Ani Digoda, Ani Ditekan

MailBOX

http://www.majalahrevieweekly.com Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady

Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo Redaktur: sri wulandari reporter: Setyo Adhi Nugroho, Lucky Benyamin, Badrul redaktur foto: dahlan rebo pahing REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta Desain & layout: Rizky Pratama

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady marketing: Selvi tan, adeline, Irma Irawati HR & GA: Iriene Mielani Admin: Eko Endarsono, Yunita Wirawan, Asih (admin Sales)

Cover: erbhayu Foto: Pikiran Rakyat

ini bisa menggerakkan sektor-sektor yang lain. Sementara itu, pembangunan infrastruktur yang sudah dianggarkan sejak awal tahun harus dikebut agar tidak meleset dari target.

Abubakar Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat

alamat redaksi: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063 alamat Sales & Marketing Communication: Jl. Bendungan Jatiluhur No. 26 Bendungan Hilir - Jakarta Pusat 10210 Telp: 021-570 4479 • Fax: 021-570 4473 penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

SuratMingguini

Rezim Bunga Rendah

Soal Pelanggan Listrik 900 VA

Bank Indonesia (BI) memutuskan menahan suku bunga acuannya, BI 7-Day Reverse Repo rate, di angka 4,75%. Keputusan BI ini didasarkan pada kondisi gejolak pasar keuangan yang terjadi pascaterpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

Tertahannya tren penurunan bunga acuan ini memicu kekhawatiran target rezim bunga rendah di Indonesia tahun ini tidak tercapai. Rezim bunga rendah juga makin jauh dari harapan setelah bank sentral AS (The Fed) memberikan sinyal akan menaikkan suku bunga acuan fed funds rate (FFR) pada Desember ini dari kisaran saat ini 0,25-0,50%.

Indonesia membutuhkan suku bunga kredit yang rendah. Selain untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, suku bunga kredit yang rendah juga diperlukan untuk mendorong peran intermediasi perbankan, menggerakkan sektor riil, dan ekspansi dunia usaha.

Seiring tertahannya penurunan bunga, pemerintah harus terus mendorong konsumsi, belanja modal, dan ekspor agar perekonomian nasional tetap berdenyut kencang. Pemulihan ekonomi global yang belum kuat dan harga komoditas yang masih relatif rendah menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memperluas pasar ekspor.

Pemerintah juga harus menggenjot investasi agar mesin pertumbuhan ekonomi

Jika tidak ada halangan, awal tahun depan PT PLN (Persero) akan menyetop subsidi untuk pelanggan 900 volt ampere (VA). Jumlah subsidi untuk pelanggan yang disetop tak tanggung- tanggung. Jumlahnya mencapai 18 juta pelanggan Mengutip data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dari total pelanggan 900 va sebanyak 22 juta orang yang menerima subsidi selama ini, hanya 4 juta yang sebenarnya berhak menerima subsidi.

Dengan disetopnya subsidi itu, maka nantinya mereka yang biasa membayar Rp 616 per KwH, bakal membayar Rp 1.400 per kWh. Saya, sih, setuju saja subsidi listrik dicabut, tapi hendaknya hal itu dibarengi dengan ketersediaan listrik dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Di Nias contohnya. Masak listrik padam sampai seminggu? Kenapa bisa sampai terjadi? Mana revolusi mental? Ah‌.

Apalagi, selama ini banyak warga yang resah dengan membengkaknya biaya tagihan listrik. Bahkan pemadaman yang dilakukan PLN sewaktu-waktu, semakin menambah keresahan masyarakat. Tentunya ini menggangu aktivitas warga, baik rumah tangga maupun wirausaha.

Indonesia adalah negara kaya. Banyak negara lain yang meliriknya untuk sekadar menanamkan investasi atau menjadikan pangsa pasar produk-produk. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki potensi bisnis yang luar biasa ditunjang pula dengan kekayaan alamnya. Tak berlebihan bila Indonesia diprediksi akan menjadi raksasa ekonomi pada 2020 mendatang.

Sayangnya, kekayaan Indonesia hanya dinikmati segelintir orang. Kemakmuran dan kesejahteraan sangat tidak merata. Negara yang kaya raya ini justru dipenuhi masyarakat yang miskin.

Ironi lain adalah negara yang kaya ini justru dijarah. Korupsi merajalela. Hampir setiap hari kita mendengar pemberitaan mengenai korupsi.

Para politikus mempertontonkan dagelan politik yang memuakkan, seakan sudah menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi budaya di Indonesia. Indonesia dijarah oleh mereka yang serakah.

Masalah korupsi ini tak bisa disepelekan, karena memiliki dampak yang besar bagi Indonesia. Sejatinya uang negara yang harusnya untuk kesejahteraan masyarakat, justru dinikmati oleh para koruptor untuk kepentingan pribadi. Karena itu, berantas korupsi sampai akarnya. KPK harus bertindak tegas, jangan pandang bulu dan jangan takut.

Maya Sari Jalan Kirai – Cipete Jakarta Selatan

Dyah Puspita W Jalan Brawijaya IX Jakarta Selatan

4

Indonesia Dijarah

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

reviewweekly 15 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

Contents

headline LaporanUtama 9 ANI DIGODA, ANI DITEKAN Ini cerita Sri Mulyani saat menjabat menteri keuangan, dari era Presiden SBY hingga Presiden Jokowi.

Bisnis

Makro

18 Konglomerat Rebutan Proyek Tol

Pemerintah terus mendorong agar swasta

30 Kilang Swasta Boleh Dagang BBM

ikut andil dalam pengembangan jalan tol di negeri ini.

Untuk menarik minat investor, pemerintah mengijinkan produksi kilang milik swasta dijual langsung ke konsumen. Tapi swasta tetap minta ada jaminan pasar.

32 Lagi-lagi Ancaman Minyak

Keuangan 20 BUMI Lolos dari Maut

Sisipan 24 Di laut Kita Bertarung

Laut Indonesia dikenal kaya raya.

Tapi kenapa nelayan kita miskin-miskin?

36 Waspada, Angin Surga Datang Lagi Di saat bunga bank turun dan ekonomi sedang sulit, tawaran investasi bodong makin marak.

Mereka menawarkan keuntungan yang tak masuk akal.

38 Agar Gesekannya Makin Kencang

Pasar Modal 42 Lagi, Net Sell Investor Asing Pemerintah harus segera menyelesaikan penyebab aksi demo 212. Sebab, kendati namanya Super Damai, aksi ini akan menjadi preseden buruk bagi bursa di masa mendatang.

44 Cerahnya Emiten Ritel

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

editorial OPEC, Sudahlah

K

etika Indonesia memaklumatkan kembali menjadi anggota OPEC, banyak orang bertanya-tanya: Untuk apa? Awam saja bingung, karena negeri ini sejak tahun 2003 sudah resmi menjadi net importir minyak.

Makanya, itulah alasan yang dipakai pada tahun 2008, waktu Indonesia keluar dari keanggotaan Organisasi Pengekspor Minyak.

Tapi siapa sangka, tahun 2014, Indonesia malah aktif kembali. Pertimbangannya sih cukup keren yakni, supaya Indonesia menjadi bagian dari pengambil keputusan dan bukan penerima akibat dari keputusan.

Lo, keputusan apa? Mengurangi produksi atau menambah produksi? Omong-kosong. Kita sudah tahu, selama bertahun-tahun negara produsen seperti Arab, Libya, Iran dan lainnya kerap melanggar keputusannya sendiri. Mereka menilai bersaing memperebut-

Kita sudah tahu, selama bertahuntahun negara produsen seperti Arab, Libya, Iran dan lainnya kerap melanggar keputusannya sendiri. Mereka menilai bersaing memperebutkan pangsa pasar minyak lebih penting dibandingkan menstabilkan harga komoditas tersebut.

8

kan pangsa pasar minyak lebih penting dibandingkan menstabilkan harga komoditas tersebut.

Persaingan menjadi semakin panas karena para produsen minyak berani menjual dalam jumlah banyak bahkan di saat permintaan minyak dunia melambat. Akibatnya, apapun yang diputuskan OPEC, pasar dunia tetap kebanjiran pasokan. Dan Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa.

Makanya, keputusan untuk membekukan keanggotaan, Rabu pekan lalu, dianggap sebagai langkah yang tepat. Ini untuk menghindarkan diri dari keputusan OPEC yang memangkas produksi sebesar 5%.

Kalau itu dituruti, berarti pemerintah harus memotong produksinya sekitar 37 ribu barel per hari.

Pengurangan produksi ini, tentu, akan berdampak negatif bagi kesehatan anggaran. Apalagi anggaran negara saat ini sedang cekak akibat lesunya penerimaan perpajakan. Diperkirakan, dari pemangkasan produksi itu, negara kehilangan penerimaan US$ 2 juta (Rp 27 miliar) per hari. Bayangkan kalau dikalikan setahun, berarti Indonesia akan kehilangan penerimaan hampir Rp 10 triliun.

Penolakan pemerintah terhadap permintaan OPEC juga merupakan keputusan cerdik. Pengurangan produksi minyak bakal membuat harga minyak dunia menguat. Kemarin saja, begitu kesepakatan diketok, harga minyak dunia sudah melonjak 10 persen menjadi US$ 50 per barel. Dengan menyerahkan pemangkasan produksi kepada negara-negara utama OPEC, Indonesia bisa mencuri keuntungan dari kenaikan harga si emas hitam.

Dari sisi politik, sikap Indonesia kemungkinan besar bisa dimaklumi oleh anggota OPEC lainnya, mengingat volume produksi minyak Indonesia yang sangat kecil dibanding negara lain. Tahun ini pemerintah menetapkan target produksi minyak 820 ribu barel per hari. Jumlah itu hanya 2,4 persen dari produksi OPEC, yang sebesar 33,6 juta barel per hari.

Sebagai net importir minyak, Indonesia tidak menerima banyak faedah dengan menjadi anggota OPEC. Bahkan tiap tahun pemerintah harus membayar puluhan miliar rupiah sebagai iuran anggota OPEC. Pada 2009, ketika Indonesia hengkang dari OPEC, iuran yang dibebankan mencapai US$ 3,1 juta (Rp 42 miliar) per tahun. Belum lagi biaya-biaya transportasi serta akomodasi yang harus dikeluarkan bagi pejabat negara setiap kali menghadiri pertemuan OPEC. Jadi, bye bye OPEC. n bk

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

Ini cerita Sri Mulyani saat menjabat menteri keuangan, dari era Presiden SBY hingga Presiden Jokowi.

TEKS Setyo Adhi Nugroho dan Badrul

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

9

Sri Mulyani

10

2004, Boediono menghasilkan banyak Undang-Undang yang menjadi pondasi keuangan negara saat ini. Sri Mulyani-lah yang menjalankannya.

“Beliau yang melahirkan UU, saya yang mulai menjalankan.

Beratnya minta ampun kalau boleh saya mengatakan. Enakan dulu waktu sebelum ada UU itu,” kata Sri Mulyani sembari tertawa.

Saat dia menjabat menteri keuangan, Sri Mulyani bercerita, timnyalah yang mulai menyusun neraca untuk pertama kalinya. “Dulu saat mau bahas APBN, kita sampai bercanda. Wong yang tahu APBN waktu itu cuma Pak Marwanto (Dirjen Perbendaharaan) dan Pak Budiarso (Dirjen Perimbangan). Kalau Pak Budiarso ketabrak bus, itu selesai, file hilang semua,” ujarnya sambil tertawa.

Sebagai mantan menteri keuangan, saya dapat memberitahu Anda bahwa membuat anggaran lebih transparan mungkin hal yang benar untuk dilakukan, tetapi ia datang dengan tantangan, termasuk pushback dari elite dan kelompok-kelompok lain yang tidak memiliki kepentingan dalam akuntabilitas atau membuka diri untuk pengawasan dari warga dan badan pengawasan.

foto: Setkab.go.id

H

ari Rabu pekan lalu ada peristiwa besar, paling tidak bagi kaum yang bergelut di bidang ekonomi. Hari itu, Kementerian Keuangan mengumpulkan tiga menteri keuangan dari generasi yang berbeda, yakni Sri Mulyani, Boediono, dan Chatib Basri. Mereka semua berkumpul dalam acara seminar nasional bertajuk ‘Pengelolaan APBN dari Masa ke Masa’ di Gedung Kementerian Keuangan.

Dari mereka bertiga, semuanya menyandang gelar sarjana strata 3, hanya Boediono yang bukan alumnus Universitas Indonesia, melainkan Universitas Gadjah Mada, dan hanya Basri yang tidak pernah menjadi menteri koordinator bidang perekonomian.

Dari masa jabatan sebagai menteri keuangan, Boediono menempati posisi itu pada Agustus 2001-Oktober 2004, Sri Mulyani pada Desember 2005-Oktober 2009, dan Chatib Basri pada Mei 2013-Oktober 2014.

Ketiganya berbicara bagaimana mengamankan APBN di tengah ancaman krisis ekonomi global. Boediono, Wakil Presiden 2009-2014 melihat krisis ibarat gempa. Menurut dia, krisis tidak bisa diprediksi akan terjadi kapan, di mana, dan seberapa besar. “Yang terpenting persiapan pemerintah menghadapi krisis yang bisa datang kapan pun,” katanya.

Hanya saja, dalam kesempatan itu, Boediono memberi pesan kepada Sri Mulyani. “Menteri keuangan harus tahan banting. Bu Menteri, saya harapkan tetap tegar karena (APBN merupakan) kancah tarik menarik politik,” ujarnya.

Sri Mulyani pun bercerita saat pertama kali menjabat menteri keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Apabila, saat menjadi menteri keuangan pada 2001-

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

COBA DISOGOK Cerita pun bergeser ke soal-soal lain dan di tempat yang berbeda. Meski dua kali menduduki jabatan strategis sebagai bendahara negara, dia mengatakan hampir tak pernah ditawari suap atau diajak melanggar hukum. Sekali-kalinya ia ditawari suap oleh salah satu kepala daerah, saat kembali menjabat menteri keuangan tahun ini.

Sri Mulyani bercerita, dirinya pernah dihubungi via telepon oleh seorang gubernur untuk mempercepat penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH). Ketika itu, penyaluran DBH memang sempat ditunda karena penerimaan negara belum cukup. Minimnya penerimaan di antaranya karena harga minyak sedang rendah.

“Saya katakan, ‘saya lihat kas negara ada, nanti akan masuk (DBH-nya)’. Lalu dia kasih amplop, isinya dolar (Amerika Serikat) sih. Saya bilang, ‘Pak, saya anggap ini keteledoran pertama, ya. Kalau enggak, akan saya sampaikan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar dia saat acara Risk and Governance Summit (RGS) di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa pekan lalu.

Ani pun menjelaskan kepada sang gubernur bahwa pemberian DBH memang berdasarkan UU yang berlaku. Penyaluran bisa cepat, karena ditunjang oleh adanya anggaran negara.

Ia juga pernah bercerita pengalamannya saat menjabat

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

foto: antarafoto

Sri Mulyani menilai tantangan paling utama saat dia menjabat menteri keuangan pada 2005-2010 adalah meletakkan pondasi menurut aturan-aturan yang ada. “Kalau sekarang, sudah taken for granted. Saat ini, wacana diskusinya berbeda, tidak lagi menebak-nebak. Bicara anggaran pendidikan, menghitungnya sama. Bicara defisit, juga sama,” tuturnya.

Sri Mulyani, yang akrab disapa Ani pun bercerita bagaimana ia harus menata kembali aset-aset negara yang sempat belum tercatat dalam kekayaan negara pada 2005. Termasuk aset yang pernah diduduki oleh preman. “Mengumpulkan aset negara itu juga sulit. Sampai komplek Kementerian Keuangan ini waktu itu masih banyak preman di sini,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, tidak mudah membersihkan aset lahan yang kini menjadi kompleks Kementerian Keuangan yang berada di sekitar Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Akhirnya, Ani meminta bantuan kepada Komando Daerah Militer III Siliwangi untuk membebaskan aset negara tersebut dari tangan-tangan preman.

Selain komplek Kementerian Keuangan, aset negara yang jadi sorotan komplek Istana Negara. Saat menjadi menteri keuangan periode 2005-2010, ia kaget komplek tersebut belum tercatat ke dalam kekayaan negara.

“Gedung yang didiami Presiden yaitu Istana, itu dulu enggak ada sertifikatnya. Bisa saja cucunya Daendels datang mengklaim. Bahaya itu,” katanya disambut tawa peserta seminar.

Meski terdengar lucu, tutur Ani, ia merasakan betul getirnya menata aset-aset negara yang belum tercatat saat itu. Dia menilai upaya yang dilakukan Kementerian Keuangan merupakan tonggak sejarah penting. Sebab, saat ini aparat pemerintah lebih peduli dengan aset-aset negara sehingga semangat mencatatkan aset negara secara legal tumbuh.

Sri Mulyani, Boediono, dan Chatib Basri pada seminar ‘Pengelolaan APBN dari Masa ke Masa’ di Gedung Kementerian Keuangan: Kancah tarik menarik politik.

menteri keuangan di era Presiden SBY. Pada pidato saat Peluncuran Laporan Survei Keterbukaan Anggaran 2015 September tahun lalu di Washington DC, Amerika Serikat, Ani membeberkan pengalamannya mendapat tekanan dari para elite dan sejumlah kelompok kepentingan di Tanah Air, terkait penetapan anggaran.

“Sebagai mantan menteri keuangan, saya dapat memberitahu Anda bahwa membuat anggaran lebih transparan mungkin hal yang benar untuk dilakukan, tetapi ia datang dengan tantangan, termasuk pushback dari elite dan kelompok-kelompok lain yang tidak memiliki kepentingan dalam akuntabilitas atau membuka diri untuk pengawasan dari warga dan badan peng-

11

foto: Dahlan RP

Rapat di Badan Anggaran DPR: Mengutip 15%.

awasan,” ujar Ani, yang saat masih sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Pernyataan Ani ini mengingatkan pernyataan serupa yang diungkapkannya pada 2010, saat mundur sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Menurut dia, pengunduran dirinya wujud keberhasilan lolos dari dikte kelompok tertentu yang rakus kekuasaan. “Saya definisikan kemenangan, karena berhasil tidak didikte,” ujarnya, pada pertengahan Mei 2010.

SEJUMLAH TANYA MELAWAN LUPA Entah kebetulan atau tidak, pernyataan Ani itu hanya terpaut sebulan dari peluncuran buku berjudul Sejumlah Tanya Melawan Lupa yang ditulis Muhammad Misbakhun, anggota Komisi IX DPR yang juga mantan anggota Tim Pengawas Century.

Buku yang diluncurkan di Hotel Atlet Senayan, Jakarta, pada Rabu (19/8/2015) itu, mengungkap sejumlah fakta baru terkait skandal bail out Bank Century yang diperkirakan merugikan negara Rp 6,7 triliun.

Misbakhun yang politisi Partai Golkar itu tegas menyebut Presiden SBY terkait dalam skandal Bank Century. “Kalau ditarik mundur, konstruksinya ketemu. Dalangnya bukan dalang wayang, Pak SBY adalah dalangnya kasus Century,” ujar Misbakhun saat itu.

Sementara jika dikaitkan dengan pernyataannya soal tekanan terkait anggaran, tak boleh dilupakan apa yang pernah diungkap oleh Wa Ode Nurhayati, mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. APBN merupakan sasaran empuk bagi mafia anggaran di DPR. Menurut Wa Ode, hampir semua anggota Banggar me-

12

ngutip 7% hingga 15% dari anggaran yang dialokasikan untuk perubahan alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dalam APBN 2011. Besarnya kutipan antara Rp 200 juta hingga Rp 500 juta.

Buntut dari kongkalikong mempermainkan anggaran DPID tersebut, sebanyak 120 kabupaten dan 10 provinsi tak mendapat jatah DPID. Padahal seharusnya, daerah-daerah tersebut berhak mendapat anggaran DPID seperti telah disepakati oleh Menkeu dan Banggar. Hal yang menyedihkan, tak ada protes dari anggota DPR dari daerah pemilihan yang batal mendapatkan DPID. Belakangan, Wa Ode justru divonis pidana enam tahun penjara oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi. Pada vonis yang dijatuhkan Kamis (18/10/2012), anggota Fraksi PAN itu dinilai terbukti melakukan dua perbuatan tindak pidana.

Yakni menerima suap terkait pengalokasian DPID dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Tak hanya APBN, dana APBD juga menjadi incaran mafia.

Pada akhir Februari 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melaporkan ke KPK soal dana siluman APBD 2015 Provinsi DKI Jakarta.

Ahok rupanya geram dengan oknum anggota DPRD yang mencoba mengotak-atik APBD 2014 dengan mengajukan anggaran tambahan. Dan besaran anggaran tambahan, yang menurut Ahok tak masuk akal, mencapai Rp 12,1 triliun. “Ini bukti sangat jelas, dan saya kira biar KPK saja yang melakukan penyidikan terhadap semua bukti-bukti ini,” katanya.

Langkah Ahok ini bahkan diapresiasi oleh Wapres Jusuf Kalla. Menurutnya, langkah Ahok bisa diteladani kepala daerah lainnya, jika ada kelebihan anggaran harus berani melapor ke aparat penegak hukum. n

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

Patron Politik Singkirkan Meritokrasi kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang pada akhirnya menguntungkan mereka atau kerabatnya.

Oleh sebab itu, dia merasa telah diperlakukan tidak adil oleh sejumlah anggota DPR dalam kasus penyelamatan Bank Century. “Apakah proses politik yang ditunggangi oleh suatu kepentingan membolehkan seseorang untuk dihakimi, bahkan divonis terhadap dirinya tanpa melalui pengadilan? Sedemikian pandainya proses politik itu sehingga dibebankan pada satu orang,” tanya Ani. Tak hanya soal Bank Century, dia pun menyentil saratnya konflik kepentingan sejumlah ‘pejabat pengusaha’ dalam proses pengambilan keputusan di kabinet. Sepanjang lima tahun menjabat menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid I, ada sejumlah kebijakan yang ternyata menguntungkan bagi oknum ‘pejabat

pengusaha’ tersebut.

“Bagaimana mungkin rapat untuk kebijakan publik dilakukan dengan orang yang akan menikmati kebijakan itu? Selalu dibilang, yang penting pemerintahan efektif. Ternyata yang impor perusahaan keluarga dia,” paparnya.

Menanggapi pernyataan Ani itu, Burhanudin Muhtadi, pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia saat itu, menilai sebagai sindiran terhadap sistem politik yang tidak menghargai sistem meritokrasi. “Ini sindiran. Dia menyindir sistem politik kita yang kurang menghargai sistem meritokrasi yang menghargai sesuai kemampuan,” kata Burhan.

Bahkan, sistem meritokrasi dikalahkan oleh kepentingan politik. “Jadi dia menyayangkan kenapa sistem kita tidak mengikuti sistem meritokrasi tetapi malah mengikuti patron politik,” ungkapnya. n

foto: Riset

Setelah mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden SBY dari posisi menteri keuangan pada 5 Mei 2010, Sri Mulyani sempat buka-bukaan seputar konstelasi politik di balik pengunduran dirinya. Memang secara resmi, Ani—demikian Sri Mulyani biasa disapa—mundur dengan alasan menerima tawaran menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia per 1 Juni 2010.

“Banyak yang menyesalkan saya mundur sebagai kekalahan. Tapi, di forum ini, saya ingin menegaskan bahwa saya menang, karena tidak berhasil didikte oleh siapa pun yang tidak menginginkan saya di sini,” papar Sri Mulyani dalam kuliah umum bertajuk ‘Kebijakan Publik dan Etika Publik’ yang digelar Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), di Ballroom Ritz Carlton, Jakarta, Selasa malam (18/5/2010).

Menurutnya, terkait bail out Bank Century, ada pejabat tinggi negara yang terlibat konflik

Bank Century: Ada pejabat tinggi negara yang terlibat konflik kepentingan.

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

13

Sosok yang Cerdas dan Bersih Kehadiran Sri Mulyani dalam Kabinet Kerja diharapkan membawa berkah bagi perekonomian nasional. Tapi ada saja kelompok yang tak senang terhadap dirinya.

TEKS Setyo Adhi Nugroho dan Badrul

E

foto: Riset

nam tahun lalu Sri Mulyani Indrawati sempat bilang, ia akan kembali lagi ke Indonesia. “I’ll be back,” kata Sri Mulyani sesaat setelah terpilih sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia tahun 2010.

Ucapan itu dibuktikannya setelah Presiden Jokowi menunjuk dirinya sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Bambang PS Brojonegoro yang digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, hasil reshuffle yang diumumkan, Juli lalu.

Ini merupakan ketiga kalinya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden (2004–2014), dia dua kali menjabat Menteri Keuangan, yakni di Kabinet Indonesia Bersatu I dan II. Namun suhu politik yang mendidih pada 2010 dalam kasus dana bail out Bank Century membuat SBY melakukan reshuffle kabinet. SBY mengganti Sri Mulyani dengan Agus Martowardojo.

Sebenarnya, menjelang Kabinet Kerja terbentuk Oktober 2014, Jokowi sudah beberapa kali menelepon Sri Mulyani. Saat itu, menurut kabar yang beredar, Jokowi menawarkan posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menteri Keuangan. Namun, Sri Mulyani menolak. Selain masih betah di Bank Dunia, ia juga merasa ‘gerah’ dengan gonjang-ganjing politik sebagai buntut hasil Pilpres 2014.

Bulan Juni 2015 di tengah hangatnya isu reshuffle kabinet, nama Sri Mulyani kembali muncul dalam panggung politik Tanah Air. Beredar kabar kuat bahwa Presiden Jokowi akan menarik Sri Mulyani masuk dalam jajaran menteri ekonomi. Figur Sri Mulyani

Sri Mulyani saat pengumuman reshuffle kabinet: Diharapkan mampu memperbaiki sektor keuangan dan perekonomian.

14

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

STEMPEL KOMPARADOR ASING Hanya saja, di tengah upaya menarik Sri Mulyani masuk dalam jajaran menteri ekonomi di Kabinet Kerja, beredar informasi miring tentang sosok wanita ini. Misalnya, perempuan yang akrab disapa Ani ini adalah komparador setia IMF, Bank Dunia, dan investor asing.

Stempel sebagai komparador asing bagi Ani juga disematkan oleh mantan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie. Di kwikkiangie. com, Kwik membeberkan peran Ani yang selalu membocorkan hasil rapat tim ekonomi kepada IMF, Bank Dunia, dan Kedutaan AS. Tidak jarang selang beberapa saat rapat usai, Kwik yang juga pernah menjabat Menko Perekonomian itu mendapat telepon dari petinggi IMF atau Bank Dunia yang menyoal keputusan rapat seputar kebijakan ekonomi.

Informasi miring lain tentang Ani diungkap lagi pada peristiwa Februari 2003. Saat itu, obligasi RI yang dijual Ani laris-manis bak kacang goreng. Dan, pembeli utamanya investor asing. Kenapa? Pasalnya, dia menyorongkan yield sebesar 5,26% per tahun.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan obligasi yang diterbitkan sejumlah negara ASEAN lain, seperti Thailand 3,61%, Filipina 3,52%, dan Malaysia 3,48%.

Hobi obral obligasi dengan bunga supermahal oleh Ani terus berlanjut. Pada 2008, Indonesia menerbitkan global bond di New York senilai US$ 2 miliar dengan tenor 10 tahun. Bunga yang diberikan 6,95%. Ini bunga obligasi negara tertinggi yang diberikan oleh negara ASEAN. Sebagai perbandingan, suku bunga global bond yang diterbitkan Malaysia waktu itu cuma 3,86%, Thailand 4,8%. Bahkan Filipina, yang selama ini dikenal sebagai The Sick Man in Asia, bunganya hanya 6,51%.

Dan, informasi miring yang sering diobral oleh lawan-lawannya adalah Ani orang kedua yang paling bertanggung jawab setelah mantan Gubernur Bank Indonesia dan mantan Wapres Boediono dalam kasus bailout kepada Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.

Saat itu, Ani menjabat Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Sederet isu miring itulah yang dimuntahkan para lawannya.

Tapi bukan isu yang tak jelas juntrungannya itu saja yang membuat Ani gerah. Pada saat itu, parlemen masih dikuasai parpol lawan pemerintah. Seorang analis mengatakan, jika saat itu Presiden Jokowi jadi melakukan reshuffle dan Ani masuk ke dalam

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

foto: Setkab RI

dibutuhkan untuk membenahi perekonomian yang masih compang-camping. Usulan ini didukung sejumlah Relawan Jokowi dan mendapat apresiasi Presiden Jokowi serta orang-orang dekatnya.

Memang, saat menjabat Menteri Keuangan di era Presiden SBY, Sri Mulyani berhasil membawa Indonesia melewati krisis yang sedang melanda dunia. Saat itu, perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh 4%-5% ketika negara-negara lain minus.

Di kalangan pendukungnya, Sri Mulyani dinilai sebagai sosok yang cerdas, tegas, dan bersih. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pernah mengakuinya. Bahkan, Mahfud mendengar dari orang-orang di sekitar Sri Mulyani bahwa perempuan kelahiran 26 Agustus 1962 ini tidak mau barang haram. “Jangankan haram, yang halal saja tapi kalau tidak berkeringat dia menolaknya,” kata Mahfud saat itu.

Sri Mulyani dan Darmion Nasution

kabinet, ia hanya akan menjadi bulan-bulanan para politisi kontra pemerintah. Apalagi, saat itu, Aburizal Bakrie masih menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Asal tahu saja, pada 2008 hubungan Ical – panggilan akrab Aburizal – dan Ani sempat tidak baik pada beberapa masalah.

Awalnya, tahun 2006 saat lumpur muncrat di dekat area pengeboran PT Lapindo Brantas Inc milik Grup Bakrie di Sidoarjo, Jawa Timur. Ani selaku Menteri Keuangan saat itu mengatakan tidak ada dana di APBN 2006 dan 2007 untuk menanggulangi semburan lumpur tersebut. Berulang kali ia menyatakan Bakrie yang harus bertanggung jawab. Tapi akhirnya Ani mengizinkan dana bencana APBN 2006 dipakai untuk korban lumpur Lapindo.

Ketegangan berlanjut saat Ani menolak penghentian sementara (suspend) saham-saham beberapa perusahaan milik keluarga Bakrie. Saat itu, saham-saham beberapa perusahaan Grup Bakrie rontok, terseret anjloknya saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI), salah satu perusahaan pertambangan milik Bakrie.

Waktu itu, saham BUMI melorot hingga Rp 425 per saham, dari sekitar Rp 8.000-an per lembar.

Selain BUMI, lima emiten lainnya adalah PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk (UNSP), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG). Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham-saham Grup Bakrie dari tanggal 7 – 16 Oktober 2008.

Dua bulan sebelumnya, Departemen Keuangan meminta Imigrasi mencekal 14 pengusaha batu bara, termasuk petinggi di Grup Bakrie, terkait perselisihan pembayaran royalti penjualan batu bara.

Tak hanya itu. Saat menjabat Pelaksana Tugas Menko Perekonomian, Ani menolak keinginan Bakrie membeli 14% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Dia meminta seluruh saham divestasi Newmont dibeli oleh perusahaan negara.

15

foto: youtube

Sri Mulyani bersama Direktur IMF Christine Lagarde: Wanita berpengaruh di dunia.

Kini, semuanya sudah berubah. Ical tak lagi menjabat Ketua Umum Partai Golkar, hanya sebagai Ketua Dewan Pembina. Peta politik di parlemen juga demikian. Parpol yang sebelumnya berseberangan dengan pemerintah, seperti Golkar, PAN, dan PPP mulai merapat ke pemerintah. Bahkan, Golkar di bawah Ketua Umum Setya Novanto pada Rapimnas 28 Juli lalu mendukung dan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Kondisi itukah yang membuat Ani menerima tawaran Presiden Jokowi? Bisa jadi. Beberapa hari sebelum Ani bergabung ke dalam Kabinet Kerja, Presiden Jokowi sudah menelepon Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim. Jokowi meminta persetujuan Kim untuk menarik Ani pulang ke Indonesia dan bergabung ke dalam kabinet.

Kim menyetujui permintaan itu dan berharap Ani bisa memperkuat perekonomian Indonesia.

PRESTASI DAN BOLA PANAS Rekam jejak Ani di bidang perekonomian memang tidak diragukan.

Saat menjadi Menteri Keuangan di era pemerintah SBY, ia berhasil menahan gempuran krisis global yang dimulai dari Amerika Serikat di tahun 2008. Di saat banyak negara pertumbuhan ekonominya minus, Indonesia malah bisa tumbuh 4%-5%.

Ia merupakan satu-satunya menteri yang sukses merintis reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Ia ubah mental seluruh pegawai Kementerian Keuangan untuk berani bersih dan melayani masyarakat. Di kemudian hari, reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang dirintis oleh Ani diadopsi oleh sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.

16

Maka tidak begitu heran saat Ani mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan di tahun 2010, Bank Dunia langsung melamarnya untuk menduduki Direktur Pelaksana, dan Chief Operating Officer (COO) pada 2013. Ia mengawasi negara-negara di bagian Asia dan Afrika, Amerika Latin hingga Timur Tengah.

Dari semua rekam jejaknya itu, Ani kemudian sering masuk dalam daftar orang paling berpengaruh di dunia. Pada bulan Juni lalu, majalah Forbes menempatkan Ani sebagai wanita berpengaruh ke-9 di sektor keuangan, perbankan, dan modal ventura di dunia. Namanya bersanding dengan Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) Janet Yellen, dan Christine Lagarde, Managing Director Dana Moneter International (IMF).

Ia juga menempati urutan ke-37 sebagai “100 Wanita Paling Berpengaruh di Dunia”. Orang nomor satu adalah Kanselir Jerman Angela Markel.

Komitmennya terhadap pemberantasan korupsi juga selalu menjadi berita internasional. Sebuah organisasi di bawah Thomson Reuters Foundation yang bergerak di bidang hak asasi wanita, TrustLaw menggambarkan Ani sebagai sosok yang memegang peranan penting memberantas korupsi.

“Seorang perempuan dapat membuat perbedaan besar dalam melawan korupsi. Sri Mulyani Indrawati adalah buktinya.

Sri Mulyani memiliki reputasi yang bisa dibilang berani ketika ia membersihkan pajak di Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara sebagai Menteri Keuangan wanita pertama di negaranya,” jelas TrustLaw dalam artikelnya.

Dengan sederet prestasinya itu, tidak salah memang jika Presiden Jokowi menarik Ani masuk ke dalam Kabinet Kerja sebagai Menteri Keuangan. Jokowi tentu berharap kehadiran Ani dalam kabinetnya bisa membawa berkah bagi perbaikan perekonomian nasional, khususnya di sektor keuangan.

Tapi apakah Ani tidak akan menjadi beban bagi pemerintah?

Belum tentu juga. Sebab, salah seorang inisiator Hak Angket Skandal Bank Century, Bambang Soesatyo, mengatakan penunjukan Ani oleh Presiden Jokowi dapat memicu kegaduhan baru. “Bila KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) hendak melanjutkan proses hukum kasus Century, tim penyidik KPK harus memanggil dan mendengarkan kesaksian Sri Mulyani lagi. Semoga saja tidak mengganggu ritme kerja Kabinet Kerja,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Proses hukum atas kasus dana bail out kepada Bank Century memang masih berlanjut, meskipun sejumlah terdakwa sudah divonis hukuman penjara. Seorang diantaranya, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, sudah divonis hukuman 15 tahun penjara, sanksi yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung pada April 2015. Dalam sidang terdakwa Budi Mulya itulah terungkap peran Ani (sebagai Menteri Keuangan) dan Wakil Presiden Budiono dalam pencairan dana Rp 6,7 triliun untuk program penyelamatan (bail out) Bank Century tahun 2008.

Dalam persidangan Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Mei 2015, Ani bersikukuh bahwa keputusan bail out kepada Bank Century itu bertujuan menyelamatkan sistem perbankan dan keuangan Indonesia dari ancaman krisis ekonomi dunia. “Tingkat kepercayaan masyarakat sangat rapuh saat itu.

Jadi, sebagai pembuat kebijakan, saya harus membandingkan mana mudarat (keburukan) yang sekecil-kecilnya,” katanya.

Akankah kasus ini kembali menjadi bola panas bagi Ani? n

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

Mereka yang Berada di Belakang I-2016, posisi defisit naik menjadi 1,78% dari PDB, sementara periode sama tahun lalu sebesar 0,78%. Kelima, penyuksesan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Saat ini, program pengampunan pajak yang digembar-gemborkan pemerintah selama ini diperkirakan sulit mengerek penerimaan pajak pada tahun ini. Tapi Alhamdulillah, kini hasilnya mulai kelihatan. n

foto: Youtube

pekerjaan rumah menghadangnya bersama menteri ekonomi di Kabinet Kerja. Pertama, pengendalian harga pangan. Kedua, mengurangi kesenjangan ekonomi dan kesenjangan antar daerah. Ketiga, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Keempat, penyehatan anggaran negara.

Maklum, nilai belanja jauh di atas penerimaan pajak yang minim. Dus, pada semester

foto: Beritasatu.com

Wimar Witoelar

Arbi Sanit

foto: komnaspt.or.id

Rumah di Jalan Latuharhary 16, Menteng, Jakarta Pusat, siang itu ramai. Ada sejumlah tokoh politik berkumpul di sana. Ada A Rahman Tolleng, Arbi Sanit, Adzanta Bilhaq, Sri Indahwati, Lynda Ibrahim, Sondaryani Vagher, Sony Tan, serta Wimar Witoelar.

Senin siang itu di tahun 2014, mereka mendeklarasikan Gerakan Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Keadilan, sekaligus menamakan rumah di Jalan Latuharhary 16 itu sebagai Rumah Integritas. Dari rumah inilah gerakan ini mendukung pencalonan Sri Mulyani sebagai kandidat Presiden RI tahun 2014.

Menurut Arbi, Sri Mulyani memiliki integritas bagus, skill politik tinggi, berjiwa pembaharu dan terbukti melakukan banyak perubahan positif di Departemen Keuangan. Arbi mencatat, dari 23 tokoh potensial yang dianggap pantas menjadi pemimpin Indonesia, Sri Mulyani menempati rangking tertinggi.

Susy Rizky, salah satu penggagas Rumah Integritas mengatakan, Sri Mulyani adalah korban ketidakadilan politik. “Sri Mulyani adalah perempuan cerdas, pemberani, dan cerdas bagi negeri,” katanya. Masyarakat, kata Susy, bersedih ketika Sri Mulyani memutuskan menerima tawaran menjadi Managing Director Bank Dunia dan berkantor di Amerika Serikat. “Terjadi penghinaan terhadapnya yang sangat berlebihan.”

Genderang mengusung Sri Mulyani menjadi calon presiden 2014 sebenarnya mulai terasa ketika sejumlah tokoh menayangkan situs www.srimulyani.net pada akhir September 2014. Situs ini dikelola oleh sejumlah nama beken, seperti A. Rahman Tolleng, Clara Joewono, Dana Iswara, Todung Mulya Lubis, Wimar Witoelar. Mereka ini bertindak selaku dewan penasihat. Sedangkan di jajaran redaksi antara lain ada nama Rocky Gerung, Rosiana Silalahi, dan Tommy F. Awuy.

Namun gerakan ini perlahan-lahan mengendur seiring tidak lolosnya Partai Serikat Rakyat Indonesia (SRI) sebagai peserta Pemilu 2014 di KPU. Sejak saat itu, nama SRI yang awalnya ingin mengusung Sri Mulyani sebagai capres, tak lagi terdengar.

Kini, Sri Mulyani kembali ke Indonesia dan menjadi Menteri Keuangan. Sejumlah

Todung Mulya Lubis

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

17

Bisnis Jalan tol

Konglomerat Rebuta Pemerintah terus mendorong agar swasta ikut andil dalam pengembangan jalan tol di negeri ini.

P

TEKS Lucky Benyamin Foto Dahlan RP

ara konglomerat Indonesia semakin banyak yang memasuki bisnis jalan tol. Proyek ini menjadi lahan baru rebutan mereka. Beberapa perusahaan yang selama ini belum pernah menjajal bisnis jalan bebas hambatan mulai bermunculan memprakarsai pembangunan jalan tol.

Lihat saja Salim Group yang berkongsi dengan Agung Sedayu Group untuk membangun jalan tol Kamal-TeluknagaBalaraja sepanjang 48,3 km yang ditaksir membutuhkan investasi Rp 18 triliun. Lalu ada juga konsorsium Alam Sutera Group yang juga memprekarsai ruas tol Semanan-Balaraja sepanjang 31,7 km dengan investasi Rp 11,31 triliun.

Kehadiran kedua korsorsium tersebut memberikan pemandangan yang baru di proyek jalan tol. Maklum, selama ini perusahaan yang ikut berebut di jalan tol adalah pemain-pemain yang sama.

Kepala Sub Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suko mengatakan saat dokumen prakasa yang diajukan kedua korsorsium tersebut masih dievaluasi.

Hari menargetkan evaluasi kedua proyek tol tersebut ditargetkan sudah final pada Desember ini. “Setelah selesai evaluasi kalau tol itu layak, selanjutnya akan dilakukan penetapan lokasi (penlog),� katanya di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Rencananya ruas tol Semanan-Balaraja akan terhubung dengan ruas Serpong-Balaraja yang nantinya juga akan terhubung dengan enam ruas tol dalam kota DKI Jakarta. Sementara Kamal-Teluknaga-Balaraja akan terhubung dengan tol Sedyatmo ke Bandara Soekarno Hatta untuk meningkatkan potensi kawasan di wilayah utara Provinsi Banten.

Konglomerasi lain yang juga sudah terjun ke bisnis tol adalah Kompas Gramedia Group melalui anak usahanya PT Transindo Karya Investama. Perusahaan ini telah terjun bersama Astratel dan PT Bumi Serpong Damai (Sinarmas Group) membangun tol Serpong-Balaraja sepanjang 30 km. Sementara sebelumnya juga sudah berinvetasi di tol Cinere-Jagorawi sepanjang 14 km.

Sebelumnya, Grup Bakrie dan MNC juga ikut meramaikan bisnis jalan tol. Namun, keduanya tampaknya tak kuat menggarap proyek tersebut sehingga akhirnya memutuskan menjual ruas tol yang mereka miliki ke perusahaan BUMN. Director Head of Research and Consultancy Savills Indone-

Pengerjaan proyek jalan tol: Swasta didorong berpartisipasi.

18

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

Bisnis Jalan tol

an Proyek Tol

sia, Anton Sitorus menilai tidak mudah berinvestasi di jalan tol karena modal yang diperlukan sangat besar. Oleh karena itu, ia menilai perusahaan swasta yang mau membangun jalan tol tentu saja mereka memiliki bisnis lain yang akan didukung dengan keberadaan proyek tersebut.

“Kalau hanya mengandalkan pendapatan tol saja, itu susah bagi sebuah perusahaan bangun tol. Hanya perusahaan seperti jasamarga yang sanggup melakukan itu,” jelas Anton.

Menurutnya, tujuan perusahaan properti mau membangun tol adalah untuk mendukung akses ke proyek yang mereka kembangkan. Dengan akses yang bagus maka nilai jual proyek properti mereka ke depan akan semakin tinggi.

ASTRA BERLARI KENCANG Konglomerasi yang selama ini sudah eksis di bisnis jalan tol adalah Astra Group. Saat ini, mereka telah menguasai lima ruas jalan tol dengan total panjang mencapai 226,7 km.

“Ke depan, kita masih akan terus membidik ruas-ruas baru dan menargetkan menguasai 500 km jalan tol hingga 2020,” ungkap Wiwiek DS, Direktur Utama Astratel Nusantara.

Ke depan, Astra masih akan terus membidik ruas-ruas baru.

Sampai tahun 2020, mereka menargetkan bisa memiliki 500 km jalan tol.

Merambah bisnis infrastruktur merupakan strategi Astra guna menyeimbangkan dan melengkapi portofolio rantai usaha bisnisnya. Astra di sepanjang 59 tahun usianya memang terus melakukan inovasi. Diversifikasi bisnis jadi kunci menjaga arus kas tetap stabil dalam jangka panjang.

Namun tujuan emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode ASII ini terjun ke bisnis infrastruktur bukan semata-semata hanya mengincar keuntungan. Astra juga sekaligus ingin merealisasikan misi perusahaan untuk tumbuh bersama bangsa melalui peran aset-aset yang strategis dalam memfasilitasi peningkatan aktivitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Astra memulai debutnya di bisnis jalan tol sejak tahun 2005.

Kala itu, melalui anak usahanya PT Astratel Nusantara, perseroan mengakuisisi saham PT Marga Mandala Sakti (MMS) selaku operator jalan tol Tangerang-Merak sepanjang 72,4 kilometer (km). Tol ini sudah beroperasi komersial sejak tahun 1990.

Lalu, Astra kembali melirik ruas-ruas tol lainnya. Pada tahun 2011, perusahaan ini berhasil menguasai tol keduanya yakni Mojokerto-Kertosono sepanjang 40,5 km yang dikelola oleh PT Marga Harjaya Infrastruktur (MHI). Astratel menguasai 95% saham tol yang terdiri dari empat bagian ini.

Seksi I tol Mojekerto-Kertosono sudah beroperasi dan seksi III ditargetkan akan beroperasi resmi akhir tahun ini karena konstruksinya sudah rampung. “Sedangkan seksi II dan IV masih dalam proses konstruksi dengan progres masing-masing 65% dan 15%,” ungkap Wiwiek DS, Direktur Utama Astratel, Jumat (19/11).

Selanjutnya, Astratel menguasai 25% saham PT Trans Marga Jateng (TMJ) yang mengelola tol Semarang-Solo sepanjang 72,6 km. Seksi I dan II dari ruas ini sudah beroperasi. Adapun

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

seksi III ditargetkan akan beroperasi awal 2017, sementara seksi IV dan V masih dalam proses kontruksi dan pembebasan lahan keduanya sudah hampir rampung.

Kemudian, perusahaan ini juga berhasil menguasai 40% saham tol Kunciran-Serpong sepanjang 11,2 km yang dikelola PT Marga Trans Nusantara (MTN). Saat ini pengembangan proyek ini masih dalam proses pembebasan lahan dengan progres mencapai 70%. Konstruksi tol ini ditargetkan akan dimulai pada pertengahan 2017.

Sementara ruas kelima adalah tol Serpong-Balaraja sepanjang 30 km yang dikelola PT Trans Bumi Serbaraja (TBS). Astratel menguasai 25% saham tol yang baru dimenangkan pada Maret 2016 lalu ini. Saat ini, proyek ini masih dalam proses financial closing.

Dengan beroperasinya sebagian ruas tol tersebut, Astratel pun sudah mulai mengantongi pendapatan dari jalan bebas hambatan.

Seperti diketahui, pengembangunan jalan tol merupakan salah satu prioritas pemerintah agar bisa mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Tak tanggung-tanggung, dalam Rencana Jangka Pendek Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019, pemerintah mencanangkan pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km.

Namun merealisasikan program bertajuk 1.000 km jalan tol tersebut tentu saja tidak mudah karena itu akan menelan investasi jumbo. Sementara pemerintah saat ini memiliki keterbatasan anggaran mengingat pembangunan infrastruktur tidak hanya di sektor ini saja.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong agar swasta ikut andil dalam pengembangan jalan tol di negeri ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan berbagai akselerasi untuk mendorong keterlibatan swasta berinvetasi di jalan tol. n

19

Bisnis Utang piutang

BUMI Lolos dari Maut Debitur BUMI diharuskan tunduk dan menjalani perjanjian perdamaian yang telah disepakati.

TEKS Lucky Benyamin Foto Riset

P

emilik dan manajemen PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akhirnya bisa tersenyum lebar. Hari Senin pekan lalu, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengesahkan hasil perdamaian di kasus restrukturisasi utang BUMI dengan para krediturnya. Dengan demikian, permohonan penundaan kewajiban pem-

bayaran utang (PKPU) BUMI resmi berakhir dengan damai.

Ketua majelis hakim dalam perkara ini Tafsir Sembiring menyampaikan, berdasarkan laporan dari hakim pengawas telah didapat hasil pemungutan suara (voting) terhadap proposal perdamaian BUMI. Hasilnya, 100% kreditur konkuren dan 99,84% kreditur separatis

setuju proposal perdamaian.

Dalam PKPU diketahui tagihan BUMI mencapai Rp 135,78 triliun dari 270 kreditur. Rinciannya, sebesar Rp 52,85 triliun dari 61 kreditur pemegang jaminan (separatis) dan Rp 82,92 triliun dari 146 kreditur konkuren. “Berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU, majelis menyatakan, sah dan mengikat secara hukum proposal perdamaian debitur dengan para krediturnya dan menyatakan PKPU PT Bumi Resources Tbk resmi berakhir,� ucap Tafsir dalam amar putusannya.

Atas pengesahkan ini, debitur (BUMI) diharuskan tunduk dan menjalani perjanjian perdamaian yang telah disepakati. Dalam sidang, salah satu pengurus PKPU William E. Daniel mengatakan klausul yang telah disepakati itu antara lain, utang BUMI yang akan dikonversikan menjadi saham dan surat utang baru.

Perdagangan ponsel: Produksi bakal naik.

20

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

Bisnis Utang piutang Kemudian juga terkait rencana penerbitan saham baru (right issue) yang dijadwalkan paling lambat pada 30 Juni 2017. Adapun harga saham sebagai debt to equity convertion itu pun disepakati sebesar Rp 926,16 per lembar, turun dari penawaran awal Rp 1.149.

Usai hakim mengesahkan perdamaian, harga saham BUMI naik 4,96% seiring dengan pembelian yang dilakukan oleh sejumlah broker. Pada pukul 14:40 WIB hari itu, harga saham BUMI mencapai Rp 296, atau naik 14 poin dibandingkan dengan level penutupan akhir pekan sebelumnya di Rp 282. Sebanyak 1,04 miliar saham BUMI berpindah tangan dengan total transaksi senilai Rp 305 miliar.

Sejumlah broker terpantau memborong saham pertambangan terafiliasi Grup Bakrie ini. Maybank Kim Eng Securities (ZP) tercatat membeli bersih 775.277 lot saham BUMI dengan nilai transaksi (net buy) Rp 22,3 miliar. Nilai rata-rata pembelian saham BUMI oleh ZP sebesar Rp 288,9 per saham.

Pembeli bersih kedua saham BUMI adalah Mandiri Sekuritas (CC) dengan beli bersih sebanyak 402.908 lot saham senilai Rp 12 miliar. Nilai rata-rata pembelian saham BUMI oleh CC sebesar Rp 294,1 per saham.

Selanjutnya, Hasta Dana Sekuritas Indonesia (HD) juga mencatat beli bersih saham BUMI sebanyak 307.500 lot senilai Rp 9,1 miliar. Harga rata-rata pembelian saham BUMI oleh HD sebesar Rp 296,1 per saham.

KEPEMILIKAN BERUBAH Proses restrukturisasi utang BUMI tentu saja akan berdampak pada kepemilikan saham publik. Dalam rencana perdamaian, salah satu bentuk restrukturisasi utang BUMI adalah konversi utang menjadi saham dan merilis mandatory convertible bonds (MCB) berjangka waktu tujuh tahun.

Dileep Srivastava, Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI, mengatakan, efek dilusi pemegang saham lama dari penerbitan saham ini diperkirakan 44,3%. Dalam laporan BUMI ke Bursa Efek Indonesia (BEI), saat ini China Investment Corporation (CIC) memiliki 16,9% saham BUMI dan publik menguasai 83,1% saham. “Setelah penerbitan saham baru, kepemilikan publik akan turun menjadi 55,2%,� ujar Dileep saat dihubungi Kontan, Selasa pekan lalu.

Utang BUMI per Juni 2016 (diluar China Development Bank)

BUMI berniat merilis saham kepada kreditur konkuren dengan nilai tidak lebih dari US$ 200 juta. Harga pelaksanaan Rp 926,16 per saham. Harga konversi ini sempat dipertanyakan otoritas bursa.

Pasalnya, dasar perhitungan BUMI adalah dari ekuitas bersih US$ 4,6 miliar.

Padahal, di laporan keuangan BUMI, emiten ini mencatat ekuitas negatif alias defisiensi modal. BUMI menjelaskan, ekuitas bersih itu adalah hasil penilaian internal (internal valuation).

Tapi BUMI belum memaparkan lebih lanjut mengenai laporan penilaian tersebut. Yang terang, dengan seluruh agenda konversi utang menjadi saham dan penerbitan MCB, setidaknya akan ada sembilan kreditur yang menjadi pemilik saham BUMI. Usai restrukturisasi, kepemilikan CIC akan bertambah sebanyak 8,6 miliar unit saham menjadi 14,8 miliar unit saham.

Kelak, CIC akan memiliki 22,6% saham BUMI. Lalu pemegang senior notes 2017 memiliki 10,6% saham BUMI, se-

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

mentara pemegang senior notes 2016 memiliki 4,6% saham.

Masih ada enam kreditur lain yang akan memiliki saham BUMI dengan kepemilikan di bawah 5%. Mereka adalah Credit Suisse fasilitas 1, UBS, Axis Bank, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International AG (RBI), dan Credit Suisse fasilitas 2. Masing-masing akan memiliki 2%, 0,8%, 0,8%, 0,7% 1,2% dan 1,6% saham BUMI setelah restrukturisasi utang.

Dengan begitu, saham BUMI akan dimiliki kurang lebih sembilan kreditur.

Rights issue dalam rangka konversi utang ini rencananya dilakukan sebelum 30 Juni 2017. Tercapainya perdamaian BUMI dan kreditur sempat melambungkan saham BUMI. Menilik laporan keuangan BUMI per Juni 2016, utang pokok BUMI pada kreditur separatis di luar China Development Bank (CDB) mencapai US$ 2,5 miliar. Sementara utang pokok BUMI sendiri kepada CDB mencapai US$ 550 juta. n

21

Bisnis Otomotif

Mobil-mobil Mewah Masuk Pasar SUV Pasar mobil jenis SUV telah menggoda sejumlah pabrikan mobil mewah untuk menggarap bisnis ini.

TEKS Lucky Benyamin Foto Riset

K

alau dulu mobil jenis sport utility vehicle (SUV) hanya digunakan untuk menjelajah medan berat, kini di dalam kota beraspal mulus pun sudah menggelinding. Lebih dari itu, segmennya juga bergeser dari mobil para pekerja, menjadi kendaraan segala lapisan masyarakat.

Mobil SUV juga tidak melulu berukuran compact, tenaga yang biasa saja,

dan harga terjangkau. Pasar kendaraan ini begitu luas hingga menjangkau segmen masyarakat kelas atas. Makanya, jangan heran kalau sejumlah pabrikan mobil mewah ikut menggarap pasar ini.

Inilah beberapa di antara mereka.

ROLLS ROYCE CULLINAN PROJECT Rolls Royce tertarik untuk bermain di pasar SUV. Tentunya yang sesuai de-

ngan fitrahnya sebagai kendaraan super mewah. Masalahnya adalah, hingga saat ini belum ada yang tahu seperti apa spesifikasi dan bentuknya.

Rolls Royce mengkonfirmasi sedang mengembangkan SUV pada awal tahun ini, meski gosipnya sudah beredar pada tahun 2015. Itupun setelah ada foto spyshot Rolls Royce Phantom berbentuk lebih pendek dan memiliki ground clearance yang tinggi beredar di dunia maya, dan Rolls Royce akhirnya mengalah, dan memunculkan foto resmi Phantom II yang bentuknya aneh.

Phantom II rupanya dijadikan mobil samaran, karena di balik kulitnya itulah, terdapat platform SUV yang belum punya nama. Protek mobil 4x4 ini sendiri diberi kode Cullinan oleh pabrikan Inggris ini dan akan diperkenalkan di tahun 2017.

LAMBORGHINI URUS Pertama muncul sebagai mobil konsep di Beijing tahun 2012, Lamborghini tahun lalu mengumumkan akan memproduksi Urus, yang akan diperkenalkan pada ta-

ROLLS ROYCE CULLINAN PROJECT

22

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

Bisnis Otomotif hun 2018. Sayangnya, hanya itulah informasi resmi dari manufaktur yang berbasis di Sant Agata, Italia ini.

Yang pasti, pabrik Lamborghini di Sant Agata akan diperluas untuk memproduksi 3000 unit Urus setahun. Selain itu, platform yang digunakan kemungkinan besar akan sama seperti Bentley Bentayga, Audi Q7, dan generasi terbaru Porsche Cayenne. Wajar karena Lamborghini ada di bawah payung usaha VW Group, yang memiliki platform MQB Evo untuk kendaraan SUV. Meski sama, tapi engineer Lambo pasti tidak ingin identitas mereka sebagai pembuat supercar hilang di SUV ini. Karena itu, mungkin mereka akan memodifikasi platform tersebut dengan penggunaan bahan komposit, meski tidak mungkin mengganti semuanya.

JAGUAR F-PACE Bermodal persaudaraannya dengan Land Rover, Jaguar menghasilkan sebuah SUV yang tidak hanya mewah, tapi juga berkarakter sporty. Mobil ini merupakan pengembangan F-Type, dengan platform yang 80 persennya terbuat dari aluminium, dan sisanya magnesium.

Interior dan fitur? Seperti biasa, Jaguar selalu menghadirkan sesuatu yang berbeda. Di dashboard yang berdesain sederhana tertanam instrumen berken-

Lamborghini Urus

dara digital. Di bagian tengah, layar multimedia selain menyajikan hiburan, juga menjadi tempat untuk mengatur fiturfitur kenyamanan seperti ambient light, dan sebagainya.

Tapi ada satu varian lebih istimewa yang juga dimasukkan secara terbatas ke Indonesia, yakni F-Pace First Edition. Mobil ini memiliki warna biru yang eksklusif dan di dunia hanya diproduksi 2.000 unit. Mobil ini memiliki interior lebih mewah dengan sejumlah fitur tambahan. n

Spesifikasi Jaguar F-Pace Mesin l 3.000 cc V6 supercharger l Tenaga 380 dk l Torsi 450 Nm l Harga Rp 1,999 miliar off the road

Jaguar F-Pace First Edition Mesin l 3.000 cc V6 turbo diesel l Tenaga 300 dk. l Torsi 700 Nm.

Jaguar F-PACE

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

23

Laut Indonesia dikenal kaya raya. Tapi kenapa nelayan kita miskin-miskin?

TEKS Nikita Jagad Foto Dok. review, Riset

24

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai USD 82 miliar per tahun.

Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing.

H

ari Ikan Nasional, tanggal 21 November, baru saja berlalu. Dan Indonesia, sebagai negara kelautan yang kaya akan ikan, semakin nyata. Salah satu buktinya, pekan lalu, Norwegia dan Denmark menjajaki peluang investasi di sektor perikanan dan kelautan di Indonesia.

Menurut Stig Traavik, Duta Besar Norwegia, Indonesia telah mengabaikan potensi sumber daya lautnya. Akibatnya, kata dia, meski kaya sumber daya perikanan, Indonesia justru mengimpor daging. Suara senada dikemukakan Casper Clynge, Dubes Denmark, dalam 20 tahun terakhir, laut telah diabaikan. Baru sekarang, Indonesia Indonesia kembali memperhatikan laut dan mencari bagaimana menciptakan nilai tambah dari laut.

Pujian-pujian tentang besarnya kekayaan lautan Indonesia memang tidak berlebihan. Itu tercermin dari panjang pantai yang dikuasai yang mencapai 95.181 km dengan luas wilayah laut 5,4 juta km2. Walhasil, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar.

Negeri ini memiliki sumberdaya perikanan meliputi, perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton/hari. Budidaya laut terdiri dari budidaya ikan, antara lain kakap, kerapu, dan gobia. Sedangkan budidaya moluska meliputi kekerangan, mutiara, dan teripang dan budidaya rumput laut.

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

Besaran potensi hasil laut dan perikanan Indonesia mencapai 3000 triliun per tahun, akan tetapi yang sudah dimanfaatkan hanya sekitar 225 triliun atau sekitar 7,5% saja. Potensi perikanan tangkap Indonesia sangat melimpah sehingga dapat diharapkan menjadi sektor unggulan perekonomian nasional.

Potensi lestari sumber daya ikan laut sebesar 6,5 juta ton per tahun tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dari seluruh potensi sumber daya tersebut, guna menjaga keberlanjutan stok ikan, jumlah tangkap dibatasi jumlahnya, yakni (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun.

Peluang pengembangan usaha perikanan Indonesia memiliki prospek yang sangat tinggi. Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai USD 82 miliar per tahun.

Tidak heran, jika sektor kelautan Indonesia pada akhirnya menjadi sasaran para pencuri ikan dari berbagai negeri. Itu tercermin dalam pidato Presiden Joko Widodo dalam Pertemuan Tingkat Tinggi The 2nd International Symposium on Fisheries Crime di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Presiden bilang, Indonesia tidak bisa mendiamkan illegal, unregulted and unreported (IIU) fishing, karena kegiatan ini telah merugikan ekonomi Indonesia sebesar US$ 20 miliar per tahun. Belum lagi ancaman kerusakan 65% terumbu karang.

25

Kapal Trawl.

Makanya, dalam dua tahun terakhir, perlawanan terhadap IIU fishing terus digalakkan, seperti penangkapan dan penenggelaman 236 kapal pencuri ikan. Dan hasilnya, tingkat eksploitasi ikan di Indonesia mengalami penurunan sekitar 35%. Sehingga meningkatkan stok nasional ikan dari 7,3 juta ton pada 2013 menjadi 9.9 juta ton pada tahun lalu.

Jangan biarkan nelayan sengsara Selain itu, dari Januari hingga Juni 2016 ada peningkatan ekspor 7,34%. Namun, presiden meminta semua pihak tidak cepat berpuas diri. Ia mengatakan ingin terue belajar dari negara lain dalam melawan IUU Fishing.

IUU Fishing adalah kejahatan transnasional yang dampaknya luar biasa dan mendunia. Dampak negatif kasus tersebut tidak terbatas pada industri perikanan saja namun juga mencakup masalah lingkungan. “Praktek illegal fishing telah mengurangi stok ikan dunia sekitar 90,1%. Selain itu, illegal fishing terkait kejahatan lain, seperti penyelundupan narkoba dan pelanggaran terhadap peraturan perlindungan alam dan kebersihan,� kata Presiden Jokowi.

Memang, IUU Fishing telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang sangat serius dan terorganisir. Jika dibiarkan merajalela, maka bumi ini akan terancam keberlanjutannya.

Terumbu karang

26

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

Laporan Lembaga Pangan Dunia (FAO) pada 2014 menyebutkan estimasi kasar jumlah ikan yang diperoleh dari illegal fishing mencapai 11-26 juta ton per tahun.

Nilainya diperkirakan sebesar US$ 10-23 miliar.

Berdasarkan statistik perikanan tangkap Indonesia dan FAO, Indonesia diperkirakan mengalami kelebihan tangkap sebesar 430 ribu ton per tahun. Sebanyak 30 persen dari jumlah tersebut berasal dari kegiatan illegal fishing.

Itu masuk akal sebab, di samping semakin gencarnya pemberantasan illegal fishing, tampaknya makin genar juga pencurian yang dilakukan. November lalu, misalnya, Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap lima kapal ikan asing (KIA) ilegal. Adapun kegiatan penangkapan dilakukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 711 sekitar perairan Natuna, Kepulauan Riau pada 11-12 November 2016.

Empat kapal yang diawaki oleh 23 Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Vietnam ditangkap karena melakukan penangkapan ikan di WPP-RI tanpa izin serta menggunakan alat tangkap terlarang pair trawl.

Sementara satu kapal ditangkap oleh KP Hiu 12 pada 12 November 2016. Kapal dengan nama lambung PAF 4767 (45 GT) berbendera Malaysia diawaki oleh 14 ABK berkewarganegaraan Vietnam.

Sebelumnya pada 8 November 2016, KP Hiu Macan 01 berhasil menangkap delapan KIA ilegal berbendera Vietnam di WPPRI sekitar perairan Natuna Kepulauan Riau. Kedelapan kapal yang diawaki oleh 53 orang berkewarganegaraan Vietnam.

Penangkapan kapal-kapal tersebut menambah deretan jumlah kapal ilegal yang ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan dalam operasi mandiri pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan maupun dalam operasi gabungan bersama instansi terkait.

Sepanjang 2016 sampai dengan November, Kapal Pengawas Perikanan telah menangkap 141 kapal ilegal, yang terdiri dari 118 KIA dan 23 Kapal Perikanan Indonesia.

Nah, kalau semua itu dibiarkan, dipastikan nasib nelayan Indonesia tidak akan berubah alias tetap sengsara. Sementara, laut kita yang katanya kaya itu menjadi santapan para pencuri dari manca negara. n

penenggelaman kapal illegal fishing.

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

27

potensi perikanan indonesia

Upaya Menjadi Penguasa Pasar Potensi akuakultur Indonesia sangat besar. Inilah yang bisa menjadikan negeri ini sebagai penguasa pasar perikanan.

TEKS Nikita Jagad Foto Riset

S

ebagai negara maritim, Indonesia menguasai wilayah laut yang sangat luas, sampai 5,4 juta km2.

Oleh sebab itu, tidak aneh kalau negeri ini sekarang menjadi negara produsen perikanan ke-2 terbesar di dunia setelah China. Namun sayangnya Indonesia masih kalah dalam bidang ekspor produk perikanan dibandingkan dengan negara-negara yang produksi ikannya jauh di bawah Indonesia.

Produksi hasil kelautan dan perikanan China mencapai 50 juta ton per tahun. Sedangkan Indonesia baru mencapai 13 juta ton per tahun. Jadi, kendati berada di posisi nomor 2, jarak produksi dengan China sangat jauh.

Sudah begitu, dilihat dari sisi eksportir, posisi Indonesia lebih parah lagi karena harus puas berada di peringkat 12. Ini terjadi lantaran produk yang dihasil-

28

kan dari sektor perikanan masih memiliki nilai tambah yang rendah sehingga sulit untuk bersaing dengan produk-produk asal negara lain.

Itu sebabnya, untuk memodernisasi industri perikanan, Indonesia terus menggalakkan investasi di sektor ini. Indonesia telah memulai reformasi (perubahan) perikanan sejak dua tahun lalu, terutama dalam menjaga kedaulatannya di laut.

Selain menangani penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) dengan serius, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga fokus meningkatkan investasi selama masa transisi menuju perikanan berkelanjutan, baik sektor perikanan tangkap maupun budidaya.

KKP telah menargetkan investasi dari swasta sebesar Rp 15 triliun untuk 2016. Selama ini, sektor pemasaran dan pengolahan dinilai paling diminati oleh para investor. Reformasi kebijakan dalam rangka pengelolaan perikanan dinilai amat sangat signifikan dalam mendukung perekonomian yang sekarang sedang melambat. Dari target tersebut, hingga Oktober kemarin, telah tercapai sebesar Rp 10,3 triliun.

Nilanto Prabowo, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), optimistis In-

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

donesia mampu bersaing dengan negara eksportir perikanan terbesar dunia. Bahkan Indonesia mampu merajai tangga teratas menjadi negara eksportir perikanan terbesar di dunia. “Dengan potensi perikanan yang ada di laut nusantara dan perikanan budidaya, Indonesia sangat mampu menguasai pasar ikan global,” ujarnya.

Ia mengatakan untuk bisa mewujudkannya, tentu harus ada regulasi atau kebijakan yang konsisten serta sustainable. Semuanya sudah dijalankan mulai dari, moratorium, larangan bongkar muat kapal di tengah laut (transshipment), langkah itu ditempuh agar ikan laut tidak keluar ke negara lain. Dalam artian semua hasil perikanan baik ikan laut atau budiaya bisa diolah agar mempunyai nilai tambah.

Potensi akuakultur sangat besar Setelah kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan, banyak Negara lain yang kelimpungan terhadap bahan baku ikan olahan. Seperti Thailand, Vietnam, produksi perikanannya turun hingga 31%, bahkan produksi perikanan China juga turun, Boleh dikatakan Negara-negara eksportir ikan dunia sangat ketergantungan terhadap Indonesia. Maka dari itu, Indonesia harus menguatkan daya saing produk perikanan nasional yaitu dengan menguatkan pada hilirisasi industri perikanan.

“Kalau bicara bahan baku Indonesia tidak perlu khawatir, Indonesia gudangnya, tinggal penguatan diolahannya,” kata Nilanto. Ia mengatakan kesempatan bagi investor dalam negeri untuk bisa menggarap potensi yang ada untuk membawa sektor perikanan nasional merajai pasar perikanan global.

Jika potensi ikan yang ada, ditopang oleh industri perikanan domestik yang kuat, maka tidak mustahil perikanan dunia bisa dikuasai.

Ipsos Business Consulting (IBC), lembaga konsultan bisnis yang berbasis di Hongkong, menyebutkan Indonesia kini produsen perikanan budi daya keempat terbesar di dunia kendati baru memanfaatkan 7,38% dari potensi lahannya.

Menurut Manajer Konsultan Senior IBC Domy Halim, beberapa tahun lagi sektor perikanan budi daya akan lebih berperan besar dibandingkan sektor perikanan tangkap dalam memenuhi permintaan seafood global. Buktinya, selama 2015-2020, produksi akuakultur global diperkirakan tumbuh rata-rata 3,7% per tahun, sementara perikanan tangkap stagnan pada kisaran 0,4%. “Oleh karena itu, dengan dukungan pengetahuan dan teknologi yang tepat, Indonesia berada di posisi yang sangat baik untuk menjadi pemimpin pasar global,” ujarnya.

World Fish Foundation memproyeksikan nilai pasar akuakultur global pada 2030 akan mencapai US$39,5 miliar. Pertumbuhan diperkirakan sebesar 10,1 juta metrik ton per tahun dan menciptakan 8,9 juta pekerjaan tetap.

Perikanan budidaya memang merupakan salah satu sektor yang menggerakkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja. Pengembangan perikanan budidaya di Indonesia bisa dilakukan dengan berbasis komoditas unggulan di tiap jenis perairan di wilayah Indonesia,

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

menjemur ikan.

yakni berbasis komoditas unggulan. Antara lain di perairan payau (tambak), perairan laut dangkal, dan perairan laut lepas/dalam (offshore aquaculture).

Di Indonesia, potensi budidaya tambak memiliki luas 2.963.717 hektare (ha). Potensi tersebut baru dimanfaatkan sekitar 657.346 ha atau 22,2%. Artinya, peluang budidaya tambak masih ada peluang lahan pengembangan seluas 2.306.371 ha.

Untuk jenis budidaya kolam, Indonesia memiliki potensi seluas 541.000 ha. Sedangkan baru dimanfaatkan sebesar 24,4% atau sekitar 131.776 ha. Dengan demikian, peluang investasi dalam sektor budidaya perikanan tambak di Indonesia ini, masih sangat terbuka.

Perikanan budidaya masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.

Jadi, tunggu apa lagi? n

akuakultur

29

MAKRO Kilang minyak

Kilang Swasta Boleh D Untuk menarik minat investor, pemerintah mengijinkan produksi kilang milik swasta dijual langsung ke konsumen. Tapi swasta tetap minta ada jaminan pasar.

J

TEKS bastaman Foto Dok. Review, Riset

angan heran kalau impor BBM terus meningkat setiap tahun. Soalnya, produksi kilang minyak milik Pertamina tak mampu lagi mencukupi kebutuhan BBM dalam negeri. Sudah begitu, beberapa di antaranya sudah tua dan tidak efisien. Makanya, margin keuntungan yang dinikmati Pertamina dari bisnis kilang

terbilang sangat tipis.

Berdasarkan data Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (EDM), saat ini kapasitas produksi kilang di Tanah Air tercatat sebesar 1,156 juta barel per hari (bph). Namun, karena sudah tua, kapasitas riilnya sebenarnya hanya 800.000 bph. Sementara kebutuhan BBM nasional mencapai 1,6 juta bph. Akibatnya, untuk menutup defisit tersebut, Indonesia harus impor BBM sekitar 800.000 bph.

Untuk mengurangi ketergantungan pada BBM impor, Pertamina akan meningkatkan kinerja Kilang Cilacap Unit IV (2018), Kilang Balikpapan Unit V (2019), Kilang Plaju (2023), Kilang Dunai Unit II (2023) dan Kilang Balongan Unit IV (2023). BUMN ini juga berniat membangun kilang baru, yakni Grass Road Refinery (GRR) East 1 Tuban (2023) serta GRR West 2 dan East 2 Bontang (2023).

Duit yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja keempat tersebut tidaklah sedikit, mencapai US$ 17 miliar. Pertamina sendiri, menurut Dwi Soetjipto, Direktur Utama PT Pertaminan (persero), harus menyediakan dana US$ 2 miliar.

Aktivitas bongkar muat di pelabuhan Amerika Serikat: Amerika Serikat akan menebar banyak ranjau di pantainya.

30

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

MAKRO Kilang minyak

Dagang BBM Sementara sisanya akan ditanggung partner joint venture. Pertamina telah mengundang Saudi Aramco (Arab Saudi), PTT (Thailand), JX Nipon Oil (Jepang), dan SK Energy (Korea Selatan) untuk mengikuti beauty contest modernisasi dan upgrading ke-4 kilang-kilang tadi.

Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka pada tahun 2025 kapasitas produksi BBM dalam negeri diperkirakan akan meningkat menjadi 2,2 juta bpd. Sementara itu, dengan asumsi pertumbuhan konsumsi BBM sebesar 5% per tahun, kebutuhan bahan bakar akan mencapai 2,5 juta bpd. “Agar tidak impor lagi, kekurangan sebesar 300.000 bpd diharapkan bisa dipenuhi oleh kilang-kilang swasta,” ujar Dwi. Hanya saja, dengan margin yang terbilang kecil, ternyata tidak mudah mengundang swasta untuk masuk ke industri pengilangan minyak. Buktinya, kendati pemerintah telah memberikan sejumlah kemudahan, termasuk keringanan pajak, baru PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang mendirikan kilang minyaknya di Tuban. Sedang PT Kreasindo Resources Indonesia (KRI) baru akan membangun kilang di Situbondo, Jawa Timur, pada 2018.

HARUS DIDUKUNG INDUSTRI PETROCHEMICAL Mungkin karena itu, November lalu, pemerintah kembali memberikan kemudahan kepada investor yang akan membangun kilang di Indonesia. Dalam Permen ESDM No. 35/2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak oleh Swasta disebutkan, hasil kilang berupa BBM dapat dijual kepada konsumen akhir. “Mereka bisa jual ke Pertamina atau bisa juga ke konsumen,” ujar Setyorini Tri Hutami, Direktutr Hilir Ditjen Migas Kementerian ESDM. Namun dalam pandangan Rudy Rajab, Presiden Direktur PT Kreasindo Resources Indonesia, kemudahan itu belum cukup untuk menarik minat swasta masuk ke bisnis kilang minyak yang bersiko tinggi. Ia berharap, pemerintah juga memberikan kepastian pasokan bahan baku dan pembeli hasil produksi. “Dalam aturan baru hanya disebutkan, Pertamina boleh dan bisa menjadi off taker, tapi tidak wajib,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Rudy, bila di pasar dalam negeri swasta harus bersaing dengan Pertamina. Harga BBM Pertamina, yang disubsidi pemerintah, tentu akan lebih kompetitif dibandingkan BBM swasta. Apalagi swasta pun masih harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membangun jaringan distribusi.

“Kalau perhitungan bisnisnya tak masuk, bagaimana kami bisa mendapatkan margin,” ujarnya.

Rudy sepertinya ingin menegaskan, pemerintah mestinya mewajibkan Pertamina menyerap hasil produksi kilang minyak swasta. Komaidi Notonegoro, dari ReforMiner Indonesia, tampaknya bisa memahami keinginan pihak swasta tersebut.

“Memang ada baiknya pemerintah memberikan perhitungan margin yang menarik,” ujarnya. Apalagi, lanjutnya, kilang minyak sangat penting bagi Indonesia.

Rudy dan Komaidi boleh punya pendapat seperti itu. Beda

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

lagi dengan IGN Wiratmaja Puja, Dirjen Migas Kementrian ESDM. Menurutnya, kalau pasar di dalam negeri ternyata dianggap tidak menguntungkan, swasta bisa menjual hasil produksi kilangnya ke pasar ekspor. “Singapura yang tidak punya bahan baku saja bisa menjadi eksportir BBM, mengapa kita tidak bisa?” ujarnya.

Masuk akal, memang. Hanya dengan mengandalkan minyak mentah impor, kilang-kilang di negeri Singa itu mampu memproduksi BBM hingga 1,5 juta bpd. Jauh di atas kebutuhan BBM dalam negeri yang hanya 150.000 bpd. Sementara Indonesia, menurut Wiratmaja, sekitar 47% kebutuhan BBM-nya masih tergantung pada impor. Termasuk, mungkin, sebagian dipasok dari kilang-kilang Singapura.

Dalam urusan pemasaran, mungkin kilang-kilang di Singapura tak hanya mengandalkan pasar BBM dalam negeri atau pasar ekspor. Bisa saja, di sana, banyak berdiri perusahaan petrochemical yang siap menyerap produk refiney. Itu pula yang dikatakan Darmin Nasution, Menko Perekonomian. “Industri kilang minyak memang kurang menarik karena return-nya tidak besar. Itu baru akan menarik jika dipasangkan dengan industri petrochemical,” ujarnya.

Betul juga. Dan yang pasti, agar tidak tergantung kepada energi negara lain, sudah saatnya Indonesia mencukupi kebutuhan BBM-nya dari kilang-kilang yang ada di dalam negeri. n

Produksi Kilang Minyak di Indonesia No Kilang

Produksi

Pemilik

1 Pangkalan Brandan *) 2 Dumai 3 Sungai Pakning 4 Musi 5 Cilacap 6 Balikpapan 7 Balongan 8 Kasim 9 Cepu 10 Tuban

4.500 bpd 127.000 bpd 50.000 bpd 127.300 bpd 348.000 bpd 260.000 bpd 125.000 bpd 10.000 bpd 3.800 bpd 100.000 bpd

Pertamina Pertamina Pertamina Pertamina Pertamina Pertamina Pertamina Pertamina Pusdiklat Migas TPPI

Total

1.156.000 bpd

Sumber: Riset *) Sudah tidak berproduksi sejak tahun 2007

31

MAKRO Minyak

Lagi-lagi Ancaman Minyak Demi mengamankan anggaran, Indonesia rela keluar dari keanggotaan OPEC. Tapi itu bukan berarti APBN 2017 sudah bebas dari ancaman minyak.

TEKS Bastaman Foto www.rappler.com

D

emi mengamankan APBN 2017, apapun akan dilakukan pemerintah. Termasuk ke luar lagi dari keanggotaan Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). Dalam sidang OPEC ke-171 di Vienna, Austria, pekan lalu, Indonesia meminta keanggotaannya di OPEC ditangguhkan. Ini merupakan kali kedua Indonesia ke luar dari organisasi negara-negara pengekspor minyak tersebut.

Keputusan itu diambil setelah anggota OPEC menyepakati lifting (minyak siap jual) untuk tahun 2017 pada angka 32,5 juta barel per hari (bpd). Itu berarti lebih rendah 1,2 juta barel dari lifting tahun ini. Nah, sebagai anggota OPEC, Indonesia kebagian kuota pemotong lifting 37.000 bpd. Dengan asumsi harga minyak US$ 45 per barel, maka Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan minyak US$ 1,67 juta atau Rp 22 miliar per hari.

Tidak besar, memang. Masalahnya, setiap tahun, produksi minyak nasional menurun dengan laju 4,4%. Bila tidak ditemukan sumur baru, maka pada 2030 produksi minyak diperkirakan hanya sekitar 354 ribu bpd. Itu sebabnya, dalam menyusun APBN 2017, pemerintah hanya berani memasang target lifting 780 ribu bpd. Namun, atas permintaan DPR, akhir disepakati lifting di angka 815 ribu bpd.

Jadi, jika Indonesia tak ke luar dari anggota OPEC, maka target lifting mesti dipangkas menjadi 778 ribu bpd. Tentu saja, ini akan berdampak pada penerimaan negara. Setidaknya, target defisit APBN 2017 sebesar 2,41 dari produk domestik bruto (PDB), akan semakin melebar. “Pemotongan kuota lifting akan berdampak bagi perekonomian. Makanya kita putuskan ke luar dari OPEC,” ujar Ignasius Jonan, Menter Energi dan Sumber Daya Mineral.

32

Oh, ya, sejak menjadi net importir minyak, pada 2008 Indonesia memutuskan ke luar dari keanggotaan OPEC. Masalahnya, sejak itu, Indonesia kerap kesulitan mendapatkan suplai crude oil dengan harga miring. Itu sebabnya, tahun lalu, Indonesia kembali menjadi anggota OPEC. “Sebagai pembeli, kita memang tak boleh jauh-jauh dari produsen,” ujar

Sudirman Said, Menteri ESDM saat itu.

Keputusan pemerintah untuk ke luar dari OPEC mendapat reaksi positif dari pengamat perminyakan maupun anggota DPR. Satya Widya, anggota Komisi VII DPR – RI, mengusulkan Indonesia untuk menjadi peninjau dalam sidangsidang OPEC. Dengan status sebagai peninjau, menurut Widya, Indonesia tidak terkena ketentuan kuota lifting yang ditetapkan OPEC. “Tapi kita masih bisa bergaul dengan produsen minyak,” ujar politisi Golkar ini.

APBN 2017 bakal oleng Sebenarnya, bukan hanya pemotongan kuota lifting saja yang mencemaskan pe-

Sidang OPEC di Vienna, Austria: Tetap harus bergaul dengan produsen minyak.

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

MAKRO Minyak merintah, tetapi juga ancaman kenaikan harga minyak. Sejak OPEC sepakat memangkas produksinya 1,2 juta bpd, harga minyak jenis West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange Amerika naik 6,1% ke level US$ 47,99 per barel. Sementara minyak Bren berhasil nongkrong di level US$ 50 per barel. Sementara asumsi harga minyak di APBN 2017 US$ 45 bpd.

Bagi negara importir minyak seperti Indonesia, pergerakan harga minyak memang kerap mencemaskan. Celakanya lagi, produksi minyak nasional juga sering tak mencapai target, malah cenderung menurun dari tahun ke tahun. Itu sebabnya, jika harga minyak terus meroket, maka pengaruhnya terhadap APBN akan sangat terasa. “Pemerintah harus siap merumuskan langkah yang akan ditempuh sebagai antisipasi dampak kenaikan harga minyak,� ujar Satya.

Maklum, dengan membaiknya per-

ekonomian Amerika, beberapa pengamat perminyakan meramalkan sepanjang 2017 harga minyak dunia akan berada di kisaran US$ 50 per barel. Malah ramalan Bank Dunia lebih tinggi lagi, yakni US$ 55. “Bahkan, setelah 2017, harganya akan mengarah ke US$ 60,� ujar Fabby Tumiwa, pengamat energi.

Jika ramalan itu menjadi kenyataan, hampir pasti, APBN akan oleng. Soalnya, tahun depan, pemerintah hanya menyediakan dana cadangan fiskal sebesar Rp 9,3 triliun. Dana ini disediakan untuk mengatasi kemungkinan munculnya resiko fiskal selama 2017. Dana ini masuk dalam pos belanja lain-lain yang berjumlah Rp 40,24 triliun. Selain untuk cadangan resiko fiskal, pos ini juga untuk keperluan lain-lain seperti dana cadangan beras dan konversi energi.

Persoalannya, di tahun 2017, pemerintah sudah tidak punya banyak pilihan.

Dengan anggaran yang sangat pas-pasan,

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

penghematan jelas sudah tak mungkin dilakukan. Menggenjot penerimaan pajak juga bukan perkara yang gampang.

Bahkan, gara-gara perekonomian masih dilanda kelesuan, ada yang memperkirakan penerimaan pajak untuk tahun anggaran 2017 hanya 95% dari target Rp 1.272 triliun.

Menggejot lifting minyak pun sudah semakin sulit. Sebab, selain Blok Cepu, tak ada lagi ladang baru yang dapat menambah produksi minyak. Sementara lapangan-lapangan minyak lainnya sudah menua, sehingga mengalami penurunan secara alamiah. Jika tidak ditemukan ladang baru, 20 tahun mendatang Indonesia akan menjadi importir minyak yang cukup besar, yakni 2,7 juta bpd.

Jadi, jalan satu-satunya yang masih cukup terbuka untuk menambal defisit APBN adalah dengan lebih banyak lagi menerbitkan surat berharga negara (SBN) atau berutang lagi. n

33

MAKRO Infrastruktur pertanian

Panen padi: Mimpi menjadi lumbung pangan dunia.

Kebijakan Satu Peta di Pertanian Pemerintah sedang menyiapkan one map policy. Harapannya, agar pembangunan infrastruktur pertanian tidak mubazir.

TEKS Bastaman Foto Riset

34

D

i tengah hiruk pikuk aksi demo di sejumlah daerah, pemerintah selesai menyusun rencana pembangunan infrastruktur pertanian 2017. Ada tiga program yang akan digarap pemerintah di tahun depan. Di samping itu, pemerintah juga telah menyiapkan 9 juta hektar lahan pertanian yang akan dibagikan kepada petani di Tanah Air. Untuk tahun ini, pemerintah me-

nyiapkan anggaran sebesar Rp 22 triliun untuk pembangunan infrastruktur pertanian. Tentu saja, angka tersebut belum termasuk anggaran untuk subsidi pupuk, subsidi benih, bantuan alat, bantuan mesin pertanian, dan penyediaan jasa penyuluhan. Jika ditotal, jumlahnya bisa lebih dari Rp 50 triliun.

Anggaran buat infrastruktur pertanian itu disebar di empat kementerian, yakni Kementerian Pertanian, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Setiap kementerian punya tugas masing-masing,� ujar Ani Andayani, Staf Ahli Menteri Pertanian.

Kementerian Pertanian, misalnya, tahun ini punya tugas mencetak 200 ribu

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

MAKRO Infrastruktur pertanian hektar sawah baru. Tugas yang hampir sama juga diberikan kepada Kementerian KLHK, yakni menyulap 4 juta hektar hutan menjadi lahan pertanian. Sementara urusan perbaikan irigasi diserahkan kepada Kementerian PUPR. Tahun depan, kementerian ini punya memperbaiki irigasi primer dan sekunder seluas 1 juta hektar.

Ada pun penyediaan peralatan pertanian menjadi tanggungjawab Kementerian Kemdes. Menurut Eko Putro Sanjoyo, Menteri Kemdes, anggaran untuk penyediaan peralatan pertanian akan diambil dari anggaran Kemdes yang tahun ini mencapai Rp Rp 60 triliun. Dari angka tersebut, 70% di antaranya merupakan dana desa. Itu berarti Kemdes masih memiliki anggaran Rp 18 triliun yang bisa dipergunakan untuk menyediakan peralatan pertanian.

Selama ini tidak nyambung Agar masing-masing kementerian tidak berjalan sendiri-sendiri, pemerintah sedang menyiapkan petanya. “Untuk ini dibutuhkan one map policy atau kebijakan satu peta,” ujar Darmin Nasution, Menko Perekonomian. Tidak seperti sekarang, pembangunan infrastruktur tidak tersambung satu sama lain. Misalnya, pembangunan irigasi yang tidak berdekatan dengan lahan pertanian atau sawah.

Untuk langkah awal, pembangunan infrastruktur akan diprioritaskan di sentra-sentra pertanian seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Aceh, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. “Pembangunan infrastruktur juga akan dilakukan dekat sungai,” ujar Darmin.

Sejumlah kalangan menyambut baik pembangunan infrastruktur pertanian itu. Apalagi, seperti dikatakan Presiden Joko Widodo, pemerintah sudah menyiapkan 9 juta hektar lahan pertanian untuk dibagikan kepada petani dan koperasi. Jika digarap secara benar, presiden optimistis Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. “Selama ini kita tidak fokus mengerjakannya,” ujar Jokowi.

Memang, kendala terbesar sektor pertanian adalah skalanya yang belum ekonomis. Para petani lazimnya hanya mengusahakan lahan yang tidak begitu luas.

Sudah begitu, sistem produksinya tidak dilakukan secara efisien. Akibatnya, dari sisi harga, komoditi Indonesia kerap kalah bersaing dengan komoditi impor. Jadi, jangan heran bila akhirnya petani lebih

tergiur mencari nafkah di sektor lain.

Sementara Indonesia sendiri akhirnya menjadi pasar bagi komoditi pertanian impor. Seperti kita saksikan, negeri ini masih mengimpor 600 ribu sapi (25% kebutuhan nasional), 2 juta ton kedelai (45% kebutuhan nasional) dan 1,5 juta ton garam (50% kebutuhan nasional).

Bahkan susu yang diimpor mencapai 90% dari kebutuhan nasional.

Oleh sebab itu, gagasan Jokowi untuk membagikan 9 juta lahan pertanian mendapat sambutan hangat. Bahkan ada yang menyarankan agar Indonesia meniru langkah China. Pemerintah di sana all out dalam memobilisasi sektor

pertanian. Lahan pertanian bukan milik perorangan, tapi milik negara. Negara yang bikin usaha, petani yang mengerjakannya. Sehingga sistem produksinya lebih efisien.

Pertanyaannya sekarang, apakah kebijakan baru ini akan berhasil? Entahlah.

Yang jelas, problem pertanian tidak hanya terletak pada masalah infrastruktur dan ketersediaan lahan. Sumber daya manusia, bibit, pupuk, air, iklim, distribusi, dan pemasaran pun ikut menentukan berhasil tidaknya sektor pertanian.

Yang lebih utama lagi, kebijakan pemerintah yang sedikit-sedikit mau impor juga mesti diubah. n

Proyek infrastruktur pertanian 2017 n Kementerian Pertanian: Pencetakan sawah baru seluas 200 hektar. n Kementerian PUPR: Perbaikan irigasi primer dan sekunder seluas 1 juta hektar. Program ini sudah berlangsung sejak 2015. Indonesia saat ini memiliki 7,3 juta hektar areal irigasi. n Kementerian LHK: Pembukaan hutan seluas 4 juta hektar untuk berbagai komoditas pertanian. n Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi: Penyediaan peralatan pertanian pasca panen.

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

35

Keuangan Investasi bodong

Waspada, Angin Su Di saat bunga bank turun dan ekonomi sedang sulit, tawaran investasi bodong makin marak. Mereka menawarkan keuntungan yang tak masuk akal.

S

TEKS Bastaman Foto Riset

udah tahu tawaran investasi berbunga tinggi itu sarat risiko, eh masyarakat sepertinya tidak pernah jera. Ketika PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) menawarkan investasi jual beli logam mulia dan tabungan de-

ngan imbal hasil 60% per tahun, orang pun ramai-ramai menubruknya. Alhasil, CSI berhasil meraup dana Rp 2 triliun.

Siapa yang tidak tergiur dengan keuntungan sebesar itu, sementara saat ini bank hanya memberikan bunga deposito 5% - 7% per tahun? Di samping return tinggi, CSI juga menjanjikan imbal hasil 0,05% dari nilai investasi nasabah baru yang direkrut. Tapi, ya itu tadi, investasi CSI benar-benar bersiko.

Sehingga, jangankan mendapatkan untung gede, nasabah pun terancam gigit jari.

Awalnya, CSI yang telah beroperasi sejak 2011 itu berjalan mulus. Sampai akhirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi, beberapa waktu lalu, melaporkan CSI ke kepolisian. Perusahaan berbasis di Cirebon, Jawa Barat itu diduga telah menghimpun dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah, sehingga melanggar Pasal 59 UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 5 UU No. 10/2010 tentang

kantor OJK: Hati-hati dengan tawaran return tinggi.

36

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

Keuangan Investasi bodong

urga Datang Lagi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

CSI juga diduga melakukan kegiatan investasi dengan skema primaida (skema ponzi), yang dilarang oleh Pasal 9 dan Pasal 105UU No. 7/2014 tentang Perdagangan. Tak hanya itu.

Menurut, Tongam Lumban Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi,bidang usaha investasi yang digeluti CSI juga tidak sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). “CSI telah menyalahgunakan SIUP. Dalam SIUP, kegiatan CSI adalah pertambangan dan jasa,” ujarnya.

Dalam menjalankan bisnisnya, CSI menggandeng koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) BMT Madani Nusantara dan KSPPS BMT Sejahtera Mandiri. Kedua koperasi inilah yang dipakai CSI untuk menghimpun dana masyarakat lewat penawaran investasi jual beli emas dan tabungan dengan setoran awal Rp 50 juta. Dalam memutarkan dananya, kabarnya, CSI memakai jasa perusahaan perdagangan berjangka (future trading).

Seperti disebutkan di atas, CSI menjanjikan keuntungan 5% per bulan atau 60% per tahun. Tingginya keuntungan inilah yang membuat CSI sukses menjaring sekitar 7.000 investor. Sedang dana masyarakat yang berhasil dihimpun ditaksir mencapai Rp 2 triliun. “CSI juga menawarkan franchise brand office dengan harga Rp 600 juta,” ujar Tongam.

Namun semua tudingan itu dibantah Yugo Dadang Sudarman, Direktur Public Relatioan PT Cakrabuana Sukses Indonesia. “Kalau investasi bodong, tentu ada orang yang dirugikan, dan kemudian melaporkan kami. Tapi sampai sekarang tidak ada,” ujarnya, yang juga membantah perusahaannya telah menerapkan skema ponzi. “Secara rasional, tidak mungkin kami mampu membayar dana bagi hasil kepada anggota sampai tiga tahun.”

MAIN FUTURE TRADING Jika benar begitu, pertanyaannya adalah dimanakah CSI memutar duitnya hingga mampu menghasilkan return hingga 5%? Dadang mengatakan, sebelum CSI lahir, para pendiri sudah melakukan perdagangan kontrak berjangka komoditi emas sejak 2007. Menurut Dadang, selama empat tahun, mereka mampu meraup keuntungan hingga 15% per bulan. “Jadi keuntungan 5% itu masih kecil,” ujarnya.

Benarkah? Wallahualam. Yang pasti, pekan lalu, polisi telah menangkap Mohamad Yahya dan Iman Santoso, pengurus CSI. Menurut Brigjen Polisi Agus Setya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Mohamad dan Iman terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara terkait dugaan pemalsuan dokumen dan penipuan.

Agar tak jatuh pada lubang yang sama, Eko Endarto, Perencana Keuangan Finansia Consulting, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terbujuk iming-iming keuntungan yang sangat mengiurkan. Apalagi, di saat tren suku menurun seperti sekarang, biasanya akan banyak bermunculan perusahaan investasi yang menawarkan return tinggi. “Pokoknya, jika keuntungan sangat tinggi, bisa dipastikan investasinya tidak wajar,”

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

ujar Eko. Tanda-tanda ke arah itu memang sudah mulai terlihat. Sejumlah perusahaan gencar menawarkan jasa mereka (lihat table). Bahkan, sebelum CSI, OJK dan Satgas Waspada Investasi telah menangani beberapa pekara investasi bodong. Salah satunya adalah PT Dream for Freedom (D4F). Dalam menjerat mangsanya, D4F menawarkan keuntungan 1% dalam 15 hari bagi investor pasif.

Bonus yang diterima investor akan meningkat menjadi 10% bila berhasil merekrut anggota baru. Bahkan, jika mampu mencapai posisi manager, peserta dijanjikan bakal memperoleh pendapatan Rp 5 juta hingga Rp 500 juta per bulan. Dalam catatan Satgas Waspada Investasi, D4F berhasil menjaring 7.000 peserta dengan dana kelolaan Rp 3,5 triliun.

Modus UN Swissindo lebih unik lagi. Perusahaan ini menjanjikan mampu membebaskan utang debitur ke bank. Caranya, UN Swissindo menerbitkan surat pernyataan bebas utang dengan mengatasnamakan presiden RI atau lembaga internasional lainnya. Dengan mengantongi surat pernyataan tersebut, debitur tak perlu lagi membayar utangnya.

Meski tak masuk akal, nyatanya banyak masyarakat yang kepincut dan memanfaatkan jasa UN Swissindo. Tak kurang dari 1.000 orang telah mendapatkan ‘surat sakti’ dari UN Swissindo. Sementara perusahaan ini sendiri berhasil meraup Rp 300 juta. “Jadi para debitur dihasut untuk tidak perlu membayar utangnya ke kreditur,” ujar Tonga. n

Beberapa Tawaran Investasi Ilegal Nama perusahaan Tawaran investasi PT Peressia Mazea Dwisapta Abadi (Primasz)

Penjualan emas batangan seharga Rp 700.000 per gram dengan keuntungan 2,5% per bulan.

Fa Liang

Investasi uang dengan keuntungan 100% apabila membawa anggota baru. Nilai investasinya Rp 160.000.

Q Net International Ltd

Investasi uang. Nilai minimal investasi Rp 1,4 juta dengan iming-iming mendapat deviden Rp 1 juta setiap merekrut anggota baru.

PT Mulia Sejahtera

Investasi jabon.

PT Indo Succsess Club Investasi illegal. Afiliasi dengan FBS dan Futurefxpro.

PT Sukses Bangun Indonesia

Minimal investasi Rp 2,7 juta dan dijanjikan deviden Rp 1 miliar dalam satu tahun.

PT Alsi Investindo Utama

Investasi pada saham Trading Stock Option US Market. Nilai minimal investasi Rp 5 juta dengan deviden 5% - 6% per bulan atau 60% per tahun.

PT Crow Indonesia Makmur

Minimal investasi Rp 200.000 dengan deviden 30% berbentuk uang dan 5% berbentuk reksa dana.

Sumber: Investor Alert Portal OJK

37

Keuangan Bank BTN

Agar Gesekannya Makin Kencang Untuk mendorong transaksi kartu kredit, BI bakal menurunkan batas maksimal suku bunga. Kata para banker, kebijakan itu akan memangkas pendapatan dari bunga.

TEKS Bastaman Foto Riset

B

ank Indonesia (BI) ternyata cukup cerdas dalam menyikapi rendahnya pertumbuhan kredit bank. Setelah cukup lama tak turun-turun, batas atas suku bunga kartu kredit akhirnya diturunkan juga. Jika sebelumnya batas maksimum bunga kartu kredit dipatok

di level 2,95% per bulan atau 35,4% per tahun, maka di penghujung tahun ini akan dipangkas jadi 2,25% per bulan atau 26,95% per tahun.

Para bankir patut gembira. Sebab, kebijakan tersebut dilakukaan bersamaan dengan datangnya perayaan hari Natal dan liburan akhir tahun. “Meski penu-

runan suku bunga ini bakal memangkas pendapatan bunga, kami berharap minat masyarakat untuk menggunakan kartu kredit akan meningkat lagi,� ujar Santoso Liem, Direktur Bank BCA. Keputusan bank sentral untuk memangkas batas maksimal suku bunga kartu kredit tampaknya berkaitan erat dengan semakin menciutnya transaksi dengan kartu kredit. Hingga Oktober, transaksi dengan kartu kredit tercatat 248,06 juta dengan nilai Rp 230,90 triliun.

Meskipun mengalami kenaikan volume transaksi 2,85%, namun nilainya tak jauh berbeda dengan periode yang sama 2015.

Sebenarnya, gejala terjadinya penu-

Orang lagi belanja dengan kartu kredit: Pendapatan dari bunga kartu kredit terancam turun.

38

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

Keuangan Bank BTN runan transaksi kartu kredit sudah terasa sejak pemerintah mewajibkan 23 bank penerbit kartu kredit melaporkan data serta transaksi kartu kredit kepada Ditjen Pajak, Maret silam. Tak hanya nama pemilik kartu dan nomor wajib pajak (WP), bank pun wajib melaporkan nomor rekening, nilai transaksi, limit kartu kredit, nama merchant, hingga alamat pemilik kartu kredit.

Akses pembukaan terhadap data kartu kredit itu tak lain untuk kepentingan pemeriksaan pajak. Data tersebut akan digunakan sebagai pembanding, apakah wajib pajak (WP) telah mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak dengan benar atau tidak. Seandainya pajak yang dilaporkan kecil, sedang pemakaian kartu kredit tinggi, aparat pajak patut curiga bahwa WP tidak jujur dalam mengisi SPT. Upaya Ditjen Pajak membuka akses

data pemilik kartu kredit ini tak lepas dari target penerimaan pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam APBN – P 2016, misalnya, pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 1.355,20 triliun atau lebih tinggi 4,7% dibandingklan APBN – P 2015. Di saat kegiatan ekonomi melemah, jelas, target tersebut cukup memberatkan aparat pajak. Apa boleh buat, berbagai upaya pun terpaksa dilakukan, termasuk dengan mengintip data pemegang kartu kredit.

Belum tentu akan naik Hanya sayang, upaya untuk menggenjot penerimaan pajak gagal total. Realisasi penerimaan pajak 2016 diperkirakan hanya 84,8% dari target. Padahal, ya itu tadi, upaya mengintip data nasabah telah membuat membuat transaksi kartu kredit melemah. “Saya mendapat laporan dari para bankir, ada penurunan volume transaksi kartu kredit. Menurut saya, ini indikasi tak baik,” ujar Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Muliaman benar. Sebab, penurunan transaksi kartu kredit pada akhirnya akan menekan konsumsi. Padahal, di saat dunia usaha dilanda kelesuan, konsumsi masyarakat diharapkan menjadi mesin penggerak perekonomian. Makanya, Eni V. Panggabean, Kepala Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Departemen BI, berharap penurunan suku bunga kartu kredit bisa mengatasi kelesuan. “Ini upaya BI mendorong pertumbuhan,” ujarnya.

Terlepas dari apa pertimbangannya, yang jelas penurunan suku bunga kartu kredit langsung disambut bank-bank dengan suka cita. Bank Mandiri, termasuk salah satu di antaranya. Maklum, sejak diwajibkan melaporkan data serta kartu kredit ke Ditjen Pajak, penutupan kartu kredit di bank BUMN naik 2%. “Mungkin yang melakukan penutupan itu self employee. Sebab, sebagian besar card holder kami adalah pegawai yang pajaknya

sudah dibayar kantor,” ujar Ahmad Siddik Badrudin, Direktur Bank Mandiri.

Namun tak semua bank senang dengan penurunan suku bunga. Bank BCA, contohnya. Menurut Santoso, penurunan suku bunga itu berpotensi memangkas pendapatan bunga kartu kredit hingga 30%. Soalnya, saat ini 60% - 70% nasaba kartu kredit BCA adalah revolver yang umumnya membayar cicilan kartu kredit sebesar pembayaran minimum.

“Di sisi lain, penurunan suku bunga tidak otomatis meningkatkan jumlah kartu kredit,” ujarnya.

Potensi penurunan pendapatan bunga kartu kredit juga dialami oleh sebuah bank swasta di kawasan Sudirman, yang kebanyakan nasabahnya pemegang kartu silver.

Soalnya, menurut sang bankir, nasabah jenis ini biasanya baru membayar cicilan setelah tagihan ke luar sehingga bank bisa menikmati pendapatan bunga. “Lain dengan nasabah platinum atau gold, mereka cepat melunasi tagihannya,” ujarnya.

Pokok, bagi BCA dan sejumlah bank lainnya, situasi sekarang tak ubahnya dengan menghadapi buah simalakama. Jika suku bunga tak diturunkan, transaksi kartu kredit sulit diharapkan untuk meningkat. Sementara itu, jika suku bunga kartu kredit dipangkas, pendapatan bank dari bunga terancam tergerus. “Kalau pun dikasih bunga murah, belum tentu orang akan belanja,” ujar Santoso. n

Transaksi kartu kredit Tahun Jumlah Volume Nilai kartu kredit (juta) (Rp triliun) 2013 2014 2015 2016 *)

15.091.684 239,10 16.043.347 254,32 16.863.842 281,33 17.229.402 248,06

223,37 255,06 280,54 230,90

Sumber: BI *) Sampai Oktober

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

39

Keuangan Valas

Dihantui Harga Minyak Aksi damai 212 yang berlangsung tertib membuat rupiah langsung menguat. Tapi, berhatihatilah, harga minyak mulai menggeliat naik.

TEKS Bastaman Foto Riset

A

lhamdulillah, doa para pelaku pasar uang dan pasar modal maupun pemerintah, akhirnya terkabul juga.

Setelah sempat dibuat dagdig-dug, aksi super damai 212 yang berlangsung 2 Desember kemarin berjalan dengan damai. Alhasil, kurs tukar rupiah, yang sebelumnya sempat terseok-seok melawan dolar, kembali memamerkan ototnya.

Seperti kita saksikan, Jum’at pekan lalu rupiah ditutup dengan kurs Rp 13.485 per dolar. Ini berarti sepekan kemarin rupiah menguat 0,31%. Walau tak seberapa, ini sebuah pencapaian yang patut disyukuri banyak pihak. Bagaimana tidak? Penguatan itu terjadi di saat dana asing ke luar dari Indonesia. Dari Bursa Efek Indonesia, dalam sepekan kemarin, dana asing yang ke luar mencapai Rp 3,2 triliun.

Sayangnya, di saat kondisinya mulai membaik, nilai tukar rupiah terancam loyo kembali. Ini gara-gara harga minyak dunia yang tiba-tiba melesat. Sidang OPEC, yang menyepakati pemotongan kuota produksi sebesar 1,2 juta barel per hari, telah berhasil melambungkan harga minyak. Harga minyak jenis West Texas Intermediate di pasar NYMEX, Amerika, sudah mencapai US$ 47,99 per barel.

Nah, kenaikan harga minyak tersebut jelas akan mendorong inflasi di negara-negara maju, khususnya Amerika. Ini bisa menjadi alasan kuat bagi The Fed untuk mengerek naik suku bunga acuannya pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC), 13 – 14 Desember depan. Apalagi data nonfarm payrolls, yang dirilis Jum’at pekan lalu, juga

40

menunjukan hasil yang positif.

Jadi, memang sulit buat rupiah untuk kembali berotot di hadapan dolar.

Apalagi, yang namanya pelaku pasar paling suka bertindak cepat. Bahkan, sebelum semua hitung-hitungan di atas kertas terjadi, mereka sudah bereaksi lebih dulu. Sekarang pun begitu. Ketika Donald Trump terpilih sebagai presiden Amerika ke-71, para pemilik uang sudah berburu dolar. Akibatnya, dolar pun menguat terhadap sejumlah mata uang dunia, termasuk rupiah.

Agus Martowardojo, Gubernur BI, mengaku khawatir dengan terpilihnya

Trump. Sebab, sikapnya yang anti imigran dan perdagangan bebas, membuat ekonomi dunia diliputi ketidakpastian.

“Kalau rencana kenaikan suku bunga The Fed, itu sudah masuk dalam kalukulasi pasar. Sehingga, jika itu terjadi, gejolaknya tidak akan terlalu besar,” ujarnya.

Pasar, lanjut Agus, saat ini justru sedang was-was menunggu langkah nyata yang akan diambil oleh Trump.

Menunggu eksekusi The Fed Namun Agus yakin, tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Itu sebabnya, dalam beberapa kesempatan, mantan

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

Keuangan Valas Menteri Keuangan ini memperkirakan rata-rata nilai tukar rupiah pada 2017 akan berada di level Rp 13.280 per dolar.

Sementara, untuk tahun in, mata uang kebanggaan rakyat Indonesia itu berada di kisaran Rp 13.300.

Masalahnya, saat pasar menanti arah kebijakan ekonomi Trump, perhatian dunia kini tertuju pada kenaikan harga minyak. Tidak terkecuali penduduk Indonesia. Dulu, ketika pemerintah masih menyediakan subsidi BBM, kenaikan harga minyak mungkin tidak begitu dipikirkan. Tapi, kini, semuanya telah berubah. Setiap terjadi kenaikan harga minyak, pemerintah dan rakyat langsung deg-degan.

Maklum, jika harga minyak terus meroket, masyarakat terpaksa harus membeli BBM dengan harga lebih mahal. Dampaknya, inflasi yang kini ber-

ada di level 3,58%, bisa melesat tinggi.

Sudah pasti, efeknya juga akan terasa pada rupiah. Apalagi, untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri, permintaan terhadap dolar juga bakal ikut melompat.

Kondisi yang menyulitkan, memang.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi jika ancaman kenaikan inflasi ditanggapi BI dengan mengerek BI 7 – day reserve repo rate. Dan pada gilirannya, ini akan meperlambat pertumbuhan ekonomi.

Itu sebabnya, sejumlah analis memperkirakan rupiah masih akan bergerak di kisaran Rp 13.400 – Rp 13.500. Dengan kata lain, level 13.300-an seperti yang terbentuk sebelum terjadi gejolak, sangat sulit dicapai.

Yulia Safrina, research and analyst Monex Investindo Futures, memperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

Rp 13.500 – Rp 13.600 per dolar. “Para pemilik uang masih menunggu realisasi kenaikan suku bunga The Fed,” ujarnya.

Dan selama penantian itu, pemilik uang lebih merasa nyaman memegang dolar.

Namun, setelah The Fed menaikan suku bungnya, Yulia memperkirakan rupiah akan kembali menguat menunju level Rp 13.400-an.

Seorang analis pasar uang dari sebuah bank BUMN mengamini pendapat Yulia. Menurutnya, kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin menjadi 0,5% - 0,75% akan membuat pemilik uang kecewa. Itulah yang menyebabkan rupiah akan kembali menguat. Apalagi, banyak pengamat yang memperkirakan kenaikan harga minyak tidak akan terlampaui tinggi. Tahun ini, menurut mereka, minyak masih akan berada di kisaran US$ 50 per barel. n

41

Pasar Modal IHSG

Lagi, Net Sell Investor Asing Pemerintah harus segera menyelesaikan penyebab aksi demo 212. Sebab, kendati namanya Super Damai, aksi ini akan menjadi preseden buruk bagi bursa di masa mendatang.

A

TEKS Nikita Jagad Foto Riset

lhamdulillah, Aksi Super Damai 212 benar-benar berlangsung damai. Dan tak ada gangguan sedikit pun pada perdagangan saham. Sehingga, pada penutupan pasar Jumat (2/12) indeks harga saham gabungan ditutup naik 0,91% ke 5245,96. Secara mingguan, IHSG membukukan hasil positif, naik 2,42%.

Sebagian besar penguatan IHSG terdorong penguatan ru-

42

piah. Di samping, tentu saja, didorong oleh aksi beli saham dan data inflasi. Nilai tukar rupiah, terpantau menguat 0,39% menjadi Rp13,512 per dolar AS. Beberapa analis mengatakan, masih positifnya mata uang rupiah membuat laju indeks kembali mampu melanjutkan kenaikannya Meski aksi doa bersama yang sempat membuat sebagian pelaku pasar khawatir. “Secara sentimen, aksi doa bersama tidak banyak berpengaruh terhadap pasar. sepanjang berjalan kondusif. Namun jika diluar harapan maka pasar akan merespon hal itu sebagai sentimen negatif,� kata seoorang analis.

IHSG juga didukung imbas hasil pertemuan OPEC yang pada intinya sepakat untuk memangkas produksi para anggotanya. Sehingga harga minyak mentah dunia melonjak dan berimbas tidak hanya pada harga komoditas lainnya, namun juga pada saham-saham pertambangan yang mencatatkan kenaikan tertinggi dibandingkan indeks saham lainnya.

Lantas pengumuman inflasi bulanan di angka 0,47 % yang meskipun naik namun masih dianggap stabil sehingga tidak terlalu memberikan imbas negatif bagi pasar saham domestik.

Tapi jangan merasa aman dulu, sebab kenaikan IHSG ditingkahi oleh aksi jual bersih investor asing. Di Jumat kema-

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

Pasar Modal IHSG

Transaksi Asing Dalam Sepekan

rin, asing kembali melakukan aksi profit taking dengan menarik dananya dari pasar saham sebesar Rp 276 miliar. Total, dalam sepekan, net sell asing mencapai lebih dari Rp 3,2 triliun.

Kemungkinan, aksi net sell asing ini masih akan terus berlanjut. Sebab, aksi damai 212 yang terjadi kemarin berpotensi menjadi kekhawatiran bagi pelaku pasar di bursa efek. Jadi, “Persoalan ini harus diselesaikan secepat-cepatnya oleh pemerintah, jangan sampai berkepanjangan dan IHSG menjadi bulan-bulanan,” kata seorang pelaku pasar.

5.200 maka masih ada potensi masih bergerak positif dengan resistance 5.255-5.270. Tapi kalau batas itu gagal bertahan, atau market malah jebol maka support berikutnya akan bergerak menuju level 5187-51 60. Namun, analis ini mengimbau pelaku pasar jangan terburu-buru profit taking karena secara tren masih mendukung, dan tidak ada berita negatif dari emiten-emiten di BEI. Pendapat senada diungkapkan Adrian M Priyatna, Analis Erdikha Elit Sekuritas. Ia memprediksi indeks akan melanjutkan bullish trend selama sepekan dengan kisaran pergerakan 5.203-5.364 dan support di 5.212 yang merupakan batasan fractal.

“Sentimen yang patut diperhatikan adalah harga komoditas batu bara yang sudah mulai turun dan ekspektasi kenaikan suku bunga menjelang pertemuan FOMC The Fed pada minggu kedua bulan Desember,” kata Adrian.

Ia memperkirakan trend bullish ini akan berlanjut hingga akhir pekan walau masih ada kemungkinan technical correction dalam 2-3 hari mendatang.

Lain lagi pendapat satu analis. Ia optimistis untuk perdagangan selanjutnya IHSG akan bergerak positif jika bursa Wall Street terealisir positif. n

IHSG

Awas technical correction Itu sebabnya sebagian analis pesimistis dalam menghadapi perdagangan pekan ini. Menurut mereka, asing masih dilakukannya net sell ini karena pelaku pasar belum nyaman dengan kondisi dari global. Pada sentimen pertemuan OPEC asing tidak terlalu bereaksi positif dengan net buy karena berekspektasi bahwa penguatan harga komoditas hanya sementara.

“Kita harus mewaspadai pelaku pasar akan profit taking, jadi potensi kenaikannya akan tertahan,” kata seorang investor.

Pada pekan ini, sentimen yang harus dicermati adalah data-data ekonomi terutama tenaga kerja dan indeks manufaktur. Sepanjang IHSG masih bisa bertahan di atas level

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

43

Pasar Modal Saham Ritel

Cerahnya Emiten Ritel Di saat daya beli meningkat, saham ritel jadi mengilat.

Mungkin Anda berminat?

TEKS Nikita Jagad Foto Erbhayu, Riset

44

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

Pasar Modal Saham Ritel

S

eiring dengan membaiknya perekonomian nasional, ditambah dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, banyak analis menilai prospek industri ritel sampai akhir tahun masih tetap positif. Apalagi, nilai tukar rupiah (boleh dibilang) masih stabil.

Gejala itu, sebenarnya, sudah terlihat dari tampilan para emiten ritel di kuartal III lalu. Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) misalnya, mencatat penjualan Rp 5,2 triliun hingga September 2016, meningkat 22,5% dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 4,3 triliun. Pertumbuhan penjualan RALS ditopang oleh membaiknya daya beli masyarakat dan perubahan strategi penjualan di bisnis pakaian serta supermarket.

Riset Samuel Sekuritas Indonesia mengatakan, penjualan RALS hingga kuartal III melampaui ekspektasi dan merepresentasikan 87,5% dari proyeksi penjualan 2016. Makanya, Samuel optimistis kinerja RALS akan lebih baik pada 2017 dengan positifnya outlook dari sektor komoditas, yakni CPO dan batubara yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di luar Jawa. Kontribusi penjualan di luar Jawa terhadap penjualan RALS mencapai 42%.

Untuk tahun ini, Ramayana diprediksi akan mengantungi pendapatan Rp 6,8 triliun dengan laba bersih sekitar Rp 528 miliar. Kemungkinan, perkiraan itu akan tercapai karena masih ada momentum Natal dan Tahun Baru.

Oleh sebab itulah Samuel Sekuritas merekomendasikan buy untuk saham berkode RALS dengan target harga Rp 1.570. Yang lebih optimistis lagi adalah perkiraan CIMB yang memasang target untuk RALS di Rp 1.900.

Tak berbada dengan RALS, saham PT Mitra Adi Perkasa (MAPI) pun ditempatkan sebagai saham bearish yang berpotensi naik. Blog Anggun Trader merekomendasikannya dengan target harga Rp 6.475.

Apabila melihat laporan keuangan perusahaan, MAPI memang membukukan kinerja yang positif pada kuartal ketiga ini. Sehingga, hal itulah yang menjadi efek tren kenaikan harga saham MAPI. MAPI membukukan kenaikan pendapatan 11 persen menjadi Rp10,29 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 9,4 triliun. Laba bersih perusahaan ikut terkerek 339 persen menjadi Rp 120,29 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp

27,36 miliar.

Sementara untuk seluruh tahun, di akhir 2016 perseroan diprediksi mengantungi pendapatan Rp 14.052 triliun atau tumbuh 7.29% dari perolehan pendapatan tahun lalu Rp 13.096 triliun.

Hanya MPPA yang kurang bersinar Perolehan yang cukup mengesankan juga diperlihatkan oleh laporan kinerja PT Matahari Department Store Tbk (LPPF). Matahari mencatat hasil yang kuat dalam sembilan bulan pertama tahun 2016, dengan kenaikan laba bersih sebesar 16,3% menjadi Rp 1,610 triliun dibandingkan dengan Rp 1,384 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Penjualan kotornya tercatat sebesar Rp 13,215 triliun, lebih tinggi 9,2% dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 12,105 triliun. Pendapatan bersih LPPF tercatat sebesar Rp 7,522 triliun, meningkat 10,4% dibanding Rp 6,813 triliun yang dicatat di periode yang sama tahun lalu.

Richard Gibson, CEO Matahari Departement Store mengatakan, perseroan telah mendirikan 5 gerai baru sampai dengan September 2016, yaitu di Cileungsi (Jawa Barat), Jambi (Sumatera Tengah), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Mojokerto (Jawa Timur), Kemang (Jakarta

Selatan), dan di kawasan Semanggi di Jakarta Selatan).

Saat ini, perseroan memiliki 148 gerai di 68 kota di Indonesia. Perseroan akan membangun dua gerai lagi sampai akhir tahun 2016. Dengan ekspansi semacam itu diyakini kinerja perseroan akan makin membaik. Makanya, CIMB merekomendasikan beli untuk sahamnya. Target untuk LPPF ditetapkan pada angka Rp 19.000.

Yang masih rada terseok-seok adalanlah laju PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA). Penjualannya hingga kuartal III-2016 hanya mencapai Rp 10,4 triliun atau turun 0,57% dari penjualan pada periode yang sama tahun lalu.

Seiring penurunan penjualan, Laba bersih menurun 87,53% menjadi Rp32,6 miliar atau Rp 6 per saham dibandingkan Rp 261,09 miliar atau Rp 49 per saham pada periode yang sama tahun lalu.

Namun Noel trinder, CEO MPPA mengatakan, kendati di kuartal III merupakan masa yang sulit, penjualan menunjukkan peningkatan di penghujung kuartal. Manajemen memprediksikan EBITDA sebesar Rp 250 miliar di kuartal IV sehingga membawa FY 2016 pada kisaran Rp 585 miliar.

Mungkin itu sebabnya, untuk sahamnya (MPPA) CIMB hanya memasang target Rp 1.800. n

Yang masih rada terseok-seok adalanlah laju PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA). Penjualannya hingga kuartal III-2016 hanya mencapai Rp 10,4 triliun atau turun 0,57% dari penjualan pada periode yang sama tahun lalu.

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

45

Pasar Modal Saham batu bara

Saham Batu Bara Makin H Menyala

Keputusan OPEC ikut mendongkrak harga batu bara. Sahamnya pun makin membara.

TEKS Nikita Jagad Foto Riset

arga minyak dunia, tak ubahnya dengan obat kuat bagi komoditas lain. Lihat saja, begitu Organisasi Negara Pengekspor Minyak alias OPEC memangkas produksi dan harga minyak melonjak naik, harga komoditas lain pun langsung melesat. Termasuk harga batu bara.

Untuk pengiriman Desember ini, harga batu bara berada di level US$ 85,60 per ton. Diperkirakan harga masih akan menanjak, seiring hadirnya sentimensentimen positif. Seperti China yang memangkas produksi domestiknya, sehingga konsumen di negeri panda itu terpaksa meningkatkan impor mereka.

Kenaikan permintaan ini diprediksi International Energy Agency, akan bertahan dalam beberapa waktu ke depan. Paling tidak sampai akhitr tahun 2016 ini.

46

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

Pasar Modal Saham batu bara Belum lagi pendorong dari konsumen tetapnya. Terutama di negara-negara konsumen utama seperti Tiongkok, Jepang, dan India, yang menaikkan permintaannya.

Sementara kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik di Filipina, Vietnam, Korea Selatan, dan Indonesia masih tergolong tinggi. Katalis ini lah yang kemudian menopang harga untuk terus bertahan pada performa primanya.

Tidak ketinggalan India melalui Menteri Energi dan Batu bara, Piyush Goyal menyampaikan upayanya untuk terus menggenjot serapan batu bara secara maksimal Dengan adanya sentimen-sentimen positif itulah, diperkirakan harga akan terus menanjak ke level US$ 90 per ton.

Bahkan, bukan mustahil harga akan terangkat ke US$ 100.

Kondisi ini, tentu sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan yang memiliki cadangan besar. PT Bukit Asam Tbk (PTBA), misalnya, saat ini merupakan emiten batu bara dengan cadangan terbesar. Perusahaan pelat merah ini memiliki cadangan 3,33 miliar ton. Sedang sumber daya PTBA mencapai 8,27 miliar ton.

Tahun lalu, PTBA mengakuisisi tambang batubara baru di daerah Kalimantan Selatan senilai US$ 36 juta. Hal ini membuat cadangan dan kinerja mereka meningkat. Adib Ubaidillah, Sekretaris Perusahaan PTBA, mengatakan, dibanding perusahaan batu bara lain, PTBA ialah perusahaan dengan cadangan batu bara terbesar di Indonesia.

PTBA juga berencana mengakuisisi tambang baru tahun depan. Kali ini, mereka membidik luar Sumatra, misalnya, Kalimantan. “Ini sebagai salah satu ekspansi untuk mengurangi ketergantungan dari tambang di Tanjung Enim,” katanya.

PT Adaro Energy Tbk (ADRO), belum lama ini, juga menambah cadangan batu baranya, dengan mengakuisisi saham IndoMet Coal senilai US$ 120 juta.

Cadangan ADRO bakal naik dari 1,3 miliar ton jadi 2,6 miliar ton.

Masih rekomendasi beli Jumlah cadangan mereka hampir setara cadangan batu bara PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Emiten milik Grup Bakrie itu memiliki cadangan batubara 2,7 miliar ton. Dari sisi sumber daya, BUMI masih mempunyai total sumber daya sangat besar, yakni mencapai 12,6 miliar ton.

Meski jumlah cadangannya besar, ekspansi BUMI masih terkendala tum-

pukan utang. Per Juni 2016, produksi batu bara BUMI hanya naik 1,8% menjadi 39,8 juta ton.

Cadangan batu bara yang besar membuat prospek emiten dalam jangka panjang jadi lebih menarik. Meski demikian, hal itu tetap bergantung penjualan dan produksi setiap emiten.

ADRO dan PTBA berhasil memanfaatkan pelemahan harga batu bara untuk mengakuisisi aset dengan harga yang lebih efisien. Sementara cadangan batu bara milik PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) dan PT Harum Energy Tbk (HRUM) makin terbatas.

Namun, keduanya tetap membuka peluang akuisisi jika ada kesempatan. Secara fundamental, prospek ITMG menarik. Meski cadangannya terbatas, ITMG memiliki dana kas yang kuat untuk melakukan ekspansi. ITMG juga punya induk yang kuat.

Sedang Andrew Franklin Hotama, Analis Bahana Securities, berpendapat, akuisisi IndoMet akan menambah produksi dan mendorong pendapatan ADRO. “Kami memprediksi laba bersih ADRO di 2017 dan 2018 akan naik 6% year-on-year, karena harga batu bara yang lebih stabil,” kata dia dalam riset 17 Oktober 2016.

Lantaran prospeknya menarik, Andrew mengerek rekomendasi ADRO dari hold menjadi buy, dengan target harga Rp 1.717 per saham. Sementara Anggun Trader merekomendasikan saham ini dengan target Rp 1.935.

Saran senada juga diberikan para analis untuk menyikapi saham PT Bukit Asam (PTBA) dan ITMG. PTBA ditargetkan akan segera mencapai Rp 14.575 sedangkan ITMG dipatok di angka Rp 18.275.

Selamat berinvestasi. n

Kami memprediksi laba bersih ADRO di 2017 dan 2018 akan naik 6% year-on-year, karena harga batu bara yang lebih stabil.

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

47

Pasar Modal Saham Bumi

Mengintip Gain BUMI Harga saham Bumi Resources sudah naik tinggi. Tapi masih bisa lebih tinggi lagi kalau seluruh rencana berjalan mulus.

TEKS Nikita Jagad Foto Riset

U

ntuk sementara, para investor yang mengempit saham PT Bumi Resource (BUMI), bisa menarik nafas lega. Sebab, Senin (28/11) lalu, proses restrukturisasi utang perseroan berakhir damai. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengesahkan hasil perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) itu.

Jika proses penyelesaian utang lancar, maka kegiatan operasional BUMI pun akan membaik dalam jangka panjang. Dan sentimen ini, menurut seorang analis, akan menempatkan harga intrinsik BUMI berada pada level Rp 608 per saham. Itu artinya, dibandingkan dengan harga yang terbentuk hari ini (1/12) masih ada ruang untuk penguatan sebesar 106%.

Perkiraan ini berdasarkan pada perhitungan harga historis batu bara di US$ 70 per ton. Padahal, harga sekarang (menurut Bloomberg) di ICE Future Exchange sudah meningkat lagi 5,68% menjadi US$ 104,25 per metrik ton.

Akankah harga bertahan terus di level tinggi? Kita nantikan saja. Yang jelas, setelah ratifikasi pengadilan, utang BUMI akan berkurang dari US$ 4,2 miliar jadi utang berkelanjutan sebesar U$ 1,6 miliar. Dan ini akan mengurangi beban bunga perseroan.

Seperti diketahui, skema debt equity swap jadi salah satu katalis positif yang mendorong harga saham BUMI menanjak dari Rp 50 ke Rp 300. Para pelaku pasar memperkirakan, ada kemungkinanselanjutnya harga berpotensi bergerak ke Rp 490. “Ini karena adanya kesepakatan swap di Rp 926,” kata seorang analis.

Seorang pelaku pasar lainnya juga memprediksi saham BUMI akan upside ke Rp 480 - Rp 520. Makanya, ia merekomendasikan beli.

Rekomendasi serupa diberikan Makky Dandytra, analis teknikal dari Samuel Sekuritas. Hanya saja pekiraannya tak muluk-muluk, dalam wakyu tiga bulam saham ini akan menuju Rp 330. “Tapi dalam jangka pendek, ada kemungkinan harga turun sampai Rp 260,” ujarnya.

Begitu pun Reza Priyambada, Senior Analyst Bi-

48

tambang batu bara

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

Pasar Modal Saham Bumi

naartha Parama, merekomendasikan buy BUMI untuk jangka pendek. Menurut dia, investor harus ingat, saham BUMI memiliki volatilitas tinggi. Tapi, Reza memperkirakan level Rp 350 kemungkinan akan tercapai sebelum libur natal tahun baru.

Komposisi pemegang saham baru Disetujuinya restrukturisasi utang, memang menjadi faktor yang membuat BUMI bersinar lagi. Manejemen menargetkan, tahun depan volume produksi mencapai 100 juta ton. Sedang harga jual rata-rata batubara diprediksi minimal 30% di atas harga pada tahun ini.

“Kami menyuplai batubara dengan kontrak pasokan jangka panjang, terutama untuk utilitas blue chip. Sudah 60% yang berkomitmen di sepanjang 2017,” kata Dileep Srivastava Direktur sekalilgus Sekertaris Perusahaan BUMI. Hingga September 2016, BUMI tercatat membukukan penjualan 65 juta ton batu bara termal. Nilai plus perusahaan ini adalah cadangan batu baranya yang sangat besar dan kalori tinggi.

Cuma perlu diwaspadai, proses restrukturisasi utang juga bisa saja tidak berjalan sesuai rencana. Tapi rencanarencana operasional yang akan dilakukan perseroan selepas proses penyelesaian utang menjadi katalis positif lain yang akan mendorong pergerakan saham BUMI. Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) diketahui beban BUMI mencapai Rp 135,78 triliun dari 270 kreditur. Rinciannya, sebesar Rp

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desember 2016

52,85 triliun dari 61 kreditur pemegang jaminan (separatis) dan Rp 82,92 triliun dari 146 kreditur konkuren.

Atas persetujuan PUPU ini, perseroan diharuskan tunduk dan menjalani perjanjian perdamaian yang telah disepakati. Salah satu klausul yang telah disepakati itu antara lain, utang BUMI yang akan dikonversikan menjadi saham dan surat utang baru.

Kemudian juga terkait rencana penerbitan saham baru (right issue) yang dijadwalkan paling lambat pada 30 Juni 2017. Adapun harga saham sebagai debt to equity convertion itu pun disepakati sebesar Rp 926,16 per lembar, turun dari penawaran awal Rp 1.149.

Kelak, setelah right issue, kepemilikan saham BUMI akan berubah. Semula, dilaporkan ke BEI, 16,9% saham BUMI dikuasai oleh China Investment Corporation (CIC) dan publik 83,1% saham. “Setelah penerbitan saham baru, kepemilikan publik akan turun menjadi 55,2%,” ujar Dileep.

CIC akan memiliki 22,6% saham BUMI. Lalu pemegang senior notes 2017 memiliki 10,6% saham BUMI, sementara pemegang senior notes 2016 memiliki 4,6% saham.

Masih ada enam kreditur lain yang akan memiliki saham BUMI dengan kepemilikan di bawah 5%. Mereka adalah Credit Suisse fasilitas 1 (2%), UBS (0,8%), Axis Bank (0,8%), Deutsche Bank ((0,7%), Raiffeisen Bank International AG (1,2%), dan Credit Suisse fasilitas 2 (1,6%).

Nah, akankan semua rencana itu berjalan mulus? Ini yang perlu diwaspadai. n

49

inforeview

Serbu Bank BTN Sukses Kerek Dana Murah

Ciputra Pasarkan The Newton Apartment Perusahaan pengembang PT Ciputra Property Tbk (CTRP) meluncurkan proyek terbaru The Newton Apartment.

Rencananya, proyek ini mulai dipasarkan pada Desember 2016.

Pembangunan proyek apartemen ini direncanakan mulai 2017 dan ditargetkan rampung pada 2020.

The Newton merupakan apartemen yang berada di Ciputra World 2 Jakata. Apartemen ini ditujukan untuk keluarga muda dan kalangan profesional menengah atas yang bekerja di dekat kawasan CBD Kuningan.

Nantinya, The Newton Apartement akan terdiri dari 450 unit dengan luas lahan 3,8 hektare. Apartemen ini dibanderol sekitar Rp 42 juta-Rp 44 juta per meter persegi.

Artadinata Djangkar, Direktur Ciputra Grup usai acara peluncuran di Jakarta, Selasa pekan lalu mengatakan, perusahaan akan melakukan pre selling pada awal Desember 2016.

Dengan target penjualan 70%-80% sampai awal tahun depan.

50

CEO SML Premium Events, Abi Farman bilang, potensi pasar yang sedang mereka hadapi sangat besar. Sebab, menurut dia, banyak sekali orang-orang luar negeri yang ingin menyelenggarakan pesta pernikahan di Indonesia. Begitu juga dengan orang Indonesia, sudah mulai banyak tertarik menggelar pernikahan di luar negeri. n

FOTO Riset

PT Smailing Tour and Travel Services terus berinovasi untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis. Perusahaan travel ini segera meluncurkan bisnis baru yang bergerak di bidang event organizer (EO) dengan nama SML Premium Even.

SML Premium Even akan menyediakan layanan event-event spesial yang bersifat pribadi seperti pernikahan, perayaan ulang tahun dan lain-lain. Perusahaan ini akan menyasar turis-turis asing yang ingin menyelenggarakan event spesial di Indonesia dan juga melayani costumer dari Indonesia yang ingin mengadakan acara di luar negeri.

Anthony Akili, Presiden dan CEO Smailing Tour and Travel Services mengungkapkan, alasan pihaknya mulai menjajal bisnis EO berbalut wisata karena peluang pasarnya cukup besar. “Selama ini kita hanya fokus melayani korporasi,� katanya di Jakarta, Selasa pekan lalu.

perkuat struktur pendanaan di Bank BTN. Sejalan dengan suksesnya program undian ini, per akhir Oktober 2016, posisi dana murah Bank BTN mulai menunjukkan pergerakan positif. Dana murah (current account and saving account/CASA) perseroan pada 31 Oktober 2016 mencapai Rp 66,66 triliun atau naik Rp 3,09 triliun dari Rp 63,56 triliun di akhir Agustus 2016. n

Dia mengatakan, proyek ini juga bisa menjadi daya tarik investor karena diklaim memberi imbal balik sekitar 12% per tahun. The Newton akan menyediakan tipe studio berukuran 23 meter persegi, 42 meter persegi, dan 62 meter persegi. Harganya berkisar Rp 880 juta sampai Rp 2 miliar. n

FOTO riset

Smailing Tour Garap EO

FOTO Infobank News

P

T Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kembali sukses mengerek posisi dana murah dan memperkuat struktur pendanaan perseroan usai meluncurkan program undian Serba Untung (Serbu) BTN 2016.

Serbu BTN merupakan kelanjutan program undian sejenis yang sukses digelar pada tahun lalu. Program ini digelar mulai 1 September 2016 hingga 31 Agustus 2017 dengan total hadiah mencapai Rp18 miliar.

Direktur Consumer Banking Bank BTN Handayani di Jakarta Rabu pekan lalu mengatakan program undian Serbu BTN merupakan bentuk apresiasi perseroan kepada nasabah Tabungan Batara BTN. Selain itu, program ini juga dihelat untuk meningkatkan penghimpunan tabungan sekaligus mem-

reviewweekly 16 Tahun VI | 5-11 Desembar 2016

SISIPAN

RP 25 TRILIUN PAJAK BATU BARA RAIB

ARAB SAUDI MENGEJAR BISNIS

PRABOWO MENANG

SI MANIS YANG MENGGEROGOTI DUNIA

®

1-7 JULI 2013 MAJALAH EKONOMI & BISNIS

44 » TAHUN II RP 20.000