Harga Rp 1.000
Kamis, 17 Maret 2022
Tahun 18/ No.4
Kebijakan Keislaman
Sebagai Perwujudan Visi Misi Universitas Reporter: Dwi Pepilia Pita Sari
H
arun Joko Prayitno selaku Wakil Rektor (WR) I mengungkapkan, kebijakan keislaman ini dilakukan karena sesuai dengan visi misi universitas, yaitu menjadi pusat keunggulan ilmu pengetahuan
Ilustrasi: Freepik
UMS, Koran Pabelan – Rektor UMS menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 31/IV/2022 tentang Kebijakan Keislaman yang berlaku di semua fakultas UMS. SK ini membahas mengenai etika belajar mengajar yang harus dilakukan dosen dan mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai. Namun, belum semua dosen menerapkan kebijakan ini. dan teknologi, serta menghasilkan lulusan yang berkepribadian islami. Menurutnya, kebijakan ini dinilai penting karena sudah menjadi bagian dari amalan. “Selain mahasiswa mengaji sebelum perkuliahan juga
terdapat penyesuaian jam perkuliahan, di mana jam pertama perkuliahan yang sebelumnya dimulai pada pukul 07.00 menjadi 06.30 dengan alasan agar terdapat waktu untuk salat zuhur,” jelas Harun, Jumat (11/3).
Harun juga mengatakan, sebenarnya kebijakan tersebut sudah lama, hanya saja penegasan dan penyesuaian baru ditetapkan pada akhir tahun 2021, tepatnya saat sebelum tahun ajaran baru. Sosialisasi kebijakan bersambung halaman 7
Sidang Umum
Banyak Kesalahan, LPJ BEM-U Ditolak Forum UMS, Koran Pabelan – Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UMS kembali gelar Sidang Umum (SU) pada Sabtu dan Minggu, 12-13 Maret 2022 di Ruang Seminar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMS. Pada SU lanjutan ini banyak membahas administrasi Laporan
Reporter: Chesarisa Nugraheni Putri ministrasi, tetapi kurang mendePertanggungjawaban (LPJ) tail. Menurutnya, kesalahan daBadan Eksekutif Mahasiswalam format LPJ itu bukan permaUniversitas (BEM-U). salahan yang perlu dibesaridi Adi Nugroho, selaku besarkan. “Saya sudah mengiPresiden Mahasiswa rimkan file yang ada tanda ta(Presma) BEM-U me- ngannya pada MPM, tetapi karengatakan, dalam format LPJ na saat itu sudah terlanjur diceBEM-U sudah terdapat Standar tak jadi menggunakan yang ada Operasional Prosedur (SOP) ad- saja,” tambahnya, Minggu (13/3).
W
Berbeda dengan yang dikatakan Widi, Ririn Rahayuning Resti, selaku Menteri Dalam Negeri mengatakan, dirinya tidak sepenuhnya tahu tentang SOP administrasi. Ia berpendapat, tanda tangan Presma itu dilakukan apabila LPJ sudah diterima atau disahkan oleh forum. “Saya akui ini kesalahan dari kami (BEM –red) bersambung halaman 7
Covid-19 menjadi Alasan Terlambatnya Informasi
Tumbuhkan Rasa Kemanusiaan dengan Donor Darah
Keluh Kesah Kuliah Daring...
Iklan dan Langganan: 085799412172 SMS Suara Pabelanis: 081338853137