Pidek Polrestabes Surabaya Ipda Hadi Ismanto, langkah awal sidak tersebut yaitu

melakukan penyisiran di tempat penukaran di sepanjang jalan-jalan tersebut. Hasilnya pun nihil, tak sedikit pun ditemukan uang palsu yang dijajakan penukar-penukar uang jalanan ini. Penyisiran pun dilanjutkan di Jl Pahlawan, hasilnya sama, tak ditemukan uang palsu disana. Ipda Hadi Ismanto mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa di Kota Surabaya tidak ada temuan uang palsu. “Tak

hanya melakukan pengecekan, kami juga memberikan imbauan bagi penukar uang maupun penjual uang untuk waspada terhadap peredaran uang palsu,” ujarnya ditemui di lokasi. Sebab, sangat rentan sekali momen Ramadan dimanfaatkan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan uang palsu. “Kami juga mengimbau penjual uang agar teliti terhadap masyarakat yang hendak me-

nukarkan uangnya. Jangan sampai penjual menjadi korban pembeli yang menukar dengan uang palsu,” imbuh Ipda Hadi. Tak hanya itu, Unit Pidek Sat Reskrim Polrestabes Surabaya juga sempat memberi pengetahuan bagi masyarakat penukar uang agar teliti terhadap uang yang ditukarnya. Misalnya, dengan melakukan metode 3D yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Jadi masyarakat penukar uang dapat melihat

apakah uang yang ditukarkan itu ada logo Bank Indonesia atau tidak. Selanjutnya, penukar uang bisa menerawang tentang adanya tanda air yang mengambarkan sosok pahlawan pada uang kertas. “Langkah sedehana ini, merupakan langkah antisipasi bagi penukar uang maupun penjual uang yang hendak melakukan transaksi tukar menukar uang,” katanya sembari memperagakan.nnanda

Polsek Pabean Cantikan Biarkan DPO Narkoba Bebas Berkeliaran M. ZAINUL warga Jl Wonokusumo Gg VI yang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) bandar Narkoba, bebas berkeliaran. Zainul tidak ditahan kerena diduga telah membayar Rp 30 juta ke Kanit Reskrim Polsek Pabean Cantikan Iptu Efan. Informasi yang dihimpun Lensaindonesia.com menyebut M Zianul yang sudah menjadi DPO sebelumya pernah ditangkap namun kembali dilepas oleh Iptu Efan pasca penggerebekan di rumahnya, Kamis (20/4/2017), sekitar pukul 14.00 W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

WIB. Kanit Reskrim Polsek Pabean Cantian Iptu Efan membenarkan penggerebekan tersebut, namun dirinya mengaku sengaja melepas tersangka dengan alasan demi keselamatan. “Memang waktu itu kami lakukan penggerebekan dan diback up oleh Polsek Semampir, karena situasinya rame tersangka saya lepas, karena saya takut terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap keselamatan anggota,” ungkap Efan. Disinggung tersangka yang telah membayar Rp 30 juta

untuk menutup kasusnya, Efan membantah dengan keras,” saya sama sekali tidak menerima itu, kurang tahu kalau anggota dan tanpa sepengetahuan saya,” ujarnya mengelak. Kapolsek Pabean Cantikan, Kompol Nur Suhud saat dikonfirmasi melalui ponselnya membenarkan anggotanya melakukan penggerebekan bandar narkoba yang dipimpin Efan. “Saya sudah mendapat kabar itu. Laporannya, setelah mendapat informasi, anggota kami langsung melakukan penggerebekan di rumah ter-

Kapolsek Pabean Cantikan Kompol Nur Suhud dan Kanit Reskrim Iptu Efan.

sangka,” terangnya. Disinggung mengenai lepasnya tersangka setelah ditangkap di rumahnya, Kompol Nur Suhud membantah anggotanya sengaja melepas tersangka bandar narkoba M Zainul. “Setelah diamankan, anggota belum mendapati barang bukti sehingga dilakukan penggeledahan. Namun saat dilakukan peng-

geledahan, tersangka kabur. Jadi menurut laporan Panit Reskrim dia bukan sengaja dilepas,” tambahnya. Kompol Nur Suhud menambahkan, dalam penggeledahan di rumah tersangka, anggotanya mendapatkan barang bukti narkoba. “Memang di sana didapat barang bukti cuma nol koma sekian,” pungkasnya.nrofik

HALID al Gasy, terdakwa pembunuhan terhadap Mustofa (24) pengunjung Diskotik Station di kompleks Tunjungan Plasa II lantai 6 Jl Basuki Rahmat, Kamis (8/6/2017) menjalani sidang dengan agenda tuntutan disisul vonis di Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah empat kali sidang sempat tertunda, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Prakoso dari Kejari Surabaya langsung membacakan tuntutan 8 tahun penjara kepada Chalid al Gasy. “Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa terbukti melanggar pasal 338 KUHP dan menuntutnya dengan 8 tahun penjara,” tegas JPU Ali Prakoso membacakan tuntutan. Masa penahanan terdakwa yang akan habis, menjadi pertimbangan Ketua Majelis Hakim Anne Rusiana untuk langsung dengan agenda putusan. “Saudara sudah dengar tuntutan Jaksa, sekarang langsung dengan putusan. Menimbang setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim dalam pertimbangan memutuskan hukuman 5 tahun penjara,” terang Anne. Vonis hakim ini langsung diterima Chalid al Gasy dan kuasa Hukumnya Fariji dengan menanda tangani berita acara putusan. Hal senada juga diungkapkan JPU Ali Prakos. “Kami juga menerimanya Yang Mulia,” sahut JPU Ali Prakoso. Ditemui usai sidang, Fariji kuasa hukum terdakwa mengaku lega dengan putusan hakim dan menilai terdakwa terbukti melakukan pembunuhan secara spontan dan tidak ada unsur keaengajaan. “Kami rasa putusan Hakim sesuai dengan rasa keadilan, seperti bukti-bukti dan keterangan terdakwa dalam sidang, bahwa dirinya membela diri akibat diserang dan dipukul korban lebih dulu,” ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Mustofa (24), warga Jl Sidodadi, tewas dengan dua luka tikam di bagian dada dan perut saat sedang asyik dugem di hall Diskotik Station (Stasiun Top 10) di lantai 6 Komplek Tunjungan Plasa Jl Basuki Rahmat, Surabaya, Senin (30/1/2017) dinihari WIB. Pelaku, Chalid al Gasy langsung menyerahkan diri ke polisi usai melakukan aksinya. Kasus ditangani Polsek Tegalsari. Informasi yang dihimpun dari sumber Lensa Indonesia, peristiwa pembunuhan bermula dari korban yang sedang asyik berjoget di hall Diskotik Station. Tak ada yang tahu apa yang terjadi, namun mendadak muncul keributan di area tangga tempat naik turunnya seksi dancer. “Ada seorang pemuda menusuk pengunjung menggunakan semacam pisau lipat di bagian perut dan dada,” jelas saksi yang meminta identitasnya tak dicantumkan.nrofik

KENDAL

EDISI 177 | 12 - 18 JUNI 2017

Trotoar Kendal Bebas PKL TROTOAR di Alun-Alun Kabupaten Kendal kini tampak berbeda dari biasanya. Sejak Rabu (7/6/2017), trotoar di AlunAlun Kabupaten Kendal itu tampak lebih rapi karena bersih dari kehadiran para pedagang kaki lima (PKL). Penertiban PKL di kawasan itu diduga sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kendal untuk menjaga kebersihan demi meraih penghargaan Adipura. Publik dunia maya (netizen) yang tergabung dalam grup Facebook Kabupaten Kendal berharap bersihnya Alun-Alun Kendal dari PKL itu dapat bertahan selamanya. “Masyarakat berharap keadaan ini dapat berlangsung selamanya bukan cuma 2 hari hanya untuk even penilaian Adipura,” ungkap pengguna akun Facebook Saiqhul Misbah di dinding grup Facebook tersebut. Kabar penertiban PKL di Alun-Alun Kendal itu disambut gembira oleh netizen. Mereka juga berharap para PKL tak kembali berjualan di trotoar yang sejatinya berfungsi sebagai jalur untuk para pejalan kaki. Harapan agar Alun-alun Kendal bersih dari PKL itu ramai diungkapkan netizen. “Apik ngono luweh resik [Lebih baik begitu, lebih bersih], tulis pengguna akun Facebook Moel Sagitarius. “Mudah-mudahan selamanya begitu PKLnya gk semrawut ngalahin pejalan kaki. Karena mereka harusnya ada tempat sendiri,” ungkap pengguna akun Facebook Liliana Ayonx. Meski demikian, mereka merasa khawatir jika para PKL akan kembali berjualan setelah masa penilaian penghargaan Adipura sudah selesai. “Berarti mung apus2 ra nak mung kanggo penilaian sesuk balik neh kebak wong dagangan [Sama saja bohong jika seusai penilaian Adipura pada PKL kembali berjalan di Alun-alun],” tulis pengguna akun Facebook Aizna Yamato. Sementara itu, sebagian netizen lainnya berharap penertiban PKL di Kendal itu dibarengi dengan relokasi agar para PKL masih memiliki tempat untuk berdagang. Selain itu, dengan direlokasi, PKL diharapkan tak akan kembali berdagang di trotoar. “Setuju, untuk PKL mohon disediakan lahan pujasera (pusat jajanan serba ada),” tulis pengguna akun Facebook Fahrudin Zuhry. “Semoga dibukakan pusat kuliner Kendal,” tulis pengguna akun Facebook Retno Susilowati. Tak semua netizen di grup Facebook tersebut bahagia dengan kabar penertiban PKL di Alun-Alun Kendal. Sebagian netizen yang tak bahagia itu menilai penertiban PKL tersebut membuat alun-alun terkesan sepi. Mereka berharap para PKL dibuatkan tempat khusus untuk berdagang, namun juga di sekitar Alun-Alun Kendal.ngin/jib/sp

Segera Terhubung Jalan Lingkar Luar Semarang-Kendal

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (kanan), Iswar Aminuddin, menandatangani MoU dengan Pemerintah Kabupaten Kendal.

RENCANA pembangunan Semarang Outer Ring Road (SORR) atau bisa disebut jalan lingkar luar Semarang memasuki babak baru. Pemkot Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Kendal telah menandatangani MoU pembebasan lahan SORR, Kamis (8/6). Dari total kebutuhan lahan SORR seluas 421.500 m2, sebanyak 6.363 m2 masuk wilayah Kabupaten Kendal. Dalam MoU tersebut disepakati, Pemkot dan Pemerintah Kabupaten Kendal akan melakukan pembebasan lahan melalui APBD masing-masing. ”Perjanjian ini menjadi penting bagi perkembangan Kota Semarang dan Kabupaten Kendal. Dimulainya rangkaian realisasi SORR ini sekaligus menandai transformasi Kota Semarang dari kota transit menjadi kota tujuan,” ujar Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, pada sela-sela penandatanganan MoU di Restoran Holiday, Kamis (8/6). Wali Kota menyampaikan, kekuatan Kota Semarang salah satunya ditopang oleh wilayah hinterland, seperti Kendal, Purwodadi, Demak, Grobogan, Kabupaten Semarang dan juga Salatiga. Karenanya, kerja sama dengan daerah sekitar perlu ditingkatkan. Dia pun berharap, kerja sama yang dijalin, tidak hanya sebatas SORR saja. Namun, bisa berlanjut ke potensi dan peluang lainnya. Seperti kerja sama pariwisata, transportasi BRT, monorail atau lainnya. Apapun bentuknya, kerja sama tersebut dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. “Untuk SORR sendiri dapat sebagai jalur penunjang arus barang dari Kawasan Industri Kendal, menuju Terminal Peti Kemas Tanjung Emas Semarang,” sambung pria yang akrab disapa Hendi ini. Sementara itu, Bupati Kendal Mirna Annisa memberikan apresiasi terhadap program Wali Kota Semarang yang luar biasa. Menurutnya, langkah ini dapat memberikan dampak positif sehingga kerja sama bisa menjadi langkah awal, untuk kemajuan Kabupaten Kendal dan Kota Semarang. “Mudah-mudahan kerjasama ini bisa menjadi pengalaman dan hubungan baru antara Kabupaten Kendal dan Kota Semarang,” harap Mirna. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Iswar Aminuddin menurkan, adanya SORR dapat mengurai kemacetan, jalur yang akan masuk ke kota. Nantinya, pengemudi yang ingin ke daerah lain, tidak perlu masuk ke kota, melainkan bisa melewati SORR. Adapun yang masuk dalam tahap persiapan, yakni Mangkang-Arteri, Mangkang-Mijen, kemudian KaligaweMeteseh, dan Meteseh-Jl Perintis Kemerdekaan. Detail Engineering Design (DED) sudah rampung, tinggal Amdal dan larap serta penentuan lokasi oleh tim persiapan. ”Untuk SORR di sepanjang pantai utara jawa tinggal pelaksanaan pembebasan lahan saja. Karena sebagian besar lahan milik pemerintah,” ujar Iswar.nhen/sm W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Pelindo III Gelontorkan Rp250 M untuk Pelabuhan Kendal Pengembangan Pelabuhan Kendal tak terlepas dari berkembangnya kawasan industri baru yang dikembangkan pemerintah di Jawa Tengah, salah satunya Kawasan Industri Kendal.

T Pelabuhan Indonesia III (Persero) serius mengembangkan Pelabuhan Kendal. Investasi hingga Rp250 miliar bakal digelontorkan untuk proyek itu. Direktur Utama Pelindo III, Ari Askhara, Kamis (9/6/2017) malam, mengakui pengembangan Pelabuhan Kendal tak terlepas dari berkembangnya kawasan industri baru yang dikembangkan pemerintah di Jawa Tengah, salah satunya Kawasan Industri Kendal (KIK). Di sisi lain, utilisasi kapasitas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang hampir maksimal.

PEMERINTAH Kabupaten Kendal, menerima penghargaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 pada kegiatan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Rabu (07/06/2017) Bersama dengan 31 Pemerintah Daerah lain di Jawa Tengah, Pemkab Kendal menerima penghargaan dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Heri Subowo yang disaksikan anggota V BPK RI Ir. Isma Yatun, MT dan Tortama V Dr. Bambang Pamungkas, MBA, CA, Ak dan dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, SH, MIP, Ketua DPRD Jateng Kendal Rukma Setiyabudi, 24 Ketua DPRD se - Jawa Tengah dan 24 Bupati / Walikota di Jawa Tengah yang menerima LHP LKPD TA. 2016. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, menurut ketua BPK Jateng Heri Subowo, telah terjadi peningkatan tata kelola keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Pada 2015 BPK memberikan opini WTP atas LKPD Tahun 2014 untuk 12 Pemerintah Daerah dan opini WDP ( Wajar Dengan Pengecualian) untuk 24 Pemerintah Daerah. Pada tahun 2016 sebanyak 21 Pemerintah Daerah memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun 2015 dan 15 Pemerintah Daerah meraih opini WDP. Sedangkan pada 2017 sebanyak 31 Pemerintah Daerah memperoleh opini WTP sementara sisanya empat daerah mendapatkan opini WDP dan satu daerah masih dalam proses penyelesaian laporan. Dengan demikian terdapat peningkatan signifikan Pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dan penurunan

Dijelaskannya kemudian, dalam skema bisnis pelabuhan utilisasi kapasitas tidak boleh mencapai 90%. Saat mendekati 80%, pengelola harus berinvestasi dan mengembangkan pelabuhan atau terminal lain. Adapun untuk nilai investasi, jumlah tersebut adalah untuk pengembangan awal. “Ke depan akan mengembangkan partnership dengan pemda atau investor untuk bisnis di pelabuhan. Tapi untuk tahap awal kami siapkan jasa pelabuhan yang diperlukan industri. Dana investasinya rencana dari kas internal tapi kami terbuka dari capital market atau perbankan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Komersial dan Operasional Pelindo III Mohammad Iqbal mengatakan pihaknya kini sudah melakukan pendekatan dengan Pemerintah Kabupaten Kendal atas rencana pengembangan tersebut dan mendapatkan respons positif. Menurutnya, Pelabuhan Kendal kelak akan bersinergi dan menyokong pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Hal itu tak terlepas dari kawasan industri baru yang dikembangkan pemerintah di Jawa Tengah, salah satunya Kawasan Industri Kendal (KIK). Saat ini, lanjut Iqbal, baru ada satu dermaga di pelabuhan

Kendal. Rencananya, pihaknya akan menambah tiga hingga lima dermaga. Selain itu, akan dilakukan pula pendalaman kolam dari 3,5 m saat ini menjadi setidaknya 5 m. Pelindo III pun akan menambah alat di dermaga pelabuhan Kendal, perpanjangan dermaga, hingga penambahan lapangan sehingga dapat memiliki daya tamping hingga 100.000 teus. Meski kini telah diwacanakan, namun waktu pengembangan Pelabuhan Kendal tersebut diakui Iqbal paling cepat dilaksanakan dalam dua tahun ke depan. “Pengembangan pelabuhan Kendal sudah pendekatan

dengan Ibu Bupati dan dalam waktu dekat akan kami formalisasikan kerjasamanya. Jadi pelabuhan Kendal dan pelabuhan Tanjung Emas Semarang nantinya akan kami kombinasikan karena di Semarang ada kawasan industri yang sedang tumbuh di Kendal juga ada nanti akan saling menunjang,” ujarnya. Ari menyebut dalam 10 tahun ke depan, Pelabuhan Kendal bisa memiliki kapasitas hingga 500.000 teus. Pihaknya pun berharap, dengan dukungan pelabuhan tersebut, kinerja kawasan industri di Jateng seperti KIK bisa terdongkrak. nsol

Pemerintah Kabupaten Kendal saat menerima penghargaan dari BPK berupa opini WTP.

Kendal Terima WTP Setelah 15 Tahun signifikan Pemerintah daerah yang memperoleh opini WDP. Upaya yang dilakukan BPK jateng dalam mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual, maupun penyajian LKPD, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi LKPD se - Jawa Tengah dalam dua tahun terakhir antara lain komunikasi yang intens dengan stake holder, pemeriksaan dukungan terhadap LKPD serta persiapan dan pelaksanaan audit LKPD yang efektif. Bupati Mirna Annisa menyampaikan penghargaan setinggi - tingginya atas kerja keras semua pihak terutama

OPD yang terkait dalam penyelesaian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal terutama dalam penyelesaian soal aset daerah yang menjadi hambatan dalam memperoleh WTP. Bupati Mirna menilai pencapaian dan penghargaan WTP ini merupakan tugas berat untuk dipertahankan dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. “Semoga penilaian Tahun 2018 mendatang, seluruh OPD bisa mempertahankannya, “ harapnya dalam siaran tertulis, Jumat (09/07/2017). Mirna mengajak semua ja-

jarannya untuk membulatkan tekad untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, profesional dan transparan, serta dengan hati yang tulus dan ikhlas, dengan selalu berpedoman pada prinsip 5 T yaitu : Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Volume, Tetap Sasaran dan Tertib Administrasi. “Setelah 15 Tahun akhirnya Pemerintah Kabupaten Kendal mendapatkan penghargaan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, “ terangnya. Predikat WTP akhirnya dapat diterima Pemerin-

tah Kabupaten Kendal dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan ini merupakan pencapaian luar biasa dan kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan semua pihak, serta perlu mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Dengan WTP ini membuktikan transparansi anggaran di seluruh OPD bisa dirasakan masyarakat. “Predikat WTP ini juga membuktikan bahwa pemerintah dalam menentukan kebijakan anggaran dianggap mampu melaksanakan sendiri dengan baik, “ tegasnya. ntrib

Persiapan Mudik, Petugas Gabungan Cek Kondisi Rel Kereta Api PETUGAS gabungan yang terdiri atas Polres Kendal, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melakukan pengecekan terhadap kondisi rel kereta api yang berada di jalur utama dan dilalui arus mudik, Jumat (2/6/2017). Mereka terdiri atas Kabag Ops Polres Kendal Kompol Supraptoyo, Kasat Lantas AKP Edi Sutrisno, Kepala Dinas Perhubungan Moh Toha, dan Kabid Bina Marga DPUPR Juni Isyanta. Pengecekan dimulai dari rel kereta api di Kecamatan Kaliwungu yang kondisinya sedikit miring atau tidak membentang lurus dengan jalan utama. Sebelumnya kondisi jalan di rel tersebut rusak parah dan membahayakan pengguna jalan. ‘’Alhamdulillah jalannya sudah diperbaiki. Kami dari Dinas Perhubungan dan Polres Kendal beberapa waktu lalu sudah melayangkan surat ke PT KAI dan direspon dengan langsung dilakukan perbaikan,’’ kata Kepala Dinas Per-

hubungan Moh Toha. Moh Toha mengatakan, jumlah perlintasan rel kereta api yang berada di jalur utama pantura Kendal terdapat di dua lokasi, yakni perlintasan Kaliwungu dan perlintasan Weleri. Kondisi perlintasan cukup bagus dan bisa dilalui kendaraan roda dua maupun empat dengan nyaman. Sebelumnya kondisi jalan aspal di perlintasan Kaliwungu aspalnya mengelupas dan terdapat beda ketinggian antara rel dengan aspal, sehingga membahayakan pengguna jalan. ‘’Kondisi jalan di perlintasan Kaliwungu sekitar 90 persen sudah bagus dan nyaman dilalui,’’ katanya. Namun, ia mengakui, masih terdapat kekurangan pengaspalan, terutama di sudut-sudut jalan yang bisa membahayakan sepeda motor maupun becak. Sudut jalan aspal yang belum diperbaiki, perlu segera ditangani agar pengendara lebih nyaman. Kasat Lantas AKP Edi Sutrisno, menambahkan, kondisi

Petugas gabungan melakukan pengecekan terhadap kondisi rel kereta api yang berada di jalur utama dan dilalui arus mudik.

infrastruktur jalan di Kendal untuk arus mudik/balik sudah siap dilalui. Polisi bersama instansi terkait juga menyiapkan rekayasa lalu lintas dan sejumlah jalur alternatif. ‘’Rekayasa maupun jalur alternatif disiapkan untuk mengantisipasi bila terjadi kemacetan. Nantinya juga

akan dibangun pos pelayanan dan pos pengamanan selama H-7 hingga H+7. Pos itu selain sebagai pemantauan juga bisa digunakan tempat istirahat bagi pemudik,’’ terang dia. Kabid Bina Marga pada DPUPR, Juni Isyanta, mengatakan, kondisi jalan di Kabupaten Kendal saat ini sekitar

63 persen dalam kondisi baik. Khusus di jalur utama pantura mulai dari perbatasan Kendal - Batang di Kecamatan Weleri hingga perbatasan Kendal Kota Semarang di Kaliwungu kondisinya 90 persen sangat baik. ‘’Kami berharap arus mudik/balik berjalan lancar,’’ harapnya.neko

Simak berita-berita terkini 29 Kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur: w ww .l ensai nd on esia. com

fokus

HALAMAN 5 | EDISI 177 | 12 - 18 JUNI 2017

JATIM RAYA

HAKIM ABAIKAN KEBERATAN MITRA BISNIS PT GUDANG GARAM

JOMBANG KOTA TOLERAN, KIBARKAN BENDERA ASEAN DAN RESMIKAN TAMAN ASEAN

TULUNGAGUNG MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK

BACA HALAMAN 06 | KEDISI

BACA HALAMAN 8 | JOMBANG

BACA HALAMAN 10 | TULUNGAGUNG

TAHUN INI SURABAYA BANGUN TREM

10 Wartawan Jatim Lulus Tes Beasiswa S2 Unair

Pengerjaan proyek trem akan dimulai dari Jalan Tunjungan. Untuk loop pertama rute nya dari Tunjungan menuju Joyoboyo. Sementara untuk loop kedua dari Tunjungan ke Jembatan Merah.

SEBANYAK 10 wartawan dari berbagai media massa yang merupakan anggota PWI Jatim dinyatakan lulus tes dan berhak mengikuti pendidikan program magister (S2) di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Mereka adalah penerima beasiswa Bank Mayapada yang bekerja sama dengan PWI Jatim. “Syukur alhamdulillah, mereka lulus tes yang ditentukan Unair. Saya harapkan mereka belajar dengan tekun dan bisa menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dengan hasil bagus,” kata Ketua PWI Jatim Akhmad Munir di Surabaya, Kamis (8/6/2017). Munir melanjutkan Bank Mayapada bekerja sama dengan PWI Jatim memberikan beasiswa kepada 10 wartawan untuk mengikuti pendidikan jenjang magister (S2) di Unair. Tujuannya meningkatkan kapasitas intelektual dan wawasan wartawan di Jatim. “Ini program pencerahan yang layak didukung semua pihak,” tegas Munir yang juga Kepala Biro LKBN Antara Jatim. Ditegaskan, selama menempuh pendidikan program magister nanti para wartawan diwajibkan bisa menjalani secara konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku di fakultas atau jurusannya masing-masing. “Ikuti perkuliahan dan kerjakan tugas dosen dengan baik. Sebab, mahasiswa yang berlatar wartawan atau lainnya akan diberlakukan sama selama proses perkuliahan,” pesannya. Para wartawan ini juga ditarget bisa menyelesaikan masa perkuliahannya paling lama 4 semester (2 tahun). Sebab, beasiswa yang diberikan Bank Mayapada selama 4 semester. PWI Jatim, menurut Munir, ke depan berharap program pendidikan dan pencerahan wartawan ini bisa dirajut dengan instansi atau korporasi lain. Sebab, katanya, investasi di bidang sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting di tengah kompetisi regional dan global yang makin ketat. “Tentu saja saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada manajemen Bank Mayapada yang memberikan dukungan besar kepada PWI Jatim dan komunitas wartawan secara keseluruhan,” tegas Munir. Di samping itu, PWI Jatim juga memberikan apresiasi tinggi kepada rektor dan pimpinan Unair yang membuka kesempatan kepada wartawan menempuh pendidikan berkualitas di kampusnya. Harapannya kompetensi, kapasitas intelektual dan wawasan wartawan yang menempuh pendidikan program magister makin terbuka, luas, dan tercerahkan.nsarifa

ALIKOTA Surabaya Tri Rismaharini akhirnya memastikan pembangunan proyek trem dibiayai APBN. Bahkan, pelaksanaan proyek trem untuk jalur utara ke selatan, akan dimulai tahun ini. Disampaikan Wali Kota Tri Rismaharini, berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta kemarin, memunculkan titik terang perihal pembiayaan proyek trem untuk jalur utara-selatan. Bahwa untuk pembiayaan trem mencapai Rp 2,7 triliun yang berasal dari APBN. “Kemarin dirapatkan di Kemenhub kalau untuk trem di Surabaya, mereka sudah punya biayanya dari APBN. Untuk tahun ini baru Rp 100 miliar. Untuk tahun depan akan lebih banyak lagi anggarannya. Saya inginnya tahun ini dikerjakan,” jelas wali kota Tri Rismaharini di ruang kerja, Kamis (08/06/2017). Menurutnya, untuk pengerjaan proyek trem ini akan dimulai dari Jalan Tunjungan. Untuk loop pertama rute nya dari Tunjungan menuju Joyoboyo. Sementara untuk loop kedua dari Tunjungan ke Jembatan Merah. Terkait ini, wali kota sudah mengin-

truksikan kepada dinas terkait untuk melakukan pengukuran mulai Kamis (08/06/2017) pagi. Selain itu, sambung wali kota, Pemkot juga masih harus bertemu dengan PT KAI untuk membahas pembangunan depo di Joyoboyo. “Jadi nanti kalau di Tunjungan dikerjakan, jalurnya kan akan berkurang, itu kita pindah ke Simpang Dukuh. Kami sudah bebaskan yang di jalan Simpang Dukuh untuk pelebaran jalan. Besok pagi kami bongkar bangunan yang dibebaskan. Dinas PU sudah ganti rugi,” sambung wali kota perempuan pertama di Surabaya ini. Sementara untuk yang arah timurbarat, wali kota menyampaikan moda yang dikembangkan adalah LRT (Light Rail Transit). Untuk rute timurbarat ini lebih panjang dari yang rute trem utara-selatan. Untuk pengerjaan LRT ini, wali kota menyebut akan membuat usulan untuk Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). “Yang kita ikutkan KPBU itu yang timur barat. Aku proses dulu sambil menunggu sampai mana yang akan dikerjakan Kemenhub. Tapi sudah ada anggarannya. Mungkin akan lebih murah karena kita pakai LRT. Kalau monorel itu mahal sekali,” sambung wali kota.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan keterangan kepada wartawan.

Untuk itu, Risma dan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP), Erna Purnawati dibantu Linmas, Satpol PP serta DKP akan melakukan pembongkaran bangunan di Jl. Simpang Dukuh). Pembongkaran bangunan dilakukan sebagai pengalihan jalur di Jl Tunjungan yang relatif banyak terpotong. Oleh karena itu dipindahkan ke Simpang Dukuh agar ketika pengerjaan trem dimulai, arus lalu lintas tidak mengalami kemacetan. “Jadi semula kan empat dan kita potong menjadi 3 bagian yang nanti dua jalur untuk trem dan satu jalur

DPRD Surabaya Rancang Pengawasan Makanan Siap Saji

mengarah ke barat untuk pedestrian jalan. Namun ini masih dikaji oleh Dishub dan kepolisian apakah satu atau dua arah,” ujar Risma. Pembongkaran bangunan itu, sambung Risma telah mendapat ganti rugi dari Dinas PU. Total ada 23 bangunan dengan rincian bangunan yang dibongkar (hari ini) sebanyak 4 persil sedangkan 7 persil masih dalam proses konsinyasi di pengadilan. “Uang sudah di pengadilan, namun memang terdapat beberapa bangunan rumah yang bermasalah terkait surat rumah yang bukan atas nama warga itu sendiri tapi milik orang lain. Kita meminta warga menyelesaikannya itu dulu,” jelas Risma. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Erna Purnawati mengatakan bahwa dirinya bersama Dishub sudah mengantisipasi penggunaan jalan Tunjungan untuk jalur trem. Yakni dengan pelebaran Jalan Simpang Dukuh. Menurutnya, pelebaran ini akan dikerjakan secara paralel. “Untuk antisipasi penggunaan jalan Tunjungan untuk jalur trem, Insya Allah sudah kita hitung manajemen dan rekayasa lalin. Makanya kita alihkan ke genteng kali dan simpang dukuh,” tutur Erna.nwan

Komisi A Kebut Penyelesaian Perda Pemantauan Orang Asing

Freddy Poernomo.

M. Mahmud.

ADAN Pembentukan Perda DPRD Surabaya menyiapkan aturan berupa pengawasan makanan siap saji sebagai upaya untuk mencegah peredaran makanan dan minuman membahayakan yang kini makin banyak beredar di tengah masyarakat. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Surabaya M. Mahmud, di Surabaya, mengatakan pihaknya akan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pengawasan makanan-minuman siap saji. “Jadi ke depan akan lebih mudah melakukan pengawasan karena akan melibatkan masyarakat,” kata Mahmud. Menurut dia, Raperda Penga-

wasan Makanan Siap Saji ini akan menjadi payung hukum adanya tim pengawas yang melibatkan masyarakat. Terkait itu, lanjut dia, pihaknya akan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk memberi masukan dalam pembahasan raperda tersebut. Berbagai elemen warga terdiri dari tokoh masyarakat, kepala sekolah, guru-guru, dan kalangan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pelibatan masyarakat ini, kata dia, karena selama ini Pemkot Surabaya kesulitan mengawasi makanan yang beredar di tengah masyarakat sehingga diperlukan keterlibatan warga. “Jadi ke depan akan lebih mudah melakukan pengawasan karena akan melibatkan masyarakat,”

kata Machmud. Politisi Partai Demokrat ini ingin tim pengawas tersebut dapat terbentuk di tingkat pusat hingga tingkat kecamatan supaya pengawasan dapat lebih maksimal di tingkat bawah. “Kalau orang tua menemukan pelanggaran juga bisa dilaporkan ke tim pengawas. Apalagi kalau para orang tua jadi tim pengawas pasti lebih baik,” ujarnya. Ia mengatakan raperda ini merupakan inisiatif dewan melihat maraknya peredaran makanan di sekolah-sekolah tanpa ada pengawasan dari pemerintah. “Selama ini banyak ditemukan makanan tanpa pengawasan yang sangat diragukan kesehatannya. Pengawasan tidak bisa dilakukan karena memang belum ada aturannya,” katanya.nadv/wan

OMISI A DPRD Jawa Timut kebut rampungnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing. Dalam Nota Penjelasan Komisi A di Rapat Paripurna, Jumat (9/6/2017) menyampaikan bahwa materi yang akan diatur dalam Perda tentang Pemantauan Orang Asing dan Organinsai Masyarakat Asing sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan. Mulai dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantaun Tenaga Kerja Asing di Daerah. “Dibutuhkan sinergitas antara pemerintah daerah dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Kemudian, pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang beranggotakan perwakilan dari instansi dan lembaga pemerintahan,” kata Juru Bicara Komisi A DPRD Jatim Fatchullah. Terkait mekanisame pemantauan dilakukan melalui veri-

WWW.LENSAINDONESIA.COM

fikasi dokumen administratif dan tindakan lapangan. Tak lupa juga melibatkan partisipasi masyarakat lewat pengaduan masyarakat yang bisa secara lisan ataupun tertulis. “Dalam Perda ini nanti juga mengatur tantang jangka waktu penyanpaian laporan yang disampaikan setiap tiga bulan sekali yaitu pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Atau sewaktuwaktu jika diperlukan,” imbuh politisi Fraksi PKB ini. Sementara soal ruang lingkup sasaran kepada pihak-pihak asing yaitu mulai dari wisatawan asing, diplomat/tamu VIP asing, tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing, wartawan dan kegiatan shootingbfilm asing, penelitian asing, artis asing, rohaniawan asing, Ormas asing, keberadaan dan kegiatan TKA, serta pemberi kerja TKA di daerah. Pihaknya berharap agar pembahasan Raperda ini bisa cepat dilakukan dan didukung oleh banyak pihak terkait, baik internal DPRD Jatim juga Pemprov Jatim. Ditambahkan, Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo menilai bahwa di Jatim sangat diperlukan adanya Perda

Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing. Pemantauan ini sebagai langkah antisipasi bagi para oknum turis asing yang tak berdokumen lengkap alias ilegal yang memanfaatkan adanya kebijakan bebas visa, termasuk di Indonesia. “Mulai dari tenaga kerja asing yang ilegal, dakwah-dakwah yang ilegal dan kegiatan ilegal lainnya. Ini yg harus dipantau betul, Teknisnya, pemantauan tetap dipimpin Tim Pora yang leading sektor ada di Kanwil Hukum dan HAM divisi Imigrasi. Mereka ini kan tidak mungkin bekerja efektif tanpa melibatkan pihak Pemda. Keberadaan Perda ini nanatinya bisa jadi pegangannya,” papar Freddy. Sementara terkait koordinasi pengawasan, Pemda/Pemprov diberikan kewenangan Bisa berkoordinasi langsung dengan lembaga vertikal, yakni Imigrasi. “Sekarang ini sudah berjalan tapi kan nggak bisa maksimal. Ini yang akan kita kuatkan lewat Perda ini. Kita nggak ingin diantara stakeholder ada ego sektoral. Semua pihak baik Imigrasi, Pemprov, Pemkab/Pemkot hingga tingkat bawah tiap desa harus ikut terlibat dalam pengawasan ini,” tukas politisi Partai Golkar tersebut.nsarifa/adv

KEDIRI

EDISI 177 | 12 - 18 JUNI 2017

Bulog Beli Cabe Langsung ke Petani

SENGKETA TANAH PABRIK ROKOK PT GUDANG GARAM

Hakim Abaikan Keberatan Mitra Bisnis PT Gudang Garam Majelis hakim sudah mencampakan aturan dalam kasus sengketa tanah pabrik rokok PT Gudang Garam melawan mitra bisnisnya. Pasalnya, dalam sidang terdapat sengketa prayudisial yang juga menjadi poin keberatan.

Rahmat Syahjoni putra saat membeli langsung cabe ke petani.

UNTUK menekan dan menstabilkan harga cabe, Bulog Divre V Kediri melakukan pembelian langsung ke Petani yang ada di desa Kebonrojo kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, Selasa (6/6/2017). Dari pantauan di lokasi, harga cabe masing - masing petani sudah berbeda. Ada yang hanya Rp 20 ribu, namun juga ada yang sudah mencapai Rp 25 ribu. Selain harga yang berbeda, perubahan harga yang terjadi di tingkat petani terjadi setiap hari. Dari harga Rp 16 ribu saat lusa lalu, kini mencapai harga Rp 25 ribu. Harga ini juga dipengaruhi jenis cabai rawit. Kepala Bulog Sub Divre Kediri, Rahmat Syahjoni Putra mengaku, selain harga terus merangkak naik, stok cabe pun juga terbatas. Karena rata-rata cabe dari Desa Kebon Rejo ini sudah dikirim keluar daerah, sementara saat ini harga dipasaran sudah merangkak naik. sehingga Bulog berinisiatif untuk membeli cabai ke petani langsung sebagai upaya stabilisasi. “Ya saat ini kita lihat dulu selama seminggu bagaimana minat konsumen. Jika banyak yang berminat kita akan terus kulakukan untuk kebutuhan masyarakat,” kata Rachmad. Di tempat yang sama Kepala Desa Kebon Rejo Yoni, Widarto mengatakan, barometer dari harga cabai di tingkat petani di desanya adalah Pasar Pamenang Pare. “Barometer petani kita Pasar Pare,” terangnya. Lebih lanjut sebenarnya produksi cabai di desanya sangat banyak, dari 500 hektare, mampu memproduksi 40 ton perhari, dan hanya sekitar 5 ton yang dikirim ke Bali, sedangkan sisanya masuk di pasar Kediri dan pare. “Yaitu saat ini yang terjadi pengiriman pengiriman” tandasnya Yoni.nandik

Koalisi Partai Besar Kota Kediri Masih Penjajakan SINYAL kuat koalisi dalam Pilwali kota Kediri sudah ditunjukan oleh beberapa Ketua Partai Besar DPC maupun DPD kota Kediri. Partai besar yang bakal berkoalisi dalam Pilw a l i Ko t a k e d i r i t e r s e b u t a d a l a h P D I P, P K B dan Demokrat. Hal ini diun gkapkan oleh Ketua DPD Demokrat Kota Kediri, Jaka Si swa Lelana. Menurut Jaka, siny al koalisi di daerah sudah sangat dimungkinkan. “Pada di level JawaTimur sudah melakukan hal tersebut. Kalau Jatim sudah, sangat dimungkinkan bila hal tersebut turun ke daerah,” kata Jaka, Rabu (7/6/2017). Jaka juga menambahkan jika hal koalisi tersebut sangat efektif bilamana turun sampai daerah dalam pilkada 2018, karena dilakukan. Secara serentak. “Koalisi sangat efektif bila dilakukan dalam Pilwali kota Kediri karena dilakukan secara serentak,” tutur Jaka. Namun Jaka tak memberikan jawaban pasti terkait siapa yang diusung nantinya dalam Pilwali Kota Kediri. Jaka Hanya mengatakan jika saat ini fokus dalam masalah Koalisi terlebih dulu. Terpisah, Ketua DPC PDIP kota Kediri, Agus Sunoto masih enggan menjelaskan terkait sinyal koalisi tiga partai besar yang dalam Pilwali Kota Kediri 2018. “Maaf infonya masih belum matang, sabar tunggu perkembangannya agar lebih akurat,” kata Agus. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Kedi ri, Wara Reni Permana dari Fraksi PDIP enjelaskan, jika hal tersebut memang benar. Namun masih dalam taraf penjajakan. “Masih taraf penjajakan,” ungkap Wara Reni yang juga Bendahara DPD PDIP Jatim. Reni juga menambahkan , segala kemungkinan bisa terjadi dalam politik, dan saat ini DPC PDIP kota Kediri juga sudah mempunyai Kandidat untuk maju Pilwali Kota Kediri. “Namanya post, apa yang tidak mungkin,’ tutur kakak Pramono Anung itu. Reni juga enggan menjawab terkait siapa saja yang masuk bursa Pilwali Kota Kediri 2018 dari PDIP dan hanya mengatakan jika kandidatnya sudah Ada dari PDIP. “Nanti kalau dibuka pendaftaran kan juga tahu,” pungkas Reni. nandik W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

ENGADILAN Negeri (PN) Kabupaten Kediri tidak menerima seluruh keberatan terdakwa dalam sidang putusan sela sengketa tanah milik pabrik rokok PT Gudang Garam Tbk Kediri dengan mintra bisnisnya Dadang Heri Susanto, selaku terdakwa. Menurut kuasa hukum terdakwa, majelis hakim sudah mengabaikan perundang-undangan yang sudah ada. Majelis Hakim Ketua, Lila Sari mengatakan, dari berbagai pertimbangan hakim tidak menerima semua poin keberatan yang diajukan dalam eksepsi terdakwa. “Dari sembilan poin keberatan yang diajukan terdakwa, hakim memutuskan sidang ini dilanjutkan dan tidak menerima keberatan terdakwa,” ujarnya saat sidang

berlangsung. Sebelumnya, terdakwa mengajukan sembilan poin keberatan atas kasus sengketa tanah seluas 14 hektar tersebut. Namun dari berbagai pertimbangan, majelis hakim tetap melanjutkan sidang meski menurut aturan Pasal 81 KUHP menyebutkan sidang harus ditangguhkan. Perihal menarik dalam sidang ini, dari salah satu poin keberatan yang diajukan terdakwa terdapat poin penting yakni adanya sengketa prayudisial. Namun, dalam sidang agenda putusan sela berlangsung majelis hakim justru tidak menghiraukan adanya sengketa tersebut. Agustinus Jehandu, selaku kuasa hukum dari terdakwa Dadang Heri Susanto mengatakan, dalam putusan sela ini majelis hakim sudah men-

campakan aturan yang sudah ada. Sebab dalam sidang ini murni terdapat sengketa prayudisial yang juga menjadi poin keberatan. “Ini jelas pencampakan hukum, sebab pada putusan sela pertimbangan hakim tidak mendasar. Hal ini yang menjadi tanda tanya,” ujar Agustinus. Ia mempertegas, dalam putusan sela tersebut pihaknya sangat tak sependapat. Pasalnya, dari pertimbangan hukum majelis hakim sudah mencampakan begitu saja keberadaan Pasal 81 KUHP tentang prayudisial. Menurutya, dalam pasal itu dijelaskan jika terjadi sengketa prayudisal maka sidang pidana harus ditangguhkan, tapi buktinya hakim tetap melanjutkan tanpa dasar jelas. Padahal secara terang benderang perkara ini berkaitan erat dengan si-

dang perdata di PN Kota Kediri. Selain itu Perma nomor 1 tahun 1956 juga dicampakan begitu saja. “Hal ini mencampakan hukum merupakan suatu bentuk penegakan hukum yang tidak benar. Harusnya penegakan hukum itu mengacu pada aturan baku yang ada, disini karena perkara pidana ya harus mengacu pada KUHAP,” tegasnya. Agendanya sidang dilanjutkan pada Selasa (13/6/2017) depan. Karena adanya batas waktu penahanan, hakim meminta pada sidang berikutnya untuk dipercepat dengan dilaksanakannya sebanyak dua kali dalam seminggu. Dalam agenda sidang kedepan, hakim meminta pada JPU untuk menghadirkan para saksi. Sebelumnya, Dadang Heri Susanto, warga Kuwak No 8 Kelurahan Ngadirejo, Kota Kediri terlibat kasus sengketa tanah dengan pihak PT Gudang Garam Kediri. Dadang yang menjadi mitra bisnis itu menyewa tanah sebanyak 53 bidang dengan luas 14 hektar milik perusahaan rokok terbesar di Jawa Timur itu.

Dia kemudian dilaporkan ke Mapolres Kediri oleh PT Gudang Garam karena dinilai melanggar perjanjian sewa yang dibuat kedua belah pihak. Sebab, Dadang diketahui sudah menyewakan tanah tersebut ke pihak ketiga tanpa persetujuan PT Gudang Garam. Dari masalah itu, ia akhirnya dijerat Pasal 385 KUHP ayat 4 tentang sewa menyewa oleh kepolisian. Namun, ia tidak ditahan karena dalam pasal tersebut tidak kuat untuk dilakukan penahanan. Namun anehnya, saat berkas perkaranya berada di Kejari Ngasem, ia justru ditahan pihak kejaksaan atas dasar juga terjerat Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Padahal, dalam berkas perkara miliknya pasal 372 KUHP tersebut sebelumnya tidak ada dan baru muncul saat berkas berada di Kejari Ngasem. Tak hanya itu, dari masalah tersebut saat ini Dadang harus menjalani sidang di dua pengadilan. Diantaranya, sidang di PN Kota Kediri atas sidang Perdata, dan PN Kabupaten Kediri atas sidang Pidana dengan pokok perkara yang sama.nnang

Pemkot Kediri Salurkan BPNT P E M E R I N TA H Kot a Kediri salurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Masyarakat Warga Kota Kediri untuk mmengentaskan kemiskinan, Rabu (7/6/2017). Hal itulah yang disampaikan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar saat penyaluran BPNT di Perumahan Bumi Asri Kelurahan Kaliombo, Rabu (7/6). Bantuan ini diterimakan kepada 77 penerima. Walikota Kediri yang akrab disapa Mas Abu tahun ini menambahkan saat ini pemerintah menjamin kehidupan rakyatnya. “Ini semua agar panjenengan dapat hidup mudah tidak lagi susah karena negara yang telah menjamin,” ujarnya.

Abdullah Abu Bakar juga berpesan agar bantuan ini dipergunakan sebaik-baiknya. “Bapak Ibu nanti berasnya jangan dijual. Pergunakan sebaik-baiknya. Karena kualitas berasnya pun bagus. Bila sisa berikan saja ke anak atau cucu, jangan dijual,” himbaunya. Dalam kesempatan ini Mas Abu juga menyanpaikan beberapa program dari Pemerintah Kota Kediri seperti program beasiswa mahasiswa bagi warga kurang mampu, santunan kematian, Prodamas dan juga program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Untuk diketahui setiap warga yang menerima bantuan BPNT mendapatkan beras dan juga gula.nandik

Wali Kota Kediri saat memberikan arahan pada warganya yang menerima BPNT.

Stok Elpiji di Kediri Dipastikan Aman STOK elpiji subsidi bagi masyarakat Kediri dipastikan aman selama bulan Ramadhan. Hal ini dipastikan Hiswana Migas Daerah Operasional (Daop) 5 Kediri David Tompo Iswahyudi selaku Ketua Hiswana Migas Daop

5 Kediri mengatakan, elpiji tabung 3 kiloan atau yang akrab disebut masyarakat tabung melon, bahkan melebihi kuota. “Sampai saat ini, bahkan selama bulan Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri

1438 H, mendatang, stok Lpg aman dilapangan. Kalaupun muncul kelangkaan, masyarakat bisa melapor kepada kami “ kata David Tompo, belum lama ini. Menurutnya, untuk stok di lapangan boleh dikatakan relatif

Wawali Kediri Apresiasi Pondok Ramadhan PONDOK Ramadhan yang dilakukan oleh beberapa sekolahan, diapresiasi Wakil Wali Kota Kediri Lilik Muhibbah. Menurutnya kegiatan semacam ini dapat membentuk karakter anak menjadi lebih positif. Hal tersebut diungkapkan Lilik saat membuka Pondok Ramadhan SD/MI se-Kecamatan Kota, Jumat (9/6) di Aula SDS Pawyatan Daha. Wakil Walikota yang akrab disapa Ning Lik ini menginginkan agar Pondok Ramadhan ini juga dilakukan untuk SMP dan SMA. “Saya lihat kalau SD masih mudah untuk diarahkan. Tapi kalau SMP dan SMA ini agak susah diarahkan. Ini harus menjadi perhatian kita,” ungkapnya. Ning Lik juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pendidik karena telah mendidik anak-anak Kota Kediri menjadi generasi unggul. “Saya atas nama Pemerintah Kota Kediri dan pribadi mengucapkan terima kasih atas dukungan panjenengan untuk menjadikan anak Kota Kediri menjadi generasi emas yang dapat dijadikan pemimpin harapan bangsa,” ungkapnya. Pondok Ramadhan ini dilaksanakan dua hari yakni tanggal 9 - 10 Juni yang diikuti oleh 107 peserta perwakilan dari SD se-Kecamatan Kota. nandik

Wawali Lilik Muhibbah membuka Pondok Ramadhan SD dan MI se Kecamatan Kota Kediri.

Wawali Lilik Muhibbah membuka Pondok Ramadhan Wakil Walikota yang akrab disapa Ning Lik ini menginginkan agar Pondok Ramadhan ini juga dilakukan untuk SMP dan SMA.Kediri.

aman sampai sekarang. Hal itu, meliputi wilayah kerja Hiswana Migas Daop 5, yakni, Kota/ Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek dan Blitar. “Kami yakin dan optimis

sampai sekarang, stok elpiji aman. Kota Kediri mencapai 34 ribu meter ton atau setara 340 tabung, tiap harinya. Dan Kabupaten Kediri, 76 ribu meter ton atau 760 tabung, per harinya,” pungkasnya.nandik

MADIUN

EDISI 177 | 12 - 18 JUNI 2017

OTT Pungli Dindik Jatim, Polresta Madiun Tetapkan Dua Tersangka HINGGA kini, Polres Madiun Kota baru menetapkan dua orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan Pungutan Liar (Pungli) di Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jatim Cabang Madiun. Kedua tersangka

yakni Kepala Sub Bagian Tata Usaha berinisial P dan stafnya berinisial E. Namun sayang Polisi tak menahan keduanya dengan alasan kooperatif. “Untuk penanganannya tidak kita lakukan penahanan, karena

para tersangka sudah kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,”kata Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Logos Bintoro, Kamis (8/6/2017). Dalam waktu dekat, lanjut

AKP Logos Bintoro, penyidik bakal memanggil P dan E untuk dikonfrontir dengan keterangan saksi-saski yang telah dipanggil. Saat ini, tim penyidik juga masih menelisik adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus yang telah men-

coreng citra dunia pendidikan tersebut. “Setelah itu akan kita lakukan pemeriksaan dari provinsi dan konfrontasi dengan saksisaksi yang lain,” tandasnya. Atas kejadian itu, kedua tersangka terancam dijerat

dengan Pasal 12 huruf e tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Pernah diberitakan, Tim Saber Pungli melakukan tang-

kap tangan kepada sejumlah pegawai di Dindik Jatim Cabang Madiun terkait dugaan Pungli SK kenaikan pangkat guru sebesar Rp. 150 sampai Rp. 200 ribu dan SK pensiun sebesar Rp. 400 ribu, Jumat (12/5/2017) lalu.paw

Oknum Pejabat Kemenag Dilaporkan Selingkuhan ke Kementerian DSL membawa surat pengakuan dan bukti percakapan serta foto-foto mesra antara dia dan oknum pejabat Kemenag Kabupaten Madiun.

ASIH ingat kasus dugaan perselingkuhan antara wanita asal Kabupaten Ponorogo berinisial DSL deng an salah satu oknum pejabat Kemenag Kabupaten Madiun berinis ial SKR. Beberapa waktu lalu, DSL sempat ngelabrak ke kantor Kemenag Kabupaten Madiun. Nah, DSL melalui gabungan LSM yang diberi nama Forum Masyarakat Peduli Madiun (FMPM) melaporkan kasus ini secara resmi ke tiga instansi sekaligus. Dalam laporannya, FMPM langsung mengirimkan surat pengaduan ke Kanwil Kemenag Jatim, Menpan RB dan Reformasi Birokrasi, serta ke Menteri Agama RI. Isi dari surat tersebut, salah satunya meminta agar SKR segera dicopot dari jabatannya. “Kami mendesak agar SKR segera dicopot dari jabatannya,”kata juru bicara FMPM, Budi Santoso, Rabu (7/6/2017). Selain itu, juga dilampirkan beberapa bukti, seperti surat pengakuan DSL dan juga beberapa bukti percakapan serta foto-foto mesra antara keduanya. “Bukti-bukti kita lampirkan semua di dokumen yang kita kirim ini,”paparnya. Diberitakan sebelumn ya, DSL beserta rombongan LSM mendatangi Kantor Kemenag Kabupaten Madiun yang ada di jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Selasa (30/5/2117). Kedatangan DSL untuk mencari SKR. Namun sayang SKR tidak berada dikantor dengan dalih sedang tugas di luar kota. Di hadapan awak media, DSL mengaku sudah 12 tahun menjalin hubungan gelap dengan SKR. Namun tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba SKR meninggalkan DSL. Bahkan DSL tanpa canggung membeb erkan bahwa ia sudah berhubungan selayaknya suami istri di beberapa hotel, mobil maupun di rumah dinas.paw

Minimnya Palang Pintu Rel jadi Pemicu Kecelakaan KA Menurut Supriyanto, Kehumasan PT KAI Daops 7 Madiun, memang pihaknya mengakui, akan jumlah perlintasan KA yang tidak sebanding dengan jumlah palang pintu.Namun, secara garis besarnya, pemicu bukan hanya dari faktor itu saja. “Pemicu kecelakaan bukan hanya dari faktor minimnya

palang pintu perlintasan KA. Melainkan, juga kembali ke faktor pengguna jalan juga mematuhi dan mentaati tata tertib, saat melewati perlintasa KA,” katanya, Jumat (8/6/2017). Menurutnya, sesuai UU no.22 tahun 2009 ttg LLAJ pasal 114 & 116, pengendara kendaraan wajib berhenti dan men-

dahulukan perjalanan KA.Maka itu pihaknya juga memin ta masyarakat memperhatikan itu. “Dari jumlah 381 perlintasan KA wilayah Daops 7 Madiun, meliputi Kediri raya dan eks Madiun, hanya 72 yang dilengkapi palang pintu dan penjaga. Sedangkan sisanya, diberikan fasilitas early warning system

dan rambu-rambu,” urainya. Terakhir, Supriyanto juga mengatakan, da ri kejadian kecelakaan diperlintasan KA wilayah Daops 7 Madiun, selama 2016, terdapat 20 kejadian. Untuk 2017, sampai hari ini sudah 18 kali kejadian.dhimaz_adi

Polres Madiun Kota Amankan Tiga Gram Sabu-sabu SATNARKOBA Polres Madiun Kota berhasil mengamankan 1 pengedar dan 4 pengguna narkoba jenis sabu sabu, para tersangka ditangkap saat usai mengadakan acara sedot sabu bersama. Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) AKP Sukono menjelaskan, dari 5 orang yang diamankan tersebut 1 diantaranya merupakan residivis atau pernah dipidana karena terlibat kasus hukum yaitu narkoba, selain mengamankan tersangka Satnarkoba juga mengamankan narkoba jenis sabu sabu seberat 3 gram. “Berdasarkan informasi dari masyarakat, kami mengamank-

an tersangka Cimot yang habis melakukan transaksi di jalan pringgodani dari pengembangan kami akhirnya menangkap 4 tersangka lain di rumah Prasetya diwilayah kelurahan Pilangbangao kecamatan Kartoharjo kota Madiun berikut juga barang bukti narkoba seberat 3 gram beserta alat hisap, sabu sabu tersebut di bagi dalam 9 paket,” jelas AKP Sukono kepada Lensa Indonesia, Sabtu (27/5/2017). Kelima tersangka tersebut yakni Prasetya (47), Tangki (43) keduanya warga kelurahan Pilangbangao kecamatan Kartoharjo kota Madiun, Dianto (60) warga kelurahan Kanigoro Selo kecamatan Kartoharjo kota

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/ PK/1.824.271/2014

Dinas Pertanian dan Perikanan Hibahkan 10 Sapi Potong Bibit Betina DALAM rangka pengembangan ternak sapi potong di kabupaten Madiun, dinas pertanian dan perikanan setempat memberikan bantuan hibah kepada kelompok tani ternak berupa 10 ekor sapi potong betina bibit. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun melalui Kabid Peternakan Estu Dwiwaluyani meminta kepada penerima hibah untuk tidak menyalahgunakan hibah tersebut sehingga terhindar dari jeratan hukum, dan memanfaatkan bantuan tersebut agar dapat meningkatkan pendapatan bagi petani peternak. “Manfaatkan bantuan tersebut untuk meningkatkan pendapatan peternak dan bermanfaat juga bagi orang lain dan bukan untuk disalahgunakan karena akan bermasalah dengan hukum,” kata Estu Dwiwaluyani pada acara penyerahan bantuan 10 ekor sapi potong betina bibit, Senin (5/6/2017). Selain itu lanjut Estu Dwiwaluyani juga berharap kepada kelompok tani penerima ternak agar dapat membudidayakan ternak tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat khususnya kelompok. “Saya minta kelompok penerima hibah untuk mengadministrasikan dan melaporkan perkembangan ternak yang telah diterima, sehingga pemerintah tahu dan bisa memberikan arahan agar ternak tersebut bisa lebih berkembang, dan adminstrasinya juga tertib,” pungkas Estu Dwiwaluyani. Dari informasi yang diperoleh, untuk tahun 2017, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun telah menyalurkan ternak sapi potong betina bibit sebanyak 10 ekor dan sudah diterimakan kepada 2 kelompok penerima yakni kelompok tani Ngudi mulyo di desa Tapelan dan kelompok tani Ngudaya Mukti desa Babadan Lor. Keduanya masuk wilayah kecamatan Balerejo kabupaten Madiun.dhimaz_adi

DSL saat nglabrak Kantor Kemenag Kabupaten Madiun di jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun beberapa waktu lalu.

JUMLAH Korban Kecelakaan KA tiap tahun mengalami peningkatan. Berbagai faktor penyebab kecelakaan tersebut di antaranya minimnya palang pintu rel KA yang ada di Wilayah Daop 7 Madiun. Terlebih lagi, jumlah pelintasan KA yang relatif banyak, juga belum dilengkapi fasilitas yang memadai.

Pegawai Dinas Pertanian dan perikanan kabupaten Madiun saat memberikan hibah 10 ekor sapi kepada kelompok tani ternak.

Madiun, Rawan alias Kembo (60) warga desa Dempelan kecamatan Nglames kabupaten Madiun, Cimot (31) warga jalan Pudak kelurahan Oro oro Ombo kecamatan Kartoharjo kota Madiun. Dari pemeriksaan para tersangka mengaku memakai narkoba tersebut untuk menambah kepercayaan diri mengingat usia mereka yang sudah pada uzur, dan mereka sudah terbiasa memakai narkoba jika akan melakukan aktivitas yang dirasa terasa berat. “Para tersangka ini memakai sabu sabu alasannya untuk menambah kepercayaan diri, bisa jadi karena usia mereka yang

Para tersangka pesta sabu-sabu yang ditangkap.

sudah pada uzur,” terang AKP SUkono. Dengan tertangkapnya para tersangka narkoba tersebut, pihak satnarkoba polres Madiun kota saat ini sedang mengembangkan jaringan yang berada dibelakang para tersangka. Aki-

bat perbuatan para tersangka ini, mereka semua dikenakan pasal 114 ayat (1) subs paal 112 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.dhimaz_adi

Petugas DPU-TR memantau perbaikan jalan di jalan Puspowarno Kota Madiun.

Tak Ada Jalan Rusak Berat di Kota Madiun PERBAIKAN jalan terus dilakukan oleh Pemkot Madiun melalui Dinas Pekerjaa Umum dan Tata Ruang (DPU-TR). Hal ini diharapkan agar masyarakat dapat merasa nyaman saat melewatinya. “Harapannya dengan perbaikan jalan ini, masyarakat yang melalui dapat lebih nyaman,“kata Wakil Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto, Selasa (6/6/2017). Sesuai data DPU-TR setempat, dari total panjang jalan Kota Madiun yang mencapai 421,659 Km, hanya 5.000 Km saja yang mengalami rusak ringan. Sedangkan kategori rusak berat sama sekali tidak ada. Dengan kondisi jalan baik, lanjut Sugeng Rismiyanto, diharapkan dapat mempermudah aktifitas warga dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. “Sehingga mempermudah aktifitas masyarakat dalam menjalankan usaha maupun kebutuhan dan kepentingan lainnya,” ujarnya. Senada juga dikatakan Sekda Kota Madiun, Maidi. Di Kota Madiun nyaris tak ditemukan jalan dalam kondisi rusak berat. Karena, perbaikan jalan merupakan salah satu program prioritas Pemkot Madiun. “Itu merupakan program skala prioritas utama, jalan harus halus. Ini kunci, agar semua orang menikmati. Karena ini suatu kebutuhan,” katanya. Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga DPU-TR Kota Madiun, Jariyanto mengatakan, selain sebagai skala prioritas, perbaikan jalan tersebut dilakukan juga untuk menghadapi arus mudik dan balik lebaran 2017. Ini agar masyarakat merasa nyaman saat melakukan Hari Raya, terutama bagi pemudik yang melintas di wilayah Kota Madiun. “Secara progres sudah 80 persen. Mungkin satu dua minggu lagi sudah selesai,” katanya. Pihak DPU-TR juga membuka layanan pemeliharaan jalan dan jembatan melalui SMS center. Untuk masyarakat yang mengetahui kerusakan jalan, jembatan maupun trotoar? di Kota Madiun dapat menghubungi melalui SMS ke nomor 08113145043 dengan cara ketik : Nama#Alamat#Informasi Kerusakan. “Ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi adanya kerusakan jalan, trotoar maupun jembatan,”tandasnya.paw

Kabiro Kediri: Andik Kartika Wartawan: Elang Anom, Gendut Marmoyo Kabiro Mataraman: Welas Arso Wartawan Ngawi: Didik Purwanto Wartawan Magetan: Purwito Wartawan Ponorogo: Devi Adi Saputra Kabiro Madiun: Demmas Adi Kurniawan Wartawan Blitar: Agung Wibowo Wartawan Tulungagung: Nanang Wartawan Trenggalek: Setiowati Wartawan Bojonegoro: Triyono, Haribono, Abdul Azis, Agus Budiono Wartawan Sampang: Moch. Yusuf, Laili Purnomo Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) Percetakan: PT Aksara Grafika Surabaya, Jl. Raya Berbek No 45 Waru - Sidoarjo, Tlp (031) 8678318 (isi diluar tanggungjawab percetakan) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

JOMBANG

EDISI 177 | 12 - 18 JUNI 2017

PERSIAPAN YOUTH INTERFAITH CAMP 2017

Jombang Kota Toleran, Kibarkan Bendera ASEAN dan Resmikan Taman ASEAN Kabupaten Jombang banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional yang sangat toleran dalam kehidupan bernegara, sosial, dan beragama.

IKENAL sebagai kota yang toleran terhadap kehidupan sosial Kabupaten Jombang ditunjuk sebagai tuan rumah ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) 2017. Dalam persiapan yang dilakukan beberapa elemen secara simbolis melakukan pengibaran 10 bendera negara ASEAN dan 1

bendera ASEAN di selatan sisi selatan Ringin Contong jalan Wahid Hasyim, Jombang, Jumat (2/6/2017). Selain pengibaran bendera ASEAN dan negara anggota, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko telah meresmikan Taman ASEAN di lokasi tersebut. Secara simbolis Bupati Jombang menandatangani peresmian Taman ASEAN disaksikan

oleh masyarakat Jombang dan perwakilan Kementerian Luar Negeri. Ini menjadi momentum penting dikala banyaknya radikalisme yang menjangkiti kehidupan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan AYIC ini akan digelar pada tanggal 28-30 Oktober 2017 mendatang di Kabupaten Jombang. Sejumlah persiapan yang dilakukan

Warga Sumobito Unjuk Rasa Proyek Tol Jombang-Mojokerto PULUHAN warga dusun Sugihwaras desa Kendalsari Kecamatan Sumobito melakukan aksi unjuk rasa di tengah proyek jalur Tol Jombang - Mojokerto. Mereka menuntut akses jalan desa hasil iuran warga untuk jalan penghubung dan dana kompensasi proyek yang tak kunjung direalisasikan, Selasa (06/06/2017). Aksi yang dilakukan warga ditengah akses pembangunan proyek tol Jombang - Mojokerto ini didominasi oleh kaum perempuan. Mereka membentangkan berbagai poster yang berisi tuntutan diantaranya menuntut hak kompensasi akibat dampak yang ditimbulkan oleh proyek. Selain itu, mereka juga meminta akses jalan penghubung segera direalisasikan dengan benar. “Sejauh ini tuntutan dari warga dusun Sugihwaras belum ada yang terealisasi. Baik itu terkait jalan desa dan kompensasi proyek yang sangat merugikan warga. Hampir 24 jam pengerjaan proyek tol ini tidak berhenti yang disitu aktifitas sangat mengganggu warga, untuk itu meminta hak pemenuhan kebutuhan akibat proyek yang menimbulkan polusi,” ujar Umar salah satu warga dusun Sugihwaras kepada Lensa Indonesia. Ia menandaskan selama ini hanya diberikan janji saja. Padahal pengerjaan proyek ini sedang berlangsung dan setiap hari hampir tidak ada berhenti baik siang dan malam. Dari pengerjaan proyek jalan tol membawa dampak yang ditimbulkan diantaranya debu dan suara bising, sehingga rumah warga dusun Sugihwaras banyak

Peresmian Taman ASEAN dan pengibaran bendera ASEAN dan negara anggota di jalan Wahid Hasyim selatan bundaran Ringin Contong.

Warga Dusun Sugihwaras unjuk rasa di tengah jalan proyek tol berlangsung.

yang kotor dan juga sedikit retak akibat getaran alat berat maupun kendaraan proyek yang melintas. “Selain tidak adanya realisasi dana kompensasi akibat polusi yang ditimbulkan proyek jalan tol trans nasional Jombang - Mojokerto. Puluhan warga ini juga menuntut akses jalan penghubung hasil iuran warga segera direalisasikan.” Kita minta kejelasan jalan penghubung dan dilakukan dengan benar. Ini hasil iuran warga untuk jalan penghubung,” ujar Nur Husain warga lainnya. Ia mengungkapkan memang terowongan ini sudah dibangun, akan tetapi seperti tidak ada guna alias Muspro. Ini dikarenakan terowongan sebelah selatan ini tertutup timbunan tanah urug. Terlebih tanah yang dipakai itu masih milik orang lain (pribadi) belum dibebaskan, sehingga secara otomatis be-

lum bisa dilalui oleh warga. Terkait masalah dana kompensasi akibat adanya proyek tol masih menunggu survey dari pihak pelaksana proyek. “Kita masih survey terkait besaran dana kompensasi yang akan diberikan. Karena berdasarkan kebijakan perusahaan melebihi radius, akan tetapi ada sebagai bentuk sosial,” terang Setiyo selaku Hubungan Masyarakat PT HKI (Hutaama Karya Infrastruktur). “ Untuk nominal dana kompensasi nanti berbeda dari tuntutan. Karena sebenarnya apa yang dikehendaki warga itu tidak masuk zona terdampak tapi sebagai bentuk sosial akan direalisasi dana kompensasi proyek,” pungkas Setiyo saat ditemui disela sela aksi melakukan mediasi dengan warga di kawasan pembangunan proyek tol Jombang - Mojokerto.nobi

oleh pemerintah kabupaten Jombang juga sudah dikerjakan diantaranya secara simbolis pengibaran bendera dan peresmian Taman ASEAN di jalan Wahid Hasyim. “Sebagai kota yang ditunjuk menjadi tuan rumah beberapa bulan lalu sudah kami siapkan untuk pelaksanaan Oktober nanti,” kata Bupati Jombang Nyono Suharli kepada Wartawan usai meresmikan Taman ASEAN. Nyono menambahkan dalam kegiatan skala internasional ini bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Pusat Studi ASEAN Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (PSA) Jombang. Semoga kegiatan ini bisa terlaksana dengan lancar. Meski pelaksanaan kegiatan yang mengambil tema “Islam Rahmatan Lil Alamin dan Harmony Diversity” ini baru yang pertama

kali digelar di Indonesia. Salah satu rangkaian acara yakni pengibaran bendera dan peluncuran taman ASEAN. Dalam kegiatan berlangsung nantinya akan mempromosikan sejumlah potensi daerah yang ada di Kabupaten Jombang baik potensi ekonomi, potensi wisata, maupun penopang toleransi antar umat beragama. “Di Kabupaten Jombang ini banyak melahirkan Tokoh-tokoh Nasional yang sangat toleran dalam kehidupan bernegara, sosial, dan beragama. Tokoh bangsa dan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) juga lahir dan ada di Jombang dan bisa menjadi pembelajaran bersama untuk pemuda ASEAN,” jelasnya. Sementara itu, Kasubdit Kerjasama Pembangunan Sosial Kementerian Luar Negeri, Isman Pasha

mengatakan Kabupaten Jombang ini terpilih sebagai tuan rumah karena sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam kehidupan beragama, kekuatan toleransi antar umat beragama yang terbangun dengan baik. Dan memiliki sejarah panjang sebagai daerah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan menghormati keberagaman. “Kabupaten Jombang ini juga bisa dikatakan sebagai laboratorium sekaligus contoh yang sangat layak untuk diperlihatkan kepada masyarakat internasional sebagai pengejewantahan pancasila dalam kehidupan sehari-Hari. kegiatan AYIC ini termasuk rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ASEAN yang ke-50 tahun. Dan Jombang adalah satu-satunya daerah yang memiliki Taman ASEAN di Indonesia,” pungkasnya.nobi

Pemkab Jombang Sosialisasi Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal

Jajaran Anggota Polres Jombang Digembleng ESQ Meningkatkan kualitas iman dan taqwa dalam bulan ramadhan ratusan anggota polisi ini digembleng dengan pelatihan ESQ (emotional and Spiritual Quotient). Pelatihan ESQ anggota kepolisian Polres Jombang ini berlangsung selama kurang lebih tiga jam dengan beberapa sesi materi di gedung pertemuan Bung Tomo Pemkab Jombang, Selasa (07/06/2017). Kepolisian Resor Jombang ini melatih ratusan anggotanya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui training motivasi ESQ (Emosional Spiritual Quotient). Agar anggota Polri dapat sukses menjalankan tiga hal sekaligus, yakni sukses dalam berkeluarga, menjalankan tugas di kepolisian serta dalam kehidupan sosial. “Menjadi seorang polisi mempunyai tugas yang sangat berat, ada melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, dan kita harus sukses terhadap diri dan juga keluarga dengan menyegarkan kembali dan mengisi ulang kemampuan dalam memanajemen hati serta kecerdasan emosional dan spiritual,” kata Abid Halimi salah satu motivator. Lebih lanjut, Abid mengatakan, metode training ini melalui pendekatan kecerdasan emosi dan spiritual yang dielaborasi dalam sebuah latihan motivasi ESQ, sehingga paska mengikuti pelatihan, dapat memiliki paradigma baru dalam melihat pekerjaan yang telah digeluti. Sehingga diharapkan mampu melihat masalah dalam tugas sebagai jalan ibadah. “Selain itu, dalam memotivasi diri inj kita juga menggabungkan metode senam otak dan senam hati, yang bertujuan dapat mengurasi W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto memberi keterangan.

bahkan menghilangkan stres akibat beban tugas dalam pekerjaan yang telah dilakukan, dan rasa berterima kasih kepada sang pencipta lebih mendalam,” terangnya. Sementara itu, Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto menuturkan, penyelenggaraan training motivasi ESQ ini bertujuan agar para anggota kepolisian

Polres Jombang tetap prima dalam mengemban tugas. Training motivasi ini untuk membentuk karakter personel kepolisian yang lebih baik dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. ESQ ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang hubungan manusia dengan manusia dan manusia kepada Tuhan. “Untuk lebih membangkitkan semangat spiritual jajaran anggota, menemukan jati diri kembali, mengupgrade spiritualitas. Dalam menambah nilai nilai spiritual agama, seluruh jajaran anggota pada setiap Minggu juga sudah dibekali dengan kegiatan Murotal di Mapolres,” bebernya. Kegiatan ini diselenggarakan Polres Jombang bekerjasama dengan Abid Halimi Thanks Institute Indonesia. Diharapkan petugas kepolisian wawasan spiritual semakin bertambah untuk dapat melanjutkan tugas dengan penuh keikhlasan dan penuh tanggung jawab, serta sukses dalam tiga hal sekaligus yakni sukses keluarga, sukses bertugas, dan sukses sosial. nobi

Anggota Polres Jombang saat meditasi.

Sosialisasi Pemberantasan Rokok Illegal Bersama Bea Cukai Kediri di Megaluh.

EMERINTAH Kabupaten Jombang melalui Dinas Komunikasi Dan Informasi (Diskominfo) mengajak masyarakat aktif dan menjadi bagian penting dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal. Keterlibatan aktif masyarakat diharapkan mampu dalam memberantas peredaran rokok ilegal diyakini bisa membersihkan kota santri dari peredaran rokok ilegal, Rabu (07/06/2017). Beberapa waktu yang lalu, (21/03) di Balai Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh telah dilakukan sosialisasi terhadap peredaran rokok illegal. Pemerintah Kabupaten Jombang bekerjasama dengan Kantor Bea Cukai Kediri melaksanakan sosialisasi tentang peredaran rokok illegal yang dihadiri berbagai unsur kelompok masyarakat. Diantaranya Kepala Desa se Kecamatan Megaluh, Ketua TP PKK Kecamatan, Kepala Desa Kedungrejo beserta seluruh

perangkat desanya, BPD, LPMD, Ketua TP PKK Desa beserta Ketua Pokja I, II III, IV, Fatayat, Muslimat, Aisyayah, RT dan RW. Selain itu, penjual rokok eceran juga hadir menjadi peserta sosialisasi tentang pemberantasan peredaran rokok ilegal. Sedangkan narasumber terkait sosialisasi yakni Asisten I Bidang Pemerintahan Dan Kesra Pemkab Jombang, Drs.Purwanto dan Kepala KPPBC TMC Kediri, Turanto SIH Wardoyo, SIP, MA yang memberikan materi tentang pentingnya peran masyarakat dalam memerangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jombang. Asisten I Bidang Pemerintahan Dan Kesra Pemkab Jombang, Drs.Purwanto memaparkan pemberantasan rokok illegal ini menjadi bagian dari peruntukan Dana Bagi Hasil Cukai (DBHCHT) yang dikucurkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah penghasil tembakau.

Didalam ketentuan itu, lebih lanjut Purwanto menambahkan bahwa sebagaimana tertera dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.07/2008 yang telah direvisi melalui PMK no. 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan DBHCHT dan Sanksi atas penyalahgunaan DBHCHT. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Diskominfo, Sugeng mengatakan untuk memerangi peredaran rokok ilegal, pemerintah kabupaten jombang terus menggalakkan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat desa yang diisi berbagai materi diantaranya tentang bentuk dan ciri rokok ilegal serta sanksi hukum bagi produsen maupun pengedar rokok ilegal. “Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini agar kedepan ada partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan menghambat peredaran rokok ilegal,” harapnya.nobi/adv

MALANG

EDISI 177 | 12 - 18 JUNI 2017

Jokowi Dinobatkan jadi Keluarga Kehormatan UMM

Bandel, Kafe di Malang Masih Jual Miras Saat Ramadhan SEJUMLAH kafe di Kota Malang ternyata masih nekat menjual minuman keras dan minuman beralkohol selama Ramadhan. Menyikapi hal itu, petugas gabungan Satpol PP Kota Malang yang diback up polisi dan Garnisun TNI menggelar razia miras untuk melakukan penertiban, Jumat (9/6/2017) mulai pukul 20.30-23.00 WIB. Alhasil, ratusan botol miras dan minuman beralkohol berbagai merek disita karena pemilik kafe tak bisa

menunjukkan ijin dan sengaja melanggar aturan dilarang beroperasional selama Ramadhan. Kabid Tramtib Satpol PP Kota Malang, Dulrajak menuturkan razia miras dilakukan tim dengan menyisir kafe kawasan Klojen. Di wilayah itu ada dua tempat hiburan, Sociale House Jl Semeru 72 dan Rumah Opa Jl Welirang 41, yang menjual miras dan bir dengan sembunyisembunyi. “Ratusan minuman beralkohol dan miras berbagai merek yang ada

di lokasi langsung kami sita,” terangnya, Sabtu (10/6/2017). “Pemilik kedua kafe yang taki bisa menunjukkan ijin penjualan miras, besok Senin (12/6/2017), diminta datang ke kantor Satpol PP Kota Malang untuk mempertanggung jawabkan pelanggarannya. Mereka diduga melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2006, tentang pengawasan, pengendalian, serta pelarangan penjualan minuman beralkohol,” katanya. Kasatpol PP Kota Malang, Priyadi

mengungkapkan, razia tempat hiburan malam akan terus digelar dalam rangka menghormati bulan suci Ramadhan 1438 H. “Kami akan terus melakukan hal serupa bersama Polres Kota Malang, Kodim 0833 dan POM AD. Selain mengantisipasi beredarnya miras, langkah ini juga dalam rangka menindaklanjuti imbauan Walikota Malang melalui suratnya Nomor 03 Tahun 2017 tentang menyambut dan menghormati bulan suci Ramadhan 1438 H,” pungkasnya.nlicom

Rimiten TKI Asal Malang Selatan Capai Rp 2,5 M per Hari Presiden Jokowi diberi jaket almamater UMM oleh Ketua Pembina Yayasan UMM yang juga mantan Mendiiknas dan Menag era Presiden Megawati, Malik Fadjar sebagai tanda jadi keluarga kehormatan UMM.

PRESIDEN RI, Joko Widodo merasa bersyukur karena badannya masih kurus. Rasa syukur itu diungkapkan seusai ditobatkan menjadi keluarga kehormatan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (3/6/2017). Sebelum dinobatkan, Presiden Jokowi diberi jaket almamater UMM. Jaket tersebut disematkan langsung Ketua Pembina Yayasan UMM yang juga mantan Mendiiknas dan Menag era Presiden Megawati, Malik Fadjar. Usai disematkan dan dinobatkan sebagai keluarga kehormatan UMM, Jokowi mengaku sempat khawatir jas almamater itu tidak cukup dibadannya. “Ahamduillah saya masih kurus. Jadi dipakai langsung pas,” ungkapnya. Di sisi lain menjelaskan soal perubahan yang terjadi selama ini sangat cepat. Hampir setiap detik selalu ada perubahan. Terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Sayangnya, menurut dia, Indonesia belum bisa mengimbangi perkembangan dari perubahan itu. Dia menunjukkan Korea Selatan yang tahun 1973 sama-sama bisa bikin kapal. “Sekarang, Korea Selatan bisa bikin kapal selam. Tapi, kita masih belum bisa,” katanya. Hal lain dia tunjukkan perkembangan Malaysia, China dan lainnya. Menurut dia, negara-negara tersebut dulu melihat jalan tol Jokorawit. “Sekarang jalan-jalan tol mereka tiga kali lipat dari kita,” katanya. Begitu juga soal perkembangan pendidikan. Menurut dia, dulu Malaysia mendatangkan guru-guru dari Indonesia. Banyak mahasiswa dari Malaysia belajar di Indonesia. “Sekarang mereka lebih maju dari kita,” papar dia. Dijelaskan dia, ketertinggalan Indonesia disebabkan masalah-masalah yang seharusnya tak perlu terjadi. Dicontohkan seperti yang dirasakan selama enam bulan terakhir. Terutama yang berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta. Menurut dia, yang terjadi hanya saling mencela, saling hujat. “Untuk pengamanan hal itu, mungkin triliunan yang dikeluarkan Polri,” tandasnya. Dia mempredikasi, semua itu terjadi karena bangsa Indonesia lupa persaudaraan, luppa kehidupan muamalah. “Dan lupa kalau kita ini beragam. Kita lupa uhuwah islamiah dan wathoniah,” papar dia. Karena itu, dia mengajak semua lapisan masyarakat Indonesia kembali pada jatidiri sebagai bangsa yang besar. “Meski saya tahu yang baik-baik ini ada di Muhammadiyah, maka saya tetap mengajak pengurus dan warga Muhammadiyah untuk meningkatkan semangat keberagaman demi memperbaiki sikap, etika, budi pekerti dan kesantunan,” tutur dia. Dengan demikian, kata dia, bangsa Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari negara lain. “Untuk itu, pendidikan harus bisa membangun SDM yang didasari agama, moralitas, integritas serta nilai-nilai persaudaraan,” katanya.naji_dewa_roisky

Menteri BUMN Buka Puasa Bersama Pemetik Teh

Remiten TKI asal Malang Selatan selama bulan Ramadhan sangat tinggi dibanding bulan-bulan biasa. Mereka rata-rata bekerja di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi.

Kantor Pos Besar Malang tidak hanya menerima remiten, tapi juga barang.

ENGIRIMAN uang (rimiten) dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Malang Selatan untuk bulan puasa ini sangat tinggi. Sebab, per hari rata-rata mencapai Rp2,5 miliar. Kepala Kantor Pos Besar Malang, Agus Aribowo, Kamis (8/6/2017) memprediksi remiten TKI itu selama bulan Ramadhan ini sekitar Rp70 miliar. “Angka itu naik tajam dibanding bulan-bulan biasa,” jelas dia.

Dijelaskan dia bahwa jumlah TKI dari Malang Selatan, yakni Kabupaten Malang cukup besar. Mereka bekerja di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi dan lain sebagainya. Makanya, kata dia, Malang Selatan merupakan kantong TKI di Malang Raya ini. Sebab, pengiriman uang dari mereka dalam pekan pertama Ramadhan ini naik 5 persen per hari. Itu bila dibandingkan dengan hari-hari normal. Untuk memberikan pelayanan prima, kata Agus, Kantor

Pos Besar Malang menambah cash flow di kantor cabang. Harapannya, terang dia, agar tidak sampai kekurangan. Agus mengatakan bahwa TKI di luar negeri itu sebagian besar mengirim uang pada keluarganya menggunakan Western Union. “Itu yang terdata di kami,” papar dia. Meski begitu, dia mengatakan bila kiriman yang memakai jasa Kantor Pos Besar Malang tidak hanya uang. Namun, juga banyak yang berupa barang.

Pengiriman barang itu diakui Agus juga mengalami peningkatan selama Ramadhan ini. Pengiriman barang menurut dia rata-rata 6 ribu paket. “Itu naiknya sekitar 2 ribuan paket. Sebab, pada hari biasa sekitar 4 ribu paket per hari. Kini menjadi 6 ribu paket per hari,” tuturnya. Untuk itu, kata dia, Kantor Pos Besar Malang juga menambah loket layanan khusus pengiriman paket. Kalau semula hanya 6 loket, saat ini membuka 9 loket.

Pengiriman paket itu menurut identifikasi dia, karena bisnis e-comerce meningkat. Sebab, barang paketan itu sebagian besar dari bisnis online. Karena itu, dia memprediksi pengiriman paket mauppun remiten selama puasa ini akan terus meningkat. Terutama tujuh hari menjelang lebaran. “Kenaikannya nanti bisa mencapai 50-60 persen dibandingkan hari biasa. Sedangkan awal-awal puasa naik hanya sekitar 5 persen,” pungkasnya.naji_dewa

Wali Kota Malang Janji Santuni 13 Ribu Warga Miskin Selama Ramadhan Menteri BUMN Rini Soewarno foto bersama pemetik teh kebun Wonosari Malang di pabrik teh PTPN XII.

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menggelar buka puasa bersama anak yatim piatu dan para pemetik daun teh di Kebun Teh Wonosari, Kabupaten Malang, Selasa (06/06/2017). Pada kesempatan itu, Rini terlihat akrab dan menyatu dengan ujung tombak pabrik teh milik PTPN XII tersebut. Bahkan, menteri BUMN ini melayani dengan tulus permintaan para pemetik daun teh itu untuk foto bersama. Para pemetik daun teh pun bergantian foto bersama meteri BUMN di taman gazebo Pabrik Kebun Teh Wonosari tersebut. Foto bersama itu dilakukan juga dengan anak yatim piatu serta staf dan direksi PTPN. Itu mereka lakukan setelah Menteri BUMN ini menyerahkan bingkisan anekaragam sembako. Isi sembako yang diserahkan bu menteri yang energik itu terdiri dari beras, gula, kopi, teh, minyak goreng dan lain sebagainya. Pada kesempatan tersebut, Rini Soemqarno mengucapkan terima kasih pada para ppemetik daun teh itu. Alasannya, mereka merupakan ujung tombak dari proses pengolahan teh di kebun yang sudah berdiri sejak tahun 1910. “Kami mengucapkan terima kasih pada para ibu dan bapak yang sudah berjuang selama ini. Semoga bisa terus berkembang dan lebih maju lagi,” harapnya sembari dijawab aamiin para pemetik teh tersebut. Sementara itu, Dirut PTPN XII, Berlino Mahendra Santosa memarpkan bahwa kebun teh Wonosari merupakan trade mark selain produk lainnya. “Produksinya kini 25 ton sehari,” kata dia. Karena itu, Berlino mengajak seluruh stake holder untuk terus bersemangan dan bekerja keras. Sehingga, kebun teh yang memiliki situs Tunggul Ametung itu bisa berkembang dan maju seperti yang diharapkan Meneg BUMN, Rini Soemarno. naji_dewa W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Wali Kota Malang, HM Anton saat menghadiri buka puasa bersama anak yatim yang digelar Komutas Aksara Tumapel di Perpustakaan Umum Kota Malang.

ALI Kota Malang, HM Anton berjanji akan menyantuni 13 ribu warga tak mampu selama bulan Ramadhan ini. Hal itu disampaikan saat Komutas Aksara Tumapel meng-

gelar buka bersama anak yatim di Perpustakaan Umum Kota Malang, Minggu (28/05/2017). HM Anton memberikan apresiasi terhadap gerakan Komutas Aksara Tumapel. Sebab, dinilai telah memberikan contoh

yang baik dalam mengisi bulan Ramadhan ini dengan manyantuni anak yatim. “Saya atas nama Pemerintah Kota Malang maupun pribadi mengapresiasi langkah komunitas Aksara Tumapel ini.

Memanfaatkan bulan suci Ramadhan untuk meningkatkan ibadah dengan berbagi pada anak dhuafa,” tutur dia. Karena itu, ia juga akan melaksanakan pembagian santunan yang telah rutin dilak-

sanakan. Baik sebelum menjabat Walikota maupun sesudah diberi amanah menjadi Walikota Malang sejak 2013 silam. “Pada tahun ini kami sekeluarga secara pribadi akan melaksanakan pembagian santunan pada 13 ribu warga Kota Malang dengan pembagian 250 warga di setiap kelurahan. Itu sebagai wujud kepedulian pada sesama yang kurang beruntung,” ungkap pria yang akrab disapa Abah Anton ini. Anton berharap ratusan anak yatim itu lebih giat lagi belajar dan menuntut ilmu. Sehingga, cita-citanya tersapai. Sementara itu, M Taufik dari komunitas Aksara Tumapel menjelaskan bila santunan pada anak asuhnya kali ini merupakan yang ke-13 kalinya. Menurut dia, ada 300 anak yatim yang disantuni. “Mereka sebagian besar tinggal di kawasan padat penduduk. Misalnya di bantaran rel kereta api, dan bantaran sungai. ” tuturnya. Dia menjelaskan santunan itu diberikan pada mereka berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak. Karena itu dia berharap anak asuh Aksara Tumapel tetap semangat dan termotivasi untuk berbuat lebih baik lagi. “Khususnya peningkatan kadar keimanan dan ketaqwaannya,” paparnya.naji_dewa_roisky

TULUNGAGUNG

EDISI 177 | 12 - 18 JUNI 2017

Di Blitar, Spanduk Risma Maju Pilgub Jatim Bertebaran

Tulungagung Menuju Kabupaten Layak Anak Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah mempersiapkan sarana dan prasarana guna mendukung program perlindungan serta peningkatan kualitas tumbuh kembang anak.

Spanduk Risma di Kota Blitar.

ULUHAN spanduk dukungan terhadap Wali Kota Risma untuk maju dalam Pilgub Jatim 2018, bertebaran di Kota Blitar. Spandukspanduk itu terpasang di beberapa jalan utama di Kota Blitar sejak, Minggu (4/6) malam. “Pagi saat menyapu jalan itu, sudah terpasang. Orang-orang sini saya tanya mengaku gak ada yang tahu siapa yang masang,” ujar Priyanto (27), seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu Jl Mawar, Rabu (7/7/2017). Menanggapi banyaknya spanduk tersebut, Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi menyatakan, itu semua di luar mekanisme partai. “Saya juga lihat kok, tapi itu diluar mekanisme partai. Saya justru menyayangkan itu karena bisa memecah belah partai. Sebaiknya ditanyakan dulu pada yang bersangkutan, apakah bersedia atau tidak. Jika Bu Risma nyaman ya gak apa-apa,” katanya. Sampai hari ini puluhan spanduk masih tetap terpasang di tempatnya semula. Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar, Suharyono saat dikonfirmasi menegaskan jika pemasangan spanduk itu tidak berizin. “Saya dapat informasi telah terpasang bersamaan dimulainya peringatan Hari Lahir Pancasila disini. Namun kami belum berhasil menemukan siapa yang masang. Yang jelas tidak berijin,” terangnya. Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Blitar, Wikandrio menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas perizinan untuk segera melakukan penertiban. “Kami sudah koordinasi dengan dinas yang mengeluarkan perizinan, ternyata memang belum ada ijinnya. Jadi kami akan segera menertibkannya,” tegasnya.ndt

Bupati Melantik 139 Pejabat

UPATI Tulungagung Syahri Mulyo, SE., M.Si menerima tim verifikasi lapangan evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA), di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa, Jum’at (01/06/2017) sekaligus menyampaikan Komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan kawasan layak anak. Kegiatan ini di hadiri sekitar 80 orang diantaranya Wakil Bupati Tulungagung Drs Maryoto Bhirowo MM Wakapolres, Dandim

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo menyampaikan kewajiban pemerintah daerah menyiapkan ruang bagi kenyamanan anak.

0807/Tulungagung Letkol Czi Agung Isa Rakhman SH., SKPD Terkait, Ormas LSM. Bupati Syahri Mulyo mengatakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah mempersiapkan sarana dan prasarana guna mendukung program ini. Di antaranya beberapa programprogram yang memfokuskan pada perlindungan serta peningkatan kualitas tumbuh kembang anak. “Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyiapkan ruang atau infrastruktur bagi kenyamanan anak. Karena itu

masing-masing satuan organisasi perangkat daerah mempunyai tanggung jawab yang sama,” kata Syahri. Pemaparan hasil kegiatan serta Evaluasi tim verifikasi pendamping kabupaten layak anak salah satunya di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Tim melakukan penilaian atau verifikasi dengan melihat langsung kondisi di daerah Kabupaten Tulungagung sebelum ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak. Beberapa kriteria dalam penilaian Kabupaten Layak Anak di

antaranya mengukur pencapaian teregistrasi akta lahir anak, kegiatan aktifitas forum anak di daerah terkait bagaimana anak-anak terlibat langsung, masalah pengasuhan anak di daerah utamanya terkait upaya penanggulangan nikah dini, program kesehatan anak dimulai dari anak lahir hingga layanan kesehatan terhadap anak, kepastian keberlangsungan pendidikan anak, serta sekolah yang ramah akan anak. Kabupaten Tulungagung dalam hal ini merupakan Kabupaten yang memenangkan lomba dan

mendapatkan Piagam Penghargaan Tingkat Madya secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2017 akan diadakannya lomba kembali KLA tingkat Nasional dengan target mendapatkan juara kategori Nindya. “Diharapkan warga masyarakat Kab. Tulungagung turut membantu berperan dalam hal ini sehingga cita-cita Pemerintahan Kabupaten Tulungagung sebagai predikat KLA tingkat Nasional bisa terwujudkan,” harap bupati.nnang

Ratusan PNS Tulungagung Ikuti Santapan Rohani Ramadhan KEGIATAN santapan rohani Ramadhan 1438 H/2017 yang digelar di Pendopo Kongas Arum Kusumaning, Jum’at, (2/06/2017), berjalan kidmat. Acara yang berjalan sekitar satu setengah jam ini diikuti antusias oleh ratusan orang yang terdiri dari PNS di lingkup Pemkab, anggota TNI Kodim 0807 Tulungagung, Polres Tulungagung, anggota PKK, anggota Darma Wanita, anggota Persit, anggota Bhayangkari, Perwosi, serta anggota GOW Kab Tulungagung. Dalam acara yang menghadir-

kan penceramah KH. Yasin Bisri dari Pojok Ngantru Tulungagung ini juga dihadiri unsur Forpimda Tulungagung. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE. M.Si berpesan kepada seluruh PNS lingkup Pemkab Tulungagung meski berpuasa supaya tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat serta tetap bekerja secara optimal. “Pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada seluruh karyawan dan karyawati Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk tetap meningkatkan disiplin kerja selama

bulan Ramadhan. Jangan sampai karena puasa kinerja kita menurun,” kata Bupati. Lebih lanjut bupati juga mengingatkan kepada seluruh PNS karyawan – karyawati Pemkab Tulungagung dan semua yang hadir untuk menjadikan ramadhan sebagai momentum pengendalian diri selama di dunia. Sementara itu KH. Yasin Bisri mengajak para PNS untuk melaksanakan ibadah puasa dengan niat hanya mencari Ridho Alloh SWT dan menjalankannya dengan penuh keikhlasan.nnug/hms

Ratusan PNS Tulungagung mengikuti santapan rohani Ramadhan.

Dinkes Blitar Sidak Makanan dan Minuman Olahan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo melantik 139 pejabat.

ENGAN terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil, pedoman pelaksanaan sistem Merit Dalam Pola Pembinaan Manajemen Pegawai Sipil otomatis mengalami transformasi sesuai dengan Tuntutan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang ASN membawa perubahan besar dalam penyelengaaraan manajemen ASN, pengembangan karier Aparatur Sipil Negara yang semula lebih didasarkan pada sistem karier yang lebih mengutamakan senioritas, dengan berlakunya Undang-undang ASN ke sistem Merit, dimana dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil mulai dari sistem rekruitmen hingga pengangkatan ke dalam jabatan menekankan 3 (Tiga) aspek mutlak yakni kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai yang diberlakukan secara adil dan wajar. Demikian yang dikatakan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo,SE,M.Si dalam acara pelantikan kepada 139 pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Kabupaten Tulungagung, Jumat,02 Juni 2017. Bupati Tulungagung menjelaskan, pelantikan tersebut dimaksud untuk melakukan promosi dan rotasi bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Tujuannya adalah untuk mengisi formasi jabatan yang kosong karena pejabat yang lama telah purna tugas, merupakan pembinaan dan pengembangan karier serta sebagai upaya untuk melakukan penyegaran terhadap jajaran pejabat yang ada, dengan demikian diharapkan penyelenggaran pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.nher/hms W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

Tim TKP2MO sidak makanan dan minuman.

INAS Kesehatan Kabupaten Blitar bentuk TKP2MO (Tim Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Makanan/minuman Olahan) dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 H.

Tim TKP2MO sidak makanan dan minuman.

Tim beranggotakan Sat Bimmas Polres Blitar, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BNN, Jajaran Dinas Kesehatan, Humas Pemkab Blitar yang menjalankan atas nama Kepala Dinas kabupaten Blitar, Kasi Kesling Kesjaor, Dra. Wiwin Dwi Sulandari, MM.

Pelaksanaan sidak, Kamis, 8 Juni 2017, yang meliputi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kanigoro, Sutojayan, dan Panggungrejo. Ada tiga toko di Kecamatan Sutoyan, Toko Ibu yang beralamat di Jalan Raya Utara Lodoyo, Toko

Jaya Usaha jalan Raya barat Lodoyo, dan Toko Tentrem. Dari sidak ketiga toko tersebut ditemukan susu kaleng Indomilk coklat yang diproduksi Indofood kondisi barang rusak, vanila wafer cream produksi UBM Biskuit kondisi barang kadaluarsa per tanggal 8 April 2017, masing-masing jumlah satu buah. Selanjutnya juga ditemukan kopi bubuk roda api rusak, susu coklat frisian flag, susu carnation rusak, dan roti kering. Kondisi barang tersebut diketahui berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti. Hasil pengawasan tim TKP2MO Kabupaten Blitar ditandatangani Dra. Wiwin Dwi Sulandari.nadv/nang

11 EDISI 177 | 12 - 18 JUNI 2017

Punggawa Pancasila Dipertanyakan Ini Indonesia... nSambungan Halaman 1

Pengarah dan Kepala UKP PIP. Lalu, upacara pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu 7 Juni 2017. Ketua UKP PIP Yudi Latief mengemukakan bahwa keberadaan unit tersebut bukan untuk menambah konflik dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Tapi justru ingin menyatukan. “UKP PIP momentum untuk merekatkan tenunan kebangsaan karena Pancasila alat persatuan. Dengan Pancasila bukan merobek persatuan, tapi malah ingin merekatkan kembali simpul-simpul yang longgar,” kata Yudi usai pelantikan. Dia mengibaratkan sapu lidi. UKP ini yang akan mengikat lidi-lidi itu menjadi sebuah kesatuan yang kuat, tidak tercerai berai. “Sapu lidi akan kuat bila dijadikan satu ikatan yang kuat. Dan ikatan yang kuat itu Pancasila,” katanya. Apakah lembaga itu nantinya akan digunakan untuk memetakkan mana saja organisasi yang anti Pancasila misalnya seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI? “Belum sampai ke sana, ini kan baru di awal-awal saja,” jawab Yudi. Menurut Yudi, unit kerja yang ia pimpin ini lebih kepada fungsi koordinasi. Terutama untuk melakukan pengendalian dan pembenahan pada sisi pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah. Lanjut Yudi, jalan keluar terbaik adalah melakukan pemberdayaan komunitaskomunitas dan kembali pada semangat Pancasila serta gotong royong. Ia berharap, meski unit kerja ini dibentuk dalam upaya membumikan Pancasila, tetapi perlu semua pihak ikut serta. Baik itu rohaniawan, budayawan, para tetua adat, sineas, maupun jurnalis. Yudi mengatakan, Unit Kerja Presiden Pembinaan Pancasila ini akan berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kemendikbud maupun Kemenristek Dikti. “Kami hanya bisa membantu supaya pelajaran Pancasila menjadi bahan ajar, sistem delivery, metodologinya itu harus lebih berbobot, menarik, lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat,” kata dia. Wakil Ketua Dewan Per-

wakilan Rakyat Fadli Zon menilai Presiden Jokowi berhak membentuk UKP PIP. Namun, dia menilai lembaga seperti itu bukan hal yang baru. “Di masa lalu juga sudah pernah ada BP7, ada P4 dan lain sebagainya,” kata Fadli ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2017). Fadli mengatakan, DPR nanti akan menanyakan apa target yang diharapkan pemerintah dari pembentukan unit ini. Upaya itu untuk mengawasi agar kinerja unit bisa efektif. “Kan semangat dari pemerintah itu tidak mau terlalu banyak badan atau dewan yang kinerjanya kurang efektif atau enggak jelas. Nanti output-nya ke mana kita lihat lah,” ujar Fadli. Dalam pelantikan tersebut, rupanya terselip sebuah kejadian menarik. Nama mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Muhammad Sirajuddin Syamsuddin alias Din Syamsuddin ‘hilang’ di hari H pelantikan. Padahal sebelumnya, dalam surat pemberitahuan pelantikan unit kerja tersebut, nama Din ada di salah satu calon yang akan dilantik. Rencana pelantikan Din sebelumnya juga dibenarkan oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusobroto. Tapi pada akhirnya, nama Din ‘hilang’. Posisinya yang seharusnya sebagai salah satu dari Dewan Pengarah UKP PIP digantikan oleh Ketua PBNU Said Aqil Siradj. Din lantas menjelaskan alasan mengapa dia batal dilantik oleh Presiden Jokowi. Meski tak merinci apakah keputusan itu datang dari Istana, dia mengisyarakatan pembatalan itu terjadi lantaran tidak bertemunya satu kesepakatan jika kelak ia menjabat. “Pokoknya loyalitas, tapi tidak menghalangi kritisisme. Oleh karena itu, saya sudah tahu, dan atas kesepakatan saya untuk tidak dimasukkan ke jajaran sembilan (Dewan Pengarah),” kata Din di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (7/62017). Atas sikap itulah, untuk sementara Din tidak menerima dulu tawaran menjadi Dewan Pengarah UKP PIP. Din menceritakan, sejak ditawarkan posisi tersebut sejak Januari lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Sekre-

taris Kabinet Pramono Anung, dia mengatakan mendukung adanya badan tersendiri yang dapat mengimplementasi ideologi Pancasila di masyarakat. Kontroversi lain dari lembaga itu juga ada pada diri Megawati Soekarnoputri. Saat menjadi Presiden, kebijakan putri Presiden RI pertama, Soekarno, itu juga menuai pro dan kontra. Misalnya penjualan aset negara dan BUMN seperti PT Indosat Tbk dengan alasan pelunasan utang. Kemudian, soal penerbitan Surat Keterangan Lunas kepada para obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, mengomentari keterlibatan Megawati dalam UKP PIP. Menurutnya, posisi tersebut tidak tepat diisi seorang ketua umum partai politik. “Idealnya unit ini diisi oleh ideolog-ideolog Pancasila, negarawan, guru-guru bangsa yang paham Pancasila, tapi tidak terlibat dalam politik praktis seperti ketua partai,” kata Sodik, Rabu, (7/6/2017). Ia mengkhawatirkan ketika posisi dalam unit tersebut diisi jabatan politis, akan muncul subjektivitas. Apalagi ketika badan ini juga terlibat dalam aksi edukasi dan sosialisasi Pancasila. Namun, sejumlah pihak tetap mendukung keberadaan Mega di Dewan Pengarah UKP PIP. Misalnya saja Ketua DPR Setya Novanto yang menilai figur Mega sangat representatif dalam menggelorakan nilainilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Sebagai mantan Presiden, pemimpin partai politik terbesar, beliau adalah anak kandung Proklamator yang juga Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno,” kata Novanto, Rabu, (7/6/2017). Karena itu, Novanto tidak ragu Soekarno sebagai salah satu perumus Pancasila, selalu mengalirkan darah Pancasila kepada seluruh rakyat Indonesia, terkhusus kepada putra dan putri kandungnya. “Saya yakin, Megawati Soekarnoputri tidak lagi sekadar anak kandung perumus 5 sila dalam Pancasila, tapi juga telah menjadi ‘anak ideologis’ dari Pancasila itu sendiri,” kata tokoh yang juga ketua umum Partai Golkar tersebut.sya/ag/vv

Aa Gym Siap Maju Pilgub Jabar, Asal... Jabar Pilgub 2018... nSambungan Halaman 1

KH Abdullah Gymnastiar, biasa disapa Aa Gym, menyatakan siap maju di pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 mendatang. Namun, niatan itu ada syaratnya. Pengasuh Pondok Pesantren Daarut Tauhid, Bandung, ini mensyaratkan bila masyarakat Jabar mendukungnya sungguh-sungguh, maka harus ada dukungan sebanyak 2,5 juta Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Jika ada 2,5 juta KTP untuk Aa, Aa siap maju di Pemilihan Gubernur Jawa Barat,” ujar Aa Gym saat mengisi acara buka puasa bersama di kawasan pondok pesantrennya, Kamis (8/6/2017). Aa Gym menegaskan kesiapannya menjadi gubernur itu di hadapan lebih dari 2.000 santri dan warga setempat. “Saya tidak punya ambisi untuk memimpin Jawa Barat, tapi jika ditakdirkan oleh Allah dan banyak dukungan, saya harus siap lahir dan batin karena yang terpenting adalah ridho Allah,” kata Aa Gym. Meski begitu, menurut Aa Gym, dirinya tidak berambisi menjadi gubernur, namun bila banyak masyarakat yang mendukungnya maka bisa jadi dia akan benar-benar maju memperebutkan kursi “Jabar 1”. Aa Gym pun memberikan wejangan soal kepemimpinan yang dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, masyarakat memerlukan pemimpin yang dapat mempersatukan umat dan berlaku adil. “Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak ada pihak manapun

yang terzolimi. Kita doakan bersama saja agar Jawa Barat yang rakyatnya berjumlah 47,3 juta dan 97 persen umat Islam, dikaruniai pemimpin yang adil, yang takut kepada Allah, aqidahnya benar dan bersih, ahli ibadah, berakhlaq mulia rahmatan lil alamin,” katanya. Selain itu, Gubernur Jawa Barat juga harus memiliki jiwa entrepeneur dan istiqomah sehingga tak tertipu duniawi, dapat dicintai dan mencintai masyarakat Jawa Barat. Terkait partai politik mana saja yang sudah berkomunikasi dengannya, Aa Gym mengaku sampai saat ini belum ada komunikasi intens dilakukan dengan parpol manapun. Survei Indo Barometer yang dipublikasikan, Selasa (6/6/2017), menyebut lima calon dengan tingkat pengenalan tertinggi alias populer di Jabar, yakni Deddy Mizwar (99 persen), Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym (94,9 persen), Desy Ratnasari (94,9 persen), Dede Yusuf (92,4 persen), dan Ridwan Kamil (88,8 persen). Dari survey yang dilakukan pada 17 sampai 23 Mei 2017 tersebut, menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dari tingkat keterpilihan ada tiga kandidat kuat, yaitu Ridwal Kamil, Deddy Mizwar, dan Dedi Mulyadi. “Ketika responden kami sodorkan pertanyaan tertutup dan pernyataan terbuka maka hasilnya ada tiga kandidat kuat untuk Cagub Jabar 2018, yakni Ridwan Kamil, Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi,” ungkapnya. Sementara survey Poltracking yang dirilis di Jakarta, Kamis (8/6/2017), member 25 nama tokoh yang potensial untuk maju sebagai cagub Jabar, di mana sebanyak 92,04 persen

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

mengaku mengenal Aa Gym. Menyusul setelah Aa Gym, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dengan 86,05 persen, politisi Partai Demokrat Dede Yusuf 84,03 persen, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil 79 persen. Ada pula Desy Ratnasari dengan 78 persen, Rieke Diah Pitaloka 71,38 persen, Dedi Mulyadi dan 57,63 persen serta Primus Yustisio 55,38 persen. Sisanya, nama yang hanya dikenal oleh tidak lebih dari 35 persen responden. “Aa Gym menjadi tokoh yang paling terkenal di Jawa Barat saat ini,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha. Kepopuleran Aa Gym berbanding lurus dengan tingkat kesukaan atau akseptabilitas publik terhadapnya. Sebanyak 75,63 persen responden mengaku menyukai Aa Gym. Setelah Aa Gym, ada Ridwan Kamil yang disukai 70,38 persen responden, Deddy Mizwar 68,00 persen, Dede Yusuf 67,38 persen, dan Desy Ratnasari 50,75 persen. “Tak hanya dikenal, tapi Aa Gym juga jadi tokoh yang paling disukai,” kata Hanta. Meski demikian, Aa Gym masih kalah dalam hal elektabilitas atau tingkat keterpilihan. Pada bagian ini, Ridwan Kamil paling unggul karena dipilih oleh 38,13 persen responden. Kemudian, menyusul Deddy Mizwar 16,38 persen, Dedi Mulyadi 11,25 persen, Dede Yusuf ,9,75 persen. Nama Aa Gym baru muncul di urutan kelima dengan 6,50 persen. “Ini menunjukkan bahwa tingginya popularitas dan akseptabilitas belum tentu berbanding lurus dengan elektabilitas,” ujar Hanta.ril/ sur/ko

Gatot Mengancam Petahana Tahun Pemilu... nSambungan Halaman 1

Seorang yang dekat dengan lingkaran Partai Gerindra menyebutkan sejumlah elite nasional dan lokal sudah masuk dalam radar Prabowo. Nama yang beredar dan dalam proses lobi di antaranya Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Hanya saja, kata sumber tersebut, untuk memaksimalkan komposisi sipil-militer, nama Zainul Majdi yang lebih sering digaungkan oleh elite Gerindra. “Tuan Guru Bajang (Zainul Majdi, red) sama Panglima TNI Gatot (Gatot Nurmantyo, red) masuk radar Pak Prabowo,” ungkapnya. Saat dimintai konfirmasi soal loyalitas Zainul Majdi karena dia kader Demokrat, sumber itu tidak menjelaskan lebih rinci. Ia hanya menyebut jika nama Zainul Majdi yang sering disebut-sebut di internal Gerindra. “Gak tahu ( juga soal loyalitas Zainul Majdi ke Demokrat, red). Karena nama Tuan Guru itu disebut-sebut oleh elite Gerindra,” pungkasnya. Peneliti The Political Literacy Institute Adi Prayitno mengatakan, aktivitas politik Gatot Nurmantyo saat ini kian terlihat agresif terkait kepentingan pemilihan presiden 2019. “Panglima TNI sepertinya ingin menjadi kandidat,” kata Adi, Sabtu (10/6/2017). Menurut pengamatan Adi, dalam sejumlah agenda keg-

iatan, seperti seminar kebangsaan yang dilakukan kampus, organisasi masyarakat, termasuk partai politik, misalnya, Gatot terlihat agresif. “Tak berlebihan kiranya jika agresifitas Gatot ini dibaca sebagai upaya memoles citra untuk mendulang insentif elektoral di pilpres mendatang,” kata Adi. “Tak ada asap jika tak ada api. Begitulah pepatah yang pas utk menggambarkan gerilya politik Gatot saat ini. Tak mungkin aktif blusukan jika tak ada maksud nyapres,” tambah Adi. Namun manuver panglima Gatot ini sebut Adi, mendapat banyak sorotan negatif terutama menyangkut posisinya sebagai Panglima TNI. Selain itu publik masih trauma dengan keterlibatan TNI dalam politik yang melahirkan praktik politik yang represif dan otoriter. Agresivitas Gatot untuk mengisi bursa Pemilu 2019 juga ditengarai menjadi penyebab Panglima mengumbar kasus korupsi Helikopter AW101, termasuk memberikan tekanan kepada Angkatan Udara. Upaya ini dinilai sekadar pencitraan. Dalam konteks pencitraan tersebut, muncul spekulasi bahwa Gatot sengaja membongkar beberapa kasus diantaranya tentang korupsi di tubuh TNI ini justru dapat mempermalukan Instutusi TNI karena tampak ada persaingan di internal TNI yang dikhawatirkan mengganggu profesionalisme matra. “Spekulasi lain, ada persaingan atau kepentingan salah satu institusi TNI terkait suk-

sesi orang nomer satu di tubuh TNI,” demikian Adi. Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago berpendapat Gatot Nurmantyo bisa saja menjadi figur alternatif. Gatot punya peluang menjadi calon presiden yang kuat dalam pertarungan 2019. Meski begitu, untuk bisa mendapatkan predikat presiden, setidaknya tiga syarat ini meski dilakukan Gatot. Pertama, tentu saja Gatot harus memiliki partai politik pengusung untuk maju atau dimajukan sebagai capres. “Kedua, aspek finansial tentu harus ada sebagai amunisi dalam bertarung. Ketiga, citra dan prestasi dia selama menjabat,” ungkap Pangi melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (9/6/2017). Apabila tiga aspek itu terpenuhi, ujar Pangi, Gatot dapat menjadi antitesis dari Presiden Jokowi. Saat ini mau tidak mau, setelah Pilkada DKI, kekecawaan pendukung Ahok telah bermunculan kepada Jokowi. Di sisi yang lain, Prabowo Subianto sebagai pemimpin oposisi, juga semakin solid setelah jagoannya Anies-Sandi tampil sebagai pemenang. Pada titik inilah Gatot muncul sebaga figur perekat, sekaligus calon alternatif di Pemilu 2019. “Saya kira Gatot bisa diperhitungkan. Ia bisa menjadi lawan tanding yang seimbang, sekaligus sebagai sang penantang Jokowi,” pungkasnya. Seperti diketahui, kekalahan PDIP dalam Pilkada DKI Jakarta merupakan warning bagi Jokowi di pemilihan presiden 2019 mendatang. Pengamat politik Univer-

sitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, menyebutkan kemenangan pasangan AniesSandi, berjalan beriringan dengan meningkatnya kekuatan politik Prabowo Subianto di satu sisi. Di sisi yang lain, konsolidasi kekuatan nonparpol juga semakin menguat seiring kekecewaannya terhadap pemerintahan Jokowi. Kekuatan nonparpol, tidak hanya dari kelompok Islam saja, tetapi juga dari para pendukung Ahok. Bisa saja keduanya beralih pada Prabowo nantinya. Ujang menyebut Prabowo, saat ini telah menjadi ancaman bagi Jokowi di Pemilu 2019. “Kemenangan Anies-Sandi, bisa jadi tanda kemenangan Prabowo 2019 nanti,” tutur Ujang saat dihubungi di Jakarta, Jumat (9/6/2017). Dari segi peta politik, jelas Ujang, kehadiran para elite dan ketua parpol di rumah Prabowo saat perayaan kemenangan Anies-Sandi, adalah kunci konsllidasi sedang terbangun. Kekuatan tersebut seolah ingin diperlihatkan dan dilanjutkan pada Pilkada serentak 2018 nanti. “Saat ini kan, kekuatan Prabowo sudah terlihat. Yang datang ke rumahnya itu ada Sohibul Iman, Zulkifli Hasan, Hary Tanoe, Aburizal Bakrie, dan elite lainnya. Itu sudah semacam konsolidasi 2019 nanti,” jelasnya. Ujang pun menyarankan Jokowi agar mulai merumuskan strategi jitu dan mulai hati-hati mengantisipasi hal ini. “Jokowi harus bisa susun strategi mulai sekarang, karena ancaman itu sudah nyata,” paparnya.tau/de/ril

Risma Sudah Ketemu Mega, Hasilnya Mengejutkan! Bursa Pilgub... nSambungan Halaman 1

“Lho memang ini sekolah? Menjadi pemimpin itu berat tugasnya meskipun orang lain menilai mampu,” kata Risma di ruang kerja, Kamis (08/07/2017) kepada wartawan. Bahkan, Risma mengaku sudah menyampaikan unegunegnya kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk tetap teguh menyelesaikan tugasnya memimpin Surabaya hingga akhir jabatan. “Bu Mega sudah setuju bukan aku. Aku ngomong ke Ibu (Megawati) ini belum selesai tugas saya. Karena saya berangkatnya dari sumpah,” cetusnya. Dirinya juga menyampaikan bahwa pihaknya beberapa kali menolak usulan jabatan strategis dan memilih tetap menjadi Walikota Surabaya sesuai dengan amanah. Kepada Mega, Risma pun menjelaskan tugas-tugasnya

sebagai Walikota. Apalagi menurut Risma, masih banyak sekali laporan orang miskin di Surabaya. Risma ingin berkomitmen menyelesaikan tanggung jawabnya pada warga Surabaya. “Ibu Mega tahu dan memahami karena berangkat saya dari sumpah,” ujarnya. Alasan lain, Risma emoh dicalonkan karena masih terikat sumpah jabatan. Ia tak mau sudah bekerja membangun Kota Surabaya, tapi masih ada warganya yang menangis karena menderita. Karena sumpah itu, Risma mengaku menolak berbagai tawaran baik sebagai cagub atau menteri. “Ingat gak. Ditawari jadi menteri, Gubernur DKI dari awal aku sampaikan aku gak mau. Boleh dicek ke Bu Mega,” cetus Risma. Sebelumnya, kabar pencalonan Risma mulai muncul setelah DPC PDIP Surabaya berniat mendaftarkan sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018. Bahkan, Sekretaris DPC PDIP

Surabaya, Syaifudin Zuhri menegaskan Risma sebagai kader PDIP tentunya akan mematuhi apa yang diperintahkan partai. “Bu Risma tidak punya hak menolak atau mengiyakan. Partai punya pertimbangan lain baik dari hasil survei dan kajian tertentu sebagai penentu memberikan rekomendasi,” katanya. Saat ini baru ada 3 nama calon yang cukup kuat untuk diusung PDIP dalam Pilgub Jatim: Risma, Abdullah Azwar Anas, dan Wagub Jatim saat ini Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Direktur Lembaga Survei Regional (LSR) Mufti Mubarok mengatakan, Risma adalah salah satu kandidat potensial untuk maju sebagai cagub. Menurut dia, dalam survei terbaru LSR diketahui bahwa elektabilitas para tokoh yang disebut-sebut akan maju di Pilgub tidak ada yang mencapai 40 persen. Elektabilitas tertinggi masih diduduki Gus Ipul dengan 37 persen. Sementara Risma 34 persen dan Khofifah

Indar Parawansa 27 persen. “Saat ini semua tokoh masih sangat berpeluang. Termasuk Risma yang sudah menyalip Khofifah,” kata Mufti. Menurut dia, naiknya elektabilitas Risma dikarenakan warga Jatim ingin pemimpin baru, bukan nama-nama lama yang sudah beredar selama ini. “Kebutuhan pemimpin baru sangat terasa. Dari survei tampak para calon lama elektabitasnya cenderung turun sementara elektabilitas calon calon baru cenderung naik,” tegas Mufti. Menurut dia, dalam politik, keputusan Risma ini tentu saja bisa berubah. Pagi A, sore B, malam bisa berubah jadi C. Direktur Eksekutif Berpikir Institute, Romel Masykur juga menyebutkan hal serupa. Menurut dia, dari 18 tokoh masyarakat yang dijaring, Risma masuk empat besar. Mereka berturut-turut adalah Gus Ipul, Khofifah, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, dan Risma. Sementara sisanya masih dibawah nilai rata-rata.wan

Panglima TNI Umumkan Tiga Tersangka Korupsi Heli AW 101 Korupsi... nSambungan Halaman 1

bukan pada substansi keabsahan pimpinan. “Setahu saya, teman-teman anggota DPD RI, saat ini sedang menunggu putusan MA tentang pengujian Peraturan DPD RI Nomor 3 dan Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib yang dibentuk oleh pimpinan yang bertentangan dengan putusan MA Nomor 20P/HUM/2017,” katanya. Afnan menegaskan, jika pengujian Peraturan tentang Tata Tertib DPD RI ini dikabulkan, maka putusan itu selaras dengan putusan MA putusan Nomor 20P/HUM/2017 sebelumnya yang akan mengkonfirmasi bahwa kepemimpinan DPD RI periode 2017-2019, tidak sah. Sebelumnya, PTUN Jakarta melalui sidang di Jakarta, Kamis (8/8/2017) memutuskan menolak gugatan mantan Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan sejumlah anggota DPD RI yang meng-

gugat pemanduan sumpah jabatan pimpinan DPD RI oleh Wakil Ketua MA. Kubu GKR Hemas berpendapat bahwa pemanduan sumpah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 20P/HUM/2017 yang sudah menentukan masa jabatan DPD selama lima tahun. Menurut dia, jika putusan Mahkamah ini dilaksanakan, pelantikan Oesman sebagai pemimpin DPD tidak perlu diadakan. Dalam sidang putusan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim PTUN, Ujang Abdullah, menyatakan, permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Ada sejumlah pertimbangan majelis hakim dalam menolak gugatan dari Ratu Hemas dan kawan-kawan. Hakim anggota, Nelvy Christin, menyebut, cakupan atau ruang lingkup permohonan adalah permohonan penerbitan yang sifatnya baru, bukan pembatalan keputusan yang sifatnya sudah ada. Menurut dia, permohonan pemohon tidak memenuhi unsur dalam UU Administrasi Pemerintahan. Objek yang dis-

engketakan menurut majelis hakim bukanlah objek yang bisa disengketakan di PTUN. Karena objek yang disengketakan berupa pengambilan sumpah hanya bersifat seremonial. “Gugatan pemohon dinilai tidak masuk obyek material karena pengangkatan sumpah bersifat seremonial,” kata Nelvy. Ku b u O e s m a n S a p t a Odang yang diwakili Wakil Ketua DPD, Nono Sampono, meminta semua pihak menghormati putusan PTUN yang menolak permohonan GKR Hemas terkait pembatalan pemanduan sumpah pimpinan DPD. Nono juga mengajak pihakpihak yang selama ini berseberangan dan tidak mengakui kepemimpinan OSO untuk bergabung dan menyudahi konflik internal, karena sudah ada putusan PTUN. “Teman yang ada di dalam berharap ada kesadaran kepada teman-teman di luar, bergabunglah,” kata Nono kepada wartawan usai sidang putusan di PTUN Jakarta, Kamis

(8/6/2017). Nono meminta semua anggota untuk bersama-sama memperkuat lembaga DPD. Dengan kelembagaan yang kuat maka semua masalah yang dihadapi bisa diselesaikan secara bersama-sama terutama yang menyangkut kepentingan daerah. Menanggapi upaya hukum yang disediakan yaitu peninjauan kembali (PK), Nono mempersilakan pihak Hemas untuk melakukan PK atau tidak. Namun, dia sangat berharap seluruh anggota DPD untuk bersatu. “Semua punya kewajiban, baik untuk kepentingan daerah maupun kepentingan mengisi agar lembaga ini berperan. Kasihan rakyat melihat kenapa kok (wakil rakyat) konflik terus, padahal sudah saatnya bekerja,” ucap Nono. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz menyayangkan putusan PTUN DKI Jakarta yang tidak menuntaskan sengketa kepemimpinan di DPD, tetapi justru berpotensi membuat situasi makin kusut.sin/arm/tir

METROPOLIS

EDISI 177 | 12 - 18 JUNI 2017

MUDIK GRATIS 2017 DENGAN MODA TRANSPORTASI BUS, KERETA API DAN KAPAL LAUT

PEMPROV JATIM SIAP ANGKUT 210 RIBU PEMUDIK Pakde Karwo mengatakan sejumlah armada bus, kereta api dan kapal laut dikerahkan untuk menampung pemudik pada mudik gratis tahun ini. ROGRAM Mudik Gratis kembali diselenggarakan oleh Pemprov Jatim. Tahun 2017 ini, mudik gratis disediakan untuk 210.638 kursi atau seat bagi para pemudik, mulai yang menggunakan bus, kereta api dan kapal laut. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya disediakan sebanyak 183.733 seat. “Mudik gratis terus dilaksanakan di Jatim. Ini jumlah terbesar di Indonesia, bahkan di dunia karena bisa mengangkut sebanyak 210 ribu lebih orang,” ujar Gubernur Jatim Soekarwo pada Lensa Indonesia, Jumat (9/6/2017). Pakde Karwo (sapaan akrab gubernur) mengatakan sejumlah armada bus, kereta api dan kapal laut dikerahkan untuk menampung banyaknya pemudik pada mudik gratis kali ini. Jatim menyediakan sebanyak 777 bus yang berkapasitas 73.535 orang. Dari total bus tersebut, sebanyak 530 bus adalah fasilitas dari pemprov dan sisanya merupakan shuttle bus bantuan dari pihak sponsor. Lebih lanjut disampaikan, jika kuota bus habis, masyarakat bisa menggunakan fasilitas mudik gratis dengan moda transportasi kereta api dengan jumlah 126.303 kursi untuk 138 perjalanan. “Semua jurusan kereta api gratis,” jelasnya. Selain itu, Pemprov Jatim juga menyediakan angkutan laut untuk masyarakat yang tinggal di kepulauan. Untuk jalur laut, Pemprov Jatim menyediakan fasilitas ke 24 perjalanan untuk sekitar 10.800 orang. Lebih lanjut disampaikan Gubernur Soekarwo, Tahun ini Pemprov Jatim

membuka jalur baru mudik gratis dengan tujuan ke Pelabuhan Jangkar, Pasuruan ke Pulau Raas, Kabupaten Sumenep. Sedangkan jalur seperti Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya-Pulau Masalembo, Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi-Pulau Sapeken, Pelabuhan Kalianget Sumenep-Pulau Kangean (kapal cepat) tetap dijalankan. “Berkat adanya tambahan kapal mudik gratis pada jalur baru ini, kuota tahun 2017 naik 132 persen dibandingkan dengan 2016,” jelasnya. Sedangkan bagi pemudik sepeda motor, jumlah truk untuk mengangkut sepeda motor yang disediakan tetap sama dengan tahun 2016 lalu, yakni sebanyak 8 unit truk untuk 400 unit sepeda motor. “Adanya truk pengangkut sepeda motor ini sangat memudahkan pemudik. Sepedanya dititipkan pada layanan ini, orangnya ikut mudik gratis dengan bus atau kereta api,” imbuh gubernur dua periode ini. Daftar Mudik Gratis Melalui Online Soal pendaftaran mudik gratis, kali ini Pemprov memberikan kemudahan dengan adanya pendaftaran melalui online. Karena itu, dengan gadget yang dimiliki oleh setiap orang maka sudah bisa digunakan untuk mendaftarkan diri ikut program mudik gratis ini dengan alamat website: mudikgratis.dishub. jatimprov.go.id. Ditambahkan, cara online ini sangat mudah diikuti oleh masyarakat. Karena calon pemudik dapat mengklik alamat web tersebut dan bisa memilih tujuan

Gubernur Soekarwo saat memberangkatkan mudik gratis tahun lalu.

mudik. Bahkan, ketersediaan kursi juga disebutkan dengan detil. Pendaftaran telah dibuka mulai 5-18 Juni 2017. “Langkah ini kami lakukan sebagai bentuk layanan pemerintah kepada masyarakat. Kami ingin masyarakat dapat terlayani dengan mudah. Sekarang ini eranya sudah online, jadi pendaftaran mudik gratis ini juga kami sediakan secara online,” tegas Pakde Karwo. Terpisah, Ketua DPD Organda Jawa Timur Mustofa mengapresiasi program mudik gratis yang diselenggarakan

setiap tahunnya oleh Pemprov Jatim. Namun ia mengharapkan agar bus yang digunakan merupakan bus yang sesuai dengan trayek pada tujuan tersebut. “Ini dilakukan untuk memberikan rasa keadilan,” ujarnya. Senada dengan Ketua DPD Organda Jatim, Ketua Yayasan Layanan Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim Muhammad Said Sutomo juga mengapresiasi program mudik gratis. Program ini telah diakui oleh masyarakat Jatim dan bisa dilanjutkan oleh siapapun penerus-

nya. Lebih lanjut disampaikannya, mudik gratis ini telah memenuhi harapan masyarakat yang ingin mengendarai kendaraan umum dengan harga gratis, mutu pelayanan yang baik dan tepat waktu. “Harga sudah dijamin Pemprov Jatim, mutu pelayanan dilakukan dengan baik oleh Dishub Jatim, serta didukung dengan ketepatan waktu. Jadi beban masyarakat dalam kegiatan mudik lebaran ini sudah bisa teratasi,” tukasnya. nsarifa/adv

Kota Bandung Sempurnakan Sistem Proses Penerimaan Peserta Didik Baru 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana.

E M E R I N TA H Kot a B a n d u n g telah meyempurnakan sistem Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017. Sehingga dengan sistem online yang diterapkan saat ini lebih mudah, praktis dan efisien. Setidaknya terdapat enam perbedaan dalam sistem PPDB 2017, dibandingkan PPDB 2016 lalu. Keenam perbedaan tersebut yakni pada jalur RMP SMP, jalur prestasi, jalur MoU, jalur undangundang, seleksi jalur akademik, dan pengaduan dan informasi. Pada jalur RMP SMP misalnya, di PPDB 2016 lalu pendataan dilakukan terlebih dahulu oleh sekolah asal, baru kemudian dimasukan dalam database Disdik. Untuk jarak hanya berlaku pada batas pasingrade (PG). Sementara pada PPDB 2017, data yang digunakan adalah akumulasi dari data Dinsos, atau menunjukkan salah satu surat keterangan jaminan sosial/SKTM dan jarak. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana mengatakan, Kota Bandung sudah termasuk ke dalam smart city, sehingga dilakukan pendaftaran PPDB online Kota Bandung. Namun demikian, meskipun lebih mudah dan efisien, masyarakat hendaknya memperhatikan semua persyaratan pendaf-

W W W. L E N S A I N D O N E S I A . C O M

taran,” Apabila sudah terpenuhi maka siswa yang bersangkutan bisa mengikuti seleksi masuk khusus PPDB Online Kota Bandung,” kata Elih kepada awak media di Balaikota baru-baru ini. Selain itu, Poses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini akan melibatkan pihak sekolah swasta. Nantinya sebanyak 114 sekolah swasta akan dilibatkan dalam proses PPDB ini. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Mia Rumiasari mengatakan, penambahan sekolah tersebut dilakukan untuk memfasilitasi siswa yang ingin masuk ke sekolah swasta. Ditambah, jumlah rombongan belajar di sekolah negeri belum mencukupi kebutuhan. “Tahun ini jumlah siswa SD yang lulus mencapai 38.000 siswa. Sementara kuota SMP negeri hanya bisa menampung 15.000 siswa saja,” ujar Mia. Dengan begitu, Dinas Pendidikan merasa perlu memfasilitasi para siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Perlakukan sistem PPDB untuk kedua sekolah pun disamakan dengan mengusung asas keadilan. Selain itu, kini siswa yang masuk kategori Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) yang masuk ke sekolah swasta juga mendapatkan fasilitas yang sama dengan sekolah negeri. Mereka

akan tetap mendapatkan bantuan dana pendidikan dengan bekerja sama dengan sekolah yang bersangkutan. Mia menjelaskan, ada tiga komponen pembiayaan yang akan dibantu oleh Dinas Pendidikan, yaitu biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi. Ia telah memegang komitmen seluruh sekolah swasta di Kota Bandung agar menerima siswa RMP ini sama halnya dengan siswa lainnya. Ia menambahkan, kuota RMP tahun ini tidak hanya dipatok sebesar 20% dari total kuota tiap sekolah. Ada beberapa sekolah yang meminta penambahan kuota RMP agar lebih bisa mengakomodasi siswa-siswa kurang mampu. Beberapa sekolah sudah mengajukan penambahan kuota RMP. Bahkan, menurut Mia, ada sekolah yang meminta penambahan kuota hingga 40%. “Usulan kuota itu tidak dilakukan oleh Dinas Pendidkan, tetapi berdasarkan usulan dari masingmasing sekolah. Untuk RMP memang standar pemerintah 20%. Tetapi di sekolah-sekolah tertentu yang rawan ekonomi sosial dan memang jumlah RMPnya tinggi mengusulkan lebih dari 20%. Yang tertinggi SMP 31, kuota RMP-nya mengusulkan 40%, jadi tergantung pemetaan kebutuhan masyarakat,” jelas Mia.narie/adv