Tidak Tahu atau Sengaja Menutup Mata ?

Harga Rp 1.000

Kamis, 11 April 2019

Tahun 15/ No.7

Tanggapan Politisasi Kampus

WR 1: Tidak Boleh Ada Politisasi Kampus Reporter: Naufal Abdurrahman Musa UMS, Koran Pabelan - Wakil Rektor (WR) I, Muhammad Da’I mengatakan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) seharusnya tidak melakukan politisasi dalam kegiatan perkuliahan. Hal ini sesuai dengan undangundang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 86 poin h, sebagai institusi pendidikan UMS harus bersih dari praktik tersebut.

Ilustrasi: Google.com

Po l Ka itisa mp si us

P

asal tersebut menyebutkan bahwa kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Namun sebagai WR Bidang Akademik, Da’i mengaku bahwa ia tidak pernah mengetahui bahwa ada praktik politisasi kampus di dalam proses perkuliahan. “Mungkin perlu juga kalau ada hal-hal seperti itu mahasiswa mendiskusikan sebagai satu sikap kritis,” tambah Da’i, Selasa (2/4).

Desain: Yusuf Apriyanto

UNIVERSITAS

bersambung halaman 7

Rapat Koordinasi

Suryadi: Kalau Bisa Segera Ada BEM U Reporter: Yusuf Apriyanto UMS, Koran Pabelan – Kemahasiswaan UMS menggelar rapat koordinasi perumusan pembentukan Student Goverment di Auditorium Moh. Djazman kampus satu, Senin (1/4).

Acara tersebut dihadiri oleh

perwakilan tiap Unit Kegiatan Maasiswa (UKM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas (F), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) F, dan Koordinator Komisariat (Korkom) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

S

elaku Kepala Bagian Minat Bakat dan Organisasi, Suryadi menyampaikan pengantar perlunya segera pembentukan BEM Universitas (U) karena dirasa sangat perlu. Hal tersebut berkaitan dengan penyambutan Penerimaan Ma-

hasiswa Baru (PMB) yang semakin mendekat. “Yang jelas, intinya kami dari kemahasiswaan dan Wakil Rektor (WR) III kalau bisa segera ada BEM U,” jelasnya, Senin (1/4).

Rapat yang dipimpin oleh perwakilan dari BEM F, DPM F, bersambung halaman 7

Larangan Politisasi Kampus

Dosen Pembimbing Akademik Tidak Tetap

Penyediaan Komputer Masih Banyak Pertimbangan

2

Kamis, 11 April 2019

Editorial

Tidak tahu atau sengaja menutup mata

Pemimpin Umum: Riski Setyo W. Sekretaris Umum: Yusuf Apriyanto Pemred Online: Annisavira Pratiwi Pemred Koran: Lia Lesmawati Pemred Tabloid: M. Sukma Aji Pemred Majalah: Inayah Nurfadilah Litbang: Afitasari Mulyafi Personalia: Hanif Afifah Perusahaan: Cici Birohmatika Manajer Logistik: Ananda Iriyadi Manajer Humas: Muhammad Ismail H. Manajer Diskusi: Ahmda Hafiz I. Manajer Data: Rio Novianto Manajer Penelitian: Tias Nur Aini Manajer Pelatihan: Nadya Vicky P. P. Manajer Iklan: Wulan Adis A. Manajer Prodis: M. Ahlan Fauzan J. Diterbitkan oleh: Lembaga Pers Mahasiswa Pabelan, Universitas Muhammadiyah Surakarta Terbit Sejak: 28 Juni 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Umum LPM Pabelan No. 02/A-PU/LPM Pabelan/UMS/2005, Tanggal 24 Juni 2005 Alamat Redaksi: Lembaga Pers Mahasiswa Pabelan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Student Center “Griya Mahasiswa” UMS, Jl. Ahmad Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura (0271) 717417 ekt. 164 Surakarta e-mail: lpmpabelanums@gmail.com, http//www.pabelan-online.com Scan QR Code ini untuk cara mudah mengunjungi

A

khir-akhir ini kita sering sekali disuguhkan isu-isu seputar politisasi kampus. Mulai dari seminar berkedok kewirausahaan, mahasiswa yang melakukan aksi menolak politisasi, hingga saling lempar dan beradu kampanye. Hal tersebut tidak terlepas dari simpang siurnya kabar-kabar miring yang beredar. Sungguh disayangkan memang, institusi pendidikan yang harus bersih dari politisasi kampus akan tetapi malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan.

Dalam peraturan perundang-undangan pun telah diatur dan dijelaskan bahwa

kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Akan tetapi masih saja kesadaran dalam berpolitik dengan bijak belum bisa diterapkan. Bahkan beberapa dosen secara tidak langsung juga menggiring mahasiswa untuk memilih salah satu kandidat calon presiden dan wakilnya ketika perkuliahan berlangsung.

Hal tersebut diketahui dari beberapa mahasiswa yang mengeluhkannya. Lantas bagaimana sikap birokrasi kampus dalam menanggapi hal tersebut.

Kabar politisasi kampus ini tidak terdengar satu atau dua minggu belakangan ini

saja, tetapi sudah beberapa bulan yang lalu. Terdapat kejanggalan ketika pihak universitas dalam hal ini Wakil Rektor (WR) I tidak mengetahui kabar-kabar politisasi yang terjadi di kampus menara ini. bagaimana mungkin?, kurangnya pemantauan dan kepekaan ataukah memang sengaja untuk menutup mata. Sepertinya pihak atasan harus sering-sering turun ke bawah (Turba) agar mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi. Menilik kondisi mahasiswa dan seluk beluknya, menangani kasuskasus serupa dengan bijak.

WR 1: Tidak Boleh Ada Politisasi Kampus Harus ditindak tegas dong pak Suryadi: Segera Ada BEM U Jangan diulur-ulur, persingkat waktu, semoga cepat terbentuk ya pak Dosen Pembimbing Akademik Tidak Tetap Kasihan nasib mahasiswa

Prof Ruwet

Tahukah kamu?

“

23 April tercatat sebagai hari Buku dan Hak Cipta se Tahukah Kamu? dunia. Menurut data dari UNESCO, 23 April diperingati sebagai hari Buku dan Hak Cipta se dunia karena beberapa sastrawan besar dunia yang meninggal dunia.

Sumber: @google

Suara Pabelanis.

Sampaikan informasi atau keluhan anda sebagai mahasiswa terhadap kebijakanfasilitas kampus tercinta, UMS. Pesan dapat anda sampaikan melalui (085790223518) atau akun media sosial resmi LPM Pabelan. Mari bersama kawal kebijakan kampus bersama Koran Pabelan.

Lpm Pabelan

@infopabelan

lpmpabelan

(Mahasiswa FKIP +6285136785xxxx) Saluran air di sekitar UMS harus diperbaiki, agar tidak banjir lagi ketika hujan lebat.

(Mahasiswa FH: 08221483XXXX) Dosen jangan mempolitisasi mahasiswa ketika perkuliahan.

QR Code http//www.pabelan-online.com

“

Pemimpin Redaksi: Lia Lesmawati Redaktur Pelaksana: Naufal Abdurrahman Musa Redaktur: Faizatul Maslahah Redaktur Foto: Riki Efendi Reporter: Musa,Yusuf, Mg_Annisa, Mg_Vanza, Mg_Riska, Mg_Ocavaro, Mg_Akhdan, Mg_Sifa, Mg_Devi, Mg_Secondio, Mg_Ayu, Mg_Candra, Mg_Meliana, Mg_Apriliana.

Fotografer: Ammar,Mg_Sifa, Mg_Apriliana, Mg_Arsyi Editor: Lia, Musa, Afita, Senly, widya, Rifqah, Alfrisa Desain Artistik/Tata Letak: Jabal, Cita, Fauzan, Yusuf

OPINI

Kamis, 11 April 2019

3

Hapus Budaya Hastag, Junjung Tinggi Netralitas Kampus UMS Berani benar itu baik! alam situasi hangathangatnya menjelang tahun Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, maraknya Pasangan Calon (Paslon) yang melakukan kampanye secara tidak langsung di lingkup yang dilarang dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Dalam peraturan KPU tersebut disebutkan, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye.

Problematika kampanye yang dikemas dalam bentuk seminar kebangsaan, kewirausahaan dan sebagian dosen yang secara tidak langsung mendoktin mahasiswa didikanya dalam kegiatan belajar mengajar dalam kampus waktu jam kuliah, untuk memilih atau menganjurkan mendukung salah satu paslon dengan bahasa sarkasme saat perkuliahan berlangsung khususnya di Fakultas Hukum yang selalu membawa budaya hastagnya, karena hal demikian itu membuat kalangan mahasiswa tidak menggunakan akalnya secara jernih dalam memilih. Mereka beranggapan bahwa calon presiden maupun calon wakil presiden yang datang ke kampus mereka adalah calon yang direstui oleh kampus sehingga pada akhirnya mereka memilih bukan berdasarkan kualitas ataupun program yang akan di bawa 5 tahun ke depan, melainkan dengan logika almamater.

Karena pada saat ini angka pemilih yang notabennya adalah mahasiswa mampu menjadi penentu kemenangan di Pilpres ta-

D

U

hun ini.

Disini lah perlunya adanya golongan netral yang berjuang dengan politik sosial. Kehidupan politik Indonesia sangat membutuhkan angin segar. Siapa lagi selain mahasiswa yang dianggap idealis lepas dari berbagai kepentingan yang menjawab segala kebijakan tidak populis serta segala permasalahan bangsa dan negara dengan cara pengetahuannya yang ilmiah. Sebagai kaum idealis dan kritis, mahasiswa bermain politik dengan caranya sendiri, yaitu “Berpolitik tanpa tujuan politik�. Supaya apa?, supaya kita bisa melihat dan terus mengkaji mana yang benar dan mana yang salah, itulah peranan mahasiswa sebagai Guardian of Value dan Agent of Change. Mengingat mahasiswa adalah kekuatan massa terbesar, dan bukan hanya sekedar kekuatan massa, tetapi mahasiswa adalah kekuatan massa yang terdidik. Dapat dibayangkan bagaimana mengerikannya nanti kalau kekuatan massa yang terdidik ini disetir oleh suatu golongan partai politik yang memiliki kepentingan tersendiri. Semoga mimpi buruk ini dapat selesai dan mahasiswa dapat sadar. Demikian hal tersebut telah melanggar norma perguruan tinggi secara umum dan secara khusus serta UUD 45. Selain peraturan PKPU diatas ada beberapa peraturan yang juga menjelaskan hal-hal yang sama dilarang mengenai bentuk kampanye dalam kampus : (1) Pasal 86 huruf h UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Di mana, dalam ketentuan tersebut disebutkan larangan kampanye sejumlah tem-

Oleh Dion Tediansyah Mahasiswa Fakultas Hukum

pat misalnya di tempat pendidikan, dalam hal ini kampus.

(2) Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.

Dan Montesquieu mengatakan ada dua jenis pengrusakan, yang pertama ketika seseorang tidak mengerti hukum, yang kedua ketika hukum merusak mereka. Dan Socrates mengatakan dalam buku Aristoteles, Socrates, Plato karangan Aloysius G Dinora "Hanya sedikit mahasiswa yang berhasil dalam dunia pendidikan, karena kebenaran didominasi oleh dosennya". Dalam hal ini maka mahasiswa, tinggalkan budaya hastag!.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir menegaskan "Kampus harus bebas politik dan tidak dijadikan media untuk kampanye". Kampus sebagai lembaga pendidikan harus terbebas dari kegiatan politik praktis. Sebab, kegiatan kampanye dilarang dilakukan di tem-pat pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ada. "Jika terbukti adanya kegiatan politik praktis dan kampanye, pihaknya akan memberikan sanksi kepada kampus tersebut. Karena selama ini pihaknya telah mengingatkan kampus agar tidak ada kegiatan

kampanye di kampus."

(Ketika diwawancara reporter Merdeka.com, Senin (3/9)) Mahasiswa di era sekarang ini sudah mulai melupakan fungsinya sebagai kontrol sosial mereka tidak lagi mempersoalkan masalah-masalah yang menyangkut tentang kemanusiaan melainkan mereka lebih suka menjadi lambung suara partai.

Mahasiswa tidak lagi peduli dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kapitalis bangsa ini kepada rakyat. Siapa yang mau bertanggung jawab atas ternodai nya kesucian kampus ini?, apakah jajaran birokrasi kampus akan bertanggung jawab apabila pada nantinya calon itu terpilih dan melakukan sebuah penindasan kepada rakyat Indonesia. Dan apakah mahasiswa menerima kesucian kampusnya dimanfaatkan oleh segelintir orang tersebut, silahkan renungkan, Kita lihat kedepanya setelah kawan-kawan membaca tulisan ini, apakah kawan mahasiswa membiarkan hal tersebut menodai kampus kita?, jangan hanya diam saja di dalam belenggu kebodohan. Hentikan politisasi kampus dan kembalikan fungsi kampus sebagai media pendidikan yang netral.

Guru yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang sampah. Guru bukan dewa yang selalu benar, dan murid bukan kerbau.(Soe Hok-Gie)

Jangan diam, kirim opinimu ke Lpmpabelanums@gmail.com Kalau nanti suaramu terbungkam, pasti berat Kamu nggak akan kuat, Bro!

4

WARTA KAMPUS

Kamis, 11 April 2019

pala BMKG Dwikorita memaparkan bahwa BMKG berperan besar dalam mengawasi keadaan cuaca dan iklim di Indonesia, maupun mengantisipasi akan adanya bencana alam yang akan menerpa bangsa ini. Ia memaparkan pada tahun 2017 tercatat sekitar 7.500 bencana gempa terjadi, sedangkan pada tahun 2018 jumlah gempa yang terjadi meningkat hingga 11.900 kali. “Peningkatan bencana gempa bumi UMS, Koran Pabelan – 2018, hampir dua kali lipat dari taProgram studi (Prodi) hun sebelumnya” ujarnya, Selasa Pendidikan Teknik Informatika (2/4).

(PTI) bekerja sama dengan Ia menambahkan bahwa wiProdi Pendidikan Geogra layah Indonesia sendiri terdiri dari Universitas Muhammadiyah sekian banyak zona dan titik paSurakarta (UMS) ling rentan mengalami bencana menyelenggarakan Seminar dengan guncangan kuat, maka Nasional GEOTIK. Bertema dari itu Dwikorita berpandangan ‘Internet Baik dan Pendidikan bahwa pendidikan IT (Informatika Tangguh Bencana di Era Teknologi) harus selalu dikemRevolusi Industri 4.0’, bangkan agar rakyat dapat berseminar tersebut digelar di adaptasi dengan kondisi alam Auditorium Moh. Djazman yang memiliki potensi bencana kampus satu, Selasa (2/4). yang besar seperti di Indonesia. cara terebut menghadir- “Teknologi yang telah mumpuni kan dua narasumber dari ini harus benar dikembangkan, Badan Meteorologi, Klim- demi Indonesia tangguh bencana,” tambahnya. atologi, dan Geosika (BMKG) Dwikorita turut memaparkan dan Badan Pengawas Tenaga pentingnya teknologi Revolusi InNuklir (BAPETEN). Selaku ke-

Persiapkan Indonesia Tangguh Bencana

A

Foto: Naji Ammarudin M/Koran Pabelan

Seminar Nasional

Menyerahkan: Sarjito selaku Wakil Rektor (WR) II menyerahkan cendera mata kepada Jazi Eko Istiyanto dalam acara seminar nasional Geotik. Acara tersebut digelar di auditorium Moh. Djazman kampus satu, Selasa (2/4).

dustri 4.0, dengan berbagai macam teknologi yang telah hadir diharapkan peserta seminar mampu memanfaatkan teknologi yang ada itu dengan bijak. Beberapa teknologi pengawas bencana telah tersedia, seperti aplikasi Info BMKG yang akan sangat membantu masyarakat dalam turut bersiaga atas bencana alam.

“Aplikasi Info BMKG dapat sangat membantu masyarakat untuk selalu bersiap atas bencana alam,” tuturnya.

Sementara itu Jazi Eko Istiyanto selaku kepala BAPETEN menuturkan bahwa BAPETEN sendiri juga memainkan peran utama bagi kemajuan teknologi dalam mengawasi kegiatan nuklir

yang berada di dalam maupun luar negeri yang berpotensi membahayakan indonesia. Ia berharap agar mahasiswa PTI dapat mengaplikasikan pendidikan informatika yang telah mereka peroleh. Dengan begitu masyarakat dapat mengantisipasi adanya bencana dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh bencana.

“Saya berharap agar mahasiswa PTI dapat memberi ilmu dengan berbasis IT, untuk mencegah adanya korban berlebih ketika bencana menerjang wilayah Indonesia,” tambah Jazi, Selasa (2/4).[Mg_Annisa, Mg_Vanza/R]

SKPA-TA Arsitek

Penyediaan Komputer Masih Banyak Pertimbangan kekurangan komputer ini dipicu oleh kenaikan peserta TA yang tidak sebanding dengan jumlah komputer yang disediakan oleh pihak kampus. Banyaknya peserta ujian biasanya terjadi antara bulan Oktober-Januari dan bulan April-Juli. “Pada bulan Oktober-Januari 2018 peserta ujian sebanyak 54 sedangkan bulan April-Juli 2019 sebanyak 70 dengan jumlah komputer yang tersedia hanya berkisar 43,” osen koordinator Studio ujarnya, Jumat (5/4).

Pihak lab telah melakukan Konsep Perancangan Arsitektur (SKPA) dan pengajuan permohonan penamTugas Akhir (TA) Rohim Azizah bahan komputer kepada pihak memaparkan bahwa satu tahun kampus, namun pemberian komterakhir Prodi Arsitek kekurangan puter tidak bisa langsung didakomputer untuk ujian TA. patkan karena harus melalui proUMS, Koran Pabelan - Jumlah peserta ujian akhir Program Studi (Prodi) Arsitek mengalami kenaikan namun tidak dibarengi dengan jumlah komputer yang tersedia. Pihak labolatorium (lab) telah mengajukan penambahan komputer namun belum mendapat hasil dengan dalih masih melalui proses bertahap.

D

ses secara bertahap dalam jumlah yang relatif kecil. Terdapat periode dimana peserta ujian TA jumlahnya sedikit sehingga banyak komputer yang tidak terpakai dan akhirnya menjadi rusak menjadi pertimbangan kampus untuk menambah jumlah komputer untuk ujian TA. “Intinya setiap tahun dari pihak lab sudah mengajukan penambahan komputer, besar harapannya kepada pihak kampus agar dapat memberikan penambahan komputer segera kepada peserta ujian TA mahasiswa Arsitek,” tutur Azizah.

Salah satu mahasiswa Arsitek Tri Wijayanti, mengeluhkan kurangnya komputer untuk ujian

TA. Menurutnya, kekurangan komputer untuk ujian TA sangat memberatkan karena ujian hanya bisa dilakukan dalam kurun waktu satu bulan yang harusnya bisa dikerjakan dalam kurun waktu dua bulan. Pengerjaan tugas tersebut pun hanya bisa dilakukan mulai dari jam delapan pagi sampe jam tujuh malam. “Harusnya akreditasi kampus yang sudah A diikuti juga dengan fasilitas yang disediakan, kasian temen-temen harus mengerjakan ujian dengan waktu yang sangat mepet,” ungkap Tri, Kamis (4/4). [Mg_ Riska, Mg_ Ocavaro/SA]

WARTA KAMPUS

Kamis, 11 April 2019

5

Diskusi Publik

UMS, Koran Pabelan – Diskusi Publik yang bertajuk “Membongkar Hantu Politisasi Kampus” secara terbuka berhasil digelar oleh Aliansi Marak (Mahasiswa Bergerak) di Hall Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap isu politik praktis yang sedang marak di lingkungan kampus, Jumat (5/4).

Foto : Mg_Munasifah Rahmawati/Koran Pabelan

Larangan Politisasi Kampus

Diskusi Publik : Para mahasiswa mengikuti diskusi publik “Membongkar Hantu Politisasi Kampus” yang digelar di hall Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Aliansi Marak (Mahasiswa Bergerak) untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap isu politik praktis yang sedang marak di lingkungan kampus, Jumat (5/4).

Mendekati hari pesta demo- kedua Capres menjadi bahasan krasi, isu politik menjadi isu yang utama di sesi awal diskusi. paling digencarkan. Mengingat Dikabarkan untuk mencalonkan tak hanya pemilihan Calon Pre- diri menjadi capres membutuhsiden (Capres) dan Calon Wakil kan dana yang terbilang cukup Presiden (Cawapres) saja, tetapi besar. “Dana yang diperlukan unjuga diikuti pemilihan umum tuk mencalonkan diri menjadi calegislatif.

Isu ini tak luput mema- pres, minimal sebesar tujuh triiskusi yang digelar pukul 14.00 WIB ini dimulai suki dunia akademis, khususnya liun,” ungkap pemateri, mengdengan pembahasan dua perguruan tinggi. Berbagai berita gambarkan besarnya sokongan tak sedap simpang siur dikaladana yang diperlukan untuk menbuah artikel milik tirto.id, yang ngan mahasiswa yang dikhawajadi Capres, Jumat (5/4). berjudul “Mengapa Publik TerDalam kesempatan tersebut, paksa Menerima Paket Jokowi- tirkan akan timbul berbagai upaya Hanif menyinggung tema dengan Ma’ruf” dan artikel serupa, yang politis yang tidak pada tempatnya. menuturkan peraturan yang berbisa dikatakan sebagai penyeHanif, sebagai pemateri perlaku terkait konstitusi dalam perimbang, berjudul “Mengapa aturan Badan Pengawas PePublik Terpaksa Menerima Paket tama menuturkan, bahwa adanya Uper kecacatan pada proses pemilihan milihan Umum (Bawaslu) tentang Prabowo-Sandi”.

D

pengawasan kampanye pasal 24 poin D. Peraturan ini berisi tentang larangan adanya politisasi kampus. “Di sana menjelaskan tentang larangan menyampaikan materi kampanye di tempat umum secara terbuka, salah satunya di lingkungan akademis,” lanjutnya menjelaskan kepada audience, Jumat (5/4).

Rahman, selaku pemateri kedua juga menyampaikan hal serupa terkait larangan adanya politisasi kampus. “Bahkan bisa saja secara tidak langsung difasilitasi oleh kampus,” tambahnya, Jumat (5/4). [Mg_Akhdan, Mg_Sifa/R]

PA Farmasi

Dosen Pembimbing Akademik Tidak Tetap tahunnya dikarenakan beberapa faktor diantaranya dosen yang ada menjalankan studi lanjut, adanya dosen yang sakit, dan ada dosen yang pindah dari UMS. Hal ini mengakibatkan mahasiswa mendapatkan dosen PA yang berganti-ganti alias tidak tetap. "Ada yang pindah kan otomatis enggak dapat, ada yang cuti sakit, dan ada yang studi lanjut ke luar negeri jadi enggak saya kasih bimbingan akademik," elaku Kepala Program ungkapnya, Selasa (2/4).

Anita juga menambahkan Studi (Kaprodi) Farmasi, Anita Sukmawati meng- bahwa normalnya untuk setiap dosen PA memiliki batas makungkapkan bahwa dosen PA di FF mengalami perubahan setiap simal yakni sepuluh mahasiswa, UMS, Koran Pabelan – Jumlah tenaga pengajar di Fakultas Farmasi (FF) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang kurang memadai menyebabkan pembagian dosen Pembimbing Akademik (PA) menjadi tidak merata. Hal ini mengakibatkan mahasiswa FF sering kebingungan lantaran setiap tahun mereka harus ganti dosen P A.

S

namun dosen FF mendapatkan kuota mencapai 40 mahasiswa.

Hal ini juga disebabkan karena jumlah dosen FF yang aktif hanya sebanyak 26 dan ada 5 dosen yang masih menjalankan studi, sedangkan mahasiswa FF jenjang Strata Satu (S1) sebanyak 761 mahasiswa. Sehingga semua dosen FF dijadikan dosen PA. Sementara itu selaku mahasiswa FF yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pergantian dosen PA menyebabkan mahasiswa kesusahan ketika hendak mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).

Dengan begitu dosen PA tidak dapat membersamai mahasiswa yang dibimbingnya, sehingga tidak dapat mengetahui perkembangan anak didiknya. Untuk saat ini kami belum mengeluh ke pihak atasan, karena ketika hendak konsultasi kami diskusi di grup dahulu semoga tidak ada pergantian dosen pembimbing lagi, karena dapat membingungkan mahasiswa”,tuturnya.

Rabu (3/4). [Mg_ Devi, Mg_Secoundio/ WAP]

6

WARTA KAMPUS

Kamis, 11 April 2019

Diskusi Mahasiswa

Bahas Kemiskinan dan Pendidikan dari Berbagai Negara UMS, Koran Pabelan – Lembaga Hubungan International (LHI) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kompon KH Mas Mansur, sukses melaksanakan International Sharing dengan tema “Gathering of Overseas Friends”Rabu, (3/4). Kegiatan International Sharing tersebut bertempat di Ruang Seminar Ali bin Abi Thalib, Gedung Fakultas Kedokteran (FK), kampus empat, Rabu (3/4).

cara tersebut dibuka dengan penampilan dari mahasiswa Thailand, Malaysia, Uganda dan Sudan. Pertemuan tersebut juga diisi dengan berbagai cerita tentang keadaan pendidikan, toleransi, hingga kemiskinan. Mereka pun menjelaskan keadaan ekonomi mereka yang berbeda-beda.

Salah satu mahasiswa dari Sudan, Abdurakhim, menyampaikan bahwa keadaan perekonomian masyarakat Sudan dikontrol oleh pemerintah. Sedangkan, Suhani Suknui yang merupakan mahasiswi asal Thailand mengata-

A

kan bahwa kondisi masyarakat di negaranya tidak dikatakan miskin, “Perekomian di sana tidak dikatakan miskin karena pemasukan dan pengeluaran yang sama besarnya,” tuturnya, Rabu (3/4).

Pada pertemuan itu, mereka membahas kemiskinan ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Namun juga di beberapa negara lain. Dari masalah kemiskinan yang sering terjadi, seharusnya generasi muda harus berperan aktif dalam menghadapi permasalahan ini.

Kemudian acara selanjutnya membahas mengenai pendidi-

kan, mereka sepakat pendidikan sangatlah penting dan semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Suknui juga mengungkapkan alasannya untuk melanjutkan pendidikannya karena banyak sekali beasiswa yang ditawarkan oleh Indonesia kepada mereka. Selain itu, pun lantaran masyarakat Indonesia yang ramah dan mayoritas beragama Islam, “Saya senang di Indonesia, karena orangnya ramah dan mayoritas beragama Islam,” ungkapnya, Rabu (3/4). Mg_Ayu, Mg_Candra/RN]

“Kehidupan” tersebut sebagai wujud nyata memvisualisasikan suasana kehidupan dan alam.

Adapun latar belakang diadakannya Pameran Seni lukis dan Fotogra, yaitu sebagai wadah untuk mahasiswa mempelajari, menyalurkan, dan mengembangkan kreativitas seninya dengan disediakannya lima sub unit dari USF sendiri yaitu, Sas, Teater, Musik, Tari dan

Ciprat.

Lebih lagi, acara pameran lukisan dan foto ini diadakan dengan tujuan untuk mengajak para mahasiswa untuk berkarya tanpa Plagiarisme, dan juga kita bisa menciptakan suatu karya dengan melihat lingkungan kita. Seperti yang dikatakan oleh Hestiliana Nur Satri selaku ketua panitia, “Saya berharap lewat pameran ini para mahasiswa sadar kalau

menggambar itu tidak harus meniru,” ungkapnya, Rabu (3/4).

Pameran ini juga mendapat apresiasi dari pengunjung dalam pameran, salah satunya Rara, “Pameran lukisan ini sudah bagus, tetapi masih butuh pengembangan agar karya tersebut bisa mempengaruhi para penikmatnya,” ungkapnya,Rabu (3/4).

[Mg_Meliana,M g_Apriliana/RN]

Pameran USF

Foto: Mg_ Apriliana Ayu/Koran Pabelan

Wujud Visualisasi Kehidupan dan Alam UMS, Koran Pabelan - Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Unit Seni dan Film (USF) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), menggelar Pameran Fotogra dan Lukisan dengan judul “In Art We Speak”. Pameran tersebut diselenggarakan di Hall Gedung C, kampus satu, Rabu (3/4).

T

idak hanya karya fotogra dan lukisan, pameran yang dilaksanakan selama tiga hari, Senin-Rabu,1-3 April juga diselingi pentas akustik. Lukisan dan foto-foto yang dipamerkan pun merupakan hasil karya dari anggota USF, sub-unit Club Creative Inspirative Painting Arta (Ciprat) dan Sastra Film (Sas).

Pameran yang bertemakan

WARTA KAMPUS

7

Foto: Arsy Candra prabowo/Koran Pabelan

Kamis, 11 April 2019

Sharing: Mahasiswa Asing menjadi pembicara dalam acara Internasional Sharing di ruang Ali bin Abi Thalib Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (3/4)

Sambungan Halaman 1 Tidak boleh ada...

Secara institusional, kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan apalagi sampai menggiring mahasiswa untuk memilih salah satu kandidat. Meskipun secara tidak langsung, mahasiswa sebagai anak bangsa pasti akan terlibat di dalam kegiatan politik praktis. Bahkan menurutnya jika mahasiswa benar-benar tidak ter-

libat di dalam politik praktis, maka diskusi-diskusi yang diadakan oleh mahasiswa menjadi tidak terbuka. “Tapi kalau misalkan sekedar introdusir dalam konteks untuk mencerahkan, silahkan saja,” tutupnya.

Sementara itu, Dion Tediansyah selaku mahasiswa Fakultas Hukum Semester IV menutur-

kan bahwa jika politik praktis dimasukkan ke dalam kampus, hal tersebut akan menjadi sebab terpecah-belahnya pihak-pihak di dalam kampus. Ia menyarankan kepada dosen-dosen yang masih melakukan kegiatan politik di dalam perkuliahan untuk menghentikan politisasi tersebut. Menurutnya tak ada masalah jika

ada mahasiswa yang ingin terjun ke dunia politik. Namun ia menegaskan bahwa politik tidak boleh dimasukkan ke dalam kampus sebagai lembaga pendidikan.

“Karena ada tiga undang-undang yang melarang adanya politik di dalam kampus,” tambah Dion, Selasa (2/4). [AM]

segede kita tidak ada BEM U nya padahal acara dari universitas sering kali melibatkan BEM U,” tutur Surya-di, Senin (1/4).

Hanif Fakhruddin selaku gubernur BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) salah satu pemimpin forum, menyatakan bahwa tahun kemarin adalah tahun yang bisa dianggap kelam sebab tidak adanya perangkat-perang-

kat yang seharusnya ada. Keadaan tersebut juga menjadi tidak adanya yang bisa menjadi pengontrol dan pengawal. “Mereka mampu memberikan pengawalan baik pengawalan bagi kita Ormawa maupun pengawalan untuk kampus sendiri,” tutur Hanif, Senin (1/4).

Dari hasil rapat tersebut, belum didapati hasil yang kong-

krit. Hal tersebut menyepakati akan ada rapat koordinasi selanjutnya untuk membahas kelanjutan rapat terkait penyelenggaraan kongres. Dalam rapat selanjutnya juga setiap UKM maupun Ormawa diminta untuk mengirimkan perwakilan anggotanya untuk mengikuti rapat koordinasi lanjutan. [LL]

Sambungan Halaman 1 Kalau bisa segera...

UKM, dan Korkom IMM, sepenuhnya diserahkan kepada peserta rapat baik dalam pembentukan panitia maupun mekanisme dalam pembentukan BEM U kedepannya. Suryadi mengatakan Pembentukan BEM juga penting supaya Organisasi Mahasiswa (Ormawa) maupun UKM bisa menyatu dan terarah.

“Tapi, apakah perguruan tinggi

Jangan lupa baca:

pabelan-online.com

Kamis, 11 April 2019

Salad buah7 Segernya kebangetan Buah: Melon, apel, pir, buah naga, pepaya, alpukat.

Toping: Anggur, kiwi, jeruk, sunkis, strawberry

Harga Mulai Promo

8.000

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Kartasura (Depan Toko Puspita)

600K Tema lomba fotogra ialah “Arsitektural”

Tema lomba Opini yaitu “Indonesia dan Perkara Lingkungan Hidup” Judul bebas sesuai dengan tema yang ditentukan.

Panjang naskah minimal 700 kata.

Foto berusia maks. 1 tahun sejak diambil.

Foto diambil dengan kamera digital.

Hasil foto boleh diedit sederhana (cropping, burning, eksposur, dan warna).

Tuliskan biodata penulis di halaman terakhir.

Dikirim dengan format JPG, minimal 300 dpi, maks berukuran 5 MB.

Pengiriman dalam format .docx atau .doc (Times new roman; ukuran 12; spasi 1,5).

Tuliskan biodata pengirim dan caption foto pada badan email.

Tema lomba Cerpen yaitu “Indonesia dan Perkara Lingkungan Hidup” Judul bebas sesuai dengan tema yang ditentukan.

Panjang naskah minimal 800 kata.

Tuliskan biodata penulis di halaman terakhir.

Pengiriman dalam format .docx atau .doc (Times new roman; ukuran 12; spasi 1,5).

Melakukan pendaftaran pada: http://bit.ly/LombaMilad42 Mengikuti instagram LPM Pabelan (@lpmpabelan) Mengirimkan karya ke email lpmpabelanums@gmail.com Melakukan pembayaran melalui rekening bank BNI 0733706841 a.n Nisrina Dwi Cahyani Pemenang akan diumumkan pada puncak milad ke 42 LPM Pabelan tanggal 28 April 2019 Batas pengiriman karya 25 April 2019

Desain: Feriyanto Setiawan

8