MENILAI KINERJA BEM&BPM 2020/2021
Edisi Khusus Rapor BEM
Laporan Utama
Kolaborasi Bentuk Galang Dana, BEM Belum Libatkan Seluruh Ormawa
Ilustrasi: Roi (crew magang)
Kabinet JayaKarya Badan Eksekutif Maha siswa (BEM) Politeknik Negeri S emarang (Polines) telah mengemban kepengurusan hampir setengah periode. Sebagian tanggung jawab serta tugas pokok yang tertuang dalam visi dan misi pada grand design pun telah terealisasi, tak terkecuali dalam mewujud kan kolaborasi. Kolaborasi dimaksudkan untuk membangun komunikasi yang efisien, efektif, dan strategis hingga mengupaya kan ter selenggaranya kegiatan kolaboratif antar seluruh elemen Organisasi Mahasiwa (Ormawa). Namun, hingga saat ini kegiatan
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
kolaboratif yang dijalankan oleh BEM belum merata u ntuk semua Ormawa yaitu terkait kegiatan galang dana. Tanggapan Langsung atas Tidak Terlibat nya Seluruh Ormawa Galang dana yang diadakan BEM hanya mengikutsertakan Himpunan Maha siswa Jurusan (HMJ) dan beberapa Unit Kegia tan Mahasiswa (UKM) naungan Kementrian Sosial (Kemensos) BEM saja. Ketidakmerataan ter sebut menimbulkan kekecewaan oleh beberapa UKM yang belum dilibatkan. Raafi
2
Sambungan Ramadhani selaku Ketua Umum Jazirah mengungkap kan bahwasannya ia sangat menyayangkan dan seharusnya kolabo rasi dapat melibatkan semua Ormawa. “Saya pribadi sangat menyayangkan terlebih dalam kegiatan galang dana, ditambah lagi untuk UKM yang tidak diikutsertakan tapi ingin juga mengikuti galang dana,” ungkap Raafi. Pernyataan itu juga didukung oleh Abdullah Taqiyyan selaku Ketua Umum UKM Pengembangan Pengetahuan (PP) di mana ia memaparkan bahwa seharusnya pengadaan galang dana ini dilaksanakan secara serentak dalam satu komando BEM. “Alangkah baiknya kalau galang dana ini dalam satu komando, di lain sisi agar tidak terjadi tabrakan jika dilaksana kan secara mandiri oleh masingmasing UKM,” ungkap Taqqiyan. Alasan Kolaborasi Galang Dana yang Tidak Melibatkan Seluruh Ormawa Berkaitan dengan hal ini, Feri Andrian selaku Presiden Mahasiswa (Presma) me nanggapi bahwa sebenarnya kolaborasi bukan ditujukan untuk sebagian Ormawa saja. Akan tetapi, dalam kegiatan galang dana memang belum mengikutsertakan seluruh Ormawa. Direncanakan semua Ormawa akan terlibat tetapi secara bertahap. “Dikarenakan ini baru pertama kali ada dan baru tahap awal, rencananya tidak semua UKM langsung bisa berkolaborasi, jadi memang bertahap,” ungkap Feri. Tak hanya itu, menjawab juga p ertanyaan terkait mengapa kolaborasi hanya melibatkan beberapa Ormawa, Camilla Laily selaku Menteri Sosial Masyarakat (Mensosmas) mengatakan jika yang terlibat dalam acara kolaborasi galang dana ini meliputi lima Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) serta UKM naungan Kementerian Sosial Masyarakat (Kemensosmas) yang mencakup Kops Suka Rela (KSR), Resimen Mahasiswa (Menwa), Wahana Pecinta Lingkungan Hidup (Wapalhi), dan Racana Pandawa. Awal pembentukan
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
Edisi Khusus Rapor BEM bermula hanya untuk menjembatani kegia tan galang dana tersebut. Ia memaparkan bahwasannya memang selama ini kegiatan galang dana yang dilaksanakan secara o ffline hanya meminta bantuan kepada HMJ. Oleh karena itu, BEM sendiri ber inisiatif untuk berkolaborasi dengan HMJ dan UKM n aungan dari Kemen sosmas terlebih dahulu. “Pada awal periode kepengurusan BEM melakukan kunjungan kepada seluruh HMJ dan UKM naungan Kemensosmas untuk mem bahas galang dana dan pengabdian masyarakat, hal itu karena di proker mereka memang ada pengabdian masyarakat, makanya kami belum bisa melibatkan semua Ormawa,” papar Camilla. Namun, untuk Ormawa lain yang tidak dalam naungan ini, BEM masih berupaya sepenuhnya melibatkan semua Ormawa dalam membangun kolaborasi. Misi Kolaborasi Setengah Kepengurusan Selanjutnya Di sisi lain, dengan semua kolaborasi yang terwujud sekarang, misi kolaborasi telah mencapai angka 50%. “Saya pikir masih sekitar 50%, tapi saya belum bisa memasti kan karena masih banyak target, kami juga belum melakukan evaluasi dan rencananya akan diselenggarakan akhir bulan Januari ini,” pungkas Feri. Selain mengenai ketercapaian ini, Feri tidak mempermasalahkannya karena kolaborasi ini tidak hanya dalam hal proker saja, melainkan ada beberapa tahapan yang dicantumkan bersama Wakil Presiden Maha siswa (Wapresma), diantaranya yaitu dalam hal membangun komunikasi, dan itu pun sudah terlaksana. Di akhir wawancara, Feri juga mengungkapkan bahwasan nya untuk keberlanjutan kolaborasi antara BEM dengan Ormawa diharap kan agar dapat terealisasi sepenuhnya sesuai t arget. “Terkait UKM yang belum berkolaborasi dengan BEM diharapkan juga mempunyai respons yang positif karena BEM membuka jalan agar tahun selanjutnya bisa lebih baik lagi.” (Suzan)
3
Edisi Khusus Rapor BEM
Laporan Utama
Periodisasi Kembali ke Juni-Juli, Pansus Vakum Hingga KM 2021
Ilustrasi Rafli (Crew Magang)
Pembentukan panitia khusus (Pansus) Periodisasi yang termuat dalam hasil Kong res Mahasiswa (KM) 2020 telah di sepakati sebagai salah satu Rencana Strategis ( Renstra) jangka menengah Badan Eksekutif Maha siswa (BEM). Hal ini dimaksudkan untuk mengkaji peralihan masa periodisasi dari Juni-Juli menjadi Januari-Desember. Ke anggotaan Pansus terdiri atas Badan Per wakilan Mahasiswa (BPM) oleh Ketua Komisi III, BEM oleh M enteri Koordinator (Menko) Internal dan staf Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) setiap Organisasi Mahasiswa (Ormawa). Melansir dari artikel siber LPM Dimensi yang bertajuk ‘KM Hari Kedua : Normalisasi Masa Periodisasi Agustus-Juni, Pengkajian Pansus Secara Bertahap’ diterangkan bahwa diperlukan data pengkajian guna masa transisi pemberlakuan periodisasi Januari Desember. Hal ini dilakukan sampai bulan Desember 2020 yang kemudian berlanjut hingga Januari 2021 untuk pengambilan keputusan melalui forum yang melibatkan seluruh Ormawa. Adanya pandemi Corona
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
Viruses Desease 2019 (Covid-19), menyebab kan pengkajian yang dilaksanakan sampai bulan Desember 2020 lalu terpaksa di lakukan secara daring. Pembahasan pansus periodisasi ini dilakukan melalui dua forum yakni secara mikro dan makro. Pro-Kontra Ormawa Muhammad Abil, Ketua Komisi III BPM me ngungkapkan jika selama pengkajian telah dipaparkan sisi positif-negatifnya. Sisi positif tersebut diantaranya, program kerja Ormawa dapat diselaraskan dengan universitas yang notabennya sudah menerapkan periodisasi Januari-Desember. Selain itu, Komisi Pe milihan Raya (KPR) dapat lebih matang dalam mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan Pemilihan Raya (Pemira). Sedangkan sisi negatifnya yaitu akan terjadi kekosongan jabatan untuk BPM dan target publish Open Reqruitment (Oprec) KPR hanya pada ting kat II dan III saja. Dalam hal ini, Abil mengaku bahwa pihak internal BPM kontra mengenai peralihan tersebut. “Kajian dari internal BPM, sebenarnya kontra dengan mekanisme per alihan periode panjang,” ujarnya.
4
Sambungan Sama halnya dengan Afix Ardany, Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) KSR PMI Unit Polines yang mengatakan dirinya cen derung tidak setuju jika diubah ke Januari- Desember akan berpengaruh pada anggota. Jika re-organisasi dilaksanakan bulan De sember, maka akan terkendala untuk lulusan Diploma III (D3) karena masih mempunyai tanggungan dalam organisasi. Tak setujunya peralihan periodisasi juga diungkapkan oleh Ade Yusuf, Ketua Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM). Dirinya berpendapat jika faktor utama beralihnya periodisasi akan berdampak pada kaderisasi dan benefit periodisasi Januari- Desember yang masih belum ada data real. Berbeda dengan Erlangga, Ketua impunan Mahasiswa Akuntansi (HIMA) H mengatakan dirinya setuju. Hal ini dikarena kan periodisasi Ormawa Polines minoritas, sehingga jika beralih setidaknya dapat setara dengan universitas lain. Selain itu, Yoga Bagus Pradana selaku Menko Internal BEM juga mengatakan bahwa pihaknya setuju dengan hal ini. “Sifatnya organisasi jadi satu komando dari BEM, kita berdiskusi dampak positifnya dan dari saya sendiri setuju,” ungkap Yoga. Urgensi dan Keberlanjutan Pansus Menjawab mengenai urgensi pansus, Yoga mengatakan jika dibentuknya pansus tidak untuk periodisasi saja. Tahun sebelum nya juga telah dibahas mengenai Pemilihan Ketua Himpunan (Pilkahim) serentak yang dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19, setelah itu dilanjutkan pembahasan mengenai periodisasi. Mengingat pengkajian periodisasi sudah berlangsung sejak tahun 2019 sehingga terdapat kemungkinan pansus periodisasi masih akan dilanjutkan. Akan tetapi, keputusan keberlangsungan pansus akan ditentukan pada Konggres Mahasiswa (KM) 2021. Abil mengaku bahwa saat ini pansus sedang vakum. “Saat ini kita sedang vakum karena keputusan dibubarkan atau tidak itu menunggu sampai Kongres Maha siswa 2021,” ujarnya.
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
Edisi Khusus Rapor BEM Menanggapi hal tersebut, Fredy Catur sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Elektro (HME) mengungkapkan jika periodisasi ini jadi beralih, maka setiap Ormawa dapat me lakukan persiapan dengan pengkajian lebih dalam. “Apabila beralih setidaknya Ormawa sudah mempersiapkan dengan mengkaji hal teknis dan kendala penerapan periodisasi, seperti halnya antisipasi kekosongan jabatan,” ungkapnya. Afif Setyaji, Ketua UKM Kopma Bahtera Manunggal juga menambahkan jika berlanjut setiap Ormawa perlu persiapan ter masuk rencana strategis mengenai proker. “Selain itu juga persiapan dengan membekali pengurus selanjutnya mengenai periodisasi Januari – Desember,” tambahnya. Dikarenakan masih banyaknya Ormawa yang tidak setuju berdasarkan votting dalam forum, keputusan yang diambil yaitu tidak adanya peralihan periodisasi, dalam hal ini tetap berakhir pada bulan Juni-Juli. Hasil votting melalui Google Form menunjukkan bahwa terdapat empat Ormawa yang pro dan empat belas Ormawa kontra, sedang kan adapula empat Ormawa yang tertinggal untuk votting. “Jadi yang setuju ada 4 Ormawa yaitu BEM, HiMA, Jazirah dan Rohkris. Sedang kan yang belum votting ada 4 Ormawa meli puti BPM, HMM, Wapalhi, dan PECC, sisanya ada 14 Ormawa tidak setuju,” ungkap Yoga. Apabila pada saat KM 2021 disepakati adanya pansus periodisasi lagi, maka di harapkan dapat lebih terstruktur ke depan nya. Yoga menjelaskan terkait rancangannya untuk membentuk tim persiapan dan tim pe rumus atau pengkaji periodisasi. Dibentuknya tim persiapan yaitu untuk mempersiapkan bagaimana pengkaderannya supaya lebih terfokus. “Dalam hal ini melibatkan seluruh Ormawa dalam pengkajian, karena tahun ini yang membahas hanya dari internal BEM dan BPM, untuk Ormawa hanya hadir pada saat rapat saja dan tidak ikut pembahasan ke berlanjutan pansus,” pungkas Yoga. (Ririn)
5
Edisi Khusus Rapor BEM
Laporan Khusus
Mengintip Kinerja Kementerian BEM Setengah Periode Kepengurusan Oleh: Kholifatul, Reski
Kementerian dalam Kabinet Jayakarya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Semarang (Polines) telah menjalankan t ugasnya selama setengah periode kepengurusan. Se bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta rencana strategis (renstra) yang tercantum dalam grand design hingga saat ini telah terlaksana, baik dalam bentuk program kerja (proker), agenda, maupun koordinasi. Tupoksi dan renstra lain yang belum terlaksana hingga saat ini tengah direncanakan pelaksanaannya oleh kementerian terkait. 1. Sekretaris Kabinet (Sekbin) – Raka Adi Pratama Pengimplementasian tupoksi oleh Sekbin dilaksanakan dalam bentuk proker, agenda, koordinasi, dan gabungan keti ganya, seperti Kementrian Kesekretariatan yang mengkoordi nasi dan mengatur urusan kesekretariatan HMJ dan UKM. Selain itu, Sekbin juga berfungsi mengatur rekapan fungsio yang aktif, mengadakan rapat kerja (raker), dan lainnya. Tupoksi Sekbin berjalan dengan lancar, hanya saja terdapat tupoksi yang belum dilaksanakan. Rencana awal pun sudah seperti yang diharapkan, tetapi setiap kementerian mempunyai goals masing-masing. Hal yang menjadi kendala Sekbin dalam situasi pandemi adalah tidak terlaksananya proker secara luring, sehingga dilakukan secara daring, tetapi output dan outcome dari proker tetap didapatkan. Pewujudan dari tupoksi ini sendiri adalah dengan terciptanya peraturan yang dinamakan Konferensi Jayakarya. Selain itu, Sekbin memiliki rencana terdekat sesuai dengan yang su dah disepakati dalam raker, yaitu menjalankan kepanitiaan. 2. Kementerian Koordinator Internal (Kemenko Internal) – Yoga Bagus Pradana Kemenko Internal menitikberatkan pada Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Polines. Kemenko Internal juga fokus pada penaungan Kementerian PSDM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama. Pencapaian Kemenko Internal dinilai dari kementerian yang dinaungi. Kendala atau masalah dari kementerian juga diperhati kan dengan cara mem-follow up secara berkala. Kinerja Kemenko Internal sudah maksimal, hal ini terlihat dari kementerian yang dinaungi pun sudah menaungi Organisasi Mahasiswa (Ormawa). Meski pandemi, proker, forum Ormawa, dan forum kementerian tetap berjalan. Kemenko Internal juga menitikbe ratkan pada
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
6
Edisi Khusus Rapor BEM
Sambungan
penaungan kementerian karena ada beberapa proker yang belum berjalan. Dengan strategi pendekatan personal, pelaporan personalia setiap kementerian diserahkan kepada Kemen ko Internal. Selain itu, terdapat pengadaan Majelis Fungsionaris oleh Kementrian Agama yang ditujukan untuk seluruh fungsionaris BEM dengan tujuan memotivasi, mengurangi titik jenuh, dan memberi semangat. 3. Kementerian Koordinator PPM (Kemenko PPM) – Alif Dian Ardianta Kemenko PPM menaungi Kementerian Riset dan Penalaran (Rispen), Kementerian Minat dan Bakat (Minbak), dan Kemen terian Ekonomi Kreatif (Ekraf ). Pengimplementasian dari tupoksi dilaksanakan oleh semua kementerian yang dinaungi oleh Kementerian PPM. Namun, setiap kementrian mempunyai kefo kusan masing-masing, seperti Kementerian Rispen dan Kemen terian Ekraf yang fokus pada proker dan agenda, sedangkan Kementerian Minbak yang memfokuskan pada agenda internal BEM dan koordinasi Ormawa. Rencana yang akan diadakan oleh Kemenko PPM dalam aktu dekat adalah evaluasi kabinet secara keseluruhan, tetapi w hal ini masih memerlukan pembahasan bersama internal mengenai strategi yang diguna kan. 4. Kementerian Koordinator Eksternal (Kemenko Eksternal) – Aril Adinda Fitri A. Pengimplementasian tupoksi Kemenko Eksternal ada dalam bentuk proker, agenda, dan koordinasi. Untuk pencapaian pada setiap kementerian yang dinaungi berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa proker maupun agenda yang dalam proses pelaksanaan. Pandemi memengaruhi kinerja Kemenko E ksternal, tetapi sudah dilakukan penyesuaian teknis secara d aring. Koor dinasi juga dilakukan lebih intens dengan kementerian yang dinaungi, sedangkan bagian Ormawa diserahkan secara lang sung kepada kementerian terkait. Rencana terdekat yang akan terlaksana oleh Kemenko E ksternal ada pada setiap kementerian, yaitu Kementerian Sosial Masyarakat yang akan mengadakan pembinaan desa mitra, webinar relawan muda, dan kegiatan pengajaran. Kemudian, Kementerian Luar Negeri yang sedang menyiapkan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan Kementerian Sosial P olitik yang sedang meny iapkan kajian-kajian serta diskusi. Persiapan acara lebih dimaksimalkan dalam kepanitiaan serta koordinasi.
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
7
Edisi Khusus Rapor BEM
Sambungan 5. Kementerian Kesekretariatan – Ewah Prapti Kementerian Kesekretariatan tidak memiliki proker, tetapi tu poksi ada dalam hal administrasi internal BEM, mengkoordinir ke giatan kesekretariatan HMJ/UKM, pembinaan Ormawa dalam pe ngajuan format proposal, Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK), dan surat-menyurat ke institusi. Selain itu, Kementerian Kesekretariatan memiliki agenda, yakni LOKAKARYA di awal kepengurusan, sosialisasi Lembar Pertanggungjawaban (LPJ) setengah kepengurusan, kunju ngan Ormawa sebagai bentuk c ontrolling, forum untuk Ormawa, dan menginformasikan pelayanan institusi.
Persentase pencapaian belum sepenuhnya tercapai di Kemen terian Kesekretariatan, karena LPJ selama satu periode kepengurusan belum terlaksana. Masing-masing anggota kementerian pun telah memegang beberapa Ormawa. Dalam situasi pandemi ini, Kemen terian Kesekretariatan menemui kendala karena terhambat dalam proses memperoleh tanda tangan. Rencana terdekat yang akan dilaksanakan Kemen terian Kesekretariatan adalah sosialisasi LPJ pada akhir Januari. 6. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) – Meydi Ana S. Renstra Kemenkeu diimplementasikan dalam bentuk agenda dan koordinasi, seperti LOKAKARYA dan sosialisasi LPJ. Tupoksi Ke menkeu yaitu bertanggung jawab mengenaikeuangan BEM dan melayani serta mengawasi Ormawa terutama terkait penggunaan dana. Untuk tupoksinya sendiri telah tercapai meskipun dilaksanakan secara daring. Selain itu, pembagian tugas yang jelas per deputi mau pun menteri dan wakil menteri untuk menjadi penanggung jawab terhadap pengawasan dana Ormawa pada setiap HMJ dan UKM juga sudah terlaksana dengan baik. Rencana terdekat Kemenkeu adalah sosialisasi format LPJ bersama Kementerian Kesekretariatan secara daring dengan dihadiri pengurus harian setiap Ormawa. Kemenkeu berharap agar Ormawa lebih terbuka terkait dana apabila mengalami kendala. 7. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) – Farah Novita R. Kementerian Kominfo tidak mempunyai proker, tupoksi diimplementasikan dalam bentuk agenda dan koordinasi, baik dengan internal BEM maupun eksternal BEM. Tupok si dilaksanakan dengan mengoptimalkan media sosial BEM agar mahasiswa umum dapat melihat kegiatan yang dilakukan oleh BEM.
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
8
Edisi Khusus Rapor BEM
Sambungan Pencapaian dari tupoksi yang telah dilaksanakan oleh K ominfo ini sudah sesuai dengan rencana awal, y aitu optimalisasi media so sial. Pada dasarnya, tupoksi dari Kementerian Kominfo dapat dilaku kan secara daring, sehingga tidak dirasakan kendala yang berarti dan koordinasi cukup baik. Hanya saja, kendala yang dirasakan Kemente rian Kominfo adalah bagaimana cara mengolah koordinasi dengan baik walaupun hanya melalui media digital. Kementerian Kominfo berharap agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan bersifat edukasional bagi mahasiswa Polines, serta informasi dapat merata dengan baik kepada seluruh lapisan mahasiswa. 8. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) – Aprella Nisa H.
Kemendagri telah membuat proker dan agenda untukse periode kepengurusan. Agenda yang telah dibuat antara lain yaitu, sosialisasi birokrasi berupa pengenalan kepada seluruh Or mawa tentang birokrasi kampus, penyusunan handbook setiap setengahke pengurusan Ormawa, dan Konferensi Ketua Or mawa untuk menyinergisitaskan permasalahan KBM. Selain itu, Kemendagri mengadakan kunjungan ke HMJ setiap tiga bulan sekali dan advokasi Ormawa. Sedangkan untuk proker yang telah direncanakan berupa gotong royong BEM dan BEM Awards. Tupoksi tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya karena terdapat proker yang tidak sesuai dengan kebijakan institusi akibat pan demi. Dari masalah itulah Kemendagri mendapati kendala dalam kepengurusannya. Akan tetapi, kendala tersebut sudah mendapatkan solusi dengan jalan mengomunikasikan ber sama institusi guna mencari titik tengahnya. Untuk rencana terdekatnya sendiri sudah tidak ada karena tinggal melanjutkan tupoksi yang sudah terlaksana dan berkelanjutan. 9. Kementerian Agama – Maozai Anam Rifai Pengimplementasian Tupoksi yang ada diwujudkan dalam bentuk proker, agenda, dan koordinasi. Sejauh ini proker yang sudah terlaksana yaitu Pesima yang dilaksanakan secara daring. Sedangkan untuk agendanya sendiri yang sudah terlaksana yaitu kebersihan tempat ibadah baik mushola Jurusan Teknik maupun Jurusan Tata Niaga, penaungan Organisasi Kampus Mandiri (OKM) Response dan majelis fungsionaris untuk internal BEM. Sementara itu, untuk penaungan di bagian UKM dan HMJ Kerohanian sudah berjalan dengan baik.
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
9
Edisi Khusus Rapor BEM
Sambungan
Pencapaian dari tupoksi yang sudah dilaksanakan sekitar 80%. Proker, koordinasi sharing agenda, dan diskusi kendala sudah terlaksana dengan baik. Kendala sejauh ini terletak pada adaptasi teknis yang membuat jalannya proker atau agenda dari Kementrian Agama kurang memuaskan. Sementara, rencana terdekat Kementerian Agama akan mengadakan Polines berdoa yang dilaksanakan secara daring pada Februari bulan depan. 10. Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) – Muliasari Tupoksi dari Kementerian PSDM ini diimplementasikan dalam semua hal, baik proker, agenda maupun koordinasi. Kementerian PSDM telah melakukan pendampingan kepada seluruh PSDM Ormawa Polines dan melakukan koordinasi baik secara rutin terjadwal maupun di luar jadwal. Sementara itu LKMM Madya, Diklat kaderisasi, dan personalia yang merupa kan langkah awal penyamaan visi kaderisasi dan personalia se luruh PSDM Ormawa pun sudah dilaksanakan. Tak ketinggalan pula, pembuatan kurikulum LKMM Dasar dan Pendidikan Dasar bagi seluruh Ormawa sudah dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan tupoksi dirasa sudah mencapai 85%. Kekurangan baik dari kendala, hambatan, maupun perubahan rencana di tengah jalan sebenarnya merupakan hal yang lumrah. Semua agenda sejauh ini terpaksa dilaksanakan se cara daring. Namun, PSDM sendiri sudah berpikir sekreatif mungkin agar acara daring tidak terasa membosankan. Untuk rencana ke depannya dari Kementerian PSDM ini akan melaku kan silaturahmi dengan Ormawa yang dinaungi BEM dan seluruh HMJ. Harapannya, semoga koordinasi secara eksternal maupun internal semakin membaik. 11. Kementerian Minat dan Bakat (Minbak) – Rahmat Hidayat Tupoksi diimplementasikan dengan agenda dan penau ngan. Agenda yang ada ialah kunjungan rutin ke Ormawa setiap dua bulan, serta olahraga bersama kabinet internal maupun eksternal. Saat ini, Kementerian Minbak memiliki kon ten edukasi, podcast, dan game yang berkolaborasi dengan HMJ dengan tujuan mengedukasi mahasiswa tentang minbak dan kesenian. Selain itu, Kementerian Minbak berfokus pada penaungan terhadap Ormawa. Ada pula pendataan khusus bagi mahasiswa berprestasi dengan harapan adanya pengem bangan lebih lanjut terhadap potensi yang dimiliki.
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
10
Edisi Khusus Rapor BEM
Sambungan
Tidak ada patokan khusus akan persentase keberhasilan karena kinerja dari Kemen terian Minbak sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Agenda kunjungan berjalan sesuai rencana, hanya saja koordinasi dengan institusi seperti pendataan dan peminjaman tempat yang kurang jelas akibat adanya pandemi. Kendala lain juga terkait pengajuan kekurangan dana oleh UKM naungan, di mana Kementerian Minbak sudah mengusahakan agar penga juan peremajaan alat tidak dianggap remeh oleh institusi mengingat hal ini berkaitan denganaspekkeselamatan. Untuk harapan ke depannya, Kementerian Minbak semakin kompak dalam membenahi kekurangan dan lebih memaksimalkandiri dalam mengem bangkan potensi mahasiswa di bidang olahraga dan kesenian. 12. Kementerian Ekonomi Kreatif (EKRAF) – Ferry Kurniawan Dari enam tupoksi yang ada, implementasi utamanya berfokus pada social planner, yaitu adanya penaungan ke pada mahasiswa Polines yang berwirausaha. Kementerian Ekraf juga telah mengadakan workshop berdasarkan riset mahasiswa tentang kendala dalam berwirausaha. Selain itu, Kementerian Ekraf bekerja sama dengan sponsor Akulaku, danusan, serta open Pre Order (PO) atau dapat disebut de ngan bisnis kreatif sebagai pemasukan pribadi bagi BEM. Pencapaian dari Kementerian Ekraf sendiri sudah menca pai 70%, dengan sisa 30% yang akan dilaksanakan tahun ini. Mengenai kendala yang dihadapi dari Kementerian Ekraf ini yaitu terkait PSBB di awal kepengurusan yang membuat agenda danusan berjalan kurang maksimal. Namun, setelahnya kendala tersebut dapat ditangkis dengan solusi terbaiknya. Untuk rencana kedepan akan ada podcast dengan paduan tema digital marketing serta share and talks dengan mahasiswa Polines dan HMJ. Kementerian Ekraf akan membuat planning terkait mekanisme podcast dan share and talks, serta koordinasi dengan kemeterian lain terkait bantuan apa yang dapat diberikan untuk perkembangan UKM naungan. Harapan nya Kementerian Ekraf bersama dengan HMJ dan UKM ke depannya dapat meningkatkan wirausaha yang ada di Polines. 13. Kementerian Riset dan Penalaran (Rispen) – Eurico Ramantika Implementasi tupoksi dalam bentuk fungsi, proker, agenda, dan koordinasi. Proker yang sudah terlaksana yaitu Seminar Tematik dengan pencapaian sesuai target. Agenda dari k ementrian ini yaitu, Webinar Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan sosialisasi Mawapres. Sedangkan fungsi yang terlaksana diantaranya adalah penyebaran info lomba dan beasiswa. Mengenai Koordinasinya sudah terlaksana dengan baik antara mahasiswa
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
11
Edisi Khusus Rapor BEM
Sambungan dengan institusi. Koordinasi dengan UKM naungan dan HMJ dalam bentuk rakortin yang diadakan tiap tiga bulan sekali. Keberhasilan dari tupoksi sebesar 70%, di mana pencapaian untuk fungsi rispen masih kurang. Hal ini dapat dilihat ketika ada riset, responden yang mengisi masih di angka ratusan, se dangkan mahasiswa Polines sendiri berjumlah ribuan. Rakor dengan HMJ dan UKM naungan yang dilaksanakan daring juga dirasa belum bisa maksimal. Apalagi untuk perubahan rencana, baik dari proker ataupun agenda hanya terletak di tempat pelak sanaannya saja. Rencana Kementerian Rispen ke depan yaitu memaksimalkan responden dari riset dengan cara bekerja sama antara divisi humas atau public relation dari HMJ dalam hal pu blikasi riset agar jangkauan lebih sampai ke mahasiswa.
14. Kementerian Sosial dan Politik (Sospol) – Frizka Faeni Haryadi Tupoksi yang ada diimplementasikan dalam bentuk pro ker dan agenda, seperti kajian isu, aksi dan konsolidasi, diskusi rutin internal, dan koordinasi internal serta eksternal dalam menjalin hubungan dengan BEM SI dan BEM Sera berdasarkan arahan presma. Proker di atas sudah dilakukan di bulan Okto ber, November, dan Desember dengan menimbulkan insight baru bagi Kementerian Sospol dan peserta. Persentase keberhasilan pencapaian sebesar 85%. Ham batan yang ada tidak terlalu mengganggu proker dan agenda yang ada, semua berjalan dengan baik meski dilaksanakan se cara daring. Untuk renstra Kementerian Sospol ke depannya memang ada, namun bersifat konsumsi pribadi kementerian dan tidak bisa disebutkan ke publik. Harapan dari Kementerian Sospol semoga semua ren cana yang ditargetkan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya usaha. 15. Kementerian Sosial Masyarakat (Sosmas) – Camilla Laily Azharus Syifa Tupoksi Sosmas diimplementasikan dalam betuk proker, agenda, dan koordinasi. Agen da yang sudah terlaksana diantaranya isu lingkungan, galang dana, Polines mengajar, dan agenda tambahan forum sosmas KBM Polines. Isu lingkungan terkait isu-isu yang ada di Semarang, dapat dilihat di instagram BEM dengan tagline Suling Bambu. Polines mengajar sendiri mulai melakukan pengajaran pada (16/01) lalu. Kolaborasi dan koordinasi dengan Ormawa maupun pihak luar sudah terlaksana dengan baik.
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
12
Edisi Khusus Rapor BEM
Sambungan Sejauh ini pencapaian Sosmas kisaran 60-75%, di mana dua proker memang belum terlaksana, yaitu desa mitra, yang diundur pelaksanaannya pada Februari mendatang. Desa mitra sendiri rencananya dilaksanakan secara luring dengan pembatasan orang guna menghindari hal-hal yang tidak di inginkan. Hambatan yang ada seperti tak tentunya target pelaksanaan serta sponsorship yang terkendala. Tapi dengan adanya pandemi membuat Kementerian Sosmas menjadi lebih kreatif dalam mengemas proker yang harusnya luring menjadi daring.
Rencana tahun ini dari Kementerian Sosmas ingin me ngadakan proker relawan muda melalui webinar. Agenda yang berjalan juga diharapkan lebih baik dan tepat sasaran. F orum sosmas KBM diharap lebih aktif lagi dan ada penambah an kegiatan untuk tidak hanya galang dana. 16. Kementerian Luar Negeri – Risma Nor Safitri Tupoksi diimplementasikan dalam bentuk proker, agenda, maupun koordinasi. Ada tiga proker Lugri, yaitu Studi banding, Organisasi Daerah (Orda) Cup, dan BEM Award. Koordinasi di lakukan dengan Ormawa Polines, di mana terdapat forum ling kar humas yang membahas mengenai prosedur pergerakan humas, sponsorship, dan peran pengawasan oleh Ormawa ter hadap organisasi eksternal. Selain itu, untuk kerja sama dengan pihak luar juga sudah terlaksana, diantaranya yaitu wardah dan student catalyst. Secara keseluruhan, pencapaian Kementerian Lugri sebesar 85-95%, di mana hampir semua implementasi tupoksi sudah terlaksana. Pandemi ini tentunya hambatan terbesar terdapat pada komunikasinya. Untuk pelaksanaan studi banding rencananya akan dilaksanakan Februari mendatang, namun un tuk tujuan kunjungan masih tahap pembahasan, begitu pula dengan BEM Award dan Orda Cup. Rencana strategis kedepannya lebih berfokus pada Orda Cup dan BEM Award, di mana sebelumnya sudah dilakukan voting terkait e-sport apa yang akan dipilih oleh anggota Orda dalam Orda Cup kelak.
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
13
Edisi Khusus Rapor BPM
Laporan Utama
Followers Meningkat, Tak Bisa Jadikan Tolok Ukur Eksistensi BPM
Ilustrasi Nurul Huda (Crew Magang)
Menjalankan enam bulan kepenguru san di masa pandemi Corona Viruses De sease 2019 (Covid-19) bukanlah hal yang mudah untuk menunjukkan eksistensi bagi tiap-tiap Organisasi Mahasiswa (Ormawa), tak terkecuali Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM). Sebagai lembaga tertinggi dalam struktural tatanan Keluarga Besar Maha siswa (KBM) Politeknik Negeri Semarang (Polines), keberadaan BPM masih ada yang mempertanya kan. Adanya pandemi me nyebabkan BPM sulit melakukan komunikasi dan branding langsung kepada mahasiswa secara lebih luas. Berbagai inovasi untuk mengenalkan BPM telah dilakukan, termasuk dengan cara meningkatkan keaktifan media sosial. Namun, hingga saat ini eksistensi BPM Polines belum merata secara keseluruhan di kalangan mahasiswa Polines.
Eksistensi BPM di Mata Mahasiswa Polines
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
15
Akun Instagram BPM mengalami pe ningkatan jumlah pengikut yang cukup banyak, dari angka 2.900 menjadi hampir 4.000 pengikut. Hal ini, membuat Fa’izal Zuhdi Mubarak selaku Ketua BPM mengaku bahwa di tahun kepengurusannya, me dia sosial lebih dimasifkan. “Media adalah hal yang paling kita sorot di tahun ini, saya benar-benar nge-push ke komisi II untuk memasifkan media,” ungkap Fa’izal. Ia juga menuturkan bahwa keaktifan media sosial BPM bukan hanya solusi di tengah pandemi, tetapi juga menjadi jembatan baru untuk lebih mengenalkan BPM. Namun, keaktifan media sosial BPM tidak dapat dijadikan tolok ukur keberadaan BPM Polines sudah dikenal dengan baik
Sambungan
Edisi Khusus Rapor BPM
oleh mahasiswa. Disampaikan oleh Erlangga Dwi Apriantoro, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HiMA), bahwa dirinya secara keseluruhan belum mengenal BPM. Me nurutnya, ia hanya mengenal beberapa anggota BPM dan masih kurang tahu terha dap visi dan misi dari BPM. “Kurang tahu visi dan misi dari BPM karena nggak mengikuti Instagram-nya,” ungkap Ketua HiMA itu. Se lain itu, ketidakikutsertaan dalam organisasi di Polines membuat Mas Ayu Dewi, salah satu mahasiswi Jurusan Akuntansi juga belum me ngenal BPM secara keseluruhan. “Sekarang saya tidak ikut organisasi apapun, jadi saya belum mengenal BPM,” ungkap Mas Ayu.
organisasinya. “Kinerjanya cukup bagus. Un tuk masalah keuangan, BPM cukup mem bantu karena pembagian uang dari proker KoNSeP tahun lalu yang gagal bisa kembali,” tutur Ibnu. Selain itu, ia juga berharap BPM lebih meningkatkan komunikasi dan sering berkunjung ke UKM dan Himpunan Maha siswa Jurusan (HMJ). “Karena saat ini lagi pandemi, komunikasi perlu ditingkatkan lagi. Mungkin saat luring bisa sering kunjungan ke tempat UKM maupun HMJ,” tambah Prabu KoNSeP itu.
Berbeda halnya dengan Ade Yusuf, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Mesin (HMM), yang mengaku bahwa dirinya telah mengenal keanggotaan BPM tetapi yang berasal dari jurusannya saja. “Rata-rata yang dikenal dari sesama jurusan dan dari petinggi-petingginya aja,” tutur Ade. Lain halnya dengan Rafie Yo gandaru, Ketua Himpunan Mahasiswa Juru san Administrasi Bisnis (HMAB) ini mengaku bahwa dirinya mengenal keanggotaan BPM karena sering melakukan sharing bersama saat diadakannya perkumpulan Ormawa. “Saya kenal karena sering sharing, kadang sambil nongkrong juga di luar atau ketika ada perkumpulan ketua Ormawa,” tutur Rafie.
Lembaga legislatif kampus yang dipimpin oleh Fa’izal ini, sebentar lagi akan mengesahkan Undang-undang Pengawasan sebagai upaya untuk melakukan pendeka tan dengan UKM dan HMJ. “Maksimal akhir kepengurusan sudah disahkan,” jelas Fa’izal. Dengan adanya undang-undang tersebut, BPM akan melakukan pengawasan langsung terhadap proker UKM dan HMJ, baik yang diselenggarakan daring maupun luring.
Sebatas mengetahui atau tidak menge nai keberadaan BPM, Erlangga menambah kan bahwasannya BPM juga tidak masuk ke dalam kepanitiaan program kerja (proker) dan agenda di HiMA. “BPM nggak masuk ke dalam setiap proker dan agenda di HiMA. Namun, untuk masalah advokasi aktif banget,” ung kap Erlangga. Ia menjelaskan bahwa untuk masalah advokasi, BPM sering membahas aspirasi-aspirasi yang ada di Polines. Di samping itu, Muhammad Ibnu, Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Komunitas Seni Polines (KoNSeP) menuturkan bahwa ki nerja BPM sudah cukup bagus dan ia merasa kan keberadaan BPM yang sudah membantu
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
Pendekatan BPM kepada Seluruh Elemen KBM Polines
Selain upaya pendekatan kepada HMJ dan UKM tersebut, esksitensi BPM di hada pan mahasiswa Polines juga perlu ditingkat kan. Fa’izal menuturkan bahwa dalam masa pandemi seperti ini lebih memanfaatkan pergerakan aktivitas di media sosial BPM. Meskipun bukan menjadi acuan dikenalnya wajah BPM di kalangan mahasiswa Polines, namun Akun Instagram BPM tetap berupaya lebih aktif dalam mengunggah informasiinformasi resmi dan valid yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Termasuk di dalamnya telah diunggah mengenai visi dan misi BPM yang tidak dilakukan oleh BPM di periode sebelumnya. Fa’izal berharap dengan hal ini, mahasiswa Polines dapat lebih mengenal keberadaan BPM. “Paling nggak mahasiswa tahu BPM, lama-lama mengenal dan semakin dekat dengan BPM. Harapan panjangnya, mereka bisa ikut menjadi anggota BPM,” pungkas Fa’izal. (Ayu)
16
Edisi Khusus Rapor BPM
Laporan Khusus
Mengulik Inovasi BPM di Setengah Periode Kepengurusan Oleh : Bunga dan Rosita
Kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Parlemen Abdi Karsa Politeknik Negeri Semarang (Polines) telah berlangsung selama kurang lebih enam bulan. Parlemen dengan slogan ‘Nyalakan Asa, Suarakan Karsa’ dalam menjalankan tugas dan wewenangnya juga mem beri warna baru pada struktural keanggotaan mereka. Yakni pengemasan sebuah inovasi melalui setiap badan dan komisi. Kendati demikian, sebuah inovasi tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa dibarengi adanya kendala. Mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan pengembangan dan evaluasi guna meningkatkan efiesiensi kinerjanya. Berikut kami rangkum inovasi BPM Parlemen Abdi Karsa. 1. Faizal Zuhdi Mubarok – Siti Khomsatun (Ketua dan Wakil Ketua BPM) Kepengurusan BPM tahun lalu tidak ada visi-misi dengan alasan hanya menjalankan tupoksi yang telah ada. Namun, sebenarnya visi-misi tetap diperlukan untuk menjadi acuan dan sasaran kinerja BPM ke depannya. Maka dari itu, tahun ini dibuatlah visi-misi yang isinya tidak mengurangi dan tidak menenggelamkan fungsi BPM. Parlemen Abdi Karsa yang diusung oleh BPM berasal dari kata ‘Abdi’ yang berarti seseorang yang berdedikasi dan ‘Karsa’ yang artinya kekuatan untuk berkehendak. Harapannya, BPM dapat menjadi parlemen yang berdedikasi dengan memberikan kontribusi untuk Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Polines. Evaluasi BPM tahun lalu ditinjau dari internal masih dikatakan belum maksimal, sehingga di tahun ini ingin memperkuat internal BPM. Di mana, akan ada transparansi kinerja untuk mempublikasi seberapa besar persentase kehadiran dan kinerja dari masing-masing anggota.
2. Naufal Arif Luthfitriadi – Ketua Komisi I (Bidang Kemahasiswaan dan Pengawasan) Inovasi dari Komisi I yakni Sistem Aspirasi Mahasiswa (Si Rama). Salah satu produk BPM untuk menampung aspirasi dari seluruh mahasiswa Polines. Tahun lalu, dalam menyerap aspirasi melalui Google Form tanpa ada produk yang jelas. Sedangkan, di tahun ini dibuatlah Si Rama yang lebih bisa beradaptasi dengan masa pandemi. Misalnya banding Uang Kuliah Tunggal (UKT), mekanisme asuransi, dan sebagainya yang koordinasinya dilakukan secara daring. Si Rama membuat aspirasi menjadi lebih terintegrasi sehingga tidak
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
17
Edisi Khusus Rapor BPM
Sambungan
ada tumpang tindih antara aspirasi di jurusan dengan aspirasi di KBM. Namun, masih dirasa belum dapat memberikan solusi terbaik dari aspirasi yang telah dihimpun untuk saat ini. Dikarenakan koordinasi yang terbatas, baik dari lembaga ataupun institusi. Evaluasinya adalah bagaimana mahasiswa lebih mengenal dan memahami cara menyampaikan aspirasi dengan benar. Mereka dapat lebih tahu, untuk menyampaikan aspirasi melalui media apa saja dan ranah yang dituju, kepada jurusan atau BPM. Selain itu, dapat membuat mahasiswa lebih aware terhadap produk Si Rama dan permasalahan di lingkup kampus. Penekanan lebih jauh pada bagaimana cara mempublikasikan agar aspirasi yang disampaikan dapat menjangkau seluruh mahasiswa. 3. Dhaifan Rabathin Kurniawan – Ketua Komisi II (Bidang Eksternal dan Pengawasan) Inovasi dari Komisi II yaitu lebih menekankan pada pe maksimalan keseluruhan tugas yang tahun lalu belum terlaksana dengan maksimal. Misalnya dalam hal media, ber usaha memberikan informasi secara lebih cepat dan akurat dan lebih mengaktifkan semua media sosial dari BPM. Contoh lain dalam hal agenda, yaitu studi banding yang tahun lalu tidak terlaksana, sedangkan tahun ini dapat terlaksana. Perbedaan inovasi dengan tahun lalu terletak pada media, pengawasan serta agenda yang belum terlaksana. Tahun ini, Komisi II mendapatkan mandat dalam forum eksternal legislatif yaitu Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia Provinsi Jawa Tengah (FL2MI Jateng), bertugas mengelola database kampus yang tergabung dalam forum. Evaluasi dari Komisi II pada personalia dengan sedikit anggota. Sedari awal lebih me ngutamakan untuk menjalankan sesuai dengan rencana-rencana yang telah disepakati. Pada setengah kepengurusan ini target-target yang direncanakan sudah tercapai. 4. Muhammad Abil Aprllianto – Ketua Komisi III (Bidang Kelembagaan Ormawa dan Pengawasan) Inovasi dari Komisi III yaitu adanya fungsi yudikasi dan peningkatan keefektifan oprec Badan Pengawas Pemilihan Raya (BPPR). Fungsi yudikasi baru dibentuk di tahun ini, tetapi masih dalam proses pengkajian sehingga belum ada aturan, alur, dan sistematikanya.
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
18
Edisi Khusus Rapor BPM
Sambungan
Mengenai pembentukan BPPR, tahun ini sudah dilengkapi dengan tugas dan wewenang yang cukup jelas dan terdiri dari beberapa divisi. Sehingga diharapkan ke depannya dapat lebih baik. Mengingat BPPR tahun lalu belum ada tugas dan wewenang secara jelas dan hanya terdapat strukturalnya saja yang meliputi ketua dan wakil. Evaluasi dari Komisi III tahun sebelumnya yakni pada pembentukan Komisi Pemilihan Raya (KPR) dan BPPR yang rentang waktunya terlalu jauh, sehingga tahun ini pembentukan KPR diikuti pula dengan pembentukan BPPR. Setelah KPR dan BPPR sudah terbentuk, Komisi III tetap membimbing dan memantau kinerja mereka terutama pada internalnya. Tahun ini target yang diharapkan sudah tercapai dan ke depannya apabila struktural BPM masih sama, semoga dapat lebih dimaksimalkan lagi.
5. Rafli Daulat Amarullah – Ketua Komisi IV (Bidang Rumah Tangga dan Pengawasan)
5.
Rafli Daulat Am-
Tugas dan wewenang dari Komisi IV lebih terkhusus pada arullah – Ketua Komisi IV inventaris kantor BPM mengenai pendataan dan pengadaan (Bidang Rumah Tangga dan barang-barang inventaris yang baru. Selain itu, Komisi IV juga sebagai pengawas dan penanggung jawab kantor BPM, Pengawasan) kebersihan kantor, dan wilayah hall PKM. Inovasi dari Komisi IV tahun ini belum ada yang bisa diunggulkan. Namun, jika dibandingkan dengan tahun lalu ada beberapa perbedaan. Komisi IV tahun ini lebih rinci dalam pendataan inventaris seperti penomoran barang-barang dan penataan tempat. Mekanisme peminjaman barang pun juga telah diatur secara jelas dengan diberikan batas waktu maksimal pengembalian barang yang dipinjam. Ke depannya akan dioptimalkan lagi mengenai kinerja dari Komisi IV. 6. Lutvika Ainun Wira Suryani – Ketua Badan Anggaran Inovasi dari Badan Anggaran, yaitu menerapkan sistem satu pintu bagi seluruh Ormawa yang meliputi pengecekan proposal dan LPK melalui BEM. Dari pihak Kesekretariatan (KSK) BEM mengoreksi susunan dan formatnya. Dilanjutkan ke keuangan BEM untuk penganggarannya baru kemudian ke Badan Anggaran BPM. Terkait pencairan dana Ormawa lebih ke pengawasan, di mana menyesuaikan kondisi dari periode ini. Pada pelaksanaan Musyawarah Pendanaan Ormawa (MPO) terdapat pembahasan pembagian
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
19
Edisi Khusus Rapor BPM
Sambungan
dana Ormawa, baru kemudian sidang serta pencairannya. Dalam hal ini, transparansi dana Ormawa dilakukan dua kali selama satu periode yaitu bulan Februari dan bulan Juni. Evaluasi dari Badan Anggaran yaitu pada proker MPO, di mana minimnya waktu dan pembahasannya pun kurang maksimal. Sebenarnya, diperlukan tambahan waktu karena pemaparan mengenai besaran nominal pembagian dana sisa harus adil untuk seluruh Ormawa. Namun, ada nya keterbatasan waktu dan forum menyebabkan pem bagian dana sisa dibagi sama rata. Ke depannya, diharapkan MPO dapat dilaksanakan selama dua hari dengan rincian Rapat Dengar Pendapat (RDP), MPO selama dua hari, kemudian sidang dengan menyesuaikan keadaan. 7. Muhammad Abdul Karim – Ketua Badan Legislasi BPM Inovasi dari Badan Legislasi yaitu produk Legislasipedia. Terdiri dari dua kata yaitu ‘Legislasi’ yang berarti kelegis latifan dan ‘Pedia’ (yunani kuno “paideia”) yang berarti pendidikan umum. Arti adalah pendidikan umum mengenai kelegislasian khususnya di KBM Polines. Bentuk dari Legislasipedia seperti microblog yang di dalamnya meliputi penjelasan singkat mengenai kelegislatifan. Produk Legislasipedia bertujuan untuk mengedukasi mahasiswa Polines mengenai seluk-beluk kelegis latifan. Contohnya seperti microblog masa sidang dan masa reses. Inovasi lain dari Badan Legislasi mengenai Legispedia yaitu kita akan menyebar kuisioner yang berisikan mengenai tata perundang-undangan di KBM. Tujuan utama dari kuisioner ini untuk mengetahui seberapa tahu mahasiswa Polines tentang perundangundangan di KBM, sehingga bisa meningkatkan awarness mahasiswa terhadap peraturan. Di masa pandemi, lebih fokus pada kinerja untuk membuat produk hukum KBM. Meski produk hukum yang dihasilkan tidak banyak, maka tetap dioptimalkan kinerjanya. Evaluasi Badan Legislasi tahun ini lebih diprioritaskan dengan melanjutkan peng kajian Pemira yang ditunda tentang Undang-Undang (UU) Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
20
Edisi Khusus Rapor BPM
Opini
Gebrakan Baru dan Realisasi Kinerja Visi Misi BPM Selama Setengah Periode Kepengurusan
Dok. Pribadi
Oleh: Fa’izal Zuhdi Mubarok
Polines, DIMENSI - Badan Perwakilan M ahasiswa (BPM) Politeknik Negeri Semarang (Polines) parlemen Abdi Karsa telah melakukan gebrakan baru melalui visi dan misi yang dicanangkan untuk periode 2020/2021. Dilansir dari Buletin Rapor BEM dan BPM tahun 2019/2020, a rtikel berjudul ‘Enam Bulan Kepengurusan, Eksistensi BPM Masih Diragukan?’ dipaparkan bahwasanya BPM tidak perlu membuat visi-misi tertulis dan hanya menjalankan dari tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) yang sudah ada. Bersumber dari artikel LPM Dimensi tahun lalu, saya menyimpulkan bahwa meski-
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
pun BPM sudah memiliki tugas, fungsi, dan wewenang, visi-misi tetap di butuhkan se bagai acuan dan sasaran untuk BPM yang lebih terstruktur dan sistematis. Garis besar pada visi adalah o ptimalisasi kapasitas BPM sebagai lembaga representatif, karena BPM memang satu-satunya Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dari perwakilan mahasiswa yang kredibel. Dari acuan tersebut, visi yang saya canangkan pada tahun ini dijabarkan dalam lima misi dengan rencana strategis (renstra) yang me rupakan penjabaran dari fungsi BPM sebenarnya. Selain itu, saya juga ber pedoman bahwa harmonisasi serta konsep
21
Sambungan BPM kali ini bisa menjadi sahabat bagi Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Polines. BPM fokus mendekatkan diri ke KBM Polines baik kepada mahasiswa yang aktif organisasi maupun pasif bagi mahasiswa umum. Upaya pendekatan tersebut sudah kami lakukan melalui Sistem Aspirasi Mahasiswa (Si Rama) sebagai fungsi responsif sekaligus misi kontributif yang menjadi salah satu layanan bagi mahasiswa. Misi akomodatif dalam menciptakan ukum efektif dan konsultatif kami targetkan h minimal tercapai tiga dari lima Program Legislasi Kampus (Prolekum). Keputusan ini disanggupi dari Badan Legislasi sendiri. Selama setengah tahun kepengurusan, Badan Legislasi kami sudah melak sanakan amandemen Undang-Undang (UU) Pemili han Raya (Pemira). Setelah itu akan dilaku kan amandemen UU Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) dan seusai masa reses BPM akan kembali melaksanakan sidang-sidang. Sedangkan pada pelaksanaan aktualisasi tata kelola budgeting dalam fungsi anggaran telah melakukan beberapa gebrakan baru melalui inovasi transparansi Ormawa. Transparan si penyerapan dana Ormawa untuk keseluru han dari 22 Ormawa, tidak terkecuali BPM. Agenda tersebut direncanakan terbit pada awal atau pertengahan bulan Februari. Selain inovasi tersebut, Komisi III yang pada tahun lalu hanya mengurus Komisi Pemilihan Raya (KPR) dan Badan Pengawas Pemilihan Raya (BPPR), kini sudah ditambah kan wewenang kelembagaan Ormawa dan yudikasi pada fungsi harmonisasi satu KBM. Sehingga apabila terjadi permasala han seperti konflik Ormawa yang perlu di selesaikan oleh BPM, Komisi III nantinya akan menjadi penengah sebagai implementasi kelembagaan Ormawa. Inovasi kami tak hanya implementasi pembaharuan, akan tetapi kami juga sudah membuat persiapan khusus selama
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
Edisi Khusus Rapor BPM masa pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) melalui Information and Media BPM (IM BPM). Dengan hal tersebut, fokus informasi akan di-output-kan ke dalam media seperti Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook, dan Line. Meskipun masih berada di masa ketidak pastian akibat pandemi, BPM berusaha menyesuaikan diri untuk mempertahankan eksistensi dan kinerjanya. Hal ini terbukti dari hasil tujuh ketetapan dan satu UndangUndang yang sudah sah. Selain itu, secara kuantitas jumlah postingan BPM di media sosial hampir unggul dibandingkan angka tan tahun lalu. Meskipun sampai sekarang belum ada setengah kepengurusan namun, postingan di angka tan kami lebih infor matif dansudah 70% mendekati angkatan sebelum nya. Meskipun begitu, pandemi tetap menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Sebagai pemilik fungsi legislasi, k endala nyata yang dialami BPM berupa pelaksanaan sidang yang dirasa kurang maksimal a kibat dilakukan secara daring. Terkait kinerja, patokan keberhasilannya adalah tercapainya tujuan, output tersampai kan, serta outcome yang menjanjikan, karena setiap fungsi tersebut memiliki indikator yang beda. Dari setengah kepengu rusan ini, nilai keberhasilan kinerja BPM saya rasa sekitar 90-95% sudah optimal. Dalam jangka panjangnya, harapan BPM tahun ini terutama saya sendiri u ntuk periode berikutnya dapat melanjutkan inovasi bentuk lain. Contohnya adalah o ptimalisasi Si Rama dalam bentuk web dan adanya sistem yang terintegrasi semacam Sistem Informasi Data Kemahasiswaan (Sidak) untuk dua atau tiga tahun lagi. Sedangkan untuk jangka menengah dan pendeknya, semoga sampai akhir kepengurusan semua anggota BPM tetap utuh dan kegiatan yang belum terlaksana dapat terlaksana secara maksimal. (Andayani)
22
Edisi Khusus Rapor BPM
Laporan Khusus
Koordinasi BPM - BEM Lebih Terfokus pada Kementerian yang Dinaungi
Ilustrasi : Adinda
Polines, DIMENSI (19/01) - Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan Badan Eksekutif Maha siswa (BEM) merupakan dua lembaga yang dihubungkan dengan garis komando dalam tatanan struktur Keluarga Besar Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang (KBM Polines). Garis komando ini dimaknai sebagai bentuk koordinasi antara BEM dan BPM. Kedua lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda yakni BPM sebagai lembaga legislatif, yudikatif, advokatif dan penganggaran serta BEM sebagai lembaga eksekutif. Di masa pandemi seperti ini, menjadi tantangan tersendiri bagi BEM dan BPM untuk dapat saling bekerja sama, berko munikasi, dan melakukan koordinasi dengan maksimal. Dalam hal ini BPM dalam menjalankan fungsi pengawasannya terbagi menjadi empat komisi untuk menaungi kementerian yang ada di BEM, antara lain Komisi I melakukan pengawasan melalui Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Minat Bakat, dan Kementerian Pengembangan dan Sumber Daya Manu sia (PSDM); Komisi II melakukan pengawasan melalui Kementerian Luar Negeri dan Kemen terian Komunikasi dan Informasi (Kominfo); Komisi III melakukan pengawasan melalui Kementerian Sosial Politik dan Kementerian Sosial Masyarakat; Komisi IV melakukan peng-
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
awasan melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Sistem Pengawasan BPM kepada BEM Fa’izal Zuhdi selaku Ketua BPM mengungkapkan bahwa pengawasan BPM tahun ini dilaksanakan lebih sistematis dan terstruktur. Ia menargetkan adanya pembahasan dari masingmasing badan komisi kepada kementerian BEM yang bersangkutan minimal empat bulan sekali. “Tahun kemarin pengawasan BPM close, pengawasannya cuma sekadar kenalan, tahun ini memang kita pengawasan lebih,” tambah Fa’izal. Menanggapi hal ini, Feri Andrian selaku Presiden Mahasiswa (Presma) BEM KBM Polines mengatakan bahwa ia tidak mempermasalah kan adanya pengawasan BPM yang berbeda dari tahun sebelumnya. “Teman-teman BPM punya pengawasan, kita hanya perlu fokus sama apa yang harus kita lakukan dan yang ingin kita capai,” jelasnya. Dalam praktiknya, Rafli Daulat selaku Ketua Komisi IV mengatakan bahwa koordinasi antara Komisi IV dengan kementerian yang dinaungi dilaksanakan secara fleksibel. “Kita sudah menawarkan di awal untuk koordinasi tiga bulan sekali, tetapi tetap fleksibel saja,” paparnya. Aprella Nisa Hardriani selaku Menteri Dalam Negeri membenarkan hal tersebut. Ia
23
Sambungan mengungkapkan bahwa rapat bersama antara keduanya telah dilakukan dua kali. “Dua kali rapat bersama, mereka juga sering menanyakan proker dan agenda terdekat apa saja,” ujarnya. Sedangkan di sisi lain, Muhammad Abil selaku Ketua Komisi III mengatakan telah ber temu langsung dengan kementerian yang dinaunginya. “Alhamdulillah, sudah bertemu langsung untuk menentukan pengawasan, koordinasi, dan kerjasama nantinya akan seperti apa,” tambahnya. Diadakannya Rapat Koordinasi di Awal Kepengurusan Salah satu bentuk koordinasi antara pihak BPM dengan BEM adalah melakukan rapat bersama. Fa’izal mengatakan jika koordinasi sudah dimulai sejak awal kepengurusannya melalui Rapat Koordinasi (Rakor). “Koordinasi tidak sampai berjalan di sepertiga kepengurusan, lebih awal daripada tahun lalu,” ucapnya. Hal itu juga dibenarkan oleh Frizka Faeni selaku Menteri Sosial dan Politik (Sospol). Ia menambahkan bahwa dalam rakor tersebut, BEM dan BPM saling berbagi informasi terkait Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). “Saling sharing informasi Tupoksi kementerian di BEM dan komisi di BPM, serta membahas seputar rencana BEM dan BPM akan seperti apa,” tambah Frizka. Selain melakukan Rakor di awal kepengurusan, BPM dan BEM juga telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan. “Kita juga telah berkoordinasi soal RDP RUU Pengawasan ke BEM,” ungkap Fa’izal. Muliasari selaku Menteri PSDM memaparkan bahwa ter dapat beberapa pendapat BEM yang diterima dan dipertimbangkan dalam rapat tersebut. “Beberapa pendapat diterima dan dipertim bangkan oleh BPM di RDP terkait RUU Pengawasan,” tuturnya.
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
Edisi Khusus Rapor BPM Lalu, Apakah Koordinasi Keduanya Berjalan Lancar? Secara keseluruhan, koordinasi antara BPM dan BEM dinilai berjalan dengan lancar. Koordinasi dilakukan secara informal melalui chat berupa sharing-sharing apabila terdapat kepentingan yang ingin dibahas. “Koordinasinya kita lebih fleksibel, lebih banyak via daring dan juga memantau sosial media BEM,” ungkap Dhaifan Rabathin selaku Ketua Komisi II. Di lain pihak, Farah Novita selaku Menteri Kominfo membenarkan hal tersebut. Ia menuturkan jika rapat lebih banyak antara kementerian dengan komisi yang menaunginya dan sudah berjalan dengan baik. “Kami memang belum bertemu secara langsung, hanya melalui daring dan sudah berjalan dengan baik,” tambah Farah. Hal serupa diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri, Risma Nor Safitri. Ia mengatakan bahwa komunikasinya dengan Komisi II berjalan lancar. “Alhamdulillah komunikasi Kemenlugri dengan Komisi II sejauh ini masih lancar, pernah sekali pertemuan di awal untuk perkenalan dan selanjutnya kondisional,” ujar Risma. Begitu halnya dengan Naufal Arif Luthfi triadi selaku Ketua Komisi I. Ia mengatakan jika pengawasan Komisi I terhadap kementerian yang dinaunginya juga berjalan dengan lancar. “Pelaksanaannya lancar-lancar saja, selalu berkoordinasi juga, dan ikut dalam acaranya mereka,” paparnya. Muliasari turut mengatakan hal yang serupa. Ia mengaku telah berkoor dinasi dengan Komisi I dengan melapor dan memberi kabar terkait proker yang sedang dikerjakannya.“ PSDM memberitahu Komisi I terkait apa saja yang sedang dikerjakan, sejauh ini lancar dan tidak terkendala,” ucapnya. Fa’izal berharap agar ke depannya koordinasi tersebut dapat berjalan lebih baik. “Semoga koordinasi BPM dan BEM lebih komunikatif dan koordi natif satu sama lain, agar fungsinya dapat ber jalan selaras,” pungkas Fa’izal. (Vera, Siti)
24
Edisi Khusus Rapor BEM
Laporan Khusus
Mengulas Riset Kinerja BEM dan BPM di Setengah Periode Kepengurusan Oleh : Olivia, Merry, Nita
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan representasi lembaga eksekutif, dan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) berorientasi sebagai lembaga legislatif, yudikatif, advokatif dan penganggaran dalam tatanan struktur Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Politeknik Negeri Sema rang (Polines). Sebagai organisasi perwakilan mahasiswa, BEM dan BPM bertanggung jawab un tuk mengayomi serta mewadahi aspirasi dari seluruh mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan informasi mengenai kinerja BEM dan BPM sebagai evaluasi kinerja selama setengah periode kepengurusan Guna menjawabnya, kami tim riset LPM Dimensi telah melakukan survei kepada 740 mahasiswa yang meliputi lima jurusan di Polines dengan rincian responden sebagai berikut: Jurusan Administrasi Bisnis sebanyak 197 responden; Jurusan Akuntansi sebanyak 268 responden; Jurusan Teknik Elektro sebanyak 131 responden; Jurusan Teknik Mesin sebanyak 66 responden; Jurusan Teknik Sipil sebanyak 78 responden. Dari total 740 responden tersebut, sejumlah 60,3% mahasiswa menyatakan dirinya sebagai anggota Organisasi Mahasiswa (Ormawa). Riset Kinerja BEM 1. Apakah Anda tahu mengenai visi atau tagline yang diusung tersebut?
3. Menurut Anda, apakah media sosial BEM berperan besar dalam penyebaran informasi dan aspirasi yang dibutuhkan mahasiswa?
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
2. Menurut Anda, apakah visi yang dibawa BEM telah tercapai selama setengah periode kepengurusan ini?
4. Apakah Anda tahu mengenai kegiatan atau event yang diselenggarakan oleh BEM Kabinet JayaKarya?
25
Sambungan 5. Menurut Anda, apakah BEM telah dikenal oleh mahasiswa Polines secara keseluruhan?
Edisi Khusus Rapor BEM 6. Apakah Anda tahu, gambaran atau deskripsi kerja dari Kementerian BEM Kabinet JayaKarya?
7. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pelayanan yang telah diberikan BEM jika diukur dari seluruh kinerja Kementeriannya? (Kesekretariatan, Keuangan, Kominfo, Dalam Negeri, Agama, PSDM, Minat Bakat, Ekonomi Kreatif, Riset dan Penalaran, Sosial Politik, Sosial Masyarakat, Luar Negeri) Tanggapan dari responden mengenai pelayanan yang telah diberikan BEM yaitu sudah cukup baik selama setengah periode ini. Namun, beberapa responden berpendapat jika pelayanan yang diberikan masih kurang, hal itu dikarenakan perkuliahan dilaksanakan secara daring, sehingga belum merasakan kinerja BEM secara penuh. Di samping itu, beberapa responden juga mengaku tidak tahu mengenai pelayanan yang diberikan BEM. Selebihnya, responden berpesan pada BEM agar dapat meningkatkan kinerja untuk sisa setengah periode berikutnya. 8. Dari skala 1-10, berikan penilaian Anda mengenai kinerja BEM JayaKarya selama setengah periode Terkait penilaian responden mengenai ki nerja BEM Kabinet JayaKarya selama setengah periode dari range 1 sampai 10, range 8 paling tinggi yaitu 42,8% dari 740 responden, diikuti 25,8% memilih range 7, kemudian 13,5% me milih range 9, selanjutnya 9,6% memilih range 7, disusul 2,8% memilih range 10, dan sisanya memilih range 1 sampai 5. Hasil tersebut me nunjukkan bahwa penilaian responden terhadap kinerja BEM sudah cukup baik selama setengah periode berjalan. 9.Berikan kritik dan saran mengenai kinerja BEM JayaKarya! Kritik yang diberikan responden yaitu untuk dapat lebih meningkatkan upaya pengenalan BEM kepada mahasiswa Polines terlebih mahasiswa baru. Mahasiswa menginginkan BEM lebih responsif terkait permasalahan dengan institusi. Selain itu, mahasiswa berharap BEM dapat meningkatkan kinerjanya setengah periode ke depan dan lebih interaktif lagi dengan mahasiswa. Kemudian yang terpenting yaitu meningkatkan pemanfaatan platform digital untuk terus me nyuarakan identitas dan proker kepada mahasiswa Polines supaya lebih dikenal.
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
26
Laporan Khusus Riset Kinerja BPM 1. Apakah Anda tahu mengenai visi atau tagline yang diusung BPM Abdi Karsa?
3. Menurut Anda, apakah BPM telah dikenal mahasiswa secara keseluruhan?
5. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pelayanan yang telah diberikan BPM jika diukur dari seluruh kinerja badan dan komisinya?
Edisi Khusus Rapor BPM
2. Menurut Anda, apakah visi yang dibawa BPM Abdi Karsa telah tercapai selama setengah periode kepengurusan ini?
4. Apakah Anda tahu gambaran tugas dan wewenang dari setiap komisi di BPM?
6. Apakah Anda tahu mengenai kegiatan atau event yang diselenggarakan BPM?
Dominan dari responden berpendapat pelayanan yang diberikan BPM sudah baik dan perlu ditingkatkan. Terdapat juga responden yang berpendapat “lumayan”, BPM dapat beradaptasi dengan situasi pandemi, di mana pelayanan sudah mulai bertransisi ke daring dan perlu dikembangkan lagi. Selain itu, sisanya berpendapat tidak tahu mendalam atau masih awam tentang BPM. Selanjutnya, be berapa responden memberikan kritik mem bangun kepada BPM, seperti “Gunakan media sosial semaksimal mungkin di masa pandemi yang serba daring ini untuk membantu kinerja BPM”. Ada pula yang memberikan kritik seperti “Kurang berinteraksi oleh mahasiswa baru di tahun 2020”, walaupun terbatas oleh pandemi diharapkan tetap bisa melakukan inovasi yang lebih berpengaruh dan lebih bermusyawarah tidak hanya di kalangan kecil saja.
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
27
Sambungan 7. Menurut Anda, apakah media sosial BPM berperan besar dalam penyebaran informasi dan aspirasi yang dibutuhkan mahasiswa?
Edisi Khusus Rapor BPM 8. Dari skala 1-10, berikan penilaian Anda mengenai kinerja BPM Abdi Karsa selama setengah periode!
Terkait penilaian responden mengenai kinerja BPM Parlemen Abdi Karsa selama setengah periode dari range 1-10, range 8 paling tinggi yaitu sebanyak 36,5%, diikuti 28,2% memilih range 7, kemudian 13,5% memilih range 9, disusul 10% memilih range 6, dan 6,9% memilih range 5, serta 3,1% memilih range 10, dan sisanya memilih range 1-4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap kinerja BPM sudah cukup baik selama setengah periode berjalan. sosial
9. Berikan kritik dan saran mengenai kinerja BPM Abdi Karsa! Kritik yang diberikan responden kepada BPM yaitu untuk lebih menekankan keberadaan BPM agar seluruh mahasiswa juga dapat menerima pelayanan yang diberikan oleh setiap badan atau komisi terkait. BPM harus lebih mengoptimalkan media sosial sebagai wadah aspirasi mahasiswa yang kemudian evaluasinya didemokrasikan secara terbuka. Mahasiswa berharap agar BPM lebih me-ningkatkan kinerja sesuai tujuan visi misi yang telah dibuat, lebih berkarya, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh mahasiswa. Kesimpulan: Dari riset yang telah dilakukan, terkumpul sebanyak 740 responden yang tersebar pada 5 juru san di Polines, dapat disimpulkan bahwa kinerja BEM Kabinet JayaKarya dan BPM Parlemen Abdi Karsa periode 2020/2021 selama setengah periode ini sudah cukup baik. Responden mengharap kan supaya BEM dan BPM lebih terbuka kepada mahasiswa Polines. Selain itu, responden me ngaku kurang mengetahui kinerja masing-masing kementerian yang ada dalam BEM dan Komisi pada BPM. Di samping itu, responden berharap ke depannya BEM dan BPM dapat meningkatkan kinerjanya dan menambah upaya pendekatan kepada mahasiswa agar kemajuan kinerja dapat diketahui oleh seluruh mahasiswa Polines.
LPM Dimensi Pelindung: Ir. Supriyadi, MT., Penasehat: Adhy Purnomo, S.T., M.T., Pembina: Junaidi, S.T., M. Eng., Pemimpin Umum: Muhammad Syauqi M., S ekretaris Umum: Amelia Ade O., Alvian Dwi Ria R.,Bendahara Umum: Mutiara Laila S.S., Aldisa Mutiarasari, Pemimpin Redaksi: Wahyu Nurul A., Redaktur Majalah: Desy Ramadhani, Sheila Maharani I., Redaktur Buletin: Amanda Oktaviani, Redaktur Siber: Berliana Khofifah R., Redaktur Fotografi dan Videografi: Abdur Rohman Hasan, Dhea Cantika S., Redaktur Artistik: Riris Metta K., Rinda Wahyuni, Reporter: Andayani Surani P., Ayu Anggraeni, Ririn Anjarwati, Vera Linda A., Rosita Galuh W., Siti Nurhasanah, Suzanah, M. Reski Efendi, Bunga Kiscahyaning D.N., Kholifatul Mufti L.P., Staf Foto dan Video: M. Iqbal Ramadhan, Fikri Mubarok, M. Fahrizal Ian Z., Fahri Pasya, Ilham Afief F., Alliffia Rahma D., Alda Anggi R., Staf Artistik: Safi’atun Naja M., Novia Putri F., Zakiyah, Adib Faiz A.A., Rakha Yusan A.H., Zahra Ramadhani H., R. Satrya Bramantya, Salsabilla Az-Zahra, Pemimpin Litbang: Indah Listiyaningsih, Kadiv. PSDM: Meutia Anindya R., Kadiv. Humas: Tindy Thirtyana J., Kadiv. Riset: Maulida Katrina H., Staf PSDM: Lutfiyatul Iftitah, Cintya Sofia K.W., Arief Anom S., Eliza Latifia F., Staf Humas: Allia Salma R.R., Tita Tri Uma, Nadia Rahmalia R., Aisyah Shabira Y., Aida Farzanah, Staf Riset: Olivia Novitasari, Merry Nilna N., Dina Riantika, Arini Sabila U., Rif’atul Qonita, Pemimpin Perusahaan: Linda Sephirda L., Kadiv. Periklanan dan Non Produk: Revida Arthalia S., Kadiv. Logistik: Nafi Abbabil A., Bendahara Perusahan: Nining Hapsari, Staf Periklanan dan Non Produk: Maulana Malik I., Abillah Putri, Disma Cahya A., Staf Logistik: Vidya Rizqiani, Aisyah Nabillah, Rani Thufaila Y.
Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi
28
