Koran Lensa Indonesia Edisi 95

Page 1

Klik website: http://www.lensaindonesia.com/

Edisi 95 13 - 19 Juli 2015

TERBIT 16 HALAMAN, HARGA ECERAN: RP 4.000, LANGGANAN: RP 16.000 (LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Perlukah Presiden “Reshuffle” Menteri Ekonomi Sekarang?

Ridwan Agustin dan Tommy Abu Alfatih.

Dua Pilot Indonesia Dicurigai Gabung ISIS KEPOLISIAN Federal Australia (AFP) melaporkan dua pilot Indonesia terlacak bergabung dengan kelompok militan Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Hal ini sempat membuat pihak Australia, terancam. Salah satu foto dipercaya sudah terbang ke Australia dan salah seorang pilot memposting foto di Facebook sedang berada di Sydney Opera House, tahun lalu. Seorang dari dua pilot itu diketahui merupakan mantan pilot AirAsia Indonesia dan sekarang berada di Raqqa, Suriah. Baca: Dua... Hal 7

Jokowi Tuding Buruh Penyebab Investor Diam-Diam Hengkang dari Batam DEMONSTRASI pekerja yang terjadi di beberapa perusahaan asing di Batam, Kepulauan Riau berbuntut hengkangnya beberapa pabrik. Investor asing umumnya sensitif terhadap gangguan seperti demo. Di antaranya adalah Siemens, Seagate, Japan Servo dan beberapa perusahaan lainnya. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Imam Haryono mengaku baru mendapatkan laporan terkait maraknya demonstrasi yang menyebabkan hengkangnya beberapa perusahaan besar dari Batam.

PAK HARTO MENTERINYA HEBAT-HEBAT Dulu Soeharto memang tidak tamat sekolah dasar, tetapi menterimenterinya hebat. Tidak seperti menterinya Jokowi. TIDAK optimalnya kinerja ekonomi nasional membuat isu reshuffle menteri-menteri di bidang ekonomi kian kencang. Lantas, apakah perlu Presiden melakukan perombakan kabinet saat ini? Menurut Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, reshuffle menteri di bidang ekonomi akan memberikan suasana baru dan optimisme baru. “Jadi, reshuffle itu memberikan suasana baru ya. Kita punya manajemen baru. Akan ada ekspektasi dan semangat baru. Tapi, kalau (menteri baru) kemampuannya enggak keluar juga, ya sama saja. Kalau orang baru masih belajar juga, ya gimana, repot lagi,” ujar Ari ditemui seusai acara pemaparan laporan perekonomian Indonesia oleh Bank Dunia di Jakarta, Rabu (8/7/2015). Dia menjelaskan, sebenarnya saat ini yang lebih penting ialah adanya perubahan jajaran pejabat di bawah Direk-

tur Jenderal, yaitu pejabat eselon II ke bawah, di kementerian. Pasalnya, para pejabat tersebut yang merupakan eksekutor dan banyak memberikan persetujuan suatu proyek. “Pejabat Dirjen ke bawah ini yang tanda tangan (proyek). Jadi, yang penting ya ini,” kata dia. Menurut dia, percepatan pergantian jajaran pejabat di bawah tingkat Dirjen akan membuat realisasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur akan berjalan lebih cepat. Saat ini, kata dia, penyerapan anggaran oleh kementerian dan lembaga masih sangat minim. Hal itu menjadi salah satu penyebab melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 ini. Sementara menurut mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang juga mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution menyatakan, saat ini banyak menteri yang tidak memiliki kapabilitas di bidangnya. Hal itu sangat berbeda dengan para menteri pada era Orde Baru. Baca: Pak Harto... Hal 7

Diduga Panti Asuhan Millinium Cuma Kedok Cari Donasi Bayi dan Balita Tidak Terurus, Pemiliknya Punya Alphard

Baca: Jokowi... Hal 7

KEJATI JATIM USUT MARK UP DISNAK Hukrim

4

CORRUPTOR FIGHT BACK KPK Sorot

5

Bayi dan Balita Tidak Terurus, Pemiliknya Punya Alphard

KONDISI anak-anak asuh di Pondok Panti Asuhan Millinium, Jalan Tenggulunan, Larangan, Sidoarjo, Jawa Timur, bikin miris banyak orang. Bocahbocah malang ini nampak tidak terurus, kekurangan gizi dan terkadang sakit-sakitan. Pemandangan ini disebarluaskan oleh Nining Astria di

ANGGUN SEBUT AL QURAN HALALKAN GAY Blitz

6

8

MK LEGALKAN DINASTI POLITIK Nasional

www.lensaindonesia.com

Baca: Diduga... Hal 7

Sutiyoso Libatkan Publik, Gatot Kuatkan TNI AL-AU USAI pelantikan sebagai Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Rabu (8/7), Letjen TNI (purn) Sutiyoso menyatakan dirinya berjanji akan menjadikan BIN lebih terbuka dengan mengajak masyarakat ikut memberikan informasi, seperti urusan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. "Pekerjaan intelejen itu memerlukan banyak sekali

informasi dari berbagai sumber. Karena itu, ke depan BIN akan lebih terbuka," jelasnya. Sebelum melakukan semua itu, kata Sutiyoso lagi, dirinya akan lebih dulu melakukan konsolidasi internal BIN, mulai dari struktur organisasi, kemampuan SDM, hingga fasilitas yang dimiliki. Baca: Sutiyoso... Hal 7

Aset 2,9 Juta Karyawan Diserobot Bos Tanah, Uang Negara Rp 24 M Terancam Hilang (Bagian 11)

SOSOK PENCIPTA BUKU SD ‘INI BUDI’ Perempuan Tangguh

jejaring sosial Facebook. Dari ratusan anak yang dirawat, setiap 10 anak akan diasuh oleh 1 orang pengasuh. Bahkan, dia menyebut ada salah satu anak sampai diikat kakinya, serta mengalami malnutrisi akibat hanya disuapi nasi dan kuah mi instan. Sedangkan pengurus panti asuhan tersebut disebut-

kan memiliki sebuah mobil mewah jenis Alphard. “Banyak yang bilang jangan fitnah sebelum tahu sendiri, datang aja langsung. Lha ada banyak orang yang dah dateng ke sana, lihat anak tidur di halaman belepotan pup dilalerin ya didiiemin, lihat bayi dimandiin kucuran air dingin, lihat ruam popok merah sampai ada yang berdarah dan dibilang pengasuhnya kalau itu salep,” demikian dikutip dari akun NiningAstria Bakulbumpelkuwacisokyutnplapy MariamTegang, Selasa (7/7/2015). Disebutkan juga jika selama ini anak-anak memang hidup dari donasi dan santunan. Namun ada keraguan santunan tersebut justru masuk ke kantong pribadi pemilik panti. Bisa jadi keberadaan anak-anak itu hanya dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan dari donasi. “Banyak yang belain pengurus juga katanya enggak semudah itu urus anak-anak sebanyak itu hanya mengandalkan donasi dan santunan.

9

Pesan Bareskrim, Hei Mafia Tanah (Henry Gunawan) Jangan Main-main ya di Indonesia Bareskrim melihat laporan terhadap Minarto dan Renny yang dilakukan Puskopkar Jatim harus benar-benar diseriusi. Katanya, semua proses harus berjalan adil dan transparan. Penyidik dilarang tergiur pemberian, khususnya dari pihak yang sedang berselisih. PUSAT Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jatim akhirnya melayangkan peninjauan kembali dengan menghadirkan bukti baru (novum) di Polda Jawa Timur atas Renny Susetyowardhani dengan dugaan pemalsuan akta notaris (pemalsuan

surat) yang pernah mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Direskrimum Polda Jatim pada 7 April 2015. Saat itu hasil gelar perkara dengan nomor LPB/1169/ X2014/UM/JTM, tanggal 2 Ok-

tober 2014, pada Jumat 27 Maret 2015 menyebutkan bahwa terlapor Renny tidak bisa dipidanakan dalam pasal 385, 263, dan 266 KUHP. Novum yang diajukan berupa bukti-bukti pembebasan tanah kas desa (TKD) berikut suratsurat lain yang berkaitan dengan tanah seluas 24 hektar di Desa Pranti, Juanda, Jawa Timur, yang kini dikuasai Henry Gunawan. Ketua Puskopkar Jatim Drs EC H Tri Harsono mengatakan, pengajuan novum disampaikan ke penyidik Polda Jawa Timur pada Sabtu (4/7/2015). Menurut

penyidik saat itu, novum tersebut bisa menjadi bukti baru yang menguatkan sehingga tidak menutup kemungkinan membuka kembali kasus SP3 Renny. “Saya serahkan semua dokumen ke penyidik. Sebab saya yakin yang namanya kedzaliman pasti akan kandas. Kebenaran pasti akan bicara,” tutur Tri Harsono kepada Lensa Indonesia, Jumat (10/7/2015). Tri berharap, kasus ini nantinya bisa menjadi perhatian serius pihak Polda Jawa Timur. Baca: Pesan... Hal 7

Henri Gunawan


EKBIS

2 Edisi 95/13 - 19 Juli 2015

StarOne Berakhir, Pelanggan Indosat Terima Kompensasi LAYANAN StarOne berakhir, sehubungan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 30 Tahun 2014 terkait Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler tanggal 10 September 2014 (“PM No. 30/ 2014”) dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 799 Tahun 2014 tentang Penetapan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 800 MHz Kepada PT Indosat Tbk tanggal 12 September 2014 (“KM No. 799/2014”). Kedua kebijakan tersebut dimaksudkan alokasi frekuensi radio 800 MHz bisa digunakan keperluan layanan seluler yang lebih besar. Untuk itu, Indosat segera menghentikan Layanan StarOne berteknologi CDMA. Konsekuensinya, Indosat bisa lebih memberikan variasi layanan untuk masyarakat dengan berbagai inovasi layanan seluler (Matrix, Mentari dan IM3) dengan teknologi terkini karena adanya tambahan alokasi frekuensi radio. “Atas nama manajemen, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas

kesetiaan pelanggan menggunakan layanan StarOne selama ini. Semoga pelanggan StarOne tetap setia menggunakan layanan Indosat melalui mekanisme transisi dengan pengalihan layanan berbasis CDMA ke layanan berbasis GSM,” ujar John M. Thompson, Director & Chief Technology Officer Indosat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (04/07/2015). John menambahkan, berakhirnya layanan StarOne, Indosat memberikan kompensasi kepada Pelanggan dalam berbagai bentuk seperti kartu SIM GSM, Fasilitas Call Forwarding, serta saldo Indosat Dompetku yang besarannya bergantung rata-rata penggunaan layanan StarOne dalam 3 bulan. “Dompetku tersebut dapat ditarik tunai di Galeri Indosat terdekat atau dibelanjakan di merchantmerchant yang bekerjasama de eld ngan Indosat,” pungkas John. Suasana gallery Indosat di Jakarta masih nampak stabil ketika kebijakan pengakhiran layanan StarOne mulai diberlakukan, Sabtu 4 Juli 2015.

Pasar Saham China Seperti Kiamat, Akankah Krisis 2008 Terulang? MYVPLUS hendak menggerus segmen pasar Surabaya yang dipahami berpotensi tinggi setelah Jakarta.

Topup Pulsa Berbonus Voucher dari MYVPLUS PT Kreasi Teknologi Solusindo, perusahaan bidang jasa website portal, kini mulai menerjuni bisnis e-commerce dengan meluncurkan produk barunya bertitel My Voucher Plus (My V Plus) di Surabaya, Selasa (07/07/2015). “Market size psar e-commerce Business to Customer (B2C) di Indonesia ini meningkat dari US$0,56 miliar di tahun 2011, menjadi US$3,65 miliar di tahun 2015 ini. Untuk kami menangkap peluang itu karena di Indonesia masih berpotensi tinggi untuk pasa ecommerce dunia,” ujar Kukuh Prayogi, CCO MYVPlUS saat diwawancarai Lensa Indonesia. Kukuh menambahkan, launching MYVPLUS di Surabaya kali ini bertujuan untuk menghimpun pasar e-commerce yang potensi nya masih tinggi setelah Jakarta. “MyVPlus ini merupakan layanan transaksi online top up plusa untuk semua operator yang berhadiah 61 jenis voucher dari 40 merchant offline dan online. Jika selama ini beli pulsa hanya mengisi pulsa, maka dengan layanan MYVPLUS kali ini berhadiah puluhan voucher dari resto, supermarket, dan lainnya,” tandas Kukuh. Diketahui sebelum launching di kota Surabaya, MYVPLUS sudah dipenuhi aktifitas penggunanya, yakni sudah terjadi 500 transaksi dalam dua hari yang menunjukkan bahwa peminat e-cpmmerce eld jenis ini masih berpotensi tinggi.

Pengusaha Elpiji Panik Gara-gara Aturan Menperin PARA pengusaha Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) saat ini sedang panik. Pasalnya, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengeluarkan surat yang mewajibkan rubber seal (karet) pada tabung elpiji memiliki label Standar Nasional Indonesia (SNI). “Para pengusaha SPBE/SPPBE sekarang lagi resah, lagi panik. Karena aturan Menteri Perindustrian yang mewajibkan rubber seal harus memiliki label SNI,” kata Ketua Umum Asosiasi Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Eri Purnomohadi, Kamis (9/7/2015). Eri mengatakan, produk berlabel SNI memang baik. Namun bila ini diterapkan, maka pengusaha SPBE terancam gulung tikar lebih cepat, karena tidak ada lagi keuntungan yang didapat. “Kita makin cepat gulung tikarnya mas,” tegas Eri. Eri mengungkapkan, dengan aturan tersebut, biaya rubber seal yang memiliki label SNI harganya jauh lebih mahal, yakni mencapai Rp 135/rubber seal. Sementara, selama bertahun-tahun pengusaha menggunakan rubber seal yang memiliki standar khusus dari PT Pertamina (Persero), yang harganya hanya Rp 30-Rp 40/rubber seal. “Ini tentunya akan makin menambah biaya produksi yang tinggi bagi pengusaha SPBE/SPPBE. Apalagi fee pengisian elpiji terutama yang elpiji subsidi (filing fee) tidak pernah naik sejak 2007. Filing feenya cuma Rp 300/kg itu dari 2007 nggak pernah naik sampai sekarang. Padahal listrik sudah berapa kali naik, upah pekerja tiap tahun naik, harga BBM untuk truk pengangkut elpiji naik,” tutup Eri. rrd www.lensaindonesia.com

Pasar saham China benar-benar gila. Investor asing melihatnya seolaholah dunia mau kiamat. JATUHNYA pasar saham China kemarin tak hanya membuat investor lokal panik, tapi juga investor asing. Banyak yang ketakutan koreksi masif itu bakal memicu krisis. Kekhawatiran ini wajar, sebab hanya dalam hitungan minggu Pasar Saham China anjok 32%, menghapus kapitalisasi pasar lebih dari US$ 3 triliun (Rp 39.000 triliun). Buntutnya, pasar saham di negara lain juga kena imbasnya, termasuk Bursa Efek Indonesia (BEI) yang kemarin ditutup merah. Hari ini ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga masih bergerak negatif. Entah kebetulan atau tidak, pasar saham New York, Amerika Serikat (AS), juga kemarin mengalami masalah teknis dan harus dihentikan sementara. Dari kabar yang beredar, pasar saham AS sengaja dihentikan sementara supaya mencegah terjadinya aksi jual besarbesaran. “Pasar saham China kemarin benar-benar gila. Investor asing melihatnya seolah-olah dunia mau kiamat,” kata Analis dari Bespoke Investment Group dalam riset harian yang dikirimkan kepada investor seperti dikutip CNN, Kamis (9/

7/2015). Tenang dulu, jangan buruburu ambil kesimpulan. Apakah memang koreksi tajam di Pasar Saham China bakal berujung krisis? Mari kita bandingkan dengan krisis yang pernah terjadi. Sejauh ini, anjloknya pasar saham China ini belum ada apaapanya jika dibandingkan dengan koreksi Indeks S&P 500 yang jatuh 41% hanya dalam waktu dua bulan, sampai ke titik terendahnya di 666. Anjlok Indeks S&P 500 dipicu oleh bangkrutnya Lehman Brothers di pertengahan 2008. Hal ini masih lebih parah dibandingkan koreksi Pasar Saham China yang hanya 32%. Apalagi jumlah kepemilikan saham asing di Pasar Saham China tidak besar, hanya 1,5% dari total kapitalisasi pasar. Sehingga pengaruhnya secara langsung ke investor asing tidak besar. Banyak juga investor yang membandingkan jatuhnya pasar saham China ini dengan krisis dot-com AS di awal era 2000-an. Indeks Komposit Shenzen yang memuat banyak saham perusahaan teknologi baru dikhawatirkan mengalami krisis serupa. Shenzen ini dianggap bakal bernasib seperti Nasdaq saat krisis dot-com. Indeks Komposti Shenzen sudah jatuh 40% sejak pertengahan Juni. Investor melepas saham-saham lapis dua dan perusahaan teknologi baru. “Banyak pelaku pasar yang ketakutan pasar saham China sudah bubble dan siap meledak,” kata Ankur Patel, Kepala Investasi

Pasar dari R-Squared Macro Management. Waktu itu Nasdaq anjlok 41% dalam 10 pekan, terus melemah sampai jatuh 78% ke titik terendahnya di Oktober 2002. Koreksi yang terjadi di Shenzen diperkirakan masih akan terjadi. Ini juga sebutan saat Dow Jones anjlok 22,6% dalam sehari, yaitu pada Oktober 1987. Tentunya situasi di pasar saham China masih lebih ringan dibandingkan Black Monday. Setelah menggelembung atau bubble, pasar saham China mulai memecah dengan terjadinya koreksi yang cukup dalam. Kondisi ini diperburuk adanya eksposure pemerintah China pada surat utang Yunani yang gagal bayar (default). Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, ekonomi China sangat dekat dengan Indonesia. Risiko yang menimpa China lebih tinggi dampaknya dibanding krisis finansial di negeri para dewa, Yunani. Saat ini, kondisi yang terjadi di China efeknya bukan hanya akan menimpa pasar keuangan, namun juga perdagangan Indonesia. Agus bilang, saat ini pasar saham China sedang terkoreksi. Dalam satu bulan terakhir, pasar saham Tiongkok terkoreksi hingga 30 persen. “Kita harus antisipasi karena China menjadi pusat bagi pertumbuhan regional dan dunia,” ujarnya, Rabu (8/7/2015). Jika koreksi pasar modal China terus terjadi dan cukup tajam, lanjut Agus, dampaknya berantai. Dampak yang lang-

sung terasa adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Sebab itu, Agus mengingatkan, dalam kondisi seperti ini, Indonesia harus menjaga fundamental ekonomi. Inflasi yang terkendali dan defisit transaksi berjalan lebih sehat ke arah 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) harus terus dipantau. “Daya tahan ekonomi Indonesia harus dijaga,” kata Agus. Kekhawatiran Agus tak berlebihan. China adalah negara tujuan ekspor keempat Indonesia setelah AS, India, dan Jepang. Sebab itu, BI telah merevisi proyeksi penurunan pertumbuhan ekspor Indonesia tahun ini lebih dalam dari 11 persen menjadi 14 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statitik (BPS), ekspor pada 2014 tercatat sebesar 176,29 miliar dollar AS atau menurun 3,43 persen dibanding periode yang sama 2013. Jadi, jika BI memperkirakan ekspor drop hingga 14 persen, berarti tahun ini kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-Desember 2015 hanya 151,61 miliar dollar AS. Salah satu penyebab kinerja ekspor yang lebih buruk ini diakibatkan perekonomian China melemah. BI memperkirakan ekonomi China hanya tumbuh 7,1 persen di 2015. Sasmito Hadi Wibowo, Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS mengakui, tren pelambatan ekonomi China telah berdampak terhadap ekspor Indonesia di tahun ini. Sasmito bilang, dengan gejolak ekonomi di China saat ini, ekspor Indo-

nesia bisa semakin turun lebih dalam. Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih berpendapat, nilai tukar rupiah masih rentan tekanan eksternal. Kondisi ekonomi Yunani dan China yang dikhawatirkan mengalami krisis, menjadi persoalan yang bakal menekan rupiah. Namun, Ekonom Bank BCA David Sumual menilai, anjloknya indeks saham China tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Alasannya, kondisi itu belum berdampak kepada sektor riil China. Jadi, dampaknya belum akan dialami Indonesia. Lagi pula, pasar keuangan China belum terlalu terbuka. Selain itu, pasar bursa China tidak sebesar bursa AS. Menurut David, jebloknya pasar saham China lebih disebabkan faktor bubble di sektor keuangan. Pemicunya, pemerintah China melakukan intervensi untuk menstabilkan harga saham. Sebab, indeks saham China selalu naik berlipat beberapa tahun terakhir. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop juga bilang jatuhnya harga saham China belum berdampak terhadap ekonomi China. Sebab, hingga kini sektor riil di negara tirai bambu tak terpengaruh. Diop juga menilai jatuhnya saham di China belum mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global, meskipun China merupakan mitra dagang terbesar Amerika Serikat (AS) dan Eropa. ad/ase/mar

Pelindo III Kerahkan 38 Unit Kapal untuk Lebaran 2015

Investor Boleh Bangun Kampus hingga Rumah Sakit di KEK

PELINDO III melalui Pelabuhan Tanjung Perak menyiapkan sedikitnya 38 unit kapal penumpang terhitung mulai H-15 hingga H+15. Sebanyak 15 unit kapal disiapkan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), dan untuk 23 unit kapal lain disiapkan operator kapal swasta berikut 4 unit kapal perintis. “Tahun ini sedikit berbeda dengan tahun lalu dalam hal pelayanan terhadap penumpang kapal laut, Kami menyiapkan dua gedung terminal penumpang yaitu terminal penumpang sementara dan Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara (GSN). Terminal penumpang sementara terletak disebelah barat terminal GSN mampu menampung sedikitnya 2.500 orang untuk menginap jika terjadi keterlambatan kedatangan kapal. Dulu para calon penumpang kapal laut kami sediakan tenda dan tidur dibawah tenda besar, kini kami

PEMERINTAH terus menggelontorkan insentif untuk pada investor yang mau mengembangkan bisnisnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Sofyan Djalil, Rabu (8/7/2015), menyatakan insentif yang akan diberikan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang segera disusun. Dia bilang, nantinya investor di Kawasan Ekonomi Khusus tidak hanya bisa mendapatkan keringanan pajak atau tax holiday. Mereka pun diperbolehkan membangun infrastruktur. Pemerintah menjanjikan bagi investor yang membangun infrastruktur sendiri akan diberikan financial viability gap fund. “Di KEK itu mereka boleh mendirikan rumah sakit, boleh mendirikan universitas. Yang di daerah-daerah luar

masukkan mereka ke terminal penumpang sementara sisi barat,” ujar Kahumas Pelindo III Cabang Tanjung Perak, Dhany Rachmad Agustian di Surabaya, (06/07/2015). Dhany menambahkan, guna memberikan kenyamanan untuk calon penumpang kapal laut yang terpaksa harus menginap, terminal penumpang sementara sudah bersih dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti toilet, ruang kesehatan, ruang menyusui, ruang lansia dan yang berkebutuhan khusus, kantin, musholla, ruang merokok, serta kantin. “Terminal penumpang jGSN juga tetap melayani debarkasi penumpang, dua jam sebelum keberangkatan, kami buka khusus untuk para calon penumpang kapal laut. Dua unit garbarata juga siap beroperasi 100%, namun bergantung kondisi posisi sandar kapal dan pintu yang tersedia dikapal, tambah Dhany. Arus mudik tahun 2015,

penumpang dari pelabuhan Tanjung Perak diprediksi naik mencapai 67.000 orang atau naik sekitar 5% dari tahun 2014. Sedangkan untuk jumlah penumpang yang turun diperkirakan mencapai 91. 000 orang dari tahun 2014 sebanyak 86.000 orang. Jelang lebaran 2015, di Pelabuhan Tanjung Perak dibentuk Tim Satgas Angkutan Lebaran yang terdiri dari Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran, KP3, Pelindo III Cabang Tanjung Perak, Disnav serta operator pelayaran guna standby 24/7 selama arus mudik berlangsung seperti tahun sebelumnya. “Yang berbeda pada tahun ini adalah kami menyiapkan dua posko yang siap melayani para pemudik yang lewat pelabuhan Tanjung Perak di dalam terminal GSN dan didepan Kantor Pelindo III Cabang Tanjung Perak.” pungkas Dhany. eld

Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil.

KEK enggak bisa. Jadi segala bentuk insentif sudah diberikan, tinggal keluarkan PPnya saja,” kata Sofyan. Selain itu, dia bilang, di KEK tersebut orang asing juga diperbolehkan memiliki est apartemen sendiri.


3

POLITIK

Edisi 95/13 - 19 Juli 2015

Inikah Kursi Menteri yang Diincar PDIP ISU kocok ulang alias reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin berhembus kencang. Reshuffle disebut merupakan cara yang paling pantas untuk meningkatkan kinerja kabinet kerja yang belakangan terus merosot, utamanya di bidang perekonomian. Kalangan terbatas menyebutkan, PDIP selaku partai pengusung Presiden Jokowi menginginkan sejumlah kursi di kementerian. Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, informasi yang diterimanya ada sepuluh lembaga Kementerian dan seskab yang akan direshuffle dan diincar oleh PDIP. “Sepuluh posisi yang diincar yaitu, Menteri BUMN, Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Seskab, Menakertrans, Menpora, Menkeu, Menteri ESDM, Menkopolhukam dan Mensesneg,” terang dia dalam perbincangan dengan redaksi, Jumat (10/7). Menurutnya, secara obyektif sah-sah saja jika PDIP mengincar sepuluh kursi itu. Sebab, PDIP adalah partai penguasa dan pengusung utama Jokowi pada pilpres lalu. “Dan dilihat secara historis dari awal pembentukan kabinet kerja, memang PDIP menginginkan kursi lebih banyak dari yang sudah ada,” sambungnya. Dilanjutkan Panji, sikap tersebut bukan merupakan bentuk keserakahan PDIP, namun merupakan fakta politik yang harus diterima. “Bangsa Indonesia sudah memilih Jokowi sebagai Presiden, kita semua tahu bahwa Jokowi adalah petugas partai PDIP. Sehingga bukan kejahatan jika PDIP ingin menambah kursi menteri, bahkan memang harus seperti itu langkah yang sam dilakukan.” tutup Panji.

Menpora Imam Nahrawi saat meramaikan festival budaya di Jakarta.

Sodorkan Pakta Integritas, Menpora Cari Pendukung dari Industri Sepakbola MENPORA Imam Nahrawi, Kamis malam (9/7/ 2015) secara resmi menutup acara Penyegaran Perangkat Pertandingan untuk ajang Piala Kemerdekaan 2015 yang digelar Tim Transisi di Pusat Pengembangan Pemuda dan Olahraga Nasional (PP PON) Cibubur, Jakarta Timur. Penutupan penyegaran perangkat pertandingan seperti pengawas pertandingan, wasit, dan asisten wasit untuk ajang Piala Kemerdekaan 2015. Penutupan kegiatan ini dihadiri personel tTim Transisi, Diaz Faisal Hendropriyono, Tommy Kurniawan, Zuhairi Misrawi, dan Cheppy T Wartono. Kepala PP PON Teguh juga datang saat mendampingi Menpora. Koordinator acara yang sekaligus mantan wasit FIFA dan PSSI, Daryanto, dalam laporannya menyatakan acara dihadiri sebanyak 44 pengawas pertandingan dan 158 wasit serta asisten wasit. “Semuanya memiliki lisensi nasional C1. Materi yang disampaikan instruktur mengacu pada standar FIFA terbaru. Semuanya disegarkan agar ketika pertandingan tampil prima,” kata Daryanto. Dalam acara tersebut Diaz Faisal Hendropriyono mewakili Tim Transisi menyampaikan terimakasih atas kesediaan perangkat pertandingan mempelajari kembali teori perangkat pertandingan dan latihan fisik. “Persepakbolaan Indonesia sedang mengalami krisis, namun kita perlu bersyukur memiliki Menpora yang berani dalam mereformasi persepakbolaan Indonesia. Jadi jangan mau lagi diatur pihak-pihak tertentu. Kontribusi anda sangat penting,” kata Diaz. Imam Nahrawi dalam kesempatannya menyampaikan kebanggaannya dengan kegiatan penyegaran ini. “Jadilah pengadil yang adil, membawa harkat dan martabat bangsa. Saya sangat berterimakasih atas segala ketulusan para bapak sekalian. Tidak hanya di sepakbola, di dunia hukum juga, jika ada hakim adil, menteri yang jujur, Presiden yang tegas dan berani, Indonesia akan menjadi negara yang betul-betul dihuni kedamaian dan ketenteraman,” kata Menpora. “Kalau Menpora hanya sekadar ingin melihat sepakbola berjalan seperti kemarin. Urusan selesai. Tapi kita semua ingin sepakbola menjadi solusi dan alat pemersatu bangsa yang dijalankan dengan sportivitas tinggi, serta hak-hak pemain dipenuhi. Perangkat pertandingan adalah ujung tombak dari sportivitas pertandingan. Yang hadir ini pasti orang pemberani dan tidak takut intimidasi,” tambah Menpora. Penyegaran Perangkat Pertandingan ini digelar selama dua hari, mulai Rabu-Kamis, 8 – 9 Juli 2015. Materi dan pemateri juga berbeda antara Pengawas Pertandingan dengan Wasit dan Asisten Wasit. Materi untuk Pengawas Pertandingan meliputi topik seputar pengawasan pertandingan serta materi psikologi dan kepemimpinan. Pematerinya Ngadiman Asri, Jajat Sudrajat, Mulyana S, serta pemateri dari TNI. Materi untuk Wasit dan Asisten Wasit meliputi praktek lapangan disampaikan oleh Aris, peraturan permainan disampaikan Mulyana S, psikologi dan kepemimpinan disampaikan TNI, serta teori persiapan fitness test disampaikan Jajat Sudrajat dan tim. Pada acara ini, dilakukan juga pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas seluruh perangkat pertandingan dan disaksikan langsung oleh Menpora. kirlando

Ada Capim KPK yang Nyontek Saat Ujian INTEGRITAS, kata yang lekat dengan gerakan antikorupsi yang selalu digaungkan KPK. Hal itulah yang membuat pansel KPK tak habis pikir ada kandidat calon pimpinan yang nyontek saat ujian. “Saya nggak habis pikir kok bisa-bisanya, calon pimpinan KPK nyontek. Yang paling penting untuk menjadi pimpinan KPK kan integritas,” kata Ketua Pansel KPK Destry Damayanti, dalam perbincangan, Jumat (10/7/2015). Kandidat-kandidat yang

nyontek itu telah dicatat nomor ujiannya. Pansel juga langsung mengambil tindakan tegas dengan mencoret nama-nama tersebut. “Kami pastikan didiskualifikasi,” kata Destry. Peristiwa kandidat nyontek itu terjadi pada Rabu (8/7/ 2015) saat capim KPK menjalani uji kompetensi. Saat itu 189 kandidat mengerjakan soal pilihan ganda. Destry memastikan sejumlah nama yang mencontek itu tidak akan muncul dalam pengumuman tes hasil kompe-

tensi dan makalah pada 14 Juli. Destry tidak mau membuka siapa saja kandidat yang mencontek tersebut. Ada yang ditegur langsung kemarin itu. Ada juga yang cukup kami catat nomornya,” ujar Destry. “Jadi bagi yang merasa mencontek, siap-siap saja tidak muncul dalam pengumuman seleksi selanjutnya,” ujar Destry.faj/fdn

Ketua Pansel KPK, Destry Damayanti.

PDIP Menolak, PPP Bilang ‘Ada Kepentingan untuk Merusak’

Solusi KPU untuk Dualisme Partai Solusi yang ditawarkan KPU langsung ditolak PDIP. Beberapa orang menyebut penolakan tersebut memiliki ‘kepentingan merusak’. KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik menyatakan bahwa solusi mengatasi keterlibatan partai yang sedang sengketa internal ialah dengan memberikan dua berkas. Dalam masing-masing berkas tersebut ditandatangani ketua umum kedua belah kubu yang sengketa. “Apabila berkoalisi dengan partai lain maka berkasnya harus dari dua partai itu. Ini dianggap bisa memenuhi undang-undang. Kita akan mengikuti proses di pengadilan, apabila pengadilan menyatakan si A sah secara inkracht maka yang lainnya dianggap bukan dokumen resmi,” kata Husni di Ruang Pansus C DPR dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR, Ketua Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi II, Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, di Senayan, Kamis (9/7). Husni juga menegaskan, bahwa bila di kemudian hari apabila calon ini menang tidak digugat soal pencalonan dokumennya itu. Dalam konteks dokumen pencalonan tidak di-

persoalkan jauh hari. “Supaya kita punya jalan keluar menghindari gugatan atas persyaratan pencalonan,” tuturnya. Namun solusi tersebut mendapatkan berbagai pandangan dari fraksi di DPR. Ada yang mendukung ada juga yang menolak solusi yang diberikan oleh KPU tersebut. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria merespon jalan keluar bagi partai yang tak kunjung inkracht. Menurutnya, solusi KPU sudah tepat, mengantisipasi adanya persoalan hukum di kemudian hari. “Kalau dua kelompok menandatangani satu berkas akan melanggar undang-undang. Itu solusi sementara ini. Tapi secara pribadi tetap pada keputusan pengadilan inkracht. Setuju pada KPU karena berada di dua berkas yang berbeda,” tuturnya. Namun berbeda dengan pernyataan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) Bambang Soesatyo. Menurut Bam-

bang, ada ketidakjelasan, sebab berkas formulir pendaftaran partai ganda. Masih jauh hari untuk mengetahui mana yang bisa sah secara hukum atau dianggap asli. “Ini ada formulir dua. Ini negara apa? Ya sudahlah, kalau perlu Golkar enggak perlu ikut gak papa,” tegas Bambang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak solusi yang diberikan oleh KPU terhadap partai yang bersengketa bisa ikut pilkada serentak nantinya. KPU mempersilakan dua partai yang bersengketa mengajukan calon di pilkada sampai menunggu putusan inkracht di pengadilan. Wakil Ketua Fraksi PDIP Arif Wibowo mengatakan, rapat yang dilakukan antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, Mendagri dan KPU ini hanya konsultasi, tidak mengambil keputusan. Padahal, dalam kesempatan itu diambil kesepakatan untuk melakukan perubahan terhadap PKPU Nomor 9 tahun 2015 pasal 36. “Kita kan gak setuju tadi. Pengertian kepengurusan itu ya tunggal, nah ini kok ada dua kepungurusan ganda meskipun menyetujui hanya satu calon. Maka menurut hemat saya

bertentangan dengan undangundang,” kata Arif di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/7). Arif menjelaskan semua UU yang satu paket dengan UU bidang politik punya kompatibilitas dengan UU yang lain. Beberapa di antaranya yaitu Undang-undang Pileg, undang-undang Pilpres dan Undang-undang Parpol. Maka dari itu, menurutnya, keputusan yang diambil para fraksi menimbulkan problem hukum. Menimbulkan ketidakpastian. PDIP tetap tidak akan mau menempuh jalan voting untuk mengambil keputusan penyelesaian atau solusi bagi kisruh yang terjadi pada Partai Golkar dan PPP. Arif menilai, KPU harus diberikan kesempatan tersendiri untuk menelaah lebih dalam dengan kecermatan dan diperbolehkan mengambil keputusan sendiri. “KPU mesti cermat, hati-hati. Saran saya ya dirumuskan dengan cermat oleh KPU dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Maka tidak perlu terburu-buru begini,” tandasnya. Seperti diketahui, selain PDIP, seluruh fraksi sepakat untuk dengan KPU untuk mengubah PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 36. Pasal ini berisi KPU dapat menerima pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari kepengurusan partai politik yang berselisih ditandatangani kedua belah pihak. Namun dengan syarat, kepengurusan partai politik yang berselisih tersebut mengajukan 1 (satu) pasa-

ngan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang sama. Ketua Fraksi PPP DPR kubu Djan Faridz, Epyardi Asda geram karena PDIP menolak usulan perubahan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 pasal 36. Perubahan itu berkaitan dengan partai bersengketa boleh ikut pilkada dengan menyertakan dua kepengurusan, namun satu calon kepala daerah. Bagi Epyardi, rumusan hasil rapat konsultasi antara Pimpinan DPR, Ketua Fraksifraksi, Pimpinan Komisi II, Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu itu sudah tepat. Namun Fraksi PDIP menolak jalan keluar yang ditawarkan oleh KPU tersebut. “Kami yang bersengketa saja menerima. Kok orang yang tidak punya kepentingan ribut-ribut,” kata Epyardi di Ruang Pansus C, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7). Epyardi juga menegaskan, ada partai yang ingin merusak PPP dari luar. Sebab, usulan solusi mengenai agar kedua belah internal partai yang tengah bersengketa bisa ikut Pilkada serentak 2015 terkesan dihalang-halangi. “Ini ada kepentingan untuk merusak PPP. Sudah saya sampaikan, dari awal kami sepakat,” tuturnya. Seperti diketahui, rapat konsultasi antara DPR, KPU dan Mendagri menyimpulkan akan merubah PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 36. Namun Fraksi PDIP tegas menolak usulan tersebut dengan alasan tidak perlu terburuburu mengeluarkan putusan. rnd

Pramono Anung: (Usai Lebaran) Presiden Sudah Kantongi Calon Menteri Pengganti

Sutan Nikah Sirri Pakai Duit Korupsi ?

SIAPA menteri yang diganti Presiden Jokowi bila reshuffle kabinet dilakukan usai Lebaran? Siapa pula orang yang akan bergabung masuk kabinet hasil perombakan itu? Pertanyaan itu selalu muncul bila isu reshuffle kabinet didengungkan. Apalagi belakangan ini, isu itu kian berhembus kencang. Disebut-sebut, sejumlah menteri bakal menjadi target re-shuffle, antara lain Menteri BUMN Rini M Soemarno dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto. Kedua menteri ini selama beberapa tahun dikenal sangat dekat dengan Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Keduanya pernah dipercaya masuk dalam Tim Sebelas yang dibentuk Megawati untuk menyiapkan Jokowi seba-gai calon presiden. Dua politisi PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Achmad Basarah disebut-sebut sebagai kandidat pengganti Rini dan Andi. “Jika duaduanya masuk, Mas Pram cocok di BUMN dan Basarah di Sekretariat Kabinet,” ujar politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu. Selain dua pos itu, disebut-sebut yang menjadi sorotan untuk diganti adalah Menteri Keuangan, Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan. Bagaimana tanggapan bekas Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung mengenai isu reshuffle kabinet itu? Berikut wawan-cara dengan Pramono Anung: Bagaimana tanggapan Anda mengenai isu reshuffle kabi-net? Presiden Joko Widodo akan

MANTAN Ketua Komisi VII DPR dari fraksi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, terlibat perdebatan sengit dengan jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (9/7). Peristiwa itu bermula saat Sutan mengelak menjelaskan hubungannya dengan seorang perempuan bernama Wirda Safriani Lubis, yang dituding merupakan istri sirri Sutan. “Apa saudara kenal Wirda Safriani Lubis?” tanya jaksa KPK Yadyn dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (8/7). “Saya kenal,” jawab Sutan yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. “Siapa ini?” tanya jaksa Yadyn lagi. “Yang ini saya tidak mau jawab. Tidak ada urusannya, tidak mau saya, yang anehaneh ditanya, tidak mau saya. Nggak ada urusannya, nggak mau saya jawab,” elak Sutan. “Ada persoalan rumah di sini. Saudara terdakwa nikah sirri dengan yang bersangkutan sampai dengan saat ini?” tanya jaksa. “Saya tidak mau jawab yang itu. Nggak ada urusan,” jawab Sutan dengan nada kesal. “Tanya soal rumah, jangan soal personal,” timpal pengacara Sutan, Eggi Sudjana. “Wirda Safriani Lubis tinggal di Condet, bagaimana perolehan rumah yang diperoleh Wirda?” tanya Yadyn. “Dia beli setengah, saya setengah,” jawab Sutan. “Hubungan apa saudara dengan dia sampai memberikan setengah?” tanya Yadyn. “Saya tidak mau jawab, tidak ada urusannya. Nggak mau

menunggu momentum yang tepat untuk melakukan reshuffle. Perombakan kabinet tak bisa dihindari karena pertumbuhan ekonomi sejauh ini masih belum memuaskan. Makanya harus dipilih orang-orang yang bisa mengantisipasi, punya pengala-man ekonomi saat krisis. Karena pengalaman itu diperlukan. Kapan Presiden melakukan perombakan kabinet? Saya tegaskan kewenangan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Saya percaya, Jokowi sudah mengantungi nama orang (calon menteri) yang dibutuh-kan untuk menjawab tantangan ke depan. Saya rasa momen-tumnya akan diambil dengan tepat apalagi ini akan masuk Lebaran. Dalam konteks itu Presiden akan menyiapkan langkah-langkah. Apa ada desakan dari partai-partai pendukung? Apa yang jadi keputusan Presiden itu mengikat bagi semuanya, termasuk partaipartai pengusung. Saya yakin Presiden punya pertimbangan yang matang, sehingga Presiden tahu orang yang dibutuhkan untuk jawab persoalan ke depan. Itulah yang jadi pemikiran Presiden. Kenapa disorot bidang perekonomian? Pertumbuhan ekonomi pada periode lalu 4,71 persen. Sekarang diharapkan mendorong pertumbuhan di atas 5,2 persen. Kalau kemudian ekonomi dunia alami keterlambatan, maka akan jadi persoalan sendiri. Oleh karena itu harus dipilih orang-orang yang antisipati

pengalaman-pengalaman ekonomi saat krisis karena pengalaman itu diperlu-kan. Sekarang ini yang kurang adalah masalah kepercayaan publik. Kalau kurangnya kepercayaan publik berarti akan mempengaruhi posisi Jokowi dong? Tapi saya pastikan kekurang-percayaan publik itu tidak mempengaruhi posisi Presiden Jokowi. Saya yakin masih ada kepercayaan pada Pak Jokowi. Menteri BUMN Rini Soemarno masuk daftar reshuffle, apa komentar Anda? Saya enggan berkomentar. Saya tidak etis untuk bilang. Apa harapan Anda soal reshuffle ini? Jika ada perombakan kabinet, harapan saya adalah supaya menteri di bidang ekonomi akan bisa membawa Indonesia ke tingkat yang lebih baik lagi. Saya juga menghendaki menteri yang akan menggawangi sektor perekonomian harus sudah punya pengalaman tentang persoalan perlambatan ekonomi global. Jika tidak diantispasi secara baik, maka harus pilih orang-orang yang punya pen-galaman mengenai keadaan krisis ekonomi. Apakah itu krisis 1998-2008, agar dapat tumbuh kembali. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia harus terus dipacu, khusus untuk semester kedua ini harus menargetkan paling tidak tumbuh sekitar 5,2 -5,3 persen. Untuk mendorong perekonomian, maka harus mendorong pembangunan infrastrukur dan memaksimalkan penye rapan anggaran.hrm

saya jawab ini,” jawab Sutan semakin kesal. “Berapa nilai pembelian terdakwa setengah-setengah itu?” tanya jaksa Yadyn. “Jangan kejujuran saya, kalian. Saya jujur. Sebenarnya saya tidak mau jawab itu, tidak mau saya,” sahut Sutan. “Saudara harus buktikan semua harta terdakwa tidak diperoleh dari uang yang katanya di dakwaan,” sergah Ketua Majelis Hakim Artha Theresia. “Apakah jumlahnya 400 (juta) atau 300 (juta)?” tanya jaksa. “300 (juga), itu uang saya dari tabungan. Tabungan saya ada Dolar (AS),” jelas Sutan. Selain rumah yang dibeli pada 2007 itu, Sutan juga membelikan Wirda mobil Honda CRV yang harganya sekitar Rp 300 juta pada 2009 silam. Sutan didakwa menerima uang dari Waryono Karno senilai 140 ribu Dolar AS dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2013 Kementerian ESDM. Ia juga didakwa menerima hadiah-hadiah lain, yaitu menerima 1 unit mobil Toyota Alphard, uang tunai sejumlah Rp 50 juta dari Menteri ESDM 20112014 Jero Wacik, uang tunai sejumlah 200 ribu Dolar AS dari Kepala SKK Migas JanuariAgustus 2013 Rudi Rubiandini, mendapatkan rumah sebagai posko pemenangan dari pengusaha Saleh Abdul Malik. Lebih lanjut, Sutan membantah pernah menerima duit THR selama menjadi anggota DPR termasuk saat menjadi Ketua Komisi VII pada periode 2009-2014. ded www.lensaindonesia.com


4

HUKRIM

Edisi 95/13 - 19 Juli 2015

Dua Pengedar Sabu Dijerat Pasal Rehabilitasi

Nining Fitrianingsih dan Anita Wardani.

Karyawati Konter Handphone Kompak Tilep Uang KOMPAK melakukan penggelapan uang perusahaan, Nining Fitrianingsih dan Anita Wardani, dua SPG toko HP Apollo Mall WTC Surabaya didudukkan sebagai pesakitan di ruang sidang Kartika 2 PN Surabaya, Kamis (9/7/2015). Perkara penggelapan kedua karyawati toko Hp Apollo ini bermula pada Senin (13/4/2015) lalu. Saat itu, keduanya dibantu Suci Rahayu (DPO) mempunyai inisiatif untuk menggunakan uang hasil penjualan Handphone milik PT Apollo Mandiri Sejahtera tempat mereka bekerja, untuk keperluan sehari hari. Kasus penggelapan ini terungkap ketika dilakukan stock opname bagian administrasi PT Apollo Mandiri Sejahtera yang mendapati uang hasil penjualan Handphone sebesar Rp 48.015.000 tidak masuk dalam pembukuan. Hal itu diketahui dari data handphonehandphone yang sudah terjual namun tidak dimasukkan kedua karyawati ini ke komputer. Di antaranya 1 handphone Samsung S5, 1 Hp Samsung A5, 2 Hp Samsung Note 4, 1 Hp Samsung Greneo, 1 Samsung Grand Prime, mereka gelapkan dari toko HP Apollo di Plasa Surabaya. Sedangkan di toko HP Apollo di WTC lantai II, yaitu 1 Samsung A3, 1 Samsung Greneo, 2 Samsung Galaxi Prime, 1 HP Merk Siomi dan Samsung Chat. Setelah dilaporkan pihak PT Apollo Mandiri Sejahtera ke Polsek Genteng, kedua karyawati peaku penggelapan uang perusahaan ini berhasil ditangkap, sayangnya Suci Rahayu berhasil melarikan diri. Atas ulah kedua terdakwa kasus penggelapan ini, Jaksa Arief Fathurakhman menjerat keduanya dengan Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. ian

Nining Fitrianingsih dan Anita Wardani.

Komplotan Perampok PT Indo Kemika Diringkus SETELAH seminggu melakukan pengejaran, Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak diback up Tim Cobra Jatanras Polda Jatim, Kamis (9/7/2015) sekitar pukul 03.00 WIB, berhasil membekuk dua pelaku perampok PT Indo Kemika. Informasi yang berhasil dihimpun Lensa Indonesia, kedua pelaku perampokan yang berhasuil diringkus itu adalah A Kaseh dan Lasminto alias Togek. Kedua warga Blora, Jawa Tengah ini ditangkap di kawasan Cengkareng, Banten. “Awalnya kami melakukan penghadangan mobil Toyota Avanza Hitam yang dikemudikan AK di Jalan Raya Kapuk Deres Jakarta Barat. Setelah dkembangkan, kami menggerebek sebuah rumah di Jl kali Deres dan menangkap tersangka LS,” terang salah satu anggota yang meminta identitasnya dirahasiakan. Saat menangkap kedua tersangka perampokan ini di Jakarta, petugas sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak juga menyita mobil Avanza hitam, tiga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan 10 kunci mobil. Selain itu, juga didapati senjata air soft gun, tiga pisau dan satu parang yang biasa digunakan komplotan ini saat beraksi. Dalam catatan Kepolisian, selain di pergudangan Margomulyo, komplotan perampokan Kaseh Cs sudah dua kali beraksi di pertokoan dan perkantoran sekitar Tol Darmo dan dua kali di kawasan Rungkut. Selain itu, mereka juga pernah tiga kali beraksi di Jakarta. Komplotan perampok ini selalu menggunakan mobil pinjaman setiap kali beraksi. Petugas mendapat nama pemilik mobil Toyota Innova cokelat berinisial CP yang domisili di Tuban. “Mobilnya Innova cokelat. Mobil itu yang selalu digunakan untuk merampok,” terang sumber Lensa Indonesia. Masih menurut sumber itu, saat ini tim gabungan Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Polda Jatim sudah mengantongi identitas penadah barang rampokan, berinisial P. “Penadah hasil rampokan ini ada di Jawa Tengah dan setiap mobil hasil kejahatan dihargai Rp 13 juta,” pungkasnya. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Arnapi, membenarkan Sat Reskrim telah menangkap tersangka perampokan PT Indo Kemika di kawasan Margomulyo. Namun dia enggan membeber identitas perampok yang sudah diringkus. “Pelaku perampokan antar provinsi sudah dibekuk. Tapi tunggu saja tim Sat Reskrim kembali ke Surabaya untuk keterangan resminya,” kata Arnapi. Seperti diberitakan sebelumnya, tiga pelaku perampok bersenpi, Rabu (1/7/2015) sekitar pukul 23.30 WIB, beraksi di PT Indo Kemika Pergudangan Suli Mulia permai Margomulyo Blok KK Nomor 14-15 Surabaya. Setelah melumpuhkan dua security, ketiganya langsung melarikan mobil operasional perusahaan Toyota Avanza B 952 TFF dan kamera poket yang ada di pos keamanan. rofik www.lensaindonesia.com

KULI bangunan pengedar Narkoba, Sugeng Priyanto bersama Didot Irawanto, bernasib baik setelah Jaksa Marsandi menjerat mereka dengan tambahan pasal rehabilitasi, karena juga turut mengkonsumsi sabu. Meskipun ditangkap sebagai pengedar Narkoba, namun oleh Jaksa Marsandi, kedua terdakwa ini dijerat dengan pasal 114 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 112 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 127 ayat 1 huruf aUU RI nomor 35 tahun 2009. “Atas perbuatan-

nya kedua terdakwa juga dijerat dengan pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang rehabilitasi narkotika,” ujarnya. Dalam dakwaan disebutkan, kedua pengedar Narkoba ini digrebek April lalu. Saat polisi datang, kedua kuli bangunan ini sedang asyik membungkus sabu ke dalam paket kecil-kecil. Dalam penggrebekan itu, polisi berhasil menyita barang bukti 15 paket sabu total berat dua gram, timbangan elektrik, dua handphone yang biasa dipakai transaksi dan

uang Rp 640.000. “Saat digerebek petugas, kedua terdakwa ini juga hendak mengonsumsi sabu bersama,” ungkap Jaksa Marsandi. Untuk setiap gram sabu yang dijualnya, kedua terdakwa mendapat untung sekitar Rp 100 ribu. Mereka juga bisa mendapat untung gratis memakai sabu-sabu. “Caranya, terkadang dapat gratisan mengonsumsi sabu dari bandarnya, terkadang juga menyedot sabu dari hasil mengambil sedikit dari paketan yang hendak dijual,” pungkas Jaksa Marsandi. ian

Kedua pengedar sabu ini beruntung dijerat pasal rehabilitasi.

Kejati Jatim Usut Mark Up Pengadaan Sapi Disnak Rp 18 M Proyek pengadaan sapi potong pejantan dan induk sapi perah impor Dinas Peternakan Provinsi Jatim diusut Kejati. TRANSPARANCY Centre mengapresiasi langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur yang langsung menindaklanjuti laporan dugaan mark up Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek pengadaan sapi potong pejantan dan induk sapi perah impor di tahun 2013 Rp 18,3 miliar di Dinas Peternakan Provinsi Jatim. Ketua Tranparancy Centre, Warsono mengatakan, kasus tersebut “terang-benderang” dan layak diperiksa, sebab dokumen rencana pengadaan tidak sesuai dengan realisasi. “Kami sangat mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi. Tiga hari setelah laporan kali masuk langsung mendapat disposisi Kepala Kejati Jatim,” katanya saat dihubungi Lensa Indonesia di Surabaya, Selasa (07/07/ 2015). Warsono juga menyampaikan, bahwa pihaknya akan menyerahkan dokumen tambahan kepada Kejati untuk mempermudah penyidik melakukan telaah. Menurut dia, dugaan mark up HPS sehingga terjadi selisih harga Rp 2,7 miliar

tersebut merupakan hasil audit dari BPK. “Itulah sebabnya kami melaporkan kasus ini, tujuanya agar ada kesinambungan antara BPK dengan aparat penegak hukum (Kejaksaan). Dengan begini temuan BPK tidak sia-sia, bisa ditindaklanjuti. Jadi kalau ada yang mengatakan hasil audit pengadaan sapi impor Dinas Peternakan tidak ada masalah itu keliru. Kami segera serahkan dokumen tambahan,” ujarnya. Seperti diketahui, Kasi Penerangan Hukum Kejati Jatim, Romy Arizyanto membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari Transparancy Centre soal dugaan mark up pengadaan sapi potong pejantan dan induk sapi perah impor di tahun 2013 di Disnak Jatim. “Laporan dari Transparancy Centre tersebut saat ini dalam telaah,” ungkapnya usai shalat Jumat (03/07/2015) lalu. Menurut Romy, laporan yang dilakukan Transparancy Centre sebatas pelaporan murni tanpa disertai dokumen tambahan. Aduan diterima pihak sekre-

tariat pada Selasa 30 Juni lalu dan sudah didisposisi oleh Kepala Kejati Jatim. Lebih lanjut, Romy memastikan proses penelaahan akan dilakukan secepat mungkin. Proses itu dilakukan langsung oleh bidang intelijen Kejati Jatim. “Proses itu ada masanya, yang pasti diselesaikan segera,” jelas dia. Masih kata Romy, setelah proses penelaahan selesai, akan diputuskan laporan dilanjutkan atau tidak. Jika dilanjutkan, maka proses dilakukan oleh bidang Pidana Khusus (Pidsus) setelah didisposisi. “Karena ada tahapannya. Jika laporannya kuat, maka akan dilanjutkan. Tunggu hasil telaahan dulu,” tandas Romy. Seperti diberitakan sebelumnya, hasil lelang pengadaan sapi potong Cross pejantan dan indukan sapi perah impor jenis Friesian Holstein (FH) tahun anggaran 2013 oleh Disnak Provinsi Jatim ditengarai sarat persekongkolan. Diduga, oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disnak sengaja melakukan mark up HPS sehingga harga satuan ternak jauh lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Berdasarkan keterangan Transparancy Centre, dalam merealisasikan pengadaan sapi

potong Cross pejantan impor untuk diberikan kepada 6 kelompok ternak (Pokter) dan pengadaan induk sapi perah impor jenis Friesian Holstein untuk dibarikan kepada 25 pokter tersebut, Disnak Jatim menganggarkan Rp 19.200. 000.000 dengan HPS Rp 18.900.000.000. Lelang pengadaan sapi impor ini dimenangkan oleh PT Lunar Chemplast dengan penawaran Rp 18.355.000.000. Kemudian anggaran Rp 18.355. 000.000 tersebut digunakan untuk menyediakan dua item pekerjaan dengan rincian: Rp 17.190.000.000 digunakan untuk pengadaan induk sapi impor jenis FH sebanyak 460 ekor dengan harga Rp 37.369. 565 dan sisannya, senilai Rp 1.165.000.000 digunakan untuk pengadaan sapi potong Cross pejantan sebayak 100 ekor dengan harga Rp 11.650.000. Berdasarkan temuan Transparancy Centre, di dalam berkas realisasi pembelian indukan sapi perah impor jenis FH oleh PT Lunar Chemplast dari Dairy Liverstock Exports Pty Ltd menunjukkan harga sapi jenis FH hanya sebesar Rp 14.468.857. 384,55 atau empat belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima pu-

luh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah. Harga ini termasuk perhitungan keuntungan yang dianggap wajar bagi penyedia sebesar 15%. Dari penyerapan anggaran untuk pengadaan sapi impor ini, PPK Dinas Peternakan sengaja melakukan mark up HPS sehingga terjadi pemborosan anggaran sekitar Rp 2,7 miliar atau berdasarkan hitungan yaitu Rp 2.721.142.615,45. Sementara itu sesuai audit BPK, bahwa dari hasil konfirmasi dan klarifikasi di lapangan kepada salah satu kelompok peternak penerima bantuan, menunjukkan saat menerima sapi potong Cross pejantan sebanyak 16 ekor, hanya dua ekor yang memenuhi spasifikasi berat sapi sesuai kontrak, yaitu diatas 280 kg/ekor. Sedangkan sisanya yang 14 ekor, memiliki berat 229 kg sampai dengan 270 kg/ekor (tak sesuai spek). Angka berat sapi potong dapat diketahui secara pasti karena kelompok peternak bersangkutan memiliki alat penimbang barat sapi hidup. Pada Selasa 30 Juli 2015 lalu, Transpatancy Centre telah melaporkan dugaan mark up HPS pengadaan sapi impor ini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. ian

Tergugat Kasus Tanah Tuding Hakim PN Ada ‘Main’

Pelaku ditangkap anggota Polres Jombang.

Kawanan Spesialis Pembobol Mesin ATM Dibekuk JAJARAN Polres Jombang berhasil membekuk kawanan spesialis pembobol ATM, di BRI Unit Bandarkedungmulyo, Jombang Jawa Timur, Sabtu (04/07/2015). Komplotan pencuri mesin ATM diketahui melakukan aksinya di Kecamatan Bandarkedungmulyo. Tersangka Andi Aristian (24) dan Gunawan (32) yang berasal dari Jawa Tengah berhasil ditangkap beserta barang bukti kejahatannya. Penangkapan tersebut bermula dari kecurigaan seorang petugas keamanan,

Mulur, (45), satpam setempat. Saat itu petugas keamanan melihat aksi pelaku dari CCTV, dan langsung menegur pelaku yang akhirnya sempat terjadi perkelahian antara salah satu pelaku dengannya. “Mengetahui saya berkelahi dengan rekannya, salah seorang pelaku yang menunggu di dalam mobil langsung melarikan diri menuju utara. Sementara pelaku pembobol melarikan diri ke arah kebun tebu yang berjarak tak jauh dari lokasi kantor cabang pembantu BRI Bandarkedungmulyo,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Polres Jombang bergerak cepat berupaya mengejar kedua pelaku. Berbekal keterangan Mulur bahwa salah satu pelaku menggunakan minibus Toyota Avanza bernomor polisi B 1421 TKF yang kabur ke utara Kabupaten Jombang. Akhirnya para pelaku dapat ditangkap beserta barang bukti dan satu unit mobil Avanza bernopol B-1421TKF. Saat ini tersangka diamankan di Mapolres Jombang guna penyidikan lebih lanjut. obi

MERASA dipecundangi hakim PN Surabaya dalam kasus sengketa tanah, Pudjiono Sutikno mengamuk di ruang sidang Sari I PN Surabaya, Rabu (8/7/2015). Pria ini tak terima dengan putusan pengadilan yang dinilainya sarat dengan dugaan ‘permainan uang’, dari pihakpihak yang menunggangi perkara yang sudah berlangsung selama setahun ini. Amukan Pudjiono Sutikno ini terjadi setelah putusan persidangan kasus sengketa tanah yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Mustofa. Dalam amar putusannya, hakim menilai surat tanah petok D yang dimiliki penggugat Asifa dinyatakan sah. “Jika atas putusan ini pihak tergugat tidak terima, maka silahkan ajukan banding,” ujar sang hakim. Usai dibacakan putusan, Pudjiono Sutikno langsung berteriak kepada hakim. Menurutnya, putusan yang dibacakan itu, dianggapnya tidak masuk akal dan penuh dengan dugaan ‘permainan’. “Hukum di Indonesia bahaya karena ketukan palu bisa mengalahkan bukti otentik. Ya kalau ndak miring,” teriaknya di depan Hakim Mustofa. Keganjilan persidangan yang dirasakannya antara lain, ada beberapa bukti dalam persidangan yang dianggap diacuhkan hakim. Di antaranya, terkait dengan keterangan pihak kelurahan yang menyatakan jika surat petok D milik Asifa, yang tidak ter-

catat di kelurahan. Namun, keterangan lurah ini diabaikan oleh hakim. Selain itu, Pudjiono Sutikno juga menyayangkan dugaan keterlibatan saksi kasus sengketa tanah yang terlalu aktif dengan kasus tersebut. “Keterangan pejabat negara tidak diakui oleh hakim. Lalu buat apa ada lurah. Saya benar-benar didzolimi oleh palu hakim,” sambungnya dengan berapi-api. Atas putusan ini, surat petok D yang kini dimilikinya tidak berlaku. Padahal, seharusnya peradilan umum tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sah tidaknya surat petok D. Pudjiono Sutikno langsung menyatakan banding atas putusan tersebut. Pudjiono Sutikno menambahkan, dirinya menduga jika persidangan kasus sengketa tanah ini sarat dengan dugaan permainan uang. Hal ini diyakininya, lantaran dirinya merasa tidak akan kalah jika tidak ada permainan uang. Untuk itu masalah ini akan dilaporkan ke pihak yang terkait mulai pengawasan MA, KY sampai Presiden. Perlu diketahui, kasus ini sendiri berawal dari adanya gugatan sengketa tanah antara Asifa sebagai penggugat dan Pudjiono Sutikno sebagai tergugat. Tanah seluas 2000 meter2 seharga Rp 2 miliar milik Pudjiono, diklaim kepemilikannya secara sepihak. Kasus ini sendiri, memakan waktu hingga 1 tahun lamanya. ian


SOROT

5 Edisi 95/13 - 19 Juli 2015

CORRUPTOR FIGHT BACK KPK Seribu cara dilakukan orang untuk meneror penyidik KPK. Koruptor melawan balik! SEORANG penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernama Afief Yulian Miftach menerima ancaman teror. Ditemukan sebuah benda mencurigakan menyerupai detonator yang diduga bom di depan rumahnya di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu, 5 Juli 2015. Benda itu belakangan dipastikan bukan bom, setelah tim penjinak bahan peledak Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya memeriksanya. Ternyata, detonator itu palsu. Tak ada bahan peledak meski benda dibentuk menyerupai bom. Polisi menyimpulkan benda itu tak membahayakan, tetapi memang menimbulkan ketidaknyamanan. Dalam kalimat yang lebih sederhana: benda itu cuma untuk menakut-nakuti, alias meneror. Identitas pelaku, atau orang yang menaruh benda itu masih diselidiki, meski ciri-ciri fisiknya sudah diketahui dari rekaman kamera pengawas di rumah Afief. Begitu juga motif nya, belum dipastikan. Peristiwa itu, segera dikaitkan dengan upaya teror terhadap Afief sebagai penyidik KPK, bukan sebagai warga biasa, bukan

pula akibat ulah orang iseng. Soalnya, Afif masih tercatat sebagai polisi aktif berpangkat komisaris polisi dan sejauh ini telah menangani sedikitnya enam perkara korupsi. Asumsi bahwa teror itu berhubungan dengan profesi Afief, didukung peristiwa serupa sebelum-sebelumnya. Dia beberapa kali mendapati ban mobilnya tiba-tiba kempes. Di lain waktu, pernah disiram air keras oleh orang tak dikenal. Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, Selasa (7/7/ 2015), mengungkapkan fakta bahwa ancaman teror yang dialami penyidik KPK bukan kali ini saja. Teror dengan berbagai bentuk sering dialami penyidik KPK, mulai dari yang bersifat fisik maupun psikis. Bahkan, katanya, dahulu pernah ada seorang penyidik yang ditabrak orang tak dikenal hingga patah kaki. Penangkapan penyidik Novel Baswedan oleh polisi pada 1 Mei 2015 pun, menurut Hehamahua, merupakan teror dalam bentuk lain. Begitu pula, pada kasus-kasus pidana yang disangkakan, atau dituduhkan kepada pimpinan KPK, seperti Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Modus operandinya memang bervariasi, misalnya, kesalahan, atau unsur tindak pidana dicaricari sebagai formalitas untuk penegakan hukum. Bagi Hehamahua, itu bukan sekadar teror kepada personal

penyidik maupun pimpinan, melainkan menyasar lembaga KPK. Personal penyidik maupun pimpinan hanya sasaran antara dan tujuan utamanya adalah KPK secara kelembagaan, sebagai sebuah lembaga penegak hukum. Sementara itu, Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi, sedari awal mewanti-wanti publik dan pers, agar tak terburuburu mengaitkan rangkaian peristiwa teror itu dengan perkara korupsi yang ditangani Komisi. Meski begitu, kata dia, KPK tak menutup mata jika ancaman itu membahayakan penyidiknya. Hehamahua mereduksi pernyataan normatif Johan Budi. Menurutnya, rangkaian teror itu telah membuat terang ada upaya melemahkan, atau bahkan melumpuhkan KPK. Sejauh ini, memang hampir tak ada teror yang melukai penyidik maupun pimpinan, karena tujuannya hanya membuat situasi tak nyaman. Teror itu, apa pun bentuknya, katanya, sedikit atau banyak sudah mengganggu kinerja penyidik. Ditambah dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sudah dinonaktifkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPK, karena status tersangka masing-masing. Energi KPK sudah banyak terkuras dalam polemik dengan Polri akibat penetapan tersangka korupsi terhadap Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, yang kala itu adalah calon tunggal Kepala Polri.

KPK TIDAK ADA TEMANNYA

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyusun poster bertuliskan 'SAVE KPK' di Gedung KPK Jakarta.

JOHAN Budi pernah mengeluhkan kepada publik bahwa KPK kini seolah ditinggalkan dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. KPK adalah produk reformasi dan dibentuk dengan semangat bersama untuk memberantas korupsi. Namun, kini seolah tak ada yang mendukung, kecuali publik. Sejumlah pihak, katanya, giat memprakarsai dan mendesak merevisi Undang-Undang KPK yang sarat siasat pelemahan lembaga itu. Prosedur kewenangan penyadapan diperumit, sehingga berpotensi menyulitkan proses penyelidikan dan penyidikan di KPK. “Seolah-olah KPK tidak ada temannya, kecuali publik,” kata Johan dalam sebuah kegiatan Madrasah Antikorupsi di kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Minggu lalu, 28 Juni 2015. Namun, pada sisi lain KPK juga

dikritik justru ikut berkontribusi pada upaya pelemahan itu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat sejumlah upaya pelemahan KPK. Namun, pimpinan lembaga itu tak berjuang serius untuk melawan. Misalnya, dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada 23 Juni 2015, saat pembahasan uji materi Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang KPK. Saat itu, hakim konstitusi meminta agar bukti rekaman yang berisi upaya kriminalisasi pimpinan KPK diperdengarkan. Menurut Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum dan Masyarakat LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, saat rekaman itu diputar untuk diperdengarkan kepada hakim, pimpinan KPK justru tidak hadir. Itu cukup membuktikan bahwa pimpinan KPK tak sungguhsungguh melawan setiap upaya

pelemahan KPK. “Konspirasi pelemahan KPK yang sempat direkam menjadi pertanyaan besar di kalangan publik. Hal ini semakin nyata, ketika di dalam tubuh KPK sendiri, pernyataannya yang diberikan berubah-ubah,” katanya dalam konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Minggu 28 Juni 2015. Alghiffari menjelaskan, rekaman menyimpan sebuah kebenaran sebagai bukti atas pelemahan terhadap KPK. Namun, pimpinan KPK menutupinya. “Sayangnya ditutup-tutupi sebagai bentuk penghancuran lembaga itu sendiri,” ujarnya. Dia meminta pimpinan KPK tidak menutup-nutupi rekaman itu. Soalnya itu bukan semata mempertaruhkan integritas mereka. “Membuka kebenaran adalah bagian dari pemberantasan korupsi.” asp/vv

MELAWAN SECARA SISTEMATIS Hehamahua menganalisis spekulatif bahwa rangkaian teror itu adalah upaya sistematis untuk melemahkan KPK. Teror itu hanya salah satu cara. Muslihat lain yang jauh lebih berdampak pada KPK, umpamanya, usulan merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Usulan itu sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015, yang berarti setahap lagi undang-undang itu bakal diutak-atik oleh DPR. Ada tiga substansi yang diwacanakan untuk direvisi pada Undang-Undang KPK. Di antaranya, tentang Penyadapan dan Penuntutan. KPK hanya dibolehkan menyadap pihak-pihak yang sudah berurusan dengan hukum. Sedangkan soal penuntutan, KPK akan dibantu Kejaksaan. Penggagas, atau yang pro dengan revisi itu berargumentasi bahwa perubahan undang-undang tentang KPK tak akan melemahkan, atau bahkan melumpuhkan KPK, melainkan malah menguatkannya. Ada juga yang menyebutkan bahwa penindakan hukum yang dilakukan KPK berkontribusi menghambat, atau sekurang-kurang melambatkan pembangunan. Soalnya, banyak kepala daerah tak bernyali untuk berinovasi, karena takut disangka melanggar hukum, atau korupsi. Masalahnya adalah pokok-pokok yang akan direvisi itu bersifat vital bagi KPK. Umpamanya soal klausul penyadapan. Kewenangan legal yang memang hanya dimiliki KPK itu terbukti ampuh menjerat tersangka korupsi. Sejumlah operasi tangkap tangan usaha penyuapan pun bermula dari penyadapan. Hehamahua mengingatkan bahwa usaha untuk merevisi un-

Johan Budi

dang-undang itu bukan kali ini saja. Gagasan itu pernah dibahas pada 2012. Hal-hal yang akan diubah hampir sama dengan yang belakangan mengemuka lagi, yakni soal penyadapan dan penuntutan. Undang-Undang KPK memberi kewenangan luas kepada KPK dalam melakukan upaya penyadapan tanpa perlu meminta izin pengadilan dan tanpa menunggu bukti permulaan yang cukup. Namun, dalam draf itu KPK diwajibkan meminta izin tertulis dari ketua pengadilan negeri sebelum melakukan penyadapan dan harus mengantongi bukti permulaan yang cukup. Hanya dalam keadaan mendesak, penyadapan dapat dilakukan tanpa meminta izin tertulis ketua pengadilan negeri. Mereka yang menolak rencana revisi itu berpendapat bahwa permintaan izin dapat menyebabkan

kebocoran informasi; menimbulkan konflik kepentingan jika penyadapan terkait pemberi izin; dan memperpanjang birokrasi yang justru menyulitkan proses penyelidikan dan penyidikan di KPK. “Jadi, ada upaya yang disebut corruptor fight back (perlawanan para koruptor). Ini berjalan terus,” kata Hehamahua. Dia secara lugas mencurigai memang ada upaya sistematis untuk melemahkan KPK. Upaya itu tak hanya dari satu sisi, melainkan dengan berbagai cara. Dia mencatat sejumlah ikhtiar, misalnya, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maupun amandemen Undang-Undang KPK, sejatinya adalah untuk melemahkan KPK. “Entry point (modus operandi) melalui macam-macam cara,” ujarnya.

Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua.

www.lensaindonesia.com


BLITZ

6 Edisi 95/13 - 19 Juli 2015

Ya Allah, Anggun Sebut Al Quran Halalkan Gay Anggun C Sasmi kembali membuat murka umat muslim di Indonesia. Ia tetap pada pendiriannya mendukung kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Bahkan ia mendukung Dosen UI, Ade Armando yang menyebutkan Allah tidak mengharamkan LGBT.

Sophia Latjuba Malu Menjadi Mualaf SEPERTINYA, artis Sophia Latjuba malu mengakui kalau dirinya telah menjadi mualaf. Buktinya, ia enggan menjelaskan mengenai ibadah puasa yang dijalaninya. Hal itu, lantaran ia takut menjadi bulan-bulan masyarakat. “Saya paling nggak suka kalau ditanya soal ritual agama saya. Karena kalau saya ngomong, jadi bulanbulanan orang,” kata Sophia Latjuba di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (8/7). Seperti diketahui, sejak setahun belakangan Sophia memutuskan menjadi mualaf. Ada isu, perpindahan agama untuk memuluskan jalan Sophia menikah dengan sang kekasih, Ariel Noah. Sayangnya, bila banyak para mualaf umbar ibadah puasa, tidak begitu dengan Sophia. Mantan istri Indra Lesmana ini tak ingin kegiatan agama menjadi konsumsi publik. “Lihat di Instagram saja deh. Saya rasa sudah cukup terbuka kok (soal agama),” tutur Sophia Latjuba. Disinggung mengenai hubungannya dengan Ariel NOAH, Sophie lagi-lagi enggan berkomentar. Sebab, balakangan ini, beredar kabar, hubungan asmaranya dengan Ariel telah putus. “Itu kata siapa (putus)? Sekarang aku tanya mana yang sudah memiliki suami atau istri? Di mana pasangannya sekarang kok nggak dibawa? Alasannya lagi kerja kan?,” kata Sophia. Sophia menerangkan bahwa dirinya tidak suka membicarakan hubungan pribadinya dengan vokalis bnad NOAH tersebut kepada semua orang. “Aku no comment deh masalah itu,” terang ibu dua anak itu. Sophia menambahkan bahwa dirinya sudah cukup terbuka terkait hubungannya dengan mantan Luna Maya itu melalui media sosial. “Saya nggak ngomong soal asmara, saya ada sosial media. Teman-teman bisa lihat aja di social media saya. Lihat aja di sosial media. Udah cukup terbuka kok saya,” tegas Sophia. Belum lama ini Sophia memang mengunggah foto kekasihnya itu saat berada di rumahnya. Itu kali pertama Sophia mengunggah foto vokalis band Noah itu di akun Instagram Setelah sempat beredar foto kunjungan Ariel ke Jerman. Foto itu pun menghebohkan penggemar dua artis Tanah Air ini. Selama ini tak pernah terlihat ada wajah Ariel di akun Instagram Sophia. Di foto yang diunggahnya, pria dengan nama asli Nazril Irham terlihat sedang asyik bermain Playstation dengan seorang keluarga Sophia. Ariel tampak duduk di lantai, wajahnya tampak serius. “Boys will be boys,” tulis Sophia Latjuba sebagai keterangan foto yang diunggahnya. Foto tersebut pun langsung mendapat komentar dari para penggemarnya. Unggahan ibu dari Eva Celia itu diberi hampir tiga ribu tanda likes. Sophia Latjuba merupakan artis yang cukup senior di Tanah Air. Wanita kelahiran 8 Agustus 1970 ini tidak saja mahir berakting, tapi juga bernyanyi. Soal asmara, Sophia Latjuba penuh liku. Ia menikah dengan Indra Lesmana pada 1993 namun bercerai setahun kemudian. Dari pernikahan ini, SophiaIndra dikaruniai seorang anak, Eva Celia. Sophia juga sempat menikah dengan pria asal Amerika Serikat, Michael A. Villareal pada 20015. Padahal, saat itu Michael masih memiliki istri. Pasangan yang telah dikaruniai seorang putri ini pun bercerai pada 2011. Sophia kini menjalin asmara dengan bhr Ariel Noah.

Nikita Mirzani Pacari Mantan Cinta Laura www.lensaindonesia.com

BUKAN Nikita Mirzani namanya jika tak hadir dengan sensasi. Setelah bercerai dari Sajad Ukra, Nikita sempat dikabarkan berpacaran den-gan beberapa pria. Belakangan, sang janda juga dikabarkan dekat dengan kekasih Cinta Laura, Vincent Verhaag. Bukannya marah karena kerap dikabarkan gonta-ganti pasangan, Nikita malah tertawa bangga. “Risiko janda!” ceplos bintang film Drakula Cinta, Taman Lawang dan Comic 8 ini. Bagi Nikita, digosipkan dekat dengan beberapa pria, meru-

BELUM lama ini, Dosen UI, Ade Armando menulis artikel tentang LGBT bertajuk ‘Soal LGBT: Yang Dilarang Islam Homoseksual atau Sodomi’. Artikel ini pun membuat Anggun semakin kencang mendukung eksistensi LGBT. Melalui akun Twitter-nya @Anggun_Cipta, ia menuliskan, “Untuk membuka mata mereka yang menghujat LGBT”. Kicauan Anggun itu, ditautkan dengan artikel Ade Armando. Sontak, aksinya itu langsung menuai komentar para netizen. Rata-rata menyayangkan sikap Anggun mendukung pencinta sesama jenis. Bahkan, Anggun dinilai salah

mengambil referensi Ade Armando. “@Anggun_Cipta kasiannya anda,banyak yg salah anda bela selama ini ya mbak…mulai gembong narkoba,lgbt..trus apa lagi nih..,” ?ungkap pemilik akun @dariasrisaja. “@Anggun_Cipta kasian ya anggun, ade armando n Musdah kok jd referensi??? ckckckck..,” papar ?@osymumtaz. “@Anggun_Cipta @idetopia emang mba anggun siap klo anaknya suka sesama jenis??#cuma.tanya,” tandas ?akun @amaliasyafiani1. Perlu diketahui, dalam artikel tersebut, Ade Armando menggugat ajara agama Islam

yang tidak menoleransi umat yang terlibat LGBT. Selama ini, kata dia, ada persepsi kuat bahwa Islam menolak sama sekali LGBT. “Karena itu, kendatipun LGBT ada di Indonesia, kalangan tersebut tetap dipandang dengan sebelah mata, dijauhi atau bahkan dibenci oleh para pemeluk taat Islam. Ada anggapan kuat bahwa LGBT adalah penyakit masyarakat, kejahatan atau sesuatu yang dikutuk oleh Tuhan,” kata Ade. Menurut Ade tidak ada satupun ayat Al Qur’an yang mengharamkan LGBT. Selain itu, ditambahkannya kalau ayat-ayat Al Quran mengenai azab Allah terhadap umat Nabi Luth bukanlah pengharaman LGBT melainkan pelarangan praktek sodomi. Bgeitupu mengenai hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, menurut Ade juga tidak ada yang mengutuk LGBT, melainkan yang dilarang adalah sodomi. “Pada dasarnya tidak ada cukup bukti yang menunjukkan Allah mengutuk kaum

LGBT. Kalau Al Quran dan hadis dijadikan rujukan, yang jelas diharamkan adalah perilaku seks sodomi,” tulis Ade. Pelecehan ayat-ayat al Quran yang dilakukan Dosen UI dan Anggun C Sasmi membuat geram ulama Indonesia. salah satunya adalah Ketua MUI Amidhan Shaberah. Amidhan mengatakan, Ade Armando dan Anggun merupakan sosok intelektual yang tidak akan paham Al Quran secara keseluruhan. “Kawin sejenis sudah jelas bertentangan dengan ajaran agama, bagaimana tidak ada. Memang secara kalau dicari spesifik tidak ada. Tapikan ada hadist-hadist,” ucap Amidhan saat dihubungi. Amidhan mengatakan, apa yang dilakukan Ade Armando dan Anggun adalah untuk mencari sensasi di tengah masyarakat Indonesia. “Pelanpelan mereka mengajarkan paham homoseksual di tengah masyarakat. Tapi dengan tegas MUI selalu menolak, apalagi pernikahan sejenis,”

ucap Amidhan. Setali tiga uang, Habib Selon juga mempertanyakan dali-dalil yang digunakan Ade Armando tentang Allah tidak melarang LGBT. “Dalam Islam kan juga tidak hanya menyuruh mengikuti Al Quran tetapi juga ada hadist dan perkataan ulama. Ini orang jangan-jangan gak paham Al Qur’an. Janganjangan ini orang gak ngerti (ajaran) agama (Islam),” tegas Habib. Habib Selon juga mengatakan, dirinya dan umat Islam di Indonesia akan melawan orang-orang yang mendukung LGBT. “Dia akan berhadapan dengan orang-orang yang menolak undang-undang itu, mereka harus siap dkcam, kalau dia memang lesbi itu homo silakan dia berbuat di sana (Amerika) di Indonesia gak bisa. Kalau masih tetap mau mendukung LGBT, bakal kita usir dari Indonesia,” pungkas bhr nya.

Sandra Dewi: Saya Enggak Pernah Jomblo ARTIS peran dan bintang iklan Sandra Dewi (31) mengaku tak pernah merasakan menjadi jomblo atau tak punya pacar. “Saya enggak pernah jomblo, tapi ya gitu. Putus-nyambung,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela shooting film I am Hope (Aku adalah Harapan), di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2015) malam.

pakan risikonya sebagai seorang artis. “Ya, mau nggak mau. Kan hidup di ruang begitu. Kalau ada laki-laki yang dekat pasti digosipkan. Aku sih nggak apaapa, yang penting orang senang, Niki dapat pahalanya,” jelasnya, enteng. Lalu, kenapa Nikita memanggil Vincent dengan panggilan sayang? “Bi, itu isyarat saja, panggilan sayang, tapi bukan buat Vincent,” jawab jebolan Take Me Out Indo-nesia ini. Tak cuma panggilan sayang, beberapa foto yang memperlihatkan kedekatan mereka pun

Perempuan asal Pangkal Pinang ini mengatakan bahwa selama dua tahun belakangan ini ia tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria. Kekasih yang disebutnya tak berprofesi sebagai artis itu sudah ia kenalkan pula kepada kedua orangtuanya. “Sudah (ada pacar) dong. Ada deh pokoknya orang biasa,” ucapnya. Sandra mengaku lebih banyak menghabiskan waktu berdua dengan sang kekasih di akhir pekan. “Weekend pacaran. Kalau lagi kerja, ya temenin. Ya layaknya orang pacaran aja,” kata dia. Soal hubungan asmaranya, Sandra termasuk yang cukup tertutup kepada publik. Ia sempat dikabarkan berpacaran dengan vokalis Donny “ADA Band”, hingga menjalin hubungan cinta selama tiga tahun dengan animator Reino Barack yang kini menjadi kekasih artis peran dan model Luna and Maya.

dipajang Nikita dalam akun Instagramnya. Te-man atau sengaja digebet nih? “Nggak ah. Dia teman, sudah kayak adik aku kok,” kata Nikita. Menurut dia, kedekatannya dengan Vincent tak lebih dari sekadar sahabat. Saking dekatnya, Nikita tahu betul kehidupan Vincent, termasuk kehidupan pribadi Vincent dengan Cinta Laura. “Dia mau ke Eropa saja aku tahu kok. Aku juga dekat sama Cinta kok. Niki tahu mereka jadian di Bali,” tegasnya. Beberapa waktu lalu, Cinta

memang tampak selalu mengajak Vincent dalam beberapa kesempatan. Mereka tampak begitu akrab bahkan Cinta memiliki sebuah tato huruf ‘V’ di tangannya. Ia mengaku sengaja membuat tato itu saat jalan-jalan di Pantai Venice di Los Angeles. Menurutnya itu tato temporer yang bertahan beberapa minggu saja. Selain sebuah tato, ia juga akhirnya mengakui punya hubungan khusus dengan pria yang dulu ia sebut sebagai adiknya Cris-tiano Ronaldo. hrm

Donnie Yen berakting dalam film Kungfu Jungle.

Donnie Yen Habiskan 90 Hari untuk “Kung Fu Jungle” KENDATI cukup makan asam garam membintangi film laga, artis peran kenamaan dari Hongkong, Donnie Yen, mengaku tetap kesulitan menjalani shooting film Kung Fu Jungle yang disutradarai oleh Teddy Chan. Ia mengatakan butuh waktu 90 hari untuk menyelesaikan proses shooting film tersebut. “Butuh waktu 90 hari untuk shooting film ini. Ini sangat sulit. Anda tahu, setiap kali satu adegan tidak berhasil, meskipun kami sudah punya keseluruhan adegan, kami harus melakukan shooting adegan lagi,” kata Donnie dalam siaran pers dari Celestial Movies, Rabu (8/7/2015). Donnie menjelaskan, shooting film Kung Fu Jungle berlangsung lama karena Hongkong merupakan kota yang memiliki tingkat kesibukan cukup tinggi. Karena itu tim produksi Teddy Chan harus menunggu waktu yang tepat untuk proses pengambilan gambar. “Seperti Anda tahu, Hongkong sangat sibuk. Susah untuk mengatur waktu jika harus ada shooting lainnya. Jadi, kami harus menghabiskan lebih banyak waktu hanya untuk menunggu waktu yang tepat untuk shooting,” tuturnya. Bintang film IP Man itu juga menceritakan bahwa selama proses shooting berlangsung dirinya harus mengarahkan lawan mainnya, Wan Bao Qiang, untuk tampil bagus dalam

adegan pertarungan. “Saya juga harus menghabiskan waktu lagi untuk mengarahkan Wang Baoqiang agar tampil bagus setiap shooting. Saya harus memberitahunya, mengarahkannya, memancingnya dan kadang butuh beberapa hari untuk membuat dia berakting bagus di setiap adegan dan merekamnya dalam shooting. Itulah sebabnya kami menghabiskan waktu 90 hari untuk shooting,” kata Donnie. Namun, apa yang mereka kerjakan terbayar lunas karena film tersebut dapat dipromosikan hingga ke London, Inggris. “Saya punya minat yang besar terhadap genre film ini dan ketika berakting, saya memberikan banyak kejutan kepada semua kru. Mereka semua sangat bangga ketika kami bisa ke London untuk mempromosikan Kung Fu Jungle,” ujar Donnie. Kung Fu Jungle menceritakan seorang master kung fu tahanan polisi bernama Hahou (Donnie Yen) yang diminta pihak polisi untuk membantu mereka menyelidiki kasus pembunuhan berantai. Dikemas secara menarik, Kung Fu Jungle menawarkan performa adegan nyata kung fu Donnie melawan pemeran antagonis Wang Bao Qiang di akhir pertarungan. Selain Donnie dan Wang Bao Qiang, film action-thriller ini juga menampilkan artis peran kenamaan dari Hongkong lainnya, Charlie Yeung. kom


7 Edisi 95/13 - 19 Juli 2015

Pak Harto... Sambungan Halaman 1 “Lebih hebat Soehartolah, dia memang tidak tamat sekolah dasar, tetapi menterimenterinya hebat,” kata dia. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa reshuffle menteri di bidang ekonomi perlu dilakukan karena tantangan ekonomi saat ini sangat berat sehingga dibutuhkan menteri-menteri yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidangnya masingmasing. Dalam kesempatan itu, dia juga mempertanyakan kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Hingga saat ini, kata dia,

tak ada hasil nyata kerja Rini dalam memperbaiki daya saing perusahaan BUMN. “Apa yang dilakukan Menteri BUMN? Kita selama ini tidak pernah mendapatkan menteri BUMN yang bagus, termasuk yang sekarang ini kerjanya apa?” ujar Anwar seusai menghadiri acara pemaparan laporan perekonomian Indonesia oleh Bank Dunia di Jakarta, Rabu (8/7/2015). Menurut dia, perekonomian suatu bangsa akan maju apabila bidang BUMN-nya maju dan mampu bersaing di dunia internasional. Namun saat

Dua... Sambungan Halaman 1 Berita dua pilot bergabung dengan ISIS ini pertama kali dipublikasikan oleh media The Intercept dengan judul, “Identifikasi pilot Indonesia kemungkinan bergabung dengan ekstremis”. Dua pilot itu diketahui bernama Ridwan Agustin dan Tomi Hendratno alias Abu Alfatih. Laporan AFP menyebutkan, pada 18 Maret 2015, telah didistribusikan kepada lembaga penegak hukum di Turki, Yordania, London dan Amerika Serikat, serta Europol. “Pilot, awak udara dan lainlain dengan akses di dalam lingkungan penerbangan dapat menimbulkan ancaman jelas jika orang ini radikal,” terang laporan itu, seperti diberitakan Sydney Morning Herald, Kamis (9/7). “Akses mereka, pengetahuan rezim keamanan dan keselamatan menyediakan kemampuan mereka untuk mencoba serangan seperti yang disaksikan oleh peristiwa-peristiwa global masa lalu. Perlu dicatat bahwa edisi terbaru dari majalah Al Qaeda Inspire aktif

mendorong serangan dalam lingkungan penerbangan,” sambung pernyataan itu. Sementara itu, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengaku telah mendengar kabar tentang dua pilot Indonesia yang dicurigai telah bergabung dengan kelompok militan ISIS. Hal itu disampaikan Juru Bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir. “Ya memang saya sudah mendengar kabar pemberitaan beberapa media. Yang pasti saat ini kami akan segera berkoordinasi dengan otoritas terkait di Indonesia untuk menggali informasi lebih lanjut, dan sampai sejauh mana kasus ini dapat diverifikasi,” ujar Arrmanatha, dalam konferensi pers di Kantor Kemlu, Kamis (9/7). “Kami juga akan menggali informasi kepada perwakilan di Australia perihal laporan dua pilot RI dicurigai gabung ISIS yang dikeluarkan oleh Australian Federation Police (AFP),” lanjut dia. Pria yang akrab disapa Tata itu menuturkan, sebenarnya kasus dugaan keterlibatan de-

Sutiyoso... Sambungan Halaman 1 "Target ke depan akan membangun intelijen yang tangguh dan profesional. Nanti pekerjaan kita banyak sekali," imbuhnya. Selain mengajak masyarakat memberikan informasi, tambah mantan Pangdam Jaya ini, BIN akan menambah jumlah personelnya hingga totalnya 1.000 personel. Menurutnya, jumlah yang ada sekarang masih kurang. "Bayangkan saja, satu anggota BIN rata-rata memantau tiga kabupaten. Ini tidak masuk akal, apalagi di luar Jawa. Jumlah yang ideal, 2 sampai 3 personel," ungkapnya. Dari mana personel baru

akan direkrut? Kata Sutiyoso, rekrutmen bisa dari TNI, bisa juga dari warga sipil. Khusus untuk penanggulangan radikalisme dan terorisme yang kini marak melalui dunia maya atau jejaring sosial, ia berharap lembaganya memiliki alat canggih yang bisa menangkal itu semua. Rencananya, dia akan mempelajari alat-alat tersebut dari negaranegara besar, seperti Rusia dan Amerika. Selain melantik Sutiyoso sebagai Kepala BIN, Presiden Jokowi juga melantik Jenderal Gatot Nurmayanto sebagai Panglima TNI. Jika Sutiyoso dilantik seba-

Pesan... Sambungan Halaman 1 Sebab, kasus ini sudah terlalu lama ‘mangkrak’ dan seolah-olah tidak ada titik temunya. Padahal kalau semua pihak serius membongkar sepak terjang mafia tanah Henry Gunawan, pasti hal-hal semacam ini tidak akan pernah terjadi. “Kami berharap Polda tidak hanya mengungkap pemalsu akte tanah, tapi juga membongkar kebobrokan para mafia tanah di Jawa Timur. Jika ini dibiarkan, maka akan banyak rakyat yang haknya diserobot oleh para mafia,” terang Tri. Bukti, pihaknya selama ini memiliki bukti dan fakta yang kuat tetapi selalu kalah di proses hukum. Hukum tidak berpihak pada kebenaran. Orangorang seperti Henry Gunawan yang memiliki modal besar justru dengan leluasa mempermainkan hukum. Pembiaran terhadap kelakukan Henry Gunawan, lanjutnya, akan semakin menyengsarakan rakyat. Semua tanah di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan lainlain bisa dengan mudah dikuasainya hanya dengan bekal kekuasaan modal. Sementara dia tidak butuh jaminan suratsurat. Sementara di luar, banyak cerita negatif soal sepak

terjang Heny Gunawan. Tentang bagaimana dia menyerobot tanah orang dan membuat mereka menjadi daftar pencarian orang (DPO). Menurut Tri, orang yang disangkakan (Renny) ini memang sengaja menjual tanah yang bukan menjadi haknya ke pihak lain. Sementara pihak lain (Henry Gunawan) sejak awal sudah mengincar tanah itu. Dia sengaja ingin menguasai tanah yang menjadi aset 2,9 juta karyawan. “Saya yakin dia (Henry) pasti tahu itu tanah Puskopkar dan menjadi jaminan kredit Bank BTN senilai Rp 24 miliar. Tapi yang namanya mafia tanah tidak menggubris itu. Asal tanah didapat ya sudah,” tuturnya. Apalagi diakui Tri Harsono, orang seperti Henry Gunawan tidak butuh bukti surat untuk menguasai tanah. Buktinya dia telah berhasil menyerobot tanah Puskopkar. “Saya yakin Henry tidak punya bukti-bukti yang kuat. Namun anehnya, semua fakta yang dihadirkan pihak Puskopkar Jatim justru diabaikan. “Henry selalu dimenangkan. Kami selalu didzalimi. Henry tidak punya bukti kuat tapi dia punya modal kuat

ini, kata Anwar, BUMN nasional tak bisa berbuat banyak dalam kancah dunia internasional. Dia menyebutkan, seharusnya, BUMN seperti Pertamina harus mampu bersaing dengan Petronas. Selain itu, Bank BUMN juga harus mampu bersaing di pasar global dengan bank BUMN negara-negara lainnya. Sebaliknya, jika Jokowi mau belajar dari Soeharto maka seharusnya menuntaskan dulu konsolidasi politik elit sebagai modal politik untuk menyelesaikan ekonomi yang nyata dan dirasakan masyarakat dampaknya. “Reshuffle kabinet? Apakah ini instrumen untuk konsolidasi politik elit atau instrumen untuk selesaikan masalah ekonomi?. Ada yg

berpikir bahwa reshuffle bisa menambah runyam persoalan konsolidasi politik elit. Resikonya? Krisis ekonomi lebih cepat datangnya,” ujar Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq dalam rilis tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/7). Kehidupan politik negeri ini menurutnya memang tak sesederhana yang dibayangkan sebagian orang. Alihalih mengembangkan, yang ada dan sudah terbangun pun bisa berantakan. “Presiden sedang dihadapkan pada realitas modal politik awal yang makin terfragmentasi. Sementara konsolidasi perlu tambahan elemen lainnya,” tambahnya. Memadukan dua kepentingan dalam reshuffe, yaitu

ngan ISIS ini hampir sama dengan kasus beberapa pekan lalu, di mana anggota polisi RI asal Jambi dicurigai bergabung dengan ISIS dan dikabarkan tewas. Namun, Kemlu RI telah memverifikasi dan ternyata tidak benar. Di tempat berbeda, AirAsia menolak mengomentari kabar salah seorang pilotnya yang bernama Ridwan Agustin bergabung dengan kelompok militan ISIS. Air Seperti diberitakan Sydney Morning Herald, sebelum akun Facebook-nya ditutup, Ridwan Agustin sempat memposting sejumlah foto berada di depan pesawat AirAsia. Dia juga diberitakan sudah menikahi Diah Suci Wulandari, salah seorang pegawai AirAsia. “Ridwan Agustin dan Diah Suci Wulandari tidak lagi pegawai AirAsia Indonesia. Untuk itu, kami tidak mau berkomentar mengenai masalah individu mereka,” tegas pihak AirAsia kepada The Intercept. Menurut data dari The Intercept, Agustin telah lulus sebagai pilot AirAsia pada 2010 dan memiliki pengalaman terbang rute internasional, termasuk ke Hong Kong dan Singapura. Namun, tuduhan keterlibatan dengan ISIS dibantah oleh Tomi Hendratno. “Saya kaget

dengan pemberitaan di luar. Saya tegaskan, saya tidak ada hubungan dengan mereka, apalagi dibaiat,” kata Tomi, Jumat (10/7/2015). Selain Tomi, mantan pilot AirAsia Ridwan Agustin juga dinyatakan terpengaruh propaganda pro-ISIS. Mendengar tuduhan itu, Tomi tertawa kecil di ujung telepon. Ia mengatakan memposting hal berbau ISIS bukan berarti bergabung dengan organisasi militan tersebut. Ia bahkan mengaku belum pernah menginjakkan kaki di Suriah. Berbahasa Arab pun dia tak bisa. “Saya sekarang sedang iktikaf di masjid dekat rumah saya di Bogor,” katanya. Dia mengaku kecewa adanya pemberitaan ini tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu pada dirinya. Ia pun menilai ada dampak negatif atas informasi tersebut. “Ada dua kekhawatiran saya. Yang pertama, kriminalisasi tampilan Muslim di Indonesia dan kedua adalah ke keluarga saya,” katanya. Sedangkan pilot Ridwan Agustin hingga kini masih belum bisa dikonfirmasi. Disebutkan laporan AFP bahwa Ridwan sudah berada di Raqqa, pusat kekuasaan ISIS. sita/bhr

gai Kepala BIN menggantikan Letjen TNI (purn) Marciano Norman. Sedangkan Gatot Nurmayanto menggantikan Jenderal Moeldoko sebagai Panglima TNI. Sementara, Jenderal Gatot Nurmayanto mengatakan, pasca dirinya dilantik sebagai Panglima TNI, ia masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi untuk menentukan siapa wakilnya. "Kita tunggu saja keputusan dari presiden bagaimana," kata mantan KSAD ini. Sedangkan, mengenai pembaharuan persenjataan TNI, Gatot akan merinci lebih dulu apa saja yang dibutuhkan. Tapi, dia dapat memastikan akan memperkuat armada TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut sesuai keinginan Presiden Jokowi yang ingin men-

jadikan Indonesia sebagai negara maritim. "Presiden punya visi Indonesia menjadi poros maritim dunia. Tidak ada alternatif lain, harus mengembangkan dan menguatkan TNI AL dan AU," terangnya. Tambahnya, dengan begitu seluruh wilayah nusantara akan bisa terpantau keamanannya. "Apabila terjadi sesuatu, kita bisa cepat bereaksi," tukasnya. Meski belum dapat merinci apa saja yang diperlukan oleh TNI, menurutnya penambahan kapal selam, radar dan pesawat mutlak dilakukan. Tidak hanya memperkuat di internal TNI saja. Dia akan melakukan diplomasi militer dengan negara-negara ASEAN. Baginya, latihan gabungan bersama antar negara ASEAN harus dilakukan. non

untuk memenangkannya. Bagi kami ini tidak adil,” ujar Tri. Di sisi lain, kasus ini telah menjadi perhatian serius Bareskrim Mabes Polri. Betapa tidak, Wakabareskrim memberi atensi yang ditujukan kepada pihak penyidik di wilayah Polda Jawa Timur, termasuk Polres Sidoarjo, untuk terus mengawasi proses penyidikan tanah Desa Pranti yang kini dikuasai Henry. Memang, Puskopkar Jatim sebelumnya telah melaporkan adanya permainan kotor di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo di mana mantan Kepala BPN Sidoarjo Ir. Minarto, MM dianggap telah penyalahgunaan kekuasaan. Ir. Minarto, MM ke Polres Sidoarjo atas tuduhan menyalahgunakan kekuasaan/jabatan dan atau menggunakan akte otentik palsu. Hal itu tertulis dalam LP No. LPB/229/VI/2015/JATIM /RESSDA. Disebutkan yang bersangkutan (Puskopkar) telah melaporkan perkara tindak pidana pejabat dengan ancaman pasal 421 KUHP dan pasal 264 KUHP. Nah, Bareskrim melihat laporan terhadap Minarto dan Renny yang dilakukan Puskopkar Jatim harus benar-benar diseriusi. Katanya, semua proses harus berjalan adil dan transparan. Seorang penyidik tidak boleh atau dilarang tergiur pemberian orang lain

khususnya dari pihak yang sedang berselisih. Menurut Wakabareskrim melalui surat disposisi, Senin (6/7/2015), sebagai berikut, “Agar diawasi secara ketat, agar proses penyidikan berjalan fair, professional, transparan. Lakukan supervisi, agar penyidik tidak melakukan penyimpangan. Penyidik senantiasa harus netral atau tidak berpihak,” demikian isi surat. Kuasa hukum Puskopkar Jatim, Soehirman, SH menyebut, memo Bareskrim tersebut menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak orang-orang bersalah dan membela yang benar. “Bareskrim sudah tahu bahwa tanah itu aset orang banyak. Sehingga tidak seharusnya diserobot Henry. Apalagi sampai sekarang kasusnya dibiarkan mangkrak. Karena itu yang namanya orang bersalah harus ditindak,” ujar Soehirman. Ditambahkan, “Surat disposisi Bareskrim juga mewanti-wanti pihak penyidik untuk serius menangani laporan Puskopkar. Sepertinya, Bareskrim memberi ultimatum kepada Henry Gunawan bahwa yang namanya mafia tanah tidak boleh atau dilarang hidup di Indonesia. Kalau mau main-main jangan di Indonesia tapi di negara lain saja, apalagi ini sampai merugikan rakyat,” tutupnya. nov

konsolidasi politik elit dan mengelola persoalan ekonomi menurutnya jelas-jelas sangat sulit dan rumit. Dalam hitungannya, Presiden hanya punya waktu enam bulan ke depan untuk menuntaskan agenda konsolidasi politik elit. “Jika tidak? Red alert! (lampu merah),” tegasnya, mewanti-wanti. Sebab itulah dibutuhkan karakter pemimpin nasional yang bisa menggalang solidaritas dan pemimpin untuk semua (solidarity maker dan leader for all). “Dia akan bicara tentang persoalan nyata bangsa ini.Ketika kita sedang menghadapi dua persoalan besar, di sekeliling sedang mengintai (sambil bekerja) kekuatan-kekuatan besar yang berhajat menguasai negeri ini,” jelasnya. Lebih lanjut menurut dia, setidaknya presiden membutuhkan tiga instrumen kekuatan, yaitu aktor keamanan negara yang kuat, aktor politik elit yang tanggap serta aktor teknokratik yang cerdas. Presiden bersama ketiga instrumen aktor tersebut bahumembahu mengelola entitas

bisnis/ekonomi, psikologi massa dan dunia internasional. Orientasinya hanya satu yakni kepentingan nasional. “Buang jauh kepentingan personal dan juga kepentingan partai/kelompok. Permainan kekuasaan atau power game yang tak kunjung selesai, bukan hanya akan melumat pemimpinnya, tapi juga akan bisa mengorbankan rakyatnya. Oleh karena itu mari kita taqarrub kepada Allah, agar Allah anugerahkan kejujuran dan kecerdasan,” ajak Mahfudz. Hal senada disampaikan pengamat politik Herdi Sahrasad saat dihubungi wartawan, Jumat (10/7). Menurutnya, perombakan kabinet kali ini menjadi pertaruhan politik terakhir bagi Jokowi sebelum akhirnya benarbenar tidak lagi mendapat legitimasi yang berujung pada pemakzulan dari tampuk kekuasaan. “Reshuffle sekarang ini adalah taruhan bagi Jokowi. Kalau dia tidak berhasil dia yang di-reshuffle,” demikian Herdi. Karena itu, dia berharap Presiden Jokowi berani mem-

Jokowi... Sambungan Halaman 1 “Iya itu informasinya benar. Nanti himpunan kawasan industri di sana akan turun tangan itu pasti,” tutur Imam ditemui di acara buka Puasa Bersama Menteri Perindustrian Saleh Husin di Widya Chandra, Jakarta, Rabu (8/7/2015). Imam pun mengatakan, pengusaha atau investor asing cukup sensitif terhadap adanya demonstrasi, apalagi demo yang mengandung unsur kekerasan, sweeping, anarkis hingga penyanderaan. “Orang-orang asing itu paling takut demo, ditekan. Kalau orang kita mungkin sudah biasa menghadapi demo seperti itu,” tuturnya. Imam mengatakan, pemerintah bakal membereskan hal ini agar demonstrasi yang terjadi tak berlarut dan tak ada lagi investor-investor asing yang hengkang. Sementara Menteri Perindustrian Saleh Husin menilai kondisi ini sebenarnya hanya akan merugikan para buruh sendiri. Sebab ketika perusahaan hengkang, maka buruh akan hilangnya kesempatan bekerja. “Akibatnya sekarang justru akan menghilangkan kesempatan bekerja,” terang Saleh di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (8/7/2015). Menurutnya, dalam penanganan persoalan ini penting sekali komunikasi yang intensif dengan buruh. Termasuk jika yang dibahas adalah penetapan upah buruh. Demonstrasi memang merupakan hak bagi para buruh. Tapi inti dari aktivitas tersebut adalah penyampaian aspirasi. Bila dengan komunikasi mampu menyampaikan aspirasi, tentu aksi yang merugikan banyak pihak tidak akan terjadi. “Tapi kalau masalahnya memang sering karena banyak demo, tentu kita harus

berbicara bagaimana untuk penanganan agar demo tidak sampai meresahkan para investor,” ungkapnya. Di tempat yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani melihat ini bukan hanya sekedar persoalan penetapan upah dan jaminan oleh buruh terhadap perusahaan. Melainkan tarik menarik investor antar negara secara regional. “Fenomena di batam itu tidak mutlak dari sisi permasalahan di dalam negeri. Tapi akan tentu kita akan angkat menjadi masalah di regional. Kalau misalnya 3-4 perusahaan itu dia hengkang dari Indonesia dan itu sebagian PMA, menjadi pertanyaan bagi kita, iya kan,” ungkapnya. Franky menjelaskan, perebutan investor antar negara adalah bagian dari kompetisi. Tentu banyak upaya yang dilakukan oleh pihak negara lain untuk menarik investor. Tak terkecuali memanfaatkan kekuatan buruh. “Dalam era kompetisi global atau regional tentu sekarang ini adalah era untuk menarik investasi. Investasi itu kan selain dari insentif dari pada sektor dan infrastruktur yang disediakan, sampailah potensi persaingan yang lain, yaitu sesama negara, antar negara,” jelasnya. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menyelidiki fenomena maraknya demo buruh yang membuat hengkang beberapa pabrik di Batam. Jokowi menilai ada persaingan antar negara di balik demo ini, namun kalangan buruh membantah. Jokowi mengungkapkan keanehan soal fenomena demo tersebut karena hanya perusahaan asing saja yang dide-

Diduga... Sambungan Halaman 1 Nah kalau memang pengurusnya baek dan kuwalahan, kenapa bayi-bayi tidak boleh diadopsi, jelas-jelas mereka kewalahan kan? Kenapa hayo kok orang enggak boleh adopsi?” Sementara itu pengguna Facebook Riri Smith membuktikan bahwa memang banyak bayi yang terlantar di panti asuhan tersebut. Sayangnya, pihak panti sepertinya sudah mulai mencium gelagat Riri sehingga 10 an anak yang awalnya ditempatkan di satu kamar kini hanya tinggal berenam. Selain itu, Riri juga bercerita bahwa dirinya sempat tak diperbolehkan menggendong bayi yang menangis, malah bayi itu dipukul kepalanya karena tak juga berhenti menangis. Lebih lanjut ia juga menulis bahwa bayi di sana mayoritas menderita penyakit kulit karena tak terurus. “Ini pengalaman saya yang saya dapet tadi siang. Sepertinya sudah kecium pihak panti ada orang dr kemensos jg bareng

ama saya tadi. Sebagian bayi gak ada diliat diphoto terakhir kesaksian temen saya yg kesitu kemarin harusnya ditempat bayi ada 10 orang. tadi saya kesana tinggal 6 aja. Ada bayi prematur tadi nangis saya hendak gendong gak boleh malah si bayi dipukul kepalanya karena nangis tak kunjung berhenti.” Sementara itu, Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Sidoarjo mengaku sudah melihat secara langsung kondisi di dalam panti asuhan tersebut. Lembaga ini mengaku tidak bisa menerima kondisi yang dialami anak-anak dalam panti asuhan tersebut. “Kalau memang pengurus tidak bisa melakukan penanganan mbok ya jangan banyak-banyak yang ditampung. Ketika kroscek, mereka merawat anak perempuan, anak telantar, enggak sanggup mengasuh atau biayai hidupnya jadi ditaruh di sana. Kami saja bisa mengangani dengan baik ketika ada kasus,

buat terobosan baru dalam penyusunan kembali komposisi Kabinet Kerja, terutama di kabinet ekonomi. “Artinya harus ada gebrakan, karena ini kekuasaan Jokowi yang dipertaruhkan,” kata Herdi. Dia mengakui, anjloknya kinerja pemerintahan Jokowi salah satunya akibat tidak terjalin sinergi antar kementerian. Terutama yang menangani bidang perekonomian. “Tim ekuin yang sekarang ini jalan sendiri-sendiri, tidak tahu arahnya mau ke mana. Ini membuat kabinet babak belur,” jelasnya. Karena itu, Presiden Jokowi harus melakukan perombakan tim ekonomi di kabinetnya agar menjadi lebih baik. Pasalnya, desakan reshuffle kompak disuarakan publik dan kalangan dunia usaha atas merosotnya perekonomian nasional. “Dan kalau tidak akan lebih anjlok. Tingkat ekspor kita turun tapi utang ditambah terus sehingga rupiah tertekan terus,” tegas Herdi yang juga peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina. yo/wid

mo oleh pekerja. “Karena kalau tadi yang disampaikan yang didemo kok yang investor-investor asing ini mestinya tanda tanya, tanda tanya kalau seperti itu, feeling saya mengatakan hal yang sama,” kata Jokowi di Batam beberapa waktu lalu. “Persaingan ini bukan persaingan antar perusahaan, bukan persaingan antar kota, bukan persaingan antar provinsi, sudah persaingan antar negara, hati-hati. Saya sudah mulai mencium, yang namanya kawasan industri bukan hanya di Batam saja ada di dekat kita saja, nggak usah sebutkan. Bisa saja bersaing merebut investor dengan cara-cara yang tidak fair,” tegas Jokowi pada waktu itu. Sementara kalangan buruh menepis tudingan Presiden Jokowi. “Reaksi Pak Jokowi itu spontan. Baru datang dan ada masukan dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) saja, kurang mendapatkan informasi,” tutur Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, Kamis (9/7/2015). Iqbal menepis ada anggapan demo buruh yang terjadi 3 tahun belakangan di Batam ini ada kepentingan asing di dalamnya. Menurutnya, buruh hanya menuntut kesejahteraan yang lebih baik. ”Tidak ada kepentingan asing yang ingin mengintervensi persoalan investasi di Batam. Unjuk rasa di Batam, lebih kepada perjuangan kaum buruh hak-hak buruh yang normatif,” jelasnya. Dikatakan Iqbal, Presiden Jokowi pun seharusnyaý mendengarkan cerita dari kalangan buruh, bukan hanya dari kalangan pengusaha. “Saya rasa kalau both side (kedua sisi), Pak Jokowi tidak akan bersikap demikian. Tidak perlu seperti itu. Itu belum kita sampaikan ke Pak Jokowi. Unjuk rasa di Batam itu lebih kepada perjuangan kaum buruh,” katanya. zul/hen/dt

mosok di sana begitu. Ok kalau pengurus silakan Pondok Milinium tampung banyak anak tapi diperhatikan, ya fisik, kan anak tidak hanya butuh makan, tapi juga kasih sayang,” kata pengurus P3A. Dia memperkirakan jumlah anak-anak yang diasuh dan dirawat oleh panti asuhan ini jumlahnya mencapai 100 lebih. 30 Di antaranya adalah bayi dan sisanya balita. Tak hanya anak kecil, panti ini juga merawat seorang mahasiwa yang di mana seluruh biaya pendidikannya ditanggung. “Jangan sampai ada kekerasan, penelantaran. Kalau saya lihat penelantaran tidak maksimal, terlalu banyak anak, pengasuh perawat kurang. Sama dengan ada semacam penelantaran, kurang banyak perawat, pengasuh,” tambah dia. Saat ini, P3A tengah berupaya mencari solusi agar kebutuhan anak-anak yang dirawat dalam panti asuhan tersebut terpenuhi. Salah satunya dengan menggandeng Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. “Sudah kami sampaikan harus ada tindakan. Kami sudah koordinasi dengan pemerintah,” tutupnya. mrk www.lensaindonesia.com


PEREMPUAN TANGGUH 2015

8 Edisi 95/13 - 19 Juli 2015

Mengenal Sosok Rahmani Rauf, Pencipta Buku Peraga SD ‘Ini Budi’ Ini Budi. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Ini Wati Kakak Budi. Ini Iwan Adik Budi. Dialah penggagasnya. BAGI mereka yang mengenyam pendidikan sekolah dasar di era tahun 80-an hingga pertengahan 90-an, mata pelajaran kelas satu SD mungkin akan selalu mereka ingat. Berkat metode pembelajaran bahasa yang sekaligus menggunakan alat peraga, yang disebut Struktur Analitik Sintetik (SAS) Bahasa Indonesia terasa menyenangkan. Adalah Siti Rahmani Rauf, wanita asal Sumatera Barat yang menciptakan metode SAS dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas satu. Metode tersebut diciptakannya sekitar awal tahun 1980, setelah dirinya pensiun sebagai guru. Usianya yang sudah menginjak angka 96, membuatnya kesulitan untuk mengingat sejarah pencip-

Siti Rahmani Rauf, penggagas buku peraga SD 'Ini Budi'.

taan metode SAS. Salah satu hal yang diingatnya, dia diminta membuat metode SAS oleh rekannya, yang juga seorang guru. “Wah, nenek agak lupa. Yang nenek ingat, waktu itu metode itu belum ada,” ujar Rahmani Rauf di rumahnya di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Anak nomor enam Rahmani Rauf, Kamerni Rauf menjelaskan, saat itu buku peraga belum ada, namun buku paket Bahasa Indonesia telah ada. Buku peraga diperlukan untuk mempermudah dalam membaca dan menulis. “Jadi buku paket ‘Ini Budi’ sudah ada. Si Budi itu bukan mami yang buat. Yang belum ada itu buku peraga membacanya,” kata Kamerni. “Buku peraga ‘Ini Budi’ dibuat sekitar 80-an,” kenang Erni. Kamerni menjelaskan, ibunya, Rahmani Rauf ditawarkan mengerjakan buku peraga oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Rahmani Rauf yang men-

dapat tawaran ini langsung mengiyakan. “Waktu itu mami langsung mengiyakan. Waktu ngerjain buku peraga itu, mami sudah pensiun mengajar,” jelas Erni. Erni menambahkan, saat mengerjakan buku peraga ‘Ini Budi’, dirinya telah menjadi seorang guru. Menurutnya buku peraga itu sangat membantu murid cepat membaca. “Bukan karena mami saya yang membuatnya ya, jadi saya bilang seperti itu. Hal itu saya dapat dari pengalaman saya mengajar kelas 1SD selama 37 tahun,” ujar Erni. Di luar dugaan, buku peraga ‘Ini Budi’ sukses dan diminati banyak sekolah, tidak hanya di Jakarta, juga di kota lain di Indonesia. Oleh penerbit, Rahmani Rauf kemudian diberangkatkan haji. “Mami tahun 86 diberangkatin haji sama penerbit. Waktu buat buku peraga itu, mami tidak pernah minta bayaran. Mami mau ngerjakan proyek itu karena kecintaannya pada dunia pendi eko/mrk dikan,” ujar Erni.

Melissa Sunjaya Sosok Imajinator Kreatif yang Sukses

dr Iim Karimah

Dokter Cantik Berani Emban Tugas di Pelosok Toli-toli MENJADI seorang dokter di wilayah terpencil yang masih mempercayakan penanganan kesehatan ke dukun, memang bukan pekerjaan mudah untuk merubah pola pikir mereka. Apalagi tugas itu dijalankan bagi seorang dokter yang baru lulus dari perguruan tinggi. Hal tersebut yang sering dialami oleh dr Iim Karimah, dokter muda yang saat ini tengah menjalani program yang dijalankan Pencerah Nusantara di Puskesmas Ogotua di Kecamatan Dampa Utara, Kabupaten toli-Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Selama satu tahun, bersama empat orang lain yang terdiri satu orang perawat, satu orang bidan, dan dua orang pemerhati kesehatan, dr Iim mencoba mengubah paradigma masyarakat tentang kesehatan. “Kalau warga di sini, masih banyak yang kalau sakit, suka tidak mau datang ke Puskesmas. Mereka masih banyak yang berobat ke dukun,” kata dr Iim. Dokter lulusan fakultas kedokteran Universitas Brawijaya Malang ini mencontohkan, dirinya pernah hampir putus asa meminta seorang ibu yang datang ke puskesmas karena tangan anak lelakinya yang patah. Sang ibu yang tetap bersikeras untuk membawa anaknya ke dukun, akhirnya luluh sete-

www.lensaindonesia.com

lah dr Iim meyakinkan jika sang anak harus dirujuk ke rumah sakit. “Pernah ada anak kecil yang datang ke puskesmas dengan patah tangan terbuka sampai kelihatan tulang. Sang anak harus dirujuk ke rumah sakit, tapi ibu bersikeras enggak mau dibawa ke rumah sakit, masih bisa ditangani dukun. Setelah saya kasih penjelasan berkali-kali, baru dia mau bawa anaknya ke rumah sakit,” ujar dia. Selain belum percaya dengan dokter yang ada di puskesmas, mayoritas warga juga belum mengerti fungsi kartu Jamkesmas. “Tugas saya bertambah untuk menerangkan kepada warga tentang kegunaan kartu Jamkesmas,” kata dia. Anak kedua dari empat bersaudara ini yakin, dengan pendekatan komunikasi yang tepat, warga tempatnya menjalankan program Pencerah Nusantara mau berobat ke puskesmas jika mereka terkena penyakit. Dan hal itu yang sekarang yang coba dilakukannya. Pencerah Nusantara sendiri merupakan sebuah gerakan yang digagas oleh Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk Millennium Development Goals (KUKP-RI MDGs). Tugas mereka adalah merubah paradigma masyarakat mrk mengenai kesehatan.

PASSION saja tak cukup untuk membangun bisnis sendiri. Perlu ada kreativitas, komitmen, dan konsistensi yang kuat jika ingin menciptakan usaha yang sukses. Seperti yang dirasakan langsung oleh Melissa Sunjaya. Sejak mendirikan Butik Tulisan pada Januari 2010 lalu, ia terus mengasah kreativitas tanpa batas dan berjuang meraih semua mimpi-mimpinya. Melissa mendirikan Butik Tulisan karena ia ingin terus melukiskan renungan dan menanamkan emosi ke lingkungan sekitarnya. Ia pun selalu mendorong dirinya untuk mengungkapkan kemungkinan yang imajinatif tentang kota Jakarta. Segala pekerjaan tangan seperti metode mencetak yang berbeda khususnya batik tulis dan sablon ia lakoni. Tujuannya agar ia bisa menciptakan produk buatan tangan dengan sentuhan berbeda dan original. “Ide awal adalah untuk menciptakan edisi seni ilustrasi dan mene-

rapkannya pada produk sehari-hari, yang 100% dibuat di Jakarta. Dengan bermodal 5 juta saya membeli 100 meter kain katun kanvas dari toko penjual sisa ekspor dan memotong gulungan kain ini menjadi bagian-bagian kecil,” kata Melissa Sunjaya saat ditemui Vemale pada pembukaan Butik Tulisan miliknya di Plaza Senayan Jakarta Pusat, Rabu 25 Maret 2015. Melissa memulai membuat karya dengan pena dan menulis cerita pendek untuk menemani ilustrasinya. Kemudian sketsa asli tersebut diolah menjadi beberapa komposisi dan disablon secara manual di atas potongan kanvas kecil tadi. “Dari awal sampai akhir setiap produk Tulisan dibuat oleh kumpulan seniman yang penuh abdi di Indonesia. Tim saya terdiri dari segelintir individu yang bertekad untuk memuliakan intuisi mereka dan mencerminkan potensi terbaik dari diri mereka,” jelasnya.

Melissa Sunjaya.

Produk pertama Melissa ialah serbet, celemek dan sarung bantal, yang ia buat di garasi rumahnya dengan menggunakan mesin jahit dari tahun 1940-an milik neneknya. Wah, benar-benar unik ya. “Tantangannya ialah menemukan bengkel atau pabrik yang mengha-

silkan kerajinan buatan tangan dan yang juga menghormati para pengrajin yang bekerja untuk mereka,” tutup Melissa. Melissa Sunjaaya adalah salah satu sosok wanita inspiratif yang sukses dengan karya-karya kreatif yun/vem nya.

Kisah Getun, Meniti Mimpi Dengan Jemari kaki SUARA merdu yang terekam video dalam telepon seluler buatan China itu, terdengar membahana dalam ruang tamu sebuah rumah di Desa Clapar RT 04/RW 02 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. Getun Tri Aena, begitu nama lengkap perempuan cilik pemilik suara merdu yang lahir 11 tahun silam. Getun terlahir istimewa. Gadis cilik ini tidak memiliki kedua tangan saat dilahirkan di rumahnya kala itu. Meski begitu, Getun menyadari hidup dalam keterbatasan fisik bukan perkara mudah untuk dijalani. Dengan mengandalkan kedua kaki dan bagian tubuh lainnya, dia berusaha mandiri dalam mengerjakan berbagai pekerjaan rumah. “Setelah pulang sekolah, biasanya saya membantu ibu membereskan rumah,” kata Getun saat ditemui beberapa waktu yang lalu. Segala pekerjaan rumah, mulai menyapu hingga memasak coba dilakoninya sendiri. Bahkan ibunda Getun, Sarinem mengungkapkan putrinya juga menggunakan pakaian dilakukannya tanpa bantuan orang lain. “Saya kaget waktu kali pertama melihat Getun ganti pakaian sendiri. Padahal, sebelumnya butuh bantuan orang lain,”kata Sarinem yang mendampingi Getun di rumahnya.

Getun memainkan keyboard dengan kedua kakinya.

Getun bagi Sarinem adalah anugerah yang tak ternilai. Anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Suwandi dan Sarinem ini, termasuk anak yang tak ingin menyusahkan orang lain. Bahkan, Sarinem mengakui, terkadang Getun juga mendapat perlakuan tak menyenangkan dari teman-teman sebayanya. “Kalau sudah seperti itu, biasanya Getun akan membalasnya dengan senyuman. Tapi, biasanya dia selalu ngomong kepada saya juga,” jelas Sarinem. Secara ekonomi, kehidupan Getun

juga tidak berkecukupan. Sang ayah, Suwandi, sehari-hari hanya bekerja mencari rumput dan menjaga pekarangan salak yang kecil. Sedangkan, sang ibu, sehari-hari harus bekerja menjajakan makanan kecil. “Kalau sehari paling penghasilan saya cuma Rp 15 ribu dan pas-pasan untuk makan saja,” jelasnya. Meski demikian, Getun yang kini duduk di kelas V SD Negeri 1 Clapar, termasuk orang yang memiliki kemampuan dalam prestasi akademik dan bakat seni. Menurut Kepala SD Negeri 1 Clapar, Sujatmiko, sejak kelas

1 SD, Getun kerap mendapat rangking. “Kalau tidak rangking 1 ya rangking 2. Tetapi prestasi di bidang akademik itu terus menerus dipertahankan Getun hingga sekarang,” ucapnya. Selain kemampuan akademik, Getun juga kerap mengisi acara seni di sekolahnya. Sujatmiko yang mengamati perkembangan Getun, kemudian menempatkan Getun sebagai pemain organ dalam grup rebana di sekolahnya. “Sejak dulu memang Getun suka bermusik dan bernyanyi, bahkan ia juga suka memainkan organ dengan jemari kakinya. Anak itu memiliki kemampuan yang baik dalam berkesenian,” ujarnya. Menurut Sarinem sudah empat tahun ini, anaknya senang memainkan organ dan bernyanyi. Tak heran, jika Getun kerap diundang dalam beberapa acara untuk sekadar membantu meringankan beban ibunya. “Kalau ada kunjungan dari pejabat kabupaten ke sini, biasanya Getun sering menunjukkan kebolehannya,” jelas Sarinem. Pun ternyata Getun memiliki citacita yang kini sedang dijalaninya. Ia ingin menjadi musisi dan bisa menunjukkan kebolehannya di hadapan orang banyak. “Saya ingin menjadi musisi kalau sudah besar nantinya,” kata Getun. hhw/mrk


NASIONAL Edisi 95/13 - 19 Juli 2015

Refly Harun Tinggalkan Jabatan Stafsus Istana PAKAR Hukum Tata Negara, Refly Harun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Refly meninggalkan pekerjaan ini karena berkaitan dengan kebebasan teknis dan kebebasan prinsip. Ia merasa tidak cocok dengan pekerjaan yang mengharuskannya berkantor setiap hari kerja. Kebebasan teknis ini berkaitan dengan pemilihan waktu atau jam kerja di kantor. “Saya mau membantu istana, tetapi saya tidak bisa bekerja di kantor

dengan waktu reguler seperti yang ditentukan di kantor Setneg,” ujarnya, Selasa (07/ 07/2015). Berkaitan dengan kebebasan prinsip, Refly mengatakan ingin bisa kritis di kalangan intern tempat bekerja sekaligus bisa diumumkan di publik. “Saya tidak bisa mengkritik masalah intern tanpa dipublikasikan. Kalau hanya kritis di dalam, publik tidak tahu kerja saya di dalam, tidak transparan,” ujarnya. Refly menegaskan siap setiap saat memenuhi panggilan tugas negara. Hanya sa-

ja, bila pekerjaan itu mengikatnya untuk rutin setiap hari berdinas secara ketat tidak bisa. “Buat saya kalau membantu negara, kita bersedia setiap saat tapi tanpa harus diikat dengan jam kantor yang ketat, tidak ketat-ketat amat, tapi saya tidak terbiasa,” ujarnya. Refly menuturkan, pada awal menerima jabatan itu dia ingin bereksperimen bagaimana tetap bisa kritis sementara berada di dalam lingkaran inti Istana. “Jadi saya mau bereksperimen awalnya. Selain jam kerja kantor, saya tetap ma-

suk istana saya tetap berpendapat sekritis-kritisnya tapi akhirnya saya tidak bisa, kondisi mengharuskan saya mengundurkan diri. Jadi, kalau ada teman aktivis bergabung istana susah mengharapkan mereka kritis seperti semula,” ujarnya. Meski mundur dari jabatannya di Istana, Refly bertahan di jabatannya sebagai Komisaris PT Jasamarga. Menurutnya, tugas dan tanggung jawab komisaris berbeda dengan direksi sehingga tetap dapat dijalankannya tanpa harus berkantor setiap hari. ridwan

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.

MAHKAMAH KONSTITUSI LEGALKAN DINASTI POLITIK Sehari, 480 Bayi Keluarga Miskin Mati

Putusan Mahkamah Konstitusi menghapus larangan dinasti politik menuai kritik. Padahal aturan dalam Undang-Undang Pilkada itu dibuat untuk meminimalisir adanya korupsi di daerah.

MENTERI Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa miris dengan banyaknya anak-anak di Indonesia yang kekurangan gizi dan berakhir meninggal dunia. Pada tahun 2014, berdasarkan data dari UNICEF, di Indonesia rata-rata 480 balita meninggal setiap hari. Khofifah mengaku terkejut begitu mengetahui data UNICEF itu. “Data ini menjadi catatan dan perhatian serius untuk kita semua,” kata Khofifah Indra Parawansa di Jakarta, Selasa (7/7). Untuk menekan jumlah angka kematian bayi, Khofifah mengimbau kepada para perempuan selalu memperhatikan kondisi tubuh dan menjaga gizinya. “Menjaga gizi bukan saat hamil saja. Saya saja konsultasi ke Menteri Kesehatan,” ungkapnya. Lanjutnya, yang terutama harus dijaga adalah jangan sampai kekurangan zat yodium dan besi. Jelasnya, bila kekurangan kedua zat tersebut akan berpotensi menyebabkan disabilitas atau cacat pada tubuh. “Bisa sampai 63 persen penyandang disabilitas karena bawaan atau karena penyakit. Dengan menjaga gizi yang baik, membangun zat besi yang baik, membangun yodium yang baik dalam komponen asupan yang baik juga, harus dimemulai sejak remaja,” tuturnya. Khusus untuk seorang wanita hamil, jika gizinya baik maka anak yang dilahirkan akan sehat dan baik juga. “Bayangkan dalam sehari kalau yang meninggal 480 balita, cukup signifikan. Ini pekerjaan rumah (PR) pemerintah untuk mensinergikan,” pungkasnya. Khofifah meminta petugas Posyandu untuk ikut serta menggerakkan masyarakat tentang gizi baik ded sejak remaja.

MAHKAMAH berpendapat pembatasan seseorang maju karena masih berkerabat dengan petahana merupakan pelanggaran terhadap hak asasi. Untuk itu MK menghapus ketentuan dalam pasal 7 huruf r. “Dengan demikian, Pasal 7 huruf r bertentangan dengan Pasal 28 j ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tampak nyata pembedaan dengan maksud untuk mencegah kelompok, atau orang tertentu untuk menggunakan hak konstitusi, hak untuk dipilih,” ujar Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Setelah ada putusan itu diusulkan agar partai membuat pengaturan yang lebih ketat terhadap kewenangan dan penggunaan kewenangan kepala daerah. Selain itu pengawasan juga harus diperketat. Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menolak keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menghapus larangan adanya dinasti politik. Dia menuding MK membuka peluang suburnya sistem oligarki di Indonesia. “Fraksi PDIP memprihatinkan, tanpa disadar MK telah

Ilustrasi

membuka ruang tumbuh dan berkembang suburnya oligarki atau politik dinasti itu,” kata Arif di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/ 2015). Menurut Arif, putusan MK itu sebenarnya bisa diprediksi jauh-jauh hari. Sebab hak politik dinasti merupakan bagian dari substansi yang diperdebatkan dalam Undang-Undang Pilkada, yaitu menyangkut hak konstitusional setiap warga negara untuk bisa dipilih dan memilih. Di sisi lain untuk menanggulangi adanya politik dinasti, bagi Arif setiap partai harus membuat pengaturan yang lebih ketat terhadap kewenangan dan penggunaan kewenangan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Selain itu harus dilakukan pengawasan secara ketat juga terhadap penggunaan kewenangan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. “Menyangkut pengelolaan keuangan daerah, manajemen birokrasi dan administrasi pemerintahan daerah. Selanjutnya partai-partai harus menyadari

bahwa putusan MK yang mendorong tumbuh dan berkembangnya politik dinasti tersebut adalah agar partai-partai melakukan pengawasan internal untuk melakukan pengaturan sekaligus pembatasan pada kerabat Petahana yang akan maju, akan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,” jelasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan aturan larangan dinasti politik. Sebab, KPK berpendapat bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama baik dalam kehidupan ataupun sistem ketatanegaraan. “Apapun saya menghormati putusan MK, mengingat basisnya adalah hak asasi warga negara dalam kehidupan dan sistem ketatanegaraan,” kata Plt Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (9/7). Meski menghormati keputusan MK yang menolak aturan larangan dinasti politik, Indriyanto tak membantah kalau sistem itu berpotensi adanya tindak pidana korupsi. “Soal potensi korupsi terhadap dinasti politik itu sangat memungkinkan berdasarkan praktik empiris,” jelas dia. Lebih jauh, Indriyanto pun mencontohkan beberapa kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan sistem dinasti

Menteri Ini Cocoknya Diganti Menakertrans Hanif Dhakiri saat beraksi di salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja di pinggiran ibukota.

MENAKERTRANS Hanif Dhakiri cocok diganti lantaran mengganti direksi BPJS dan sudah membuat malu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akibat kisruh pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS ketenagakerjaan. Desakan ini dikemukakan Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, yang menegaskan pencairan JHT seolah menjadi cerminan orientasi pejabat BPJS Tenaga Kerja dan Kemenaker. “Penyusun PP 46/2015 menentukan besaran 10 persen tanpa melibatkan serikat pekerja, seperti dana tersebut miliknya sendiri. Ini akibat dari mental pejabat yang orientasinya dilayani bukan orientasi melayani, padahal yang dikelola adalah dana amanat milik pekerja,” terang Mirah Sumirat melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (8/7/2015). Menurut Mirah, terbitnya PP 46 Tahun www.lensaindonesia.com

2015 tentang pencairan dana JHT yang hanya dapat dilakukan setelah masa kepesertaan 10 tahun dan hanya bisa diambil 10 persen saja serta sisanya baru bisa diambil setelah usia 56 tahun, membuktikan penyusun PP 46/2015 tidak memahami kondisi pekerja yang menjadi ‘pemilik dana amanat’ yang sesungguhnya. Kata Mirah, pejabat di Kemenaker dan BPJS telah mempermalukan Joko Widodo sebagai Presiden yang menandatangani PP 46/2015. Sebab, Presiden harus merevisi PP 46/2015 satu hari setelah pemberlakuannya. “Pembahasan rancangan PP 46/ 2015 pastinya melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, tidak sekonyong-konyong ada di meja kerja Presiden,” kata Mirah. Lebih lanjut, Mirah juga mengingatkan seluruh pekerja untuk bersama-sama mengawasi kinerja Direksi BPJS Ketena-

gakerjaan, karena dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan adalah milik pekerja dan nilainya sangat besar. Berdasarkan informasi yang didapatkan pihaknya, pada Triwulan I 2015, total dana investasi yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp195,35 triliun, sedangkan hasil perolehan investasi tahun 2013 mencapai Rp15 triliun. “Seharusnya pekerja diberitahu hasil pencapaian ini dan seluruh hasil perolehan investasi dikembalikan kepada peserta dalam bentuk dana pengembangan. Hal ini harusnya dilakukan secara transparan,” ujarnya. Informasi yang harus disampaikan tersebut, kata Mirah, seperti berapa perolehan investasi yang diserahkan sebagai benefit kepada peserta, berapa yang digunakan untuk biaya operasional BPJS Ketenagakerjaan. “Jangan sampai perolehan investasi yang seharusnya menjadi hak pekerja justru banyak terpakai untuk biaya operasional dan fasilitas pejabat di BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya. Mirah kembali mengingatkan pentingnya pengawasan dilakukan oleh serikat pekerja. Ia beralasan, karena pekerja pemilik dana amanat yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Dirinya meminta, skandal Jamsostek pada 2005 jangan sampai terulang lagi. Ia merisaukan, aksi investasi pembelian surat utang jangka menengah (MTN) total senilai Rp311 miliar, yang dilakukan Direksi PT Jamsostek secara melawan hukum. “Memperkaya diri sendiri atau orang lain serta mengakibatkan kerugian keuangan adrian negara,” tandas ia.

politik. “Kasus Gubernur Banten, dugaan Bupati empat lawang dan lain-lain,” pungkasnya. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon ingin agar politik dinasti tetap diatur dalam undang-undang. Dia beralasan, daerah harus dipimpin oleh orang yang berkualitas dan terbebas dari kepentingan pribadi. “Saya sendiri pengennya pasal itu tetap ada, karena kita ingin memperbaiki kualitas Pilkada. Pilkada ini kan proses rekrutmen pemimpin daerah,” kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2015). Meski begitu Fadli mengakui jika dalam konstitusi memang tidak melarang daerah dipimpin oleh dinasti. “Memang konstitusi kita tak melarang pemimpin daerah punya hubungan sedarah, tidak diatur di situ,” tuturnya. Anggota Komisi II DPRdari Fraksi PPP Arwani Thomafi menerima dan menghormati putusan MK yang membatalkan pasal di UU Pilkada soal pembatasan politik dinasti. Meski begitu, PPP secara internal akan melakukan pembatasan kelu-arga petahana maju Pilkada. “Komitmen untuk membatasi itu ingin dipertahankan oleh DPRdan partai politik. Maka partai politik masih dapat melaksanakan komit-men itu dalam bentuk mencalonkan kader-kader selain yang ber-

potensi melanggengkan politik dinasti,” katanya. Arwani menjelaskan, PPP pada prinsipnya ingin membatasi potensi politik dinasti pasca putusan MK itu. Dia pribadi akan mendorong PPP berpegang teguh pada komitmen politik non dinasti. “Komitmen untuk meminimalisir dampak politik dinasti harus kita bangun bersama,” katanya. Pasca putusan MK ini, Arwani meramalkan akan ada bakal-bakal calon kepala daerah keluarga petahana yang bergerak mendatangi partaipartai. Ini karena MK telah melegalkan pencalonan mereka. “Dengan adanya putusan MK ini, bisa jadi mereka mulai bergerak lagi mendatangi parpol-parpol termasuk PPP,” tuturnya. Dikatakan, sebenarnya semangat menolak politik dinasti sudah dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPRdan pemerin-tah. “Dengan putusan ini kita kembalikan ke partai agar lebih selektif mendukung calon,” katanya. Ketua MK Arief Hidayat menanggapi santai kritikan khalayak ramai. Menurutnya, larangan politik dinasti tidak sesuai dengan semangat konstitusional. “Hak setiap warga negara itu mempunyai hak untuk right to be candidate. Hak untuk mencalonkan diri,” ujar Arief.

Ahok Tantang Anggota BPK Beberkan Hartanya GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang seluruh anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuktikan pajak yang dibayar dan melaporkan seluruh harta kekayaan ke LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Ahok marah ke BPK yang memberikan status wajar dengan pengecualian (WDP) atas audit keuangan terhadap Pemprov DKI Jakarta tahun 2014. Status yang sama juga diberikan BPK tahun 2013. Ahok mengaku ingin mengetahui apakah seluruh anggota BPK benar-benar bersih dan terbebas dari tindak korupsi. “Saya mau nantang semua pejabat di BPK yang ada, bila perlu buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana, saya mau tahu semuanya. Kalau enggak bisa buktikan, ya enggak boleh jadi angggota BPK dan kalian enggak boleh periksa orang, karena kalian sendiri ada unsur masalah,” kata Ahok, di Balai Kota, Selasa (7/7/2015). Ahok mengaku pernah “diutak-atik” gaji serta uang operasional yang diterimanya oleh BPK saat menjadi Bupati Belitung Timur. Adapun gaji pokok yang diterimanya saat menjadi Bupati Belitung Timur Rp7 juta dan uang operasional Rp50 juta hingga Rp60 juta. Bahkan, lanjut dia, BPK sampai memeriksa uang yang dipergunakan untuk membeli sayur-sayuran. “Saya mau tanya operasional menteri-menteri diperiksa sampai uang cabe dan beras enggak? Hal ini diulang

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

dan sudah pernah diperlakukan sama saya waktu jadi Bupati Belitung Timur tahun 2005-2006 dulu. Ada oknum BPK tanya uang beli cabe berapa, sayur berapa, beras berapa. Gila, hina sekali,” kata Ahok, di Balai Kota. Sehingga ia meminta anggota BPK berani melakukan pembuktian harta terbalik. Pernyataan Basuki itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, hartanya akan disita negara dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor. “Saya mau tanya pejabat republik ini yang kaya raya, dari mana bayar pajaknya, pernah enggak BPK periksa semua? Ini saya mau buka terbuka semua, sekarang saya mau sampaikan fakta-fakta,” kata Ahok. mustika


10

JAKARTA RAYA

Edisi 95/13 - 19 Juli 2015

Tomat Pasar Induk Mengandung Residu Pestisida DINAS Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta menggelar inspeksi mendadak (sidak) tentang pengawasan keamanan pangan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (9/7). Pasar induk tersebut menjadi sasaran, lantaran sebanyak 80 persen sayuran dan buah-buahan yang dijajakan, nantinya dipasok ke sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Hasil uji laboratorium yang dilakukan di lokasi dengan teknik pengujian cepat (rapid test) menunjukkan, 49 sampel sayuran, buah-buahan, dan kolang-kaling terbukti memakai bahan kimia, berupa residu perstisida. “Dua dari delapan sampel tomat, kita temukan positif mengandung residu pestisida,” ujar Kepala Dinas KPKP DKI, Darjamuni saat dihubungi di Jakarta, Jumat (10/7). Produk yang terbukti mengandung zat berbahaya, bakal dilakukan tes kembali di Laboratorium Pusat Pengujian dan Promosi Hasil Pertanian. Tujuannya, mengetahui lebih jauh, apakah kandungan residu perstisida dalam produk tersebut melebihi ambang mutu. ý”Apabila melebihi ambang mutu, maka akan kita tindaklanjuti dengan melakukan penelusuran di tingkat pedagang, supplyer, sampai produsen pertanian, untuk dilakukan pembinaan bersama pemerintah daerah setempat,” bebernya. Lebih jauh, Darjmanuni menerangkan, sidak tersebut dilakukan guna memberikan perlindungan prs kepada masyarakat.

PT TransJakarta akan Kerjasama Dengan Go-Jek untuk Aplikasi Go-Busway

ALASAN AHOK DUKUNG GO-JEK Ahok punya alasan tersendiri mengapa mendukung Go-Jek. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta itu rela melanggar UU demi keberadaan Go-Jek. GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung adanya

Jawaban MKG Soal Temuan Makanan Mengandung Zat Berbahaya BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DKI Jakarta melaksanakan sidak makanan di sejumlah wilayah DKI Jakarta sejak 18 Juni 2015. Salah satu tempat yang disidak ialah Mal Kelapa Gading (MKG) yang ditemukan empat jenis makanan yang mengandung zat berbahaya. Menanggapi temuan tersebut, Generalý Manager Corporate Communications PT Summarecon Agung Tbk. Cut Meutia menjelaskan bahwa makanan yang mengandung zat berbahaya tersebut bukan berada di food court Mal Kelapa Gading. “Makanan yang mengandung zat berbahaya tersebut berada di jajanan pasar yang berada di area Farmers Market, bukan berada di food courtý MKG sebagaimana yang banyak tercantum dalam pemberitaan,” ujarnya, Minggu (5/7/2015). Namun demikian Meutia menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyikapi temuan tersebut demi mencegah timbulnya kejadian serupa kemudian hari. “Pihak manajemen sudah langsung berkoordinasi dengan pihak BPOM dan ýpihak Farmers juga sudah menarik makanan yang mengandung zat berbahaya tersebut dari MKG,” ungkapnya. Sekadar informasi sebelumnya Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DKI Jakarta, Dewi Prawitasari, mengaku sudah melaksanakan sidak makanan di sejumlah wilayah DKI Jakarta sejak 18 Juni 2015. Salah satu dari 18 lokasi yang disidak adalah Mal Kelapa Gading yang ditemukan sebanyak empat jenis makanan yang mengandung zat berbahaya. Adapun dari sebanyak 19 contoh makanan yang diperiksa di food court Mal Kelapa Gading, 15 diantaranya aman dari zat berbahaya. “Tapi sedangkan empatnya tidak aman. Yakni kue mangkuk merah muda di dalamnya terdapat Rodhamin-B. Kue mangkok putih, kue singkong dan candil merah yang mengandung Boraks,” ujarnya. Dewi menjelaskan Rodhamin-b digunakan untuk pewarna, tekstil, kertas. Sedangkan Boraks untuk mengawetkan kayu, pembuatan kaca atau gelas, serta pembuatan pupuk. “Jika mengkonsumsi, bisa sakit pencernaan seperti sakit hati dan kanker. Dari hasil keterangan penjual makanan itu, ada yang mengatakan tidak tahu kalau ada bahan berbahaya di makanan yang jun/wrt dijualnya,” tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dukung keberadaan Go-Jek.

Go-Jek. Karena, Go-Jek bisa membawa keuntungan terkait operasi bus TransJakarta. “Kenapa saya dukung GoJek? Kalau bus TransJakarta kami sudah merata di Jakarta, maka ojek bisa tergusur loh. Dengan adanya Go-Jek, maka kami kerjasamakan dengan TransJakarta biar jalur-jalur yang belum terjangkau ini bisa jadi feeder,” kata Ahok, di Balai Kota, Jumat (10/7/2015). Ahok menyebut pembiaran ojek tetap beroperasi di Jakarta sebenarnya sudah melanggar undang-undang. Pasalnya, dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) nomor 22 tahun 2009 tentang angkutan umum barang. Namun dia juga sadar soal kondisi lapangan kerja di Jakarta kian terbatas. “Saya sebenarnya sudah m e la n g ga r UU. Karena di UU tak dikenal transportasi ojek. Ta-

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dukung keberadaan Go-Jek.

pi saya mengerti kalau ada orang di-PHK, banyak buruhburuh, banyak satpam yang ngerangkap jadi tukang ojek untuk nambah penghasilan,” katanya. Belakangan ini usaha ojek menjadi sorotan setelah ada keributan antara pengojek konvensional dengan pengojek yang ikut dalam kelompok Go-Jek. Pihak pengojek konvensional merasa pasarnya diambil oleh Go-Jek meski

Kadis Tata Air DKI Terlibat Suap Normalisasi Kali? KADIS Tata Air DKI Tri Djoko Margianto, membantah dirinya terlibat korupsi senilai Rp32 miliar atas pembebasan tanah dalam proyek normalisasi Kali Pesanggrahan. Ia merasa sudah ditipu dengan adanya surat girik palsu. Tak hanya itu, eks Bupati Kepulauan Seribu, DKI, itu pun merasa dirinya dijebak saat meneken berkas hasil pemeriksaan itu. “Di situ ada banyak pihak yang terjun melakukan pemeriksaan tanah mulai lurah, camat, kepala suku dinas (Kasudin) sampai Sekretaris Kota Jakarta Selatan,” katanya, Kamis (9/7). Tak hanya itu, lanjut Tri Djoko, berkas pemeriksaan tanah tersebut juga telah diperiksa Satuan Tugas (Satgas) Kelurahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI. “Pak Usmayadi, Ketua Pembebasan Tanah (P2T) sebelum saya berinisiatif mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang melibatkan Dinas PU agar prosesnya bisa berjalan lancar,” ungkap ia. Sebagai Ketua P2T kala itu, Tri Djoko mengaku bertugas

Proyek normalisasi Kali Pesanggrahan, Jakbar.

menyaksikan pembayaran tanah yang diketahuinya telah dilakukan pemeriksaan aspek legal dari Satgas Kelurahan dan Dinas PU DKI. “Jadi kalau ada yang bilang Ketua P2T tidak mengerti, ya memang kita tidak mengerti secara mendetail. Karena pada waktu itu ada 12 proyek yang butuh pembebasan lahan. Kita tidak ikut langsung memeriksa,” ungkapnya. Tri Djoko juga mengaku

masih ingat betul bahwa jadwal pembayaran tanah saat itu hanya untuk proyek Mass Rapid Transit (MRT), bukan proyek normalisasi Kali Pesanggrahan. Dirinya juga merasa ada yang janggal saat proses pembayaran tanah untuk Kali Pesanggrahan bisa berlangsung bersamaan. “Yang memproses Satgas, walaupun yang tanda tangani kita selaku panitia,” tandas ia. pdki/bj

sudah berjam-jam menunggu. Ahok melihat hal yang wajar untuk seseorang ikut kelompok Go-Jek daripada tetap bertahan menjadi pengojek konvensional. “Contohnya, kamu naik ojek dari sini (Balai Kota) ke Ancol. Habis antar ke Ancol pasti kamu pulangnya kosong dan nggak bawa penumpang. Soalnya kamu nggak tahu di Ancol itu siapa yang mau pesan ojek. Jadi dengan Gojek.

Kamu sambil jalan lalu tahu ternyata di sekitar Ancol ada orang yang butuh ojek. Langsung kamu bisa jawab permintaan ojek itu dan jemput,” kata Ahok. Jika sesuai dengan rencana, PT TransJakarta akan bekerjasama dengan Go-Jek untuk aplikasi Go-Busway. Dengan aplikasi ini, penumpang bus TransJakarta dapat mengetahui keberadaan bus yang akan mustika ditumpanginya.

Polisi Tetapkan Ibu ‘Penggergaji‘ Anaknya jadi Tersangka KASUS dugaan anak digergaji ibu kandungnya sendiri memasuki babak baru. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menaikkan status Sharon Leisa Rose sebagai tersangka atas kasus penelantaran anaknya, Gaeza Tristan (GT). Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Sharon Leisa Rose bersalah berdasarkan sejumlah hasil visum dan keterangan sejumlah saksi. “Berdasakan hasil visum ditemukan sejumlah luka memar di pipi, paha kiri dan bibirnya. Namun itu semua adalah luka lama yang terjadi akibat penganiayaan yang diduga sudah terjadi lama,” terang Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Wahyu Hadiningrat, Kamis (9/7/2015). Menurut Kombes Wahyu Hadiningrat, Sharon Leisa Rose diduga sering melakukan penganiayaan terhadap anaknya sendiri, GT (12), dengan cara memukul, menampar hingga melemparinya dengan benda-benda tumpul. “Bahkan ada salah satu

tetangga yang menjadi saksi mengungkpakan pernah melihat tersangka menampar anaknya di depan umum,” sambungnya. Tak hanya itu, Sharon Leisa Rose juga terancam hukuman lebih berat karena terbukti menyalahgunakan narkotika jenis ganja. Hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu kemarin. Kini petugas Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami dugaan kepemilikan dan pemakaian Narkoba tersebut. “Untuk masalah itu juga akan kami dalami. nanti perkembangannya akan dilihat sejauh apa,” pungkas Kombes Pol Wahyu Hadiningrat. Atas perbuatan tersebut, Sharon Leisa Rose pelaku diancam Pasal 80 UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dia diancam hukuman pidana penjara selama tiga tahun atau denda sebesar Rp andiono 72 juta.

Pedagang Pasar Tomang Barat Kesal Operasi Pasar Murah

BPOM lakukan pengujian sejumlah sampel makanan yang didapat dari pedagang kuliner di Sabang.

www.lensaindonesia.com

PEDAGANG Pasar Tomang Barat, Jumat (10/7/2015), kesal terhadap aksi operasi pasar murah yang berlangsung di kawasan "jajahan" mereka. Upaya yang dilakukan Pemprov DKI kuat dugaan bakal menjatuhkan omzet mereka selama Ramadhan kali ini. Upaya pemberian harga

sembakok murah yang digarap Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya, diyakini pedagang setempat bakal memicu pembeli beralih melakukan pembelian ke pasar murah. Menurut Franky Ong (39), pedagang beras di Pasar Tomang Barat, ia sudah galau akibat omzetnya jeblok semenjak pasar murah PD Pasar Jaya

berlangsung. "Kalau pasar murahnya di sini (Pasar Tomang Barat), kami rasa terganggu juga. Pasti orang pilih belanja ke pasar murah," terang Franky pada wartawan, Jumat (10/7/ 2015). Menanggapi kondisi itu, Kanit Pelaksaan Tugas Pasar Tomang Marnaek Manurung

menyebutkan, aksi pasar murah hanya berlaku selama dua hari. Upaya tersebut dilakukan Pemprov DKI dan Pasar Jaya untuk menstabilkan pemasukan pedagang setempat. "Hanya dua kali, harinya juga selang-seling. Jamnya juga tidak panjang hanya dari pukul 06.00 sampai pukul 13.00. Intinya kami tetap patuh

dengan program pemerintah, tetapi di sisi lain kami juga tetap melindungi pedagang di sini," ujar Marnaek. Operasi pasar murah di Pasar Tomang Barat hanya berlangsung dua hari. Jumat ini menjadi hari akhir operasi pasar tersebut. Upaya pasar murah berlangsung sejak kt/ic/kk pukul 08:20 WIB.


JABAR SQUARE

11 Edisi 95/13 - 19 Juli 2015

Pengangkatan Dirut PDAM Bogor Langgar Permendagri Kronologis pengangkatan Untung Kurniadi sebagai Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor janggal.

Bupati Garut Rudy Gunawan saat menggelar bukber bareng warga setempat. Penetapan Perda LPP Garut Tahun 2014 dianggap penuh rekayasa oleh eksekutif terhadap DPRD.

Aroma Aneh Warnai Pengesahan Perda LPP Garut 2014 DIREKTUR Lembaga Komitmen Team Komite Nasional (LKTKN) Garut, Andri Rahmadani, Jumat (9/7/2015), menengarai ada yang janggal terhadap penetapan Perda LPP APBD Garut Tahun 2014. Keganjilan itu terendus sepanjang ia mengamati proses persidangan terkait LPP APBD Garut Tahun 2014. Dirinya sudah mencium gelagat akan meloloskan perda ini. Padahal, setiap fraksi saat menyampaikan pandangan kubu masing-masing tergolong sangat keritis. "Terutama yang dilakukan fraksi Hanura. Dimana ada beberapa poin yang tidak bisa dijawab oleh Bupati Garut," kata ia. Dirinya mendukung langkah fraksi Hanura yang menolak penetapan Perda LPP APBD ini, "Memang banyak permasalahan yang belum bisa diselesaikan, kenapa DPRD terkesan ciut oleh eksekutif yang dengan mudahnya menerima LPP tersebut." Diakuinya, Fraksi Hanura pun semestinya jangan ngotot menolak saja. "Tetapi jika memang tidak puas dengan hasil keputusan paripurna, bisa saja Hanura mengambil langkah PTUN keputusan tersebut," kata ia. Seperti diberitakan sebelumnya, fraksi Hanura melalui anggota Riki Muhamad Sidik, ngotot menolak penetapan Perda LPP APBD Garut Tahun 2014. Akibat aksi itu, sidang sempat diskorsing beberapa menit. Malahan, meski pimpinan sidang akhirnya menetapkan menjadi perda, fraksi Hanura tetap saja menolak hasil tersebut. Hingga berita ini diturunkan belum ada salah satu pimpinan DPRD yang bisa dihubungi, untuk dimintai tanggapannya. taufiq_akbar

UNTUNG Kurniadi dulunya bekas wartawan. Dia kemudian menjadi simpatisan salah satu calon Walikota Bogor saat masih menjabat sebagai jajaran direksi di perusahaan pelat merah itu. Meski begitu, kinerjanya dianggap tak sebanding dengan banyaknya keluhan warga terhadap mutu produk dan pelayanan konsumen PDAM Tirta Pakuan, Kota Bogor. Mengacu laporan hasil pemeriksaan kinerja penyediaan air bersih Pemkot Bogor, PDAM Tirta Pakuan dan instansi lain di kawasan ini oleh BPK pada 2013 dan semester I 2014. Untung Kurniadi yang dikenal sebagai direksi selera bekas Walikota Bogor sebelumnya, Diani Budiarto, diangkat berdasarkan Perwali No.

49 Tahun 2013. Rupanya, perwali itu bertentangan dengan Permendagri No.2 Tahun 2007. Lantaran adanya kejanggalan itu, BPK Propinsi Jabar meminta Walikota Bogor, Bima Arya menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Menurut Bima, dirinya sedang menindaklanjuti hasil audit BPK dan segera merombak isi Perwali No.49 Tahun 2013. “Kita revisi dulu perwalinya, yang mengangkat walikota sebelumnya. Perwali bertentangan dengan Permendagri,” terang politisi PAN itu, Jumat (10/7/2015) pada wartawan. Kondisi itu seolah mengisyaratkan, Walikota Bogor Bima Arya mengantongi kartu truf untuk menyingkirkan Untung Kurniadi. Pengang-

katan UK sempat diwarnai dengan insiden kecelakaan motor yang berakibat kematian terhadap salah satu petinggi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.adrian Proyek galian kabel fiber Telkom di salah satu jalan Bekasi, Jabar. BERIKUT KRONOLOGIS PENGANGKATAN UNTUNG KURNIADI: 2012: Walikota Bogor periode 2009-2014, Diani Budiarto melakukan proses seleksi Direktur Umum (dirum) dan Direktur Teknik (Dirtek) PDAM. Proses seleksi dilakukan berdasarkan Keputusan Walikota Bogor. 14 Desember 2012: Walikota Bogor mengangkat Untung Kurniadi sebagai Dirum dan Hendrik sebagai Dirtek. 5 September 2013: Dirut PDAM Memet Gunawan mundur dari jabatannya. Januari 2014: Proses pengangkatan direktur utama dilakukan usai lowongnya jabatan yang ditinggalkan Memet Gunawan. Proses pengangkatan Dirut melalui usulan dewan pengawas tanpa melalui fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan). Pengangkatan Untung Kurniadi, berdasarkan Perwali No.40 Tahun 2013. Jabatan Untung Kurniadi akhirnya berganti menjadi Dirut usai menjadi Dirum. 2015: BPK Jabar menilai pengangkatan Dirut PDAM Tirta Pakuan bertentangan terhadap aturan main Permendagri No.2 2007 yang mengamanatkan Dirut diangkat lewat hasil fit and proper test yang dilakukan walikota, bukan pengangkatan langsung. Juni 2015: Walikota Bogor, Bima Arya menjamin segera merombak Perwali No.49 Tahun 2013 peninggalan eks Walikota Diani Budiarto. Perwali tinggalan Diani terbukti melanggar aturan Permendagri.

PT Naishoku Indonesia Mau ‘Kabur’ Tanpa Bayar Upah 400 Buruh

Bandara Soetta Dapat Tambahan 495 Taksi Antisipasi Mudik BANDARA Soekarno-Hatta bakal mengerahkan ribuan taksi untuk mengakomodir penumpang Lebaran pada tahun ini. Ratusan unit taksi tambahan juga akan diterjunkan. Senior General Manager Bandara SoekarnoHatta, Zulfahmi pada Rabu (1/7/2015) menjelaskan, pihaknya akan menambah lebih dari 495 unit taksi di bandara. “Ada 495 taksi yang akan kami tambah. Jumlah ini sekaligus akan memenuhi kuota maksimal taksi bandara yang tidak pernah tercapai di hari biasa,” kata Zulfahmi. Menurut Zulfahmi, kapasitas maksimal kuota taksi bandara ada sebanyak 3.800 taksi. Di hari biasa, hanya sekitar 3.400 taksi saja yang beroperasi. “Operatornya pun macam-macam, mulai Blue Bird, Express, Prima Jasa, dan sebagainya,” kata Zulfahmi. Titik angkut taksi, kata Zulfahmi, juga akan ditambah. “Biasanya kalau satu operator taksi hanya satu titik, ini akan ditambah menjadi empat. Tapi itu hanya untuk operator tertentu saja, tidak semuanya,” kata Zulfahmi. Proses pengerahan taksi pun akan disesuaikan langsung dengan jumlah penumpang yang sedang mengantri untuk mendapatkan taksi. “Kalau biasanya kan per dua penumpang dulu. Nanti tidak. Kalau yang antri 10 orang, ya 10 taksi langsung bergerak. Soalnya kalau tidak, bisa menumpuk antriannya,” kata Zulfahmi. Menurut Zulfahmi, hal ini dilakukan karena pihaknya memprediksi akan ada kenaikan persentase penumpang dibanding Lebaran tahun lalu. “Naiknya mungkin sekitar 2,5 persen,” katanya. Untuk diketahui, jumlah penumpang bandara tertinggi pada tahun 2014 lalu terjadi pada H1 dan H2 Lebaran, masing-masing sebanyak 1.296.730 penumpang, dan penumpang 1.450.646. ban

Suasana apel personel di Polres Garut, Jabar.

Polres Garut Diduga “Masuk Angin” Tangani Kasus Narkoba SIKAT Garut, Kamis (9/7/ 2015), menuding, Polres Garut kuat dugaan mengalami “masuk angin” dalam pemberantasan narkoba pada kawasan ini. Pasalnya, saat ini penyidik tengah membebaskan pelaku pengedar narkoba bernama Ibm alias Aim. Kejadian itu berawal saat dilakukannya penangkapan terhadap tersangka pada 13 Mei 2015. Saat itu, Satuan Narkoba Polres Garut melakukan penggerebekan di sebuah rumah kos yang berlokasi di Jalan. Gordah Kecamatan Tarogong Kidul. Dalam pengerebekan tersebut tim satuan narkoba menangkap Ibhm alias Aim, beserta barang bukti berupa 7 lembar narkotika golongan satu jenis hisap/telan CC4/LXD. Kubu Sikat Garut mencoba mengonfirmasi sejauh mana

penanganan kasus itu. Kala dilakukan konfirmasi terhadap penyidik Polres Garut, mereka berdalih tengah sibuk memeriksa personel yang sudah membocorkan data ini. “Namun yang ironisnya Kepala Satuan (Kasat) Narkoba, pada tanggal 16 Juni 2015 pukul 11 siang mengakui dengan telah adanya penangkapan Aim,” terang Sekretaris Sikat Garut, Mahdar Hidayat, Kamis (9/7/2015). Tak cukup ampai disitu, saat relawan ormas itu melakukan penyelidikan terhadap tempat tinggal pelaku. Mereka malah memergoki pelaku berada di rumah makan Pujasega Tarogong Kaler, garut, Jabar. Dalam pertemuan tersebut pelaku mengakui tentang kejadian penangkapan. “Bahkan beralasan pelaku lagi banyak masalah dan itu ha-

nya pelarian,” ungkap Mahdar menirukan pengakuan pelaku. Sikap berbelit Polres Garut dalam merespon kasus itu dituding sebagai aksi tebang pilih penindakan pengguna narkoba di Kabupaten Garut, dirinya mengaku telah melaporkan Polres Garut pada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Propam), Mabes Polri. “Kami telah melaporkan kasus ini ke Mabes Polri melalu Kadiv Propam, Kemarin 7 Juli 2015,” kata Mahdar. Dilaporkannya Polres Garut ke Propam Mabes Polri, bertujuan agar penindakan penggunaan narkotika dan pengedarnya dijerat dengan hukum dan sesuai aturan main. Mereka pun membeberkan laporan tersebut dengan bukti laporann Nomor surat: SPSP2/2168/VII/2015/ Bagyanduan. taufiq_akbar

DINAS Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Pemkab Garut, Kamis (9/7/ 2015), mengakui, PT Naishoku Indonesia, sampai kini belum membayarkan upah terhadap karyawan mereka. “Setelah kami bertemu pihak direksi, hampir tiga jam lebih akhirnya pihak perusahaan melakukan pembayaran upah kendati tidak seluruhnya,” terang Kadis Dinsosnakertrans Pemkab Garut, Elka Nurhakimah, Kamis (9/7/2015). Sampai saat ini, kubu manajemen diketahui masih menunggak hutang upah terhadap 400 karyawan pabrik itu. “Pihak perusahaan hanya baru bisa membayar Rp350 ribu pada setiap buruh sedangkan sisanya akan dibayarkan pada H-2 sebelum idul fitri,” jelasnya. Dirinya juga tidak ingin kecolongan lagi dengan aksi sepihak perusahaan asal Jepang iu. Perusahaan sebelumnya, pernah melakukan pembayaran, dan kesanggupan itu diminta pihaknya untuk dibuat dalam surat penyataan. Pada surat tersebut, perusahaan menyatakan sanggup akan melunasi pembayaran upah pada 15 Agustus mendatang. Bila dalam tenggat waktu tersebut manajemen masih tidak bisa melunasi maka Pemkab Garut akan mengambil langkah upaya hukum. “Kami akan mengambil upaya hukum jika dalam waktu yang ditentukan pihak perusahaan tidak bisa melunasinya,” katanya. Diakuinya, hingga saat ini pihak perusahaan memiliki sisa tunggakan upah sebesar Rp1,2 miliar pada 400 buruhnya. Direksi PT Naishoku Indonesia akhirnya angkat bicara terkait keterlambatan pembayaran upah kerja terhadap 400 buruh yang terlambat selama 2,5 bulan. “Saat ini kondisi keuangan perusahaan sedang filed, terlebih banyak produk yang ditolak oleh pihak pemesan. Sehingga mengalami kerugian,” ujar Direksi PT Naishkou Indonesia, Beni Hendra, Kamis (9/7/2015). Menurutnya, pihaknya akan segera mengupayakan pelunasan sisa tunggakan upah pada buruh kami. Dimana pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Mr. Endo, yang saat ini sedang berada di Jepang. Pihaknya juga akan membayarkan kembali upah pada tanggal 16 Juli mendatang. “Insyaalloh kami akan membayarkan sebesar Rp1 juta, soalnya Mr. Endo saat dihubungi melalui hp-nya mengatakan demikian,” tuturnya. taufiq_akbar

Amphuri Dukung Kemenag Sosialisasi Gerakan ‘Pesan 5 Pasti Umroh’ ASOSIASI Muslim Penyelenggra Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) mendukung Kementerian Agama RI dalam mensosialisasikan “Gerakan Nasional Pesan 5 Pasti Umroh” yang diluncurkan Kementrian Agama pada Senin, (6/7/ 2015). “Gerakan ini sangat baik karena dapat membantu masyarakat memilih travel penyelenggara umroh dan haji yang dapat memastikan keberangkatan ke Tanah Suci, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban penipuan, penelantaran

ataupun ingkar janji seperti yang terjadi akhir-akhir ini,” demikian disampaikan Ketua Umum Amphuri Joko Asmoro kepada Lensa Indonesia dalam acara Amphuri Peduli di Kabupaten Purwakarta, Senin (6/7/15). “Kami juga mendukung jika Kementrian Agama berniat menyapu bersih penyelenggara umrah dan Haji yang menelantarkan jamaah,” ujar Joko Asmoro. Pedoman ‘Pesan 5 Pasti Umrah’ yang pertama adalah memastikan biro perjalanan/travel umrah memiliki ijin resmi dari Kementrian

Agama. Pedoman kedua, pastikan pesawat yang akan digunakan jamaah menuju tanah suci. Ketiga, pastikan program layananya. Pedoman keempat, pastikan akomodasi atau hotel selama di tanah suci. Sedangkan pedoman kelima, pastikan jamaah mendapatkan visa umrah. Amphuri juga mendukung sosialisasi gerakan ‘Pesan 5 Pasti Umrah’ ini ke seluruh Indonesia. Amphuri melakukan sosialisasi tersebut hingga ke Jawa Barat khususnya Kabupaten Purwakarta dan Bandung.

“Upaya sosialisasi ini dilakukan bersamaan dengan acara bakti sosial Amphuri Peduli. Dalam bakti sosial yang dilakukan bersama Baznas, BRI Syariah, Jurnalis Kemenag RI dan kelompok jurnalis 4 kali 4 ini, Amphuri menyerahkan bantuan berupa 1.000 paket untuk anak yatim piatu dan kaum dhuafa,” kata Joko. Amphuri sendiri merupakan asosiasi pertama yang mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 di Indonesia. Sertifikat ISO itu diserahkan lembaga auditor Biro Veritas dari Perancis di Hotel Grand

Panghegar. “Saya harapkan sertifikat ISO ini bukan hanya diraih oleh asosiasi, tapi nantinya akan diraih juga oleh seluruh anggota Amphuri, sehingga pelayanan kepada jamaah menjadi jauh lebih baik,” tandas Joko. Dalam kesempatan itu Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi memberikan apresiasi dalam kegiatan bakti sosial Amphuri Peduli Yatim dan sekaligus sosialisasikan gerakan ‘Pesan 5 Pasti Umroh’ yang telah dilaunching Kementerian Agama RI. “Kami mengucapkan teri-

Ketua Umum Amphuri, Joko Asmoro yang bersama sejumlah pengurusnya dalam sebuah acara.

makasih dan berharap Bisnis yang bernilai Ibadah ini kedepannya tidak boleh lagi ada

penelantaran terhadap jamaah umroh dan Haji,” pungkas Bupati Purwakarta. san www.lensaindonesia.com


12

JATIM SQUARE

Edisi 95/13 - 19 Juli 2015

Dana APBD Jatim Rp 4,9 Miliar Muktamar NU Sarat Konspirasi

KLH dan Disperindag Nganjuk Dituding Sering Terima Fulus KETUA DPRD Nganjuk, Puji Santoso menegur Kantor Lingkungan Hidup (KLH) yang tidak mengeluarkan surat tentang Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sehingga banyak pabrik yang membuang limbahnya sembarangan. Meski izin pabrik sudah dikeluarkan Disperindag, tapi kebanyakan pabrik tidak punya IPAL. Salah satunya adalah limbah pabrik kertas. Warga Klinter Kecamatan Kertosono merasa dicemari limbah pabrik tersebut bau limbah dan pencemaran kali membuat sesak. Bahkan warga harus menutup pintu rumah jika pabrik mengeluarkan limbahnya. Warga hanya bisa menghirup udara segar pada hari Minggu saja saat pabrik tidak berproduksi. Selain sesak karena asap, warga juga mengaku mencium udara yang tidak sedap yang ditimbulkan dari limbah. Hal itu dialami warga sekitar pabrik di wilayah Klinter, Nglawak, Kemaduh dan Kepuh. Tidak cuma pabrik kertas, ada juga pabrik keripik, dan tempe-tahu yang lolos dari pengawasan KLH. Pudji mengatakan, KLH seharusnya proaktif turun ke masyarakat untuk melihat keberadaan IPAL di pabrik, kalau tidak ada IPAL harus diberi teguran. Tapi yang terjadi selama ini tunggu ada reaksi masyarakat yang protes tentang limbah barulah diketahui pabrik tersebut tidak punya IPAL. Pudji juga menyesalkan pihak Disperindag yang terlalu mudah mengeluarkan izin pabrik pemukiman tanpa mengacu pada tata ruang apakah di kawasan itu layak berdiri pabrik atau tidak. Padahal di Nganjuk masih luas dan banyak kawasan yang layak untuk mendirikan pabrik. “Apakah lokasi ini dibenarkan untuk industri atau tidak, padahal wilayah Nganjuk ini masih luas. Dengan kejadian ini justru masyarakat yang dirugikan. Selain rugi materi mereka tertekan secara psikologis,” ucap Pudji kepada Lensa Indonesia, Jumat (10/7). Ditekankannya, Pemerintah Nganjuk melalui Disperindag agar jangan mau “digantung-gantung” oleh penguasaha. Menurutnya, pemerintah harus memberi kepastian hukum artinya harus tegas menolak ijin lokasi pabrik jika memang tidak layak atau berada di dekat pemukiman warga. “Yang terjadi selama ini, seolah-olah LH sengaja membiarkan keberadaan industri yang mencemari lingkungan. Akhirnya ada kesan oknum-oknum LH melakukan ‘862 kepada pihak industri yang bermasalah tersebut,” ujarnya. Pudji menuding, KLH Nganjuk telah lalai melakukan pengawasan terhadap keberadaan industri di Nganjuk. “Akibatnya, warga dirugikan karena terjadi pencemaran lingkungan,” kata Pudji setelah mendengar keluhan warga. Sementara itu pengusaha tak membantah jika pabrik miliknya menimbulkan keresahan warga. Namun sebelumnya dia tak pernah menyangka jika hal itu akan terjadi. nyoman

Penggunaan dana APBD untuk Muktamar NU sarat konspirasi. Itu sudah disetting sebelumnya. Ada permainan dana tersebut diloloskan saat pembahasan anggaran di DPRD. ALIANSI Ormas & LSM (AOM) Jawa Timur mengkritisi penggunaan dana APBD Provinsi Jatim Rp 4,9 miliar untuk pelaksanan Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama (NU) 15 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang. Koordinator AOM Jatim, Bambang Smit menilai, lolosnya dana APBD di Jatim untuk kegiatan pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut ‘konspirasi’ di tingkat lokal, dalam hal ini DPRD dan pejabat politik Pemprov Jatim. “Penggunaan dana APBD untuk Muktamar itu motifnya politik. Kami yakin itu sudah disetting sebelumnya. Semacam konspirasi. Sehingga Muktamar NU masuk dalam dana ormas Rp 27 miliar yang dianggarkan di APBD-P Jatim 2015. Kami menduga itu se-

ngaja diloloskan saat pembahasan anggaran di DPRD,” katanya saat dihubungi Lensa Indonesia di Jakarta, Kamis malam (09/07/2015). Bambang mengatakan, para elit di Jawa Timur seharusnya lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran hibah atau bansos, terlebih ini menyangkut martabat organisasi Nahdalatul Ulama. Memang, jelas dia, dana bansos bisa disalurkan, salah satunya kepada ormas keagamaan. Namun semestinya keperuntukan dan bansos adalah untuk hal yang bersentuhan langsung atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, untuk pembangunan masjid, TPQ, pembelian hewan qurban atau pendidikan keagamaan di pesantren, bukan untuk pemilihan ketua NU. “Sebagai organisasi terbesar,

NU yang memiliki badan otonom dan usaha tentunya bisa secara mandiri membiayai Muktamarnya. Nggak perlu bicara banom (badan otonom atau usaha NU lah, hasil iuran anggota saja cukup untuk biaya acara itu. Dengan begitu NU bermartabat. NU bukan organisasi politik, jadi tolong jangan dipolitisasi. Kalau penggunaan dana APBD untuk Muktamar itu motifnya politis, itu namanya menyandera para Kiai dan warga Nahdliyin. Kami tidak berharap akan timbul masalah dikemudian hari,” ujarnya. Bambang menyebut, pemerintahan Jokowi-JK sebenarnya telah menghapus dana hibah dan bansos telah dilarang karena banyak terjadi masalah. Lalu semantara ini (penggunaan dan hibah/bansos) ada kelonggaran, sehingg bisa dilaksanakan lagi dengan pengawasan ketat. Mantan politisi Partai Buruh ini juga menyinggung maraknya penggunaan dana hibah dan bansos bermotif politik di Pemprov Jawa Timur beberapa tahun terakhir yang berujung masalah. Mi-

salnya, sebut Bambang, P2SEM, Jasmas, Jalinkesra dan seterusnya. “Namun permasalahanya bukan disitu. Yang menjadi masalah adalah apa motif menggunakan dana bansos atau hibah yang bersumber dari APBD itu. Memang pelaksanannya ada payung hukum, tetapi itu untuk mengakali. Dana bansos dan hibah sering digunakan untuk alat (biaya) politik. Tidak sedikit penerima dana hibah atau bansos yang terjerat korupsi, namun sejauh ini motif pencairan dana bansos tidak pernah diungkap atau diselidiki. Penegak hukum harus jeli mengamati motif tersebut,” ujarnya. Selain disokong APBD Provinsi Jatim Rp 4,9 miliar, Muktamar NU juga disumbang dana dari APBD Kabupaten Jombang sebesar Rp 1 miliar. Di lain pihak, juru bicara kelompok anak muda NU, Laskar 1926, Muhammad Faiz juga menilai, pelaksanaan Muktamar ke 33 NU tidak bebas dari syahwat politik. “Sebenarnya Muktamar

kali ini sakral karena diadakan di Jombang, tempat kelahiran NU. Tapi, kami mengkritisi banyak unsur pemerintah dalam Muktamar kali ini, seperti menggunakan dana APBD Jawa Timur,” katanya Kamis (02/07/2015). Menurut dia, dana APBD seharusnya tetap diperuntukkan bagi masyarakat Jawa Timur yang membutuhkan bantuan. Ia khawatir, penggunaan dana APBD akan membuat NU tersandera. Selain itu, menurut Faiz, tidak etis bagi NU menerima sumbangan sebesar itu di tengah kondisi mayoritas warga Jawa Timur yang masih membutuhkan dana APBD untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, Laskar 1926 menuntut proses pemilihan Ketua Umum PBNU di muktamar nanti bebas dari politik uang dan politik transaksional. “Menjadi Ketua PBNU merupakan amanah dan panggilan moral dari jutaan Nahdiyyin, bukan kemuadian dijadikan rebutan dan menghalalkan segala cara,” kata Faiz. ian

PAN Sentil Diskriminasi Dinas Pendidikan Ponorogo DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo kebut pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD 2015 (PAPBD). Satu pembahasan ditingkat Pemandangan Umum (PU) Fraksi sudah diselesaikan. Pada PU Fraksi ini, Fraksi Partai Golkar ( FPG) paling banyak memberikan catatan atas nota keuangan Raperda PAPBD 2015, yang disampaikan oleh Bupati Amin, sehari sebelumnya. Melalui juru bicara Andri Catur Darminto, Golkar memberikan beberapa catatan. Di antarnya adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan

belanja daerah. “Pokok catatan fraksi kami yaitu adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, dengan pendapatan sebesar Rp 59 M, dari sisi belanja sebesar Rp 173 M,” ucap Catur Darminto. Menurutnya, dengan kondisi seperti itu jelas mengakibatkan defisit sebesar Rp 199,8 M. Disebutkanya, selama ini SKPD kurang optimal dalam menggali pendapatan, karena PAD hanya alami kenaikan Rp 21,9 M. Padahal tahun lalu bisa capai Rp 134 M. “Oleh sebab itu kami minta eksekutif untuk lakukan identifikasi sebenarnya

dan penjelasannya,” jelasnya. Demikian juga Fraksi Demokrat (FD) dan Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia Sejahtera (GPIS) mempertanyakan hal serupa yaitu tentang ketidakseimbangan antara pos pendapatan dan belanja daerah. Sedangan Fraksi PAN lebih banyak menyoroti tentang pendidikan di Ponorogo, khususnya tentang biaya pendidikan dan pendaftaran peserta didik baru (PPDB). Melalui juru bicaranya Sunarto, PAN menanyakan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri ‘Favorit’ di Ponorogo, yang tidak berpihak pada siswa

miskin. Sebab, menurut PAN, masih banyak sekolah favorit yang tidak memberikan hak anak miskin, melalui program quota miskin (bea siswa). Selain itu PAN juga mencium gelagat adanya beberapa sekolah yang mengintimidasi murid, melalui orangtua murid, yang tidak bisa membayar biaya ulang kenaikan kelas, diancam untuk tidak mendapatkan kelas. “Persoalan pendidikan kita dalam proses PPDB tahun 2015-2016 masih ada beberapa sekolah yang menerapkan pola lama. Masih adanya sekolah yang mengharuskan daftar

ulang bagi siswa yang naik kelas. Juga tidak ada kejelasan quota bagi siswa miskin,” ucap Sunarto. Menurutnya ini sungguh ironis, di saat pemerintah memberikan gelontoran dana pendidikan dengan harapan program wajar diknas berjalan baik, justru hal itu terjadi di Ponorogo. Padahal anggaran pendidikan di Ponorogo cukup besar dan belum terserap. Sedangkan Fraksi PKB dan Fraksi PDIP paling singkat memaparkan PUnya, karena hanya membaca pengantarnya saja, sedangkan pokok-pokok PU justru hanya terdapat pada lampiran. arso

Undar Memanas Lagi, Kubu Rektor Ibrohim Buka Segel Ruangan

Kubu Rektor Ibrohim buka kembali ruangan kampus yang sebelumnya disegel kubu Mudjib Musta'in.

KONFLIK selama belasan tahun di Universitas Darul Ulum tak kunjung reda. Dualisme kepemimpinan di tubuh Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Jawa Timur, terus memanas, Minggu (05/07/2015). Pasca aksi sweeping yang dilakukan oleh mahasiswa Undar dari kubu Rektor Mujib Musta’in, kini giliran Undar di bawah kepemimpinan Rektor Ibrohim melakukan aksi yang sama, dengan membuka kembali ruangan yang disegel oleh mahasiswa kubu Rektor Mudjib beberapa waktu lalu, Rabu

(24/06/2015). Agung Silo Widodo SH, selaku kuasa hukum kubu Rektor Ibrohim beralasan, aksi sweeping didasarkan pada azas legalitas yakni adanya Surat Keputusan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU 2) tertanggal 24 Juni 2015. Isinya tentang pemblokiran, penundaan, dan penangguhan atas Dirjen AHU sebelumnya yang menyebutkan Ketua Dewan Pengurus Yayasan yang baru, Ahmada Faidah. Agung menandaskan jika legalitas yang sah Universitas Darul Ulum adalah dibawah

kepemimpinan Ketua Yayasan sebelumnya, yakni Anies Choirunnisa dengan rektor Ibrohim. “Dengan adanya surat dari Dirjen, sekarang surat itu yang dipakai itu sudah dibatalkan, sudah ditangguhkan, dengan adanya surat Dirjen AHU yang baru. Keduanya karena dasar dari pengakuan itu mendasarkan SK Dirjen AHU baik kopertis maupun dari pihak kubu pak Mujib Musta’in,” kata Agung. Sementara aksi sweeping dilakukan mulai dari ruang sekretariat pendaftaran mahasis-

wa baru dan sejumlah ruang fakultas yang sebelumnya diambil alih oleh Undar kubu rektor Mujib Musta’in. Kubu Rektor Ibrohim juga membuka kembali ruangan yang di gembok seperti ruang fakultas dan akan digunakan kembali ruangan tersebut untuk kegiatan perkuliahan. Ketua Yayasan Undar Kubu Ibrohim, Anies Choirunnisa, menjelaskan, setelah terbitnya surat dari Dirjen AHU itu, pihaknya akan tetap melakukan aktivitas di Universitas Darul Ulum seperti biasa.

“Kami juga telah membuka dan menerima pendaftaran mahasiswa baru dan juga kegiatan administrasi perkantoran lainnya,” tegas Neng Anies sapaan akrab yang juga salah satu putri pendiri Universitas Darul Ulum, Kiai Musta’in Romli. Diketahui sebelumnya, kembali memanasnya Undar dipengaruhi oleh aksi sweeping yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa kubu Rektor Mudjib yang didasarkan pada terbitnya surat dari Kopertis wilayah VII Jawa Timur, per tanggal 5 Juni lalu. obi

Baga Jadi Maskot Baru Kota Probolinggo MASKOT baru pemerintah Kota Probolinggo, diresmikan di ruang Puri Manggala Bhakti, dari maskot Peri Bayuangga menjadi Baga (Bayu, Anggur, Mangga), Rabu (8/ 7/2015). Peresmian maskot baru Pemkot Probolinggo dengan nama Baga ini, dilakukan oleh Walikota Hj. Rukmini dengan didampingi Wawali H.M. Suhadak, Ketua DPRD A Rudiyanto Ghaffur, Sekda Johny Haryanto, Kadiskominfo Rey Suwigtyo, dan dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD di lingkungan pemkot, camat dan lurah sekota Probolinggo. Dalam laporannya, Kadiskominfo Rey Suwigtyo mengatakan, penilaian maskot telah dilom-

Penerbit: PT LENSA INDONESIA CIPTA MEDIA SIUP: 17148-04/PK/ 1.824.271/2014

www.lensaindonesia.com

bakan tingkat nasional, dan peserta terbanyak berasal dari luar kota, dan dimenangkan oleh peserta yang berasal dari Gresik. “Ada banyak branding untuk pencitraan kota, dan sebagai sarana promosi, dan maskot ini diharapkan bisa menjadi souvenir untuk tamu,” kata Kadiskominfo. Lebih lanjut Rey Suwigtyo, maskot ini juga untuk membantu branding kota agar dikenal oleh kotakota lainnya. Maskot ini, lanjutnya, dapat digunakan untuk mensosialisasikan program atau kegiatan kepada masyarakat serta anak-anak. “Maskot Baga merupakan salah satu kolaborasi dari Peri Bayuangga, di mana Baga sendiri memi-

liki arti menggambarkan Bayuangga yang ramah dan bersahaja. Selain itu juga menggambarakan masyarakat Kota Probolinggo yang berwawasan dan berkepribadian besatri (bersih, sehat, tertib, aman, rapi dan indah ) dan melambang sebagai penjaga dan penyeimbang keharmonisan di Kota Probolinggo,” lanjutnya. Sementara Walikota Hj. Rukmini mengatakan, Probolinggo dalam visi dan misinya, adalah langkah menuju masyarakat yang maju, dan masyarakat yang maju mempunyai inovasi, karena suatu keharusan sebagai pembangunan berkelanjutan. “Diskominfo sejak 2014 telah

mengadakan lomba maskot, dan saat ini sudah mempunyai maskot resmi Baga. Dalam Bahasa Sansekerta mempunyai arti kuat dan teguh memegang prinsip. Baga mencerminkan Bestari, dan maskot Baga ini menggunakan kaos logo Probolinggo, dan penjaga keharmonisan,” terang Rukmini. Walikota juga mengatakan melalui branding ini, nantinya akan dibuat untuk menyemarakkan acara-acara resmi di luar dan dalam pemerintahan. an/adv

Walikota Rukmini dalam peresmian maskot baru Kota Probolinggo.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Arief Rahman Wakil Pemimpin Redaksi: Novianto Aji Dewan Redaksi: Joko Irianto Hamid, Arief Rahman, A Sukma Sonata, Mohammad Ridwan Redaktur: Andiono Hernawan, Redaktur Ekbis: Andika Eldon Koordinator Jakarta: Endang Saputra, Reporter : Yuanto, Rudi Purwoko, Winarko, Fatah Sidik, Widji Ananta Staf Redaksi: Ian Kurima, Iwan Christiono, Dimas Angga Perkasa, Sarifah Aini, Mohammad Rofik Sekretaris Redaksi: Dina Kurniawati Jawa Barat: Sarkoni Asyeh (Ronny), Caca Cariwan, Ahmad Syukri (Biro Bandung), Taufik Akbar (Biro Garut) Biro Madiun Raya : Welas Arso (Kabiro), Demmas Adi K (Madiun), Aji Dewa Roisky (Malang Raya), Biro Lamongan : Ali Muchtar (Kabiro), Tarno, Nur Afit Santoso, Nur Hidayat (Bojonegoro), Andik Kartika (Kediri), M Ibnu Al Farabi (Jombang), Roy Alexander, Nyoman, Katino, Sri Wijiastuti (Nganjuk), Didik Purwanto (Ngawi), Nur Hasan (Bangkalan, Pamekasan), Joko Andi Setiawan (Probolinggo) Biro Sidoarjo: Bram (Kabiro), Alvian Pemimpin Umum: Joko Irianto Hamid Pemimpin Perusahaan: Sukma Sonata Dewan Direksi: Nina Martini, Arief Rahman, A Sukma Sonata Staf Keuangan: Rewina Widorini Marketing Manager: Surya Alamat Redaksi: Graha Pena LT. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5366 0177, Graha Pena Lt. 7, Jl A Yani 88 Surabaya, No Telp ( 031 -8160 0296 ), Jl Sidosermo PDK V-A No. 19 Surabaya, Telp ( 031- 8410288) Fax ( 031-8410288) Email: koran@lensaindonesia.com Bank Rek Mandiri: 140-00-1121946-7 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Bank Rek BCA: 5120393288 a/n PT LENSA INDONESIA GLOBAL MEDIA Harga Iklan: Halaman 1 ( FC ): Rp 70.000/mm Kolom, Halaman 8,9 & 16 ( FC ): Rp 35.000/mm Kolom, Halaman Black White: Rp 25.000/ Percetakan: PT. Temprina Media Grafika (isi diluar tanggungjawab percetakan) mm Kolom, Harga Koran Langganan: Rp 16.000/ bulan CP Langganan: Pandu ( 0856 3144 887) WARTAWAN LENSA INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN DILARANG MENERIMA IMBALAN BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER


JATIM SQUARE

13 Edisi 95/13 - 19 Juli 2015

Lahan TPA Kedungdowo Bermasalah UNTUK mengubah tempat pembuangan akhir (TPA) dari open damping menjadi landfill membutuhkan dana besar. TPA Kedungdowo di Kecamatan Nganjuk disoal karena menyalahi UU 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Sebab, TPA ini masih dikelola dengan metode open damping atau terbuka. Padahal, TPA harus model tertutup atau landfill untuk mencegah pencemaran tinggi. Saat ini, TPA telah menampung 30 persen sampah yang dihasilkan masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Sampah lainnya, terang Agus, telah dikelola oleh masyarakat, seperti dibakar dan dipendam. Paling banyak yang ‘menyumbang’ sampah adalah Pasar Wage. Pasar terbesar di Nganjuk itu tiap hari memproduksi 176 meter kubik. “Setiap hari kami harus mengangkut tiga rit,” ungkap Agus ketika ditemui Kamis (9/ 7) di kantornya. Sampah-sampah itu lalu dibuang ke TPA. Namun keberadaan proyek TPA di Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya disorot karena fiktif. Keadaan itu muncul baik dari kalangan birokrasi di lingkup Pemkab Nganjuk dan DPRD Nganjuk maupun sejumlah elemen masyarakat. Proyek APBN tahun 2009 yang menelan biaya senilai Rp 750 juta. Namun Dinas Cipta Karya diduga sudah “diboking” oleh petinggi dan rekanan dari luar kota. Disebut-sebut, rekanan itu masih kerabat dekat orang nomor satu di Kabupaten Nganjuk. Meski baru masuk tahapan lelang namun saat ini proyek tersebut sudah mulai menggeliat. Parmin, salah seorang pemulung yang setiap hari berada di lokasi TPA Kedungdowo, mengatakan bahwa urugan dan pembuatan jalan di dalam maupun yang ada di luar lokasi sudah dikerjakan hampir tiga pekan yang lalu. “Yang saya tahu pengurukan tanah dan pembuatan jalan baru yang dikerjakan dengan memakai alat berat doser dan bego sudah dikerjakan sekitar sebulan,” terang Parmin lelaki asal Desa Kedungdowo ini. “Dan selang waktu satu bulan berikutnya yakni bulan Agustus Dinas Cipta Karya baru menurunkan surat perintah kerja (SPK) kepada pemenang tender. Ini yang membuat dinas dibuat pusing,” ujar Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Pudji Santoso dari PDIP ketika bersama wartawan Kamis (9/7). Luas lahan yang bermasalah tersebut, menurutnya, harus diperhatikan karena mengingat saat ini Kabupaten Nganjuk sudah mendapatkan penghargaan Adipura untuk kategori kota sedang. “Salah satu point penting dalam penilaian Adipura adalah masalah kebersihan, jika kota kita tidak mempunyai penampungan sampah yang cukup, kan repot juga untuk mempertahankan penghargaan tersebut,” ujarnya. “Saat ini kita hanya punya satu TPA, yaitu TPA Kedungdowo, kita tidak cukup banyak waktu namun, kalau TPA nya tidak menampung dan bermasalah mau gimana lagi,” pungkas Pudji. roy

Pemkab Jombang Bagi Zakat ke Tukang Becak

Dishub Jatim Siagakan 4.073 Personel Layani Pemudik DINAS Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Jawa Timur terus melakukan persiapan menjelang arus mudik Lebaran. Seperti menyiagakan ribuan petugas untuk membantu melayani para pemudik, khususnya di tempat angkutan umum mulai bandar udara, pelabuhan dan terminal. Kepala Dishub dan LLAJ Jatim Wahid Wahyudi menyebutkan, sebanyak 4.073 personel telah disiapkan di sejumlah pos. “Semua personel ini sudah ditempatkan di posnya masing-masing yang

siap membantu pemudik,” jelasnya, Jumat (10/07/ 2015). Dari jumlah itu, sebanyak 534 orang dari Dishub Jatim, 3.260 personel dari Dishub kabupaten/kota, 79 personel dari Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak, 53 personel dari Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi dan 19 personel dari Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalianget. Lainnya, masing-masing 64 personel disiagakan dari Otoritas Bandar Udara Juanda Surabaya dan Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara

Abdulrachman Saleh Malang. Seluruh personel tersebut, lanjut dia, sudah mulai bekerja dan bersiaga di titiktitik yang telah ditempatkan di lokasi yang menjadi pusat pemudik “Berdasarkan petunjuk teknis di kesiapan prasarana dan sarana, masa angkutan Lebaran berlangsung 26 hari, yakni mulai 2 hingga 27 Juli 2015 atau H-15 hingga H+9. Petugas akan selalu siap siaga selama 24 jam,” tegas dia. Pihaknya juga memastikan personelnya tak mengambil hari libur atau masa cuti demi membantu lancar-

Kepala Dishub dan LLAJ Jatim, Wahid Wahyudi.

nya masa arus mudik dan balik Lebaran 2015. “Ini juga sesuai arahan Gubernur Jatim Soekarwo yang

Perusahaan Tak Bayar THR Diancam Dipublikasikan Media Setiap perusahaan diberi batas paling lambat H-7 Lebaran 2015 untuk membayar THR karyawan. Jika tidak, perusahaan tersebut akan diberi sanksi moral berupa publikasi di banyak media. DINAS Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur memberikan tenggat waktu kepada pihak perusahaan agar sudah membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pegawainya paling lambat H7 Lebaran 2015. Menurut Plt Kepala Disnakertransduk Jatim Sukardo, jika melebihi batas yang telah disepakati tersebut, ma-

Seorang karyawati perusahaan menerima uang Tunjangan Hari Raya (THR).

ka pihaknya berjanji akan memberikan sanksi moral yakni akan mempublikasikan perusahaan yang tak membayarkan THR di banyak media. “Kalau ada yang mengulur-ulur sampai batas waktu H-7 itu, ya akan kami umumkan di media. Itu bentuk sanksi moral biar perusahaan yang nakal itu diketahui oleh masyarakat dan diha-

rapkan jera dengan saksi itu, meski nggak ada sanksi hukumnya,” ujar Sukardo saat dikonfirmasi, Jumat (10/07/ 2015). Diharapkan, dengan langkah itu bisa membuat efek malu dan perusahaan akan segera memberikan hak bagi para pekerjanya. Meski demikian Disnakertransduk Jatim juga akan terus melakukan monitoring dan menu-

runkan pengawas serta dibantu Serikat Pekerja untuk mengecek perusahaan yang nantinya masih enggan bayarkan THR. Sementara soal laporan yang telah masuk di Posko THR di kantornya, sudah ada sebanyak 48 perusahaan di 8 kabupaten/kota yang dilaporkan belum mencairkan THR. Mulai dari Kota Surabaya sebanyak 16 perusahaan dengan 179 pekerja, Kabupaten Pasuruan 12 perusahaan 264 pekerja, Kabupaten Sidoarjo 9 perusahaan 762 pekerja. Kemudian, Kabupaten Mojokerto 5 perusahan 165 pekerja, Kabupaten Gresik 2 perusahaan 2.002 pekerja, Kabupaten Kediri 2 perusahaan 101 pekerja, Kabupaten Pamekasan 1 perusahaan 19 pekerja dan Kabupaten Jember 1 perusahaan 26 pekerja. “Total pekerja yang melaporkan kepada kami untuk tahun ini sebanyak 3.718 pekerja. Jumlah ini relatif lebih

kecil dibanding pengaduan tahun 2014 kemarin,” tegas dia. Namun, lanjut Sukardo yang juga Asisten IV Setdaprov Jatim Bidang Administrasi Umum itu, jumlah pekerja yang melapor tersebut juga bisa jadi akan bertambah karena penutupan Posko THR masih sepekan lagi. “Posko THR dibuka mulai 1-16 Juli di Kantor Disnakertransduk Jalan Raya Menanggal 124-126 Surabaya,” imbuhnya. Diketahui, pada tahun 2014 lalu jumlah perusahaan yang diindikasikan tidak membayar THR sebanyak 53 perusahaan yang terdapat di 11 kabupaten/kota dengan jumlah tenaga kerja 4.708 orang. “Tapi setelah dilakukan verifikasi ke lapangan, jumlah perusahaan yang tidak membayar THR tahun lalu sekitar 16 perusahaan dari 4 kabupaten/kota dengan jumlah tenaga kerja 801 orang,” tukas mantan Sekwan Jatim ini. sarifa

Kantor Pos Ngawi Banjir Paket Lebaran

TUKANG becak di Jombang, Jawa Timur antre pembagian beras zakat di halaman kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jombang. Ribuan tukang becak tersebut mengikuti antrean pembagian beras zakat, Kamis (9/7/2015). Bagi yang tidak punya atau tidak membawa becak tidak diperbolehkan ikut mengantre. Sebab pembagian ini khusus untuk tukang becak saja. Namun ada saja ibu - ibu yang juga terlihat mengantre dan tidak membawa kartu, akhirnya sampai akhir pembagian juga tak mendapat beras zakat tersebut. Para tukang becak rela antre demi mendapat 5 kilogram beras. Tak hanya beras yang dibagikan panitia, para tukang becak juga mendapat uang senilai Rp 50.000 per tukang becak. Bupati Jombang Nyono Suharli, mengaku jika pembagian beras merupakan tradisi yang sering dilakukan oleh Pemkab Jombang. Tak hanya pembagian beras, mereka juga diberikan uang tunai sebesar Rp 50 ribu. Dari pembagian sembako dan uang tunai tersebut agar bisa membantu kebutuhan para abang becak untuk berhari raya. Sementara itu, para ibu yang mengaku warga miskin tinggal di Jombang yang juga ikut mengantre sangat kecewa dengan pembagian zakat tersebut. “Panitia pilih kasih, kami juga warga miskin dan berhak menerima zakat, tidak hanya tukan becak saja. Kenapa beras masih ada kok malah diangkut kembali, padahal kami dari tadi ikut mengantre,” cetusnya. obi

Direktur Utama BFI Heru serahkan bingkisan.

Pabrik Kayu BFI Bagi-bagi Bingkisan dan THR

Panitia tukang becak memegang beras zakat dan ibu-ibu bergerumbul.

menginstruksikan petugas Dishub dilarang libur. Karena itu kami siap membantu pemudik,” pungkasnya. sarifa

KARYAWAN PT BFI (Bromo Falcata Indonesia) mendapat bingkisan lebaran dan juga THR (tunjangan hari raya), Rabu (8/7). Bingkisan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama BFI Heru Djudiarto dengan disaksikan Walikota Probolinggo Hj Rukmini dengan didampingi suami yang juga mantan walikota dua periode HM. Buchori. Penyerahan bingkisan dan THR dikemas jadi satu dengan

acara buka bersama yang diikuti sekitar 600 karyawan. Acara dilakukan di depan masjid PT BFI Al Farizi Kota Probolinggo. Rukmini berpesan kepada karyawan atau masyarakat yang menerima bingkisan harap diterima dengan senang hati. “Saya berpesan kepada masyarakat beserta karyawan untuk bingkisan yang diberikan harap diterima dengan senang hati,” pesannya.

PT BFI mampu memberikan manfaat besar kepada masyarakat Kota Probolinggo. Walikota Probolinggo juga berpesan kepada PT BFI agar lebih melakukan perbaikan, perawatan serta peremajaan agar bisa awet. “Mudah-mudahan pemerintah dan PT.BFI bisa bersinergi dengan baik agar kota Probolinggo bisa lebih kondusif, makmur,aman dan damai” harapannya. an

SUDAH diprediksi sebelumnya menjelang hari raya Lebaran Idhul Fitri 1463 H, kantor Pos Kabupaten Ngawi terlihat dibanjiri paket lebaran. Meningkatnya paket lebaran tersebut untuk tahun ini berkisar 25 persen dari hari biasanya. Hal itu berlaku pada paket yang dikirim ke luar Ngawi maupun sebaliknya. Peningkatan paket juga diikuti pengiriman surat dan transfer uang baik lewat wesel pos maupun western union. Menyikapi meningkatnya omzet jasa pengiriman paket, surat dan transfer uang, Kantor Pos Kabupaten Ngawi akan memberlakukan piket lebaran bagi karyawannya secara bergiliran, sehingga pelayanan pengiriman jasa pos, termasuk kartu lebaran Idhul Fitri 1436 H, tetap dapat dilayani sebagaimana biasa, dengan mengutamakan kelancaran dan kecepatan. Kepala Kantor Pos Kabupaten Ngawi Mraji, metegaskan, pelayanan kantor pos tetap akan berjalan sebagaimana mestinya. Karyawan tidak akan mengambil liburan cuti bersama di hari raya lebaran, sebagaimana yang diberlakukan pada cuti serentak di jajaran pegawai lainnya. “Untuk libur kami hanya satu hari yakni tepat lebaran itu. Dan selebihnya akan membuka pelayanan seperti biasanya,” terang Mraji, Kamis (09/07). Urainya, momentum lebaran biasa ditandai dengan peningkatan omset pengiriman surat, paket barang, pos wesel maupun transfer uang. Frekuensi peningkatan omzet biasanya mencapai 50 persen pada waktu lebaran. Harapnya, masyarakat tidak perlu khawatir dengan pelayanan kantor pos karena tetap membuka pelayanan secara maksimal meskipun sudah mendekati hari lebaran. Diterangkan lagi oleh Mraji, dari sejumlah pengiriman uang tersebut 85 persen menggunakan wesel pos instan, karena cukup praktis dan mudah. Ia menuturkan, pengiriman uang dari luar negeri melalui Kantor Pos Kabupaten Ngawi paling banyak dari Arab Saudi dan Malaysia, kemudian juga ada dari Brunai Darussalam, Singapura, dan Hong Kong. “Meskipun terjadi lonjakan pembayaran wesel pos, setiap pengambilan langsung kami bayarkan. Kami sudah prediksi sebelumnya sehingga berapa pun pengambilan kami siap untuk membayarnya saat itu juga,” pungkasnya. pr www.lensaindonesia.com


14

BERANDA DAERAH

Edisi 95/13 - 19 Juli 2015

Rekayasa Dokumen Dana Desa Sambeng Berakhir Amburadul KEBIJAKAN dana Desa Sambeng, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, amburadil. Ini bisa dilihat dari Daftar Rencana Kegiatan (DRK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan gambar setelah mendapat banyak kritikan karena pencairannya tidak sesuai prosedur. Bahkan masih banyak desa yang belum terima RAB dari Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasi Ekbang) kecamatan setempat sehingga pelaksanaan proyek fisiknya molor, dan setelah lebaran baru dikerjakan. Seperti diberitakan edisi lalu, bantuan dana desa di wilyah Kecamatan Sambeng terus menuai masalah, mulai dari mekanisme pencairan dana desa yang tak procedural dan disinyalir menabrak aturan yang ada. Lebih menyedihkan lagi mana kala DRK, RAB dan gambar belum dibuat tapi pelaksanaan proyek fisik dana desa telah selesai dikerjakan. Diduga kuat ada manipulasi tanggal pembuatan DRK, RAB, dan gambar yang dilakukan oleh KasiEkbang kecamatan setempat. Berdasarkan investigasi Lensa Indonesia ditemukan beberapa desa yang telah menyelesaikan kegiatan proyek pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dari program bantuan dana desa tahun anggaran 2015. Anehnya pelaksaanaan proyek tersebut selesai dengan RAB dan gambar yang dibuat tertanggal 16 Mei 2015. Diduga Kasi Ekbang telah merekayasa pembuatan RAB dan gambar yang disesuaikan dengan kegiatan pembangunan proyek fisik yang telah selesai dikerjakan oleh salah satu desa di Kecamatan Sambeng. Alhasil, sidak yang dilakukan Kabid SDD dan TTG Bapemas pada Senin (6/7/ 2015) tidak menemukan kejanggalan maupun penyelewengan program. Salah satu kepala desa saat dikonfirmasi terkait penyelesaian kegiatan proyek pembangunan jalan lingkungan yang sumber dananya diperoleh dari APBN ini mengaku, hanya melaksanakan petunjuk dan perintah Kasi Ekbang Kecamatan. Dalam pengerjaan jalan hotmix di desanya hingga selesai tanpa ada dukungan RAB dan gambar. Setelah laporan secara lesan tentang penyelesaian proyek fisik dana desa disampaiakan, kades yang mengaku ada kedekatan khusus dengan Kepala Bapemas ini baru meminta agar Kasi-Ekbang segera mengirimkan RAB dan gambar yang disesuaikan dengan realisasi bangunan. “Terbukti meski hanya akal-akalan Kasi Ekbang, artinya RAB dan Gambar mengikuti proyek yang telah selesai, hasil pemeriksaan dari Bapemas dinyatakan tak ada masalah,” katanya. Sementara salah satu sekdes yang enggan namanya dikorankan menuturkan kebinggungannya dalam mengelola dana desa. Pasalnya dari awal pencairan dana desa tanpa juklak juknis program, sehingga dia mengaku takut atas penerimaan dana yang dipotong 5% BU oleh Kasi Ekbang kecamatan dan 1% kabarnya disetorkan ke Bapemas. Itu pun dana yang diterima desa pun masih dibebankan ppn 10% sesuai peraturan yang berlaku. Dana desa berkurang signifikan akan tetapi DRK, RAB dan gambar belum dibuat. “Lantas bagaimana kita bisa efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan fisik jika semua dikendalikan oleh Kasi Ekbang Kecamatan,” tuturnya. Ditambahkan, dari RAB, gambar hingga SPJ-nya walaupun dibuatkan Kasi Ekbang kecamatan, tapi saat pemeriksaan dari Inpektorat maupun BPK, perangkat desa yang mesti menjawab katanya bimbang. Terpisah Kasi-Ekbang Kecamatan Sambeng Solikin membenarkan adanya penyelesaian proyek pembangunan fisik dana desa di wilayah Sambeng. Sebagian besar desa seperti Selorejo, Candisari, Gempolmanis dan Kedung Banjar telah selesai melaksanakan proyek fisik pembangunan infrastuktur Desa. Dia juga mengatakan bahwa pembinaan timlak untuk membuat DRK, RAB, dan gambar baru dilaksanakan pada Kamis (25/6/2015), dengan tujuan untuk ke depanya agar mereka dapat membuat perencanaan pembangunan desanya secara mandiri. Sementara untuk dokumen tersebut diatas dibebankan padanya selaku Kasi Ekbang. Lebih lanjut Solikin mengatakan bahwa 1% BU dana desa yang disetor ke Bapemas diambilkan dari 3% BU yang seharusnya menjadi hak desa. Sementara 2% BU kecamatan mestinya dipergunakan untuk menunjang berbagai program kegiatan seperti sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan, tapi sejak dulu dianggap sebagai jatah camat selaku pembina tingkat wilayah. “Camat baru ini tak serakah, meski 2% BU yang selama ini menjadi hak camat tak serta merta diminta, beliau sangat hati-hati sekali dalam menggunakan dana BU tersebut, hingga detik ini Pak Camat hanya bon dan kasbon pada saya,” kata Solikin ditemui Lensa Indonesia, Sabtu (4/6/2015). Mengutip dokumen perencanaan yang di dalamnya memuat DRK, RAB, dan Gambar belum ada semestinya dana tidak dapat dicairkan. Apalagi, proyek fisik pembangunanya telah diselesaikan. Hal ini jelas melanggar ketentuan dan bertentangan dengan Permendagri No.113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mana termaktub dalam pasal 27 ayat(1) disebutkan bahwa Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Mengacu pada peraturan tersebut di atas, pelaksanaan kegiatan dana desa di wilayah Sambeng bisa dipastikan cacat hukum. Hingga berita ini dikorankan, baik Camat Sambeng maupun Kabid SDD dan TTG Drs.Pudjiyanto.MM belum bisa memberikan klarifikasinya. tarno

Program BKM Nganjuk Kurang Mendapat Perhatian ALOKASI pembagian dana Bantuan Khusus Murid (BKM) kecewakan siswa kurang mampu. Pasalnya dana yang dianggarkan untuk siswa miskin jenjang SMA/ SMK ini tidak sebanding dengan usulan yang diajukan pihak sekolah. Untuk Nganjuk, diperkirakan hanya 12 siswa per masing-masing SMA yang bisa mendapatkan bantuan ini. Sebab jatah yang ditetapkan pusat hanya untuk 500 siswa SMA dengan anggaran Rp 195.000.000. “Sebelumnya kami mengajukan 200 siswa miskin yang mendapatkan beasiswa BKM ini, namun dengan sedikitnya kuota yang ditetapkan Pusat, diperkirakan hanya beberapa orang saja yang bisa mendapatkannya. Padahal jumlah siswa miskin di sekolah ini cukup banyak dan mereka sudah berharap bisa mendapatkan bantuan dari

kompensasi kenaikan harga BBM,” ujar Kepsek SMAN Sukomoro, Siren di ruangannya, Kamis (9/7). Menurut Siren sedikitnya jatah penerima BKM ini bisa mengakibatkan ratusan siswa miskin kecewa karena mereka sudah berharap bisa mendapatkan bantuan dan mengurus semua persyaratan yang diperlukan. Dikatakan tingkat kemiskinan siswa yang diajukan untuk mendapatkan bantuan BKM hampir sama sehingga sulit untuk memilah siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Selain itu persyaratan yang ditetapkan tidak hanya berdasarkan surat keterangan miskin dari kelurahan namun juga peninjauan langsung kondisi keluarga siswa. “Meskipun diperkirakan masing-masing sekolah mendapat jatah BKM 12 sis-

Siswa miskin di daerah yang perlu mendapat bantuan.

wa miskin namun pembagiannya tidak merata, tergantung sekolah yang benarbenar banyak siswa miskin yang diberikan lebih banyak

jatah,” lanjutnya. Senada dengannya, Kepsek SMA N 1 Nganjuk juga mengaku kecewa dengan pembagian jatah BKM bagi siswa

kurang mampu. Sebab pihaknya mengajukan lebih dari 201 siswa kurang mampu untuk mendapatkan ban roy tuan ini.

Pilkada Serentak Jatim Dipastikan Tidak Mundur Potensi kerusuhan yang membuat Pilkada Serentak tertunda dipastikan tidak ada sama sekali. KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak, khususnya di Jawa Timur yang akan digelar akhir 2015 tak bakal diundur hingga tahun 2017 mendatang. Anggota KPU RI, Arief Budiman menyebut potensi yang membuat Pilkada Serentak tertunda sama sekali

tidak ada. Seperti bencana atau musibah, kerusuhan massal dan keterbatasan anggaran dari KPU. “Sekarang di Jatim dan daerah lain tidak ada kerusuhan massal, lalu juga tidak ada bencana atau musibah yang bisa membuat pelaksanaannya ditunda, dan juga dana dari KPU sudah tersedia,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (7/7/2015). Ia menilai, wacana untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak sebenarnya hanya dilontarkan oleh sejumlah orang. Saat itu, mereka beralasan bahwa anggaran KPU harus dilakukan audit terlebih

dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sedangkan, proses untuk melakukan pemeriksaan itu memerlukan waktu yang lama. “Nah, karena waktunya lama, mereka minta ditunda. Tapi akhirnya kami jelaskan yang mau diaudit apanya, kami juga sudah melaporkan keuangan secara transparan kok,” terang Arief yang juga mantan anggota KPU Jatim ini. Alasan lainnya yang dlontarkan untuk menundanya adalah tentang definisi calon incumbent, atau petahana. “Padahal di undang-undang itu jelas, yang namanya incumbent itu ya orang yang

sedang menjabat, tapi kemudian mereka membuat definisi sendiri yang membuat bingung publik,” katanya. Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Freddy Poernomo berpendapat, pelaksanaan Pilkada Serentak memang tidak seharusnya mengalami penundaan. “Kalaupun memang harus mengalami penundaan, itu harus ada alasan yang jelas, agar nasib rakyat banyak tidak dipermainkan oleh kepentingan segelintir orang,” cetus Freddy, asal Fraksi Partai Golkar Jatim. Sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Ridwan

Dispertahut dan Petani Berantas Hama Wereng Coklat PULUHAN hektar tanaman padi di Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, rusak akibat terserang hama wereng coklat. Gabungan petani dari lima kelompok tani melakukan gerakan pembasmian hama secara massal untuk menekan ledakan serangan wereng. Gerakan pemberantasan hama wereng ini dilakukan secara bergilir dari 6 desa dan enam poktan yang wilayahnya terkena dampak penyebaran hama wereng coklat. Sesuai jadwal, Poktan Sumber Rejeki Desa Tlanak, Kecamatan Kedungpring, mendapat giliran pertama anggota poktan sangat antusias dalam partisipasi kegiatan pengendalian hama, Rabu (24/6/2015). Pembasmian hama wereng dilakukan dengan cara menyemprotkan pestisida. Penyemprotan ini dilakukan secara langsung ke bagian tanaman yang terserang hama wereng, khususnya bagian batang tanaman. Petani juga mencabut bagian tanaman yang sudah membusuk dan mati akibat terserang wereng. Menurut Hari, salah satu petani Desa Tlanak, wereng coklat mulai menyerang tanaman padi mereka sejak seminggu terakhir. Hama sejenis ulat ini memakan batang padi hingga menyebabkan batang membusuk dan mati. Untungnya Dinas Pertanian Kecamatan Kedungpring segara tanggap dan mengulurkan bantuan penyemprotan yang didukung oleh anggota koramil setempat, sehingga serangan hama yang kian meresahkan petani bisa segera teratasi. “Kalau dibiarkan, taruhlah dalam kurun waktu seminggu, kami yakin tanaman padi ini sudah habis. Oleh karena itu kami melakukan gerakan pem-

Penyemprotan hama wereng coklat Dispertahut, petani dibantu Koramil.

basmian ini sama-sama,” ujar Ketua Kelompok Petani Desa Waru Ngering. Hal yang sama juga diungkapkan 5 ketua poktan lain, di antaranya Poktan Sumber Makmur Desa Sumengko, Poktan Sri Makmur Desa Kandang Rejo, Poktan Rukun Tani Desa Waru Ngering, Poktan Rukun Santoso Desa Kedungpring, Poktan Sri Rejeki II Desa Nglebur. Mereka sangat terbantu dengan adanya pengendalian populasi wereng batang coklat (WBC) diwilayahnya yang melampaui ambang batas toleransi. “Bila tak segera dibasmi, masyarakat tani bakal mengalami gagal panen,” keluhnya. Gerakan membasmi hama wereng massal ini juga melibatkan UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Kecamatan Kedungpring dan pendamping dari anggota babinsa koramil setempat. Petugas Penyuluh Lapangan Wilayah Binaan dari Upt pertanian kecamatan memberikan bantuan pestisida dan tata cara pena-

nganan tanaman padi yang terserang hama wereng. Menurut Wiyono, selaku Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) Upt Dispertahut kecamatan Kedungpring, upaya penekanan serangan hama wereng coklat secara massal dan terpadu sangat perlu, agar tidak meluas dan terjadi gagal panen. Sementara itu, dari catatan Dispertahut Kecamatan Kedungpring hama wereng coklat telah menyerang pertanian di enam lokasi poktan sekecamatan kedungpring. Sedikitnya 6 Desa dari total lahan pertanian Kedungpring yang terserang hama wereng. “Dinas pertanian setempat mensinyalir lahan pertanian di wilayah Kedungpring yang terserang hama wereng coklat akan segera berakhir bila mendapat penanganan secara cepat, tepat dan efisien sehingga petani tetap akan panen raya di musim gadu ini,” harap Abdul Malik Sp.MM selaku kepala Upt Dispertahut, Kecamatan Kedung tarno pring.

Hisjam mendesak KPU untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan dijadualkan pada Desember mendatang. Alasannya, pertama KPU belum bisa menyelesaikan peraturan KPU yang menerima seluruh aspirasi partai politik (parpol). Kedua, KPU bermasalah. Dengan telah diserahkannya hasil audit BPK ke DPR, maka DPR meminta harus ditindaklanjuti oleh pihak hukum. Kalau itu terjadi, dalam waktu satu bulan ini maka otomatis KPU tidak punya legalitas atau kepercayaannya di mata masyarakat sarifa akan turun.

Minim Infrastruktur Penyebab Desa Tertinggal BESARNYA persentase kerusakan infrastruktur jalan darat milik kabupaten Nganjuk ditengarai penyebab lambannya laju pembangunan. Kesannya, ini menjadi penyebab terjadinya keterisoliaran daerah-daerah yang minim fasilitas prasarana jalan darat. Dari 320 desa tertinggal atau 20 persen di 20 kecamatan yang berada di pinggiran Kabupaten Nganjuk, perlu menjadi prioritas perbaikan kesejahteraannya. Salah satunya, dengan menerapkan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan perbaikan sarana infrastruktur. Ungkapan itu, masih tergiang jelas di telinga masyarakat Desa Pule, Kecamatan Jatikalen. Penyebab ketertinggalan tersebut masih didominasi persoalan minimnya ketersediaan infrastruktur jalan yang menghubungkan ke desadesa tersebut dengan dunia luar. “Pemerintah Kabupaten Nganjuk seharusnya bisa melaksanakan program mengatasi persoalan daerah tertinggal dan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pedesaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan program lainnya, dengan menyediakan dana bersumber dari APBN,” ungkap Kepala Desa Pule, Kecamatan Jatikalen, Huri, Kamis (9/7). Sedangkan kondisi di beberapa daerah yang mengalami kondisi serupa tidak jauh berbeda. Kehidupan warga yang dominan di wilayah pegunungan, kehidupannya masih memprihatinkan. “Desa dari 20 Kecamatan yang ada di Nganjuk sebagian dalam kondisi sangat tertinggal dan terbelakang, dengan jumlah populasi penduduk yang mendiami pegunungan itu hal itu keterdapatannya lebih didominasi di wilayahwilayah perbatasan,” paparnya. Keterbelakangan masyarakat di Desa Pule, Kecamatan Jatikalen, tegas huri, lebih terfokus disebabkan minimnya akses transportasi, pendidikan dan kesehatan. Pemkab Nganjuk seharusnya menyadari sepenuhnya permasalahan yang krusial itu. Namun, lagi-lagi alasan yang menjadi kendala utama di sana, terbenturnya dengan soal ketersediaan anggaran. “Yakni, keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur jalan darat. Serta, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, juga belum sepenuhnya dapat terpenuhi,” urai roy nya. www.lensaindonesia.com


WISATA & KULINER

15 Edisi 95/13 - 19 Juli 2015

Kota Paling Kesepian di Bumi Selama musim panas, di kota ini matahari akan bersinar selama 24 jam dan saat musim dingin matahari tidak akan tampak sama sekali. KALAU mencari kota mana yang lokasinya paling sulit didatangi di dunia, jawabannya adalah kota Alert di Kanada. Lokasinya berada di bagian paling utara Bumi dan tertutup salju sepanjang tahun. Kota yang sepi, sepi sekali. Selalu menarik, saat mencari kota-kota paling unik di dunia. Salah satunya yang mungkin belum dikenal banyak traveler adalah Kota Alert di Pulau Ellesmere, Teritori Nunavut, Kanada. Dilihat dari situs resmi Nunavut, Jumat (10/7/2015) Alert bahkan menyandang predikat sebagai kota paling utara di Bumi. Sebab, kota inilah yang paling dekat dengan Kutub Utara, dengan jarak 817 kilometer. Oleh pemerintah Kanada, Alert ditetapkan sebagai kota pada tahun 2000-an. Namun nyatanya, meski disebut kota, penduduk di sana tidak ada sama sekali alias nol!

Jangan bingung dulu, ternyata Alert merupakan basis militer Kanada dan kawasan penelitian Global Atmosphere Watch (GAW). Di sana tersedia hanya sekitar belasan barak yang ukurannya besar-besar dan menjadi tempat tinggal sementara bagi para tentara. Serta, menjadi laboratorium untuk ilmuwan. Ya, tidak ada penduduk tetap di Alert. Para tentara dan ilmuwan, beberapa bulan sekali bergantian tugas jaga di Alert. Terkadang, hanya sekitar puluhan orang saja di sana dalam satu bulan. Mungkin, Alert menjadi pertahanan wilayah udara di Kanada di bagian paling utara. Sementara untuk ilmuwan, Alert menjadi gerbang untuk menjelajahi dan meneliti Kutub Utara. Di Alert, lanskap alamnya hanya berupa tanah dan salju. Tidak ada pohon sama sekali atau bahkan padang rumput. Cuaca di sana sa-

ngat ekstrem, paling hangat cuma 7 derajat Celcius setiap harinya. Kalau sedang dingin-dinginnya, bisa mencapai minus 40 derajat Celcius! Maka jangan heran, sejauh mata memandang hanya ada warna putih salju saja di sana. Selama musim panas, matahari akan bersinar selama 24 jam dan saat musim dingin matahari tidak akan tampak sama sekali. Terlihat dari udara, Kota Alert hanya seperti satu petak saja. Berisikan belasan barak yang beraneka warna. Di bagian dalam barak, tersedia fasilitas lengkap dari kamar tidur, wc, ruang kerja, tempat parkir pesawat dan kendaraan lain sampai gym. Sayang beribu sayang, Kota Alert tidak terbuka untuk umum. Para pengunjung yang datang ke sana, harus mendapat izin dari Canadian Forces Station Alert (CFS Alert). CFS Alert ini jugalah, satu-satunya yang mengoperasikan penerbangan ke Alert dari berbagai kota di kawasan utara Kanada. Untuk jalur darat, tidak ada akses menuju Alert. Kota terdekat dari Alert, yang masih bisa dikunjungi

turis yakni Grise Fjord yang samasama ada di Pulau Ellesmere. Kalau Alert di bagian paling utara, maka Grise Fjord di bagian paling selatan pulaunya. Lihat saja di peta, jarak kedua kota tersebut sebenarnya masih jauh! Asal tahu saja, penghuni asli di sana hanya serigala Artik saja yakni serigala yang berwarna putih. Jika ada kunjungan dari pihak militer negara lain, para tentaranya akan senang hati membawa papan kayu dan menempelkan di depan tulisan ‘Alert’ yang besar di sana. Sebagai bukti, mereka telah menginjakan kaki di Alert. Berbagai situs berita internasional, memberikan ragam julukan untuk Alert. Dari kota paling utara di Bumi, kota paling tinggi di dunia sampai kota tanpa pohon. Namun rasanya, julukan kota paling kesepian di Bumi adalah yang paling pas menggambarkan Alert ini. Sudah jauh darimanamana, susah didatangi, penduduknya sedikit, dan izin masuknya susah. Kalau sedang musim panas, tanahnya berwarna hitam dan penuh bebatuan. Sedangkan di musim dingin, semuanya serba putih tertutup salju. af/dt

Kota Alert di Nunavut, Kanada yang dihuni militer dan ilmuwan.

SUVENIR

Berburu Oleh-oleh Khas Pulau Dewata di Pesta Kesenian Bali

Suvenir khas Bali di Toko Aneka pada Pesta Kesenian Bali (PKB) ke XXXVII di Art Centre, Denpasar.

JIKA mencari suvenir atau oleh-oleh khas Bali, tidak ada salahnya anda mengunjungi stan kerajinan Aneka di Pesta Kesenian Bali (PKB) XXXVII di Art Centre Denpasar, Bali. Stan kerajinan terletak di sebelah barat gedung Ardha Candra, Art Centre Denpasar. Berjejer bersamaan dengan stan pedagang lainnya. Stan bernama Aneka ini menjual sejumlah suvenir yakni pajangan meja, dinding, alat musik tradisional, topeng, rindik dan sejumlah suvenir lainnya. I Wayan Wilastra, pramuniaga stan Aneka, mengungkapkan suvenir yang paling laris saat PKB ini ialah rindik mini, suling dan sejumlah mainan anak kecil. Bahkan dalam sehari, alat musik rindik berwarna cokelat dan terdapat motif bunga pada batangnya terjual hingga 10 buah. Akibatnya, Wilastra selalu

mengambil barang cadangan di rumah. “Alat musik ini paling laris, rindik mini ini karena warna dan fungsinya untuk bermain, jadi banyak keluarga yang membelikan buat anakanak mereka,” ujarnya. Ada pun harga-harga barang suvenir yang dijual yakni rindik seharga Rp 70.000, topeng Rp 90.000, barong-barongan Rp 125.000, gantungan bambu Rp 50.000, gelang tangan dari harga Rp 15.000 sampai Rp 30.000, pajangan kayu panil Rp 175.000, suling Rp 20.000, dan sejumlah barang kerajinan lainnya. Harga yang ditawarkan I Wayan Wilastra ini masih dapat ditawar oleh pembeli. Tergantung pintar-pintarnya pembeli menawar. Stan kerajinan PKB dibuka setiap hari, mulai pukul 10.00 hingga 22.00 Wita. PKB tahun ini berlangsung hingga 11 Juli 2015. zae

MELANCONG

Ada Bunga Sakura Mekar di Kebun Raya Cibodas

KHAS KULINER

Bunga Sakura sedang mekar di Kebun Raya Cibodas.

Klepon Crepes Man Ali, Kombinasi Jajanan Bali dan Modern BERMINAT mencicipi jajanan khas spesial Pesta Kesenian Bali (PKB)? Dekat pintu utara gedung bawah Ksirarnawa terdapat jajanan menarik Crepes 88. Sangat berkesan saat dirasakan karena jajanan ini sangat khas merupakan kombinasi jajanan Bali dan modern. Dengan tagline “Dikemas Berkualitas Jaja Tradisional Naik Kelas” banyak pengunjung PKB XXXVII yang mengantre dan ingin mencicipi Crepes tersebut. Bahkan sejumlah pembeli tampak sabar menunggu pesanannya sembari duduk di pendopo dekat stan itu. Dua penjaga stan ialah Netri Astuti dan Ni Komang Putriani yang tengah sibuk mengerjakan pesanan menjelaskan sejumlah menu yang disajikan di stannya merupakan makanan kombinasi antara makanan tradisional dan modern. Putriani mengatakan paduan ini banyak mendapat sambutan hangat dari pengunjung PKB. Bahkan pada hari Minggu dari pukul 08.00 hingga 24.00 Wita dirinya tidak dapat istirahat. “Hari Minggu kemarin kaki saya benar-benar lelah, karena berdiri

Klepon Crepes Man Ali di Pesta Kesenian Bali.

hampir seharian, karena pengunjungnya banyak sekali yang memesan. Kalau hari biasanya nggak tentu, tergantung pengunjung yang datang,” ujar Putriani dilansir dari Tribun Bali sembari memasak adonan. Adapun menu yang selalu laris dipesan pengunjung ialah klepon

crepes dan pisang rai crepes. Kedua menu ini disajikan sebagaimana crepes pada umumnya hanya saja isian di dalamnya ialah klepon dengan parutan kelapa dan pisang rai. Taburannya pun bervariasi ada taburan keju, susu atau cokelat. “Ini menu khusus PKB, kita buat jajan

tradisionalnya naik kelas. Biasanya kita jualan crepes reguler. Ini memang dibuat edisi spesialnya,” ujar Putriani yang sudah bekerja beberapa tahun di Kedai Crepes milik Man Ali ini yang lokasinya di Art Center, Denpasar, Bali. Adapun sejumlah menu yang disediakan ialah injin crepes, klepon crepes, pisang rai crepes, betutu crepes, cokelat, keju, capucino, chicken burger, beef burger serta sejumlah menu lainnya. Harganya pun cukup ramah di kantung berkisar Rp 10.000 hingga Rp 20.000. Putriani pun berpesan bagi temanteman yang berkunjung ke PKB jangan lupa untuk mampir mencicipi sajian makanan ringan sentuhan tradisional dan modern ini. Ia juga menjelaskan, jika hari biasanya dirinya bisa mengisi ulang stoknya sebanyak 3 kali, namun jika hari Jumat, Sabtu dan Minggu bisa sampai 4-5 kali. “Ini pengembangan Man Ali pemilik crepes ini, karena terkait peraturan PKB yang harus menjual jajanan budaya khas Bali, akhirnya terciptalah ini,” ujarnya. aa/trib

BUNGA sakura identik dengan negara Jepang. Namun tak perlu jauh-jauh untuk melihatnya, karena bunga ini juga mekar di Kebun Raya Cibodas. Cantiknya sungguh menggoda! Bunga Sakura merupakan tanaman khas dari Jepang. Namun bukan berarti tanaman berbunga cantik itu tidak bisa ditanam di Indonesia. Asalkan suhu dan nutrisinya tercukupi, sakura pun bisa juga ditanam dan berbunga di Indonesia. Hal itu dibuktikan oleh Kebun Raya Cibodas (KRC) yang memiliki koleksi beberapa pohon sakura yang berlokasi di dalam Taman Sakura, KRC. Dilihat dari laman resmi Facebook Kebun Raya Cibodas, Jumat (10/7/2015), bunga sakura ini sedang mekar dengan indahnya mulai Selasa (7/7) hingga beberapa hari ke depan. Sakura memang mulai mekar pada musim semi, yaitu sekitar awal April hingga akhir April di Jepang. Namun di Indonesia waktu mekarnya agak bergeser karena Indonesia tidak memiliki musim semi. Sekali mekar bunga sakura

akan bertahan selama 7 hingga 10 hari. Ciri khas tanaman famili Rosaceae ini memang terletak pada bunganya. Bunga sakura akan mekar sebelum daundaunnya mulai keluar. Bungabunga yang ada di puluhan batang pohon yang berada di lokasi yang sama akan mekar secara serentak dan rontok satu per satu pada saat yang hampir bersamaan. Jika dilihat dari warna bunganya, maka sakura yang sedang mekar di Cibodas ini termasuk jenis Kanhizakura, atau nama ilmiahnya Prunus campanulata. Bunga-bunga sakura lainnya diprediksi akan juga menyusul mekar hingga beberapa hari ke depan. Traveler yang ingin berburu untuk mengabadikan momen cantik mekarnya bunga sakura bisa langsung berkunjung ke Kebun Raya Cibodas di Sindanglaya Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Untuk tiket masuknya ditetapkan sebesar Rp 9.500 per orang. Untuk biaya parkir yaitu sebesar Rp 5.000 khusus motor dan Rp 16.000 untuk mobil. wah/dt/tr

WEEKEND

Asyiknya Berkuda Keliling Gratis di Novotel Hotel Surabaya WEEKEND merupakan momen yang selalau dinanti setiap orang. Untuk memanfaatkan momen tersebut, menginap di Novotel Hotel Surabaya merupakan pilihan yang tepat. Selain suasana asri dan atmosfir natural di luar Surabaya ini begitu mendukung aktivitas bersama keluarga. Kolam renang berkonsep outdoor yang dikelilingi palm dan pepohonan lainnya begitu merefresh otak. Berikut kicauan

burung yang beterbangan menambah suasana semakain terasa dekat dengan alam. Terlebih untuk anak-anak, disediakan mini waterboom yang membuat berlama-lama di kolam renang. “Khusus hari minggu, beberapa aktivitas menarik ditawarkan oleh pihak menejemen Novotel. Bagi anak-anak yang hobi makan dan memasak bisa mengikuti cooking class di Splash Bar di samping kolam. Anakanak akan diajak untuk mema-

sak beberapa menu simple, seperti sandwich, mini pizza, burger,” ujar Andi Kusmianto, Marketing Communication Executive Hotel Novotel Surabaya, belum lama ini. Andi menambahkan, menejemen Novotel juga memberikan fasilitas mengendarai kuda keliling area hotel secara gratis dimulai pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Dan untuk kelas mewarnai, juga rutin digelar setiap hari minggu berlokasi di

Kids Club. “Mini playground juga tersedia untuk anak-anak bermain di area belakang hotel yang bersebelahan langsung dengan kandang kelinci dan lapangan tennis juga basket,” pungkas Andi. eld

Suasana berkuda yang begitu nyaman di tengah konsep naturan sajian Novotel Hotel Surabaya bersama keluarga.

www.lensaindonesia.com


METROPOLIS

16 Edisi 95/13 - 19 Juli 2015

PDIP Resmi Rekom Risma-Wisnu dalam Pilwali Surabaya 2015

Berani Bayar Tinggi Asal Risma Tidak Nyalon Banyak pengusaha berani bayar Risma agar tidak mencalonkan lagi sebagai Walikota Surabaya. DPD Partai Golkar Kota Surabaya menggelar Rapat Pleno, Kamis (09/ 07/2015). Upaya ini dilakukan Golkar untuk memanasu mesin politik menghadapi Pilkada Desember mendatang. Dihadapan para kader partai berlambang Pohon Beringin ini, Wakil Ketua DPD Golkar Jatim, Sabron Jamil Pasaribu optimis bagi para calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar untuk tidak rendah diri. Kata Sabron, tidak ada yang mustahil di dunia politik, meskipun lawannya adalah incumbent Tri Rismaharini yang memiliki elektabilitas tinggi. Namun dengan kerja keras, maka Golkar akan meraih kemenangan. “Golkar Jatim memberikan apresiasi untuk kinerja DPD Partai Golkar Kota Surabaya menjelang Pilwali. Meski Risma memiliki elektabilitas tinggi, kalau Tuhan menghendaki calon Golkar menang, maka tidak bisa dihalangi,” kata Sabron di kantor DPD Golkar Surabaya di Jalan Adityawarman, Kamis (09/07/2015). Mantan anggota DPRD Jatim ini meminta calon yang diusung golkar percaya diri, mengingat selama ini kinerja

Risma bukan tanpa cacat. Banyak pengusaha di Surabaya yang kecewa dan tidak mendukung Risma. “Bahkan mereka (pengusaha) berani bayar asalkan tidak Risma yang jadi Walikota. Karena Risma tidak mau ketemu pengusaha, tapi timnya yang bertemu dengan pengusaha. Banyak pengusaha real estate dan hotel yang tidak dukung Risma. Banyak yang diganjal. Silakan ditulis yang besar-besar itu. Saya yang bicara,” tandas Sabron. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Alyas mengakui, adanya konflik internal di DPP Golkar sangat mempengaruhi minat masyarakat (bakal calon) untuk mendaftar. Hingga saat ini, hanya ada tiga cawali dari eksternal yang mendaftar lewat partainya. “Kok sepi pasar pilkada ini dibanding pasar akik. Sepertinya pasar akik lebih rame dibanding bursa kepala daerah,” ujarnya disambut tertawa para kader Golkar. Karena itu, lanjut dia, hingga saat ini banyak bacawali dan bacawawali yang daftar ke Golkar semuanya berasal dari eksternal. Mereka adalah Dhimam Abror, Sukoto dan Eddi Yuwono Slamet. Sedangkan yang dari internal Golkar yakni M Alyas, Andi Budi Suliatiyanto dan Agus Sudarsono. “Enam orang inilah yang resmi daftar. Kita tidak pernah kecil hati. Namanya jabatan itu amanah dan

tidak ada yang mustahil di dunia politik. Masih ada empat bulan dan banyak kemungkinan yang terjadi,” tandas Alyas. Ditanya perihal koalisi Majapahit, Alyas menyatakan pihaknya berharap koalisi itu berlanjut hingga ke parlemen. Wacananya ingin koalisi yang permanen di lembaga legislatif. Koalisi ini juga menjamin komitmen bahwa penjaringan dilakukan bersama-sama dan pada waktunya akan disampaikan secara bersama-sama calon yang akan diusung. Nantinya akan mengerucut satu pasangan calon. Seperti diberitakan sebelumnya, PDIP akhirnya mengusung Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana sebagai pasangan dalam Pilwali Surabaya 2015. Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Kusnadi, membacakan surat rekomendasi bernomor 275/DPP/in/6/ 2015 dalam Rakercabsus DPC PDIP Surabaya di Gedung Wanita Kalibokor, Rabu (8/7/2015). Kusnadi mengatakan, rekomendasi pasangan Risma-Wisnu sebagai calon dalam Pilwali Surabaya 2015 sudah diterimanya dua minggu lalu. “Tapi untuk resminya, rekomendasi itu harus disampaikan pada saat Rakercabsus DPC PDIP Surabaya ini,” terangnya. Rekomendasi diturunkan ke Tri Rismaharini setelah yang bersangkutan mengikuti uji kelayakan yang digelar partai pada 8 Juni lalu.

Menurut Kusnadi, setelah mempelajari perkembangan politik di Surabaya dan demi kepentingan partai secara umum, partai menetapkan Tri Rismaharini maju lagi sebagai calon walikota surabaya dan Wisnu Sakti Buana sebagai wakilnya dalam Pilwali Surabaya 2015. “Setelah rekomendasi ini turun, kami minta agar segera mendaftarkan pasangan ini ke KPU. DPP juga menginstruksikan pada seluruh jajaran partai untuk bersama-sama mengamankan dan memperjuangkan untuk terpilihnya pasangan ini. Kader yang tak mengikuti instruksi akan diberi sanksi administrasi organisasi,” pungkasnya saat menyampaikan sambutan. Risma sendiri secara tegas menyatakan sudah mundur dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini disampaikan orang nomor satu di Surabaya tersebut setelah DPP PDIP resmi merekomendasikan Tri Rismaharini maju sebagai calon walikota (Cawali) untuk bertarung dalam Pilwali Surabaya 2015 pada 9 Desember mendatang. “Saya sudah menanggalkan status sebagai PNS sejak sebulan lalu,” terangnya, Rabu (8/7/2015). Dalam acara tersebut, Risma juga sudah mendapat kartu tanda anggota (KTA) PDIP. KTA itu diserahkan langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristyanto. “Ini berat (maju jadi Cawali). Tapi ini adalah amanah,” ujarnya iwan

Titik Rawan Macet yang Wajib Diwaspadai Saat Mudik SEJUMLAH jalur utama di wilayah Jawa Timur sering dilanda kemacetan. Terlebih menjelang arus mudik Lebaran nanti yang dipastikan daerah rawan macet akan dipadati oleh lalu lalang kendaraan para pemudik, sehingga bisa memakan waktu perjalanan jauh lebih lama dari biasanya. Data Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Jatim menyebutkan, ada sebanyak 12 jalur rawan kemacetan saat mudik Lebaran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti penyempitan jalan (bottle neck),

adanya perlintasan kereta api lebih dari satu, pasar tumpah, aktifitas pariwisata serta buka tutup arus lalu lintas. Kepala Dishub Jatim Wahid Wahyudi menegaskan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan pemantauan dengan banyak pihak saat puncak arus mudik Lebaran 2015. “Untuk mengurai kemacetan di sejumlah titik itu kami juga telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan kabupaten/kota ditambah petugas kepolisian untuk bisa standby di lokasi ikut mengatur titik kemacetan,” ujar Wahid, sarifa Kamis (9/7/2015).

12 JALUR RAWAN MACET Surabaya-Lamongan-Tuban-Bulu: Kemacetan terjadi di Jalan Raya Duduk Sampeyan km 33,2-34,2, Kota Lamongan, Pasar Ikan Tambak Boyo Surabaya-Mojokerto-Madiun-Magetan-Ngawi: Macet ada di Simpang Medaeng-Kletek, Simpang Kenanten Mojokerto, Simpang 4 Mengkreng, Guyangan-BagorWilangan-Saradan Surabaya-Malang-Blitar-Tulungagung: Macet terjadi di Pertigaan Gempol Lama, Purwosari-Lawang-SingosariKaranglo-Malang-Kepanjen Surabaya-Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi: Kemaceta terparah di Nguling, Jalan Raya Pasir Putih Surabaya-Bangkalan-Sumenep: Macet ada di Pasar Tanah Merah, Pasar Blegah Babat-Bojonegoro-Ngawi: Kemacetan terjadi di Pasar Babat Ponorogo-Trenggalek Kertosono-Kediri-Tulungagung-Trenggalek Malang-Batu: Macet biasanya terjadi di Karanglo-Batu Malang-Dampit-Lumajang Madiun-Ponorogo-Pacitan: Macet terjadi Jembatan Baily di Plapar Kecamatan Slahung Probolinggo-Lumajang-Jember-Banyuwangi: Kemacetan terjadi di Pasar Ranuyoso, Klakah.

Targetkan Bikin 24 Ribu Sambungan Rumah Hingga 2016

Menteri ESDM Sudirman Said saat meninjau Surabaya.

Surabaya Pioneer Percontohan Jaringan Gas Bumi SURABAYA menjadi role mode bagi kota-kota lain di Indonesia dalam pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Ini karena Surabaya dinilai telah memenuhi persyaratan dasar dalam pembangunan jaringan gas, yakni tersedianya infrastruktur pipa, pasokan gas dan pasar. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said dalam pertemuan dengan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini beserta jajaran SKPD Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Balai Kota Surabaya, Kamis (9/7/2015). “Saya sudah mendapatkan penegasan dari Bu Wali bahwa Surabaya siap jadi pioneer. Ada harapan besar pada Surabaya karena kotanya sudah tertata dengan baik. Bila ini sudah jadi, Surabaya akan jadi role model (percontohan) bagi kota-kota lain. Kami akan dorong walikota/bupati di Indonesia untuk belajar di Surabaya,” tegas Sudirman Said. Menteri ESDM ini menjelaskan, pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di www.lensaindonesia.com

Surabaya telah dilakukan Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Migas pada tahun 2009, yakni sebanyak 2900 sambungan rumah di Kelurahan Kali Rungkut dan Rungkut Kidul dengan menggunakan dana APBN. Hingga saat ini, di Surabaya telah terdapat sekitar 15.900 sambungan rumah dengan diantaranya 2900 sambungan rumah yang dibangun dengan dana APBN dan 13.000 sambungan rumah yang dibangun dengan dana BUMN. “Rencana pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Surabaya akan dilakukan Kementerian ESDM bersama BUMN pada tahun 2016 dengan target sebanyak 24.000 sambungan rumah di wilayah Surabaya Pusat, Selatan dan Timur,” papar Sudirman Said panjang lebar. Sebelumnya, pada akhir Mei 2015 lalu, Walikota Tri Rismaharini telah bertemu Menteri ESDM di Jakarta untuk menjalin kesepakatan kerja sama dengan sektor energy bersih, termasuk energi terbarukan dan gas. Bentuk kerja sama yang akan dilakukan adalah menjadikan Su-

rabaya sebagai pilot project percepatan pemanfaatan energi bersih (clean energi). Nah, salah satu poin yang disepakati adalah percepatan pembangunan infrastruktur gas kota maupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Kunjungan Menteri ESDM, Kamis (9/7/2015) ke Surabaya untuk melakukan peninjauan langsung, merupakan bentuk tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Sudirman Said menambahkan, untuk mempercepat pembangunan dan pemanfaatn infrastruktur gas, dirinya mempersilahkan seluruh pemerintah daerah untuk menyiapkan empat aspek yakni penyediaan lahan, kelembagaan, sosial dan leadership. Kota-kota yang akses dan juga sumber gas nya dekat serta infrastruktur nya terpasang, akan diutamakan. “Saya mendorong pemimpin kota untuk berkompetisi mendapatkan akses duluan, tentunya yang telah siap empat syarat tersebut. Surabaya dipilih karena siap dan juga memiliki leadership,” pungkasMenteri ESDM. iwan


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.