Freeport di Tangan Jenderal

MailBOX

http://www.majalahrevieweekly.com Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady

Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo Redaktur: sri wulandari reporter: Setyo Adhi Nugroho, Lucky Benyamin, Badrul redaktur foto: dahlan rebo pahing REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta Desain & layout: Rizky Pratama

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady marketing: Selvi tan, adeline, Irma Irawati HR & GA: Iriene Mielani Admin: Eko Endarsono, Yunita Wirawan, Asih (admin Sales) alamat redaksi: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063

Cover: erbhayu ilustrasi: dendrian

Jangan Percaya Rush Money Kehidupan berbangsa dan bernegara sedang diuji. Ujian pertama datang dari isu penistaan agama yang akhirnya menyeret Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka. Isu bernuansa pilkada ini tak hanya menimbulkan kegaduhan di kalangan elite, tapi juga memicu keresahan di akar rumput.

Apalagi setelah muncul gelombang unjuk rasa 4 November yang sempat diwarnai kericuhan. Ujian pertama belum lekang, muncul ujian kedua. Di media social (medsos) sekonyong-konyong beredar viral berupa ajakan agar masyarakat menarik uangnya di bank sebelum 25 November.

Ajakan tersebut bersifat masif, terencana, dan terorganisasi. Pesannya sangat jelas, yakni menuntut agar aparat menahan Ahok dan supaya Presiden Jokowi tidak melindungi mantan koleganya itu saat ia menjabat DKI-1.

Ujian pertama dan kedua sejatinya adalah isu politik yang ditarik ke isu ekonomi.

Kedua-duanya memiliki muatan yang sama, yakni menekan, memaksa, dan mengintimidasi pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga peradilan agar menabrak ramburambu hukum dan bertindak sesuai kehendak para penuntut. Apakah mereka akan serta-merta menghentikan tuntutannya bila Ahok ditahan? Belum tentu. Bisa jadi mereka akan meminta hal lebih besar.

Karena itu, pemerintah dan aparat ke-

4

amanan menuruti kemauan mereka.

Irfan M Salemba Jakarta Pusat

alamat Sales & Marketing Communication: Jl. Bendungan Jatiluhur No. 26 Bendungan Hilir - Jakarta Pusat 10210 Telp: 021-570 4479 • Fax: 021-570 4473 penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

Menjaga Stabilitas Ekonomi

SuratMingguini

Kebijakan Bank Indonesia (BI) tahun depan yang konsisten mengarahkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sangat strategis. Dalam kondisi dunia yang belum menentu, stabilitas memegang peran penting untuk menopang daya beli masyarakat dan mengalokasikan sumber daya secara efisien.

Berikutnya, pertumbuhan ekonomi pun bisa melaju lebih cepat. Arah kebijakan BI tersebut akan diwujudkan dengan mengoptimalkan bauran tiga pilar kebijakan utama BI, yakni kebijakan moneter, mikroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan rupiah. Kebijakan moneter tetap difokuskan pada upaya memelihara stabilitas makroekonomi yang sudah tercipta.

Kebijakan stabilisasi ini sangat penting terkait upaya BI mendorong kembali pertumbuhan kredit, yang hingga akhir September tahun ini hanya 6,5% year on year dibanding sekitar 11,1% periode sama 2015. Dana pihak ketiga (DPK) ditargetkan nantinya juga bisa meningkat hingga 9-10%, dari saat ini yang 3,15%.

Dengan mendorong pertumbuhan kredit, bank sentral Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan bisa mencapai 5,0-5,4%, dengan topangan terbesar permintaan dalam negeri.

Persoalan harga gas di Indonesia menjadi masalah klasik yang tak kunjung selesai. Tingginya harga gas sudah lama dikeluhkan industri pemakai gas dalam jumlah besar. Harga harga gas yang tinggi membuat biaya produksi sektor industri manufaktur Indonesia lebih mahal disbanding negara lain. Akibatnya, industri manufaktur kita sulit bersaing.

Tekad pemerintah untuk menurunkan harga gas sudah dimulai dengan diterbitkannnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi pada 10 Mei 2016. Kemudian, disusul dengan keluarnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu yang mulai diundangkan pada 22 Juni 2016.

Dunia usaha nasional wajar menuntut penurunan harga gas karena memang harganya lebih mahal dibandingkan negara-negara tetangga. Harga gas yang diinginkan sektor industri nasional berdasarkan nilai keekonomian semestinya sekitar US$ 3-4 per mmbtu. Dengan harga seperti ini industri nasional bisa bersaing dengan produk impor.

Ferhat Jalan Salemba Tengah Jakarta Pusat

Benny S Pasar Minggu Jakarta Selatan

Kemelut Harga Gas

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 Nov-4 Des 2016

Contents

headline LaporanUtama 9 FREEPORT DI TANGAN JENDERAL Kenapa Frerport kembali menunjuk seorang pensiunan jenderal untuk memimpin perusahaan yang berlokasi di Papua tersebut?

Bisnis

Makro

18 Geliat Bisnis Animasi

Industri animasi Indonesia semakin berkibar

30 Membenahi Mesin Duit Negara

setelah banyak anak muda masuk ke bisnis ini.

Karya mereka mendapat banyak pesanan dari Amerika Serikat dan Eropa.

Setelah kenaikan remunerasi gagal menekan hasrat korupsi, Menteri Keuangan berniat mereformasi Ditjen Pajak. Hati-hati, bisa berdampak pada penerimaan pajak.

33 Boleh Optimistis, Tapi Jangan Takabur

Keuangan 36 Upaya Penyelamatan AJB Bumiputera 1912

20 Semoga Harga Ponsel Bisa Murah

Jika rencana akuisisi oleh Evergreen batal, OJK akan membentuk konsorsium untuk menyelamatkan AJB Bumiputera. Seluruh asuransi BUMN akan jadi anggota konsorsium?

Sisipan 24 Tit For TAt

China siap membalas perlakuan AS, jika negeri itu benar-benar menerapkan sistem yang proteksionistis.

Indonesia tetap akan menjadi pihak merugi.

39 Perang Terbuka Segera Dimulai

Pasar Modal 42 Kemelut Masih Berlanjut Bursa dikepung oleh sentimen negatif dari dalam dan luar negeri. Investor sebaiknya wait and see.

44 Meneropong Kembali Saham Infrastruktur

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

editorial Ada Apa Indonesia

D

alam tiga minggu terakhir ini, presiden kita tampak supersibuk. Bukan cuma ngurus negara. Presiden Joko Widodo repot olen urusan melobi kolega-kolega politiknya. Banyak yang dikorbankan, memang. Selain memakan waktu, urusan lobi-melobi ini mengharuskan presiden menyesuaikan diri dengan pihak-pihak yang didekatinya.

Dengan Prabowo Subianto, misalnya. Presiden harus bisa naik kuda lantaran tuan rumah, yang notabene merupakan rivalnya di Pilpres lalu, menghormati tamunya dengan cara seperti itu. Jadi, bukan karena ada istilah “lebaran kuda” seperti yang diungkapkan mantan Presiden SBY sebelumnya.

Lantas dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, dalam Kongres ke-17 Muslimat NU, Presiden Joko ‘ter-

Semua kerepotan itu, dilakukan Presiden demi mendinginkan suasana politik di Jakarta yang— katanya—agak menghangat.

Kalau dicuekin, kehangatan itu akan berubah menjadi panas dan disusul dengan demonstrasi yang menjurus ke arah kudeta atawa makar.

8

paksa’ harus mau menabuh rebana bersama shohibul hajat. Padahal, sejak kecil, mungkin Jokowi belum pernah naik kuda atau menabuh rebana. “Ya Nabi salam alaika..dung ..dung ..dung..”

Cukup? Belum. Karena yang dilobi banyak pihak, presiden juga menyelenggarakan acara makan siang bersama. Lagi-lagi bersama sejumlah tokoh partai politik. Pernah suatu hari, Presiden Jokowi menyelenggarakan acara makan siang sampai tiga kali. Hebat. Tapi, entah, bagaimana keadaan perut Pak Presiden setelah selesai acara itu.

Semua kerepotan itu, dilakukan Presiden demi mendinginkan suasana politik di Jakarta yang—katanya—agak menghangat. Kalau dicuekin, kehangatan itu akan berubah menjadi panas dan disusul dengan demonstrasi yang menjurus ke arah kudeta atawa makar.

Memang awal kerepotan presiden itu bermula dari informasi yang diperoleh intelijen, yang menyebutkan ada rencana makar oleh pihak-pihak tertentu.

Keterangan itu, konon, diperoleh dari rapat-rapat rahasia yang dilakukan oleh aktivis demonstrasi.

Tidak jelas, siapa yang menyeponsori atau memelopori kegiatan tersebut.Tapi yang membuat heran bin aneh, aparat tidak atau belum menangkap seorang pun dari hasil penelisikan tersebut. Padahal, biasanya, begitu ada gejala makar atau percobaan kudeta lazimnya, ada orang yang ditangkap. Bisa sebagai penggerak atau pelaksana lapangan. Apakah aparat takut? Atau mungkin penggeraknya seorang petinggi negeri? Wallahualam.

Yang jelas, mungkin karena telah digembar-gemborkan sejak dini, demo yang menjurus kudeta itu tidak terjadi. Paling tidak, tanggal 25 November—seperti yang dijanjikan— tak ada demonstrasi yang berarti.

Ajakan rush money yang disebarkan di media sosial pun, terbukti tak mempan. Orang tidak menarik uangnya di bank. Dan, bank-bank pun bisa beroperasi dengan tenang. Kini, khalayak tinggal menunggu apa yang akan terjadi pada 2 Desember ini, akankah demo besar-besaran terjadi?

Kalau jawabnya, ya, berarti upaya Jokowi sia-sia dan rakyat Indonesia yang akan menderita. Sebab, bagaimanapun, aksi-aksi semacam itu pada akhirnya mengorbankan kepentingan masyarakat bawah yang mencari makan. Sementara kalangan berduit, apapun yang terjadi, tetap bisa hidup tenang.

Akankah kita mengorbankan si kecil? n bk

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Kenapa Frerport kembali menunjuk seorang pensiunan jenderal untuk memimpin perusahaan yang berlokasi di Papua tersebut?

TEKS Setyo Adhi Nugroho dan Badrul

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

9

kaman itu disebut-sebut pula nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Maroef kemudian diberitakan mengundurkan diri dari Freeport Indonesia sejak 18 Desember 2015, atau sekitar sebulan setelah kasus “Papa Minta Saham” menjadi isu nasional.

Sejak beroperasi di Papua, Freeport Indonesia memang dikenal cukup akrab dengan militer Indonesia. Akhir tahun 2010, perusahaan itu digoyang oleh bocoran WikiLeaks tentang pengakuan eksekutif senior mereka yang menyebutkan Freeport Indonesia telah membayar TNI dan pejabat polisi untuk mengamankan operasionalnya. Pengakuan itu dimuat oleh media Australia, Sydney Morning Herald, Kamis, 23 Desember 2010.

Disebutkan di berita itu, dalam sejumlah kawat diplomatik

Penunjukan Chappy sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia mengundang perdebatan dan pertanyaan dari penggiat HAM di Papua. Mereka menanyakan alasan pemerintah menyetujui Chappy, karena sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan agar Papua mempersiapkan putera daerah untuk posisi tersebut.

Penjagaan keamanan di area PT Freeport Indonesia: Dibutuhkan sosok yang bisa menjamin keamanan.

10

foto: Antarafoto

S

etelah kosong selama 10 bulan, PT Freeport Indonesia akhirnya memiliki kembali pemimpin. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim ditunjuk menjadi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, menempati posisi yang ditinggalkan Marsekal Muda TNI (Purn.) Maroef Sjamsoeddin.

Pengumuman itu disampaikan President and Chief Executive Officer Freeport McMoran, Richard C. Adkerson dalam memo yang dikeluarkan Sabtu, 19 November 2016. Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, penunjukan tersebut dilakukan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Indonesia.

Dalam Interoffice Memorandum Freeport yang diterima Review Weekly pekan lalu disebutkan, Chappy telah menjadi penasihat senior Freeport Indonesia sejak sejak Agustus 2016.

Penunjukannya sekaligus mencatatkan Chappy sebagai jenderal purnawirawan kedua menjadi orang nomor satu di Freeport Indonesia setelah Maroef yang juga berasal dari TNI dan pernah menjabat Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Maroef menjabat sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia sejak 7 Januari 2015 menggantikan Rozik Boedioro Soetjipto, mantan Menteri PU di zaman pemerintahan BJ Habibie. Rozik sendiri menjadi bos Freeport Indonesia sejak 27 Januari 2012.

Maroef adalah pejabat militer pertama Indonesia yang menduduki pucuk tertinggi di Freeport Indonesia. Tapi dia tak lama memegang jabatan itu. Menjelang akhir tahun lalu Maroef tersandung kasus “Papa Minta Saham” menyusul rekaman pembicaraannya dengan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (dulu ketua DPR) dan Reza Chalid. Dalam re-

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Kedubes Amerika Serikat di Jakarta terungkap, manajer senior perusahaan mengadukan tentang korupsi yang merajalela di pejabat kabupaten dan provinsi, yang membuat kecewa masyarakat Papua dan merusak citra Freeport yang telah membayar pajak dan royalti kepada Pemprov.

Lima tahun sebelumnya, Rabu, 28 Desember 2005, AFP memberitakan Freeport Indonesia telah membayar jutaan dolar AS ke pejabat TNI dan Polri di Provinsi Papua. Mengutip berita dari New York Times, kantor berita Prancis itu menulis, sejak tahun 1998 hingga 2004, Freeport Indonesia memberikan hampir US$ 20 juta untuk pejabat-pejabat tingkat tinggi kepolisian dan militer Indonesia serta unit-unit militer. Sejumlah nama pejabat polisi senior RI yang menerima dana itu juga disebut-sebut dalam artikel itu, tapi Freeport Indonesia membantah soal pemberian dana tersebut.

Menurut mereka, militer dan polisi telah memberikan lingkungan kerja yang aman bagi 18 ribu lebih karyawan dan pekerja kontrak perusahaan. “Tidak ada alternatif untuk ketergantungan kami pada militer dan polisi Indonesia dalam hal ini,” demikian bunyi pernyataan Freeport saat itu.

Seperti telah dikemukakan di atas, Chappy yang lahir pada 17 Desember 1947 pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) periode 2002 - 2005.

Latar belakang pendidikan Chappy adalah lulusan AKABRI

Daftar Presiden PT Freeport Indonesia 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Forbes Wilson (1966-1973) Ali Budiharjo (1973-1986) Usman Pamuntjak (1986-1991) Hoediatmo Hoed (1991-1995) Andrianto Machribie (1995-2006) Armando Mahler (2006-2012) Rozik B. Soetjipto (2012-2015) Maroef Sjamsoedin (2015-2015) Chappy Hakim (2016)

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Pemegang Saham PT Freeport Indonesia

Udara tahun 1971. Selain itu, dia pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara, Sekolah Staf dan Komando Gabungan serta lembaga ketahanan nasional.

Setelah lepas dari dinas militer, dia lebih banyak menulis buku. Hingga kini, karyanya berupa 15 buku utama tentang penerbangan dan pertahanan.

Dia pernah menjabat Ketua Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Selain itu, angggota staf ahli di Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan penasihat di Asosiasi Aircraft.

YANG BISA MENJAMIN KEAMANAN Hanya saja, penunjukan Chappy sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia mengundang perdebatan dan pertanyaan dari penggiat HAM di Papua. Mereka menanyakan alasan pemerintah menyetujui Chappy, karena sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan agar Papua mempersiapkan putera daerah untuk posisi tersebut.

“Beberapa waktu lalu Pak Luhut meminta menyiapkan.

Tapi setelah ada nama (putera daerah), malah orang lain yang dipilih,” kata Mathius Murib, salah satu penggiat HAM di Papua, seperti dikutip dari Cenderawasih Pos, Selasa (22/11).

“Kami pertanyakan alasannya, kami kecewa.”

Pengamat sosial politik Universitas Cendrawasih, Marinus Yaung menanggapi lebih elegan. Kata dia, jika dipertanyakan mengapa yang dipilih dari luar, itu karena Freeport bukan milik Indonesia, tapi milik Amerika Serikat. Negeri Paman Sam itu menganggap Freeport sebagai ‘negara bagian’ ke 51 sehingga semua dikendalikan Amerika Serikat.

“Aspirasi dari Papua ditampung dengan baik sampai di pemerintah pusat, namun selalu dimentahkan oleh Freeport karena daya tawarnya sangat lemah. Nah, pada era Presiden Jokowi inilah Kontrak Karya sengaja dihentikan karena Pre-

11

foto: Riset

Proses penambangan emas PT Freeport Indonesia di Papua: Semua dikendalikan dari kantor pusat.

Bahan Tambang yang Dihasilkan n Tembaga n Emas n Silver n Molybdenum n Rhenium Catatan: Selama ini hasil bahan yang ditambang tidak jelas karena hasil tambang tersebut dikapalkan ke luar Indonesia untuk dimurnikan, sedangkan molybdenum dan rhenium merupakan sebuah hasil samping dari pemrosesan bijih tembaga.

12

siden ingin membuktikan bahwa Indonesia bisa memiliki daya tawar yang tinggi untuk AS,” katanya.

Terlepas pro dan kontra, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Frerport kembali menunjuk seorang pensiunan jenderal untuk memimpin perusahaan yang berlokasi di Papua tersebut? Inilah yang kemudian menjadi teka-teki.

Menurut pengamat ekonomi dan energi dari UGM, Fahmi Radhi, Freeport memang bukan mencari figur profesional pertambangan, tetapi sosok yang bisa menjamin keamanan dan melancarkan lobi ke pemerintah untuk perpanjangan Kontrak Karya Freeport 2021. Sebab, Fahmi tak yakin Chappy mampu meningkatkan kinerja Freeport, karena pertambangan bukan bidang keahliannya.

“Lantaran pengelolaan tambang dan manajemen Freeport Indonesia sesungguhnya dikendalikan oleh manajemen McMoran dari kantor pusat USA,” kata Fahmi kepada gresnews. com, Minggu (20/11) malam.

Menurut dia, Chappy yang berlatar belakang militer memang bisa melobi berbagai kalangan, baik di eksekutif maupun legislatif. Namun diyakini, ia tidak akan mampu melobi Presiden Jokowi yang ingin soal pembicaraan perpanjangan Kontrak Karya Freeport dilakukan tahun 2019, atau dua tahun sebelum kontrak berakhir 2021.

Padahal dari sisi Freeport, kalau tidak ada kepastian perpanjangan kontrak, prospek Freeport Indonesia akan semakin terpuruk. “Tidak akan ada tambahan investasi, sehingga produksi menurun. Dampaknya, kinerja Freeport Indonesia akan merosot sehingga harga saham McMoran semakin anjlok mencapai titik nadir,” tegasnya.

TUGAS BERAT CHAPPY Kini, Chappy menghadapi sejumlah pekerjaan rumah. Pertama, penyelesaian divestasi 10,6% saham Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia. Saat ini, masih tahap negosiasi karena pemerintah keberatan dengan harga yang diajukan Freeport (lihat: Tarik Ulur Divestasi Saham).

Kedua, pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) karena hasil tambangnya wajib dimurnikan di dalam negeri. Jika tidak, maka Freeport tidak diizinkan mengekspor hasil tambangnya pada 2017. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun 2014 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.

Ketiga, perpanjangan kontrak Freeport Indonesia. Kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini sebenarnya akan habis pada 2021. Berdasarkan aturan, pembahasan perpanjangan kontrak bisa dilakukan minimal dua tahun sebelum kontrak berakhir atau tahun 2019. Tapi, Freeport menginginkan perpanjangan kontrak dibahas dan dikantongi sejak dini karena terkait dengan nasib investasinya dalam membangun smelter (lihat: Menguji Nyali Jokowi).

Dan, yang tak kalah penting, terkait tuntutan masyarakat agar Freeport lebih banyak berkontribusi untuk pembangunan di Papua. “Hingga saat ini banyak masyarakat Papua belum merasakan adanya realisasi itu dari pihak Freeport,” kata Fabby Tumiwa dari Institute for Essential Service Reform (IECSR). n

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Di tengah goyahnya perekonomian global, pertumbuhan negeri ini digadang-gadang masih bisa bermain di level 5%. Kalau melihat angka itu, mestinya, rakyat di negeri ini sudah hidup lumayan makmur.

Sayang, kemakmuran itu tidak terdistribusikan dengan merata. Jumlah fakir miskin masih dalam bilangan juta, begitu pun angka pengangguran.

Makanya, tidak aneh bila ada ribuan orang rela meninggalkan sanak keluarganya demi berburu emas. Kendati di tempat yang begitu jauh, Pulau Buru, Gunung Pongkor dan tempat lainnya. Mereka membawa mimpi yang sama, kaya berkat mendulang si kuning. Sementara, di timur Indonesia sana, tepatnya di tanah Papua, bangsa asing begitu leluasa mengeruk kekayaan negeri ini.

Siapa tak kenal Freeport-Mc Moran Copper & Gold Inc, yang berbasis di Amerika Serikat? Ini merupakan perusahaan tambang terbesar di dunia dengan keuntungan mencapai miliaran dolar AS. Freeport dengan kekuatannya, begitu bebas mengeruk emas di Grasberg, Mimika,

Timika yang disinyalir merupakan titik di mana terdapat cadangan emas terbesar di dunia.

Ketika Kontrak Karya (KK) II dibuat, 6 tahun sebelum KK I berakhir (1991), bargaining Indonesia sangat lemah. Hampir tidak ada pengawasan pemerintah terhadap produksi tambang ini, karena hanya 29% yang diolah di dalam negeri, sementara 71% langsung dibawa ke luar negeri, diluar pengawasan pemerintah.

Sudah jadi rahasia umum, KK di zaman pemerintah masa lalu serba korup. Prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat diabaikan.

Itu sebabnya, sejak awal kehadirannya di Mimika, Freeport telah memicu beragam konflik, utamanya dengan masyarakat adat setempat (Suku Amungme dan Komoro).

Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan UU 11/1967 mengenai PMA. Dan di tahun 2041, barulah Freeport kembali menjadi “milik” NKRI. Itupun kalau mereka sudah ‘ogah’ mengeruk tanah Papua lantaran emas sudah terkuras habis.

Ironisnya, negara tidak memiliki kontrol

foto: Riset

Emas di Papua Milik Siapa?

sama sekali atas kegiatan operasional perusahaan dan hanya berharap pada royalti yang besarnya ditentukan dalam KK tersebut.

Lalu siapa yang mendapat keuntungan lebih besar dari semua itu? Tentu saja yang mendapat “kue raksasa” ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pertambangan ini.

Lalu apa yang diperoleh masyarakat Papua?

Tetap saja kilau emas tidak menjadikan Papua berkilau. Keberadaan Freport tidak membawa berkah bagi masyarakat Papua. Justru sebaliknya banyak mendatangkan petaka. Penguasaan tanah adat masyarakat Papua terancam. Itu lantaran dalam satu klausul KK disebutkan, Freeport diperkenankan untuk memindahkan penduduk yang berada dalam area KK-nya. Padahal ketentuan itu bertentangan dengan UU No 5/1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria.

Belum lagi persoalan limbah Freeport telah menimbun sekitar 110 km2 wilayah Estuari tercemar, 20 – 40 km bentang sungai Ajkwa beracun, dan 133 km2 lahan subur terkubur. Hutan hujan tropis (21 km2) rusak dan daerah yang semula kering menjadi rawa.

Makanya, sudah pantas rasanya kalau kontrak karya Freeport ditinjau kembali. Biar kilau emas dinikmati anak-anak Papua, bukan orang lain. n

Demo warga Papua terhadap keberadaan PT Freeport Indonesia: Kilau emas tidak menjadikan Papua berkilau.

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

13

Tarik Ulur Divestasi Saham

D

TEKS Badrul

iam-diam, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang baru, Chappy Hakim sudah menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Ignasius Jonan. Dalam pertemuan itu dibahas dua hal, yakni masalah divestasi 10,64% saham Freeport dan pembangunan fasilitas pemurnian bahan tambang (smelter).

Khusus divestasi saham, Jonan sudah mengingatkan kepada Chappy. “Kami minta Freeport mempercepat divestasi 10,64% saham,� kata Jonan di Gedung DPR, Selasa pekan lalu.

Sekadar mengingatkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)

No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambagan Mineral dan Batubara, divestasi saham untuk perusahaan tambang asing dipecah menjadi tiga bagian. Pertama, divestasi 51% hanya untuk perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan. Kedua, divestasi 40% diwajibkan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan serta membangun smelter (pengolahan dan pemurnian hasil tambang). Ketiga, divestasi 30% diwajibkan kepada perusahaan yang kegiatan pertambangannya berada di bawah tanah.

Nah, karena kegiatan pertambangan Freeport dilakukan di bawah tanah (underground mining), maka perusahaan asal Amerika Serikat ini hanya diwajibkan melepas 30% sahamnya.

Pada tahap pertama, Freeport sudah menyerahkan 9,36% sahamnya ke Pemerintah Indonesia. Pada tahap kedua, Freeport sebesar 10,64% saham.

Pada Januari 2016, Freeport sudah menawarkan 10,64% sahamnya kepada Pemerintah Indonesia senilai US$ 1,7 miliar. Menurut Freeport, penetapan harga tersebut sudah melalui analisis nilai pasar

Area penambangan milik PT Freeport Indonesia: Pemerintah minta divestasi saham dipercepat.

14

foto: suara pembaruan

Divestasi 10,64% saham PT Freeport Indonesia hingga kini masih terkatungkatung. Mungkinkah lewat penawaran saham di bursa saham?

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

foto: Dahlan RP

yang wajar sesuai dengan hak jangka panjang dalam Kontrak Karya.

Namun penawaran Freeport itu tidak langsung disetujui pemerintah. Sebab, pemerintah melalui Kementerian ESDM meminta perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu untuk menghitung ulang harga saham yang merujuk pada mekanisme replacement cost.

Mekanisme replacement cost adalah biaya penggantian atas kumulatif investasi yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi sampai tahun kewajiban divestasi. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Namun perbedaan cara menilai saham itu tak kunjung menemui titik temu hingga saat ini. Alhasil, divestasi 10,64% saham Freeport terkatung-katung.

Sebagai informasi, Freeport wajib mendivestasikan 30% sahamnya kepada Pemerintah Indonesia hingga 2019. Saat ini, sebanyak 9,36% saham PT Freeport Indonesia sudah dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Kini 10,64% saham ditawarkan oleh Freeport. Adapun 10% saham lagi harus ditawarkan sebelum 2019.

tambang freeport

AMBIL ALIH FREEPORT Sebagaimana diketahui, sejauh ini, Kementerian BUMN telah menunjukkan kesiapannya untuk membeli 10,64% saham yang dilepas Freeport tersebut. Jika sebelumnya telah ditunjuk PT Aneka Tambang (Persero) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (persero), belakangan menyusul PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pihaknya telah membentuk tim dari empat perusahaan negara yang bergerak di bisnis mineral dan batu bara. “Kami sebagai BUMN melihat potensi tambang Freeport ini sangat besar. Makanya kami sangat berharap diberi kesempatan juga untuk membeli saham yang akan didivestasikan,” kata Rini beberapa waktu lalu.

Pembentukan tim dari empat BUMN ini bertujuan mensinergikan dan menyatukan kekuatan terkait divestasi saham Freeport yang nilainya selangit. Termasuk melakukan kajian dan evaluasi kemampuan BUMN dalam membeli saham divestasi tersebut.

Direktur Utama PT Inalum, Winardi, mengatakan bahwa pihaknya bersama BUMN lain tetap berminat mengambil 10,64% saham anak perusahan Freeport McMoRan tersebut. “Lho iya (tetap semangat). Ini kita kan dalam rangka Indonesianisasi,” kata Winardi.

Menurut Winardi, Komite Konsolidasi BUMN Pertambangan bersama Kementerian BUMN bakal melakukan kajian terlebih dahulu atas penawaran yang diajukan pihak Freeport. “Kan ada versinya masing-masing. Mereka (menawarkan) US$ 1,7 miliar itu asumsinya apa, parameternya apa,” lanjutnya.

Hal yang pasti, Komite Konsolidadi dan Kementerian BUMN masih menunggu surat penawaran resmi Freeport yang sudah diserahkan ke Kementerian BUMN. “Nanti akan kita evaluasi dulu secepatnya. Kan kita belum tahu suratnya bagaimana. Nanti baru dilakukan kajian. Baru setelah itu, direspons,” tambahnya.

Pandangan lain disampaikan Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), yang menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah justru mempersiapkan rencana strategis guna mengambil alih pengelolaan tambang di Timika tersebut.

“Selain itu, Freeport-McMoRan Inc sebagai induk usaha Freeport Indonesia, di ambang kebangkrutan, jika merujuk harga saham FCX mencapai titik terendah yakni sebesar US$ 4,31 per lembar. Padahal pada kurun waktu 2010-2011, saham FCX pernah mencapai US$ 60 per lembar. Jadi, perpanjangan operasi Freeport berarti pemerintah menolong dan memperpanjang nafas FreeportMcMoRan,” ujar Marwan.

Bagi Marwan, kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan tahun 1967 ketika Freeport pertama kali beroperasi. Saat ini, sumber daya manusia Indonesia lebih mumpuni dan siap mengelola tambang eks Freeport tersebut.

“Sekali lagi, skema pengambilalihan Blok Mahakam di Kalimantan Timur, bisa diterapkan untuk Freeport. Kita bisa mengelola tambang Freeport. Jangan merendahkan kemampuan anak bangsa,” ujarnya.

Pengambilalihan Blok Mahakam, seperti dikatakan Marwan, memang telah dilakukan Pemerintah Indonesia. Pada tahun 2014, pemerintah memutuskan, bahwa kontrak pengelolaan Blok Mahakam oleh Total E&P Indonesie tidak diperpanjang meski kontraknya baru berakhir 2017.

Pemerintah memutuskan pengelolaan Blok Mahakam dialihkan ke PT Pertamina (Persero). Sebagai kompensasi, Total E&P Indonesie bersama Inpex, boleh membeli 30% saham Blok Mahakam pasca berakhirnya kontrak tahun 2017.

Skema mana yang akan diambil alih pemerintahan Presiden Jokowi? Belum jelas. Hanya saja, kabarnya, Kementerian ESDM sudah membuka opsi pelepasan saham ke publik (initial public offering/IPO) untuk divestasi saham Freeport.

Opsi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian amendemen Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B). Opsi ini muncul setelah adanya pertemuan antara Menteri ESDM, Ignasius Jonan bersama petinggi KK dan PKP2B dua pekan lalu. n

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

15

foto: Radionewzealand.

James R. Moffett (saat itu Chairman Freeport-McMoran) bersama Menteri ESDM (saat itu) Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (ketika itu) Maroef Sjamsuddin: Ngotot minta perpanjangan kontrak.

Menguji Nyali Jokowi iat bangsa Indonesia untuk mengelola tembaga, emas, dan perak di areal pertambangan Erstberg dan Grasberg, Mimika, Papua, yang selama ini dikuasai PT Freeport Indonesia, tampaknya akan menjadi pertaruhan pemerintahan Jokowi-JK. Seperti diketahui, kontrak Freeport akan berakhir pada tahun 2021. Berdasarkan ketentuan yang ada, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini baru boleh mengajukan perpanjangan kontrak dua tahun sebelum 2021, atau tahun 2019, bertepatan berakhirnya pemerintahan Jokowi-JK. Freeport sudah beroperasi di Indonesia sejak 1967 dengan penandatangan kontrak karya (KK) Generasi I pada 7 April 1967.

Ketika KK II dibuat, 6 tahun sebelum KK I berakhir (1991), bargaining Indonesia sangat lemah. Hampir tidak ada pengawasan pemerintah terhadap produksi tambang ini, karena hanya 29% yang diolah di dalam negeri, sementara 71% langsung dibawa ke luar negeri, diluar pengawasan pemerintah. Bahkan periode sebelumnya,

100% dibawa ke luar negeri, sehingga pemerintah benar-benar tidak mengetahui berapa banyak emas yang dihasilkan Freeport.

Pemerintah juga seakan-akan nggak ngeh kalau emas yang dihasilkan Freeport berasal dari pertambangan tembaga yang dikategorikan sebagai ‘by product’ atau sampingan belaka. Dan, itu terjadi selama 28 tahun sejak mereka menggali di tahun 1967.

Tentu saja, itu berpengaruh pada bagi hasil yang sudah timpang itu. Baru pada tahun 1995, Freeport mengakui emas sebagai galian utama tambang mereka. Bahkan, ladang yang digarap Freeport itu diperkirakan merupakan tambang emas terbesar di dunia. Nilai cadangannya, ditaksir mencapai lebih Rp 1.500 triliun.

Itulah kenapa, Freeport minta kontraknya di Papua diperpanjang. Tanggal 9 Juli dan 7 Oktober 2015, Freeport mengajukan perpanjangan kontrak. Bahkan, James R. Moffett (saat itu Chairman Freeport-McMoran), perusahaan pemilik Freeport Indonesia itu sempat menemui Presiden Jokowi pada 2 Juli 2015. Tapi menurut Pasal 112B Ayat (2) PP No 77/2014, permohonan perpanjangan kontrak baru hanya bisa diajukan tahun 2019.

Anehnya, tanggal 7 Oktober 2015 Menteri ESDM, yang saat itu dijabat Sudirman Said, mengirim surat kepada Freeport. Isinya antara lain berbunyi: Pemerintah Indonesia akan menyelesaikan penataan ulang regulasi bidang mineral dan batubara agar lebih sesuai dengan semangat investasi bidang sumber daya alam di

16

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Apakah Jokowi berani mendepak Freeport setelah kontrak berakhir tahun 2021?

TEKS Badrul

N

DALAM POSISI KEPEPET Dengan aturan main ini, Freeport jelas dibuat repot. Sebab, mereka harus menunggu empat tahun lagi baru bisa mengajukan IUPK Operasi Produksi Perpanjangan. Padahal, masalah yang dihadapi induk usahanya di AS, Freeport McMoRan cukup serius.

Banyak kalangan menduga, sebenarnya bukan hanya investasi tambahan yang menjadi latar belakang Freeport ngotot minta perpanjangan kontrak sekarang. Tapi utang besar yang ditanggung Freeport McMoRan, yakni US$ 20 miliar. Itulah sebabnya, Freeport McMoran sampai rela melepas 8,8% sahamnya yang diakuisisi oleh pengusaha dari New York, Carl Icahn. Kini, Icahn menjadi pemegang saham terbesar di Freeport McMoran.

Hal inilah yang membuat Freeport sangat membutuhkan dana untuk membayar utangnya tersebut. Makanya, bisa dipahami kalau sekarang Freeport ngotot minta perpanjangan. Sebab, apa lagi aset berharga yang dimiliki selain tambang tembaga, perak, dan emas di Grasberg, Papua yang begitu berlimpah?

Artinya bisa dibilang, saat ini Freeport dalam posisi kepepet.

Perusahaan asal AS itu akan dihadapkan pada posisi ‘apa boleh buat’. Pilihannya, mengikuti keinginan pemerintah atau hengkang.

Dengan batas negosiasi yang hanya dua tahun sebelum kontrak berakhir, pemerintah bisa ‘memaksa’ beberapa hal strategis kepada Freeport. Misalnya, pembayaran royalti emas yang baru saja dinaikkan jadi 3,75%, nanti dinaikkan lagi menjadi 5%-10%.

Pemerintah tak perlu ragu mengenai besaran royalti ini. Sebab, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jelas-jelas mengamanatkan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Dengan waktu negosiasi yang mepet pula, pemerintah juga bisa memaksa Freeport dan perusahaan tambang asing lainnya harus ramah lingkungan, melakukan transfer teknologi, divestasi saham secara bertahap, dan lainnya. Perusahaan-perusahaan asing itu akan dihadapkan pada pilihan, ikut kemauan pemerintah atau kontrak berakhir, dan pergi?

Sesuai ketentuan yang ada, begitu kontrak tidak diperpanjang, semua perusahaan asing wajib menyerahkan semua asetnya yang ada di sini. Ibarat kata, mereka harus angkat kaki dengan cuma menjinjing koper, termasuk, tentu saja, Freeport Indonesia.

Kini, rakyat sedang menunggu keberanian Jokowi. n

foto: Riset

Indonesia. PT Freeport Indonesia dapat segera mengajukan permohonan perpanjangan operasi pertambangan….

Intinya, Sudirman Said ingin merevisi Pasal 112B Ayat (2) PP No 77/2014, terutama masa pengajuan permohonan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Perpanjangan dari 2 tahun menjadi 10 tahun sebelum berakhirnya kontrak karya. Menurut Sudirman, perubahan Pasal 112B Ayat (2) untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keuangan bagi pelaku usaha pertambangan, yang jangka waktu kontrak karyanya berakhir pada 2021.

Tapi, awal November 2015, pemerintah menunda revisi PP No 77/2014. Alasannya, saran dari Panitia Kerja (Panja) UU Minerba bahwa deregulasi aturan tambang harus menyeluruh. Alasan lainnya, kabarnya Presiden Jokowi marah soal masa pengajuan permohonan perpanjangan kontrak. “Undang-undangnya jelas.

Perpanjangan kontrak hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak karya habis, yaitu pada 2019,” kata Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Itu pun, Freeport harus memenuhi terlebih dulu lima syarat yang ditetapkan pemerintah. Pertama, Freeport harus terlibat aktif dalam pembangunan di Papua. Kedua, wajib menggunakan lebih banyak konten lokal dalam proses produksi. Ketiga, divestasi saham. Keempat, menaikkan setoran royalti kepada Pemerintah Indonesia. Kelima, wajib membangun smelter.

Kontrak Karya Freeport n 1967,

n 1989,

n 1991,

Kontrak Karya Freeport Indonesia ditandatangani berdasarkan UU 11/1967 tentang PMA. Pemerintah Indonesia mengeluarkan izin eksplorasi tambahan untuk 61.000 hektar.

Penandatanganan Kontrak Karya baru berlaku 30 tahun, atau sampai 2021.

Lima Poin Renegosiasi 1. Terlibat aktif dalam pembangunan di Papua 2. Pemanfaatan produk dalam negeri 3. Kewajiban divestasi saham kepada nasional 4. Penyesuaian tarif royalti 5. Membangun smelter 17

Bisnis Industri kreatif

Geliat Bisnis Animasi Industri animasi Indonesia semakin berkibar setelah banyak anak muda masuk ke bisnis ini. Karya mereka mendapat banyak pesanan dari Amerika Serikat dan Eropa.

D

TEKS Lucky Benyamin Foto Riset

i balik pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia, terselip industri animasi. Industri ini, bisa dibilang tumbuh subur di Tanah Air. Apalagi digawangi anak-anak muda kreatif.

Yogyakarta, menjadi salah satu basis pertumbuhan industri tersebut dan dinilai cukup potensial mendukung laju perekonomian nasional maupun daerah.

Jangan heran, bila Pemerintah Daerah Yogyakarta gencar memasarkan industri animasi karena potensi bisnisnya cukup besar. Menurut Asisten Bidang Ekonomi, Sekretariat Daerah, Pemda DIY, Didik Purwadi di Yogyakarta, pekan lalu, potensi besar pengembangan industri animasi itu telah ditunjukkan dengan munculnya produk animasi asal Yogyakarta yakni film animasi Battle of Surabaya dan Ajisaka.

Film animasi Battle of Surabaya dipasarkan melalui

jaringan distribusi Walt Disney Motion Pictures Group (The Walt Disney Company). Biaya produksi pembuatan film animasi yang dikembangkan Kampus AMIKOM Yogyakarta itu tidaklah sedikit dengan nilai jual antara US$ 10 juta hingga US$ 20 juta. Selain itu ada juga Tatsumi�, The Escape, dan Lakon Pada Suatu Ketika yang diunggah di Youtube.

Menurut Didik, industri animasi juga akan menjadi peluang bagi pengusaha lokal untuk bersaing di era Pasar Bebas ASEAN. Potensi industri animasi itu, diyakini mampu mengentaskan pengangguran dan kemiskinan di Yogayakarta. “Potensi lapangan kerja yang diciptakan industri kreatif, termasuk di bidang animasi cukup besar,� kata dia.

Film Battle of Surabaya.

Industri animasi Indonesia: Order berdatangan dari luar negeri.

18

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Bisnis Industri kreatif Asal tahu saja, industri animasi Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan. Tawaran order dari negara-negara Eropa juga sudah berdatangan. Yang menarik, sebagian dari order tersebut adalah dari produsen film-film besar dari Eropa dan Amerika Serikat. Jangan heran, bila studio-studio animasi telah berkembang relatif sangat cepat, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Batam.

Menurut data dari Kementerian Perindustrian RI, saat ini terdapat lebih dari 100 studio animasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan nilai ekspor subsektor film, video, fotografi, dan animasi pada tahun 2010 mencapai Rp 595 miliar dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2013 dengan nilai mencapai Rp 639 miliar.

Berdasarkan data di atas, Kementerian Perdagangan optimistis film animasi Indonesia dapat berperan lebih besar seiring makin tumbuhnya animasi Indonesia di dalam negeri.

Hal ini berarti Industri animasi Indonesia memiliki potensi yang besar, apalagi didukung dengan banyaknya sekolah animasi yang terus memberikan pasokan talenta.

Film animasi The Avengers: Age of Ultron yang cukup populer itu, melibatkan Rini Sugiarto dan film animasi Ant-Man melibatkan Ronny Gani. Beberapa film dan serial drama Jepang juga melibatkan studio animasi di Indonesia dalam proses produksinya. Beberapa kreator tersebut terlibat dalam pembuatan efek visual dan juga bagian colouring.

Potensi anak-anak muda ini sempat membuat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ketar-ketir. Soalnya, Kadin takut bila anak-anak muda yang kreatif tersebut akan dibajak dan diboyong ke luar negeri. Apalagi, kalau harus jujur, pemerintah belum sepenuh hati mendukung dan tak menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan.

BUKA BAGI ASING Wakil Ketua Umum Kadin bidang MICE dan Industri Kreatif, Budiarto Linggowijono sebulan yang lalu sempat mengusulkan agar bidang usaha animasi dan multimedia dibuka bagi penanaman modal asing. Investasi asing yang akan masuk ini bukan hanya sebatas menyetor modal, tetapi juga mencakup transfer pengetahuan (transfer knowledge).

Dengan masuknya asing di industri animasi dan multimedia, Indonesia akan memiliki daya saing tinggi di bidang industri kreatif berbasis teknologi informasi. Selain itu, sokongan modal asing juga diyakini dapat membantu industri kreatif dalam negeri bertahan hidup. Semakin banyak investasi di sektor tersebut, maka akan mencegah tenaga ahli multimedia dan animasi domestik pindah ke luar negeri (brain drain) akibat kondisi bisnis industri kreatif Indonesia yang tak mendukung.

Asal tahu saja, dengan jumlah penduduk 253 juta jiwa dan kelas menengah mencapai 30% serta rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1% dalam 10 tahun terakhir, maka potensi pasar animasi di Indonesia terbilang besar. Apalagi bila dikaitkan dengan pertumbuhan pasar industri media dan hiburan Indonesia yang juga sangat pesat, saat ini terdapat 826 layar bioskop, 13 terrestrial TV, 12 networking TV, dan 20 TV berbayar. Alhasil, potensi ini menjadi ladang subur bagi industri animasi Indonesia, Berbagai film animasi karya anak bangsa juga sudah ditayangkan di sejumlah stasiun televisi Indonesia, seperti film Keluarga Somat dan Petok Si Ayam Kampung di Indosiar, Si Entong dan Adit & Sopo Jarwo di MNC TV, serta Kiko di RCTI.

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag Nus Nuzulia Ishak mengatakan, permintaan produk animasi di dalam negeri sangat besar. Begitu juga permintaan produk animasi di pasar luar negeri, bahkan jauh lebih besar dengan nilai keuntungan yang menjanjikan. Secara nasional, geliat industri ini ditandai tingginya pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan dengan rata-rata di atas 10% per tahun selama periode 2010–2013.

Nah, sudah saatnya memang animasi Indonesia unjuk kekuatan. n

permintaan produk animasi di dalam negeri sangat besar. Begitu juga permintaan produk animasi di pasar luar negeri, bahkan jauh lebih besar dengan nilai keuntungan yang menjanjikan.

Film Adit & Sopo Jarwo

19

Bisnis Ketentuan impor

Semoga Harga Ponsel Bisa Murah Jika ponsel dirakit di Indonesia, harga ponsel bisa turun 15%.

TEKS Lucky Benyamin Foto Dahlan RP, erbhayu

B

ila tidak ada halangan, akhir tahun ini semua perakitan ponsel harus dilakukan di dalam negeri.

Itu artinya importir ponsel di Indonesia wajib memiliki pabrik perakitan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler yang bertujuan menekan angka impor ponsel.

Tentu saja, bagi konsumen, ketentuan itu sangat menguntungkan, karena bisa mereduksi harga ponsel hingga 15%. Penurunan harga itu, karena perusahaan penjual ponsel tidak perlu mengimpor dari luar. Menurut Ali Cendrawa, dari Asosiasi Penguasa dan Importir Telepon Genggam Indonesia, berdirinya pabrik perakitan ponsel di dalam negeri bisa menurunkan harga 10%-15% untuk se-

mua jenis ponsel.

Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito menyebut, sesuai dengan Permendag, setelah tiga tahun importir akan dievaluasi dan diwajibkan membangun pabrik di Indonesia. Pihaknya juga sudah sejalan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, serta otoritas Bea Cukai. Apabila ada importir yang belum memiliki pabrik perakitan pada akhir 2015, izin Importir Terdaftarnya (IT) otomatis dicabut oleh Kemendag.

Asal tahu saja, saat ini sedikitnya ada empat pabrik perakitan ponsel di dalam negeri, yaitu Polytron, Advan, Evercross dan Mito. Asiafone juga sudah mulai memberanikan diri untuk membuka pabrik perakitan produk ponselnya di Pluit,

Jakarta Utara dengan kapasitas produksi 100 ribu unit per bulannya.

Herman Zhou, Presiden Direktur Asiafone menyebutkan, total nilai investasi yang digelontorkan sebesar Rp 100 miliar untuk membangun gedung dan melengkapi peralatan yang diperlukan.

Samsung Corp juga sudah bersiap membenamkan investasi US$ 20 juta atau setara Rp 230 miliar untuk membangun pabrik perakitan ponsel di Jababeka di Bekasi, Jawa Barat.

Kata Warsito, ada sekitar 10 atau 15 produsen, yang bersiap membangun pabrik di Indonesia. Selain Samsung, ada Oppo, Harrier, Asus, Lenovo, Huawei dan sebagainya. Dan, apabila ketentuan itu sudah diberlakukan, kapasitas produksi telepon seluler domestik akan naik sebesar 25%-30%. Persentase tersebut setara dengan volume produksi ponsel mencapai 1,5 juta unit per bulan dari saat ini 1,2 juta unit. Hal ini diyakini bakal semakin menekan volume impor ponsel yang pada tahun lalu di kisaran 54 juta unit. Nantinya, pengetatan impor pada akhirnya bisa mendorong peningkatan kapasitas produksi domestik. n

Perdagangan ponsel: Produksi bakal naik.

20

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Bisnis Pariwisata

U

ntuk meningkatkan potensi wisata dan menggenjot perekonomian, sejumlah hotel Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sepakat menjalin kerjasama. Hotel-hotel milik pemerintah tersebut bekerja sama memperkuat dan membentuk jaringan perhotelan sehingga terwujud international change.

Untuk sinergi hotel BUMN digawangi PT Hotel Indonesia Natour yang bersinergi dengan PT Aero Wisata dan Patra Jasa.

Selama ini, hotel-hotel yang dimiliki BUMN jalan sendiri-sendiri. Padahal, cukup banyak perusahaan BUMN yang memiliki hotel. Direktur PT Hotel Indonesia Natour, Iswandi Said mengatakan, sinergi yang dilakukan ini untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai industri pariwisata kelas dunia. Targetnya sebesar 70% occupancy rate (tingkat okupansi/hunian kamar) untuk semua hotel. “Ini joint marketing bersama,” kata Iswandi.

Jumlah hotel yang masuk ke dalam sinergi hotel BUMN ini mencakup 26 hotel. Dua belas hotel di antaranya dikelola oleh PT Hotel Indonesia Natour. Hampir semua hotel pemerintah menempati nilai yang strategis, memiliki nilai sejarah yang punya makna dan cerita perjalanan negara, dan menyebar di kota-kota besar yang merupakan aset potensial dalamm meningkatkan industri pariwisataan nasional pada umumnya.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, BUMN memiliki kegiatan usaha yang bergerak di sektor terkait pariwisata seperti perhotelan, alat transportasi sampai pengelolaan daerah wisata. “Saya menaruh harapan besar kepada PT Hotel Indonesia Natour dapat lebih berperan aktif membantu mengembangkan hotel-hotel yang saat ini dikelola oleh BUMN lain, seperti Patra Jasa, anak perusahaan Pertamina dan hotel-hotel Aerowisata, anak perusahaan Garuda Indonesia,” kata Rini.

Toh, tak cuma BUMN hotel saja yang bersinergi. Setidaknya, tujuh perusahaan yang terdiri dari lima BUMN dan anak usaha BUMN sudah menandatangani perjanjian kerjasama sinergi BUMN Pariwisata. Yaitu PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development, PT Hotel Indonesia Natour, PT Kereta Api Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Patra Jasa dan PT Aero Wisata.

Hotel Indonesia: Menggenjot pariwisata.

Kongsi Besar Hotel BUMN Sejumlah hotel BUMN sepakat menjalin kerjasama untuk membentuk jaringan internasional.

TEKS Lucky Benyamin Foto Dahlan RP, erbhayu

Sinergi BUMN pariwisata ini memperkuat kerjasama di koridor Joglosemar (Jogja, Solo, Semarang), dalam rangka memperluas dan meningkatkan kesiapan untuk mendatangkan 2 juta wisatawan mancanegara dengan magnet utama Candi Borobudur. “Penandata-

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

nganan kerjasama ini merupakan bentuk sinergitas dalam upaya mengembangkan potensi wisata di wilayah atau kawasan tersebut. Mereka punya Joglosemar – Jogjakarta, Solo, Semarang. Mereka harus bersinergi untuk mengembangkan potensi itu,” tegas Rini. n

21

Bisnis Otomotif

WOW, LEXUS UX Bila disetujui untuk diproduksi, Lexus UX bakal menggunakan platform Toyota New Global Architecture, yang juga dipakai Toyota C-HR. TEKS Lucky Benyamin Foto Riset

A

khirnya, terjawab rasa penasaran itu setelah pabrikan mobil mewah asal Jepang ini menampilkan Lexus UX pada pameran Paris Motor Show 2016 di Paris, Perancis, akhir September lalu. Dirancang oleh ED2, pusat desain Lexus di Perancis Selatan, mobil konsep Lexus ini punya tampilan yang hampir mirip dengan saudaranya, C-HR. Diklaim sebagai Sport Utility Vehicle (SUV) kompak masa depan, mobil ini

22

kemungkinan akan menjadi model yang bakal menantang Audi Q2 dan crossover kompak Jerman lainnya. “Tantangan terbesar bagi setiap desainer manapun adalah menciptakan sesuatu yang baru dan tetap original, yang relevan dengan keinginan pelanggan dan merek. Secara keseluruhan, ini adalah produk yang punya potensi cukup dekat untuk memenuhi kriteria tersebut,� ujar Simon Humphries, Presiden ED2.

Dengan garis-garis desain yang tajam dan tongkrongan gagah, konsep ini

digadang-gadang akan dibekali kemampuan off-road, sekaligus nyaman dikendarai sehari-hari. Tentu saja, dengan tetap mengedepankan kepraktisan sebuah crossover.

Dengan tampilan buritan yang terkesan agresif dan kekar, wajah UX Concept begitu keren dengan desain spindle grille berukuran besar dipadu garis-garis tajam di sejumlah bagian.

Lexus menyebut pendekatan desain inside-out untuk konsep anyar ini. Mereka mencoba menawarkan sinergi kuat antara eksterior dan interior. Desain interior UX Concept sendiri didominasi garis-garis berbentuk sirip, yang tersebar mulai dari door trim, dashboard hingga konsul tengah dan tempat duduk.

Yang menarik dari kabin UX Concept ini, selain menampilkan nuansa modern dan futuristik, konfigurasi tempat duduk juga dibagi menjadi dua bagian terpisah.

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Bisnis Otomotif Untuk bagian depan merepresentasikan aura sporty dan atmosfer yang mengutamakan fokus pengemudi. Sementara bagian belakang lebih mengutamakan kenyamanan penumpang dengan sajian layaknya sofa lounge lembut.

Instrumentasi dashboard memberikan sentuhan tiga dimensi. Layar infotainment di tengah diposisikan agak tinggi di atas dashboard, sedangkan tombol-tombol kendali lebih dekat ke pengemudi sehingga kabin tampak lebih luas.

MENARIK PELANGGAN MUDA Lexus UX Concept tak lagi memiliki spion samping konvensional. Sebagai gantinya menggunakan “e-cameras” yang dapat mensimulasikan situasi di luar kendaraan. Motif sirip ikan tak hanya diaplikasikan pada konsul tengah, door trim dan kisi-kisi A/C, tapi juga pada pilar A, yang kontras dengan jendela bergaya electro chromatic.

“Kami ingin menciptakan genre baru dari crossover kompak, sebuah kendaraan yang dapat membuat sesuatu yang unik dari sudut pandang inovatif konsumen, dan tiga dimensi sehingga memberikan pengaman baru bagi konsumen,” kata Stephan Rasmussen, desainer di European Design Centre, ED2.

Tampanya, Lexus menempatkan UX Concept untuk bisa menarik pelanggan

muda lebih luas, dan pelanggan perkotaan (urban), yang baru masuk menjadi pelanggan Lexus.

Sayangnya, Lexus belum mengungkapkan mesin apa yang akan dicangkokkan pada UX Concept. Hanya saja, melihat bodinya yang tak terlalu besar, UX Concept sepertinya akan diposisikan di bawah Lexus NX. Bila disetujui untuk diproduksi, besar kemungkinan konsep ini akan menggunakan platform Toyota New Global Architecture (TNGA) yang juga dipakai Toyota C-HR. n

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Spesifikasi l Panjang l Tinggi l Lebar l Wheelbase l Kapasitas Tempat Duduk l Pelek

: 173,2 inci : 59,8 inci : 74,8 inci : 103,9 : Empat : 21 inci

23

China siap membalas perlakuan AS, jika negeri itu benar-benar menerapkan sistem yang proteksionistis. Indonesia tetap akan menjadi pihak merugi.

TEKS Nikita Jagad Foto Riset

24

reviewweekly reviewweekly 15 Tahun VI14| Tahun 28 November-4 VI | 21-27 November Desember 2016

Jika Trump membebankan tarif 45% pada impor China, maka perdagangan China-AS akan lumpuh.

Donald Trump

G

ajah bertarung melawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Peribahasa ini, tampaknya, sangat pas untuk diterapkan pada situasi pertarungan antara Amerika Serikat (AS) melawan Republik Rakyat Tiongkok atau China, yang akan dimulai awal tahun depan. Setelah Donald Trump dilantik menjadi Pesiden AS yang baru, dipastikan, akan terjadi tarik menarik perdagangan di antara dua negara.

Padahal, China sangat mengandalkan pasar AS untuk produk-produknya. Hingga kuartal III-2016 saja tercatat, barang-barang dari China yang mencapai 19% dari total impor AS. Makanya, terpilihnya Donald John Trump sebagai Presiden AS menjadi babak baru bagi hubungan AS dengan Republik Rakyat China. Selama kampanye lalu, Trump kerap melontarkan kata-kata pedas kepada China, dengan menyebut negara tersebut sebagai penjiplak, manipulator mata uang dan berencana menerapkan bea masuk 45% bagi produk China.

Kebijakan ini, kalau jadi dilaksanakan, tentu membuat China meradang. Global Times, sebuah surat kabar yang didukung Partai Komunis China, mencoba “mengancam balik” AS melalui opininya. Negeri Mao Tse-tung itu akan menyulitkan produk-produk AS yang ada di China, bila Trump jadi menerapkan tarif impor 45%.

“China akan mengganti pesanan Boeing dengan Airbus dari Eropa. Penjualan iPhone dan mobil AS di China

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Xi Jinping

akan mengalami kemunduran. China juga akan menghentikan impor kedelai dan jagung dari AS dan membatasi jumlah mahasiswa China yang belajar di AS,” tulis artikel Global Times.

Sementara itu, mengutip dari CNBC, pihak Apple enggan menanggapi surat kabar China tersebut. Namun, banyak pihak menyimpulkan China sedang mengambil strategi “pendekatan tit-for-tat” (balas membalas).

Perang dagang AS dengan China sendiri telah berlangsung sejak 2009. Ketika itu, Presiden Barack Obama menerapkan tarif 35% bagi produk China. Dan, China membalasnya dengan bea masuk tinggi terhadap produk mobil dan ayam dari AS. Menurut Global Times, atas

25

Ekspor Produk china ke luar negeri.

kebijakan itu, baik China dan AS sama-sama menderita kerugian. “Jika Trump membebankan tarif 45% pada impor China, maka perdagangan China-AS akan lumpuh,” tulis Global Times.

Namun, surat kabar China tidak yakin Trump yang berlatar belakang pengusaha akan menerapkan kebijakan di atas. Dan, menyebut itu hanya kampanye retorika Trump. Jagoan Partai Republik tersebut juga dinilai tidak akan bertindak naif yang akan memengaruhi sejumlah industri AS. Pabrik Pesawat Boeing di Amerika

JADI PELANDUK MATI Sementara itu, Nikkei Asian Review, Senin (14/11) menuliskan, Presiden RRC Xi Jinping menginginkan agar AS dan China mengatasi perbedaan mereka dan bekerja secara konstruktif untuk menghindari konflik dan konfrontasi. Xi, bahkan sudah memberi ucapan secara langsung atas kemenangan Trump.

Xi, katanya, ingin menghilangkan kata-kata “konflik”, “konfrontasi”, atau “perbedaan” dalam kamus hubungan AS-China. Meski ia mengakui adanya perbedaan antara kedua negara dan menyuarakan kesediaannya mencegah mereka dari berkembang menjadi konfrontasi serius. Sebab dampak dari konfrontasi— yang kemungkinan berlangsung lebih tajam—sudah kelihatan sejak dini. Mata uang China sempat menyentuh level terendah sejak krisis global tahun 2008.

Untuk negara berkembang, melemahnya mata uang negara versus dolar AS merupakan sinyal bahaya. Dalam keadaan normal, hal ini akan menimbulkan gejolak. Namun, Pemerintah China tidak terlalu khawatir, bahkan mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi mereka.

Menurut Standard Chartered Plc, proteksionisme berpotensi memicu lebih banyak penggunaan yuan. Di sisi lain, adanya tarif dapat mendorong People’s Bank of China untuk membiarkan yuan melemah.

26

“Jika proteksionisme tidak meningkat secara global, China mungkin akan membalas dengan penyusutan mata uang yang lebih besar,” kata Larry Hu, Ekonom Macquarie Capital. Ini tentu akan menjadi perang dagang yang menyakiti semua orang.

Memang, proteksi perdagangan yang digaungkan Trump dalam kampanye lalu, agaknya menjadi momok bagi aktivitas perdagangan global. Menurut analis dari Samuel Aset Management, Lana Soelistianingsih, Indonesia pun berpotensi terdampak kebijakan Trump, meski tak langsung. “Yang paling kena kalau Trump lebih protektif adalah ekspor China,” katanya Jika permintaan AS terhadap barang-barang China berkurang, maka permintaan China terhadap bahan mentah dan barang setengah jadi Indonesia juga akan turun. “Ekonomi China bisa melemah dan ekspor Indonesia (ke China) turun,” tambahnya.

Sebagai konsekuensinya lain, barang-barang dari China akan ditujukan ke pasar lain, termasuk Indonesia.

Sebagaimana diketahui, dengan skala ekonominya yang raksasa, AS merupakan negara importir kedua terbesar di dunia.

Sebagian besar impor AS berupa barang modal

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

(29%) dan barang konsumsi (26%). Selebihnya meliputi bahan baku industri (24%), kendaraan bermotor dan bagian-bagiannya serta mesin (15%), dan makanan-minuman serta pakan (5%).

Sikap proteksionis AS, juga secara langsung akan memukul Indonesia. Seperti diketahui, neraca perdagangan Indonesia pada Januari-September 2016, surplus US$ 5,67 miliar dengan total ekspor US$ 104,36 miliar atau lebih tinggi dari impor yang sebesar US$ 98,69 miliar.

Khusus untuk nonmigas, sebenarnya neraca perdagangan surplus US$ 9,7 miliar. Namun untuk migas memang defisit sampai US$ 4,04 miliar.

Nah, bila ditelusuri berdasarkan negara, Indonesia tercatat surplus dengan beberapa negara. Tiga terbesar adalah AS dengan US$ 6,28 miliar, India US$ 4,94 miliar, dan Belanda US$ 1,69 miliar.

Sementara itu, perdagangan Indonesia terhadap China masih saja defisit. China memang menjadi salah satu pasar terbesar ekspor Indonesia. Namun barang yang dipasok dari China jauh lebih besar. Defisit perdagangan dengan China tercatat US$ 12,28 miliar.

Nah, bila China berseteru dengan AS bukankah Indonesia akan menjadi pelanduk yang mati di tengah-te-

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Pelabuhan di Amerika.

ngah. Sebab, ekspor ke China akan makin menurun sementara barang-barang impor dari Negeri Tirai Bambu itu akan semakin membanjiri Indonesia. Ditambah lagi, AS pun akan mengurangi impornya dari berbagai negara, termasuk Indonesia. n

27

Barang-barang China di Indonesia.

Memperkuat Pasar di Luar AS dan Eropa RRT akan membangun jalur sutera modern. Ada harapan pembangunan infrastruktur lebih capat terlaksana.

Tapi risikonya, negeri kita semakin dibanjiri produk China.

TEKS Nikita Jagad Foto Erbhayu, Riset

M

enajamnya perang dagang antara AS dan RRT, sudah berlangsung sejak 2009. Dua pemerintahan negara ini saling balas dengan mengenakan bea masuk yang tinggi. Terakhir, Mei lalu, giliran AS membalas dengan meningkatkan bea impor baja China lebih lima kali lipat setelah menuduh mereka menjual produk di bawah harga pasar.

Pajak sebesar 522% khususnya diterapkan pada baja datar gulungan dingin buatan China, yang digunakan untuk pembuatan kendaraan, peti kemas pelayaran, dan konstruksi.

Keputusan Kementerian Perdagangan AS ini dikeluarkan di tengah peningkatan ketegangan perdagangan antara kedua negara terkait sejumlah produk, termasuk ayam.

28

Penghasil baja AS dan Eropa menyatakan China merusak pasar dunia dan merugikan mereka karena melakukan dumping sisa pasokan ke luar negeri. Pengajuan protes terpisah oleh sejumlah pembuat baja besar AS kepada International Komisi Perdagangan berusaha sama sekali melarang impor baja Cina.

Industri baja AS menyatakan sekitar 12.000 pekerja diberhentikan dalam setahun ini karena persaingan tidak adil China.

Sebenarnya, bukan hanya AS yang berang terhadap produk China, Uni Eropa juga. Makanya, negeri itu menerapkan tarif antidumping pada baja asal China dan Rusia untuk lima tahun ke depan sebagai upaya melindungi industri dalam negerinya terhadap over kapasitas yang terjadi.

Tarif tersebut berkisar antara 19,7%-22,1% untuk impor dari China dan 18,7%-36,1% untuk baja dari Rusia. Pemberlakuan tersebut dilaksanakan setelah industri manufaktur di Eropa meneriakkan komplain terhadap baja China yang membanjiri negaranya dengan harga di bawah pasar.

Namun, pukulan-pukulan tersebut tidak membuat Pemerintah China mati angin. Pusat perdagangan China sesungguhnya tersebar hampir di seluruh belahan dunia. Di sisi lain, China termasuk salah satu ne-

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

gara yang cukup efisien dalam melaksanakan kegiatan produksinya. Karena China mampu memproduksikan barang dengan harga jual yang sangat murah.

Bila dibandingkan dengan barang yang sama yang diproduksi oleh negara lain, biaya input produksi pun yang cukup murah. Jika ditambah dengan jumlah produksi yang cukup besar menjadi faktor pendukung bagi China untuk memproduksi barang dengan harga yang sangat kompetitif.

MENINGKATKAN INVESTASI Jadi, sekarang China tinggal memperkuat jalur-jalur perdagangannya untuk memasarkan barangnya yang kompetitif itu. China sedang gencar merajut jalur sutera modern antarnegara dengan semboyan “One Belt One Road.” Tentu saja, jalur sutera modern ini akan melintasi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Menurut Senior Economist United Overseas Bank Limited (UOB) Suan Teck Kin, kini China sedang mencari konektivitas dengan seluruh bagian di dunia.

Dengan jalur sutera modern tersebut, China menyusun rute-rute perdagangan baru, menghubungkan kawasan-kawasan yang terdekat dengan negara tersebut. One Belt One Road mencakup lebih dari 60 negara.

Tidak hanya itu, proyek raksasa China ini meliputi 60% populasi dunia, 40% Produk Domestik Bruto (PDB) global, dan 75% sumber daya energi dunia. “China kini sedang mencari konektivitas dengan seluruh bagian di dunia. Ada enam koridor yang menghubungkan China,” kata Suan pada acara media briefing ASEAN & Belt and Road: Connectivity di Jakarta.

Suan mengatakan, tentu saja China tidak menyusun jalur sutera modern tersebut secara cuma-cuma. Menurut dia, proyek One Belt One Road tersebut merupakan proyek strategis China, di mana Beijing ingin sumber daya dan produk-produk masuk ke China.

Di kawasan Asia Tenggara, China membangun proyek jalur laut. China sudah melakukan pembicaraan dengan Malaysia untuk membangun pelabuhan di Mala-

ka. Selain itu, dalam waktu dekat China akan membujuk Singapura, bahkan mungkin Indonesia untuk membangun proyek serupa. Sebab, China sudah membangun pelabuhan di Srilanka dan Pakistan.

Untuk mendukung jalinan jalur sutera modern ini, China menyalurkan dananya dengan membentuk berbagai bank pembangunan. Dana tersebut pun disebar ke berbagai negara yang masuk dalam peta jalur tersebut.

Lantas, apa dampak One Belt One Road tersebut bagi kawasan Asia Tenggara? Yang gampang terlihat adalah terdorongnya pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Suan menjelaskan, ASEAN masih tertinggal dibandingkan banyak kawasan negara dalam hal cakupan infrastruktur.

Asia Tenggara dapat memanfaatkan proyek besar China ini untuk mengembangkan infrastruktur mereka. Semakin meningkatnya perekonomian di kawasan tersebut, maka kebutuhan akan infrastruktur pun akan semakin meningkat pula.

Ini sesuai dengan yang diungkapkan Yang Jiechi, di Jakarta, Mei lalu. Menurut Anggota Dewan Negara China ini, pemerintahnya akan mencari solusi untuk mencari keseimbangan dalam hubungan bilateral. Salah satu caranya dengan meningkatkan investasi China di Indonesia. “Kami akan terus mendorong perusahaan-perusahaan kami aktif dalam proyek pembangkit listrik, jembatan, bendungan, dan lain sebagainya,” tuturnya.

Jiechi menyatakan kesediaannya meningkatkan investasi China di Indonesia, salah satunya dengan menaikkan nilai kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan People’s Bank of China (PBC), yakni dari 100 miliar yuan menjadi 130 miliar yuan (sekitar Rp 265,7 triliun).

“Kami berharap dapat memberikan dana hibah untuk beberapa proyek di Indonesia,” katanya.

Jadi, kalau benar begitu, kita tak perlu terlalu gentar dengan naiknya Trump. Tapi kita harus hati-hati dan waspada karena produk-produk buatan China akan semakin membanjiri pasar Indonesia. n

Pabrik tekstil di China

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

29

MAKRO Reformasi Ditjen Pajak

Membenahi Mesin Du Setelah kenaikan remunerasi gagal menekan hasrat korupsi, Menteri Keuangan berniat mereformasi Ditjen Pajak. Hati-hati, bisa berdampak pada penerimaan pajak.

B

TEKS bastaman Foto Dahlan RP

ak sebuah thrille. Silih berganti kasus pajak yang mencuat belakangan ini. Mulai dari pemerasan yang dilakukan oleh tiga pegawai

Kantor Pajak Kebayoran Baru III, kasus korupsi perpajakan yang melibatkan lima pegawai Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur I, pemerasan yang dilakukan seorang pegawai di Ditjen Pajak Pusat Jakarta, hingga suap yang menyeret Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak.

Mungkin, gara-gara serangkaian kasus pajak itulah Menteri Keuangan berniat membentuk tim reformasi perpajakan.

Ada lima hal yang akan dibenahi tim tersebut, yakni perbaikan sumber daya manusia, membuat sistem informasi dan database untuk meminimalkan tatap muka antara wajib pajak (WP) dengan pegawai pajak, perbaikan business process, perbaikan struktur kelembagaan, dan merampungkan revisi UU perpajakan (KUP, PPh, dan PPN).

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, berharap reformasi di Ditjen Pajak ini bisa mengurangi “tikus-tikus pajak.� “Ini dilakukan agar pegawai pajak tidak menganggap wajib pajak bermasalah sebagai lahan korupi, seperti yang

WP sedang mengurus SPT di kantor pajak: Bekerja setengah hati karena tidak dipercaya lagi.

30

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

MAKRO Reformasi Ditjen Pajak

uit Negara terjadi pada kasus yang menyeret Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak,” ujarnya. Tikustikus ini pula yang membuat Ditjen Pajak sering gagal dalam memenuhi target pajak.

Sri Mulyani boleh berharap. Hanya saja, memberantas tikus-tikus pajak juga bukanlah pekerjaan yang mudah. Buktinya, pada tahun 2010, Sri Mulyani pernah memperbaiki remunerasi pegawai pajak dengan satu alasan: membuat pegawai pajak tidak tergoda korupsi. Tapi argumen itu luluh lantak. Duit remunerasi yang mencapai triliunan rupiah itu ternyata hanya membuat pegawai negeri lain iri. Korupsi di kantor pajak tetap berjalan.

Handang Soekarno, Kasubdit Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak, mungkin bisa jadi contoh. Handang diduga menerima uang haram US$ 148.500 atau sekitar Rp 1,9 miliar dari Rajest Rajamohanan, Presiden Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKS). Menurut Agus Rahardjo, Ketua KPK, uang tersebut merupakan

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

pemberian tahap pertama dari komitmen Rp 6 miliar atas jasa Hadang yang menjanjikan akan mengilangkan kewajiban pajak EKS sebesar Rp 78 miliar.

Tapi Agus tidak yakin jika Hadang bermain seorang diri dan hanya dilakukan sekali ini saja. “Biasanya, orang yang sudah begitu pasti bukan perbuatan sekali,” ujarnya. Itu sebabnya, menurut Agus, KPK juga akan memeriksa atasan dan anak buah Hadang. Maklum, di atas Hadang masih ada kepala bagian, direktur, dirjen pajak, hingga Menteri Keuangan. Sementara di bawahnya ada kepala seksi.

AWAS, DEMORALISASI DAN DEMOTIVASI Kecurigaan Agus mungkin benar. Kasus Gayus Tambunan bisa bisa jadi contoh. Pegawai pajak kelas teri ini ternyata bisa mendapatkan duit haram hingga Rp 25 miliar. Padahal, di Ditjen Pajak, Gayus is nobody. Tapi, meski tak punya pengaruh apapun, ternyata pegawai golongan IIIA ini mampu mengurusi keberatan pajak yang sebenarnya wewenang Dirjen Pajak atau Menteri Keuangan.

Setelah perbaikan remunerasi gagal mengatasi korupsi di Ditjen Pajak, kini Sri Mulyani berjanji akan mengevaluasi seluruh kegiatan di institusi pajak, mulai dari perekrutan pegawai hingga membangun sistem deteksi dini bagi aparat yang berpotensi melakukan pelanggaran. Bahkan, bukan tidak mungkin, melakukan perombakan besar-besaran.

Namun pembenahan besar-besaran yang akan dilakukan Menteri Keuangan juga bukan tanpa risiko. Sebuah sumber mengatakan, salah satu pemicu penurunan penerimaan pajak adalah pembenahan dan mutasi di lingkungan Ditjen Pajak yang berlebihan. “Kadang seorang pegawai yang baru enam bulan ditempatkan di satu posisi, sudah dipindahkan ke posisi lain,” ujar si sumber.

Mutasi itu sering pula gagal menempatkan the right man in the right place. Syahdan, sejak kasus Gayus mencuat ke permukaan, banyak aparat yang resah. Mereka merasa tidak dipercayai oleh atasannya. Para aparat pajak pun bekerja setengah hati. Mereka tidak giat menggali pendapatan pajak.

Demoralisasi dan demotivasi aparat pajak ini jelas menjadi ancaman dalam mengejar target pajak.

Tapi, boleh jadi, itu hanya alasan untuk membela diri. Sebab, penurunan pajak tidak serta merta mencerminkan anjloknya performa aparat pajak. Penerimaan pajak juga tergantung dari produk domestik bruto (PDB) yang menjadi basis pajak. Oleh sebab itu, gagalnya pencapaian target pajak tak lepas dari kegagalan pemerintah dalam mendorong sektor riil yang menjadi penggerak utama PDB. Seorang pengusaha mengatakan, penerimaan pajak saat ini tidak bisa diandalkan lantaran banyak perusahaan yang kinerjanya anjlok. Selain itu, turunnya suku bunga bank juga menjadi penyebab. “Selama ini, pemerintah banyak penerima pendapatan dari pajak bunga deposito yang tinggi,” ujarnya.

Itu pula yang menyebabkan penerimaan pajak tahun anggaran 2016 diperkirakan hanya 86% dari target.

Melesetnya penerimaan pajak sudah pasti akan berdampak buruk terhadap perekonomian. Jika tahun ini penerimaan pajak diperkirakan Rp 219 triliun lebih rendah dari target, boleh jadi pemerintah harus memangkas alokasi anggaran untuk pembangunan, layanan masyarakat atau kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga terpaka harus lebih banyak menerbitkan surat utang (SBN) untuk menutup defisit anggaran yang semakin melebar. n

31

MAKRO Ekonomi 2017

Boleh Opimistis, Tapi Jangan Takabur Kalau menyimak data makroekonomi, memang kita pantas optimistis menyosong tahun 2017. Tapi sejumlah kalangan mengingatkan agar kita tidak terlalu percaya diri.

iklim investasi dan ketenaga kerjaan. Begitu pula dengan kepastian hukum. “Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih permanen,” ujarnya.

Kendala tersebut diakui Jokowi.

“Kelemahan kita ada di daya saing dan produktivitas. Kita harus fokus untuk membenahinya,” ujarnya. Untuk meningkatkan daya saing, tentu saja fokusnya pemerintah pada pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, dan mengurangi ekonomi biaya tinggi. Setelah itu, barulah kebijakan yang tepat untuk

TEKS Bastaman Foto Dahlan RP

I

ni adalah pernyataan yang amat pede.

“Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk bersikap pesimistis,” ujar Presiden Joko Widodo. Ia tak lantas berhenti sampai di sana. Presiden lalu menyebutkan sederet data makro ekonomi Indonesia, yang menurutnya, lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Ekonomi masih tumbuh dengan baik, tingkat inflasi rendah, dan defisit transaksi berjalan masih terkendali.

Boleh jadi, ketika mengucapkan kalimat itu di acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI), Selasa pekan lalu, banyak bankir dan pengusaha yang tidak sependapat dengan Jokowi. Bagaimana tidak?

BPS mencatat, akibat daya beli masyarakat negara tujuan ekspor tujun, ekspor Indonesia selama 10 bulan terakhir (Januari–Oktober) mengalami penurunan sebesar 8,04% menjadi US$ 117,09 miliar.

Celakanya, di saat pasar dunia tak lagi bisa diharapkan, pasar di dalam negeri juga ikut-ikutan melemah. Walaupun suku bungan acuan BI telah dipangkas beberapa kali, daya beli masyarakat tetap saja rendah. Penjualan mobil tumbuh 2,4%, penjualan rumah hanya naik 0,27%, penjualan semen turun 1,9%, tingkat hunian hotel turun 6,9%, sementara itu permintaan tekstil domestik turun 27%.

Makanya, jangan heran bila saat ini kapasitas produksi terpakai hanya 76,21%.

Di saat banyak perusahaan menurunkan produksinya, permintaan kredit pun menjadi melambat. Sepanjang Januari – September, kredit bank hanya tumbuh 2,9%.

Sebaliknya, kredit bermasalah (NPL) justru meningkat menjadi 3,1% (gross). Yang mencemaskan, PHK kembali membayangi para pekerja di Tanah Air. Kalau sudah begitu, seperti dikatakan Sri Mulyani, Menteri Keuangan, peneri-

32

maan pajak pun harus dikoreksi. Tahun ini, pemerintah terpaksa memangkas penerimaan pajak sebesar Rp 271 triliun, dari Rp 1.539,2 triliun menjadi Rp 1.320,2 triliun. “Realisasi penerimaan pajak hingga akhir 2016 diperkirakan hanya 86% dari target,” ujarnya.

Okelah, kita memang tidak boleh pesimistis. Mari kita lihat data BPS atau BI. Ekonomi sampai triwulan III masih tumbuh sebesar 5,02%. Sementara tingkat inflasi masih bisa dikendalikan di angka 3,1%. Neraca perdagangan pun masih mencatat surplus US$ 6,92 miliar. Jelas, itu merupakan kemajuan yang cukup membanggakan. “Ini merupakan lonjakan jauh bagi kita,” ujar Jokowi.

Tapi, kalau hanya mengandalkan birunya indikator makro ekonomi, rasanya sulit juga untuk optimis. Apalagi stabilitas makro bisa dengan cepat rontok. Jadi, wajar jika tidak semua orang bisa optimistis dengan penampilan data makroekonomi.

Salah satunya Achmad Baiquni, Direktur Utama Bank BNI. “Jangan cepat merasa puas,” ujarnya.

TAK CUKUP TAX AMNESTY Baiquni tentu tak mengada-ada. Sikap proteksionistis yang ditempuh Donald Trump, misalnya, tentu akan mengundang balasan para rekan dagang Amerika. Perang dagang ini dikhawatirkan bakal berimbas pada neraca perdagangan Indonesia. Turunnya pertumbuhan ekonomi global yang juga masih akan menekan harga komoditi primer.

Sedangkan penghambat dari dalam negeri, antara lain masalah infrastruktur jalan dan sarana pelabuhan. Juga pasokan gas dan listrik yang tak menentu, akan melemahkan investasi di tahun 2017. Baiquni meminta pemerintah untuk membenahi

Aktivitas di pabrik tekstil: Belum bisa tenang, walau makro ekonomi makin baik.

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

MAKRO Ekonomi 2017 mengarahkan perkembangannya secara bertahap.

Pemerintah memang sudah membuat berbagai kebijakan untuk merangsang perekonomian. Stimulus fiskal pun digelar lewat program tax amnesty. Sayangnya, stimulus fiskal yang sebagian besar diberikan lewat keringanan pajak itu lebih berpihak pada masyarakat berpendapatan menengah atas. Sebab, masyarakat bawah bukanlah pembayar pajak.

Artinya, stimulus itu tidak memberikan dampak yang signifikan untuk men-

dorong pasar dalam negeri.

Alhasil, makin sulitlah berharap ada rangsangan berarti dari stimulus fiskal.

Tapi berikap optimistis juga sah-sah saja.

Apalagi BI pun berani memperkirakan tahun depan ekonomi Indonesia bakal tumbuh 5,0 – 5,4%. Sebagai upaya menggenjot kredit dan pendorong pertumbuhan ekonomi, BI berjanji akan mengeluarkan aturan baru Giro wajib Minimum (GWM) averaging pada semester II 2017.

Dengan aturan baru ini, bank tak perlu lagi menjaga GWM primer tetap di level

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

6,5% setiap hari. Selain bank akan lebih leluasa dalam mengelola likuiditasnya, suku bunga bisa ditekan. Makanya BI begitu optimis tahun kredit bakal tumbuh 10% - 12%. Tapi, untuk saat ini, BI melihat pemilik uang masih wait and see. “Sekarang semua orang pesimistis dan takut untuk mengeluarkan uang,� ujar Agus.

Alasannya, lanjut Gubernur BI, orang menduga recovery ekonomi dunia akan membutuhkan waktu lama. Akibatnya, mereka menahan diri untuk menjaga aliran dananya. n

33

MAKRO TDL

Penerangan listrik di rumah penduduk miskin: Maaf, pemerintah sedang tidak punya uang.

Demi Keadilan atau S Tak Punya Uang Dengan alasan demi keadilan, tarif listrik bagi RTM golongan 900 VA bakal naik awal 2017. Subsidi yang ada memang tidak mampu menahan kenaikan tarif listrik.

TEKS Bastaman Foto Dahlan RP, Antarafoto

34

ungguh menyenangkan bila tarif dasar listrik (TDL) tidak perlu naik. Sayangnya, keinginan itu sulit terwujud untuk saat ini. Gara-gara penerimaan pajak sedang morat-marit, dalam APBN 2017 pemerintah hanya mampu menyediakan subsidi listrik sekitar Rp 45 triliun atau lebih kecil dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 65 triliun.

Kalau sudah begitu, kenaikan TDL pun tak dapat dihindari lagi. Itu sebabnya, tahun depan, tarif listrik pelanggan rumah tanggal kecil pada tegangan rendah (R1/TR) akan dinaikan antara 80% hingga 90%. Agar tidak memberatkan pelanggan, kenaikan akan dibagi dalam tiga tahap, mulai awal Januari hingga Mei 2017 (lihat tabel).

Kenaikan tersebut hanya berlaku bagi pelanggan R1/TR dengan batas daya 900

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

MAKRO TDL volt ampere (VA). Itu pun hanya akan diberlakukan kepada RI/TR yang tergolong mampu secara ekonomis atau rumah tangga mampu (RTM) tetapi masih menikmati subsidi. Padahal UU No. 30/2009 nyata-nyata menegaskan, untuk penyediaan tenaga listrik, pemerintah menyediakan subsidi bagi masyarakat tidak mampu.

Makanya, mereka yang memiliki kemampauan secara ekonomi memadai atau kelompok RTM sudah sewajarnya dikenakan tarif listrik yang memenuhi aspek keekonomian. Dengan cara begitu, aspek keadilan bisa lebih ditegakan. Apalagi golongan 450 VA dan 900 VA sudah sejak tahun 2003 tidak pernah mengalami kenaikan tarif listrik.

Dari perhitungan pemerintah, dari 23 juta R1/TR golongan 900 VA, ada sekitar 19 juta pelanggan yang tergolong RTM. Dengan kata lain, ada sekitar 4 juta pelanggan yang masih akan menikmati subsidi alias tidak mengalami kenaikan TDL. Subsidi juga masih akan diberikan kepada 22 juta pelangan R1/RT golongan 450 VA. Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), menilai kebijakan pencabutan subsidi secara bertahap sudah tepat. “Hanya saja kebijakan ini rawan penolakan,” ujarnya. Soalnya, penetapan jumlah pelanggan golongan 900 VA yang tergolong RTM didasarkan pada data dari Kementrian Sosial.

Pemerintah sebenarnya sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya penolakan dari masyarakat. Buktinya, seperti dikatakan Sujatmiko, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah telah membentuk Tim Posko Pusat Penanganan Pengaduan. “Pengaduan yang masuk akan diverifikasi apakah layak atau tidak untuk menerima subsidi,” ujarnya.

Terlepas dari soal itu, kelemahan dari kebijakan baru ini adalah masyarakat tidak lagi dipaksa untuk bersikap lebih berhemat atau menggunakan listrik seperlunya. Sebagai contoh, jika saat ini pemakaian 0 – 30 kWh dan 31 – 60 kWh masing-masing dikenakan tarif Rp 360/ kVA dan 582/kVA, nantinya akan dipukul sama rata, yakni Rp 1352/kVA. Kendati tarif listrik telah dinaikan, sebenarnya subsidi bagi RTM belum benarbenar habis. Sebab, biaya pokok produksi (BPP) listrik tegangan rendah pada Ok-

tober lalu saja sudah Rp 1.459,74 per kWh. Makanya, ada yang bilang bahwa kenaikan tarif listrik ini lebih karena pemerintah sedang membutuhkan dana yang cukup besar untuk melanjutkan pembangunan pembangkit listrik yang terbengkalai.

TERENDAH DI ASEAN Sekadar mengingatkan, saat ini ada 34 proyek pembangkit listrik yang pembangunannya mangkrak sejak 2008. Dari sejumlah tersebut, 22 di antaranya ternyata masih bisa dilanjutkan. Syaratnya, pemerintah harus mengeluarkan biaya tambahan Rp 7,5 triliun. Nah, dengan menaikan tarif lisrik bagi RTM golongan 900 VA, tahun depan pemerintah bisa menghemat subsidi listrik Rp 20 triliun.

Dana inilah yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan proyek pembangkit listrik yang mangkrak tadi.

Bagi PLN sendiri, pemangkasan subsidi listrik tadi sebenarnya dapat memangkas keuntungan. Maklum, dalam subisidi listrik sudah termasuk margin buat PLN. Padahal, menurut sebuah sumber, sebagai perusahaan berstatus persero, jamak bila PLN mendapatkan keuntungan yang memadai agar bisa dipercaya kalangan kreditor dan investor. Padahal, pendanaan dari investor dibutuhkan investor untuk meningkatkan distribusi listrik dan layanan.

Hingga semester I – 2016, PLN memang berhasil meraih laba bersih Rp 7,9 triliun. Tapi keuntungan sebesar itu

agaknya terbantu oleh turunnya harga minyak. Buktinya, meskipun konsumsi BBM hanya berkurang 0,6 juta kilo liter (21%) menjadi 2,2 juta kilo liter, biaya BBM justru turun sampai 44,52%. Alhasil, sampai sementer I, beban usaha PLN hanya naik 1,6% menjadi Rp 119,7 triliun.

Sementara pendapatan dari penjualan naik 3,5% jadi Rp 104,7 triliun.

Jika PLN makin dipercaya investor dan pasokan listrik terjamin, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pasti akan meningkat lagi. Faktanya, di hampir seluruh negara, pertumbuhan ekonomi linier dengan konsumsi listrik per kapita. Menurut Tumiran, anggota Dewan Energi nasional (DEN), saat ini rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia US$ 3.000 dengan konsumsi listrik sekitar 200 watt.

Bandingkan dengan Malaysia, misalnya. Penduduk negara jiran tersebut miliki pendapatan per kapita US$ 10.876 dengan tingkat konsumsi listrik sebesar 1.000 watt. Berarti konsumsi listrik di Malaysia sudah lima kali Indonesia. “Di negara-negara ASEAN, kita ke-6,” ujar Tumiran.

Menyedihkan, memang. Padahal, setiap kali konsumsi listrik naik 1%, maka pertumbuhan ekonomi juga dipercaya akan meningkat sebesar 0,5%. Jadi, jika listrik tersedia, pertumbuhan ekonomi bakal lebih terangsang. Pada gilirannya, pemasukan pajak bagi negara juga bertambah dan kesejahteraan rakyat secara merata akan terwujud. n

Kenaikan Tarif Listrik untuk RTM Golongan 900 VA Pemakaian

1 Januari – 28 Februari 2017

1 maret – 30 April 2017

1 Mei 2017

Beban Pemakaian Prabayar Beban Pemakaian Prabayar Beban Pemakaian Prabayar

(Rp/kVA/ (Rp/kVA) (Rp/kWh) (Rp/kVA/ (Rp/kVA) (Rp/kWh) (Rp/kVA/ (Rp/kVA) (Rp/kWh)

bulan) bulan) bulan) 0 – 30 kWh 31 – 60 kWh 26.000 >60 kWh

360 582 791 34.000 692

470 761 1.034 1.041

*)

1.352

1.352

Sumber: Kementerian ESDM *) Diterapkan rekening minimum

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

35

Keuangan AJB Bumiputera 1912

Upaya Penyelamatan Mengg Jika rencana akuisisi oleh Evergreen batal, OJK akan membentuk konsorsium untuk menyelamatkan AJB Bumiputera. Seluruh asuransi BUMN akan jadi anggota konsorsium?

R

TEKS Bastaman Foto Riset

encana PT Evergreen Invesco Tbk (GREN) mengakuisisi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 tampaknya sudah bulat, kendati tidak mudah dilakukan. Sebab, hingga kini belum ada kepastian ihwal sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mengambil asuransi tertua di Indonesia itu. Rencana right issue senilai Rp 30 triliun, juga belum mendapat lampu hijau dari OJK.

Padahal, bagi Evergreen, dana hasil penjualan saham baru tersebut cukup penting agar bisa mengakuisisi 99% saham PT Bumiputera Sembilan Belas Dua Belas (B1912), yang tak lain merupakan induk usaha dari AJB Bumiputera 1912. Tapi Adhie M. Massardi, Pengelola Statuter Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Bumiputera 1912, masih optimis akuisisi B1912 oleh Evergreen akan berjalan mulus.

Seperti diketahui, Juni lalu, AJB Bumiputera 1912 mendirikan B1912. Lalu diikuti dengan pendirian anak-anak usaha B1912, yakni PT Bumiputera Investama Indonesia (BII) dan PT Bumiputera Properti Indonesia (BPI). Kemudian, Oktober lalu, BII juga mendirikan anak usaha yang diberi nama PT Bumiputera Life Indonesia (BLI).

Kendati sampai saat ini belum beroperasi, nantinya B1912 akan tampil sebagai superholding yang bergerak di bidang usaha asuransi, properti, dan investasi. Sementara BII disiapkan menjadi induk usaha dari BLI, Bumida Bumiputera dan Bumida Bumiputera Syariah. Ada pun BPI akan menjalankan bisnis properti. “Mudah-mudahan pertengahan Desember depan sudah bisa beroperasi,� ujar Adhie.

Kantor AJB Bumiputera 1912: Bisa sakit lagi bila tidak mendapatkan investor.

36

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Keuangan AJB Bumiputera 1912

gebrak AJB Bumiputera 1912 Jika semuanya berjalan lancar, maka proses akuisisi AJB Bumiputera oleh Evergreen pun bisa dimulai. Memang, jalan yang ditempuh agak sedikit rumit dan berliku. Caranya, BLI akan mengucurkan pinjaman Rp 23,5 triliun kepada AJB Bumiputera. Sebagai jaminan, BLI mendapat kuasa untuk menagih premi lanjutan mulai 1 Januari 2017. Jadi, di sini, BLI tak ubahnya factoring atau anjak piutang.

Untuk membiayai pinjaman tadi, BLI akan meminjam dana dari BII. Ada pun BPI akan menyiapkan dana sebesar Rp 6,5 triliun untuk mengambil properti dan saham anak usaha AJB Bumiputera di bidang properti. Sebagai perusahaan baru, BII dan BPI tentu akan mengandalkan sumber pendanaan dari sang induk atau B1912.

Untuk mendapatkan dana, B1921 rencananya akan menjual 99% sahamnya senilai Rp 30 triliun kepada PT Pasific Mulia Industri yang merupakan anak usaha dari Evergreen.

Nah, dana sebesar itulah yang sedang diupayakan Evergreen dari bursa lewat penerbitkan saham baru. Rencananya, Evergreen akan menerbitkan 93,88 miliar saham baru dengan nominial Rp 100 per saham. Setiap pemegang saham GRE berhak membeli satu saham baru.

Masalahnya, rencana besar itu terancam berantakan. Gara-garanya, ya itu tadi, OJK belum juga memberikan lampu hijau. Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dalam rangka program nasional itu, Asabri inves sedikit-sedikit ke perusahaan induk AJB Bumiputera.

Yang jelas kami beli sahamnya di bawah valuasi perusahaan.

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan bahwa masih akan melakukan klarifikasi. Terutama penggunaan dana hasil right issue. “Karena jumlahnya sangat besar, kami ingin tahu pengunaan dari dana hasil right issue,� ujarnya.

Membentuk konsorsium Kalau pun restu dari OJK sudah ke luar, bukan hal yang mudah bagi Evergreen untuk meraup dana hingga Rp 30 triliun dari pasar modal. Sebab, pasar modal juga menjadi tumpuan utama bagi pemerintah, BUMN, perusahaan swasta dalam mencari dana murah. Apalagi Bursa Efek Indonesia pun terkena imbas pelemahan bursa dunia. Maksudnya, tak akan mudah bagi Evergreen mendapatkan investor yang bisa menyerap 93,88 miliar saham.

Gambaran sulit itu tentu membuat para pengelola AJB Bumiputera 1912 ikut ketar-ketir. Sebab, jika akhirnya Evergreen sampai mundur, maka upaya restrukturisasi keuangan yang tengah dilakukan oleh manajemen bisa berantakan. Bahkan, bila kondisinya semakin buruk, bukan tidak mungkin, AJB Bumiputera 1912 bisa kembali masuk dalam penawasan OJK. Seperti yang terjadi pada 2014.

Kalau menyimak kinerja 2015, sebenarnya penampilan AJB Bumiputera 1912 boleh dibilang lumayan baik. Perusahaan yang telah berumur 104 tahun ini memiliki risk based capital (RBC) 513,4% untuk bisnis asuransi jiwanya dan 266,9% untuk usaha asuransi umum. Aset dan investasinya juga masih mencatatkan perumbuhan 12,8% dan 15,2%.

Hanya saja, memang, AJB Bumiputera punya masalah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Betul, sampai akir 2015, perusahaan ini masih mampu mencatatkan premi bruto Rp 5,8 triliun. Ada pun klaim netonya mencapai Rp 5,6 triliun.

Yang jadi masalah, konon, belakangan pendapatan premi sudah lebih kecil daripada klaim yang harus dibayar. Jika kondisi ini terus berlangsung, modal dan RBC AJB Bumiputera bakal tergerus.

Tapi, meskipun akhirnya penerbitan right issue Evergreen gagal, bukan berarti rencana penjualan saham B1912 juga ikut batal. Sebab, kabarnya, sejumlah perusahaan asuransi akan membentuk sebuah konsorsium untuk mengambil B1912.

Beberapa perusahaan asuransi yang disebut-sebut akan ikut dalam konsorsium itu adalah BPJS, Taspen, Jiwasraya, Asbari dan sejumlah perusahaan asuransi swasta.

Benarkah skenarionya akan seperti itu? Wallahualam. Namun Hari Setianto, Direktur Keuangan Asabri, tampaknya sudah begitu akrab dengan skenario tersebut. “Dalam rangka program nasional itu, Asabri inves sedikit-sedikit ke perusahaan induk AJB Bumiputera. Yang jelas, kami beli sahamnya di bawah valuasi perusahaan,� ujarnya.

Sebagai salah satu perusahaan asuransi tertua di tanah Air dan satu-satunya yang berbadan hukum mutual, AJB Bumiputera memang sudah seperti aset negara. Apalagi perusahaan ini dimiliki sekitar 5 juta pemegang saham. Tak heran juga bila Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI, termasuk yang disebut-sebut ikut berjuang menyelamatkan AJB Bumiputera. n

37

Keuangan Likuiditas

Perang Terbuka Segera Dimulai Di bulan Desember ini penarikan dana oleh pemerintah maupun deposan bakal meningkat.

Sejumlah bank akan berjuang habis-habisan untuk mendapatkan dana lebih besar.

TEKS Bastaman Foto riset

B

erpacu dengan waktu. Itulah yang tengah dilakukan para bankir papan atas. Lihat saja, menjelang datangnya bulan Desember, sejumlah bank tengah bersiap-siap mengerek tingkat suku bunga simpanan. Langkah ini, apa boleh buat, terpaksa mereka lakukan untuk menahan penarikan dana yang dilakukan deposan. Maklum, di bulan ke-12 ini, deposan harus melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Sialnya lagi, pemerintah juga akan kembali menyedot dana perbankan lewat

penerbitan surat berharga negara (SBN).

Misalnya saja, untuk menutup defisit APBN 2016 yang semakin membengkak, pemerintah berencana menerbitkan SBN senilai Rp 40 triliun. Nah, jika itu terjadi, dampaknya bakal dirasakan dunia perbankan. Sebab, penerbitan SBN secara langsung akan menyedot likuiditas bank.

Itu sebabnya, untuk mengantisipasi pengetatan likuiditas di akhir tahun, pekan lalu Bank Mandiri mengambil keputusan untuk mengerek naik suku bunga spesial (special rate). “Untuk mendahului para kompetitor yang juga akan mela-

Bank Mandiri: Start lebih awal untuk mendapatkan dana.

38

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Keuangan Likuiditas kukan langkah serupa dalam menyerap likuiditas,” ujar Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama Bank Mandiri.

Iman Nugroho Soeko, Direktur Keuangan dan Treasuri Bank BTN, juga tidak menampik kemungkinan naiknya suku bunga simpanan. Namun, menurutnya, kenaikan itu akan dilakukan secara hati-hati. Sebab, kenaikan suku bunga akan membuat biaya dana ikut membengkak. “Saat ini belum ada rencana menaikan suku bunga. Apalagi kebutuhan likuiditas BTN tak sebesar bank-bank besar,” ujarnya.

Seorang bankir bank BUMN mengatakan, agresifnya pemerintah dalam menyerap dana masyarakat membuat likuiditas kembali mengetat. Sampai triwulan III - 2016, dana masyarakat yang berhasil diserap pemerintah mencapai Rp 400 tri-

liun melalui berbagai instrument surat utang. Itulah yang membuat bank-bank kekurangan likuditas.

Sialnya, pertumbuhan kredit lebih cepat daripada DPK. Hingga September lalu, kredit yang dikucurkan bank tumbuh 6,5%, sedang DPK yang berhasil dihimpun bank hanya naik 3,2%. Makanya, penyedotan oleh pemerintah ini membuat bank-bank kesulitan menurunkan suku bunga. “Kalau DPK berkurang, likuiditas akan terganggu otomatis ia akan menaikan suku bunganya,” ujar si bankir.

Lain lagi ceritanya jika dana yang ditarik pemerintah segera dibelanjakan melalui proyek-proyek produktif. Sehingga likuditas pasar tetap cair. Tapi, pada faktanya, realisasi belanja pemerintah tak secepat ketika menyerap dana.

Sampai triwulan III, realisasi belanja pemerintah tercatat Rp 1.305,5 triliun atau hanya 69% lebih dari pagu APBN – P 2016 sebesar Rp 1.893,7 triliun. “Jadi, kuncinya ada dikecepatan belanja pemerintah,” ujar si bankir tadi.

Menyesakkan dada Memang, seperti dikatakan Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dalam menerbitkan SBN, Kementerian Keuangan selalu berkoordinasi dengan BI dan OJK. Termasuk menjaga likuditas. “Ada masalah fiskal yang dapat mengurangi jumlah likuiditas. Namun pemerintah dan BI menjamin likuiditas aman sampai akhir 2016,” ujarnya.

Meski begitu, perbankan belum bisa berlega hati. Soalnya, dana perbankan juga tersedot oleh surat-surat berharga yang diterbitkan BUMN atau perusahaan swasta. Program tax amnesty juga banyak menyedot dana perbankan. Dan, sekarang, giliran deposan yang menarik dananya untuk membayar pajak. Maka, tak usah kaget bila bank sebesar Mandiri sampai harus pasang kuda-kuda.

Ketatnya persaingan untuk mendapatkan likuiditas sebenarnya tak perlu dikha-

watirkan. Branko Windoe, Kepala Treasuri Bank BCA, mengungkapkan bahwa likuiditas rupiah di pasar sejatinya masih mencukupi. Jadi, menurutnya, tak seperti yang dibayangkan banyak orang, bank kesulitan untuk mendapatkan dana. Dengan dalih loan to deposit ratio (LDR) yang masih berada di kisaran 90%, BCA belum akan menaikan tingkat suku bunga. “Sampai saat inin likuditas BCA masih cukup,” ujar Branko.

Branko menambahkan, seandainya bank butuh likuiditas cepat, mereka masih bisa memanfaatkan fasilitas repo SBN dari BI. Apalagi, BI juga telah memangkas bunga repo menjadi sekitar 4,75%. Begitu pula dengan FASBI rate. Jadi, menurut Branko, fasilitas BI tersebut dapat mendorong bank untuk mengalihkan sumber pendaannya dari deposito ke repo SBN. Branko mungkin benar. Masalahnya, tidak semua bank yang memiliki likuitas besar bersedia memberikan pinjaman kepada bank lain di luar kelompoknya. Bank swasta besar, misalnya, hanya memberikan pinjaman kepada bank selevel. Begitu juga dengan bank BUMN yang hanya bersedia memberikan pinjaman kepada bank BUMN lagi. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir risiko.

Jelas, ini menyesakkan dada pengelola bank-bank papan bawah yang tidak memiliki jaringan langsung ke bank besar.

Sehingga, ketika kesulitan likuiditas, mereka tidak bisa dengan mudah untuk mendapatkannya. Kalau pun dapat, mereka harus membayar dengan bunga tinggi.

Itulah yang menyebabkan bunga antarbank belakangan ini agak fluktuatif.

Menebalnya rasa saling tidak percaya antarbank muncul sejak perekonomian melesu dan kredit bermasalah (NPL) naik pesat. Mungkin karena itu, beberapa waktu ada usulan agar Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) juga memberikan penjaminan terhadap pinjaman antarbank. Tapi, sampai sekarang, kampanye itu belum membuahkan hasil. n

faktanya, realisasi belanja pemerintah tak secepat ketika menyerap dana. Sampai triwulan III, realisasi belanja pemerintah tercatat Rp 1.305,5 triliun atau hanya 69% lebih dari pagu APBN – P 2016 sebesar Rp 1.893,7 triliun.

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

39

Keuangan Valas

Melemah Dulu, Baru Stabil Terlalu banyak sentimen negatif yang membuat rupiah terus terkulai.

Namun, jangan cemas, dolar tak akan terus menerus menguat.

TEKS Bastaman Foto Riset

P

elan tapi pasti, nilai tukar rupiah terus merosot terhadap dolar. Di penghujung pekan lalu, Jum’at, nilai tukar rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) ditutup di level Rp 13.570. Itu berarti dalam sepekan terakhir mata uang RI melemah sebesar Rp 132 atau 0,98%.

Masih seperti pekan-pekan sebelumnya, faktor utama yang membuat rupiah terus melemah adalah rencana kenaikan suku bunga The Fed. Pekan lalu, 10 dari 17 petinggi bank sentral Amerika setuju jika kenaikan suku bunga The Fed diputuskan dalam sidang Federal Open Market Committee (FOMC) yang akan berlangsung 13 – 14 Dember.

Rencana kenaikan suku bunga The Fed itu membuat aset-aset berbasis dolar menjadi lebih menarik di mata investor. Makanya, investor pun cenderung memegang dolar. Akibatnya, hampir semua mata uang dunia, termasuk rupiah, melemah terhadap dolar. “Untungnya, fundamental ekonomi Indonesia dianggap masih kokoh,” ujar Wahyu Wibowo Laksono, analis Central Capital Future.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) belum terlalu bereaksi terhadap rencana kenaikan suku bunga The Fed tersebut.

Tindakan BI untuk menahan jatuhnya rupiah masih dengan cara sesekali mengguyur pasar. Jumlahnya pun, menurut seorang pelaku pasar, tidak terlalu besar. Tapi tindakan tersebut cukup efektif menahan kemerosotan rupiah.

Untuk pekan ini, Wahyu memprediksi pergerakan rupiah tidak akan terlalu liar.

Soalnya, pasar masih ingin melihat arah perkembangan dolar selanjutnya. Wahyu memprediksi, pekan ini rupiah akan ber-

40

gerak di kisaran Rp 13.000 – Rp 14.000.

“Tapi jika capital outflow terus berlanjut, rupiah bisa terus tertekan atau sulit menguat,” ujarnya.

Kalaulah ada peristiwa yang cukup dinanti-nanti oleh pelaku pasar, itu adalah rencana penerbitan obligasi dolar (global bond) di akhir 2016. Seperti dikatakan Sri Mulyani, Menteri Keuangan, pemerintah membutuhkan dana Rp 80 triliun untuk membayar gaji pegawai negeri dan transfer daerah bulan Januari. Diperkirakan pelepasan surat utang ini akan menambah pasokan dolar di dalam negeri.

Pendapat bernada optimistis juga dike-

mukakan Mirza Adityaswara, Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Menurutnya, para investor menarik dananya dari negara berkembang karena mereka khawatir Donald Trump (Presiden Amerika) menerapkan kebijakan seperti yang dijanjikan semasa kampanye. “Tapi ini sementara, sampai ada kejelasan arah kebijakan Trump, Januari depan,” ujarnya.

Menunggu langkah Trump Yang membuat suasana menjadi lebih kacau adalah munculnya rencana dari sejumlah ormas Islam untuk melakukan aksi demo besar-besaran, 2 Desember

Tindakan BI untuk menahan jatuhnya rupiah masih dengan cara sesekali mengguyur pasar. Jumlahnya pun, menurut seorang pelaku pasar, tidak terlalu besar. Tapi tindakan tersebut cukup efektif menahan kemerosotan rupiah.

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Keuangan Valas depan. Rencana tersebut membuat suhu politik agak sedikit memanas. Padahal, demo 4 November lalu saja sudah membuat banyak kalangan – terutama investor – merasa was-was.

Rencana aksi demo 2 Desember itulah yang mendorong pelaku pasar untuk mengambil sikap wait and see. Tak sedikit pula investor yang angkat koper dari Indonesia. “Ini terlihat dari aksi net sell yang masih terus berlanjut,” ujar Parningotan Julio, analis Yuanta Sekuritas. Dalam dua pekan terakhir, dana asing yang ke luar dari bursa tercatat Rp 6,9 triliun. Malah, menurut BI, dalam sepekan ( 9 – 14 November), dana asing yang kabur mencapai Rp 16 triliun.

Masalah lainnya adalah perkembangan politik menjelang Pilkada serentak pada Februari depan. Betul, untuk yang satu ini, kalangan pasar mungkin tidak kelewat

cemas. Paling-paling, mereka hanya jengkel. Tapi, kalau kemudian aksi penolakan masa atas terhadap Basuki Tjahaja Purnama (calon gubernur DKI Jakarta) semakin menguat, tentu itu juga akan memberi dampak psikologis yang lumayan.

Nah, sudah begitu, kabar dari Amerika juga tidak bisa dibilang baik. Utamanya yang menyangkut kebijakan Trump yang proteksionisme. Akibatnya mudah ditebak, perang dagang tak bisa dihindari.

Lalu, rencana Trump untuk mendorong perekonomian melalui pemotongan pajak dan meningkatkan belanja sektor infrastruktur, juga berpotensi mengerek naik inflasi dan suku bunga The Fed. Memprihatinkan, memang. Tapi jangan keterusan merasa sedih. Sebab, seperti halnya Mirza, Lana Soelistianingsih pun meyakini pelemahan rupiah ini tidak akan berlangsung lama. “Ketidakpastian

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

global masih akan menekan rupiah sampai triwulan I tahun depan, setelah itu kembali stabil,” ujar ekonom Samuel Aset Manajemen ini.

Apalagi, kondisi perekonomian Indonesia cenderung terus membaik.

Neraca pembayaran Indonesia (NPI) di triwulan III 2016, misalnya, mencatatkan surplus US$ 5,7 miliar. Sementara cadangan devisa, kendati telah turun menjadi US$ 115 miliar, masih cukup untuk membiayai impor serta pembayaran utang luar negeri selama 8,4 bulan.

Makanya, jangan terlalu cepat khawatir terhadap ancaman capital flight. Filipina saja, yang peringkatnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia, masih pede dengan menetapkan tingkat bunga 3%.

Sementara BI sampai saat ini masih mematok BI 7 – day reserve repo rate di level 4,75%. n

41

Pasar Modal IHSG

Kemelut Masih Berlanjut Bursa dikepung oleh sentimen negatif dari dalam dan luar negeri. Investor sebaiknya wait and see.

TEKS Nikita Jagad Foto Riset

S

entimen yang membebani Bursa Efek Indonesia, sedikit berkurang. Itu terjadi karena demonstrasi besar-besaran ke arah makar batal terjadi di hari Jumat (25/11) lalu.

Juga di hari itu, tak ada penarikan massal (rush money) di pebankan Indonesia. Ditambah lagi, di akhir pekan ada libur nasional di AS, membuat kegiatan di bursa emerging market (termasuk Indonesia) relatif aman-aman saja. Sehingga akhirnya, indeks harga saham gabungan yang sempat menggelosor ke level 5.096 kembali menguat dan ditutup di 5.122,10.

Itu berarti, dalam sepekan indeks hanya mengalami penurunan sebesar 48 poin atau sekitar 0,9%. Kecil, memang. Tapi itu tak berarti keadaan sudah aman benar. Kendati indeks mengalami pasang – surut, namun setiap harinya investor asing selalu mencatatkan net sell. Dalam sepekan kemarin, investor asing telah melakukan jual bersih sebesar Rp 1,84 triliun.

Tidak berhenti sampai di situ, aksi jual kembali akan marak di pekan ini, bahkan bukan mustahil berlangsung hingga awal tahun depan. Otomatis ini juga akan mengguncang indeks harga saham gabungan (IHSG). Padahal dalam waktu kurang dari sebulan indeks sudah menukik cukup dalam, dari level 5.470 (8/11) ke 5.122 atau turun 6,3%.

Seorang analis memprediksi, IHSG akan merosot ke 4.800–

42

4.900 awal tahun depan. Akhir tahun ini indeks akan ditutup di kisaran level 5.000. Soalnya, analis ini pesimistis program amnesti pajak mencapai target. Pada periode kedua ini, dana repatriasi baru Rp 142 triliun dari target Rp 1.000 triliun sampai akhir tahun.

Sebagian pelaku pasar pun punya dugaan sama. Mereka sepakat, hingga awal tahun depan IHSG masih bakal terkoreksi.

“Aksi net sell asing masih berlanjut serta prospek suku bunga The Fed naik akhir tahun cukup besar,” kata mereka.

Bagaimana setelah itu? Manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) yakin tahun depan pasar saham masih banjir peminat.

Direktur Utama BEI Tito Sulistyo bilang, ada potensi Rp 212 triliun dana masuk ke bursa tahun depan.

Dari total potensi dana ini, sekitar Rp 55 triliun berasal dari penerimaan amnesti pajak dan asuransi Rp 85 triliun. Lalu dari dana pensiun Rp 54 triliun serta reksadana Rp 18 triliun. “Itu belum dari investor domestik ritel dan internasional, jadi secara teori market caps bisa nambah sampai Rp 1.000 triliun tahun depan,” sebut Tito, saat ditemui di sela paparan Indonesia Economic Outlook 2017.

Keyakinan tersebut bukan tanpa alasan. Pertumbuhan nilai dan transaksi BEI masih jadi salah satu yang tertinggi di dunia.

IHSG tumbuh 13,48% secara year to date, masih di bawah pertumbuhan bursa Thailand 15,93%.

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Pasar Modal IHSG

Transaksi Asing Dalam Sepekan

bakal terjadi, apalagi kalau The Fed jadi menaikkan tingkat bunga, diperkirakan untuk jangka pendek indeks akan menurun dan net sell masih akan berlangsung.

Makanya, para analis menyarankan, untuk sementara investor mengurangi porsinya di instrumen-instrumen yang berisiko tinggi, seperti saham. Tunggu sampai The Fed dan Kebijakan Trump memastikan keputusan yang akan diambilnya. n

Menanti kepastian Optimistis, memang.Tapi itu nanti, setelah kebijakan presiden baru AS turun. Sehingga, bisa diketahui seperti apa dampak kebijakan yang diluncurkan Presiden Trump, yang katanya akan mengguncang ekonomi global itu.

Untuk sementara ini sentimen The Fed masih menghantui bursa hingga usai rapat Federal Open Market Committee (FOMC). Ditambah kecemasan atas kestabilan politik Indonesia juga menambah beban bursa hingga akhir tahun.

Pasca kemenangan Donald Trump kondisi bursa sangat sulit diprediksi. Terkait arah kebijakan yang ingin ditonjolkan oleh pemerintahan baru dari Partai Republik, membuat ketidakpastian pada pasar.

Belum lagi rencana The Fed yang akan menaikkan suku bunga pada 14 Desember mendatang. “Dolar juga akan menguat, potensi hot money dan carry trades akan kembali ke Amerika,� kata seorang pelaku pasar.

Sementara dari dalam negeri investor menyoroti sentimen aksi demo yang akan berlangsung pada 2 Desember mendatang.

Dikabarkan aksi demo ini juga akan diikuti proses kudeta, sehingga berpotensi membuat kecemasan diantara para investor.

Kekhawatiran ini semakin menebal karena pemerintah begitu serius menanggap rencana aksi ini dengan melakukan konsolidasi politik. Melihat kemungkinan-kemungkinan yang

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Dari dalam negeri investor menyoroti sentimen aksi demo yang akan berlangsung pada 2 Desember mendatang. Dikabarkan aksi demo ini juga akan diikuti proses kudeta, sehingga berpotensi membuat kecemasan diantara para investor.

IHSG

43

Pasar Modal Saham infrastruktur

Meneropong Kembali Saham Infrastruktur Banyaknya proyek yang tertunda, membuat pendapatan ADHI menurun. Sebaliknya, WIKA malah menaikkan target labanya.

TEKS Nikita Jagad Foto Dahlan RP, antarafoto, riset

44

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Pasar Modal Saham infrastruktur

B

erkah dari tekad pemerintah, yang akan menggenjot pembangunan infrastruktur, ternyata tidak merata. Salah satu buktinya, lihat saja nasib perusahaan konstruksi milik negara, PT Adhi Karya. Kendati kinerjanya masih baik, perusahaan itu terpaksa memangkas perkiraan laba bersihnya untuk tahun 2016 menjadi Rp 301 miliar. Angka itu jauh lebih rendah ketimbang target yang ditetapkan awal tahun sebesar Rp 750 miliar.

Penurunan target laba bersih itu seiring dengan penurunan target penjualan menjadi Rp 11,44 triliun pada 2016 dibandingkan dengan target awal Rp 20,05 triliun. Kontrak baru emiten itu juga diperkirakan hanya Rp 17,9 triliun dari rencana awal Rp 25,06 triliun sepanjang 2016.

“Hingga Oktober kontrak yang diperoleh mencapai Rp 11,4 triliun, ditambah perolehan kemarin menjadi total Rp 11,6 triliun,” kata Ki Syahgolang Permata, Sekretaris Perusahaan ADHI. Hingga akhir tahun ini, ADHI masih akan mengikuti tender-tender lain, baik proyek BUMN, swasta maupun pemerintah. Emiten ini masih berupaya mengejar target peroleh kontrak baru tahun ini yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp 17,9 triliun.

Kinerja Adhi terbilang positif dengan memperoleh kenaikan pendapatan sebesar 5%, yakni dari Rp 5,4 triliun di kuartal III tahun 2015 menjadi Rp 5,5 triliun di kuartal III tahun 2016.

Hal tersebut juga memengaruhi laba bersih periode berjalan ADHI yang naik 19% dari Rp 115 miliar di kuartal III-2015 menjadi Rp 137 miliar di kuartal III2016. Cuma, ya itu tadi, kenaikan yang diperoleh tak sesuai dengan perkiraan.

Harris Gunawan, Direktur Keuangan Adhi Karya, mengatakan perubahan target itu karena ada penundaan pengerjaan sejumlah proyek pada 2016. “Ada proyek yang ditunda dan mundur,” katanya.

Mungkin, itu sebabnya saham Adhi bergerak flat dengan kecenderungan menurun. Di awal tahun, saham berkode ADHI itu masih diperdagangkan di level Rp 2.070, tapi kini tinggal Rp 1.950 (24/11).

Namun sejumlah analis masih merekomendasikan saham ini untuk dikoleksi. Deutsche Bank misalnya menargetkan ADHI akan mencapai harga Rp 3.400.

Sementara CIMB memasang target Rp 3.000 per saham. Jika dibandingkan dengan harga yang terbentuk sekarang berarti saham ini masih berpotensi menguat sebesar 53 % - 74%.

SAMA-SAMA MENUKIK Sama dengan ADHI, saham Wijaya Karya pun mendapatkan rekomenadsi beli dari analis. CIMB menargetkan saham ini akan mencapai Rp 3.950 Rp 4.250.

Saat ini (24/11) WIKA ditransaksikan di level Rp 2.360. Itu berarti saham ini masih punya peluang menguat 67% - 80%.

Bedanya dengan ADHI, emiten konstruksi yang juga pelat merah ini malah menaikkan target laba bersih menjadi Rp 940 miliar sepanjang tahun ini. Target yangdipasang manajemen WIKA ini lebih tinggi 25% dari proyeksi sebelumnya, yaitu Rp 750 miliar. Sedang target pendapatan dipertahankan di Rp 21 triliun.

Menurut manajemen WIKA, kenaikan target laba bersih tersebut lantaran perseroan mendapat keuntungan dari efisiensi. WIKA sukses menekan biaya beberapa pekerjaan proyek dengan menerapkan teknologi baru dan membaiknya kemampuan SDM. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menorehkan pertumbuhan laba pada pe-

riode Januari-September 2016 sekitar 2,82% atau menjadi Rp 401,517 miliar dari periode serupa tahun lalu sebesar Rp 390,498 miliar.

Direktur Utama Wijaya Karya, Bintang Perbowo, melalui publikasi resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (1/11), menuturkan, capaian ini didukung oleh meningkatnya penjualan bersih dalam sembilan bulan pertama tahun ini sekitar 15,42% atau menjadi Rp 9,339 triliun dari Rp 8,091 triliun pada periode serupa tahun lalu.

Perseroan juga mengantongi laba pada ventura bersama dalam sembilan bulan pertama tahun ini sebesar Rp180,134 miliar atau tumbuh 1,22% dari Rp 177,947 miliar pada periode serupa tahun lalu.

Seiring dengan melonjaknya penjualan bersih, beban pokok penjualan juga meningkat sekitar 15,60% atau menjadi Rp 8,222 triliun per akhir September 2016 dari periode serupa tahun lalu Rp 7,122 triliun.

Sayangnya, perseroan mencatat adanya rugi selisih kurs dalam sembilan bulan pertama tahun ini sebesar Rp 17,035 miliar. Padahal periode serupa tahun lalu berhasil menorehkan untung kurs sekitar Rp 54,972 miliar.

Jadi, apapun, dua perusahaan konstruksi pelat merah ini masih punya prospek yang cerah. Hanya tinggal menunggu waktu saja. n

Kinerja Adhi terbilang positif dengan memperoleh kenaikan pendapatan sebesar 5% yakni dari 5,4 triliun di kuartal III tahun 2015 menjadi 5,5 triliun dikuartal III tahun 2016.

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

45

Pasar Modal Saham batu bara

Momok Over Supply Industri P Semen

Saham semen cenderung menurun karena kelebihan pasok. Tapi, di balik penurunan, masih ada potensi untuk menggeliat.

TEKS Nikita Jagad Foto Dahlan RP, Riset

ara pemain lama boleh tidak merasa khawatir terhadap hadirnya pesaing baru dari manca negara. Tapi fakta tetap membuktikan, masuknya produsen semen (terutama asing) telah membuat pasokan di dalam negeri berlebih. Asosiasi Semen Indonesia (ASI) menyatakan, industri semen belum lepas dari tekanan oversupply yang diperkirakan bertahan hingga 2021. “Permintaan yang lesu dari sektor properti membuat volume konsumsi semen kembali merosot pada September tahun ini. Penurunan permintaan semen di Jawa dan Sumatra adalah faktor utama yang membuat konsumsi semen merosot pada bulan lalu,�kata Widodo Santoso, Ketua ASI. Menurut dia, kelesuan proyek properti, aktivitas renovasi, maupun pem-

46

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Pasar Modal Saham batu bara 5% yang ditetapkan ASI pada awal tahun.

Widodo menambahkan, permintaan yang masih lesu membuat produsen semen gelisah, terutama perusahaan yang pada beberapa bulan terakhir mengoperasikan pabrik baru atau perusahaan yang pabrik barunya akan berproduksi komersil dalam waktu dekat.

Itu sebabnya, diperkirakan penurunan laju pertumbuhan permintaan dan pengoperasian pabrik-pabrik baru membuat kondisi oversupply pada pasar semen domestik akan bertahan hingga 2021. Kapasitas produksi semen pada 2017 diperkirakan naik menjadi 102 juta ton dengan tingkat konsumsi maksimal 68 juta ton.

Kondisi itu tercermin pada kinerja produsen semen yang semakin suram.

PT Semen Indonesia, misalnya, hingga kuartal III 2016 hanya mencetak laba bersih Rp2,93 triliun atau menurun sebesar 8,44% dibandingkan periode yang sama tahun 2015.

Penurunan kinerja Semen Indonesia disebabkan menukiknya pendapatan pokok dari Rp19,11 triliun menjadi Rp19,08 triliun.

bangunan rumah baru membuat konsumsi semen turun 3,3% year on year (yoy) menjadi 5,64 juta ton pada September tahun ini. “Indonesia timur cukup bagus, namun tidak bisa mendongkrak permintaan nasional,�ujarnya.

Data ASI menyatakan konsumsi semen di Jawa turun 5% y-o-y menjadi 3,11 juta ton pada September, sedangkan konsumsi semen di Sumatra merosot 3,2% menjadi 1,22 juta ton.

Dua wilayah tersebut menyumbangkan 67% dari total konsumen semen nasional. Penurunan konsumsi pada September meredam rasa optimisme dari lonjakan konsumsi pada Agustus.

Penjualan semen tahun berjalan naik 2,95% pada Januari sampai dengan September, menjauhi target pertumbuhan

INTP pun senasib Indocement Tunggal Prakarsa pun mengalami hal serupa. Tren penurunan pangsa pasar masih menjadi batu sandungan bagi perusahaan ini. Penurunan tersebut dipicu pengetatan persaingan penjualan semen dalam negeri.

Akibatnya, perseroan mencatatkan margin keuntungan kotor (gross profit margin) turun menjadi 41,8% pada semester I-2016, dibandingkan 45% pada peiode sama tahun lalu. Margin operasional (operating margin) juga turun dari 29,3% menjadi 25,4%.

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Margin laba bersih (net profit margin) memang menunjukkan kenaikan dari 26% menjadi 31,4%. Hanya saja, peningkatan ini dipicu adanya insentif pajak atas revaluasi aset tetap perseroan. Jika tidak dimasukkan insentif pajak ini, margin laba bersih aktual hanya sekitar 23%.

Perseroan sebelumnya telah mengambil beberapa kebijakan untuk menekan biaya produksi dengan harapan terciptanya efisiensi. Hanya saja, program ini belum berhasil dengan baik. Kalangan analis meyakini bahwa penurunan pangsa pasar perseroan masih akan berlanjut.

Pangsa pasar penjualan semen perseroan diperkirakan melanjutkan penurunan menuju level 25% tahun ini.

Indocement diperkirakan hanya mampu membukukan penjualan sebanyak 16,1 juta ton semen atau turun sekitar 4,2% dari tahun lalu,.

Terkait kinerja keuangan, analis memperkirakan, pendapatan Indocement tahun ini akan menurun Rp 16,95 triliun, bandingkan dengan perolehan tahun lalu sektiar Rp17,79 triliun.

Lantas bagaimana dengan nasib sahamnya? INTP yang pernah mencapai “kejayaannya� di level harga Rp 22.000 terus merosot turun. Dan akhirnya menclok di harga Rp 14.300 (24/11). Dan CIMB menargetkan harga sementara akan naik ke Rp 16.500.

Saham Semen Indonesia (SMGR) pun senasib dengan INTP, pernah di perdagangkan di awal tahun dengan harga Rp 11.200 kini tinggal Rp 8.050. Bagi investor yang ingin mencoba keberuntungan SMGR ditargetkan oleh Morgan Stanley akan mencapai Rp 8.300. Sementara CIMB optimistis saham ini akan mencapai Rp 10.000. n

47

Pasar Modal Saham Bank BTN

Kecil Tapi Kinclong Saham Bank BTN sedang bearish, tapi berpotensi bullish ke depan. Target harganya pun lumayan menawan.

TEKS Nikita Jagad Foto Dahlan RP

D

ilihat dari skala usahanya, dibandingkan dengan bankbank pelat merah lainnya, BTN memang boleh dibilang yang terkecil. Dilihat dari sudut aset saja (Rp 197,3 triliun), BTN masih kalah jauh dengan bank peringkat ke empat BNI yang memiliki aset Rp 456 triliun. Dari perolehan laba bersih pun, bank yang bergerak di bidang perumahan ini pada kuartal III lalu hanya meraih Rp 1,6 triliun. Bandingkan dengan BNI yang laba bersihnya pada periode yang sama mencapai Rp 7,72 triliun.

Dan, seperti bank-bank lainnya yang sedang dilanda NPL (non performing loan) tinggi, BTN pun tak lepas dari malapetaka ini. Hingga September 2016 kredit bermasalah BTN masih mencapai 3,6%.Tapi itu sudah termasuk bagus, sebab jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (4,5%) sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan.

Pemangkasan NPL ini terus diupayakan, hingga akhir tahun menjadi kurang dari 3%. Caranya, melalui perbaikan proses kredit (front end), intensifikasi dan perbaikan proses collection (middle end), restrukturisasi kredit dan percepatan eksekusi (recovery) agunan kredit bermasalah (back end).

Dalam hal kredit bermasalah, BTN memang terbilang aman karena setiap kreditnya dijamin dengan agunan yang memadai. “Kalau susah direstrukturisasi, ya tinggal jual saja agunannya,” kata seorang analis.

Maka dari itu, pantas kalau BTN disebut sebagai bank yang aman untuk investasi dan cukup prospektif. Lihat saja

48

pergerakan harga sahamnya. Kendati, mengalami pasang-surut, toh saham Bank BTN (BBTN) boleh dibilang cukup stabil. Saat ini, harga BBTN bertengger di Rp 1.665 (24/11). berarti, jika dihitung sejak awal tahun saham ini telah mengalami penguatan 28%.

Tapi tidak berhenti sampai di situ.

Blog Anggun Trader masih merekomendasikan efek ini dengan target harga Rp 2050. Dari angka ini bisa disimpulkan masih ada ruang penguatan bagi BBTN sekitar 23%.

Yang lebih optimistis lagi adalah Lucy Bayu Purnomo. Menurut Analis Danareksa ini harga untuk BBTN bisa men-

capai Rp 2.100. “Kinerjanya menguat untuk menguji harga tertinggi selama 52 minggu sebelumnya pada kisaran harga Rp 2.100,” ujar dia.

TARGET AKAN TERCAPAI Begitu optimistisnya analis terhadap saham ini karena BBTN memang memiliki kinerja yang mengilap. Pada kuartal III lalu, bank ini sukses mencatatkan laba bersih sebanyak Rp1,6 triliun, naik 32,6% dari periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp1,2 triliun.

Pada sisi kredit, tumbuh 16,9% dari Rp131,6 trilliun pada 2015, menjadi Rp153,8 triliun pada September 2016.

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

Pasar Modal Saham Bank BTN

Kredit dan pembiayaan tumbuh di atas industri nasional yang hanya tumbuh 6,8% pada Agustus 2016.

Angka-angka itu, menurut sejumlah analis masih akan bertumbuh. Mereka memperkirakan laba PT Bank Tabungan Negara mencapai Rp 2,4 triliun pada tahun 2016. Perkiraan laba emiten bank BUMN yang fokus pada kredit perumahan tersebut sekitar 30% di atas laba pada 2015 yang mencapai Rp 1,85 triliun.

Proyeksi laba ini antara lain didukung oleh pertumbuhan kredit BTN yang diperkirakan antara 18% - 19% pada 2016.

Hingga Desember 2015, BBTN telah menyalurkan kredit sebesar Rp 127,732 tri-

liun, naik 20,1% dari Rp106,271 triliun per Desember 2014.

BTN, yang menguasai 31,7% pangsa pasar KPR, juga menargetkan rasio kredit bermasalahnya (Nonperforming Loan/NPL) turun dari 3,37% menjadi 2,23%.

Yang menjadi pertanyaan, akankah BTN mencapai pertumbuhan kredit sebesar 18% - 19% di tahun ini? Jawabnya, sangat mungkin. Apalagi pemerintah telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi ke 13 yang intinya memangkas perizinan, Selama ini, salah satu faktor yang menyebabkan harga rumah tinggi ada-

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016

lah biaya perizinan yang tinggi. “Biaya mengurus ini cukup mahal. Tapi kalau sekarang biaya pengurusannya saja turunnya 70%,� ujar Darmin Nasution, Menko Perekonomian. Semula, pengembang harus melalui 33 tahapan dan perizinan. Tapi kini dipangkas menjadi 11 perizinan dan tahapan.

Faktor lainnya adalah suku bunga yang makin rendah, sehingga membuat masyarakat lebih bersemangat membeli.

Saat ini suku bunga kredit kepemilikan rumah di BTN tinggal 9,5%.

Nah, dengan berbagai faktor positif itu, maka target realisasi KPR BTN 570 ribu rumah akan mudah tercapai. n

49

inforeview

Produk Baru Suzuki Motor Ramai Pesanan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) baru saja melepas dua model sekaligus untuk bisa bersaing dengan kompetitor di segmen 150 cc. Mereka meluncurkan sepasang sepeda motor GSX-R 150 dan GSX-S 150.

Rencananya, kedua produk akan tersedia di pasar pada semester I-2017. Namun sudah ada konsumen yang niat memesan produk walaupun harganya belum dapat dibeberkan.

Yohan Yahya, General Marketing and Sales 2 Wheels PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengatakan sampai saat ini sudah sekitar 300 orang yang memesan atau inden dua produk yang akan diproduksi di Tambun, Bekasi ini.

Yohan mengaku tahun depan rencananya ada minimal empat produk baru termasuk dua produk ini. Tiga produk di semester I-2017 dan satu produk di awal semester II-2017. “Sehingga target jual Suzuki sebesar 120.000 unit atau naik dua kali lipat dari

Pertamina Perbanyak Kapal Tanker PT Pertamina (Persero) berencana memperbanyak jumlah armada tankernya untuk meningkatkan volume pengangkutan minyak mentah dan memperluas distribusi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu alasannya karena distribusi BBM di Indonesia memiliki jalur paling kompleks se-dunia.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan Rabu pekan lalu, selama 20162017, Pertamina kedatangan delapan unit kapal general purpose (GP) dengan bobot mati 17.500 dead weight tonnage (DWT) yang dikirim oleh tiga galangan kapal nasional.

Total investasi pembelian delapan unit kapal tersebut sebesar US$ 200 juta atau sekitar Rp 2,6 triliun (kurs Rp13 ribu per dolar AS). Penambahan kapal merupakan implementasi dari Shipping Excellence yang merupakan bagian dari program Marketing and Operation Excellence.

Hingga September 2016, Pertamina memiliki jumlah ar-

50

FOTO erbhayu

nya sejumlah model baru, antara lain All New Kijang Innova, All New Fortuner, All New Sienta, dan All New Calya.

Toyota masih menjadi penyumbang terbesar penjualan Astra, yakni 310.153 unit per Oktober 2016, diikuti Daihatsu 153.114 unit, Isuzu 12.999 unit, UD Trucks 1.392 unit, dan Peugeot 33 unit. Toyota adalah pemimpin pasar mobil domestik. n target tahun ini sebesar 60.000 unit,� kata Yohan kepada Kontan, Senin pekan lalu.

Menurut Yohan, dua produk ini tidak akan mengganggu penjualan motor Satria andalan jual Suzuki karena segmen jualnya beda. Satria menurutnya lebih ke kalangan usia SMA, sedangkan seri GSX-S 150 menyasar usia 20-25 tahun. Sementara segmen GSX-R mengarah ke usia di atas 25 tahun. n

FOTO Indonesiautosblog

rup Astra kian dominan di pasar otomotif domestik. Di pasar mobil, pangsa pasar Astra meningkat menjadi 60% per Oktober 2016 dari akhir tahun lalu 50%, sedangkan di motor, pangsa pasar naik dari 69% menjadi 74%.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang diolah Astra, Kamis (17/11), penjualan mobil Astra mencapai 477.691 unit per Oktober 2016, naik 11% dibandingkan periode sama tahun lalu sebanyak 428.025 unit. Pertumbuhan itu di atas pasar yang hanya 2,5% menjadi 874.847 unit.

Oktober 2016, penjualan mobil Grup Astra mencapai 55.197 unit, naik dari bulan sama tahun lalu sebanyak 45.666 unit, namun turun dari September sebanyak 55.452 unit. Astra mampu menorehkan pertumbuhan penjualan, seiring dirilis-

mada tanker sebanyak 217 kapal atau atau bertambah 16 kapal (tumbuh 8%) dibandingkan periode September 2015 yang sebanyak 201 kapal. Apabila dibandingkan dengan target Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2016, realisasi hingga September lebih tinggi enam unit. n

FOTO Aktual.com

G

Astra Kian Dominan di Pasar Otomotif

reviewweekly 15 Tahun VI | 28 November-4 Desember 2016