CIPTA KERJA

PROBLEMATIKA KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM

PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Abdhy Walid Siagian Fakultas Hukum Universitas Andalas

abdhy.walid11@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) mempersempit ruang gerak serta ketidakadilan bagi masyarakat dalam penyusunan Analisis MengenaiDampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL merupakan langkah preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan sekaligus prasyarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui problematika dalam keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL dengan hadirnya UUCK yang banyak menimbulkan polemik dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat. Proses penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif, denganpendekatan statute approach dan conceptual approach. Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap pentingnya transparansi dan partisipasi dari masyarakat dalam penyusunan AMDAL.

Kata Kunci: Peran Serta Masyarakat, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Undang-Undang Cipta Kerja.

PROBLEMS OF COMMUNITY PARTICIPATION IN DEVELOPING

AN ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL IMPACTS POST

EMPLOYMENT LAW

Abstract

Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation (UUCK) narrows the space for movement and injustice for the community in the preparation of Environmental Impact Analysis (AMDAL). AMDAL is a preventive measure to prevent environmental damage as well as a prerequisite for obtaining environmental permits. The purpose of this study was to find out the problems in community participation in the AMDAL preparation process with the presence of UUCK which caused a lot of polemics in terms of transparency and community participation. The research process will use a normative juridical method, with a statute approach and conceptual approach. The presence of this research is expected to provide an understanding of the importance of transparency and participation from the community in the preparation of the AMDAL.

Keywords: Community Participation, Environmental Impact Analysis, UndangUndang Cipta Kerja.

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini telah diatur dalam rumusan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakya.t” Rumusan Pasal 33 UUD 1945 ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, melainkan mencerminkan cita-cita dan suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan bangsa.45 Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diungkapkan oleh Abrar Saleng “Hak menguasai negara merupakan instrumen (bersifat instrumental), sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan (objectives).”46 Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan. Maka, pembangunan saat ini harus dilakukan secara optimal yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk generasi sekarang tetapi tidak merusak lingkungan hidup, sehingga generasi yang akan datang dapat memanfaatkan sumber daya alam seperti halnya generasi saat ini. Dari persoalan inilah lahirnya konsep “Pembangunan Berkelanjutan” (Sustainable Development).Konsep inidiyakinidapat menjawabberbagaimasalahdan tantangan perkembangan lingkungan dan pembangunan. Prinsip pembangunan berkelanjutan diperlukan implementasi dalam wujud peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti, “Pembangunan berkelanjutan merupakan kemauan politik untuk membangun tanpa merusak yang digariskan dalam kebijaksanaan lingkungan dan memerlukan perangkat hukum dalam bentuk

45 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.45. 46 Abrar Saleng, “Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam” . Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Volume 12 Nomor 4 Juli, 2013, hlm 149.

peraturan perundang-undangan lingkungan.”47 Prinsip pembangunan berkelanjutan telah diakomodir di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pada Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.” Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha maupun kegiatan lain, pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas dari pembangunan tersebut dapat dianalisis sedini mungkin mulai dari awal perencanaannya, sehingga pengendalian dampak negatif dari kegiatan dapat diatasi.48 Akan tetapi, segala strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan memerlukan tafsir konstitusi secara khusus ketika aktor-aktor negara ingin melaksanakan aktivitas perekonomian.49 Oleh karena itu, investor/pelaku usaha yang akan mendirikan atau membangun kegiatan/usaha harus memiliki surat izin lingkungan karena izin tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha/kegiatan.50 Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa dan kota karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya di tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, landasan konstitusi juga memberikan jaminan pada Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945“Setiap orang berhak, hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

47 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional Edisi Ketiga (Surabaya: Airlangga University Press, 2005) hlm. 384. 48 Sumadi Kamarol Yakin, “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan” . Badamai Law Jurnal, Volume 2 Nomor 1 Maret 2017, hlm. 114. 49 Pan Mohamad Faiz, “Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Presfektif Konstitusi” . Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 4 2016, hlm. 774. 50 Yurike Inna Rohnawati Ciptaningrum, Warah Atikah, Nurul Laili Fadhilah, “Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup” . E-Journal Lentera Hukum, Volume 4 Nomor 1 April 2017, hlm. 64.

mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.” Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada. Hak masyarakat yang ditekankan disini adalah, setiap orang berhak mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dansehat, serta berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana kegiatanyang diperkirakan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, terhadap keterlibatan dan peran serta masyarakat kedudukannya sudahdiperkuat dalamUUPPLH yang dengantegas mengakuiperan serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 70 UUPPLH yaitu: 1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Peran masyarakat dapat berupa; a. pengawasan sosial, b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan. Sebagaimana peran serta masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan yang baik dan sehat, maka diperlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDALadalahbagian yang sangat penting darisuatu rencana kegiatan eksplorasi lingkungan hidup atau sumber daya alam. Dasar hukum AMDAL terdapat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah dirubah melalui UUPPLH selanjutnya aturan pelaksanaanya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL. Dengan demikian hadirnya AMDAL merupakan sarana teknis yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak negatif dan positif yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan.

AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.51 Peran masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL baik itu dalam memberikan masukankepadapemrakarsauntukpenyusunanmerupakanhalyangsangatpenting. Peran ini kemudian dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan HidupNomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin lingkungan, dalam Permen ini menegaskan beberapa poin berupa: (1) masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan; (2) masyarakatdapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; (3) masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; dan (4) masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan.52 Berbagai peran masyarakat dalam penyusunan AMDAL mengalami perubahan setelah hadirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Hal ini dibuktikan dengan polemik yang muncul dari Pasal 24, 25, dan 26 UUCK yang sebelumnya ada di dalam UUPPLH. Berbagai polemik ini muncul dari hilangnya partisipasi masyarakat langsung, kurangnya transparansi, hingga dihilangkanya pemerhati lingkungan dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Dalam transparansi dokumen AMDAL, keterlibatan masyarakat sangat penting, salah satunya adalah dengan cara diikutsertakan masyarakat ke dalam pembahasan AMDAL. AMDAL bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan mengembangkan

51 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 52 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (Sustainable).

II. PEMBAHASAN

A. Mekanisme dan Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Proses

Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pasca Undang-

Undang Cipta Kerja

Peran serta masyarakat merupakan proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, di mana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan dianalisa.53 Tujuan dari peran serta masyarakat itu sendiri adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan tentang lingkungan. Hal ini penting dikarenakan dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan tersebut, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan, dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut yang nantinya akan tertuang dalam konsep pelaksanaan nantinya.54 Jika membahas tentang peran serta masyarakat, kita harus juga memperhatikan peran masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL. Beberapa permasalahan mengenai perumusan AMDAL tersebut sebagaimana dengan dikeluarkannya UUCK. Oleh karena itu kita harus mengetahui mekanisme penyusunandokumen AMDAL, sebagai keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan peran sertanya.

Dalam proses penyusunan AMDAL melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaannya, pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses AMDAL yaitu:55

53 Lalu Sabardi, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup” Yustisia, Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014, hlm. 7. 54 Arimbi HP, “Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan” Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. I No. 1, 1994, hlm. 79. 55 Keputusan Kepala Bapedal Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

1. Pemerintah

Pemerintah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. 2. Pemrakarsa

Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atassuaturencanausahadanatau kegiatan yang akandilaksanakanPerkara inilah yang berkewajiban melaksanakan kajian Amdal Meskipun pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain seperti konsultan lingkungan hidup. 3. Masyarakat yang berkepentingan Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalamproses AMDAL. Masyarakat dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan masyarakat yang terpengaruh atas keputusan merupakan subyek yang harus diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan AMDAL.

Implikasi pasca lahirnya UUCK terhadap UUPPLH terdapat pembatasan peran serta masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL dengan jangka waktu yang terlalu singkat untuk menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan. Selain itu, PP PPLH juga tidak menyebutkan pernyataan bagaimana jika masyarakat menolak karena tidak diatur mekanisme untuk penolakan. Ketentuan ini terkesan bahwa masyarakat harus menerima rencana usaha dan/atau kegiatan.

Pasca lahirnya UUCK terdapat pembatasan terhadap masyarakat yang terdampak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, yang mana objek kajian dalam penelitian kali ini terhadap Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 UUCK, yang mengalami perubahan di dalam UUPPLH. Hal ini kemudian kami jelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Undang-Undang 32 Tahun 2009 dengan UndangUndang 11 Tahun 2021

Undang-Undang No, 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 24

Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 24

(1) Dokumen AMDAL merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. (2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup Pemerintah Pusat. (3) Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat. (4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup. (5) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Dokumen AMDAL memuat:

a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan

rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 26

(1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh

pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Pasal 25

Dokumen AMDAL memuat:

a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 26

(1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh

pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat

a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL Sumber: Undang-Undang 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang 11 Tahun 2020 Dengan perbandingan yang telah di jelaskan di atas, maka penulis menguraikan menjadi 3 tahapan yakni:

Pertama, Pasal 24 Perubahan Pasal 24 tentang Dokumen AMDAL yang mana sebagai dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. Dimana pasal ini mengalami perubahan menjadi lima ayat, sementara di dalam UUPLH hanya satu. Sementara di dalam pasal 26 UUCK, tidak memperbaiki posisi AMDAL sebagai informasi menentukan rencana kegiatan, tapi disini hanya sebagai instrumen administrasi sehingga belum bisa menjadi andalan dalam mengendalikan kerusakan lingkungan hidup.

Kedua, Pasal 25 Perubahan Pasal 25 huruf c “ saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan,” dalam UUPPLH, “ saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.”

Perubahan ini mempersempit lingkup partisipasi “masyarakat”, sekaligus

kata relevan berpotensi “mengaburkan” objek partisipasi melalui saran masukan dalam partisipasi. Ketiga, Pasal 26 Perubahan yang terjadi adalah mengenai mengurangi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan dokumen AMDAL. Hal ini telah tertuang dalam Pasal 26 ayat (2) UUCK yang mana hanya pada masyarakat

terkena dampak langsung.56 Berarti masyarakat di sini dibatasi hanya pada masyarakat yang berada dalam wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan saja. Sedangkan masyarakat yang berbatasan langsung atau bahkan masyarakat yang berada di luar wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dapat mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan. Padahal mereka juga berkemungkinan akan terkena dampak darikegiatan. Ini berarti bahwa masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan semakin dibatasi. Termasuk juga pemerhati lingkungan yang akan mewakili kepentingan lingkungan hidup, karena dampak pencemaran tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga makhluk hidup lain dan lingkungan. Menurut Pasal 28 ayat (3) PP PPLH, pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung yaitu melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta konsultasi publik.57 Dalam hal ini masyarakat dapat mengajukansaran, pendapat dantanggapanterhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) kerja sejak pengumuman, dan diajukan secara tertulis. Dengan ketentuan ini berarti jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari tidak disampaikan saran, pendapat dan tanggapan, berarti masyarakat dianggap menerima. Dan dalam PP tidak disebutkan pernyataan bagaimana jika masyarakat menolak karena tidak diatur mekanisme untuk penolakan. Ketentuan ini terkesan bahwa masyarakat harus menerima rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud. Dalam arti masyarakat menerima dilaksanakannya kegiatan di wilayah mereka.

Berdasarkan uraian di atas terdapat berbagai perubahan dan penghapusan pasal yang mana itu merupakan suatu tujuan yang mempengaruhi norma terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jika kita kaitkan dengan pendapat Jimly “apabila perubahan itu mencakup lebih dari setengah atau 50% materi undang-undang yang bersangkutan, maka sangat dianjurkan

56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 26 ayat (2) “Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan”. 57 Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

apabila undang-undang yang dibuah itu dicabut saja, dan kemudian disusun kembali dalam undang-undang yang baru sama sekali yang mengatur hal yang sama. ”58 Oleh karena itu alangkah baiknya untuk menyusun kembali UUCK, jika esensi norma yang terkandung di dalam UUPPLH mengalami perubahan yang cukup mendasar. Beberapa ketentuan perubahan menimbulkan permasalahan hukum atau paling tidak berpotensi menimbulkan konflik norma antar UUCK dengan UUPPLH dalam pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup di kemudian hari.59

B. Pentingnya Mengikutsertakan Masyarakat Dalam Penyusunan

Dokumen AMDAL

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL merupakan tahapan yang berada di hulu dari suatu kegiatan, oleh karenanya, dengan peran serta masyarakat dapat menentukan masa depan dari pembangunan wilayah yang ditinggali dengan memberikan saran, masukan dan tanggapan kepada pemrakarsa maupun pemilik usaha. Menurut Diana Conyers ada 3 (tiga) alasan mengapa partisipasi masyarakat begitu penting dibutuhkan: 60 1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi kebutuhan dan sikap masyarakat, karena tanpa kehadirannya programpembangunan akan mengalami kegagalan; 2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program atau program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan, mulai dari proses persiapan, perencanaan, danpelaksanaannya. Hal ini akan menimbulkan perasaan memiliki terhadap proyek-proyek atau pembangunan tersebut; 3. Mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokratis bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri

hal.25. 58 Prof. Dr. JimlyAsshiddiqie;SH., Perihal Undang-Undang (Depok: Rajawali Pers,2017),

59Nila Amania, “Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup,” Jurnal Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum VI, no. 2 (2020). 60 Diana Conyers dalam N.H.T Siahaan, 2008, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 150

Peran serta masyarakat mengalami perubahan dengan dikeluarkanya UUCK yang mana sebelumnya telah diatur di dalam UUPPLH, di dalam UUPPLH dijelaskan di Pasal 26 ayat (3), yang selanjutnya mengklasifikasikan ada 3 (tiga) keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL. 61 Selanjutnya di dalam Pasal 26 ayat (2) UUCK, terjadi pengurangan yang mana sebelumnya di dalam UU-PPLH terdapat 3 (tiga) peran serta masyarakat, yang mana kemudian justru hanya menjadi 1 (satu).62

Ini menjelaskan terjadinya pengurangan keikutsertaan masyarakat terhadap penyusunan dokumen AMDAL. Terhadap frasa “masyarakat yang terkena dampak langsung,” termasuk bagaimana menentukan masyarakat terkena dampak langsung yang umumnya tidak dapat didekati hanya dengan wilayah administrasi usaha saja. Semua ini tidak ada penjelasan sama sekali di dalam PP PPLH.63 Kemudian penghapusan “pemerhati lingkungan hidup,” penghapusan sebagai anggota penyusun AMDAL membuat posisi pihak ketiga menjadi lemah. Mereka yang terdampak langsung oleh kegiatan industri berada di wilayah pedalaman. Akibatnya, penyusunan AMDAL akan timpang dan menyisihkan peran kelompok independen sekaligus menghentikan distribusi serta pemakaian ilmu pengetahuan.

Sejatinya AMDAL merupakan instrumen yang dibuat oleh pemerintah dengan guna untuk menanggulangi kerusakan lingkungan, AMDAL sebagai salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang harus terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan AMDAL dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai AMDAL dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen AMDAL, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang AMDAL. AMDAL juga

61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 26 ayat 3 “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) yang terkena dampak; (b) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau (c) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 26 ayat (2) “Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. 63 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 28

menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.64 AMDAL juga harus memiliki sifat transparan, dimana sifat ini dapat dimulai dengan diumumkannya rencana proyek sebelum penyusunan AMDAL. Kemudian transparansi juga sangat penting terhadap keterlibatan masyarakat dengan diikut sertakannya wakil masyarakat dalam pembahasan AMDAL dalam sidang komisi. Pada tahap ini banyak metode ilmiah yang dikaji dan beberapa pihak masyarakat memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan tentang hal tersebut, wakil masyarakat bisa menilai ujung, atau kesimpulannya apakah proyek itu memberikan manfaat positif atau sebaliknya. Dengan transparansi tersebut, proyek atau kegiatan tidak akan dihentikan paksa ketika sudah berlangsung karena kedua belah pihak sudah saling mengerti. Perusahaan mengerti kekhawatiran dan keinginan masyarakat dan masyarakat mengerti apa manfaatnya proyek tersebut dankompensasiapa yang akan diterima jika dampak dari kegiatan itu dapat dikendalikan.65

Melemahnya peran serta masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL disebabkan salah satunya oleh masyarakat itu sendiri. Hal dikarenakan kurangnya pengetahuan lingkungan masyarakat menyebabkan ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungannya dan tidak diperhatikannya keterlibatan mereka dalampenyusunan dokumen AMDAL. Contohnya nyatanya keterlibatan masyarakat dalamproses AMDAL kegiatan pertambangan bauksit PT. Harita di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang masih belum diimplementasikan. masyarakat disana menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam proses AMDAL. PT. Harita hanya memberikan pengumuman melalui selebaran (pamflet) yang ditempel pada kantor desa, melalui pengumuman di koran dan melalui pengumuman di radio serta konsultasi publik terhadap rencana usaha.66

64 Konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 65 Anonym, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, htpp://publichealth08.blogspot.com/2011/07/analisis-mengenai-dampak-lingkungan.html3. 66 Rudini, Fransmini Ora, “Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal Kegiatan Pertambangan Bauksit Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012”, hlm. 7

Kemudian, ketiadaan pemerhati lingkungan dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan tentunya merupakan sebuah kemunduran.67 Pemerhati Lingkungan sangat penting untuk dimasukkan ke dalam bagian masyarakat terdampak pada penyusunan AMDAL di karena pemerhati lingkungan memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembangunan untuk merealisasikan program pembangunan. Pemerhati lingkungan juga memiliki peran dalamupaya pemberdayaan masyarakat terhadap lingkungan hidup. Pemerhati lingkungan yang berada di Indonesia dapat ditemui beberapanya seperti Rumah Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (Rumah YAPEKA),68 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),69 serta Indonesian Center For Environmental Law (ICEL).70 Pemerhati lingkungan serta yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas masyarakat terhadap faktor pelemahan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan AMDAL seperti yang telah disebutkan diatas. Selain itu, peran dan kinerja pemerhati lingkungan hidup dalam AMDAL pada dasarnya bertujuan dalam upaya pengusahaan masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi yang memadai, mendampingi masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dan proporsional, serta membantu masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.71

Sebagai perbandingan, penulis mengambil contoh negara Vietnam, di dalam negara Vietnam, pemrakarsa Project owners diwajibkan untuk berkonsultasi dengan pemerhati lingkungan, selain dengan badan regulator dan masyarakat yang terdampak secara langsung dari suatu proyek.72 Konsultasi

67 Indonesian Center For Environmental Law, “Setelah UU Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik Dalam Amdal” Seri Analisis #5 (2020), hlm. 92 68 Rimbakita.com. 2019. “Daftar LSM Kehutanan dan Lingkungan Indonesia”. https://rimbakita.com/lsm-kehutanan-indonesia/. Diakses pada 26 September 2021 pukul 21.00. 69 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. 2020. “Visi dan Misi”. https://www.walhi.or.id/visidan-misi. Diakses pada 26 September 2021 pukul 21.35. 70 Indonesian Center For Environmental Law. 2021. “Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia”. https://icel.or.id/. Diakses pada 26 September 2021 pukul 21.55. 37 Ibid., hlm. 10

71 Ibid., hlm. 10. 72 Vietnam Law No. 55/2014/QH13 on Environmental Protection, Ps. 21 ayat (2) disandurkan oleh Indonesian Center For Environmental Law, “Setelah UU Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik Dalam Amdal” Seri Analisis #5. (2020), hlm. 9.

publik dilakukan dengan pimpinan pemrakarsa dan people's committee of the commune73 dalam bentuk community meeting atau forum Bersama. Seluruh masukkan dari perwakilan diwajibkan untuk dituliskan dalam notulen rapat. Artinya, pemberitahuan harus diberikan seluas-luasnya untuk menjaring aspirasi masyarakat, disertai dengan bahasa yang dapat dimengerti masyarakat, serta wajib diberikan salinan kajian yang telah dilakukan beserta lembar fakta proyek secara lengkap kepada masyarakat yang hendak berpartisipasi dalam proses konsultasi publik.

Proses penyusunan AMDAL yang terdiri dari beberapa tahapan selalu melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL

Penapisa

PENGUMUMA

Pelingkupa

KesepakatanANDA

KONSULTASI MASYARAKAT

Penyusunan RKLdan

Keputusan kelayanan PartisipasiMasyarakat (Melalui Perwakilan)

Sumber: Martika Dini Syaputri74 Setelah pemaparan diatas, kesimpulan yang dapat diberikan oleh penulis adalah bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL selalu dibutuhkan mulai dari tahapan awal hingga akhir. Pemerhati lingkungan juga dibutuhkan dalam setiap proses penyusunan AMDAL sebagai salah satu masyarakat yang memiliki ilmu guna menjelaskan kepada masyarakat lainya.

73 Vietnamlawmagazine. 2017. “Current local administration system in Vietnam”. disandurkan oleh Indonesian Center For Environmental Law, “Setelah UU Cipta Kerja:

MeninjauEsensi Partisipasi Publik Dalam Amdal” Seri Analisis #5. (2020), hlm. 9 74 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009.

Salah satu peran masyarakat dalam aktivitas lingkungan adalah ruang pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam kerangka untuk melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat sesuai instrumen lingkungan hidup.

III. PENUTUP

Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola secara baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas keadilan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus berkembang dalam suatu sistemdimanaterdapatketerpaduankebijakannasionaldanpengelolaanlingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat sesuai asas dan konsekuen dari pusat hingga daerah. Hadirnya instrumen hukum melalui UUCK menimbulkan permasalahan, mulai dari direduksi peran dan serta masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Polemik ini terdapat perubahan Pasal 24 tentang Dokumen AMDAL yang mana sebagai dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. Sementara di dalam pasal 26 UUCK, tidak memperbaiki posisi AMDAL sebagai informasi menentukan rencana kegiatan, namun hanya sebagai instrumen administrasi sehingga belum bisa menjadi andalan dalam mengendalikan kerusakan lingkungan hidup. Kemudian perubahan Pasal 25 huruf c mempersempit lingkup partisipasi masyarakat, sekaligus kata relevan berpotensi mengaburkan objek partisipasi melalui saran masukan dalam partisipasi. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL merupakan tahapan yang berada di hulu dari suatu kegiatan, karena dengan adanya peran serta masyarakat dapat menentukan masa depan dari pembangunan wilayah yang ditinggali dengan memberikan saran, masukan dan tanggapan kepada pemrakarsa maupun pemilik usaha. Hadirnya UUCK sebagai instrumen hukum baru yang melindungi perlindungan dan pengelolaan lingkungan sejatinya melindungi peran dan serta dari masyarakat dalam penyusunan AMDAL.

AMDAL juga harus memiliki sifat transparan, dimana sifat ini dapat dimulai dengan diumumkannya rencana proyek sebelum penyusunan AMDAL.

AMDAL harus dilakukan oleh para pelaku usaha terhadap masyarakat terdampak, maka pemerintah sebaiknya melaksanakan sosialisasi dan pengawasan yang lebih mendalam terhadap setiap pelaku usaha terkait

transparansi AMDAL. Pentingnya memasukkan peran masyarakat dalam aktivitas lingkungan adalah ruang pengawasan, agar partisipasi masyarakat dalam kerangka untuk melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat sesuai instrumen lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara,

Bandung: Mandar Maju, 1995. Diana Conyers dalam N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta,Sinar

Grafika, 2008. Indonesian Center For Environmental Law, Setelah UU Cipta Kerja:Meninjau

Esensi Partisipasi Publik Dalam Amdal, Seri Analisis 5 2020. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Depok: Rajawali Pers,2017. Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional,

Surabaya: Airlangga University Press, 2005. UNU-CS, Engaging Citizens for Sustainable Development: A Perspective,

October 2018.

Vietnamlawmagazine, “Current local administration system in Vietnam” https://vietnamlawmagazine.vn/current-local-administration-system-invietnam-6058.html disandurkan oleh Indonesian Center For Environmental

Law, “Setelah UU Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik Dalam

Amdal”, Seri Analisis 5, 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Keputusan Kepala Bapedal Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman

Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Indonesia, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik IndonesiaNo. 17

Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indonesia, Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan, Perpres No. 59 Tahun 2017. Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

JURNAL

Abrar Saleng, “Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam”. Jurnal Dinamika

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Volume 12

Nomor 4 Juli, 2013. Ahmas Qisa’I, “Sustainable Development Goals (SDGs) and Challenges of Policy

Reform onAsserRecoveryin Indonesia”, Indonesian Journal of International

Law Vol. 17 No. 2, 2020. Arimbi HP, “Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan”

Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. I No. 1, 1994. Edward B. Barbier and Joanne C. Burgess, “The Sustainable Development Goals and the systems approach to sustainability”, Economics: The Open Access,

Open-Assessment E-Journal 2017. Lalu Sabardi, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

PengelolaanLingkunganHidup” Jurnal Yustisia,Vol. 3No.1 April 2014. NilaAmania, “ProblematikaUndang-Undang CiptaKerjaSektorLingkungan

Hidup” Jurnal Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum VI, no. 2, 2020.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pedoman Teknis Penyusunan

Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable

Development Goals.

INTERNET

Rimbakita.com. 2019. “Daftar LSM Kehutanan dan Lingkungan Indonesia”.

https://rimbakita.com/lsm-kehutanan-indonesia/ Diakses pada 26 Juni 2022 pukul 21.00. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. 2020. “Visi dan Misi”. https://www.walhi.or.id/visidan-misi, Diakses pada 26 Juni2022 pukul21.35.

Indonesian Center For Environmental Law, 2021, “Lembaga Pengembangan

Hukum Lingkungan Indonesia”, https://icel.or.id/, Diakses pada 26 Juni 2022 pukul 21.55.

BIODATA PENULIS

Abdhy Walid Siagian, lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 11 April 1999. Ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Abdhy bergabung di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Fakultas Hukum Univeritas Andalas sejak tahun 2022. Sejak menjadi mahasiswa, Abdhy sudah banyak mengikuti berbagai kegiatan seputar kepenulisan. Ia telah menerbitkan beberapa karya dalam bentuk artikel, karya tulis ilmiah dan beberapa jurnal diantaranya: Tulisan di Rumah Pemilu; Best Paper Lomba Essay PUSHEP;Tulisan di Koran Mata Banua; Menerbitkan Katalog Kombad Justitia dengan Tema Penegakan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sesuai Amanat UUD 1945; Ikut serta sebagai pemakalah pada Prosiding kerjasama Auriga, Greeenpeace dan Fakultas Hukum Universitas Andalas “Kebijakan Valuasi Ekonomi Untuk Pemulihan Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Dan Pasca Putusan Pengadilan"; beberapa tulisan di Artikel Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan tema hukum lingkungan, internasional, dan hukum tata negara. Abdhy juga menerbitkan tulisan pada jurnal APHTN-HAN Vol 1 No 2 Tahun 2022 “Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasca Penetapan Suara Nasional Oleh Komisi Pemilihan Umum.” Ia telah Publish Jurnal Legislatif Universitas Hassanuddin Makassar Vol 5 No 2 Tahun 2022 "Konstitusionalitas Penundaan

Pemilihan Umum Tahun 2022”.