Tommy Bangkit

MailBOX

http://www.majalahrevieweekly.com Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady

Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo Redaktur: sri wulandari reporter: Setyo Adhi Nugroho, Lucky Benyamin, Badrul redaktur foto: dahlan rebo pahing REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta Desain & layout: Rizky Pratama

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady marketing: Selvi tan, adeline, Irma Irawati HR & GA: Iriene Mielani Admin: Eko Endarsono, Yunita Wirawan, Asih (admin Sales) alamat redaksi: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063 alamat Sales & Marketing Communication: Jl. Bendungan Jatiluhur No. 26 Bendungan Hilir - Jakarta Pusat 10210 Telp: 021-570 4479 • Fax: 021-570 4473

Cover: Erbhayu

penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

SuratMingguini

Mengenai Tax Amnesty

Tentang Arcandra Tahar

Penyaluran kredit perbankan hingga Juli tahun ini hanya tumbuh 7,74% (yoy), melambat dibanding bulan sebelumnya yang masih tumbuh 8,89%. Perlambatan kredit sejalan dengan siklus keuangan yang masih dalam fase kontraksi.

Sebenarnya, perlambatan yang paling mencolok hanya terjadi pada kredit modal kerja (KMK) yang hanya tumbuh 6,6% (yoy) pada semester I. Sedangkan pertumbuhan kredit investasi masih cukup tinggi, yakni 12%.

Kredit properti bahkan mulai menggeliat lagi dengan pertumbuhan 13,5%. Pertumbuhan kredit properti tersebut didorong oleh kredit real estate dan konstruksi yang masing-masing tumbuh 25,1% dan 17,9%.

Saya yakin bahwa pertumbuhan kredit akan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Pada semester II, pertumbuhan ekonomi akan lebih baik. BI memperkirakan ekonomi kuartal III akan tumbuh 5,2% sehingga keseluruhan tahun ini akan tumbuh di atas 5%.

Mudah-mudahan saja.

Untuk mencapai hasil optimal, pemerintah dan DPR diminta memperpanjang tahap pertama periode program tax amnesty dari akhir September ke akhir Desember 2016. Para wajib pajak, khususnya perusahaan besar membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami undang-undang dan peraturan pengampunan pajak serta merapikan administrasi.

Meski di bawah target, penerimaan pajak dari tax amnesty pada tahun anggaran berjalan bisa di atas Rp 50 triliun asalkan ada perpanjangan waktu tahap pertama.

Perlahan namun pasti, dana tebusan program tax amnesty terus meningkat. Hingga Sabtu, 10 September 2016, dana tebusan sudah mencapai Rp 8,9 triliun.

Pemerintah bisa segera mengajukan draf amendemen UU Pengampunan Pajak dan DPR diharapkan membahasnya bersama pemerintah. Seluruh proses bisa dilesaikan dalam sepekan jika pemerintah dan DPR padu dan memiliki pemahaman serta komitmen yang sama. Awalnya, pemerintah menargetkan dana repatriasi Rp 1.000 triliun dan nilai deklarasi Rp 4.000 triliun hingga 31 Maret 2017.

Mudah-mudahan saja masalah ini bisa didengar pemerintah.

Rumor tentang pengangkatan kembali Arcandra Tahar sebagai menteri Energi Sumber Daya dan Mineral kian berembus kencang. Isu tersebut menyeruak setelah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menerbitkan surat keputusan pengembalian status Arcandra sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang ditandatangani pada 1 September.

Keputusan tersebut keluar 17 hari sejak dia diberhentikan dari jabatan menteri pada 15 Agustus 2016. Arcandra yang dilantik sebagai menteri ESDM menggantikan Sudirman Said pada 27 Juli 2016 diberhentikan karena tersandung kasus dwi kewarganegaraan, yakni Indonesia dan Amerika Serikat. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kemudian menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) menteri ESDM. Secara politik, andai Arcandra dia hendak diangkat kembali menjadi menteri ESDM, itu sangat tergantung komunikasi politik Presiden dengan DPR. Toh, pengangkatan kembali Arcandra menjadi hak prerogratif Presiden. Artinya, dari aspek hukum dan politik, Arcandra tidak ada kendala.

Indra Yudi Otista III Jakarta Timur

Eko Prabowo Bintaro Sektor 9 Tangerang

Syamsul Depok Jawa Barat

Pertumbuhan Kredit

4

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

Contents

headline LaporanUtama 9 Tommy Bangkit Tommy Soeharto bertekad menggeluti bisnis properti. Naluri bisnisnya berkata, properti akan berkembang pesat di tahun mendatang.

Bisnis

Makro

18 Google Membangkang

Google dituduh mengemplang

30 Calo Gas Berkeliaran

pajak di Indonesia. bakal dipidanakan.

Para calo menjual alokasi gas yang didapatnya ke trader lain sampai bertingkat-tingkat, baru ke PGN atau Pertagas.

32 Pusing Menghitung Pajak

Keuangan 20 Kabar Bagus Produsen Ponsel

36 Tersandung Jabatan Rangkap Dua pejabat perusahaan pengelola investasi tersangkut kasus repo. Kalau pengawasan berjalan, kasus ini mestinya tidak terjadi.

Sisipan 24 Hutanku Semakin Merana

38 Perlu Ahli Memutarkan Uang

Kebakaran hutan yang setiap tahun terjadi semakin membuat hutan Indonesia gundul.

Pasar Modal 42 Tunggu Keputusan The Fed Pasar wait and see. Sebaiknya, pemerintah memperpanjang masa tax amnesty periode I.

44 Batu Bara Mulai Hangat

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

Membangun Kemitraan, Memberdayakan Komunitas Para siswa terus belajar dan menyiapkan diri masuk ke dunia kerja, termasuk anak-anak kami. Karenanya, kami berupaya sekuat tenaga untuk dapat menyediakan pelatihan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan kemitraaan yang dibangun bersama Pemerintah, LSM dan masyarakat, kami telah mendirikan dua Politeknik di Riau dan Aceh. Kemitraan tersebut kami lakukan untuk mengembangkan kurikulum dan meningkatkan kemampuan para pengajar.

Setiap tahun, ratusan siswa lulus dan siap menjadi tenaga terampil – membantu memberdayakan komunitas dimana mereka berada. Kemajuan pendidikan adalah kepedulian semua.

Termasuk kami.

Informasi selengkapnya tersedia di www.ChevronIndonesia.com

editorial (Lagi) Mengkhawatirkan Tax Amnesty

M

endekati akhir September, makin deg-degan hati pemerintah. Janganjangan benar dugaan Bank Indonesia bahwa target yang dipatok dalam program tax amnesty ketinggian. Bayangkan, dalam sembilan bulan, pemerintah menargetkan tambahan pendapatan pajak sebesar Rp 165 triliun. Namun ketika bulan ketiga hampir habis, yang menawarkan pajak sangat murah (2%), uang tebusan baru terkumpul Rp 8,5 triliun. Jadi baru mencapai 5,15%.

Dana repatriasi alias yang pulang kandangnya pun baru sedikit yakni Rp 18,5 triliun, masih jauh dari seribu triliun yang ditargetkan. Jadi, ada kemungkinan perkiraan BI yang benar. Otoritas moneter ini hanya memperkirakan penerimaan uang tebusan program amnesti pajak secara keseluruhan akan terakumulasi Rp 21 triliun. Dan dana repatriasi akan terkumpul Rp 180 triliun atau jauh dari target Rp 1.000 triliun.

Apa gerangan yang salah dari program pengampunan pajak ini? Padahal jelas, Indonesia (termasuk Singapura) terikat oleh kesepakatan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang tax evasion. Negara-negara di dunia sepakat membuka data yang ada di bank di manapun mulai tahun 2018. Sehingga tak mungkin lagi menyembunyikan harta kekayaan (tanpa ketahuan) berupa dana cair di luar negeri.

Dana yang mengendon di luar negeri ini cukup besar jumlahnya. Menurut catatan Ditjen Pajak, di Singapura saja ada Rp 6.400 triliun. Sedangkan di Hongkong diperkirakan ada Rp 5.000 triliun.

Jadi apakah masyarakat Indonesia yang kaya raya itu tidak takut pada hukum negerinya? Seorang yang tetap menyembunyikan kekayaannya akan dikenakan denda pajak 200% plus hukuman pidana kalau perlu.

Rupanya, ada saja alasan untuk mengelak. Kebanyakan, mereka bilang bahwa harta mereka berupa saham di sebuah perusahaan di luar negeri, jadi tak mungkin direpatriasi.

Celah lain dari kesepakatan OECD itu adalah dengan cara memborong properti yang mahal-mahal. “Mereka yang membeli properti di Singapura bertujuan agar Pemerintah Indonesia tidak mengetahui harta mereka,� ujar Ang Kok Leong, Senior Agen di SLP Realty Pte. seperti dilansir Bloomberg.

Maklum, dalam kesepakatan OECD itu, tercantum bahwa data dalam bentuk aset properti tak wajib dibuka. Makanya, tren pembelian properti mewah oleh orang Indonesia terus menanjak.

Menurut, Cushman & Wakefield Inc, konsultan properti internasional, warga negera Indonesia cenderung membeli properti di pusat kota Singapura.

Orang Indonesia juga memiliki kekhasan dalam hal membeli properti di Singapura. Mereka cenderung memilih hunian berukuran besar dan berlokasi dekat pusat perbelanjaan. Harganya, paling murah 2 juta dolar Singapura atau sekitar Rp 19,5 miliar. Ada juga yang dibeli dengan harga 55 juta dolar Singapura atau sekitar Rp 534 miliar.

Walhasil, orang Indonesia kini menempati posisi tiga —setelah China dan Malaysia—sebagai ekspatriat atau orang asing yang paling banyak membeli properti di Singapura.

Makanya, pantas program tax amnesty tidak mempan. n bk

Mereka yang membeli properti di Singapura bertujuan agar Pemerintah Indonesia tidak mengetahui harta mereka.

8

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

Tommy Soeharto bertekad menggeluti bisnis properti. Naluri bisnisnya berkata, properti akan berkembang pesat di tahun mendatang.

TEKS Setyo Adhi Nugroho dan Badrul

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

9

nis Tommy di sektor properti. Setelah Crowne Plaza, belum ada lagi proyek properti skala besar lain yang dibesutnya di Jakarta.

“Ini area premium. Setelah Crowne Plaza, bangunan existing berupa hotel 357 kamar, kami bangun apartemen, hotel mewah, dan juga kantor,” jelas Tommy kepada Kompas.com, di sela prosesi tutup atap Office Tower One, Jumat (9/9).

Karena itu, proyek yang mencakup Office Tower One, apartemen Regent Residence, hotel Regent, apartemen servis Fraser Residence, dan kelak Office Tower Two, dikerjakan dengan serius.

Sejak dilansir pada 2013 dan mulai konstruksinya setahun kemudian, progres Mangkuluhur City diklaim lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan. Tommy pun puas atas kerja dan kualitas konstruksi yang dihasilkan oleh kontraktor, PT Nusa Raya Cipta (NRC). “Saya puas, baik dari kerapian, kualitas bangunan, maupun detailnya,” kata Tommy.

Dia menambahkan, Mangkuluhur City merupakan persembahan terbaiknya untuk Jakarta. karena itu, dia tak sekadar membangun, melainkan membuat sebuah land mark (tengara) kota.

Tommy Soeharto dan Presiden Direktur KG Global Development Harry Gunawan meninjau maket proyek Mangkuluhur City: Pertaruhan bisnis.

10

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

foto: arenalte.com

K

onstelasi bisnis dan industri properti Indonesia tampaknya bakal bertambah ramai.

Persaingan yang semakin sengit hampir pasti tidak bisa dihindari. Lippo Karawaci, Bumi Serpong Damai, Alam Sutera Realty, Summarecon Agung, Ciputra Development, Agung Podomoro Land, Duta Pertiwi, dan Modernland Realty harus bersedia menerima kehadiran Hutomo Mandala Putera alias Tommy.

Tommy memang bukan pemain baru di bisnis properti, tapi ia seperti absen dalam beberapa tahun belakangan ini. Kini, putera bungsu Presiden II RI Soeharto ini mulai bangkit kembali menyemarakkan bisnis properti di Tanah Air. Kali ini, Tommy lewat Humpuss Group berkongsi dengan KG Global Development. Di lahan seluas 4 hektar di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta, mereka akan mendirikan properti multifungsi Mangkuluhur City.

Lahan di Jalan Gatot Subroto itu sudah lama dimiliki Tommy dan merupakan bagian dari land bank miliknya.

Mangkuluhur City boleh dikatakan sebagai pertaruhan bis-

foto: riset

Pun dalam hal desain, Tommy-lah yang memberikan persetujuan atau approval, setelah mitra strategisnya yakni Harry Gunawan, Presiden Direktur KG Global Development, terlibat langsung dari A sampai Z. “Iya Pak Tommy sebagai pemilik tanah yang memberikan approval. Pak Harry yang terlibat langsung dalam penentuan desain,” ungkap arsitek PTI Architects, Aditya W Fitrianto.

Untuk merealisasikan proyek yang nilainya mencapai US$ 1 miliar atau Rp 13,07 triliun ini, Tommy dan Harry berkongsi dengan skema berbagi keuntungan alias profit sharing.

Tommy dan Harry tak sendiri menggarap dan memperebutkan pasar di koridor Gatot Soebroto. Sebelum mereka, ada beberapa pemain kakap lain. Sebut saja PT Alam Sutera Realty Tbk yang membangun The Tower, dan PT Telkom Landmark Tower dengan Telkom Landmark Tower.

Menyusul Capital Place yang merupakan proyek kolaborasi antara Rajawali Property Group dan GIC Pte Ltd. Bahkan, Capital Place telah beroperasi. Di dalamnya, mencakup fasilitas akomodasi kelas mewah Four Seasons, menara perkantoran 47 lantai, ritel outlet dan restoran kelas atas.

“Capital Place adalah yang mewakili visi kami untuk kota Jakarta. Kami bangga memperkenalkan Four Seasons Hotel Jakarta di Capital Place,” ujar CEO Rajawali Property Group, Shirley Tan.

PERKAWINAN BISNIS Sektor properti memang belum bangkit secara utuh. Meskipun demikian, perkantoran Office Tower One Mangkuluh City sudah terjual 70% dari total area jual (saleable area) seluas 70% dengan posisi angka aktual US$ 5.000 atau Rp 65,5 juta per meter persegi.

“Sisanya yang 30 persen akan kami simpan (keep) untuk kemudian dilepas pada saat yang tepat,” kata Harry.

PT Bank KEB Hana merupakan penyewa mayoritas yang mengokupasi 13.000 area Office Tower One. Penyewa lainnya merupakan perusahaan berbasis Informasi dan Teknologi, serta jasa keuangan non-bank.

Sementara Apartemen Tower A sudah terserap 40% meskipun belum dilansir secara resmi. Hunian vertikal dengan luas terkecil 250 meter persegi dan griya tawang atau terluas 1.000 meter persegi ini dipatok mulai dari Rp 19 miliar hingga Rp 76 miliar.

Tommy mengatakan, properti merupakan bisnis yang akan terus digelutinya meskipun dalam dua tahun terakhir melambat. “Properti akan naik tahun 2017 mendatang. Karena itu, kami membangun lebih cepat dari yang dijadwalkan. Nanti, pada saat pulih kembali, aset ini akan berlipat-lipat harganya,” tutur Tommy kepada situs yang sama.

Terlebih lagi, lanjut dia, amnesti pajak mulai membawa dampak pada tingkat kepercayaan pasar dan investor untuk membelanjakan uangnya di sektor properti, khususnya perkantoran dan apartemen.

“Ini amnesti pajak merupakan stimulan paling efektif untuk mendongkrak aktivitas pembangunan, penjualan, dan investasi properti,” kata Tommy.

Kendati tak bersedia menyebut angka investasi yang men-

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

Maket proyek Mangkuluhur City, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta: Proyek mewah.

Hunian vertikal dengan luas terkecil 250 meter persegi dan griya tawang atau terluas 1.000 meter persegi ini dipatok mulai dari Rp 19 miliar hingga Rp 76 miliar. jadi bagian dari kontribusi Tommy, Presiden Direktur KG Global Development Harry Gunawan mengungkapkan kolaborasi yang dijalin berbentuk profit sharing.

Skema berbagi keuntungan ini diterapkan untuk Office Tower One setinggi 33 lantai dan 5 lantai rubanah, dan Apartemen Tower A setinggi 53 lantai dan 4 lantai rubanah.

Demikian halnya dengan Office Tower Two yang akan dikembangkan 2017 mendatang, Tommy dan Harry juga sepakat berbagi keuntungan.

Sementara itu, ada bangunan yang 100% dimiliki sepenuhnya oleh Tommy, yakni Apartemen Tower B yang merupakan apartemen servis (service apartment).

Apartemen servis ini dikelola oleh Fraser Hospitality dengan bendera Fraser Residence seluas 18.600 meter persegi dengan ketinggian 30 lantai dan 4 lantai rubanah.

Hunian vertikal dengan luas terkecil 250 meter persegi dan griya tawang atau terluas 1.000 meter persegi ini dipatok mulai dari Rp 19 miliar hingga Rp 76 miliar.

Adapun Office Tower Two direncanakan akan dimulai konstruksinya pada 2017 mendatang. Saat ini proses perizinan dan proses pembebasan lahan masih berlangsung.

Menurut Tommy, Office Tower Two ini akan ditambah ketinggiannya menjadi 80 lantai dari sebelumnya 60 lantai.

11

“Ini akan jadi supertall, dan kami bangga membangun land mark untuk Jakarta,” tandas Tommy.

Mangkuluhur City menempati area seluas 4 hektar. Nama proyek ini diambil untuk mengabadikan putra tunggal Tommy Soeharto yakni Darma Mangkuluhur Hutomo.

Selain empat menara tersebut di atas, Mangkuluhur City juga mencakup bangunan eksisting Crowne Plaza Hotel dengan kapasitas 357 kamar.

foto: www.grandsummitpecatu.com

PROYEK LAIN Tommy sudah bertekad ia akan membangkitkan bisnis propertinya di berbagai penjuru Tanah Air dalam beberapa tahun ke depan. Menurut dia properti merupakan bisnis yang akan terus digelutinya meskipun dalam dua tahun terakhir melambat.

Proyek berikutnya yang sedang dikerjakan dan bakal mengubah wajah koridor Gatot Subroto, Jakarta Selatan adalah Gayanti City. “Tahun depan, tepatnya Januari 2017, Gayanti City juga akan tutup atap (topping off),” sebut Tommy.

Proyek ini dirintis sejak 2013 dengan poyeksi nilai konstruksi Rp 2 triliun melalui bendera PT Buana Pacifik International.

Menempati area seluas 1,5 hektar, Gayanti City bakal berisi dua menara apartemen berkonsep loft 150 unit, masing-ma-

sing setinggi 39 lantai dengan harga jual perdana Rp 35 juta per meter persegi.

Selain apartemen, dibangun pula satu menara perkantoran 33 lantai. Untuk menara perkantoran, mereka mematok harga jual mulai dari Rp 40 juta per meter persegi.

Di Solo, pasca pengembangan Lor Inn Hotel dengan klasifikasi bintang lima, Tommy bakal membesut hotel lainnya di atas lahan yang sudah dimilikinya sejak lama (land bank).

Namun, dia tak bersedia merinci rencana pembangunan hotel di kota terbesar kedua di Jawa Tengah ini. Yang pasti saat ini tengah dilakukan studi kelayakan (feasibility study).

Sementara di Bali, megaproyek yang menjadi magnit buat para investor untuk bergabung adalah Pecatu Indah Resort.

Melalui tentakelnya, PT Bali Pecatu Graha (BPG), Pecatu Indah Resort dirancang seluas 400 hektar.

Di megaproyek ini, BPG selaku pemilik konsesi lahan, menggandeng investor-investor untuk mengembangkan properti di atasnya.

Sebut saja Grand Summit Pecatu. Investor yang digandeng adalah Stareast Group yang berbasis di Singapura.

Selain Grand Summit Pecatu, proyek yang sudah dan akan dikembangkan mencakup Pecatu Indah Hotel and Resort yang terdiri dari Le Grande Suite, New Kuta Hotel, The Rich Prada, Lexington Klapa Resort, 7 Haven, Jumeirah, New World Grand Resort, dan Amari Pecatu.

Berikutnya Golf Residence and Townhouse yang terdiri dari Aster Villas, 17 Hole Villas, Bougenville Villas, dan Entertainment dan Amusement yang meliputi New Kuta Golf, Klapa, dan New Kuta Green Park.

Setelah Bali, daerah berikutnya yang akan digarap adalah Provinsi Bangka Belitung (Babel). Di sini, Tommy akan mengembangkan Golf Hotel and Resort. “Insya Allah, tahun depan sudah mulai berjalan,” sebut Tommy.

Meski enggan mengungkapkan belanja modal untuk investasi proyek-proyeknya tersebut, dia mengakui lahan-lahan yang akan dikembangkannya tersebut merupakan land bank yang sudah diakuisisi dan dimilikinya sejak lama. n

Stareast Sejahtera Grand Summit Pecatu Bali: Membangkitkan bisnis propertinya.

12

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

Kawasan Gatot Subroto, Jakarta: Kawasan alternatif.

Ini Area Premium “Ini area premium,” kata Tommy Soeharto saat menunjuk pembangunan properti multifungsi Mangkuluhur City di kawasan Gatot Subroto, Jakarta.

Tommy betul. Area Semanggi yang merupakan bagian dari koridor Gatot Soebroto dan termasuk dalam kawasan bisnis Segi Tiga Emas (golden triangle) Jakarta, dianggap sebagai salah satu lokasi premium.

Letaknya strategis dan bisa diakses dari berbagai arah, mulai dari utara, selatan, timur, dan barat serta dilintasi jaringan Tol Dalam Kota, jalur bus (busway) dan kelak light rail transit (LRT).

Kendati merupakan jalan arteri, perkembangan Jalan Jenderal Gatot Subroto masih kalah dibandingkan dengan Jalan Jenderal Sudirman.

Padahal, jalan yang membentang sepanjang 6,7 kilometer dari Patung Pancoran sampai Pejompongan, Bendungan Hilir, ini memiliki infrastruktur yang prima, termasuk jalur busway dan jalan tol dalam kota.

Julis Warouw, Direktur PT Sintesis Kreasi Utama, menuturkan kawasan Gatot Subroto seperti berlian yang belum diasah.

“Jalan Gatot Subroto merupakan jalan arteri yang termasuk jalan nasional. Di sini banyak terdapat intitusi negara. Infrastruktur di sini lebih baik dibanding kawasan

Sudirman, tetapi perkembangannya masih tertinggal,” ujar Julius.

Beberapa pengembang, ia mengatakan, mulai melihat potensi Gatot Subroto dan membangun kawasan ini, seperti St Regis dan Mangkuluhur City.

“Kawasan Gatot Subroto akan menjadi alternatif bagi kawasan CBD yang mulai kehabisan lahan, yang membuat harga lahan di kawasan tersebut meroket,” tutur Julius.

Seperti halnya Julius, Head of Research Savills PCI Anton mengatakan bilangan Gatot Subroto banyak dilirik karena harga lahan yang lebih murah ketimbang Sudirman. Berada di pusat kota, kawasan ini cocok dijadikan lokasi pengembangan kantor, apartemen dan midex-use development.

“Akan tetapi, kawasan Gatot Subroto juga memiliki kelemahan. Daerah ini adalah kawasan yang macet. Selain itu, akses untuk memutar ke seberang jalan jauh, sementara infrastruktur untuk pejalan kaki yang ingin menggunakan jembatan penyeberangan masih minim,” ujar Anton.

Berbicara seputar kemacetan di Gatot Subroto, Julius mengatakan, hal itu disebabkan penumpukan di titik-titik tertentu.

Dia optimistis seiring dengan penambahan infrastruktur jalan dan transportasi, kemacetan bisa terurai.

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

“Dengan rampungnya fly over kuningan, jalur LRT (light rail transit), dan munculnya sentra-sentra bisnis baru di Gatot Subroto, saya yakin kemacetan akan terurai,” kata dia.

“Apalagi saat ini mulai banyak eksekutif yang memilih transportasi publik yang dinilai lebih efisien,” ujar Anton.

Di sisi harga, kawasan Gatot Subroto adalah sebuah anomali. Jika biasanya harga jual lahan lebih tinggi dari nilai jual objek pajak (NJOP), maka di Gatot Subroto berlaku sebaliknya.

Berdasarkan data 2014, NJOP di kawasan Gatot Subroto dipatok Rp 59 juta per meter persegi, sementara harga jualnya hanya Rp 35 juta-Rp 40 juta per meter persegi.

Anton mengatakan angka NJOP yang ditentukan pemerintah daerah lebih tinggi dari harga transaksi karena permintaan tidak setinggi yang diperkirakan pemerintah.

Sedangkan di sisi lain, Julius menilai penetapan harga NJOP yang tinggi di Jalan Gatot Subroto karena pemerintah daerah melihat potensi wilayah tersebut. Dia juga optimistis pemerintah akan berbuat sesuatu untuk mengembangkan kawasan tersebut.

Setidaknya ada delapan proyek baru yang tengah dikembangkan di Jalan Gatot Subroto dari 16 proyek yang direncanakan. n

13

Menunggu Dana Rp 1.000 Triliun Setelah diumumkan program tax amnesty memang ada kenaikan permintaan untuk properti.

P

TEKS Badrul

Foto: Dahlan RP

rogram tax amnesty atau pengampunan pajak yang sudah digulirkan oleh pemerintah sejak Juli lalu, ternyata membawa angin segar bagi bisnis properti. Bagaimana tidak, ada dana repatriasi sebesar Rp 1.000 triliun yang ditargetkan masuk.

Tentu saja, angka itu bukan angka kecil. Dengan uang sebesar itu, sebagian diperkirakan akan masuk ke sektor properti. Analis Mandiri Sekuritas, Liliana S Bambang, dalam risetnya yang dibagikan kepada nasabah menyebutkan bahwa permintaan untuk sektor properti memang meningkat setelah pengumuman adanya tax amnesty. “Harapannya transaksi akan mengalami perbaikan pada

kuartal keempat 2016,� katanya.

Meskipun demikian, Liliana mengatakan kebanyakan para agen properti menilai tidak akan ada kenaikan harga properti walaupun program pengampunan pajak ini telah diumumkan. Hal itu tercermin dari hasil survei Mandiri Sekuritas terhadap 20 agen properti yang berlokasi di Jakarta dan sekitarnya.

Menurut hasil survei itu, setelah diumumkannya tax amnesty memang ada kenaikan permintaan untuk properti, baik di sektor hunian baru ataupun sekunder yang diakui oleh 80% responden.

Namun, 50% dari responden itu menyatakan belum ada peningkatan transaksi. Mereka berharap akan ada peningkatan signifikan setelah kuartal keempat.

Para agen properti tersebut memperkirakan kenaikan harga hanya akan berada di angka 5%-15%, atau tidak akan sebaik yang terjadi di 2012. Hanya ada dua area yang diperkirakan akan mengalami kenaikan harga hingga lebih dari 20%, yakni Jakarta Garden City dan Bekasi yang merupakan pengembangan milik PT Metropolitan Land Tbk (MTLA). “Proyeksi kenaikan di Jakarta Garden

Pembangunan apartemen: Masih menunggu waktu tepat.

14

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

City dikarenakan adanya pembangunan AEON Mall,” katanya.

Meskipun kondisi awal tahun lemah, masih ada harapan bagi industri properti untuk tumbuh tahun ini karena ada penerapan tax amnesty di semester kedua. Kebijakan pemerintah yang baru saja disahkan tersebut dipercaya dapat memberikan angin segar bagi industri dan mendorong pada developer mencapai target tahun ini.

“Permintaan untuk produk premium dan apartemen masih terbatas pada kuartal kedua tahun ini, dan pembeli kelihatannya masih menunggu waktu tepat. Menurut kami, permintaan untuk segmen ini akan meningkat pada kuartal keempat 2016 setelah tenggat pertama untuk mengajukan tax amnesty yaitu September 2016,” tulis riset Citi.

Riset CIMB juga menggarisbawahi hal yang sama dengan Citi.

Selain tax amnesty, relaksasi rasio nilai pinjaman terhadap harga properti akan menjadi katalis bagi sektor ini. Secara otomatis, marketing sales akan meningkat ke depannya. CIMB pun memberikan rekomendasi tambah bobot (overweight) bagi saham-saham properti. “Tetap overweight dengan BSDE dan PWON sebagai pilihan utama kami,” tulis riset tersebut.

Optimisme terhadap semester kedua juga diungkapkan oleh developer, yang mengaku sudah mulai menghadapi lebih banyak pertanyaan terkait produk properti yang bisa menjadi aset inves-

Setelah diumumkannya tax amnesty memang ada kenaikan permintaan untuk properti, baik di sektor hunian baru ataupun sekunder yang diakui oleh 80% responden.

Namun, 50% dari responden itu menyatakan belum ada peningkatan transaksi. tasi bagi dana repatriasi dari tax amnesty yang masuk ke Indonesia.

“Sudah banyak yang menanyakan, mungkin efeknya ke marketing sales akan terasa setelah tenggat deklarasi tax amnesty tahap pertama. Para wajib pajak yang meminta tax amnesty biasanya meminta produk untuk menengah atas. Kita tunggu di September-Desember,” kata Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland, Archid Noto Pradono.

Menyambut potensi tax amnesty ini, Intiland pun sudah mulai menyiapkan sosialisasi kepada pelanggannya. Perseroan mengatakan telah melatih para staf pemasarannya untuk bisa menjelaskan tentang tax amnesty. Bahkan, perseroan pun meluncurkan tagline “Buy property with tax amnesty. Talk to Intiland today.” n

Kinerja Emiten Properti

Sejumlah emiten properti sudah menyampaikan laporan pra-penjualan (marketing sales) untuk enam bulan pertama 2016 yang secara umum, masih kurang baik bila dibandingkan dengan kinerja pada periode sama tahun lalu. Hal ini memberi sinyal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama tahun ini masih belum cukup kuat.

Berdasarkan data, pra-penjualan emiten properti ini per Juni 2016 masih belum mencapai separuh dari target yang mereka canangkan untuk setahun. Sebagai catatan, marketing sales adalah penjualan yang belum dibukukan dan biasa digunakan oleh pengembang untuk modal membangun properti.

Contoh penurunan kinerja terlihat dari emiten properti dengan kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang mencatat marketing sales Rp 2,53 triliun pada paruh pertama tahun ini, turun 27% dibandingkan dengan pencapaian periode sama 2015. Angka tersebut pun baru mencapai 37% dari total target tahun ini sebesar Rp 6,86 triliun.

Begitu juga dengan pencapaian PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) yang mencatat marketing sales Rp 1,14 triliun atau 37% dari target tahun ini. Kinerja tersebut pun menurun 43% bila dibandingkan dengan angka tahun lalu Rp 2 triliun.

Tren penurunan ini juga terasa pada PT

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

Summarecon Agung Tbk (SMRA) dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) yang masing-masing mencatat penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 34% dan 15% menjadi Rp 1,7 triliun dan Rp 2,99 triliun.

Realisasi target mereka pun masih 38 persen untuk SMRA dan 32 persen untuk CTRA. Namun, ada satu emiten properti yang mencatat kenaikan marketing sales selama periode pertama tahun ini, yaitu PT Intiland Development Tbk (DILD). Perseroan mencatat kenaikan marketing sales lebih dari dua kali lipat menjadi Rp1 triliun. Realisasi terhadap target tahun ini pun cukup besar yaitu 45%.

Meskipun kinerja paruh pertama tahun ini masih lemah, marketing sales untuk April-Juni 2016 terlihat mulai bangkit. Hal ini mungkin terjadi karena para developer telah meluncurkan produk properti mereka pada kuartal kedua pada tahun ini.

Riset Citi yang telah dibagikan kepada nasabah menyatakan bahwa volume penjualan unit properti juga bertambah selama kuartal kedua pada tahun ini. Namun, pertambahan volume tersebut terjadi pada segmen menengah ke bawah, artinya untuk properti yang harganya kurang dari Rp 2 miliar per unit. n

15

Kapal tanker Humpuss: Nafas perusahaannya akan terus panjang.

Humpuss Ingin Terus Hidup Humpuss akan berekspansi di bisnis baru. Selain itu, utang-utang perusahaan akan segera dibayarkan.

TEKS Badrul

A

ngin segar bertiup dari PT Humpus. Setelah lama tak terdengar, melalui anak usahanya, PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HIT), perusahaan milik Tommy Soeharto ini, mulai bangkit.

Tahun 2014 pun menandai eksistensinya HIT yang berhasil mengoperasikan 19 kapal tanker, termasuk kapal penumpang. Kehadiran kapal-kapal tanker ini sedikit banyak menolong perusahaan dari keterpurukan akibat dililit utang. Direktur Utama PT HIT Theo Lekatompessy mengatakan, utang sebesar Rp 2,5 triliun pada 2012 sudah berkurang lebih dari 56%.

Utang tersebut dimiliki anak usaha PT Humpuss Sea Transport (HST). HIT pun berencana melunasi utang tersebut. Pembayaran akan dilakukan melalui dua skema. Skema pertama, melalui penukaran aset atau debt to asset swap (DAS), dan skema kedua dilaku-

16

kan dengan cara konversi saham atau debt to equity swap (DES).

Skema DAS akan dilakukan HIT dengan menyerahkan aset miliknya senilai Rp 1,33 triliun atau setara 95% dari total utang kepada pemilik hak tagih, yaitu Athens Fund, SA. Sementara sisanya Rp 70 miliar atau 5% dari total utang akan dibayarkan melalui skema DES. Dengan adanya skema DES, kepemilikan saham Humpuss Intermoda hanya terdilusi 1,5% dari sebelumnya 69,35% menjadi 67,78%.

Jika semua berjalan sesuai rencana, maka sisa utang yang dimiliki perseroan sebesar Rp 1,3 triliun. Sisa utang tersebut nantinya akan dibayar dengan cara konvensional hingga 2033 mendatang. “Syukurlah utang kami menjadi Rp 1,3 triliun pada 2013 dan kami akan tetap berupaya menyembuhkan perusahaan ini,� kata Theo.

ANGKUTAN SEMEN Direktur Keuangan HIT, Budi Haryono mengatakan, HIT akan melakukan sejumlah ekspansi bisnis dan menyiapkan belanja modal untuk memperkuat empat portofolio bisnisnya.

Keempat bisnis yang dibidik yaitu transportasi gas alam cair atau liquid natural gas (LNG), angkutan petrokimia, transportasi penunjang pengeboran lepas pantai (offshore) dan angkutan semen. Ada pun perincian belanja modal itu meliputi, angkutan gas sekitar US$ 338 juta, angkutan offshore US$ 254 juta, angkutan petrokimia US$ 39 juta, dan angkutan semen sekitar US$ 19,5 juta.

Nantinya, alokasi bujet itu untuk membeli sejumlah kapal angkutan. Empat kapal angkutan gas, yaitu tiga kapal mini LNG senilai US$ 122 juta dan satu kapal tanker gas bernilai US$ 220 juta akan dipakai untuk mengikuti tender gas di Pertamina. Selanjutnya dua kapal untuk pengembangan bisnis angkutan petrokimia, yaitu satu tanker amoniak senilai US$ 15 juta dan satu tanker minyak bernilai US$ 20 juta.

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

Foto: istimewa

Tommy Tetap Pengendali

PT Gatari Air Service: Bisnis penyewaan pesawat.

Perusahaan ini akan membeli 12 unit kapal untuk bisnis offshore. Kapal tersebut penggunaannya, terbagi tujuh unit kapal offshore suport vessels dengan nilai investasi sebesar US$ 150 juta, tiga unit kapal anchor handling tug supply berharga US$ 50 juta, satu unit kapal accomodation work barge (AWB) bernilai US$ 25 juta dan satu unit kapal floating storage offshore senilai US$ 30 juta. Sementara untuk semen, HIT akan beli dua kapal dengan total investasi US$ 20 juta.

Baik Theo maupun Budi sangat optimis, nafas perusahaannya akan terus panjang dan perusahaannya dapat meraih laba. “Tahun ini ada pemasukan laba, dan secara perlahan perusahaan akan sembuh,” jelas Theo.

Mengangkut semen bagi HIT merupakan solusi setelah pemerintah mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang melarang ekspor bahan tambang mentah.

Selama ini HIT hanya mengangkut bahan tambang yang merupakan 20% dari total pengangkutan perseroan. Nah, gara-gara beleid ini, market share HIT berkurang. “Kita beralih ke semen, karena sektor ini lebih stabil pertumbuhannya sekitar 7% - 10% per tahun,” kata Budi. n

Sekadar kilas balik, orang penting di balik PT Humpuss adalah Tommy Soeharto, yang menjabat presiden komisaris. Hingga kini Tommy masih mengendalikan seluruh unit bisnis perusahaannya. Sebagai sebuah grup, bisnis Humpuss membentang dari sektor energi, pertambangan, transportasi, kapal tanker, properti hingga bisnis penyewaan pesawat dan helikopter.

Di bidang energi, Humpuss memiliki PT Humpuss Patragas, PT Humpuss Pengolahan Minyak dan PT Usaha Gemilang Utama. Di bisnis ini, Humpuss menjadi pengelola ladang minyak Cepu Bojonegoro bersama Pertamina. Humpuss juga bermain di batubara sejak 2005 dan menghasilkan produk ethanol.

Di sektor petrokimia, ada PT Humpuss Aromatik, PT Humpuss Karbometil Selulose, PT Kaltim Methanol Industri. Pabrik aromatik di Aceh didirikan sebagai batu pijakan bagi Humpuss untuk mengembangkan produksi, distribusi serta logistik maupun fasilitas pendukung lainnya di bidang petrokimia.

Di bisnis transportasi, Humpuss memiliki HIT yang bergerak di transportasi laut dan PT Gatari Air Service di bisnis penyewaan pesawat. n

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

17

Bisnis Pajak

G Membangkang Kantor Google Indonesia: Menolak diperiksa.

Google dituduh mengemplang pajak di Indonesia. bakal dipidanakan.

TEKS Sri Wulandari Foto Riset

18

oogle Indonesia bikin ulah. Menolak diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). Ini terkait rencana pemerintah untuk mengejar perusahaan OTT (over the top) asing agar membayar pajak di Indonesia. Ya, pemerintah memang tengah mengejar para pengembang media sosial.

Tak hanya Google, pemilik Facebook, Whatsapps, atau Twitter ditargetkan bakal dikenai pajak. Tujuannya untuk melindungi konsumen di Indonesia dan alasan pajak. Badan usaha tetap itu juga harus memiliki kantor dan karyawan di Indonesia. Peraturan penetapan pajak ini didasarkan atas perhitungan pemasangan iklan dari individu dan beberapa perusahaan Indonesia, Sayangnya Google menolak. Google menolak diperiksa dan menolak ditetapkan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Dan, itu bikin Ditjen Pajak berang. “Kita akan tingkatkan itu menjadi bukti permulaan atau semacam investigasi karena menolak untuk diperiksa. Itu indikasi pidana. Kita akan

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

Bisnis Pajak Serikat itu menyetorkan pajak dengan jumlah jauh lebih rendah dari angka sepatutnya. Dia pun memperkirakan, pendapatan Google dari aktivitas bisnisnya di Indonesia ditaksir lebih dari Rp 2,5 triliun per tahun, terutama dari iklan.

Selain itu, Google telah terdaftar sebagai wajib pajak penanaman modal asing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tanah Abang, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Google Singapore PTE Ltd sejak 15 September 2011. Dengan demikian, menurut Pasal (2) ayat (5) huruf (N) UU Pajak Penghasilan, Google seharusnya berstatus sebagai BUT, sehingga setiap pendapatan maupun penerimaan yang bersumber dari Indonesia berhak dikenakan pajak penghasilan.

melakukan langkah lebih keras,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv.

Menurut Haniv, sebelumnya pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Google Asia Pacific Pte Ltd yang berlokasi di Singapura terkait kemungkinan dilakukan pemeriksaan pajak. Namun proses tersebut gagal karena perusahaan jaringan yang berbasis di AS tersebut menolak. Nah, gara-gara penolakan itu, besar kemungkinan Google akan dipidanakan.

Tuduhan terhadap Google Indonesia pun tak main-main.

Google dianggap mengemplang pajak karena belum menjadi BUT. Dengan kata lain, Google Indonesia belum menjadi wajib pajak. Pemerintah sendiri, sudah bersiap melakukan perhitungan dengan tarif pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang lebih rendah dari tarif normalnya.

Ditjen Pajak pun telah berancang-ancang meningkatkan tahapan ke investigasi karena mereka menolak diperiksa. “Ini merupakan indikasi adanya tindak pidana,” kata Hanif.

Nantinya, sambung Hanif, langkah investigasi dan tindakan yang lebih keras akan dilakukan secepatnya. Namun, dalam momentum kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, pihaknya akan menunggu hingga akhir September 2016.

Dalam asumsi Hanif, perusahaan teknologi asal Amerika

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

HANYA DAPAT FEE Asal tahu saja, transaksi bisnis periklanan di dunia digital (yang merupakan ladang usaha Google) pada tahun 2015 saja mencapai US$ 850 juta atau sekitar Rp 11,6 triliun. Sungguh angka yang fantastis, tetapi pungutan pajak tidak masuk pemerintah.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, 70% dari nilai itu didominasi perusahaan internet global (OTT) yang beroperasi di Indonesia, termasuk Google.

Memang terkesan lucu juga, yang pasang iklan orang Indonesia dan yang melihat tampilan iklan adalah rata-rata orang Indonesia, tetapi pajaknya dibayarkan ke pihak lain. Berbeda dengan negara lain yang sudah menetapkan pajak iklan dari perusahaan yang akses internetnya masuk ke wilayah tersebut.

Selama ini, Google hanya membayar pajak terbatas atas kantor perwakilannya di Indonesia yaitu Google Indonesia, yang memperoleh pemasukan (fee) dari Google.

Google hanya membayar pajak penghasilan Pasal 21 dan 23.

Pajak ini ditanggung oleh karyawan, bukan merupakan pajak perusahaan. Pajak terbesar justru dibayarkan ke Singapura. Sementara di dalam negeri hanya dapat fee saja.

Karena beroperasi sebagai kantor perwakilan, bukan sebagai BUT, maka selama ini Google tidak pernah dipotong PPN maupun PPh-nya. Pajaknya itu atas fee dari representative Google yang kecil sekali, hanya sepersekian persen dari revenue Google.

“Fee-nya tidak sampai 4% dari revenue,” kata dia.

Tentu saja, Google menolak tuduhan itu. Juru bicara Google Indonesia menyebutkan bahwa selama ini pihaknya telah membayar pajak dan mengikuti berbagai peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Perusahaan pun sudah berdiri sebagai badan hukum Indonesia.

Head of Corporate Communication Google Indonesia, Jason Tedjakusuma mengatakan Google Indonesia telah beroperasi sebagai perusahaan Indonesia sejak tahun 2011. “Kami telah dan akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia dan telah dengan taat membayar semua pajak yang berlaku di Indonesia,” katanya. n

Kita akan tingkatkan itu menjadi bukti permulaan atau semacam investigasi karena menolak untuk diperiksa. Itu indikasi pidana.

Kita akan melakukan langkah lebih keras.

19

Bisnis Sertifikasi

Kabar Bagus Produsen Ponsel Sertifikasi ponsel akan dihapuskan dengan alasan waktu pengujian terlalu lama, sehingga ponsel terlambat diterima pasar.

TEKS Sri Wulandari Foto DAHLAN RP

A

da kabar bagus bagi para produsen ponsel. Tak lama lagi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan akan memangkas proses sertifikasi telepon seluler, terutama untuk merek-merek global. Rencana itu dipastikan akan berjalan pada Januari 2017 mendatang. Nantinya proses sertifikasi ponsel yang sekarang berlaku di Indonesia mengalami perubahan.

Ada dua pilihan, yakni tanpa menempuh jalur pengujian hanya melampirkan hasil tes laboratorium (standar internasional) dan mengikuti jalur pengujian di laboratorium yang tersedia di Tanah Air. Produsen ponsel yang ingin sertifikasi untuk ponsel mereka tetapi tidak meleng-

Penjualan ponsel: Karena terlalu lama.

20

kapinya dengan laporan pengujian, maka wajib menjalankan uji laboratorium terlebih dahulu di Indonesia.

Apabila setelah hasil pengujian dari laboratorium lokal tersebut dicek sesuai dengan standar nasional yang telah di tetapkan di Indonesia, maka ponsel tersebut lolos dan selanjutnya akan mendapatkan sertifikasi Postel. Tetapi untuk ponsel yang telah memiliki laporan untuk hasil pengujian, hanya diperlukan menyertakan dokumen yang diperlukan serta telah memenuhi standar internasional.

Asal tahu saja, selama ini sebuah produk ponsel pintar atau alat telekomunikasi lain yang hendak masuk Indonesia, harus melewati uji sertifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber

Daya dan Perangkat Ponsel dan Informatika (SDPPI). Aturan mengenai sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi telekomunikasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2014.

Untuk prosedur pengujian di dalam lab atas teknis perangkat ponsel memerlukan waktu setidaknya 18 hari kerja atau kira-kira butuh waktu satu bulan sebelum ponsel tersebut dapat dipasarkan oleh masyarakat. Tentu saja, proses tersebut memakan waktu lama ini. Akibatnya teknologi terkini yang ada di dalam ponsel tersebut, baik aplikasi, maupun fitur lain terlambat dimanfaatkan.

Dengan alasan itu pula, uji sertifikasi pada ponsel dihapuskan. Dengan penghapusan uji sertifikasi pada ponsel tersebut akan semakin memperlancar arus teknologi yang masuk sehingga masyarakat lebih diuntungkan. Percepatan penerbitan sertifikasi ini juga melihat perkembangan ponsel yang begitu cepat sehingga teknologi harus cepat terkirim ke pasar. Model ponsel yang semakin banyak juga dapat menimbukan antrean dalam proses pengujian perangkat.

Bagi ponsel merek asing (global brand) tidak lagi melakukan uji laboratorium, sedangkan global brand tertentu akan disepakati bersama. Nantinya, brand-brand global seperti iPhone dan Samsung tak lagi melewati uji sertifikasi. “Rencananya mulai Januari 2017, tidak perlu proses sertifikasi brand global. memang balai uji kita lebih canggih dari brand global?� kata Rudiantara.

Untuk melindungi konsumen, nantinya Kementerian Komunikasi dan Informatika akan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dengan melakukan sampling pasar setelah ponsel model baru diluncurkan. “Brand ini spesifikasinya memenuhi standar internasional, nanti kita lakukan pengecekan di pasar bersama Kementerian Perdagangan,� sambungnya.

Sementara itu, untuk produksi lokal, nantinya Kementerian Komunikasi dan Informatika akan terlibat dalam proses desain, sehingga produsen tidak perlu lagi melakukan sertifikasi atas produk yang sudah jadi. Rudi memastikan ponsel untuk segmen low-end masih harus melalui uji sertifikasi oleh Dirjen Postel. n

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

Bisnis Pasar online

Keberadaan para generasi milenial di dunia digital membuat Samsung melirik pasar online. Apa saja yang dilakukan?

Makin Ramai karena Samsung

TEKS Sri Wulandari Foto DAHLAN RP

S

amsung Electronics Indonesia melirik pasar online untuk memasarkan produknya. Samsung pun serius menggarap sistem penjualan online. Samsung mengawalinya dengan resmi merilis smartphone kelas menengah, Galaxy On 7 di Indonesia. Smartphone Android itu hanya dipasarkan melalui toko online.

Fokus memasarkan ponsel secara online ini diakui oleh Jo Semidang, Corporate Marketing Director Samsung Electronics Indonesia baru diputuskan pada awal tahun 2016. “Kami melihat online ini sebagai sebuah channel yang potensial, karena ada milenial hampir 50%,” kata Jo Semidang Corporate Merketing Director Samsung Electronics Indonesia.

Menurut Jo keberadaan para generasi milenial di dunia digital ini membuat Samsung mengikuti pergerakan konsumen. “Kami juga harus mengembangkan bisnis online, karena itu di sini ada partnerpartner kami,” katanya. Ia menyampaikan para partner e-commerce yang dipilih merupakan ahli dibidang perdagangan online saat ini.

Dalam prentasinya, Jo menyebutkan bahwa hampir separuh pengguna internet (49 persen) merupakan digital native atau mereka yang berusia 18-25 tahun.

Dari angka tersebut 85% akses internet datang dari smartphone. Lebih dari itu, smartphone saat ini cenderung digunakan untuk video, music streaming dan online game (38%).

Jo menyebutkan ada tiga langkah yang dilakukan Samsung untuk mengembangkan penjualan online yaitu, pertama, membangun online channel bersama partner. Samsung menggandeng 8 situs e-commerce sebagai rekanan dalam mengembangkan channel online. “Strategi online Samsung kedepannya kami melihat kemungkinan lain bisa jadi warna eksklusif memang tujuannya meningkatkan online shopping di Indonesia,” kata Jo. Karena itulah, Samsung Galaxy On 7 hanya dipasarkan secara online dan eks-

Samsung Electronics Indonesia: Pasarkan ponsel.

klusif melalui AlfaCart, Bhinneka, Blibli. com, Dinomarket, JD ID, Klik Indomaret, Lazada, dan MatahariMall. Strategi penjualan Galaxy On7 hanya melalui toko online ini merupakan yang pertama kalinya bagi Samsung Indonesia. “Selain itu penjualan eksklusif secara online yang kami lakukan untuk peluncuran Galaxy On7 kami harap dapat mendorong ekonomi digital di Indonesia untuk berkembang lebih cepat lagi,” ujarnya.

Akan halnya, Galaxy On7 dibekali

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

dengan chipset Qualcomm Snapdragon 410 dengan CPU Cortex-A53 quad-core 1,2 GHz. Memiliki layar berbentang 5,5 inci yang mendukung resolusi HD 720p.

Dilengkapi dengan RAM 1,5 GB, media penyimpanan berkapasitas 8 GB yang dapat ditingkatkan menggunakan kartu microSD hingga 128 GB. Ada juga kamera utama (belakang) 13 megapiksel f/2.1 lengkap dengan lampu flash. Sementara di bagian depan, ada kamera 5 megapiksel. n

21

Profil

William Tanuwijaya CEO Tokopedia

Mantan Penjaga Warnet yang Sukses Pernah diremehkan dan dianggap memiliki mimpi yang terlalu tinggi, kini William sukses membesarkan Tokopedia.

TEKS Sri Wulandari foto Dimas Ardian/Bloomberg

22

reviewweekly reviewweekly06 05Tahun TahunVI VI||19-25 12-18 September 2016

Profil

B

elanja online kini menjadi sebuah budaya modern yang tak terelakan. Nama William Tanuwijaya menggema seiring meroketnya Tokopedia, sebuah pasar online yang sukses meraup pelanggan jumlah penggunjung terbesar. Dialah pendiri sekaligus CEO Tokopedia.

Tokopedia menjadi satu-satunya situs dalam daftar 10 besar yang paling sering dikunjungi. Tokopedia juga masuk “Brands Top 50 Most Valuable Indonesian Brands 2016” yang digawangi oleh WPP dan Millward Brown, lembaga penelitian global yang melakukan survei dan penilaian terhadap brandbrand Indonesia.

Tokopedia masuk dalam “Top 50 Valuable Indonesian Brand” berada di peringkat kedua kategori “One To Watch” karena memiliki potensi pasar brand yang cukup luas di sektor start up di Indonesia. WPP menyebutkan Tokopedia memiliki nilai jual yang tumbuh 22% seiring dengan tumbuhnya daya beli masyarakat, khususnya dalam berbelanja online.

“Perjalanan kami selama 7 tahun terakhir telah mengantarkan Tokopedia menjadi situs lokal paling favorit di Indonesia,” kata William.

Tokopedia, mendapat 1,90 juta kunjungan dan 5 juta unduhan di Play Store. Dari peringkat di Alexa, Tokopedia ada di posisi 9. Secara global, Tokopedia.com berada di ranking 713 dunia, ditopang traffic 96,2% dari Indonesia. Saat awal berdiri tahun 2009, valuasi Tokopedia hanya senilai Rp 1 miliar, lalu pada 2014 nilainya meroket sampai Rp 1 triliun.

William menyatakan, misi perusahaan ini hingga tahun 2017 adalah menjadikan Tokopedia sebagai perusahaan rujukan bagi 80% para pelaku e-commerce di Tanah Air. Di balik Tokopedia, ada Softbank yang menyuntikan dana USS$ 100 juta, investor lain yang sekaligus menjadi pemilik saham Tokopedia adalah PT Indoguna Dwitama, East Ventures, Cyber Agent Venture, dan netprice.com. April 2016, Tokopedia kembali mendapat suntikan dana sebesar Rp 1,9 triliun. William mengklaim, investasi kepada perusahaannya ini merupakan yang terbesar bagi perusahaan internet Indonesia dan Asia Tenggara.

AWALNYA DIREMEHKAN Jika melihat kondisi Tokopedia saat ini, William mengaku bangga. Meski saat merintis pertama kali, dia diremehkan banyak orang. Betapa tidak, mantan penjaga warung internet dianggap terlalu muluk dan punya mimpi terlalu tinggi. Pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 18 November 1981 ini, memang sempat bekerja sebagai penjaga Warnet untuk mencari biaya tambahan kuliahnya di Universitas Bina Nusantara (Binus) Jakarta.

“Ini adalah kisah saya berkenalan dan jatuh cinta dengan internet. Ketika internet masih mahal, saya bisa menggunakannya dengan gratis, bahkan dibayar—sebuah blessing in disguise,” katanya.

Setelah lulus kuliah, William diterima bekerja di kantor pengembangan software komputer. Dari sinilah timbul keinginannya untuk membuat perusahaan sendiri. Akhirnya pada 2007, bersama Leontinus Alpha Edison, sahabatnya, dia membuat Tokopedia.

Saat itu, William melihat banyak pembeli via online mengeluhkan banyaknya penipuan transaksi. Berangkat dari situ, dia ingin membuat forum jual beli yang bisa dipercaya.

William merasa internet seharusnya menjadi akses berguna

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

untuk mempermudah segalanya, termasuk kegiatan jual-beli.

“Kami fokus menentukan apa yang pelanggan butuhkan, bukan hanya yang mereka inginkan,” kata William.

Tetapi tak mudah, karena William mengalami kendala modal. Ayahnya terserang kanker dan membutuhkan biaya banyak. Dia menjadi tulang punggung keluarga. Sadar bahwa idenya pasti berhasil, ia kemudian berusaha untuk mencari pendanaan atau modal untuk mengembangkan usahanya tersebut. Cara ini dilakukan dengan belajar dari Google dan Facebook yang didirikan lewat pendanaan untuk start up melalui perusahaan ventura (pemodal).

“Pertanyaan pertama saya saat itu adalah, “Mengapa Google dan Facebook yang saya pakai sehari-hari itu gratis?

Dari mana uangnya?” Dari sana saya belajar tentang adanya pendanaan untuk start up company di negara-negara maju.

Semua perusahaan besar yang saya kagumi tersebut mulai dari ide kecil, kerja keras yang didukung oleh pendanaan secara bertahap oleh pemodal ventura (venture capitals). Terinspirasi dari hal tersebut, saya mulai mencari pemodal,” ceritanya.

William kemudian mencari investor. Selama dua tahun, ia bekerja keras terus menerus mencari investor untuk membiayai ide Tokopedia. Banyak investor yang menanyakan pengalaman William dalam berbisnis.

Usahanya membuahkan hasil, karena bosnya, tempat dia bekerja bersedia menjadi investor. Maka pada tanggal 6 Februari 2009, Tokopedia milik William Tanuwijaya resmi berdiri dan pada hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2009, Tokopedia resmi diluncurkan ke publik. “Kami memang mencari yang satu visi dan misi,” katanya.

Sejak itu pula, Tokopedia kebanjiran investor. “Kami memang selalu mendapat tawaran pemodalan, tetapi fokus bisnis kami bukan mencari pemodalan. Kalau kami bertemu dengan orang yang tepat dan bisa membawa kami ke level berikutnya, maka kami akan consider hal itu,” jawab dia kepada Review Weekly, pekan lalu.

“Saat ini, Tokopedia masih punya modal kerja untuk 2 – 3 tahun ke depan. Tokopedia juga sudah bersinergi dengan sumber pemasukan yang sehat dan bertumbuh dengan pesat. Kalau ini terus berkembang, kami masih bisa bertahan hingga 7 tahun.”

Selama tujuh tahun berdiri, Tokopedia berhasil menjadi mal online sukses yang membantu UKM mengembangkan usaha mereka. Banyak terobosan yang dilakukan William. Antara lain menggandeng peritel offline, seperti Alfamart untuk melakukan pembayaran. Hal ini dilakukan karena William sadar, tak semua masyarakat Indonesia memiliki kartu kredit dan debit perbankan. n

23

Kebakaran hutan yang setiap tahun terjadi semakin membuat hutan Indonesia gundul.

TEKS Dita Pertiwi Foto Riset

24

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

S

alah satu bencana yang setia menziarahi negeri ini setiap tahun adalah kebakaran hutan dan lahan. Alih-alih tertangani dengan lebih baik, kebakaran yang senantiasa terjadi berkala itu selalu saja menimbulkan kegaduhan nasional. Lahan terbakar yang semakin luas, upaya pemadaman, hingga menimbulkan korban mengungsi, terluka, bahkan meninggal dunia adalah mata rantai kebakaran hutan dan lahan yang kerap berulang.

Dan lagi-lagi, hutan kita bertambah gundul. Padahal dulunya, negeri ini terkenal subur dan kaya. Tapi kini, dari total luas hutan di Indonesia 180 juta ha, sebanyak 21% atau setara dengan 26 juta ha telah musnah. Hanya tersisa sekitar 23% atau setara dengan 43 juta ha yang terbebas dari deforestasi .

Kerusakan hutan (deforestasi) memang telah menjadi ancaman serius di Indonesia. Tak heran, seluruh kalangan negeri ini memiliki mimpi besar terkait perbaikan alam dan lingkungan.

Data terakhir di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut bahwa laju deforestasi masih mencapai angka 24 ribu ha. Memang, angka yang dibeberkan Direktorat Jenderal Planologi, KLHK, pada Juli 2014 itu menunjukkan adanya penurunan deforestasi di bumi Nusantara.

Namun itu belumlah cukup. Apalagi sebelumnya, deforestasi di negeri ini acap mencapai angka jutaan hektar per tahunnya.

Tengok saja data periode 2003-2006, tercatat laju deforestasi di Indonesia mencapai 1,17 juta ha per tahun. Sementara itu, data KLHK pada periode 2009 hingga 2011 juga melaporkan kehilangan hutan Indonesia mencapai sekitar 0,4 juta ha per tahunnya.

Ada beberapa hal yang diindentifikasi menjadi biang kerok tingginya laju deforestasi. Namun faktor yang paling besar disumbang oleh kegiatan industri, terutama industri kayu. Dimana, HPH yang diberikan disalahgunakan, sehingga mengarah pada pembalakan liar.

petugas pemadam dan warga sedang memadamkan api.

State of the World’s Forests 2007 pernah menyebut bahwa angka deforestasi Indonesia pada periode 20002005 mencapai 1,8 juta ha per tahun. Sementara itu, sebuah penelitian yang dilakukan pada kurun 2000-2012 menunjukkan bahwa luasan hutan primer yang hilang selama periode penelitian memiliki kesetaraan dengan setengah dari luas Pulau Jawa.

Pada periode 2000-2012, studi ini melaporkan, Indonesia kehilangan 6,02 juta ha hutan primernya, dengan rata-rata pertambahan kehilangan 47,6 ribu ha per tahun. Dari total kehilangan tersebut, separuhnya atau 3,04 juta ha terjadi di hutan dataran rendah. Di mana 2,60 juta ha atau 43% terjadi di lahan basah termasuk gambut. Jadi jika dirata-ratakan secara kasar,

Kebakaran hutan di Riau, sumatera.

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

25

sekitar 217 ribu hektar hutan primer lahan basah hilang di Indonesia per tahunnya.

Parahnya kondisi kerusakan hutan di tanah air membuahkan “gelar hitam” bagi negeri ini. Buku Rekor Dunia Guinness pada 2008 mencatatkan peringkat Indonesia sebagai negara dengan tingkat kehancuran hutan tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90% dari sisa hutan di dunia.

“Dari 44 negara yang secara kolektif memiliki 90% hutan di dunia, negara yang meraih tingkat laju deforestasi tahunan tercepat di dunia adalah Indonesia, dengan 1.8 juta hektar hutan dihancurkan per tahun antara 2000 hingga 2005—sebuah tingkat kehancuran hutan sebesar 2% setiap tahunnya atau 51 km2 per hari.” Demikian tercantum dalam buku rekor tersebut.

Ibaratnya, Indonesia telah menghancurkan luas hutan yang setara dengan 300 lapangan sepakbola setiap jamnya. Sebanyak 72% dari hutan asli Indonesia telah musnah dan setengah dari yang masih ada terancam keberadaannya oleh penebangan komersil, kebakaran hutan dan pembukaan hutan untuk kebun kelapa sawit.

Rekor Indonesia sebagai penghancur hutan tercepat juga menyebabkan negara tersebut menjadi pencemar rumah kaca ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China. Diketahui, hingga sebesar 25% dari emisi gas rumah kaca disebabkan oleh pembukaan lahan hutan.

Greenpeace Asia Tenggara menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk menahan laju kehancuran hutan tersebut dengan melakukan penghentian penebangan sementara (moratorium) terhadap seluruh operasi penebangan hutan skala komersial di seluruh kawasan hutan alam di Indonesia. Moratorium juga harus digunakan untuk mengkaji ulang dan mengubah arah kebijakan terkait dengan hutan yang masih tersisa di Indonesia.

BUAH KOMITMEN Jadi jika pada 2014 silam angka deforestasi menun-

sisa-sisa kebakaran hutan.

26

kebakaran hutan.

jukkan adanya penurunan, itu tentu bukanlah tanpa sebab. Mungkin gerah atas pamor Indonesia di bidang lingkungan, pada Mei 2011, pemerintah pun melahirkan kebijakan moratorium pemberian izin baru di hutan primer dan lahan gambut.

Hingga kini, kebijakan penundaan pemberian izin pemanfaatann hutan pada kawasan hutan primer dan lahan gambut itu sendiri sudah diperpanjang lima kali, dilengkapi dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru Revisi ke-5 (PIPIB V).

Selain itu, otoritas terkait juga menggelar sejumlah upaya lain demi menekan laju deforestasi. Antara lain, percepatan tata batas kawasan hutan, peningkatan penetapan kawasan hutan, pembentukan KPH—sebagai intesifikasi pengelolaan, pendekatan pelayanan akses masyarakat terhadap manfaat hutan—, penegakan hukum berkait dengan illegal logging dan perambahan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, serta penentuan High Conservation Value (HCV) pada pelepasan kawasan hutan.

Langkah lain adalah pendelinasian makro dan mikro dalam perijinan pemanfaatan hutan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, peningkatan mutu pengelolaan hutan dengan sertifikasi, serta rehabilitasi, reklamasi, revegetasi, penanaman hutan dan kebun bibit.

Persoalannya, apakah kebijakan itu senantiasa bisa mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia untuk bisa segera keluar dari ancaman kerusakan hutan? Semoga saja. n

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

Menanti Bumi Meledak Hutan Indonesia memiliki makna yang sangat besar bagi dunia. Tak heran ancaman deforestasi hutan di Tanah Air pun membetot perhatian dunia.

TEKS Dita Pertiwi Foto riset

E

nam tahun silam, tepatnya pada 26 Mei 2010, di Oslo, Norwegia, Pemerintah Indonesia dan Norwegia menandatangani kesepakatan senilai US$ 1 miliar demi mewujudkan pengurangan emisi karbon.

Kesepakatan Oslo yang diteken di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu merupakan wujud kerjasama konversi hutan. Di mana implementasinya dibing-kai dalam tiga tahapan. Yakni, tahap pertama dimulai 2010, kedua pada Januari 2011 hingga 2014, dan tahap ketiga pasca 2014.

Tahap pertama berupa kegiatan konsultasi dan penyusunan strategi nasional REDD+, pembentukan lembaga REDD+ yang keberadaannya langsung di bawah presiden. Selain itu juga dilakukan pembentukan lembaga MRV (monitoring, reporting and verification) yang independen dan dipercaya, pemilihan instrumen pendanaan dan pemilihan provinsi uji coba.

Sedangkan tahap kedua meliputi operasionalisasi ins-

trumen pendanaan, peluncuran program uji coba propinsi REDD+ yang pertama, dan penghentian pengeluaran ijin baru konversi hutan alam dan gambut selama dua tahun. Selain itu juga dilakukan pembuatan database lahan hutan yang rusak atau terdegradasi, ujicoba provinsi kedua REDD+ dan pelaksanaan MRV untuk tier kedua.

Tahap ketiga merupakan fase pelaksanaan lanjutan strategi dan program REDD+ di tingkat nasional, pemantauan, pengkajian dan verifikasi program REDD+ oleh lembaga MRV yang independen, serta laporan ke UNFCCC mengenai emisi dari lahan hutan dan gambut yang telah dilakukan.

Di dalam negeri, buah dari kesepakatan itu sendiri telah dikukuhkan lewat diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai moratorium hutan. Perpres tersebut merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari draft yang sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Kehutanan dan Satgas UNREDD.

orang utan di hutan yang terbakar.

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

27

anak-anak sedang bermain di tengah asap.

MENGAPA PEDULI? Selain dengan pihak Norwegia, Bank Dunia pun secara khusus memberikan bantuan bagi pelestarian hutan Indonesia. Mengapa dunia begitu peduli pada kondisi hutan di negeri ini?

Ternyata dunia meyakini, ada kekayaan tak ternilai di hutan Indonesia. Dengan luas hutan sekitar 109 juta hektar (2003), Indonesia adalah pemilik hutan hujan tropis terluas ke-3 di dunia, setelah Brasil dan Kongo.

Persoalannya, dari luasan hutan yang tersisa itu, hampir setengahnya telah terdegradasi. Padahal, kekayaan hutan Indonesia tidaklah sebatas kayu. Ada keanekaragaman flora fauna yang juga sangat bermanfaat, di antara-

kura-kurapun mati akibat hutan terbakar.

28

nya bagi industri farmasi/kerajinan, pariwisata, dan ilmu pengetahuan.

Lebih dari itu, hutan juga bisa menjaga fungsi tata air, penyerap dan penyimpan karbondioksida, serta sumber air bagi kebutuhan makhluk hidup. Nah persoalannya, sejak 1970 penggundulan hutan didapati mulai marak di Indonesia.

Pada 1997-2000, laju kehilangan dan kerusakan hutan Indonesia mencapai 2,8 juta hektar/tahun, dan menyisakan luas hutan alam hanya sekitar 28%. Seiring itulah, Bank Dunia menemukan bahwa Indonesia telah melepaskan 300 ton emisi karbon untuk setiap 1 hektar lahan hutan yang dibuka menjadi perkebunan.

Memang, salah satu fungsi hutan adalah menyerap emisi gas karbondioksida untuk diubah menjadi oksigen. Dan dengan luas ratusan juta hektar, hutan Indonesia sejatinya berpotensi sebagai penyerap emisi gas rumah kaca yang dihasilkan berbagai kegiatan manusia.

Namun bencana kebakaran hutan sejak 1997-1998 yang melahap sekitar 10 juta ha lahan gambut, dari total 20 juta ha lahan gambut yang sebagian besar terletak di Sumatra dan Kalimantan, nyatanya telah melepas sebanyak 0,81-2,57 gigaton karbon ke atmosfer.

Yang mana tentunya itu menjadi hal yang sangat signifikan bagi percepatan pemanasan global. Itulah sebabnya, kini dunia pun seakan berlomba menjaga hutan Indonesia. Tak lain, demi menjaga kemaslahatan masyarakat dunia. n

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

Besar Rugi Ketimbang Hasil Buruknya pengelolaan hutan menimbulkan kerugian negara hingga Rp 19 triliun.

TEKS Dita Pertiwi Foto riset

B

esarnya kerugian negara akibat pengelolaan hutan yang buruk diyakini terjadi karena sejumlah faktor. Kesalahan pemerintah dalam menetapkan pengelolaan hutan sebagai penerimaan negara bukan pajak adalah salah satunya. “Selama ini sistem yang dikenakan kepada perusahaan ialah pembayaran royalti sehingga sifatnya tidak bisa memaksa bila mereka tidak tertib membayar,� ujar Mukri Friatna, Manajer Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Akibat ketidaktegasan pemerintah merancang aturan dalam hal penerimaan negara dari pengelolaan hutan, sekitar 700 perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan di Kalimantan, tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Tidak memiliki NPWP kan artinya mereka tidak membayar pajak dari kegiatan pemanfaatan hutan, dan itu semua perusahaan tambang,� ujarnya.

Dia menjelaskan, kebocoran penerimaan negara dari sektor kehutanan ini paling banyak terjadi di daerah yang luasan hutannya masih sangat besar. Yakni, seperti di Kalimantan, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh.

Selain kesalahan pemerintah, kerugian negara akibat pengelolaan hutan yang buruk juga didapati terjadi

akibat kasus illegal logging yang kian marak, beroperasinya perusahaan tambang di dalam kawasan hutan, dan pemberian izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tidak tertib.

Indonesia Corruption Watch menemukan bahwa kerugian yang diderita negara akibat tingginya laju deforestasi hutan di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp 71 triliun.

Data riset ICW itu menunjukkan, kerugian dari aspek laju deforestasi hutan pada periode 2005-2009 mencapai 5,4 juta hektare atau setara Rp 71,28 triliun.

Jumlah tersebut, masih menurut ICW, terdiri atas kerugian nilai tegakan (Rp 64,8 triliun) dan provisi sumberdaya hutan (Rp 6,48 triliun). Kerugian tersebut masih ditambah tidak diterimanya dana reboisasi.

ICW juga mengingatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah merilis kajian terkait 17 masalah sistemik dalam perencanaan dan pengawasan kawasan hutan. Sebanyak sembilan dari 17 masalah sistemik tersebut terkait masalah regulasi, tiga terkait kelembagaan, empat terkait tata laksana, dan satu terkait manajemen sumberdaya alam. Hal itu menunjukkan masalah super serius tengah melilit pengelolaan hutan di Indonesia. n

kampanye pelestarian hutan.

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

29

MAKRO Tata Kelola

Calo Gas Berkeliaran Para calo menjual alokasi gas yang didapatnya ke trader lain sampai bertingkat-tingkat, baru ke PGN atau Pertagas.

E

TEKS Lucky Benyamin Foto Riset

lisa Sinaga jengkel bukan kepalang. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) ini kecewa dengan janji pemerintah yang akan menurunkan harga gas bagi industri, tapi fakta di lapangan berbicara lain. “Bagaimana kita mampu berdaya saing kalau harga gas kita masih terlalu tinggi,� ujar Elisa, seperti dikutip dari MedanBisnis, awal September.

Kekecewaan Elisa bisa dimaklumi. Sebab, gas adalah salah satu elemen penting untuk industri keramik dengan penggunaan sebesar 40% dari keseluruhan produksi. Gara-gara harga gas yang masih mahal, produktivitas industri keramik turun 25%-30% sejak tahun 2014.

Tak hanya industri keramik. Harga gas yang tinggi juga telah memukul industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja,

keramik, kaca, dan sarung tangan karet, termasuk industri tekstil dan produk tekstil serta alas kaki.

Saat ini, harga gas industri di Indonesia rata-rata sebesar US$ 9-US$ 10 per million metric british thermal unit (mmbtu).

Coba bandingkan dengan Singapura yang hanya sekitar US$ 4-US$ 5 per mmbtu, Malaysia US$ 4,47 per mmbtu, Filipina US$ 5,43 per mmbtu, dan Vietnam sekitar US$ 7,5 per mmbtu.

Dengan harga gas yang begitu mahal, sudah pasti industri manufaktur nasional tak mampu bersaing dengan industri sejenis dari negara-negara tetangga.

Kalau mau ditelisik, ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab harga gas di Indonesia begitu mahal. Salah satunya adalah Permen Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa.

Permen inilah yang dinilai banyak pihak telah melahirkan badan usaha niaga atau trader. Para trader yang hanya bermodalkan kertas tanpa ada kewajiban untuk membangun infrastruktur telah memanfaatkan jalur pipa yang sudah ada dengan hanya membayar toll fee kepada pemilik pipa.

Banyak kalangan menilai, gara-gara ini infrastruktur pipanisasi cenderung stagnan. Distribusi gas dari hulu atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sering tidak langsung dijual ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN) atau PT Pertamina Gas (Pertagas), tapi ke trader yang berperan sebagai calo. Trader ini tidak punya pipa, mereka menjual alokasi gas yang didapatnya ke trader lain sampai bertingkat-tingkat,

Mengecek jaringan pipa gas milik PT Pertamina Gas: Agar menjadi perusahaan gas kelas dunia.

30

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

MAKRO Tata Kelola baru ke PGN atau Pertagas. Gas yang mengalir dari hulu melalui pipa transmisi milik PGN atau Pertagas dikenakan biaya toll fee. Akibatnya, harga gas menjadi tinggi begitu sampai di industri.

DIKUASAI ASING Makanya, ketika muncul gagasan dari Kementerian BUMN untuk menyatukan PGN dan Pertagas, banyak pihak yang menolak. Sebab, berdasarkan hasil penelitian Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada (PSE UGM) Yogyakarta, manfaat sinergi kedua BUMN tersebut sangat kecil dibandingkan munculnya biaya dan kompleksitas masalah baru.

“Sebaiknya pemerintah fokus membesarkan PGN dan Pertagas sebagai perusahaan kelas dunia,” kata Tri Widodo, peneliti PSE UGM. Seperti halnya Tri Widodo, anggota Komisi VI DPR, Abdul Wachid meminta Menteri BUM Rini Soemarno menunda rencana penggabungan dua perusahaan tersebut. Pasalnya, kedua perusahaann ini berbeda kepentingan, sehingga kalau dilebur menjadi satu tidak tepat.

“Nantinya justru bisa merugikan negara. Karena itu harus dibicarakan terlebih dulu dengan Komisi VI DPR. Rencana ini kan belum pernah dibicarakan oleh Menteri BUMN dengan kami (Komisi VI),” ujar Wachid.

Asal tahu saja, hingga kini sektor hulu gas masih dikuasai perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan asing diperkirakan menguasai sekitar 80% total produksi dari 13 produsen gas terbesar di Indonesia sebanyak 5.230,84 juta kaki kubik per hari (mmscfd). Produsen terbesar gas di Tanah Air adalah Total E&P Indonesie di Blok Mahakam dengan produksi sebanyak 1.226,74 mmscfd, diikuti ConocoPhilips (Grissik) Ltd di Blok Koridor 857,72 mmscfd, dan PT Pertamina EP Indonesia 818,95 mmscfd.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, dari total produksi gas tahun lalu yang sekitar 6.907 mmscfd, volume gas yang sudah terikat kontrak ekspor sebanyak 2.786 mmscfd atau 40%.

Tahun 2016 ini, produksi nasional diperkirakan naik menjadi 7.218,5 mmscfd.

Di sisi lain, Pertagas dan PGN juga mencatat pertumbuhan yang baik. Tahun lalu, misalnya, Pertagas mampu meraih laba bersih sebesar US$ 151,1 juta. Pencetakan laba sebesar ini membuat Pertagas menjadi anak perusahaan yang memberikan laba terbesar kedua ke Pertamina.

Saat ini, Pertagas tengah menyelesaikan beberapa proyek besar pemasangan pipa transmisi yang tersebar di empat ruas, yakni ruas Belawan-Kawasan Industri Medan (KIM)-Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sumatera Utara, Muara Karang (DKI Jakarta)-Muara Tawar (Bekasi), Porong (Sidoarjo)-Grati (Pasuruan) serta Gresik-Semarang.

“Jika rampung seluruhnya, maka akan ada penambahan pipa transmisi open access sekitar 500 km,” ujar Hendra Jaya, Presiden Direktur Pertagas seperti dikutip dalam keterangan tertulis, beberapa waktu lalu.

Kinerja PGN pun demikian. Di tengah penurunan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang berfluktuasi, PGN masih mampu membukukan pendapatan bersih sebesar US$ 1,44 miliar sepanjang semester I-2016, atau naik US$ 23 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 1,42 miliar.

Peningkatan pendapatan emiten berkode PGAS tersebut terutama diperoleh dari hasil kontribusi beroperasinya pipa

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

transmisi gas bumi Kalija I, yang dioperasikan PT Kalimantan Jawa Gas. Selama periode Januari-Juni 2016, PGN menyalurkan gas bumi sebesar 1.613 mmscfd, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1.554 mmscfd.

PGN juga terlihat semakin agresif membangun infrastruktur gas bumi untuk meningkatkan pemanfaatan produksi gas nasional. Pada semester I-2016, infrastruktur pipa gas PGN bertambah sepanjang lebih dari 186 km dan saat ini mencapai lebih dari 7.212 km atau setara dengan 76% pipa gas bumi hilir nasional.

Sejumlah proyek yang telah diselesaikan PGN adalah proyek pipa gas Kalisogo-Waru, Jawa Timur sepanjang 30 km.

Kemudian proyek di ruas Jetis-Ploso di wilayah Mojokerto sampai Jombang sepanjang 27 km. Juga proyek ruas KejayanPurwosari di Pasuruan sepanjang 15 km.

Selain di Jawa Timur, PGN juga menyelesaikan proyek infrastruktur pipa gas bumi sepanjang 18,3 km di Batam. Proyek pipa gas yang berada di kawasan bisnis Batam ini akan menyalurkan gas bumi ke wilayah Nagoya, Lubuk Baja, dan Jodoh di Batam.

Nah, dari berbagai proyek infrastruktur yang dibangun Pertagas dan PGN diharapkan harga gas bagi industri nasional bisa turun.

Sebenarnya, pada 10 Mei 2016 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Kemudian 22 Juni 2016 dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu.

Dua aturan tersebut merupakan landasan hukum bagi menteri ESDM untuk menetapkan harga gas bumi. Kedua bleid itu juga menyebutkan, jika harga gas bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna gas bumi dan harga gas bumi lebih tinggi dari US$ 6 per million metric british thermal unit (mmbtu), maka menteri dapat menetapkan harga gas bumi tertentu. Penetapan harga gas bumi tertentu terutama bagi pengguna gas bumi yang bergerak di bidang industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Anehnya, ya itu tadi, harga gas masih tetap saja nangkring di atas USD6 per mmbtu. n

31

MAKRO Tax Amnesty

Presiden Jokowi sosialisasi tax amnesty di depan para pengusaha: Peraturan pelaksanaannya terlalu rumit.

Pusing Menghitung Pajak Para wajib pajak umumnya ragu menggunakan fasilitas tax amnesty. Mereka khawatir bahwa janji pengampunan pajak hanya ‘jebakan batman’.

TEKS Lucky Benyamin Foto Dahlan RP

S

eribu triliun rupiah, itu sangat banyak. Ada 15 angka nol di belakang angka satu. Tapi begitulah, besaran dana repatriasi yang ditargetkan pemerintah. Rezim Jokowi-Kalla, yang menggelar program tax amnesty menargetkan jumlah dana yang akan masuk (repatriasi) sebesar Rp 1.000 triliun. Sementara yang deklarasi sebesar Rp 4.000 triliun.

Kendati jumlahnya cukup besar, Presiden Jokowi optimistis angka itu akan tercapai. Kepada jurnalis, ia pernah menyampaikan bahwa mulai minggu ketiga dan keempat bulan Agustus akan ada dana yang pulang kampung alias repatriasi.

Dugaan Jokowi terbukti benar, tapi yang pulang kandang masih terbilang kecil. Dari catatan Ditjen Pajak, sampai akhir Agustus dana repatriasi baru mencapai Rp 9,9 triliun, sedangkan jumlah harta yang tercatat hasil deklarasi baru Rp 135 triliun.

Harapan pun terpaksa digantung

32

hingga bulan September. “Diperkirakan nanti banyaknya itu di bulan September,” ungkap Jusuf Kalla. Pendapat Jokowi pun sami mawon, gelombang repatriasi dana hasil pengampunan pajak (tax amnesty) akan mencapai puncaknya pada periode itu karena tarif tebusannya paling rendah.

“Titik puncaknya terjadi pada September. Mereka akan mencari tarif tebus yang murah. Bank akan menjadi tempat penampungan sementara sebelum dialirkan ke industri,” kata Presiden.

Sampai awal September dana repatriasi yang masuk sudah naik menjadi Rp 12,3 triliun dan harta yang dideklarasi Rp 29,1 triliun. Sementara sampai tanggal 13 September, realisasi uang tebusan yang diterima sebesar Rp 9,31 triliun, atau 5,6% dari target pemerintah Rp 165 triliun.

Masih kecil memang, tapi mudah-mudahan akhir September, yang tinggal dua minggu ini bisa melonjak. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi optimistis, akhir bu-

lan ini uang tebusan yang masuk bisa lebih Rp 40 triliun.

Tapi, lagi-lagi ada kecemasan yang muncul. Sebab, bukan perkara mudah meyakinkan orang untuk memercayai jaminan yang diberikan pemerintah. Wajib pajak dijamin aman, kata polisi. Tapi, sampai saat ini aparat penegak hukum masih menangkapi para pengemplang pajak di dalam negeri. Apanya yang dijamin?

Apalagi kalau kelak pemerintahan berganti rezim, apakah jaminan itu masih berlaku? Jangan-jangan seperti nasib Surat Keterangan Lunas (SKL) yang pernah diberikan ‘almarhum’ Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada para pengutang kakap. Ketika diberlakukan, hanya sedikit yang protes. Tapi belakangan, SKL itu banyak yang menggugat karena surat itu merupakan tiket untuk mendapatkan release and discharge alias pembebasan dari segala tuntutan hukum kepada para konglomerat.

Memang sih, akhirnya SKL tidak dicabut lagi. Tapi kalau diobok-obok seperti itu, membuat hati wajib pajak yang banyak duit menjadi ketar-ketir. Apalagi, dana yang pulang kampung itu akan di-lock up selama tiga tahun. Artinya, uang yang sudah masuk tak boleh keluar lagi selama itu.

Nah, bagaimana kalau tiba-tiba eko-

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

MAKRO Tax Amnesty nomi Indonesia ambrol? Sekarang pun, gara-gara pelambatan yang terjadi, target penerimaan pemerintah (terutama dari pajak) tidak tercapai dan banyak pemangkasan anggaran di berbagai sektor.

Jadi, soal Rp 1.000 triliun itu? Ya, berharaplah. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Kalau saja yang tercapai hanya separuhnya (seperti yang pernah diungkap Bank Indonesia sebesar Rp 560 triliun), itu pun sudah bagus.

‘JEBAKAN BATMAN’ Tapi, ya itu tadi, tetap saja ada kecemasan.

Sebab, bukan apa-apa, banyak wajib pajak yang kesulitan mengikuti progam ini, terutama masalah-masalah teknis. Direktur PT Indofood Sukses Makmur Franciscus Welirang, salah satunya.

Franky—demikian dia disapa— memberi contoh salah satu kerumitan yang ditemui dalam mengikuti program tax amnesty adalah tuntutan bukti-bukti kepemilikan harta saat melakukan deklarasi. Misalnya, ketika mendeklarasikan rumah, deposito, tanah, dan aset lainnya.

Seharusnya, menurut dia, hal tersebut tidak perlu dibuktikan dalam sertifikat atau keterangan tertulis sebab akan membuat pengurusannya bertele-tele.

Selain itu, ada pula masalah antara emiten dan pemegang saham yang mengikuti tax amnesty. Menurut Franky, tanpa menyebutkan dasar hukumnya, hal ini akan melanggar aturan bursa karena keduanya bersinggungan.

Kekurangan paling menonjol dari program tax amnesty adalah UU Pengampunan Pajak ini kurang jelas. Para wajib pajak umumnya ragu menggunakan fasilitas tax amnesty. Mereka khawatir bahwa janji pengampunan pajak hanya ‘jebakan batman’. Para wajib pajak ragu mendeklarasikan kekayaannya karena khawatir bisa dijadikan objek pemerasan aparat pajak pada masa akan datang.

Peraturan pelaksanaannya pun terlalu rumit. Formulir pajak tidak hanya mengerutkan dahi para wajib pajak, melainkan juga membingungkan petugas pajak.

Para pegawai pajak mengaku kerepotan untuk memahami peraturan pelaksanaan tax amnesty. Padahal, target yang mereka kejar sangat besar.

Selain itu, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang penjelasan lanjutan UU Pengampunan Pajak yang dirilis tanggal 29 Agustus 2016 bisa jadi bakal menyakitkan para wajib pajak. Peraturan itu memberikan opsi kepada wajib pajak untuk melakukan pem-

Dulu ada yang mengatakan, ‘Bu pembetulan SPT sama dengan masuk ‘jebakan batman’. Aparat saya akan mengaudit seluruhnya sampai ke WC. betulan laporan hartanya dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak. Nah, dengan melakukan pembetulan SPT, petugas pajak akan memeriksa semua harta yang dilaporkan tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Hanya saja, sepanjang tidak ada data yang mengindikasikan bahwa wajib pajak belum melaporkan seluruh penghasilannya dalam SPT dan pembetulannya, maka wajib pajak tak perlu khawatir akan menjadi objek pemeriksaan. Sanksi administratif hanya dikenakan apabila ada pajak yang masih harus dibayar saat melakukan pembetulan SPT. Sanksi administratif yang dimaksud yaitu denda sebesar 2% per bulan selama paling banyak 24 bulan atau maksimal 48% dari pajak yang kurang dibayar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyinggung soal pemeriksaan bagi wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT. Ia mengakui pembetulan SPT bisa terasa menyakitkan. Sebab, petugas pajak bakal mengaudit dengan rinci, terlebih kalau tujuan pembetulan SPT adalah untuk mengurangi hak negara.

“Dulu ada yang mengatakan, ‘Bu pembetulan SPT sama dengan masuk ‘jebakan batman’. Aparat saya akan mengaudit seluruhnya sampai ke WC,” kata Sri Mulyani

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

dalam acara diskusi tax amnesty di Universitas Indonesia, tanggal 1 September lalu.

Namun, Sri akan bersikap tegas terhadap petugas pajak yang melakukan kekerasan, pemerasan atau korupsi dalam pemeriksaan tersebut. “Kalau aparat itu sudah lakukan harassment, melakukan pemerasan, korupsi, kongkalikong, Anda laporkan pada saya. Tapi kalau menanyakan bahwa ada bukti, maka mereka (masyarakat) harusnya menghormati,” katanya.

Yang melegakan dari Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 11/PJ/2016 yang baru ini bahwa masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu mengikuti tax amnesty.

Dalam peraturan itu dijelaskan, ada dua kategori wajib pajak yang tidak wajib mengikuti tax amnesty. Pertama, masyarakat berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang saat ini sebesar Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta sebulan. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain masyarakat berpenghasilan rendah, seperti buruh, pembantu rumah tangga, nelayan, dan petani. Lalu, pensiunan yang hanya memiliki penghasilan semata-mata dari uang pensiun.

Kedua, Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun dan tidak mendapatkan penghasilan dari Indonesia. n

33

MAKRO Telekomunikasi

Misteri PP Telekomunikasi Draft revisi PP telekomunikasi dan frekuensi terkesan ditutup-tutupi oleh Kominfo. Ada apa?

TEKS Lucky Benyamin Foto valentcindy.com

I

ndustri halo-halo sedang kisruh. Ini gara-gara revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Frekuensi dan Orbit Satelit.

Dibilang kisruh lantaran revisi yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan

Informatika (Kominfo) dianggap tidak transparan. Sebab, menurut Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala, proses revisi kedua PP tersebut tidak melibatkan partisipasi publik serta menjunjung transparansi, seperti yang diminta UU Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan, “dalam pembentukan peraturan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahaan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Pasal 96 angka 1: adanya partisipasi masyarakat baik tertulis atau tidak tertulis”.

Kamilov mengatakan, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. “Nah, ini kenapa draft revisi PP itu tak dibuka ke publik setelah ramai di media massa. Sampai sekarang belum juga ditampilkan di situs Kominfo,” kata Kamilov beberapa waktu lalu.

Perang promosi operator telekomunikasi: Asing hanya cari untung saja.

34

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

MAKRO Telekomunikasi Sekadar informasi, revisi PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Frekuensi dan Orbit Satelit adalah yang paling ditunggu oleh industri telekomunikasi karena akan mengubah lanskap industri ke depannya.

Salah satu yang akan diubah di PP itu adalah masalah penggunaan frekuensi agar berbagi jaringan aktif (network sharing) bisa terjadi. Soalnya, Pasal 25 Ayat (1) di PP tersebut secara tegas menyatakan pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain.

Sementara di Ayat (2) pasal yang sama menyatakan izin stasiun radio tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali ada persetujuan dari menteri.

PT Indosat (Indosatooredoo) Tbk adalah salah satu operator yang menunggu terbitnya revisi PP tersebut. President Director & CEO Indosat Alexander Rusli telah menyatakan revisi kedua PP ini dibutuhkan untuk mengubah wajah kompetisi telekomunikasi dimana nantinya

bisa mengadopsi network sharing, mengubah kewajiban modern licensing, dan hadirnya pemain Mobile Virtual Network Operator (MVNO).

XL sudah menjalin network sharing berbasis Multi Operator Radio Access Network (MORAN) dengan Indosat, namun ingin meningkatkan menjadi Multi Operator Core Network (MOCN). Skema MOCN memungkinkan terjadinya penggunaan frekuensi secara bersama untuk efisiensi investasi.

Sebaliknya, Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah merasa tak pernah diajak berdiskusi untuk mengubah aturan main. “Ini ibarat lomba marathon, disepakati finish di Bandung dari Jakarta.

Telkomsel sudah sampai di Cimahi, eh mendadak dibilang finish diganti di Bekasi. Gimana itu tidak bikin deg-degan. Saya saja jadi deg-degan dengan masa depan Telkomsel,” katanya seperti dikutip dari Indotelko.com.

Bagaimana dengan Menteri Kominfo, Rudiantara? “Revisi PP itu isinya salah satunya tentang penyelenggaraan dan penggunaan frekuensi telekomunikasi.

Ini untuk mencegah agar tidak terulang kasus yang menimpa Indosat Mega Media (IM2),” kata Rudiantara.

HANYA CARI UNTUNG SAJA Kisruh lain antaroperator telekomunikasi seiring terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor 1153/M.Kominfo/ Pl.0204/08/2016 tentang Penurunan Tarif Interkoneksi Secara Agregat sebesar 26%. SE itu diteken oleh Plt. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Geryantika Kurnia, pada 2 Agustus 2016 dan sejatinya bakal diberlakukan 1 September 2016. Namun Menteri Kominfo Rudiantara buru-buru menunda implementasi SE tersebut sampai waktu yang belum ditentukan.

Tiga operator telekomunikasi yang dikuasai asing (XL Axiata, Indosat Ooredoo, dan Hutchison 3 Indonesia atau Tri) menyetujui SE tersebut, sebaliknya Telkom dan Telkomsel menolak.

Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Muhammad Ridwan Efendi menilai, SE tersebut memang bakal menguntungkan operator asing. Pasalnya, SE itu menegaskan penurunan biaya interkoneksi antaroperator untuk 18 skema panggilan telepon tetap dan seluler secara agregat sebesar 26%.

Khusus untuk seluler contohnya, biaya percakapan antaroperator turun dari Rp 250 per menit menjadi Rp 204 per menit.

Itulah sebabnya, tambah Ridwan,

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

meskipun Kominfo sudah menunda pelaksanaan SE tersebut, tiga operator selular asing, seperti XL Axiata, Indosat Ooredoo, dan Hutchison 3 Indonesia (Tri) tetap menurunkan tarif interkoneksi tanpa mengikuti aturan yang berlaku.

Seperti diketahui, sejak tahun 2008 sebanyak 65% saham Indosat Ooredoo dikuasai Ooredoo asal Qatar. Sementara 65% saham XL dikempit Axiata Group Berhad dari Malaysia. Karena itu, Ridwan menduga ada kepentingan pihak asing di balik sikap ngotot para operator tersebut.

“Jadi, para operator itu patut diduga ingin mencari untung sebanyak-banyak dari polemik biaya interkoneksi tersebut, tanpa mau memikirkan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ridwan, ketiga operator asing tersebut hanya memikirkan keuntungan sendiri karena tak perlu susah-susah membangun jaringan sehingga biaya bisa ditekan. Biaya jaringan Indosat dan XL memang telah berada di bawah Rp 204 per menit. Yakni, untuk Indosat di sekitar Rp 86 dan XL Rp 65.

“Kalau menurut perhitungan mereka, akan menguntungkan tiga operator sampai dua kali lipat, jika tarif tersebut diberlakukan simetris pada Rp 204. Tapi Telkomsel akan mengalami kerugian hingga dua kali lipat,” kata Ridwan.

Jika tarif tersebut diberlakukan, XL dapat untung Rp 139 per menit. Kemudian Indosat bisa untung Rp 118 per menit.

Keuntungan lainnya yang didapat dari Indosat ketika ada pelanggannya menelepon ke pelanggan Telkomsel. Indosat hanya membayar biaya interkonesi sebesar Rp 204, bukan Rp 250 per menit, begitu juga dengan XL. Masyarakat pun tidak mendapatkan keuntungan dari penurunan tarif interkoneksi karena hanya turun Rp 46. Sebab, tarif offnet yang dibebankan kepada masyarakat masih berada di kisaran Rp 2.000 per menit.

Karena itu, ucap Ridwan, penurunan itu hanya bisa dinikmati oleh XL Axiata, Indosat Ooredoo, dan Hutchison 3 Indonesia. Sebaliknya, penurunan itu malah merugikan operator dalam negeri, seperti Telkom dan Telkomsel. Padahal, selama ini Telkom dan Telkomsel adalah pihak yang bekerja keras mengembangkan jaringan infrastruktur telekomunikasi, termasuk jaringan selular ke seluruh pelosok Indonesia. “Sementara swasta asing enggan memenuhi kewajiban membangun jaringan telekomunikasi di semua pelosok Indonesia,” kata Ridwan.

Oh, pantas. n

35

Keuangan Skandal MI

Tersandung Jabatan Dua pejabat perusahaan pengelola investasi tersangkut kasus repo.

Kalau pengawasan berjalan, kasus ini mestinya tidak terjadi.

U

TEKS Bastaman Foto Dok. Review

ntung rugi dari berinvestasi tentu merupakan tanggung jawab investor sendiri.

Tapi, itu bukan berarti para manager investasi (MI) dapat menanamkan dana yang dititipkan para investor secara sembarangan. Apalagi bila yang dilakukan ternyata melanggar aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti yang ramai diberitakan akhir-akhir ini.

Seperti diketahui, pekan lalu, OJK mencabut izin Wakil Penjamin Emisi (WPEE) dan Wakil Manajer Investasi (WMI) atas Muhammad Syamsuzzaman dan Taffy Canova Sastrawiguna, Direktur Utama serta Direktur PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM). Pencabutan izin tersebut terkait dengan transaksi repo (gadai) surat berharga yang melibatkan MPAM dan PT UOB Kay Han Securities.

Dengan dicabutnya izin tersebut, maka Muhammad dilarang melakukan kegiatan WPEE dan WMI serta kegiatan di sektor pasar modal. Sanksi yang sama juga diberikan kepada Taffy. “Mereka terbukti bersalah dan melanggar aturan karena memiliki jabatan di perusahaan lain,” ujar Sarjito, Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal I OJK. Kasus ini berawal ketika Muhammad dan Taffy melakukan repo atas nama MPAM. Repo senilai Rp 13 miliar itu dilakukan dengan nasabah bernama Thio Boentoro Wanasetio. Dari data transaksi diketahui, ternyata repo dilakukan PT SBS Trimitra, bukan MPAM. Dana hasil repo pun tak masuk ke MPAM, tapi ke sebuah rekening di PT UOB Kay Han Securities atas nama Toni Thahjadi.

Belakangan baru terungkap bahwa PT SBS Trimitra tidak mengantungi izin dari OJK. Di perusahaan ini, Muhammad Syamsuzzaman juga tercatat sebagai pemegang dan anggota direksi sejak 2002. Sementara Toni, yang menampung dana hasil repo, tak lain merupakan mantan Vice President Marketing PT MPAM. Jelas, ini merupakan pelanggaran. Sebab, menurut aturan yang berlaku, anggota direksi MI dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain. Kecuali sebagai komisaris Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Kliring dan Penjamin atau Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian.

Yang paling sial, tentu saja Thio karena repo tidak dapat

36

dicairkan. Bahkan, tanpa sepengetahuannya, dana sebesar Rp 13 miliar tadi digunakan Toni untuk kepentingan pribadi dan MPAM. Namun, sejauh ini Sarjito belum bersedia mengungkap keterlibatan PT UOB Kay Han Securities. “Yang pasti, SBS Trimitra tidak memperoleh perizinan dari OJK sehingga masyarakat perlu berhati-hati terkait kegiatan yang dilakukan perusahan tersebut,’ ujar Sarjito.

Betul, masyarakat perlu berhati-hati dalam memilih MI.

Kegiatan di BEI: Perlu pengawasan yang ketat buat MI.

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

Keuangan Skandal MI

n Rangkap Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa pelanggaran peraturan ini baru terungkap sekarang? Padahal, posisi Direktur Utama PT MPAM sudah dipegang Hummad sejak 2004. Sementara jabatan komisaris dan anggota direksi di PT SBS Trimitra sudah dipegang Muhammad sejak 2002.

PENGAWASAN OJK LEMAH Mestinya, sebelum muncul ke permukaan, pelanggaran seperti

ini juga dapat dicegah oleh bank kustodian. Sebab, menurut peraturan, bank kustodian wajib menolak instruksi MI apabila instruksi tersebut melanggar ketentuan yang berlaku atau melanggar kontrak investasi. Apabila MI melakukan pelanggaran, secara otomatis bank kustodian seharusnya mencatatkan transaksi itu dalam rekening MI. Dalam kasus pelanggaran yang dilakukan Muhammad dan Taffy, tampak jelas bahwa sistem pengawasan yang dijalankan OJK boleh dibilang belum berfungsi semestinya. Begitu pun, bank-bank kustodian ternyata tidak menjalankan kewajibannya. Itu sebabnya, Lukas Setia Atmaja, meminta OJK untuk lebih banyak melakukan kegiatan pencegahan. “OJK jangan takut merilis MI nakal agar masyarakat semakin berhati-hati,� ujarnya.

Kasus MI nakal memang bukan kali ini saja terjadi. Beberapa tahun silam juga pernah terungkap dimana sejumlah MI menginvestasikan dana kelolaan reksa dana pasar di obligasi yang jatuh tempo lebih satu tahun. Padahal, menurut aturan yang berlaku, dana reksa dana pasar uang hanya boleh diinvestasikan di SBI, deposito, dan obligasi yang masa jatuh temponya kurang dari satu tahun.

Sebetulnya, dengan berinvestasi dalam obligasi lebih dari satu tahun, kemungkinan tingkat pengembalian reksa dana menjadi lebih tinggi semakin besar. Namun, resiko bermain obligasi ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan resiko memegang obligasi yang berumur kurang dari satu tahun.

Dengan membeli obligasi bertenor lebih dari satu tahun, MI tidak hanya membahayakan dana para investor, tapi juga mencederai kontraknya dengan investor. Dalam kontrak dan prospektus reksa dana pasar uang, di situ jelas tercantum bahwa dana investor hanya akan diinvestasikan dalam tiga komponen yang diperbolehkan oleh OJK. Sebenarnya, saat ini mayoritas perusahaan sekuritas telah cukup menyadari arti pentingnya manajemen resiko. Bahkan, sejumlah perusahaan sekuritas penerbit reksa dana mengaku telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis tentang tata cara pengelolaan resiko berinvestasi. Jadi, secara prinsip, pengetahuan para MI dalam mengatur resiko sebetulnya tidak kurang. Bahkan beberapa sudah memiliki SDM yang tugasnya mirip dengan komite resiko.

Nah, jika demikian, mengapa masih terjadi pelangaran?

Tentu banyak dalih. Tapi, apa pun alasannya, tampaknya MI tak bisa dibiarkan tanpa pengawasan yang ketat dari OJK. n

Bank kustodian wajib menolak instruksi MI apabila instruksi tersebut melanggar ketentuan yang berlaku atau melanggar kontrak investasi.

Apabila MI melakukan pelanggaran, secara otomatis bank kustodian seharusnya mencatatkan transaksi itu dalam rekening MI.

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

37

Keuangan Asuransi

Perlu Ahli Memutarkan Uang Setiap perusahaan asuransi yang bermain di pasar modal wajib memiliki manajer investasi. Ini penting agar perusahaan asuransi tak salah menanamkan dananya.

TEKS Bastaman Foto Riset

M

engatur risiko yang muncul dari investasi, memang bukan hal yang mudah. Seringkali perusahaan rugi karena salah dalam memperhitungkan risiko yang mungkin timbul di masa depan. Itulah sebabnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mewajibkan adanya manajer investasi (MI) di

setiap perusahaan asuransi atau reasuransi yang paling sedikit 50% portfolio investasinya dikelola sendiri.

Langkah itu ditempuh agar dana milik nasabah tidak menciut gara-gara perusahaan asuransi atau reasuransi keliru dalam memutarkan dananya. Apalagi belakangan ini penampilan Bursa Efek Indonesia tak ubahnya roller coaster. Ada kalanya men-

julang tinggi, tapi tiba-tiba langsung jatuh terjerembab. Saking tingginya resiko itu, maka diperlukan tenaga ahli bidang investasi yang telah bersertifikat.

Keharusan perusahaan asuransi memiliki MI tentu bukan tanpa sebab.

Soalnya, dana masyarakat yang dihimpun perusahaan asuransi terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga semester I, aset yang dimiliki perusahaan asuransi tercatat Rp 872,02 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 705,36 merupakan kekayaan yang diinvestasikan. “Jadi, sudah sewajarnya perusahaan asuransi diatur seperti bank,� ujar Dumoly F. Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK.

Asuransi Manulife: Dana Ekuitas Small-mid Capital USD.

38

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

Keuangan Asuransi Apalagi, untuk mendongkrak pendapatan premi, kini banyak perusahaan yang menawarkan produk asuransi berbalut investasi. Produk unitlink, misalnya, sangat berperan dalam mendorong peningkatan pendapatan premi perusahaan asuransi jiwa. Hingga semester I – 2016, pendapatan premi asuransi jiwa mencapai Rp 61,17 triliun atau naik 18,5% dibanding periode yang sama 2015.

Besarnya minat masyarakat terhadap unitlink tak lepas dari tingginya keuntungan yang diberikan produk ini. Manulife Dana Ekuitas Small-mid Capital USD, contohnya. Selama tujuh bulan terakhir, unitlink berbasis saham ini mampu memberikan return hingga 25,56%. Tingginya return yang diberikan Manulife Dana Ekuitas Small-mid Capital USD tak lepas dari strategi Manulife Indonesia dalam mengelola dana nasabahnya. Perusahaan ini menginvestasikan sekitar 50% dana kelolaannya di saham.

Agar Lebih Tertib B

eberapa hari belakangan ini para pengelola perusahaan penjaminan sedang gelisah. Pangkal kegelisahan itu bermula dari rencana OJK untuk menerbitkan aturan mengenai tata kelola yang baik bagi perusahaan penjaminan (surety bond). Maklum, OJK akan mengatur tata kelola perusahaan penjaminan, mulai dari posisi direksi hingga manajemen resiko serta pengendalian internal.

Misalnya, pengangkatan direksi perusahaan penjaminan harus mendapat restu dari OJK. Artinya, kelak, direksi perusahaan penjaminan wajib mengikuti fit and proper test. OJK juga akan mewajibkan perusahaan penjaminan memiliki dua anggota direksi. Sementara bagi perusahaan penjaminan yang sebagian sahamnya dimiliki asing, maka separuh direksinya harus warga negara Indonesia.

Kehadiran direksi yang handal ini tak lain untuk menunjang penerapan manajemen resiko dan internal audit di perusahaan penjaminan. “Saya yakin, mereka tak akan keberatan. Sebab, aturan ini sebenarnya sudah dijalankan oleh perusahaan penjaminan,” ujar Dumoly F. Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK. Tanpa aturan yang memadai, bisnis penjaminan memang bisa kacau. Apalagi saat ini ada puluhan perusahaan asuransi umum yang telah mendapatkan izin memasarkan surety bond. Rinciannya, 45 perusahaan memasarkan surety bond konstruksi, 34 surety bond non konstruksi, 25 customs bond, dan 16 lainnya dapat memasarkan excise bond. Mereka menyumbang 20% pendapatan asuransi umum. n

SERTIFIKASI MI INTERNAL Masalahnya, seperti produk investasi lainnya, kemungkinan investasi unitlink untuk mengalami merugi juga tergolong besar. Seperti yang terjadi di 2015. Menurut data PT Infovesta Utama, tahun lalu unitlink berbasis saham rata-rata mencatat kerugian 12,5%. Bahkan Advance Commodity Syariah, terbitan Axa Mandiri, merugi 44,11% atau hampir separo dari dana kelolaannya.

Makanya, perusahaan asuransi yang minimal 50% dananya diinvestasikan di saham, obligasi korporasi, dan sukuk korporasi wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengelolaan investasi. Dengan adanya MI yang handal, perusahaan asuransi tidak gegabah dalam mengivestasikan dana kelolaanya.

Bukan hanya itu, kehadiran MI juga diharapkan dapat mendongkrak keuntungan perusahaan asuransi maupun nasabahnya.

Tidak hanya itu, OJK juga melarang perusahaan asuransi dan reasuransi menyerahkan pengelolaan dananya kepada pihak yang masih memiliki hubungan afiliasi. Aturan ini berlaku bagi perusahaan asuransi yang menempatkan dana-

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

nya pada instrumen investasi pasar modal seperti saham dan obligasi korporasi.

Tujuan jelas, agar tidak terjadi main mata antara perusahaan asuransi dengan pengelola dana.

Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), mengakui bahwa belum semua perusahaan asuransi dan reasuransi memiliki MI internal. Selain itu, sampai saat ini belum ada panduan yang seragam bagi orang yang akan menempati posisi MI. “Tapi prinsipnya kami siap memenuhi aturan tersebut,” ujar Togar.

Kendati mengaku siap, Togar meminta OJK mengatur lebih detil soal sertifikasi MI internal. “Jangan sampai MI dari asuransi tidak diakui OJK,” ujar Togar. Ini penting agar tidak terjadi dualisme, seperti yang terjadi di industri perbankan. OJK, misalnya, mengharuskan orang yang duduk di posisi risk management memiliki sertifikasi terbitan Badan Sertifikasi Manajemen Resiko (BSMR).

Padahal, banyak bankir yang mendapatkan pelatihan dan mengantongi sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). n

39

Keuangan Valas

Sulitnya Memelihara Uang Panas Beberapa faktor positif dan negatif siap mendongkrak atau menjungkalkan rupiah. Itu sebabnya, kemungkinan suku bunga acuan bank belum akan turun.

TEKS Bastaman Foto Riset

S

eperti sudah diduga sebelumnya, setelah menunjukan keperkasaannya, pekan lalu rupiah mengalami koreksi.

Jika pada pekan sebelumnya setiap dolar ditransaksikan pada harga Rp 13.090, Jum’at lalu mata uang Amerika itu berada di kisaran Rp 13.168. Artinya, dalam waktu sepekan rupiah melemah Rp 78 atau 0,60%. Tak banyak, memang.

Namun, menurut para analis, pekan ini kurs rupiah akan lebih berfluktuasi.

Itu lantaran ada acara Federal Open market Committee (FOMC). Seperti yang sudah-sudah, menjelang pertemuan para petinggi The Fed itu permintaan terhadap mata uang Amerika akan sedikit meningkat. Apalagi, sebagian pelaku pasar yakin kenaikan suku bunga The Fed akan terjadi di bulan ke-9 ini.

Betul, tampang dolar bisa bertambah sangar jika The Fed mengambil kebijakan menaikan tingkat suku bunganya. Namun, Rudiyanto, Direktur Panin Aset Management, menduga kebijakan tidak akan diambil dalam waktu dekat ini. “Janet Yellen tidak akan mengambil kebijakan yang signifikan sampai pemilu Amerika digelar, 8 November,” ujarnya.

Lagi pula, tingkat inflasi yang menjadi patokan The Fed dalam mengerek suku bunga masih jauh di bawah target 2%. Rendahnya inflasi ini tak lepas dari pengaruh harga minyak yang terus melorot. Pekan lalu, harga minyak jenis WTI, misalnya, kembali jatuh ke level US$ 44,9 per barel. Itu sebabnya, Rudiyanto yakin kenaikan suku bunga baru akan dilakukan bulan November atau Desember.

Perkiraan senada dikemukakan Hans Kwee, Direktur Investa Saran Mandiri. Seperti hanya Rudiyanto, Hans pun menduga kenaikan suku bunga The Fed baru akan terjadi di bulan Desember. Itu sebabnya, peluang dolar untuk menguat secara signifikan terhadap rupiah sangat

40

kecil. “Namun, kami perkirakan tahun depan akan terjadi beberapa kali kenaikan suku bunga acuan The Fed,” ujarnya.

Mungkin dugaan itu ada benarnya.

Tapi yang jelas, apapun penyebabnya, menurut Hans, BI tidak akan membiarkan rupiah terlalu kuat. Hal itu juga mungkin yang membuat para pelaku pasar valas cenderung anteng-anteng saja ketika isu

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

Keuangan Valas kenaikan suku bunga The Fed kembali menghangat. Bahkan, ketika modal asing ke luar dari bursa, tak ada gejolak berarti yang muncul di pasar valas.

Tapi, mungkinkah optimisme Rudiyanto dan Hans menjadi kenyataan?

Ini yang masih harus dibuktikan. Soalnya, kalau melihat hasil program tax amnesty yang tidak begitu menggembiarakan, ada kemungkinan pemerintah akan memperpanjang masa mengampunan pajak ini. “Keraguan pemerintah ini pasti akan terbaca oleh pasar dan imbasnya negatif terhadap rupiah,” ujar Faisyal, Research and Analyst PT Monex Investindo Future.

BI EKSTRA HATI-HATI Sekadar informasi saja, hingga pekan lalu uang tebusan dari program tax amnesty baru Rp 21,26 triliun atau hanya 12,89% dari target. Jika target penerimaan tax amnesty tidak tercapai, kemungkinan pemerintah akan memangkas anggaran untuk yang ketiga kalinya. “Rendahnya penerimaan tax amnesty juga menjadi salah satu penyebab rupiah kita lemah,” ujar Darmin Nasution, Menko Perekonomian.

Itu cerita sedih program tax amnesty, bagaimana dengan rencana penurunan suku bunga BI 7 – reserve repo rate? Peluang untuk menurunkan suku bunga acuan bank

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

memang masih cukup terbuka. Sebab, rentang antara inflasi tahun kalender dengan bunga masih cukup lebar, sekitar 3,03%.

Nah, kalau BI 7 – reserve repo rate kembali dipangkas 0,25%, maka otomatis selisihnya tinggal 2,78%.

Masih cukup besar. Artinya, kendati suku bunga acuan dipangkas, dampaknya terhadap nilai tukar rupiah diperkirakan tidak akan terlalu besar. Hanya saja, seperti dikatakan Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia, dalam melakukan penurunan bunga, BI tetap akan hati-hati. “Kalau data di bulan September, Oktober dan November mendukung, baru kami akan melakukan easing,” ujarnya.

Keputusan otoritas moneter untuk tetap menjaga suku bunga acuan di level 5,25%, sebenarnya, juga dilandaskan pada sebuah kekhawatiran. BI tampaknya waswas, modal asing bakal angkat koper jika penurunan suku bunga dilakukan ketika The Fed berencana mengerek naik suku bunganya.

Sehingga berisiko untuk terjadinya capital flight cukup tinggi.

Betul, cadangan devisa yang ada di tangan (sebesar US$ 113,5 miliar) cukup menentramkan hati. Sebab, jumlah tersebut mampu menutupi kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri selama 8,7 bulan. Hanya saja, lantaran surplus negara perdagangan lebih disebabkan melambatnya impor, maka dikhawatirkan masih akan terjadi penurunan kinerja ekspor pada periode berikutnya.

Singkat kata, aliran modal jangka pendek yang membuat rupiah relatif stabil, memaksa BI untuk bersikap hati-hati. Itu sebabnya, kendati masih akan berotot, rupiah akan tetap dijaga di kisaran Rp 13.100Rp 13.300 per dolar. Soalnya, kalau sudah mendekati Rp 13.000, BI akan segera intervensi. “BI memang tidak menginginkan terjadinya penguatan yang terlalu cepat,” ujar seorang bankir.

Dan, memang, menurut beberapa praktisi keuangan, rupiah masih cukup tegar dalam menghadapi dolar. Reny Eka Putri, analis pasar uang Bank Mandiri, memperkirakan pekan ini rupiah akan bergerak di kisaran Rp 13.050-Rp 13.150 per dolar. “Pernyataan Lael Brainard (salah satu petinggi The Fed) bahwa belum ada peluang kenaikan suku bunga, tentu menguntungkan rupiah,” ujarnya.

Tapi dalam perhitungan Faisyal, ada kemungkinan rupiah kembali melemah pekan ini. Menurutnya, pasar masih menunggu hasil FOMC yang akan digelar pekan ini. Itu sebabnya, ia memperkirakan pekan ini rupiah akan bergerak melemah di kisaran Rp 13.150 – Rp 13.250 per dolar. n

41

Pasar Modal IHSG

Tunggu Keputusa Pasar wait and see. Sebaiknya, pemerintah memperpanjang masa tax amnesty periode I. TEKS Nikita Jagad Foto Riset

P

erhitungan analis bahwa pekan lalu indeks harga saham gabungan masih akan terkoreksi terbukti benar. Investor asing masih getol 6% melakukan aksi profit taking dengan total penjualan selama sepekan sebesar Rp 1,89 triliun.IHSG memang mencoba bertahan, dengan adanya beberapa kali penguatan. Tapi itu tak mampu menahan pergerakan menurun.

Sehingga, Jumat (16/9), indeks ditutup di level 5.267,77 atau dalam seminggu melemah tipis sekitar 0,2%.

Diperkirakan, tren bearish masih akan berlangsung pada perdagangan pekan ini. Soalnya, indikator teknikal relative strenght Index (RSI) masih belum mengkonfirmasi sinyal reversal meskipun pada penutupan pekan ini IHSG bergerak naik.

Secara tren, indeks masih belum berhasil keluar dari tren bearish selama masih berada di bawah level 5.360 sebagai resistance bearish trend line. Seorang analis memprediksi indeks pekan ini akan bergerak di kisaran 5.210-5.360.

Di hari-hari pertama, pelaku pasar akan bersikap ekstra hati-hati dengan kecenderungan melakukan aksi profit taking.

Indeks di Bursa Efek Indonesia diperkirakan akan bergerak signifikan setelah ada kepastian hasil rapat The Fed mengenai suku bunga acuan pada 21 September waktu AS, atau 22 Sep-

42

tember dini hari WIB. Pelaku pasar juga akan mencermati penetapan BI 7-day reverse repo rate pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) siang harinya. Faktor lain yang akan mendorong bursa saham bergerak positif adalah langkah cepat pemerintah dan DPR memperpanjang periode tax amnesty, agar dana repatriasi yang menggerakkan ekonomi masuk lebih banyak.

Analis Binaartha Parama Halimas Tansil mengatakan, indeks harga saham gabungan (IHSG) menjelang pertemuan The Fed memang akan cenderung tertekan. Pelaku pasar cenderung tidak mau berspekulasi sebelum ada kepastian hasil rapat The Fed dan sebagian memanfaatkan untuk profit taking mengingat sebelumnya IHSG naik tinggi.

Maklum, sepanjang tahun ini (year to date),indeks masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 14,69%. Pertumbuhan mengungguli sejumlah indeks regional. Bandingkan dengan Hang Seng Index yang menghasilkan imbal hasil 6,49%. Straits Times Index (STI) malah turun -2,68%. Nikkei pun -13,81%.

IHSG pun kembali mengungguli indeks Thailand yang sebelumnya memimpin pasar Asia. Positifnya imbal hasil ini juga diikuti oleh imbal hasil sejumlah saham blue chips.

Misal, saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yang

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

Pasar Modal IHSG

an The Fed

memberikan return 63,8%. Bandingkan dengan saham sejenis Nongshim Co Ltd dengan imbal hasil minus 30,94%. Nongshim adalah produsen makanan olahan terbesar di Korea Selatan.

Saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) juga menghasilkan imbal hasil 33,3%.

Antara aman dan tak aman Menurut seorang analis, maraknya perdagangan di BEI terjadi lantaran kondisi makro Indonesia yang menarik minat investor.

Satu hal yang menjadi perhatian utama adalah soal kebijakan ekonomi yang jauh lebih rapi ketimbang beberapa tahun lalu.

Hal ini memberikan dorongan bagi investor untuk melirik pasar Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki suku bunga yang masih relatif lebih tinggi daripada Singapura dan beberapa negara lainya. Sehingga asumsi untuk perhitungan minimum imbal hasil juga lebih tinggi daripada beberapa negara lain.

Ini menjadi sentimen utama untuk mengambil keputusan investasi di Indonesia. Secara fundamental, makro Indonesia memang terlihat menarik bagi para investor. Apalagi, setelah adanya sentimen amnesti pajak. Kendati masih dibayangi minimnya realisasi yang di bawah target. Ini menjadi sentimen negatif bagi IHSG.

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

Jadi? Untuk menjaga likuiditas, sebaiknya, masa tax amnesty periode I, yang semula akan berakhir September, diperpanjang menjadi akhir Desember 2016. Artinya, wajib pajak yang melaporkan kekayaannya masih bisa menikmati tebusan 2% untuk harta yang direpatriasi dan 4% untuk deklarasi harta di luar negeri.

Namun, seperti biasa, ada yang pesimistis ada pula yang optimistis. Mereka yang optimistis mengatakan indikator ekonomi Indonesia cukup bagus. Buktinya, inflasi terkendali, nilai tukar rupiah cukup baik, cadangan devisa meningkat, dan tingkat suku bunga dalam tren menurun.

Kenyataan ini diamini oleh Mirza Adityaswara, Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Kata dia, saat ini kondisi inflasi sangat terkendali dan diperkirakan dapat berada di bawah 3,5% tahun 2016. Defisit transaksi berjalan pada akhir tahun lalu diperkirakan sekitar 2,2% dari produk domestik bruto (PDB). Ia juga memperkirakan defisit transaksi berjalan pada akhir tahun ini akan meningkat, tetapi masih terkendali pada kisaran 2,6% - 2,7% dari PDB. Lebih lanjut dia mengatakan, risiko eksternal pun mulai menurun. Saat ini, menurut Mirza, risiko kenaikan suku bunga The Fed menurun. Selain itu, perekonomian Tiongkok mulai stabil, yang mendorong mulai pulihnya harga komoditas. Dan bukan kebetulan, ekspor Indonesia masih didominasi komoditas.

Walhasil, kalau perhitungan ini benar adanya, investor tak perlu ragu untuk berinvestasi. n

Untuk menjaga likuiditas, sebaiknya, masa tax amnesty periode I, yang semula akan berakhir September, diperanjang menjadi akhir Desember 2016. Artinya, wajib pajak yang melaporkan kekayaannya masih bisa menikmati tebusan 2% untuk harta yang direpatriasi dan 4% untuk deklarasi harta di luar negeri.

IHSG

43

Pasar Modal Saham batu bara

Batu Bara Mulai Hangat

44

Harga batu bara mulai menanjak. Mudah-mudahan ini bukan hanya sinyal sesaat.

TEKS Nikita Jagad Foto Dahlan RP, riset

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

Pasar Modal Saham batu bara

B

erbisnis batu bara di masa kini, memang, tak seindah lima atau sepuluh tahun lalu. Ketika itu, pengusaha batu bara bak seorang raja kecil yang segala keinginannya bisa terlaksana. Tapi, masa jaya itu tak berlangsung lama. Sejak permintaan dunia menurun, yang sekaligus menurunkan harga jual, banyak perusahaan batu bara yang bergelimpangan.

Gulung tikar, karena tak kuat lagi menanggung biaya produksi. Atau paling tidak, mereka mengalami penurunan keuntungan yang sangat signifikan. Dan itu terjadi sampai semester I 2016 lalu.

Contohnya, PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Laba bersih perseroan pada semester I 2016 turun 10% yoy menjadi Rp 714 miliar. Penurunan laba disebabkan harga batubara dan kenaikan beban usaha.

Kemudian PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), yang di semester I-2016 laba longsor 37,13% menjadi US$ 36,48 juta. Penurunan laba bersih ini juga tak lepas dari penjualan bersih yang tercatat US$ 609,4 juta, atau turun 26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Yang agak beruntung adalah Adaro Energi, karena pada semester I perusahaan ini mencatatkan kenaikan laba — walaupun tipis—2,4% menjadi US$ 122,11 juta. Sama dengan perusahaan lainnya, pendapatan perusahaan mengalami penurunan, namun Adaro berhasil melakukan efisiensi yang cukup signifikan.

Nah, menjalani kuartal III sekaligus menghadapi kuartal IV, diharapkan kinerja perusahaan batu bara bisa membaik, karena harga batubara mulai pulih.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan menguatnya harga batu bara pada bulan September ini menjadi sinyal positif pelaku pertambangan.

Menguatnya harga batu bara lantaran meningkatnya permintaan dari Tiongkok dan India. Makanya, pelaku industri berharap tren harga batu bara terus menguat atau setidaknya berada di kisaran US$ 65 per ton.

Pertengahan tahun harga batu bara mengalami kenaikan tipis yakni US$ 51,81 per ton. Hal ini lebih dipengaruhi oleh kenaikan index harga di Australia.

Tren penguatan HBA terus terjadi di Juli yang mencapai US$ 53 per ton. Kemudian merangkak naik lagi di Agustus yang berada di level US$ 58,37 per ton. HBA September ini naik 9 persen dibandingkan harga batubara di periode Agustus.

Bahkan di bursa ICE Futures Eu-

rope, harga batubara untuk kontrak pengiriman Oktober 2016 sudah melonjak 55% year-to-date (ytd) menjadi US$ 70,75 per ton.

BELI SAHAM-SAHAMNYA Memanasnya harga batubara berefek positif terhadap prospek emiten-emiten produsen batubara. Adaro misalnya, yang 16% hasil produksinya diekspor ke India dan 14% menyasar pasar Tiongkok.

Belum lagi perusahaan ini mengalami peningkatan permintaan untuk mendukung program kelistrikan pemerintah 35.000 mega watt (MW).

Analis Samuel Sekuritas, Sharlita Malik berpendapat, ekspor Adaro mungkin akan tetap stabil. Namun dengan kenaikan harga batubara, maka harga jual rata-rata ADRO berpotensi meningkat sehingga emiten ini bisa meraup untung lebih besar.

Manajemen memproyeksikan sepanjang tahun ini memproduksi 52 juta ton sampai 54 juta ton batu bara.

Sepanjang paruh pertama 2016, produksi batu bara ADRO mencapai 25,86 juta ton, tak jauh berbeda daripada semester pertama tahun lalu. Pada semester I 2016, Adaro meraup laba bersih US$

122 juta, naik 2,52% year-on-year (yoy).

Pencapaian tersebut berasal dari efisiensi. Biaya pengupasan tanah (stripping cost) perseroan hanya 4,3x atau lebih rendah daripada proyeksi sepanjang tahun ini yaitu 4,7x. Hal itu mengarah ke cash cost yang lebih rendah untuk semester pertama 2016.

Adaro juga melakukan diversifikasi ke beberapa bisnis terkait industri batu bara demi memaksimalkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Perseroan punya bisnis jasa pertambangan dan logistik.

Proyek pembangkit listrik Adaro berkapasitas 2 x 1.000 MW di Batang Jawa Tengah juga berjalan baik. Jika pembangkit listrik tersebut beroperasi, ADRO bisa memasok hingga 6 juta ton per tahun pada 2020.

Itu sebabnya, para analis sepakat untuk merekomendasikan beli untuk saham berkode ADRO dengan target harga Rp 1.400 – Rp 1.500.

Rekomendasi serupa juga diberikan untuk saham-saham batu bara lainnya, seperti PTBA, INDY dan ITMG. PTBA ditargetkan akan mencapai harga Rp 10.575, INDY Rp 690 dan ITMG menuju Rp 11.750. n

Menguatnya harga batu bara lantaran meningkatnya permintaan dari Tiongkok dan India.

Makanya, pelaku industri berharap tren harga batu bara terus menguat atau setidaknya berada di kisaran US$ 65 per ton.

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

45

Pasar Modal Saham gas

Penguasa Gas Industri di Lantai Bursa S Perusahaan yang nyaris monopoli ini, penguasa pasar di gas industri. Sayang, belum ada perusahaan sejenis sebagai pembandingnya.

TEKS Nikita Jagad Foto Dok. review

46

eptember ini, bursa saham akan diramaikan oleh tiga pendatang baru. Mereka adalah PT Waskita Beton Precast, PT Anugerah Berkah Madani dan PT Aneka Gas Industri. Untuk dua nama yang disebut pertama, ini termasuk tidak aneh dan ada pembandingnya, yakni PT Wakita Beton Precast bergerak di bidang produksi beton dan PT Anugerah Madani merupakan perusahaan properti. Berbeda dengan PT Aneka Gas Industri (AGI) ini merupakan barang baru bagi Bursa Efek Indonesia, sebab jenis usahanya sungguh berbeda.

AGI yang akan melakukan penawaran 19-22 September 2016, merupakan perusahaan gas industri yang bermain dari sektor hulu hingga hilir. Seperti di sektor manufaktur, rumah

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

Pasar Modal Saham gas bagai perusahaan gas industri pertama di Indonesia yang dimiliki pemerintahan Belanda.

Perseroan menargetkan pangsa pasar bakal meningkat hingga 40% dalam beberapa tahun mendatang. Nini Liemijanto, Direktur Keuangan Aneka Gas Industri, mengatakan dalam lima tahun mendatang perseroan menjaga pertumbuhan pendapatan sebesar 30% tahunan dan peningkatan laba tahunan sebesar 10% hingga 15%.

Per 2015, pendapatan perseroan mencapai Rp 1,43 triliun, naik 29,81% dari tahun sebelumnya. Dalam empat tahun ke belakangan, pendapatan pada 2015 bertumbuh paling tinggi.

Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan oleh perseroan, di Jakarta, Senin (22/8/2016), hingga kuartal II-2016, perusahaan gas industri ini mencatatkan kenaikan pada laba bersih menjadi sebesar Rp 39,507 miliar. Angka tersebut naik 35,6 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 29,132 miliar.

sakit, pertanian, dan makanan.

Produk yang disediakan perseroan antara lain gas udara (oksigen, nitrogen, argon), gas campuran, gas sintetis, gas khusus, gas campuran, dan bahan bakar gas. Bahkan, untuk konsumen ritel, AGI mempunyai produk oksigen murni dalam kemasan kaleng bermerek Oxycan.

Aneka Gas saat ini menguasai 30% industri gas nasional. Jaringan distribusinya mencakup, antara lain, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Bali, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo.

Juga mencakup Aceh, Riau, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Batam.

Pangsa pasar tersebut dikuasainya selama bertahun-tahun beroperasi dan hingga saat ini telah memiliki aset Rp 5 triliun. Aneka Gas berdiri pada 1916 se-

PROSPEKNYA BAGUS Pendapatan dan laba bersih perusahaan, tampaknya, akan terus bertumbuh. Makanya, AGI berniat menimba dana segar dari pasar modal untuk membiayai belanja modal. Sebanyak 40% dana hasil IPO akan digunakan untuk menambah sumur gas (gas plant), stasiun pengisian (filling station), peremajaan pabrik, serta peningkatan sarana dan prasarana distribusi.

Kendati masa penawaran belum berlangsung, sebuah sumber mengatakan, saham AGI akan ditawarkan pada harga Rp 1.100. Jadi, dana yang dijaring dari penjualan 766,66 juta saham adalah sebesar Rp 843,3 miliar.

Setelah melakukan roadshow ke beberapa negara, seperti Singapura, Hongkong dan Malaysia, manajemen mengaku saham AGI banyak diminati oleh institusi.

Dan permintaannya membludak alias oversubscribed. Sayang, sumber ini tak mau menjelaskan kelebihan permintaan yang terjadi.

Yang jelas, selain untuk belanja modal, 40% dana hasil IPO akan digunakan untuk membayar utang perseroan.

Lantas bagaimana kelak nasib sahamnya? Satu hal yang perlu dipegang oleh investor adalah perusahaan ini sudah berusia 100 tahun. Ini merupakan pembuktian bahwa gas industri memiliki prospek yang berkelanjutan.

Selain itu, yang perlu dipertimbangkan AGI merupakan pelopor dan pemimpin

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

pasar dalam sektor gas industri Indonesia. Di samping perseroan juga memiliki jaringan distribusi yang luas di Indonesia.

Edwin Sebayang, Kepala Riset MNC Securities, yang mengikuti due diligence Aneka Gas mengatakan bisnis Aneka Gas berprospek cerah karena perseroan menguasai industri gas dalam negeri dan memiliki kontrak panjang.

Namun, untuk valuasi IPO saham, Edwin belum bisa memberi penilaian karena tidak ada industri sejenis di dalam negeri. “Belum bisa saya hitung. Namun, kalau dilihat sekilas harusnya bagus karena perusahaan ini basic sekali dan hampir memonopoli industri,� tutur Edwin.

Nah, beranikah Anda berinvestasi di sini? n

Satu hal yang perlu dipegang oleh investor adalah perusahaan ini sudah berusia 100 tahun. Ini merupakan pembuktian bahwa gas industri memiliki prospek yang berkelanjutan.

47

Pasar Modal Saham pp

Mengitung Kilau PTPP Masa depan PTPP semakin kinclong.

Sahamnya, layak dipertimbangkan.

TEKS Nikita Jagad Foto Dahlan RP

B

anyak sektor usaha, yang gara-gara pelambat-an ekonomi, masih lesu. Tapi tidak demikian dengan sektor konstruksi. Sektor yang memiliki pasar besar ini (nilainya sekitar Rp 1.000 triliun), sekarang tengah digenjot oleh pemerintah. Dan ini tentu saja, mendatangkan berkah bagi perusahaan-perusahaan yang menggelutinya. Terutama, perusahaan milik negara.

Salah satu di antaranya adalah PT PP. Perusahaan milik negara ini, makin hari semakin besar karena membanjirnya proyek yang ditangani. Sampai-sampai manajemennya menargetkan perseroan menjadi kontraktor terintegrasi dan juga terbesar di Asia Tenggara dari segi aset. Paling tidak, dalam lima tahun ke depan, ekuitas perseroan ditargetkan mencapai Rp 30 triliun.

Perseroan bakal semakin gencar mengerjakan proyek. Otomatis, belanja modal atau capital expenditure (capex) yang lebih besar mulai tahun depan. Diperkirakan belanja modalnya mencapai Rp 14 triliun-Rp 18 triliun per tahun. Jauh lebih tinggi dibanding capex tahun ini yang Rp 2,8 triliun.

Untuk mengimbangi jalannya target tersebut, perseroan juga akan melepas emisi baru melalui anak usahanya. Pertama, rights issue PT Properti Tbk (PPRO) senilai Rp 1,6 triliun. PTPP sendiri juga rencananya akan mendistribusikan rights issue lebih dari Rp 4 triliun pada November nanti.

Selain itu, perusahaan juga akan melakukan initial public offering (IPO) tiga anak usahanya yang lain yakni PT PP Precast, PT PP Peralatan, dan PP Energi. Ketiganya direncanakan IPO tahun depan dengan total target dana Rp 6,25 triliun.

Begitu banyak rencana pengembangan yang dilakukan perseroan untuk mengejar target lima tahun ke depan. Namun, terlepas dari rencana-rencana besar itu, untuk saat ini PTPP telah mengantungi kontrak barunya sebesar 62% dari target. “Sejauh ini, masih menggunakan target lama hingga akhir tahun nanti,� ujar Direktur Utama PTPP Tumiyana. Asal tahu saja, tahun ini PTPP menargetkan kontrak baru Rp 31 triliun. Hingga Agustus lalu, realisasinya Rp 19,42 triliun, atau setara 62,6% dari target.

48

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

Pasar Modal Saham pp Otomatis, target pendapatannya juga masih menggunakan target yang sudah sebelumnya, sekitar Rp 24 triliun dengan laba bersih Rp 1 triliun.

Sahamnya layak beli Pencapaian kontrak baru itu terdiri dari kontrak dari induk usaha atau PTPP sebesar Rp 16,09 triliun. Lalu, kontrak anak usaha Rp 3,33 triliun yang terdiri dari kontrak PT PP Properti Tbk (PPRO) Rp 1,28 triliun, PT PP Pracetak Rp 1,69 triliun dan PT PP Peralatan Rp 364 miliar.

Sementara, proyek baru yang diperoleh hingga minggu ketiga Agustus di antaranya dua ruas jalan tol masing-masing senilai Rp 3 triliun dan Rp 2,7 triliun, Makassar New Port paket B Rp 979 miliar, pembangunan Gedung BNI Tower Rp 714 miliar, apartemen Pertamina di Balikpapan Rp 497 miliar.

Lalu, Tunjungan Boulevard Rp 655 miliar, apartemen Pertamina RU Balikpapan Rp 497 miliar, apartemen Cilacap Rp 384 miliar, Mobile Power Plant 500 MW Rp 739 miliar di delapan lokasi, serta Hotel Avani Bali Rp 368 miliar.

Sejatinya, manajemen masih melihat adanya perolehan kontrak baru yang lebih besar dari target. Sebab, masih ada peluang perolehan proyek baru apalagi saat ramai-ramainya proyek kuartal IV nanti. “Tapi masih kami lihat kuartal IV, hanya tidak ingin memberikan statement di awal saja,� kata Tumiyana.

PTPP juga semakin serius dalam menggarap bisnis energi. Perusahaan sektor konstruksi dan properti ini berharap, bisa mengerjakan proyek Pem-

bangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas mencapai 4.000 megawatt (MW) dalam waktu tiga tahun hingga empat tahun ke depan.

Itu sebabnya, perseroan melakukan spin off alias melepas unit usaha bidang energi ini untuk berdiri sendiri. Dengan target akan meningkatkan perolehan nilai kontrak (order book) PTPP sebesar 20% per tahun hingga 2018.

Sekarang pun PP Energi tengan mengikuti tender beberapa proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Batam dan Kamojang serta pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Gorontalo dengan total kapasitas 270MW. PP Energi menargetkan dapat membangun pembangkit listrik dengan total kapasitas 1,2 GW tahun depan dan 4 GW dalam 3-4 tahun mendatang. Hingga Juli 2016, total kontrak PTPP mencapai Rp 53,14 triliun.

Dengan prospek yang begitu cemerlang, lantas bagaimana nasib sahamnya?

Michael Ramba, Analis BCA Sekuritas, mengatakan PTPP akan mendapatkan dana Rp 4,4 triliun dari pelaksanaan rights issue tahun ini. Dana itu meningkatkan leverage PTPP untuk mencari pinjaman hingga Rp 12,8 triliun untuk membiayai proyek-proyek prioritas, seperti pembangkit listrik di Meulaboh, pembangunan jalan tol di Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan.

Makanya, Michael merekomendasikan buy untuk PTPP dengan target harga Rp 5.600. Sementara Anggun Trader memberi rekomendasi dengan target Rp 4.830.

Siapa mau coba? n

Perusahaan milik negara ini, makin hari semakin besar karena membanjirnya proyek yang ditangani.

Sampai-sampai manajemennya menargetkan perseroan menjadi kontraktor terintegrasi dan juga terbesar di Asia Tenggara dari segi aset. reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

49

inforeview

Kawan Lama Beli Waralaba

PT JFE Galvanizing Indonesia Resmikan Pabrik PT JFE Galvanizing Indonesia meresmikan pabrik baja galvanis dihadiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, pekan lalu. Pabrik PT JFE Steel Galvanizing Indonesia (JSGI) yang menempati lahan seluas 17,1 hektar di kawasan industri MM2100 Cikarang, Bekasi tersebut berdiri dengan investasi mencapai US$300 juta oleh perusahaan Jepang JFE Steel Corp. JSGI menghasilkan produk baja jenis galvannealed (GA) dan cold rolled (CR) steel dengan kapasitas produksi sebesar 400.000 ton per tahun.

“Pembangunan pabrik PT. JFE Steel Galvanizing Indonesia diharapkan memberi kontribusi pada pemenuhan bahan baku baja dalam negeri, khususnya produk pelat baja canai dingin yang dilapisi (galvanized steel) untuk memenuhi kebutuhan produksi kendaraan roda empat,” kata Menperin Airlangga.

Presiden Direktur JFE Steel Coorporation Japan Koji Kakigi menyampaikan, perusahaannya akan menjadi produsen pertama lembaran baja untuk kebutuhan industri otomotif di Indonesia.

50

Mereka bisa menjual produk e-commerce seperti handphone, pulsa isi ulang, pulsa listrik, tiket dan produk lainnya. Dari penjualan tersebut, para agen bisa mendapat komisi dari KUDO. Besarannya tergantung jenis produk yang mereka jual. Ada yang berkisar dari Rp 5 ribu - Rp 20 ribu atau 5%-20% dari harga produk. n

FOTO Riset

Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) Group menyuntikan dana ke KUDO, usaha rintisan assisted e-commerce sebesar 8 digit.

Dana tersebut akan digunakan untuk berekspansi ke berbagai wilayah pedesaan dan perkotaan Indonesia dan membangun jaringan agen KUDO dari daerah pinggiran kota sampai pedesaan.

Diakui Albert Lucius, CEO KUDO melalui press release-nya, KUDO punya posisi strategis untuk masyarakat daerah yang belum bisa mengakses e-commerce secara langsung. Lewat aplikasi ini masyarakat itu bisa terlayani dan membeli produk dari situs dagang online yang menjadi mitra KUDO. Saat ini, KUDO telah melayani akses terhadap lebih dari 1 juta orang yang sebelumnya tidak bisa berbelanja secara online dan memiliki agen sebanyak 150 ribu. Pada tahun 2018, KUDO memasang target bisa merekrut 1 juta agen di seluruh Indonesia.

Para agen ini bisa memiliki toko digital lewat aplikasi KUDO.

ketiga akan terbaca flow-nya,” ungkap Devin. Grup Kawan Lama juga masih harus berjuang menancapkan kesadaran merek alias brand awareness untuk Cupbop. Menurut catatan internal Grup Kawan Lama, penjualan Cupbop sudah menyentuh 80%–90% dari target. n

Selain itu, JSGI juga menyediakan lapangan kerja bagi 200 tenaga kerja langsung, dan tambahan peluang kerja secara tidak langsung untuk sekitar 100 orang. Produk yang dihasilkan JSGI akan mengurangi impor CGL coil (baja berlapis zinc) sehingga diharapkan mampu memperkecil defisit pada neraca perdagangan. n

FOTO Riset

Emtek Danai Kudo

FOTO Riset

G

rup Kawan Lama menghadirkan Cupbop, untuk menambah bisnis food and beverage (F&B) melalui pembelian hak waralaba asing. Cupbop adalah jaringan waralaba restoran asal Korea Selatan. Sebelumnya, Kawan lama sukses dengan minuman bermerek Chatime yang merupakan jaringan gerai minuman dari Taiwan.

Devin Wong Widya Krisnadi, Direktur Cupbop Indonesia mengatakan, Grup Kawan Lama ingin memperbesar lini bisnis makanan dan minuman dan berekspansi ke F&B. Pada Juni 2016 lalu, Grup Kawan Lama sudah mengoperasikan Cupbop di Living World Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten. Gerai Cupbop Living World Alam Sutera sekaligus menjadi flagship store alias gerai penjualan utama. Yang teranyar, Kawan Lama membuka gerai di Gandaria City.

Menurut Devian, Grup Kawan Lama masih mencari model terbaik dalam mengembangkan Cupbop. “Kami masih mengeksplorasi dan melihat market, kami harapkan dengan adanya toko yang

reviewweekly 06 Tahun VI | 19-25 September 2016

SISIPAN

RP 25 TRILIUN PAJAK BATU BARA RAIB

ARAB SAUDI MENGEJAR BISNIS

PRABOWO MENANG

SI MANIS YANG MENGGEROGOTI DUNIA

®

1-7 JULI 2013 MAJALAH EKONOMI & BISNIS

44 » TAHUN II RP 20.000