Rasa Gula Memang Manis

MailBOX

http://www.majalahrevieweekly.com Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady

Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo Redaktur: sri wulandari reporter: Setyo Adhi Nugroho, Lucky Benyamin, Badrul redaktur foto: dahlan rebo pahing

upaya yang harus dilakukan untuk mengendalikannya adalah dengan memajaki secara benar. Artinya, keuntungan yang diambil dari negeri ini juga sebagian harus dikembalikan untuk membangun. Dan, Google tak boleh membangkang.

Estri Rianjani Tebet Barat Dalam I Jakarta Selatan Cover: Erbhayu

Google Tak Boleh Membangkang Pemerintah, kenyataannya, memang susah menindak tegas raksasa teknologi informasi, Google. Pasalnya, kehadiran Google sangat membantu dalam semua kegiatan yang berbasis elektronik, mulai dari e-education, e-health, e-commerce, hingga e-procurement yang dibutuhkan pemerintah.

Namun, media massa cetak maupun digital lebih banyak dirugikan oleh Google yang bertindak sebagai aggregator berita atau content agregator. Bahkan, bisa dikatakan aktivitas Google ini 99%-nya mudarat.

Sebagai aggregator berita, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut tidak perlu mempunyai wartawan dan editor, namun bisa melayani semua orang yang ingin membaca berita dari seluruh negeri.

Berita dari semua media bisa ‘diaku’ sebagai miliknya alias tidak dibayar, padahal dia memungut ongkos yang mahal dari perusahaan-perusahaan pemasang iklan, termasuk dari Indonesia. Tak heran, asosiasi jurnalis menyebut Google sebagai ‘pencuri’ berita dan meresahkan pengelola media.

Di sisi lain, pelaku e-commerce (perdagangan berbasis elektronik) mendapatkan banyak manfaat. Keberadaan Google 99% memberi manfaat bagi e-commerce. Itulah sebabnya, media yang grup usahanya juga bergerak di e-commerce menentang ‘perang’ untuk menghentikan agregator berita ini.

Agar Google ini agar tidak semakin merajalela dan sewenang-wenang, salah satu

4

Desain & layout: Rizky Pratama

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady marketing: Selvi tan, adeline, Irma Irawati HR & GA: Iriene Mielani Admin: Eko Endarsono, Yunita Wirawan, Asih (admin Sales) alamat redaksi: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063

Hapus Sistem Kuota Pangan Kuota impor pangan sudah terbukti membawa petaka bagi bangsa ini menyusul tertangkapnya Ketua DPD Irman Gusman oleh KPK yang menerima uang terkait kuota impor gula yang dibagikan oleh Perum Bulog.

Banyak regulasi di negeri ini yang membuka kesempatan bagi hanky-panky antara pengusaha dan penguasa serta mereka yang memiliki posisi tinggi untuk memengaruhi kebijakan. Salah satu regulasi yang membuka kesempatan patgulipat adalah kebijakan impor yang menggunakan kuota, bukan sistem tarif.

Sudah menjadi rahasia umum, sistem kuota menjadi ajang hanky-panky antara pihak yang memberikan kuota dan pengusaha yang menjadi mafia pangan. Kekuatan mereka luar biasa, sehingga dijuluki samurai dan naga.

Ada sekitar tujuh samurai yang menguasai kuota impor gula dan sembilan naga yang menjadi mafia kuota impor beras.

Salah satu solusi untuk mencegah korupsi di bidang pangan adalah penghapusan sistem kuota impor dan digantikan dengan sistem tarif. Siapa saja boleh impor dengan bea masuk (BM) tertentu. Ketika pasokan pangan dalam negeri mencukupi, BM dinaikkan agar pangan impor tidak memukul produksi lokal.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah merekomendasikan untuk menghapus sistem kuota, sebuah sistem yang hanya melahirkan kartel dan mafia pangan.

Ferdinand Cempaka Putih Tengah Jakarta Pusat

REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta

alamat Sales & Marketing Communication: Jl. Bendungan Jatiluhur No. 26 Bendungan Hilir - Jakarta Pusat 10210 Telp: 021-570 4479 • Fax: 021-570 4473 penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

SuratMingguini

E-commerce Semakin Maju E-commerce di Indonesia memang belum hebat, maklum masih tahap awal pertumbuhan. Namun, perdagangan melalui media elektronik ini tak lama lagi bakal mengikuti tren dunia, yakni menyalip laju ritel konvensional. Pemain nasional kini mulai bermunculan dan meraih kepercayaan konsumen, bersaing dengan e-commerce asing yang sudah lama ada.

Berdasarkan proyeksi Frost & Sullivan, pasar e-commerce Indonesia diperkirakan tumbuh pesat 31% per tahun, menembus US$ 3,8 miliar pada 2019.

Laju pertumbuhannya jauh di atas pasar e-commerce Asia Pasifik yang diperkirakan rata-rata 26% per tahun atau mencapai US$ 79 miliar pada 2020.

Saya percaya dengan proyeksi ini, apalagi ditambah masuknya pemilik Alibaba Group, Jack Ma di Dewan Penasihat Peta Jalan (roadmap) E-Commerce Indonesia.

Roadmap e-commerce ini bertujuan mendorong Indonesia menjadi “the digital energy of Asia”, menciptakan Indonesia menjadi negara dengan digital economy yang terbesar di Asia Tenggara.

Imran Nasution Vila Dago, Pamulang Tangerang

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

reviewweekly 05 Tahun VI | 26 Sep-2 Okt 2016

Contents

headline LaporanUtama 9 RASA GULA MEMANG MANIS Sudah sejak lama sengkarut gula terjadi lantaran banyaknya regulasi yang membuka kesempatan bagi hanky-panky antara pengusaha dan penguasa.

Bisnis

Makro

18 Terbanglah Merpati

Pemerintah tak pernah putus asa

30 Bos Besar ‘Minta Diampuni’

menghidupkan Merpati Airlines lagi.

Pintu bagi investor pun terbuka lebar.

Adakah yang berminat?

Pengusaha besar ramai-ramai mengikuti program tax amnesty.

Mereka memanfaatkan periode pertama bertarif murah.

32 Nasib Mobnas Jenderal Hendro

Keuangan 20 Dari Furnitur ke Properti

36 OJK Mulai Belajar Mandiri Karena memiliki dana hampir Rp 4 triliun, mulai tahun ini OJK tidak menyusu lagi pada APBN. Syaratnya, tidak bayar pajak dan sebagian gaji pegawai masih ditanggung BI.

Sisipan 24 Virus Mengancam TV Berbayar

Di

tengah gencarnya para operator TV berbayar membidik pasar, operator ilegal terus menebar ancaman.

38 Infrastruktur yang Menjadi Primadona

Pasar Modal 42 Tak Ada Sentimen Penggerak Pekan Ini Indeks harga saham gabungan sudah terlalu tinggi. Kumpulkan saham dengan selektif.

44 Menimbang Anak Waskita

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

Membangun Kemitraan, Memberdayakan Komunitas Para siswa terus belajar dan menyiapkan diri masuk ke dunia kerja, termasuk anak-anak kami. Karenanya, kami berupaya sekuat tenaga untuk dapat menyediakan pelatihan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan kemitraaan yang dibangun bersama Pemerintah, LSM dan masyarakat, kami telah mendirikan dua Politeknik di Riau dan Aceh. Kemitraan tersebut kami lakukan untuk mengembangkan kurikulum dan meningkatkan kemampuan para pengajar.

Setiap tahun, ratusan siswa lulus dan siap menjadi tenaga terampil – membantu memberdayakan komunitas dimana mereka berada. Kemajuan pendidikan adalah kepedulian semua.

Termasuk kami.

Informasi selengkapnya tersedia di www.ChevronIndonesia.com

editorial Kepala Naga

T

olak Reklamasi! Hidup Nelayan! Hidup Rakyat Indonesia! Demikian demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian masyakrakat Jakarta akhir-akhir ini. Mereka memprotes sikap pemerintah yang disuarakan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Yang diprotes adalah keputusan melanjutkan proses reklamasi di Pulau G. Banyak alasan yang dikemukakan Luhut kenapa ia menyetujui proyek itu dilanjutkan. Tapi, masyarakat tetap yakin reklamasi hanya akan mendatangkan musibah bagi rakyat kecl, terutama nelayan.

Terlepas dari perdebatan pro dan kontra, muncul pertanyaan, kenapa reklamasi ini begitu diributkan.

Padahal tentang ini sudah dibahas sejak puluhan-tahun lalu. Tepatnya, sejak rezim Soeharto, Keppres soal reklamasi sudah diturunkan. Dan, yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa pengembang begitu bernafsu melanjutkan proyek tersebut?

Alasannya, tenyata, bukan hanya karena sudah ada modal yang dikucurkan di sana. Tapi lebih jauh lagi, proyek tanah hasil reklamasi memang sangat menguntungkan. Bayangkan, dengan modal hanya Rp 4 juta untuk biaya pengurukan dan biaya-biaya lainnya, kelak tanah itu bisa di jual dengan harga Rp 30 juta – Rp 40 juta per meter persegi.

8

Itu baru harga tanahnya saja. Belum untung dari pendirian bangunannya, yang juga diperkirakan berlipat-lipat. Makanya, yang memainkan proyek ini hanya perusahaan-perusahaan kakap yang bermodal tebal.

Ada PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), yang kini terlibat kasus suap DPRD DKI. Kemudian ada PT Kapuk Naga Indah yang merupakan anak perusahaan dari Agung Sedayu Group. Lantas ada Jakarta Propertindo, PT Muara Wisesa Samudera yang merupakan entitas usaha APLN, dan PT Taman Harapan Indah.

Semuanya merupakan perusahaan besar.

Lantas kenapa tanah hasil urukan yang berharga selangit itu itu begitu laris manis? Sementara banyak lahan di sekitar Jakarta yang harganya masih sangat murah.

Syahdan, Jakarta Utara (tempat berdirinya pulaupulau reklamasi) terletak di daerah kepala naga. Nah, menurut ilmu feng shui (ilmu topografi kuno dari China) ini sangat bagus karena mengandung Qi positif yang disebut nafas naga. Pokoknya, daerah yang terletak di kepala naga adalah pembawa rezeki dan nasib baik.

Lokasi kepala naga sendiri dalam pemahaman feng shui disebut sebagai elemen pusat energi. Daerah yang masuk ke dalam kepala naga akan menjadi makmur, dalam hal ini akan sangat menguntungkan bagi mereka yang menjalankan bisnis.

Pusat energi atau yang disebut naga sendiri dibagi tiga. Ada naga gunung, naga sungai, dan naga dataran datar. Khusus Jakarta, energinya masuk ke dalam naga sungai.

Naga adalah satu terminologi yang digunakan oleh orang China untuk menyebut jalur energi.

Kepala naga kita sebut pusat energi berkumpul. Nah, yang membuat Jakarta semakin bernilai adalah kota ini dilalui oleh 13 sungai dan dua banjir kanal.

Seorang ahli feng shui mengatakan, kalau diihat jalurnya, ekor naga (sumber mata air) yang mengalir melewati Jakarta ada di daerah Bogor. Sementara untuk kepala naganya ada di kawasan Kapuk, Pluit, Angke.

Makanya wilayah ini sangat disukai oleh konsumen terutama etnis China. n bk

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

Sudah sejak lama sengkarut gula terjadi lantaran banyaknya regulasi yang membuka kesempatan bagi hanky-panky antara pengusaha dan penguasa.

TEKS Setyo Adhi Nugroho dan Badrul

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

9

setiap tahun.

Sudah sejak lama, komoditas yang satu ini menjadi sumber pendapatan sangat manis bagi pengusaha yang bergerak di bidang impor komoditas pangan. Saking manisnya, untuk mendapatkan kuota impor gula, pengusaha cenderung menghalalkan segala cara, termasuk aksi penyuapan terhadap pihak berwenang, terutama penguasa yang menjual pengaruhnya.

Kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua DPD Irman Gusman semakin menguatkan fakta bahwa bisnis gula memang sangat besar. Pada Sabtu dinihari, 17 September 2016, petugas KPK menangkap Irman Gusman di rumah dinasnya dengan barang bukti uang sebesar Rp 100 juta.

Barang bukti tersebut diketahui merupakan dugaan suap.

Irman diminta ‘menjual pengaruhnya’ ke Perum Bulog terkait kuota distribusi gula impor untuk CV Semesta Berjaya yang

akan disalurkan di Sumatera Barat selama tahun 2016.

Dalam kasus suap ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Irman Gusman, Xaveriandy Sutanto dan Memi (suami istri). Xaveriandy adalah Direktur Utama CV Semesta Berjaya.

Sekadar informasi, Bulog memiliki 57 mitra yang menjadi penyalur gula di seluruh Indonesia, termasuk CV Semesta Berjaya. Namun, lantaran terlibat dugaan suap kepada Irman Gusman, Bulog berencana menghentikan pendistribusian gula ke perusahaan tersebut.

Sudah sejak lama sengkarut gula terjadi lantaran banyaknya regulasi yang membuka kesempatan bagi hanky-panky antara pengusaha dan penguasa serta mereka yang memiliki posisi tinggi untuk memengaruhi kebijakan. Salah satu regulasi yang membuka kesempatan patgulipat adalah kebijakan impor yang menggunakan kuota.

Sudah menjadi rahasia umum, sistem kuota menjadi ajang hanky-panky antara pihak yang memberikan kuota dan pengusaha yang menjadi mafia pangan. Kekuatan mereka luar biasa, sehingga dijuluki samurai dan naga.

foto: Riset

R

asa gula memang manis. Karena manis, banyak orang ingin mencicipi. Selain itu, bisnis komoditas ini ternyata juga begitu manis, karena perputaran uangnya mencapai triliunan rupiah

Irman Gusman setelah diperiksa penyidik KPK: ‘Menjual pengaruh’ ke Bulog.

10

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

foto: Riset

Ada sekitar tujuh samurai yang menguasai kuota impor gula dan sembilan naga yang menjadi mafia kuota impor beras. Pada Januari 2013, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq tertangkap tangan oleh petugas KPK. Petinggi partai itu menjadi mediator dalam impor daging.

“Sejak awal, rezim kuota impor berpotensi melahirkan masalah hukum, baik dari aspek pidana maupun hukum persaingan usaha,” kata M. Syarkawi Rauf, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Secara pidana, kata dia, rezim kuota dapat memfasilitasi persekongkolan antara pemberi kuota dengan calon penerima kuota. Sementara dari sisi hukum persaingan usaha, rezim kuota berpotensi memfasilitasi terjadinya praktik kartel, yaitu persekongkolan antarpelaku usaha dalam menetapkan harga dan mengatur pasokan ke pasar.

Syarkawi mengatakan, praktik korupsi dalam rezim kuota impor sangat mudah terjadi. Pasalnya, hampir semua komoditas pangan memiliki disparitas harga yang tinggi antara harga dalam negeri dan internasional. Hal tersebut memberi insentif bagi calon penerima kuota untuk menyuap dalam jumlah yang sangat besar.

Dalam kasus gula impor, terdapat selisih harga antara patokan harga pemerintah dan harga internasional. Harga pokok gula yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp 9.100 per kg, sementara harga internasional sekitar Rp 6.500 per kg. Namun, harga gula di pasar domestik sekitar Rp13.000 per kg, bahkan pernah mencapai Rp 16.000-Rp 17.000 per kg.

“Disparitas harga domestik dan internasional yang tinggi ditambah dengan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan pemegang kuota impor memberi peluang terjadinya praktik penyuapan. Modus praktik KKN dalam penentuan kuota impor pangan sangat mudah ditelusuri karena hanya memanfaatkan perhitungan besarnya selisih harga domestik dan internasional,” papar Syarkawi.

Gula impor tiba di Pelabuhan Tanjung Priok: Persekongkolan antara pemberi kuota dengan calon penerima kuota.

Total produksi gula nasional setiap tahun rata-rata 2,5 juta ton. Dibandingkan dengan total konsumsi gula rumah tangga secara nasional yang hanya 2,3 juta ton, Indonesia punya kelebihan produksi sekitar 200.000 ton.

DIREKSI BUMN Irman Gusman mungkin bukan pejabat terakhir yang ditangkap dalam kasus dugaan suap gula. Kabarnya, sebelum kasus Irman terungkap, KPK telah menerima laporan dari lembaga antikorupsi di Singapura, yakni Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB ). Dalam laporannya, CPIB menyebutkan adanya direksi BUMN yang menerima suap dari fee impor pangan, terutama gula.

Penerima suap tersebut, diduga telah membuka rekening di Singapura untuk menampung fee dari perusahaan Panamex sebesar US$ 50 per ton dari 100 ribu raw sugar yang diimpor. Total fee itu mencapai US$ 5 juta atau setara Rp 65 miliar.

“Kami harap KPK mengusutnya hingga tuntas. Kami yakin kasus ini akan mengungkap kasus perburuan rente dari fee impor gula yang jauh lebih besar yang melibatkan pejabat negara dan pengambil kebijakan di negeri ini,” kata HM Arum Sabil, Ketua Umum Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) kepada Antara, Sabtu (17/9).

Sebelumnya, pada 14 September 2016, Ketua KPK Agus Rahardjo juga menyebutkan masih ada praktik korupsi di lingkungan direksi BUMN. Tanpa menyebut nama direksi yang dimaksud, Ketua KPK itu hanya menyatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan terhadap seorang direksi BUMN tersebut.

Arum mensinyalir indikasi suap kepada BUMN dan swasta itu terjadi di hampir semua izin impor gula. Padahal, kata Arum, setiap tahun pemerintah mengimpor gula lebih dari 3,5 juta ton.

Menurut Arum, angka impor tersebut sebenarnya terlalu tinggi, sebab konsumsi langsung rumah tangga terhadap gula rata-rata hanya 9 kg per tahun per kapita. Bila dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia di kisaran 255 juta jiwa, maka total kebutuhan konsumsi gula rumah tangga hanya sebesar 2,3 juta ton per tahun.

Sementara itu total produksi gula nasional setiap tahun rata-rata 2,5 juta ton. Dibandingkan dengan total konsumsi gula rumah tangga secara nasional yang hanya 2,3 juta ton, Indonesia punya kelebihan produksi sekitar 200.000 ton.

Artinya, kata Arum, apa pun alasannya, Indonesia tidak perlu melakukan impor raw sugar untuk diolah menjadi white sugar, terlebih jika untuk dipasarkan di segmen pasar konsumsi rumah tangga nasional.

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

11

Arum menduga penggelembungan angka dan rekayasa persepsi harga gula mahal selama ini hanya dijadikan alat legitimasi pembenaran guna melakukan impor gula besar-besaran.

foto: Riset

RUGI RP 3 TRILIUN Masalah lainnya adalah berdirinya pabrik-pabrik gula baru.

Celakanya, kata Arum, pabrik-pabrik ini hanya sebagai kedok untuk mendapatkan izin impor gula mentah. “Pada 2016 ini pabrik-pabrik gula tersebut telah mendapat izin impor ratusan ribu ton gula,” katanya.

Arum meminta pabrik gula-pabrik gula tersebut diaudit dan diinvestigasi. Sebab, pendirian pabrik gula tersebut tak cuma sebagai kedok, tapi juga menjadi alat pembobol uang negara.

Indikasinya, pendirian pabrik gula tersebut dibiayai oleh bank plat merah.

Begitulah, rasa gula memang manis, termasuk bisnis yang menyertainya. Bahkan, bekas Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro sempat mengungkapkan, Kementerian Perdagangan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menetapkan kuota impor gula rafinasi hingga 6 juta ton.

“Akibat impor dalam jumlah itu industri gula di dalam negeri tak bisa merevitalisasi kuota impor gula rafinasi hingga enam tahun mendatang,” ujar Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia ini dalam acara diskusi di Cikini, Jakarta, 21 Agustus 2015. Akibat kebijakan itu, lanjutnya, potensi kerugian negara mencapai Rp 3 trilun.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Akbar Faisal yang turut dalam diskusi tersebut mengaku terkejut atas informasi itu. Ia menegaskan agar aparat penegak hukum menindaklanjuti informasi tersebut.

Ketua Gerakan Indonesia Bersih, yang juga mantan juru bicara presiden Abdurrahman Wahid, yakni Adhie Massardi yang

turut dalam diskusi itu pun mengatakan, pihaknya telah melaporkan dugaan adanya kerugian negara akibat kebijakan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Namun, sampai saat ini tidak ditanggapi, tidak ditindaklanjuti tuh,” katanya.

Namun beberapa hari kemudian pernyataan Ismed itu dibantah politisi Partai Demokrat. Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, impor yang dilakukan pemerintahan SBY dilatarbelakangi naiknya kebutuhan gula nasional, baik untuk konsumsi maupun industri setiap tahun.

“Karena kebutuhan industri meningkat pesat kebutuhannya pun meningkat pula sehingga kemampuan dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi permintaan, dan impor adalah jalan terakhir yang dilakukan,” kata Herman.

Kini, Kementerian Perdagangan (Kemdag) memperketat izin impor gula rafinasi bagi industri. Seperti yang dilakukan bagi importir sapi bakalan, Kemdag juga meminta importir gula menyerahkan proposal pengembangan bisnis pembangunan pabrik gula (PG) dan perluasan lahan tebu.

Jika proposal itu telah diserahkan ke pemerintah, baru kemudian importir mendapatkan izin impor gula.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, industri perlu menyampaikan proposal terkait rencana intensifikasi dan ekstensifikasi lahan tebu dan PG sebagai syarat mendapatkan izin impor. Menurut dia, apabila industri gula rafinasi tidak mau menyerahkan proposal investasi bisnis tebu dan PG, maka izin dari Kemdag untuk impor gula tidak akan keluar.

Menurut Enggartiasto, pernyataan itu penting dibuat agar industri gula tidak membohongi pemerintah. Dengan adanya persyaratan yang berat ini, izin impor gula rafinasi hanya akan diberikan kepada mereka yang serius melakukan pengembangan bisnis perluasan lahan tebu dan pembangunan PG di dalam negeri.

Apakah cara ini bisa efektif? Kita lihat saja nanti. n

Demo menolak gula impor: Indonesia kelebihan produksi.

12

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

Tebu petani: Dikuasai para samurai.

Ganasnya Para Samurai Harga gula di pasar tradisional tetap saja Rp 12.000-Rp 13.000 per kg. Padahal, harga pokok gula yang ditetapkan pemerintah hanya Rp 9.100 per kg. Apalagi, kalau dibandingkan dengan harga di pasar internasional yang hanya Rp 6.500 per kg. Anehnya, komoditas ini tidak langka di pasar.

Kenapa bisa begini? Banyak kalangan mencium, lantaran pasar dikuasai sekelompok pedagang yang disebut sebagai samurai gula.

Mereka membeli sebagian besar tebu melalui sistem lelang yang menguntungkan pihak mereka. Mereka juga mengelola sebagian besar jaringan distribusi dan ritel. Akhirnya harga eceran gula didikte.

Nawir Messi, saat masih menjadi Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahkan mengakui para samurai gula ini sangat berkuasa di pasar.

Para pedagang lain menyebut jumlah perusahaan samurai mencapai sekitar sembilan.

Mereka mengepalai perusahaan-perusahaan perdagangan gula non-publik milik keluarga yang telah melakukan bisnis gula berpuluh tahun lamanya.

Perusahaan-perusahaan ini hampir tidak dikenal di luar industri gula di Indonesia.

Lelang biasanya dilakukan selama musim panen Mei-Desember. Kemudian gula diproses di 62 penggilingan yang dimiliki negara.

Sebagian besar gula ini kemudian dilelang di tempat-tempat yang dikelola para penggilingan. Samurai kemudian mendapat keuntungan melalui pengaturan yang sudah berlangsung satu dekade, dimana mereka telah meminjamkan uang kepada petani untuk menanam kembali. Beberapa petani membayar bunga sementara yang lainnya berbagi keuntungan. Namun di bawah kedua skema tersebut, samurai mendapatkan hak lelang yang lebih.

Sebagai contoh, samurai berhak membeli sampai 50% dari pemenangan lelang manapun, dengan harga yang sama, untuk tanaman yang mereka biayai.

Tidak ada data yang akurat mengenai berapa banyak gula yang dibeli pada setiap lelang. Namun para pedagang lain menyebutkan bahwa para samurai menguasai mayoritas besar hasil pelelangan.

Di atas itu semua, para samurai telah memperketat kontrol untuk saluran-saluran ritel dan pengiriman melalui layanan transportasi, gudang dan agen mereka selama bertahuntahun.

Menurut Organisasi Gula Internasional, orang Indonesia mengkonsumsi lebih banyak gula dibandingkan orang Asia pada umumnya, yaitu 22,9 kg per orang per tahun sementara negara Asia lainnya rata-rata 17 kg per orang

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

per tahun.

Harga gula di Indonesia juga lebih mahal, atau 60% lebih tinggi dibandingkan Thailand, misalnya, yang juga merupakan produsen gula.

Samurai mulai mendominasi pasar gula putih setelah krisis keuangan Asia 1998, saat Presiden Soeharto lengser dan Dana Moneter Internasional (IMF) memaksakan serangkaian kebijakan reformasi pertanian sebagai imbal balik pinjaman.

KPPU sempat merekomendasikan agar pemerintah membuat peta jalan (roadmap) untuk industri guna mendukung terciptanya industri yang kompetitif. n

13

185 Laporan ke KPK Dari 2004 sampai 2015 ada sekitar 185 laporan yang diterima oleh KPK terkait masalah gula.

G

TEKS Badrul

foto: Riset

ula lokal rasanya sudah tidak ‘manis’ lagi. Dia sudah kalah dengan gula impor. Kalau tak percaya, lihat saja kebijakan impor gula oleh pemerintah. Tahun ini, pemerintah akan mengimpor gula mentah (raw sugar) sebanyak 3,1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan industri rafinasi. Angka ini naik 5% dibandingkan tahun 2015.

Anehnya, meskipun kebijakan ini sudah diumumkan secara luas ke publik, toh harga gula masih bergejolak. Saat ini, harga gula sudah mencapai Rp 15.600 kg hingga Rp 16.000 per kg. Padahal, yang normal sekitar Rp 11.500 per kg – Rp 12.000 per kg.

Nah, gara-gara harga yang tinggi ini, pemerintah membuka impor gula mentah sebanyak 381.000 ton untuk kebutuhan bulan puasa dan lebaran tempo hari. Awalnya, kebijakan ini hanya boleh dilakukan oleh BUMN (PT Perkebunan Nusantara dan PT Rajawa-

Gula impor di gudang: Banyak disalahgunakan.

14

li Nusantara Indonesia). Tapi entah kenapa, kebijakan itu dicabut.

Jadilah perusahaan swasta, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia kebagian jatah mengimpor sebanyak 192.000 ton.

Kebijakan pemerintah mengimpor gula, kabarnya, lantaran produksi gula nasional terus longsor. Pada tahun ini, diprediksi hanya mampu menghasilkan 2,3 juta ton. Jumlah ini tak cukup untuk memenuhi konsumsi langsung sekitar 2,82 juta ton.

Produksi gula nasional memang memprihatinkan. Jika dulu di era 1930-an pernah mengalami masa kejayaan menjadi eksportir gula terbesar dunia, kini untuk sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga pun tak sanggup.

Data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan, realisasi produksi gula pada 2015 tercatat sebanyak 2,497 juta ton. Sedangkan Asosiasi Gula Indonesia (AGI) mengestimasikan 2,55 juta ton. Angka ini lebih rendah dibandingkan produksi tahun 2014 yang mencapai 2,579 juta ton.

Penurunan produksi disebabkan fenomena alam el nino yang menyebabkan kekeringan. Produktivitas tebu pun menurun dari 70,7 ton per hektar pada 2014 menjadi 67,6 ton per hektar di tahun 2015.

Kabar kurang baiknya lagi, kekeringan sepanjang 2015 ternyata juga bakal menurunkan capaian produktivitas tebu di tahun 2016.

Produktivitas berpotensi menurun dari 67,6 ton per hektar menjadi 66 ton per hektar pada tahun ini.

Tak hanya soal iklim jadi penyebab. Luas lahan tebu, khususnya areal tebu rakyat, juga menurun signifikan akibat rendahnya harga gula sepanjang tahun 2013 dan 2014.

Tapi benarkah semua ini yang kemudian mendorong munculnya kebijakan mengimpor gula? Nanti dulu. Soalnya, awal tahun 2015 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian khusus tentang masalah gula. Kajian ini melibatkan sejumlah kementerian, lembaga terkait, dan para ahli.

Wakil Ketua KPK (saat itu) Zulkarnaen mengatakan, dari 2004 sampai 2015 ada sekitar 185 laporan yang diterima oleh KPK terkait permasalahan gula. Secara umum, masalah yang dilaporkan yakni penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan aset seperti perkebunan gula dan pabrik gula, penyalahgunaan subsidi tebu, mark up harga gula, perbuatan curang penentuan rendemen, dan penyalahgunaan prosedur importasi gula.

Hasil kajian KPK pada 2014 terhadap tata niaga impor komoditas pangan strategis menemukan kelemahan pada kebijakan tata niagaa impor gula, dan pengawasan peredaran gula rafinasi yang berpotensi menciptakan rent-seeking.

Potensi masalah ini menimbulkan pembocoran gula rafinasi ke pasar tradisional atau memanfaatkan celah dengan mengajukan permohonan impor gula mentah, untuk idle capacity setiap tahun.

Hal ini tentu saja dapat merugikan petani tebu Indonesia.

Menurut Zulkarnaen, impor gula rafinasi maupun gula mentah harus dipantau dengan ketat karena mengandung risiko. “Ini bisa saja menjadi celah untuk disalahgunakan oleh oknum tertentu,” katanya saat itu.

Nah. n

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

S

usi Pudjiastuti merasa sedih dan malu. Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga merasa heran mengapa lautan Indonesia yang terpanjang nomor dua di dunia, tapi masih saja mengimpor garam. Bahkan, sampai 80% garam harus didatangkan dari luar negeri.

“Kan sedih, malu,” kata Susi ketika mengunjungi pegaraman Desa Bipolo, Kupang, NTT, Minggu (12/6). Susi lantas mengatakan kepada masyarakat petambak garam di Desa Bipolo untuk bekerja keras meningkatkan produksi garam rakyat.

Dari ucapan Susi terlihat bahwa pemerintah memang kurang serius mengurus garam nasional. Kurang seriusnya pemerintah mengelola produksi garam dalam negeri bisa terlihat dari besarnya impor garam. Setiap tahun, Indonesia membutuhkan 3,3 juta ton garam. Sebanyak 1,8 juta ton garam kebutuhan konsumsi dipasok dari produsen lokal, sedangkan garam industri harus diimpor yang besarnya mencapai 1,5 juta ton. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak bibir pantai yang bisa dimanfaatkan untuk ladang garam.

Susi pernah mengungkapkan bahwa keuntungan para importir garam memang besar, bisa mencapai 200%. “Untungnya 200% kayak jualan narkoba. Jadi ketagihan mereka. Ketagihan akhirnya tidak mau stop impor,” katanya.

Susi menunjukkan hitungannya. “Mereka beli dari luar Rp 500, jualnya Rp 1.500 di sini, masih untung Rp 1.000. Kalau 1 juta ton, sudah berapa untungnya? Makanya petani kita miskin terus, ada 35 ribu petani garam, kalau satu keluarga punya lima orang, yang kena 150 ribu orang,” ungkapnya.

Hal yang menyedihkan, para importir tetap saja impor ketika petani sedang panen. Akibatnya, harga garam petani jatuh karena stok melimpah. “Apa tidak kasihan, mereka jemur garam berbulanbulan dan harganya Rp 275. Padahal biaya mereka Rp 600,” katanya.

Sementara pemerintah telah menetapkan harga garam lokal kualitas 1 (K-1) sebesar Rp 750 per kg, K-2 seharga Rp 550 per kg, dan K-3 dipatok Rp 400 per kg.

Sejatinya, sejak Desember tahun lalu, Susi telah menyebut mafia importir garam. “Petani garam susah terus karena ada ‘5 dan 7 samurai’. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian harus membuat penjelasan siapa mereka itu,” katanya, di depan anggota Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Mengenaskan, tentu saja. Lebih mengenaskan lagi, lantaran Menteri Perdagangan Thomas Lembong telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Permendag Nomor 125.M-DAG/ PER/12/2005 yang diterbitkan 29 Desember 2015 dan mulai berlaku 1 April 2016 ini, sejatinya merupakan revisi dari Permendag Nomor 58/M-DAG/PER/9/2012.

Menurut Ketua Aliansi Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (AAPGRI) Jakfar Sodikin, beleid itu bakal membuat penyerapan garam rakyat semakin menurun. Sebab pengusaha jelas lebih memilih garam impor. “Bisa turun hingga separuh,” ujarnya.

Penolakan juga dilontarkan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara). “Terbitnya aturan ini menomorduakan garam rakyat dengan mengutamakan importir garam, baik untuk konsumsi maupun industri. Ini jelas aturan yang akan mematikan sentra-sentra produksi garam nasional,” kata Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Kiara.

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

Petani garam: Permendag matikan sentra produksi garam.

7 Samurai Pemakan Garam Menteri Susi kembali menyoroti masalah besarnya impor garam. Pemerintah kurang serius mengurus garam nasional?

TEKS Lucky Benyamin

Abdul Halim lebih menyorot soal perbedaan kebijakan antara Kementerin Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang justru memilih mengedepankan pengembangan produksi garam rakyat dan membatasi impor garam, baik untuk industri maupun konsumsi.

“Lagi-lagi kita dipertontonkan oleh tidak kompaknya kementerian/lembaga negara menjalankan mandat dari Presiden Jokowi, terkait cita-cita kedaulatan garam nasional. Bahkan aturan yang diterbitkan bertentangan,” ungkap Halim.

Sejatinya selama ini, kewenangan dalam hal pengelolaan garam terbagi ke empat kementerian dan lembaga. KKP bertugas meningkatkan mutu garam rakyat, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertugas mendata jumlah produksi garam nasional dan memberikan rekomendasi impor, dan Kemendag bertugas mengeluarkan izin impor garam. Sedangkan BUMN PT Garam, diberi tugas memproduksi dan menyerap garam rakyat.

Nah, di dalam Permendag 125/2015, rekomendasi untuk impor garam industri yang menjadi kewenangan Kemenperin dihapus.

Lalu bagaimana dengan KKP? Riyanto Basuki, Direktur Jasa Kelautan Direktorat Pengelolaan Ruang Laut KKP mengatakan, dalam Permendag yang baru memang tidak terdapat satupun ketentuan yang melibatkan lintas kementerian, seperti dalam Permendag sebelumnya.

Padahal, lanjutnya, keterlibatan lintas kementerian mutlak diperlukan untuk mengontrol impor garam. Hal itu untuk melindungi petani garam. Apalagi pemerintah sedang fokus mempertahankan swasembada garam yang sudah dicapai sejak 2013. n

15

Daging sapi di pasar: Dimonopoli tujuh pengusaha.

Kuota Impor yang Bikin Kerok Harga berbagai komoditas pangan selalu bergejolak. Gara-gara sistem kuota impor?

TEKS Badrul

S

aat masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli boleh dibilang salah satu menteri yang punya banyak terobosan. Di saat harga pangan tak juga bisa dibereskan, dia mengusulkan agar sistem kuota impor pangan diganti dengan sistem tarif.

Usulan Rizal itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, sistem kuota menyuburkan kartel dan memunculkan banyak mafia pangan. Mereka inilah yang mengendalikan pasokan sehingga dapat mengontrol harga.

16

Sebenarnya, sejak beberapa tahun silam Rizal gencar menyuarakan agar sistem kuota impor komoditas pangan diganti dengan sistem tarif. Menurut dia, sistem kuota hanya menguntungkan segelintir pemain. Dengan keuntungan yang sangat besar itu, para mafia kuota memberi graitifikasi kepada para pejabat mengalokasikan kuota tersebut kepada mereka.

Sistem kuota awalnya untuk mengendalikan arus impor komoditas pangan. Hal itu dimaksudkan untuk melindungi petani dan peternak dalam negeri. Namun pada praktiknya, para penikmat kuota tersebut justru membentuk kartel yang hanya menguntungkan kelompoknya. Mafia kartel ini umumnya terdiri atas 6-7 pengusaha saja. “Sebaliknya, kebijakan impor lewat skema tarif membuat pemerintah bisa mengendalikan harga dengan efektif. Sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan, siapa pun boleh mengimpor. Ini akan menumbuhkan banyak pemain sehingga persaingan harga lebih fair. Pemerintah tetap bisa melindungi produsen lokal dengan menerapkan tarif impor tertentu. Negara pun memperoleh pemasukan dari bea masuk,� papar Rizal.

HARGA TIDAK WAJAR Selama bertahun-tahun harga sejumlah komoditas pangan menunjukkan tren kenaikan yang tidak wajar. Akibatnya, rakyat Indonesia harus membayar jauh lebih mahal dibandingkan yang se-

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

Foto: Riset

Peternakan ayam.

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

17

Foto: dahlan RP

harusnya. Bahkan, harga itu lebih mahal dibandingkan komoditas serupa di luar negeri. Daging sapi, misalnya, di Indonesia harganya sempat menyentuh Rp 150.000 per kg. Padahal di Australia dan Malaysia, masing-masing hanya Rp 40.000 dan Rp 60.000 per kg.

Di negara-negara Uni Eropa, harga daging kelas premium hanya 3 euro, atau sekitar Rp 50.000 per kg.

Selain daging, sejumlah komoditas pangan lain yang dikendalikan kelompok kartel adalah gula, ayam, jagung, dan bawang merah/putih. Di hampir semua komoditas pangan ini, seolah-olah importir yang terdaftar berjumlah puluhan. Namun berdasarkan penelusuruan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sejatinya pemain riilnya paling banyak 6-7 saja. Sayangnya KPPU tidak mau mengungkap jati diri para anggota kartel tersebut.

KPPU sendiri berusaha menjalankan tugasnya dengan baik.

Lembaga ini terus melakukan penelitian dan pemantauan terhadap sejumlah komoditas pangan yang harganya tidak wajar. Hasilnya, antara lain KPPU memutuskan membawa 12 perusahaan ternak ayam ke pengadilan pada Februari lalu. Mereka diduga melakukan kartel dan praktik persaingan usaha tidak sehat lainnya.

Tuduhan dengan sejumlah bukti telah disiapkan guna menjerat persekongkolan perusahaan tersebut. “Setelah melakukan penyelidikan sejak beberapa bulan lalu, kami sudah mengantongi bukti-bukti. Itulah sebabnya kami putuskan untuk segera membawanya ke pengadilan. Beberapa bukti, be-

rupa sejumlah dokumen, merupakan bocoran dari pihak pelapor.

Di antaranya, dokumen-dokumen perjanjian antar pelaku usaha, dan keterangan saksi, termasuk keterangan saksi ahli,� kata Ketua KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf.

Data KPPU menyebutkan, 12 perusahaan tersebut saat ini menguasai sekitar 90% pasar daging ayam yang beredar. Mereka juga memiliki bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir seperti pakan ternak, day old chicken (DOC), obat, sampai produk olahannya.

Penyelidikan KPPU juga menemukan sejumlah pelanggaran.

Seperti, menahan pasokan ayam sehingga harga daging ayam melambung tinggi, afkir dini pada ayam betina untuk menaikkan harga, dan persekongkolan guna mematikan petani dengan menggelontorkan suplai secara bersama-sama agar harga ayam anjlok.

Praktik culas yang berhasil diendus di di antaranya saat harga ayam sempat menyentuh Rp 40.000 perekor. Hal ini terjadi setelah pengafkiran ayam yang kemudian disusul dengan kenaikan harga karena tiba-tiba stok menghilang. Selain itu, juga terjadi persekongkolan untuk menjatuhkan pemain lain yang kecil-kecil dengan membuat pasar kelebihan pasokan. Para mafia itu tidak segan-segan sengaja jual rugi.

Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebelumnya sudah menyambut baik usulan Rizal, yakni mengganti sistem kuota impor pangan dengan sistem tarif. Langkah ini diyakini bisa menolong rakyat yang tercekik karena terus melambungnya harga pangan.

Lembong menilai, usulan Rizal itu merupakan konsep yang revolusioner. Kalau kebijakan mengganti sistem kuota impor pangan menjadi sistem tarif direalisasikan, maka akan terjadi perombakan total perizinan di sektor pangan. “Saya sangat setuju dengan usulan Pak Menko Rizal Ramli. Banyak masalah yang timbul akibat penggunaan sistem kuota. Mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik. Harga pangan pun menjadi tinggi dan kurang stabil. Sebaliknya, dengan sistem tarif, pasar akan menjadi lebih bebas dan terbuka, persaingan lebih sehat, dan pasokan menjadi lebih banyak. Pada akhirnya, harga bisa didorong turun,� ujar Lembong.

Tapi lucunya, hingga kini Lembong belum bisa merealisasikan usulan Rizal. n

Bisnis Penerbangan

Pesawat Merpati: Tidak mudah mencari investor.

Terbanglah Merpati Pemerintah tak pernah putus asa menghidupkan Merpati Airlines lagi.

Pintu bagi investor pun terbuka lebar.

Adakah yang berminat?

TEKS Sri Wulandari Foto Riset

18

P

esawat Merpati bakal mengudara lagi. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang mengoperasikan pesawat ini sudah ditargetkan oleh Kementerian BUMN kembali beroperasi secara penuh pada tahun 2017. Nantinya pengoperasian ini seiring dengan tuntasnya restrukturisasi usaha yang dijalankan perseroan.

Saat ini. proses restrukturisasi Merpati sedang berlangsung, mulai penyelesaian dan merumahkan sekitar 1.500 karyawan. Sejak Januari 2014 lalu, Merpati terpaksa dibekukan dengan alas an antara lain karena faktor operasional, ketidakmampuan membayar gaji karyawan, dan persoalan utang maskapai kepada pihak asuransi.

Merpati terjerat utang hingga Rp 7,3 triliun. Selain itu, Merpati juga memiliki utang sebesar Rp 9,2 triliun pada Kementerian Keuangan, PT Pertamina (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura (Persero) Tbk, dan kreditur. Bahkan, gaji karyawaan belum dibayarkan sejak Desember 2013.

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

Bisnis Penerbangan

Merpati juga sudah tidak memiliki aset sama sekali lantaran aset yang mencapai Rp 1,5 triliun yang semuanya telah diagunkan kepada kreditur. Pemerintah sebelumnya juga memberi suntikan dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menuntaskan restrukturisasi usaha sekitar Rp 400 miliar.

Berdasarkan catatan Kementerian BUMN, total tunggakan seperti gaji, tunjangan hingga pesangon kepada pegawai Merpati senilai Rp 1,4 triliun, sementara Kementerian BUMN hanya akan menuntaskan tunggakan gaji senilai Rp 300 miliar.

Tunggakan pesangon akan diselesaikan dan dibicarakan dengan calon investor.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Kementerian BUMN Aloysius K. Ro, di sela penandatanganan kerja sama operasional Garuda Maintenance Facility (GMF) dan Merpati Maintenance Facility (MMF), di Jakarta, pekan lalu berharap, Merpati bisa terbang lagi pada 2017. Untuk mewujudkan hal itu, dalam sisa waktu satu tahun ini Merpati harus sudah mendapat izin privatisasi dari Kementerian Keuangan dan mendapatkan investor yang bersedia masuk ke Merpati.

SIAPA INVESTOR? Adakah investor yang berminat membeli Merpati? Pertanyaan

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

itu sempat bergulir beberapa waktu lalu. “Tidak mudah mencari investor untuk masuk ke dalam bisnis penerbangan dalam keadaan normal, apalagi dalam kondisi terpuruk seperti Merpati,” kata dia.

Dulu sempat beredar kabar, sejumlah investor telah melirik dan berhasrat membeli Merpati. Para investor yang berminat berasal dari Rusia dan China. Mereka adalah dua produsen pesawat, Xian Aircraft Industrial Corporation (China) dan Sukhoi (Rusia). Kedua perusahaan asing itu siap menyelesaikan persoalan yang dihadapi maskapai pelat merah tersebut.

Para investor ini, juga sudah menyanggupi mengambil alih utang maskapai yang menumpuk. Para investor tengah mempelajari secara seksama bisnis Merpati, yang meliputi penerbangan dan pemeliharaan.

Namun kabar tentang investor itu tak lagi terdengar. Sementara upaya pemerintah membangkitkan Merpati lagi tak kunjung berhenti. Salah satu program konkret yang dilakukan saat ini adalah menggalang sinergi Garuda Indonesia dengan Merpati untuk melakukan kerja sama operasional antara Garuda Maintenance Facility (GMF) dan Merpati Maintenance Facility (MMF).

“Ini langkah besar, MMF dikelola oleh GMF, untuk meningkatkan kapasitas bisnis perawatan pesawat di dalam negeri,” katanya.

Pemerintah optimistis pemegang saham mampu mencari investor karena Merpati masih memiliki kapasitas dan volume usaha yang bisa ditawarkan kepada pemilik modal.

Setidaknya sekitar 600-700 rute penerbangan belum terisi oleh maskapai yang ada saat ini, sehingga masih punya peluang pasar yang begitu luas.

Karena itu pemerintah yakin, masih ada investor yang bakal berminat mengambil alih kendali Merpati. Proses pencarian mitra strategis akan segera diumumkan kepada publik setelah mendapat izin dari Kementerian Keuangan termasuk restu dari DPR-RI. Calon investor bisa merupakan perusahaan penerbangan berskala investor, tapi bisa juga merupakan investor murni. Pemerintah juga akan membuka seluas-luasnya, dengan kriteria yangsudah ditetapkan. Peminat bisa mengambilalih atau akuisisi saham hingga terdilusi 95%.

Pelepasan saham Merpati merupakan bagian dari program privatisasi. Program privatisasi, akan ditempuh dalam tiga skema yaitu melepas kepemilikan saham kepada publik (IPO), menerbitkan saham baru (right issue) dan melalui “exit strategy” dengan melepas saham langsung seperti kepada Merpati dan Kertas Leces. Pemerintah bahkan berniat, memberikan kemudahan bagi investor agar persoalan utang perseroan dijadikan sebagai pola debt to equity swap atau mengkonversi utang menjadi saham. n

Setidaknya sekitar 600-700 rute penerbangan belum terisi oleh maskapai yang ada saat ini, sehingga masih punya peluang pasar yang begitu luas.

19

Bisnis Diversifikasi usaha

Dari Furnitur ke Properti Olympic yang dikenal sebagai perusahaan furnitur melakukan ekspansi ke bisnis properti. Hasilnya ada hotel dan apartemen.

TEKS Sri Wulandari Foto Riset

P

asar furnitur yang meredup, membuat PT Cahaya Sakti Furintraco, perusahaan produsen furnitur knockdown merek Olympic di Indonesia terpaksa melakukan ekspansi besar-besaran. Karena punya lahan 120 hektar di sekitar Sentul dan 400 hektar di Sukabumi, Cahaya Sakti Furintraco mulai mengembangkan bisnis properti.

Hasilnya, menurut Chairman PT Ca-

haya Sakti Furintraco Au Bintoro, Olympic Group kini punya Hotel Sentul 8, Hotel Olympic International Hotel (OIH), dan apartemen Olympic Residence dua tower yang berlokasi berdekatan dengan tol Sentul. Untuk pengembangan hotel dan apartemen memakan lahan seluas 10 hektar. Lahan sebut adalah sebagian kecil dari lahan kawasan central business district (CBD) Olympic yang totalnya mencapai 120 hektare.

Furnitur produk Olympic: Tidak meninggalkan bisnis furnitur.

20

Hotel Sentul 8 sudah beroperasi sejak 3 tahun lalu. Hotel ini cukup sukses dengan tingkat okupansi menurut Bintoro mencapai 300%. Keunikan Hotel Sentul 8 sistem tarifnya berdasarkan jam bukan hari. Tarif yang dikenakan bervariasi Rp 300 ribu – Rp 900 ribu. Karena sistem sewa menggunakan jam, hotel ini banyak diminati para salesman dan pengusaha yang sedang melakukan perjalanan bisnis ke Sentul. Tahun depan, rencananya Bintoro akan mengembangkan Hotel Sentul 8 ke Bali.

“Mengapa tarif per jam, karena orang belum tentu selama 24 jam ada di hotel,” begitu kilah Au, saat ditemui media sosialisasi Tax Amnesty di Bogor, pekan lalu.

Sementara Hotel Olympic International Hotel (OIH) baru akan diluncurkan pada Oktober 2016 mendatang. Hotel yang menempati luas tanah 4.500 meterpersegi dan berlokasi di Sentul ini memiliki 152 kamar dan dikelola oleh Premier Inn dari Inggris dengan nilai investasi mencapai Rp 132 miliar. Olympic Premier Inn Hotel merupakan satu-satunya hotel bintang tiga di kawasan Sentul Bogor yang dirancang khusus bagi kalangan menengah. Desain yang dibuat eksklusif, kata dia, cocok untuk meeting point para pengunjung hotel.

Adapun, lahan untuk apartemen berdiri di atas lahan 7.000 meter persegi dengan total 350 unit. Bekerja sama dengan Hutama Karya Reality, Olympic Group sedang membangun apartemen Olympic Residence di Sentul, Bogor. Apartemen ini memiliki dua tower. Apartemen rencananya akan dipasarkan Rp350 juta per unit dengan ukuran standar.

“Saya yakin pasar hotel dan apartemen di Sentul masih menjanjikan. Terlebih lokasinya sangat strategis dengan tol yang menghubungkan Jakarta dan Bogor,” kata Au. Dia mengungkapkan, kendati pihaknya berfokus pada produksi furnitur, namun ekspansi usaha di sektor properti bukan berarti masih baru. Dia sudah menggeluti bisnis ini sejak 20 tahun lalu.

Proyek pertamanya kawasan industri Bogorindo di Sentul. Ke depan, Bintoro akan lebih fokus mengembangkan bisnis properti. Namun bukan berarti Olympic Group meninggalkan bisnis furniture. n

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

Bisnis Pasar online

RNI Tergiur E-Commerce

Tergiur potensi pasar online, RNI terjun di marketplace melalui www. pasarprodukbumn.com.

TEKS Sri Wulandari Foto erbhayu

A

da kabar anyar dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI. Kabarnya, BUMN ini sudah merambah bisnis e-commerce dalam wujud marketplace. Nama yang diusung adalah pasarprodukbumn.com. Tidak alasan mengapa RNI tertarik pada bisnis digital itu. Tak lain adalah, bisnis e-commerce memiliki potensi pasarnya yang besar.

Direktur Utama RNI B. Didik Prasetyo mengatakan berdasarkan data lembaga riset International Data Corporation (IDC), pasar e-commerce Indonesia akan tumbuh 42% per tahun. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia 14%, Thailand 22%, dan Filipina 28%. Pemerintah Indonesia menargetkan pada 2020, besar pasar (market size) e-commerce di Indonesia dapat mencapai US$ 130 miliar.

Target ini diharapkan dapat tercapai melalui penguatan sektor UMKM yang masuk ke e-commerce dan munculnya berbagai perusahaan rintisan (start-up) yang bergerak di bidang e-commerce. Potensi inilah yang tak bisa disia-siakan begitu saja. Peluangnya sangat menarik. Karena itulah, BUMN perlu mengambil peran dengan membuka jaringan e-commerce.

Menurut Didik, RNI memprakarsai pasarprodukbumn.com untuk mendistribusikan produk anak perusahaan, yakni PT Rajawali Nusindo. Selain untuk menggalang sinergi, menurut Didik, pengembangan situs e-commerce ini juga selaras dengan arah Roadmap E-Commerce Indonesia yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. “Tidak hanya untuk meningkatkan sinergi BUMN di dalam negeri, namun juga dapat menjadi media sarana promosi BUMN di luar negeri. Melalui situs pasarprodukbumn.com seluruh dunia dapat melihat produk-produk yang dihasilkan oleh BUMN di Indonesia, dan dapat melakukan transaksi online dengan BUMN yang terdapat di situs tersebut,� ungkapnya.

Tak hanya itu, RNI juga ingin menjadi wadah BUMN dalam melakukan promosi dan penjualan produk secara daring. Melalui situs pasarprodukbumn.com, seluruh

kegiatan bisnis e-commerce: Pasar e-commerce di Indonesia bisa US$ 130 miliar.

dunia dapat melihat produk-produk yang dihasilkan oleh BUMN di Indonesia dan melakukan transaksi daring. RNI juga merangkul Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mitra binaan BUMN agar dapat memasarkan produknya di pasarprodukbumn.com.

Asal tahu saja, potensi mitra binaan itu sangat besar. Pada 2016, seluruh BUMN diperkirakan memiliki 92.372 mitra binaan, dengan jumlah nilai bantuan yang disalurkan mencapai Rp 2,32 triliun. Hingga saat sekitar 24 mitra BUMN telah bergabung dalam marketplace pasarprodukbumn.com.

Antara lain industri farmasi (Phapros dan Indofarma), industri perkebunan (PTPN VIII, Perhutani, RNI), industri maritim

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

(PT PAL Indonesia), industri penerbangan (Garuda dan Citilink) hingga industri perbankan (BNI, BRI dan Mandiri) serta perusahaan swasta (Air Asia).

Untuk pengiriman barang, RNI menggandeng perusahaan ekspedisi & logistik BUMN seperti PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) dan PT Pos Indonesia (Persero). Sebagai salah satu wujud konkrit sinergi, RNI juga mensinergikan situs ini dengan situs blanja.com milik PT Telkom.

RNI sendiri adalah BUMN yang bergerak di empat bidang usaha, yaitu agroindustri, farmasi dan alat kesehatan, perdagangan dan distribusi serta properti. Saat ini RNI sebagai perusahaan induk memiliki 13 anak perusahaan. n

21

Profil

Subir Lohani CEO Carmudi.co.id

Ambisi Jadi Jawara Terpilih sebagai CEO Carmudi, mantan bankir ini punya ambisi memajukan situs jual beli kendaraan secara online ini.

TEKS Sri Wulandari foto Istimewa, erbhayu

22

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

Profil

J

ual beli mobil bekas kembali booming. Potensi pasarnya yang luar biasa, membuat banyak pemain berebut pasar. Di antara sekian banyak pemain itu, nama carmudi.co.id, situs online khusus jual beli mobil ini menjadi perbincangan. Carmudi.co.id merupakan situs jual beli kendaraan, baik motor maupun mobil, bekas maupun baru, secara online yang telah beroperasi di Indonesia, Filipina, Vietnam, Myanmar, Bangladesh, Srilanka, Pakistan, dan Meksiko.

Di Indonesia, carmudi.co.id hadir sejak 2014. Keberadaannya lumayan besar bila dibandingkan dengan negara lain. Hal ini dilihat dari segi jumlah pegawai, konsentrasi pangsa pasar dan juga menjadi fokus utama untuk mengembangkan pasar potensial lainnya untuk carmudi.co.id.

“Kami hadir untuk memudahkan proses jual beli kendaraan di masyarakat. Keistimewaan kami adalah kami fokus pada penjualan kendaraan berkualitas secara online baik baru maupun bekas. Kami memiliki standar quality control tersendiri khususnya pada penjual. Kami memastikan bahwa tidak ada penipuan dalam proses setiap penjualan kendaraan di Carmudi,” kata Subir Lohani, CEO Carmudi.

Subir sendiri ketika ditunjukan sebagai CEO, mengaku merasa tertantang. Awalnya, dia bekerja sebagai bankir mengikuti jejak orangtuanya yang berasal dari Nepal.

Lahir di Thailand, dan besar di Fiilipina, setamat sekolah di Singapura dan kuliah dengan jurusan Computer Science lalu memilih Economic and Maths di Amerika Serikat, selama 7 tahun dia mengabdi sebagai bankir. Yakni, pernah menjabat sebagai Management Associate DBS Bank Singapore Assistant Vice President Barclays Capital, dan Director White Rhino Strategic Capital.

Lalu dia mendapatkan penawaran dari Carmudi untuk mencoba hal baru dengan memimpin Carmudi Filipina. “Online merupakan industri yang dinamis, menarik tapi juga sulit,” katanya.

Tapi, dia optimis bisa menaklukan industri online, mengingat dia memiliki kemampuan menganalisa dari dunia banking yang menjadi bekal untuk memasuki dunia online bisnis.

Keberhasilannya memimpin Carmudi Fiilipina, yang membuat dia akhirnya bermutasi memimpin Carmudi Indonesia.

Aku Subir, Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan.

Dia pun memprediksi, ke depan orang Indonesia akan membeli kendaraan secara online sepenuhnya sebagaimana yang sudah banyak orang lakukan di Amerika saat ini. Saat ini, Carmudi lebih banyak ber-partner dengan dealer dibanding perseorang, jumlah dealer yang bekerjasama dengan kami saat ini sekitar 3.500 dealer.

berbeda dengan Indonesia.”

Untuk mengembangkan Carmudi, Subir memiliki strategi yang berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu, Carmudi fokus pada online marketing dan di tahun ini menjadi lebih agresif di market dengan melakukan kombinasi strategi online dan offline marketing untuk mencakup market yang lebih besar.

Target Subir, agar Carmudi secara lebih luas dapat melayani hingga mencakupi seluruh area Nusantara. Salah satu caranya adalah dengan menyelenggarakan bursa mobil bekas di daerah-daerah secara terpadu di area tersebut demi memudahkan para pembeli mobil untuk hanya datang ke satu tempat dan menemukan mobil impiannya. Dilihat dari sisi dealer, bursa mobil bekas Carmudi (Carsentro) juga cukup menguntungkan.

“Carmudi dalam program Carsentro menyediakan offline dan online strategi marketing terpadu dan terintegrasi seperti halnya kami menyediakan bentuk-bentuk promosi seperti billboard, iklan dan tempat bursanya sendiri,” katanya.

Subir merasa optimis. Apalagi, Carmudi memiliki beberapa investor, baik itu dari institusi investor maupun personal. Di antaranya adalah Ooredoo, Rocket Internet dan Tengelmann Ventures serta beberapa global startup investor lainnya.

“Tahun lalu kami mendapatkan sekitar US$ 25 juta dan dinaikan hingga US$ 35 juta untuk Carmudi secara keseluruhan, namun karena Carmudi Indonesia merupakan pasar terbesar maka sebagian besar dana diberikan kepada kami,” ujar Subir. n

DAPAT DANA BESAR Sebagai CEO di Carmudi Indonesia, sedikit banyak Subir telah mengetahui seluk beluk peta persaingan bisnis situs jual beli kendaran online di Indonesia. Banyak situs online yang sudah menancapkan kukunya di bisnis ini. Meski begitu Subir tetap optimis Carmudi bisa sejajar dengan pesaingnya. Musababnya ia mengatakan Carmudi berusaha menawarkan sesuatu yang berbeda dari para pesaingnya.

Secara terus terang Subir mengakui betapa dia menyukai alam Indonesia dan kerap melakukan perjalanan wisata ke kota-kota di seluruh Indonesia. “Saya menikmati dan kagum dengan keberagaman budaya yang ada di tiap daerah,” terangnya. “Saya tidak terlalu merasa kesulitan untuk beradaptasi di Indonesia, saya tinggal cukup lama di Filipina dan tidak jauh

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

23

Di tengah gencarnya para operator TV berbayar membidik pasar, operator ilegal terus menebar ancaman.

TEKS Dita Pertiwi Foto Erbhayu, riset

24

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

L

angit Indonesia makin penuh warna. Zaman teknologi informasi seperti membuka lebar cakrawala. Ini ditandai dengan makin maraknya tayangan televisi mengudara.

Tidak saja televisi konvensional yang selama ini dinikmati gratis masyarakat Indonesia. Kini bisnis televisi berbayar (pay TV), baik itu yang mengudara melalui satelit maupun kabel (cable TV) juga ikutan berkibar.

Gejala ini tidak mengherankan. Masyarakat Indonesia memang haus akan hiburan. Dan, tentu saja ini merupakan peluang bisnis menggiurkan bagi operator televisi.

Tengok saja pertumbuhan pasar televisi di Indonesia. Negeri yang penuh dengan budaya ini ini nyatanya paling dinamis dalam konteks bertumbuhnya TV berbayar. Tahun 2006 lalu misalnya, tercatat pertumbuhan TV berbayar di Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan Asia Pasifik, yaitu sekitar 30%-40%.

Pada periode 2003-2007 jumlah pelanggan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 32,2%, yaitu dari hanya 204.000 pelanggan melonjak menjadi sekitar 596.075 pelanggan. Pertumbuhan ini disebabkan karena bertambahnya operator dan semakin menariknya program yang ditawarkan. Pada tahun 2006, terdapat sekitar 440.550 pelanggan, meningkat dari tahun 2005 yang hanya 270.000.

ilustrasi tv berbayar ilegal

Laporan Media Partners Asia (MPA) yang baru saja dirilis mengungkapkan, industri TV berbayar se-Asia Pasifik akan mengalami rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 5,8% mulai dari tahun 2016 hingga 2021.

MPA memproyeksikan pendapatan industri TV berbayar di 18 pasar di Asia Pasifik akan naik dari US$ 54 miliar pada 2016 menjadi US$ 72 miliar pada 2021, dan kemudian akan terus meroket hingga US$ 81 miliar hingga 2025.

tayangan operator siaran tv berbayar.

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

25

Meskipun demikian, industri TV berbayar kini tengah mengalami perlambatan pertumbuhan jumlah pelanggan dan pendapatan. Banyak faktor yang menjadi penyebab, mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya persaingan di antara para pemain TV berbayar baik, yang legal maupun ilegal. Lesunya pertumbuhan jumlah pelanggan TV berbayar terutama terjadi di Indonesia, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura.

BANYAK YANG ILEGAL Sejatinya bisnis TV berbayar terbilang padat modal.

Namun, bayangan menggiurkan pendapatan dari pengoperasian bisnis ini serta potensi pelanggan yang aduhai, nyatanya memunculkan maraknya pemain baru dalam dunia televisi berbayar.

Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI) mencatat dugaan praktik penyelenggaraan televisi berlangganan atau berbayar oleh operator ilegal marak terdapat di sembilan provinsi dan kini masuk daftar pengawasan aparat kepolisian. Sembilan provinsi itu adalah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Di KalimanTengah saja, saat ini ada sekitar 70 lembaga penyiaran atau TV kabel yang beroperasi. Dari jumlah, hanya 20% yang mengantongi izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Padahal, lembaga penyiaran berlangganan harus memiliki izin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan.

APMI pernah menyebut, jumlah operator TV berbayar ilegal mencapai sekitar 2.000. APMI juga menaksir, pelanggan TV Berbayar ilegal mencapai 2 juta.

Para operator televisi berbayar ilegal tentu saja menggunakan banyak akal ketimbang modal padat yang seharusnya dibutuhkan. Umumnya, para operator ilegal itu mendapatkan siaran dengan mencuri sia-

operator tv berbayar saat pameran

26

antena parabola di pedesaan.

ran milik operator resmi. Dengan teknologi sederhana, sadapan lewat jaringan kabel yang ilegal pula mereka sebarkan kepada masyarakat luas. Tidak gratis tentunya. Cukup mematok harga murah ketimbang operator TV berbayar resmi, sajian televisi ilegal itupun banyak menggelitik pelanggan.

Modus operator ilegal adalah dengan melakukan redistribusi siaran ilegal ke perumahan. Pelaku juga menggunakan jaringa internet dengan membobol akses yang dimiliki televisi berbayar resmi.

Bahkan pelaku dengan modal besar menyiapkan parabola untuk melakukan pencurian hak siaran beberapa channel premium dan channel televisi berbayar resmi.

Memang, kualitas gambar televisi berbayar ilegal itu tak seindah mereka yang jelas-jelas mengantongi izin resmi. Toh, bagi warga itu bukan soal. Yang penting adalah murah dengan acara menarik yang disajikan.

Nah, siapa tidak ingin menonton acara seperti Liga Inggris, HBO, Star, Cartoon Network, dan CNN dan lainnya dengan harga super murah? Katakanlah tarif berlangganan dipatok Rp 50 ribu per bulan, dengan pelanggan sebanyak 2 juta seperti diprediksi APMI tadi, berarti pendapatan para aktor pembajak itu dalam sebulan bisa mencapai Rp 100 miliar.

ANCAMAN SERIUS Tentu saja kenyataan ini membuat para operator televisi berbayar resmi gerah. Kue pelanggan terus terge-

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

Bila Kabel Melilit Satelit T

V berbayar (pay TV) sudah bukan hal yang baru di Indonesia. Mau yang menggunakan sistem kabel (cable tv) atau sistem siaran satelit (satellite tv), semua tinggal pilih. Kedua sistem ini punya pemikat dengan sajian siaran TV berkualitas yang umumnya produk luar.

TV kabel terbilang lebih sederhana. Peralatan yang dibutuhkan hanyalah alat penerima siaran digital (digital receiver). Lain halnya dengan TV satelit, selain membutuhkan receiver, juga harus menggunakan piringan antena (biasa disebut antena parabola).

Dari sisi jangkauan TV kabel hanya menjangkau area atau daerah tertentu. Itu pun selalu diawali dengan survei dahulu, apakah daerah tersebut cocok dan banyak peminatnya. Sementara TV satelit menjangkau daerah terpencil, karena tidak mengenal blank spot.

Daya tampung kabel yang terbatas menjadikan sinyal yang dipancarkan TV kabel bisa analog dan digital. Sedangkan TV satelit saat ini menggunakan sistem digital sehingga kualitas sinyal lebih jernih.

Ini juga berpengaruh pada jumlah channel yang mampu disiarkan. TV Kabel sanggup menampung 300 channel sekalipun gambar yang dihasilkan tidak semua berkualitas baik. TV satelit mampu memancarkan 250 channel dengan kualitas digital, dan bisa bertambah tergantung kapasitas transponder satelit. Dan, tentu saja gambar yang dihasilkan jauh lebih baik. n

rus akibat maraknya praktik ilegal.

Di Jawa Timur, misalnya, TV berbayar ilegal kini kian merambah. Padahal awalnya, operator ilegal itu hanya beroperasi di kawasan yang sulit terjangkau antena konvensional atau wilayah-wilayah blank spot lainnya. Alasannya sungguh ‘mulia’, memberi layanan tayangan televisi bermutu pada mereka kaum marjinal yang punya hak sama untuk menikmati terbukanya udara Indonesia.

Namun, kini soalnya sudah lain. Operator-operator ilegal itu kini sudah merambah kota besar atau kota kecamatan, bahkan desa potensial yang selama ini jadi bidikan pasar operator TV berbayar resmi.

Seperti di Lumajang, Jawa Timur. Sebuah operator televisi kabel ilegal berani menawarkan paket tertentu dengan harga mulai dari Rp 15.000 per bulan. Dengan tarif itu, pelanggan bisa mendapatkan tayangan TV lokal yang sebelumnya sulit terjangkau tanpa harus menggunakan antena telestrial, ditambah beragam produk premium tadi. Tentu saja tarif itu jauh dan hampir mustahil bisa dilakukan oleh operator pay TV resmi dalam paket murah sekalipun.

Memang, ulah bajak membajak ini tidak saja merugikan para operator resmi televisi berbayar. Lebih penting lagi untuk diperhatikan adalah munculnya reaksi dari pemilik konten premium internasional yang tentu saja sangat dirugikan. Bukan tak mungkin cap pembajak bakal makin lekat pada Indonesia. n

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

27

anak-anak sedang bermain di tengah asap.

Si Layar Kotak Pencuci Otak Pengaruh televisi terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak banyak jadi concern para pengamat.

TEKS Dita Pertiwi Foto dahlan rp, riset

S

uatu saat, seorang lelaki keturunan China yang dikenal sebagai master fengshui bertanya kepada salah seorang muridnya. “Siapa kepala rumah tangga di sebuah rumah?”

Sebuah pertanyaan mudah dan terasa aneh bagi si murid. “Tentu saja orangtua atau Bapak!”

“Salah!” ujar lelaki muda bermata sipit yang berpenampilan perlente itu. “Televisi!” imbuhnya yang makin membuat heran sang murid.

“Lihat, di setiap ruang makan sebuah rumah sekarang ada televisi. Si bapak yang duduk di ujung meja makan kini tak lagi jadi pusat perhatian. Semua mata anak-anak bahkan istri lebih tertuju pada televisi yang ada di sebuah sudut seberang posisi sang bapak. Obrolan pun lebih membahas apa yang dilihat di televisi,” papar si master fengshui itu.

Ini hanyalah ilustrasi yang menarik. Sebab, dalam banyak ilmu fengshui, ruang makan adalah salah satu sudut dimana keharmonisan sebuah rumah tangga bisa

28

diukur. Dan rasanya, dalil ini juga berlaku bagi siapapun.

Sebab, ruang makan sejatinya bukan semata sebuah ruang tapi merupakan sarana di mana sebuah keluarga dapat bercengkerama, berdiskusi, bahkan rekreasi.

Apalagi di tengah kesibukan orangtua yang menjadikan minimnya waktu berkumpul dengan keluarga.

Tapi, itu hanyalah teori yang kini bisa jadi dianggap kolot. Kecanggihan teknologi seperti memanjakan semuanya. Sebuah penelitian menyebut, lebih dari 40% keluarga Indonesia menonton televisi sambil menyantap makan malam. Data tahun lalu menyebut, jumlah jam menonton TV pada anak di Indonesia adalah sekitar 3035 jam per minggu atau 1560-1820 jam/ tahun. Angka ini tentu saja jauh lebih besar ketimbang jam belajar di sekolah dasar yang lamanya tidak sampai 1000 jam/tahun. Padahal, tidak semua acara TV aman untuk anak.

Menurut catatan Kidia, sebuah lembaga nirlaba pemerhati perkembangan anak dan televisi, acara untuk anak yang ‘aman’ ditonton hanya sekira 15%. Dan, saat

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

ini jumlah acara TV untuk anak usia prasekolah dan sekolah dasar per minggu sekitar 80 judul ditayangkan dalam 300 kali penayangan selama 170 jam.

Maraknya stasiun TV ditambah lagi bermunculannya beragam TV berbayar (pay TV) menjadikan banyaknya pilihan tontonan. Mereka semua seakan berlomba dengan jargon ‘tayangan bermutu dan mendidik’.

Memang, sifat media televisi adalah menghibur sekaligus mendidik. Namun banyak pengamat menyebut di balik kelebihan yang dimiliki televisi, sisi negatif dari beragam tayangan televisi justru mendominasi.

Televisi kerap menyajikan tayangan yang membuat gejala addict (ketagihan) yang mampu membuat anak duduk berlama-lama di depan televisi. Ini tidak saja menyebabkan munculnya banyak kasus obesitas di usia belia, namun juga menjadikan anak kerap menunjukkan sikap agresif.

GAIRAH SEKSUAL Belum lagi tayangan dewasa, baik itu iklan atau film yang menjadikan anak dengan mudahnya meniru. Kasus pemerkosaan yang dilakukan seorang remaja lelaki terhadap gadis di bawah umur di Jawa Timur beberapa waktu lalu adalah contohnya. Si remaja jejaka itu mengaku, kelakuan bejatnya terdorong setelah dia kerap melihat tayangan iklan sabun dengan pemeran artis cantik di televisi yang tayang tak mengenal waktu.

Ini memang sebuah persoalan pelik. Tayangan televisi memang menjadi rangsangan yang luar biasa menarik bagi seorang anak yang sudah menginjak remaja.

Maraknya acara televisi, baik itu iklan maupun sinetron, menjadikan anak matang secara seksual lebih cepat dari seharusnya. Dan sayangnya, kecenderungan meniru dan mencoba melakukan apa yang mereka lihat justru mendominasi.

Banyak ahli psikologi anak menyimpulan, tontonan televisi akan menghambat perkembangan otak pada anak usia balita. Ini akan berpengaruh pada perkembangan kemampuan bicara, dan juga menghambat kemampuan membaca-verbal maupun pemahaman secara konkrit. Televisi juga disebut meningkatkan agresivitas dan kekerasan pada anak karena ketidak mampuannya membedakan antara realitas dan khayalan.

Anak umumnya belum memiliki daya kritis yang tinggi hingga mudah terpengaruh oleh apa yang ditampilkan di televisi. Hal ini akan mempengaruhi sikap mereka dan dapat terbawa hingga mereka dewasa.

Daya cerna anak terhadap tayangan televisi yang rendah bukan tanpa alasan. Selain karena kemampuan otaknya belum memadai, teknologi televisi yang mampu memberikan gambaran tentang warna, gerak, dan suara juga membuat imajinasi anak tak lagi bekerja. Terlebih keterbatasan durasi tayang menjadikan adegan demi adegan yang ditampilkan begitu cepat untuk dicerna hingga menghentikan proses kreatifitas otak seorang anak.

Bandingkan dengan membaca. Si anak kadang dihadapkan pada halaman buku hitam-putih, tanpa suara dan gerak. Namun hal ini justru menjadikan imajinasi si anak bekerja. Konsep imajinasi otak dan energi ketertarikan si anak otomatis akan bekerja.

Inilah yang tidak didapatkan dari menonton ta-

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

yangan di televisi. Bahkan dibanding tayangan yang terbilang ‘aman’ sekalipun. Bagi orangtua, menemani anak membaca akan menambah intensitas dan kualitas keterikatan emosi. Si anak akan lebih merasakan kehangatan meniru mimik dan gesture orangtuanya saat membacakan cerita ketimbang menonton tayangan yang penuh warna dan keindahan sekalipun.

Banyaknya sisi negatif beragam tayangan televisi sempat membuat polemik di kalangan pemerhati anak di Amerika Serikat. Sekalipun mereka sepakat akan pengaruh negatif televisi pada anak, namun mereka berbeda dalam memberikan solusi. Sebagian mendesak agar pihak stasiun televisi mengurangi tayangan kekerasan dan menambah jam tayang acara yang mendidik.

Lainnya menyarankan agar orangtua selalu mendampingi anak saat menonton dan membimbingnya sebagai sarana pendidikan dan hiburan yang sifatnya rekreasi sesaat. Namun sebagian pemerhati anak memilih jalan ekstrim dengan menggaungkan hidup tanpa televisi adalah yang terbaik bagi anak-anak.

Nah, bagaimana dengan kita? Terserah mau pilih jalan mana. Namun, cobalah pertimbangkan, sudikah kiranya bila televisi menggantikan peran kita sebagai orangtua dan kepala rumah tangga? n

menonton tv

29

MAKRO Tax amnesty

Bos Besar ‘Minta Diampuni’ Pengusaha besar ramai-ramai mengikuti program tax amnesty.

Mereka memanfaatkan periode pertama bertarif murah.

TEKS Lucky Benyamin Foto Riset

M

enjelang akhir periode pertama program tax amnesty tanggal 30 September 2016, jumlah pengusaha besar yang meminta pengampunan pajak terus bertambah. Kedatangan mereka ke kantor pajak memang tidak terlalu lama, namun tetap saja menyedot perhatian khalayak.

Yang terbaru adalah jenderal (purn) AM Hendropriyono yang mendeklarasikan hartanya di dalam negeri di Kantor

Wilayah Wajib Pajak Besar di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu pekan lalu.

Seperti diketahui, sejak pensiun sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono menggeluti dunia usaha. Ia mendirikan Hendropriyono Corporation Indonesia, yang sebelumnya bernama Hendropiyono dan Law Office Kelompok usaha ini membawahi beberapa anak usaha, seperti PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah Tbk. Perusahaan lain di bawah grup ini adalah Mega Maroci Lines. Ini adalah perusahaan jasa pelayaran di minyak dan gas bumi (migas).

Selain itu, Hendropriyono dia juga memiliki PT Adiperkasa Citra Lestari. Awal tahun lalu, Adiperkasa dan Proton Holdings Berhad sempat meneken kerja sama untuk membuat mobil nasional (mobnas). Namun belakangan, Hendropriyono menarik kerja sama tersebut karena melihat bisnis pabrikan mobil asal Malaysia ini agak sulit berkembang seiring tensi politik yang tinggi di Negeri Jiran tersebut.

Saat ini, dia juga tercatat sebagai komisaris PT Carrefour Indonesia. “Saya punya rekening bank di luar negeri tapi isi-

Pemilik Grup Lippo James Riady saat datang ke kantor pajak: Menyalurkan ke sektor riil.

30

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

MAKRO Tax amnesty nya sedikit. Hanya untuk sekolah anak saat itu dan kemoterapi istri saya,” katanya, usai menyelesaikan proses administrasi amnesti pajak selama sekitar 30 menit.

Sebelumnya, beberapa pengusaha kondang juga mendatangi kantor pajak untuk mengikuti program tax amnesty. Di antaranya, pemilik Grup Lippo James Riady, Presiden Direktur Adaro Energy Garibaldi Thohir, bos Grup Mahaka Erick Thohir, pemilik Grup Humpuss Hutomo Mandala Putra, dan mantan bos Grup Astra dan pemilik Grup Triputra Theodore Permadi Rachmat.

Hutomo Mandala Putera atau Tommy Soeharto datang ke Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan pada Kamis, 15 September. Tommy datang sendiri, tidak bersama keluarga Cendana lainnya. “Saya belum bicara dengan mereka (kakak-kakaknya). Seharusnya mereka dapat manfaatkan ini (tax amnesty),” kata Tommy.

Awalnya, Tommy sempat ragu mengikuti program tax amnesty. Namun keraguannya hilang setelah mendapat penjelasan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Juni lalu Majalah Globe Asia merilis Tommy termasuk dalam salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Dia menduduki posisi 56 dari 150 pengusaha terkaya Indonesia. Total kekayaannya tahun ini ditaksir mencapai US$ 655 juta atau sekitar Rp 8,5 triliun. Nilai kekayaannya bertambah dari tahun lalu sebesar US$ 600 juta.

Lain Tommy, lain pula James Riady. James mengakui ia baru melaporkan hartanya karena selama ini sistem di Indonesia tidak sempurna. Tapi ketika membaca UU Pengampunan Pajak, ia melihat isinya begitu sempurna.

James mengatakan ia mengikuti dua layanan pajak, yakni deklarasi dan repatriasi. Namun dia enggan menyebutkan total harta yang dilaporkan. James akan menyalurkan dananya ke investasi di sektor riil. “Karena paling banyak menjanjikan,” katanya.

Nama James sempat jadi pembicaraan lantaran tercantum dalam dokumen Panama Papers. Putera taipan Mochtar Riady ini tercatat sebagai pemegang saham di sebuah perusahaan bernama Golden Walk Enterprise Ltd. Perusahaan itu didirikan dengan bantuan Mossack di British Virgin Islands pada 2011.

Putera James, John Riady, juga tercatat sebagai pemilik Phoenix Pacific Enterprise Ltd di BVI. Menurut data Forbes, kekayaan keluarga Riady mencapai US$ 2,1 miliar atau sekitar Rp 27,9 triliun.

SUDAH ADA PERGERAKAN Daftar nama pengusaha kakap bakal semakin panjang karena para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia berencana mengikuti program pengampunan pajak secara serentak pada Selasa pekan ini. Langkah tersebut diambil untuk mengincar periode tarif tebusan terendah pada periode pertama yang segera usai di akhir September.

“Kami sudah berikan surat edaran agar serentak kami lakukan,” kata Rosan Perkasa Roeslani, Ketua Umum Kadin Indonesia.

Rosan pun berjanji akan ikut dalam pendaftaran serentak tersebut. Saat ini, ia sedang meminta bantuan konsultan pajak guna membenahi seluruh administrasi hartanya sebelum mendaftar tax amnesty. Sebab, proses administrasi harta tidak mudah. Apalagi, bagi para konglomerat yang memiliki

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

Tommy Soeharto dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi: Awal sempat ragu.

ribuan perusahaan. “Konsolidasinya tidak gampang, saya saja mengalami,” kata dia.

Ia berharap pemerintah mau memberikan keringanan agar pengusaha yang mendaftar pada September tetap bisa memperoleh tarif terendah meski administrasi harta menyusul.

Keringanan ini dinilai tak melanggar ketentuan periodesasi dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Mengacu pada Undang-Undang Pengampunan Pajak, program tax amnesty berlangsung dalam tiga periode, yaitu 1 Juli sampai 30 September 2016, 1 Oktober – 31 Desember 2016, dan 1 Januari – 31 Maret 2017.

Pada periode pertama, tarif yang dikenakan hanya 2% bagi harta dalam dan luar negeri tapi diinvestasikan di Indonesia selama tiga tahun. Kemudian periode kedua 3%, dan periode ketiga bertarif 5%.

Untuk harta di luar negeri dan tidak dialihkan ke Indonesia, tarifnya 4% pada periode pertama. Kemudian periode kedua 6% dan periode ketiga sebesar 10%.

Khusus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengungkapkan harta sampai Rp 10 miliar dikenai tarif sebesar 0,5%, sedangkan lebih dari Rp 10 miliar dikenai 2%.

Gelombang pendaftaran tax amnesty terpantau semakin besar menjelang berakhirnya periode tarif terendah.

Mengacu pada data Direktorat Jenderal Pajak, total pengungkapan harta (deklarasi) sampai tanggal 21 September 2016 tercatat sebesar Rp 1.246 triliun atau seperempat lebih dari target pemerintah sebesar 4.000 triliun.

Sementara total harta luar negeri yang dibawa pulang (repatriasi) tercatat Rp 66,1 triliun, atau masih jauh dari target Rp 1.000 triliun. Adapun total uang tebusan baru mencapai Rp 29,7 triliun dari target dalam anggaran 2016 sebesar Rp 165 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan lonjakan luar biasa pada deklarasi harta menandakan banyaknya peminat program tax amnesty. Ia pun meyakini perolehan duit tebusan akan ikut terkerek naik. “Jadi, sudah ada pergerakan dan jadi engine of growth,” kata Mardiasmo.

Ya, mudah-mudahan saja. n

31

MAKRO Mobnas

Penandatanganan MoU antara Proton Holdings Berhad dan PT Adiperkasa Citra Lestari, 5 Februari 2015: Mobil nasional ‘rasa’ Malaysia.

Nasib Mobnas Jenderal Hendro Tensi politik yang tinggi di Malaysia membuat Hendropriyono memutuskan kerja sama dengan Proton.

TEKS Lucky Benyamin Foto Riset

K

erja sama PT Adiperkasa Citra Lestari dan Proton Holdings Berhad untuk membuat mobil nasional (mobnas) ‘rasa’ Malaysia, akhirnya hanya berumur 1,5 tahun. Pasalnya, bisnis pabrikan mobil asal Malaysia ini agak sulit berkembang seiring tensi politik yang tinggi di Negeri Jiran tersebut.

Belakangan ini, tekanan politik terhadap Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak semakin meningkat setelah ia dituduh menerima uang sebesar US$ 700 juta (Rp 9,4 triliun) uang dari dari perusahaan investasi milik negara, 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

32

“Politik Malaysia membuat Proton jalan di tempat. Masa jalan di tempat saya terusin?” kata AM Hendropriyono, CEO dan Presiden Direktur Adiperkasa di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Kini, ia sedang menjajaki kerja sama dengan pabrikan mobil dari Eropa dan China. “Ini bukan mobil nasional, ini mobil buatan Indonesia 100%, buatan swasta. Kita bikin sendiri, rada nekad juga, sih,” ucap purnawirawan jenderal bintang empat ini sambil tertawa.

Kerja sama Adiperkasa dan Proton yang diteken pada 5 Februari 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia sempat bikin heboh publik di dalam negeri. Sebab, bukan apa-apa,

Adiperkasa belum banyak dikenal dan namanya tidak tercantum sebagai anggota Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Hebatnya lagi, penandatanganan MoU antara Adiperkasa dan Proton disaksikan Presiden Jokowi dan PM Malaysia Najib Rajak.

Dalam MoU disebutkan, pada tahap awal, Adiperkasa dan Proton akan melakukan studi kelayakan dalam enam bulan ke depan. Kalau hasil penelitian menunjukkan proyek ini layak, kedua perusahaan akan meneken perjanjian usaha petungan. Untuk apa? Untuk membantu Indonesia belajar membangun, mengembangkan, dan memproduksi mobnas.

Jadi, arah MoU ini adalah memproduksi mobnas Indonesia.

Presiden Jokowi dan Menteri Perindustrian (saat itu) Saleh Husin memang sempat membantah bahwa MoU tersebut bukan dalam rangka pengembangan proyek mobnas. Namun Proton dalam sia-

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

MAKRO Mobnas ran persnya yang dipublikasikan Senin (9/2/2015) mengatakan, MoU itu adalah untuk mengembangkan dan memproduksi mobnas Indonesia.

Persoalannya, kenapa harus Adiperkasa? Kenapa bukan PT Astra International Tbk, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, atau PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, yang sudah punya pengalaman puluhan tahun dalam industri otomotif?

Seperti dikemukakan di atas, Adiperkasa adalah perusahaan milik AM Hendropriyono. Pada Pilpres 2014, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menjadi penasihat tim sukses Jokowi.

Hendropriyono juga disebut-sebut menjadi salah satu tokoh penting yang kerap dimintai masukannya oleh Presiden Jokowi dalam berbagai hal.

Kiprah Hendropriyono di dunia bisnis Tanah Air terlihat biasa-biasa saja.

Awalnya ia mendirikan Hendropiyono dan Law Office pada 2001. Kemudian setelah berjalan beberapa tahun berubah menjadi Hendropriyono and Associates.

Setahun kemudian, berubah lagi menjadi Hendropriyono Corporation Indonesia.

Kelompok usaha ini membawahi beberapa anak usaha, seperti PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah Tbk. Perusahaan inilah yang menjadi pemenang tender dalam proyek wisma atlet Hambalang, Bogor. Di perusahaan kontruksi ini, jabatan Hendropriyono adalah komisaris utama.

Dilihat dari segi permodalan, Nusa Konstruksi terbilang cukut kuat. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan ini, per 30 September 2014 pendapatan mencapai Rp 1,53 triliun dengan laba bersih Rp 54,16 miliar. Total aset per September 2014 tercatat sebesar Rp 1,91 triliun.

Perusahaan lain di bawah grup ini adalah Mega Maroci Lines. Di perusahaan jasa pelayaran di minyak dan gas bumi (migas) ini, Hendropriyono memegang jabatan Presiden Direktur.

Dilihat dari bidang usahanya, jelas kelompok usaha ini tidak memiliki pengalaman di bidang industri otomotif.

Adiperkasa sendiri baru saja terdengar setelah penandatanganan MoU dengan Proton. Betul, Hendropyono sempat menjabat Presiden Komisaris PT KIA Mobil Indonesia dari 1999-2001.

KINERJA PROTON MEMBURUK Buat Proton, penandatanganan MoU tersebut bakal menguntungkan pihak-

nya. Sebab, sejak tahun 2011 hingga 2015, kinerja Proton terbilang buruk. Tahun lalu, penjualan Proton di Malaysia hanya 115.783 unit.

Penjualan di Indonesia setali tiga uang. Menurut catatan Gaikindo, sepanjang 2015 mobil Proton hanya terjual 523 unit. Model paling laris adalah Exora Star 1.6 transmisi manual dengan capaian 194 unit. Disusul Exora Star transmisi matik dengan angka 142 unit.

Dengan kinerja semacam itu, tentu saja Proton senang bisa memproduksi mobil di Indonesia. Apalagi, bila dikemudian hari pemerintah memberikan hak istimewa kepada Adiperkasa dan Proton berupa pembebasan bea masuk pajak atau tarif pajak rendah, sehingga harga jual mobil yang mereka rakit di sini menjadi murah.

Persoalannya, apakah semudah itu pemerintah memberikan hak istimewa kepada Adiperkasa dan Proton? Marilah sedikit menengok tahun 1996 saat Presiden Soeharto menerbitkan Inpres No 2/1996 yang memerintahkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi, untuk

segera memroses kelahiran mobnas.

Hutomo Mandala Putera atau Tommy Soeharto, putera Soeharto diberi kepercayaan untuk menggarap proyek ini lewat PT Timur Putra Nasional (TPN). Untuk mewujudkan mobnas, TPN menggandeng KIA Motors, produsen otomotif dari Korea Selatan.

Inpres No 2/1996 itu memberikan hak istimewa kepada TPN berupa pembebasan pajak impor barang mewah untuk memproduksi mobil merek Timor.

Padahal, semua produsen otomotif lain diwajibkan membayar pajak 100%. Selain itu, harga jual Timor berada jauh di bawah harga sedan sejenis.

Perlakuan istimewa inilah yang membuat produsen mobil Jepang gerah. Disokong produsen dari Uni Eropa, Jepang membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam persidangan, Indonesia dituduh melanggar beberapa poin pada ketentuan General Agreeements of Tariff and Trade (GATT). Pada April WTO memutuskan progam mobnas melanggar asas perdagangan bebas. Sebelum Soeharto lengser sebagai Presiden RI kedua, program mobnas ditutup. n

Politik Malaysia membuat Proton jalan di tempat.

Masa jalan di tempat saya terusin?

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

33

MAKRO Anggaran negara

S

Beban Berat Ekonomi Kita Perekonomian nasional diganduli beban yang sangat berat. Bila tak lihai mengelola anggaran, negeri ini bisa terpuruk.

TEKS Lucky Benyamin Foto Dok. Review

ejak dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Jokowi pada Juli lalu, Sri Mulyani harus bekerja esktra keras. Maklum, persoalan yang dihadapi bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bukan perkara mudah, yakni mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN menjadi neraca yang efisien dan efektif. Artinya, ia harus mengamankan APBN-P 2016 agar tidak tekor.

Apalagi, harga minyak mentah dunia masih terus berfluktuasi tak keruan. Hari Selasa pekan lalu, misalnya, harga minyak mentah berjangka London Brent International diperdagangkan turun 15 sen ke US$ 45,80 per barel dan West Texas Intermediate (WTI) turun 25 sen menjadi US$

Kegiatan pengeboran minyak: Cost recovery akan melebihi anggaran.

34

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

MAKRO Anggaran negara 43,05 per barel. Memang, angka ini masih di atas asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam APBN-P 2016 sebesar US$ 40 per barel. Tapi kalau harga si emas hitam ini terus turun seperti tahun lalu, pasti akan mengganggu anggaran negara.

Betul, APBN tak lagi mengandalkan pendapatan dari minyak. Dan, Indonesia sudah lama tak lagi menjadi eksportir murni. Namun, tetap saja harga minyak merupakan buah simalakama, yang patut dihitung dengan cermat.

Ditambah lagi, sudah harganya cenderung turun karena pasokan dunia yang berlebih, lifting atau hasil produksi siap jual juga tidak mencapai target. Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Mi-

nyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat realisasi lifting minyak pada semester pertama tahun ini sebesar 817 ribu barel per hari (bph). Angka ini masih di bawah target APBN-P 2016 yang menargetkan 820 ribu bph.

Jadi, terpaksa, Indonesia harus memperbesar impor. Dan, itu berarti pemborosan devisa karena pemerintah harus menjaga cadangan penyangga energi. Sekadar mengingatkan, kebutuhan minyak nasional mencapai 1,6 juta bph.

Memang, turunnya harga minyak mentah dunia membuat pemerintah memiliki ruang fiskal lebih besar dengan subsidi yang makin kecil. Akan tetapi penurunan harga minyak tidak semerta-merta membuat beban pemerintah berkurang. Pasalnya, produksi minyak dalam negeri sudah sangat berkurang. Ditambah lagi penerimaan juga menurun, terutama terjadi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) migas dan Pajak Penghasilan (PPh) migas.

Turunnya harga minyak juga akan berdampak terhadap harga komoditas unggulan lain, seperti batu bara sampai kelapa sawit. Jadi, penurunan harga minyak bukan sesuatu yang serta-merta menguntungkan meskipun kelihatannya peristiwa ini telah mengurangi beban subsidi.

Ada memang satu upaya yang kini tengah digiatkan oleh pemerintah untuk mendongkrak pendapatan negara, yakni program tax amnesty. Hanya saja, pendapatan dari pajak, yang merupakan tulang punggung APBN, diprediksi masih seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dalam APBN-P 2016, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.355,2 triliun. Jumlah ini sudah termasuk uang tebusan dari progam tax amnesty yang ditargetkan Rp 165 triliun.

Sementara hingga akhir semester I-2016 pajak yang baru terkumpul Rp 429 triliun.

Nah, seberapa besarkah tax amnesty akan mendongkrak penerimaan pemerintah? Bank Indonesia memprediksi program ini hanya akan menghasilkan tambahan sebesar Rp 45,7 triliun. Perkiraan menteri keuangan lebih otimistis lagi, tax amnesty akan menghasilkan Rp 60 triliun.

Artinya, memang masih banyak kekurangan dari hasil tebusan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri menyatakan, total penerimaan negara hingga akhir Agustus mencapai Rp 840,2 triliun atau 46,1% dari target APBN-P 2016 sebesar Rp 1.822,5 triliun. Diperkirakan secara keseluruhan penerimaan tahun ini kurang Rp 219 triliun atau 12% dari target.

Berbagai upaya harus dilakukan, mulai

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

dari menggenjot penerimaan pajak hingga memotong anggaran. Beberapa waktu lalu, misalnya, pemerintah kembali memangkas anggaran belanja sebesar Rp 133,8 triliun. Pemangkasan itu meliputi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 65 trilun dan transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.

Sebelumnya, pemerintah telah memangkas anggaran belanja negara sebesar Rp 50,6 triliun. Ada 10 kementerian yang terkena pemotongan anggaran, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 8,4 triliun dari Rp 104 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 6,5 triliun dari Rp 49,2 triliun, Kementerian Pertanian Rp 3,9 triliun dari Rp 31,5 triliun, dan Kementerian Perhubungan: Rp 3,7 triliun dari Rp 48,4 triliun.

ANCAMAN COST RECOVERY Jika berbagai upaya itu tidak mencapai target, maka pemerintah akan memperlebar defisit anggaran. Sekadar informasi, pemerintah menargetkan defisit anggaran dalam APBN-P 2016 sebesar 2,35%.

Pada awal Agustus lalu, Sri Mulyani pernah menyatakan, defisit anggaran pada akhir tahun nanti akan sedikit meningkat menjadi 2,5%. Penyebabnya adalah penerimaan negara yang tidak mencapai target, khususnya dari penerimaan pajak.

Kini, yang bikin Sri Mulyani tambah pusing adalah ancaman membengkaknya pengeluaran untuk cost recovery (penggantian biaya operasi) di sektor hulu minyak dan gas bumi. Pasalnya, hingga akhir Juli lalu, realisasi cost recovery telah mencapai US$ 6,5 miliar. Sedangkan anggaran cost recovery yang dialokasikan dalam APBN-P 2016 hanya US$ 8 miliar.

Karena itu, dia memperkirakan dana cost recovery akan melebihi anggaran pada akhir tahun nanti. Hal ini akan menambah pengeluaran sehingga bakal mengurangi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari sumber daya alam. “Ini yang mungkin perlu kami tambahkan dari sisi kemungkinan risiko terhadap APBN,” kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, dia mengungkapkan, belanja negara mengalami percepatan. “Banyak kementerian/lembaga yang cukup cepat melakukan penyerapan anggaran pada awal tahun karena perencanaannya makin baik,” katanya. Ia pun memperkirakan, penyerapan belanja kementerian/ lembaga hingga akhir tahun nanti bakal lebih tinggi dari rata-rata setiap tahun, yaitu mencapai 97,1%.

Ya…, mudah-mudahan saja. n

35

Keuangan OJK

OJK Mulai Belajar Karena memiliki dana hampir Rp 4 triliun, mulai tahun ini OJK tidak menyusu lagi pada APBN. Syaratnya, tidak bayar pajak dan sebagian gaji pegawai masih ditanggung BI.

P

TEKS Bastaman Foto Dok. Review

ernyataan Muliaman D. Hadad bahwa tahun depan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak akan menyusu lagi pada APBN, tampaknya bukan omong kosong. Ada alasan kuat yang membuat Ketua Dewan Komisioner OJK itu begitu pede. Salah satunya adalah laporan keuangan OJK tahun 2015, yang dipublikasi selasa pekan lalu.

Sepanjang 2015, lembaga pengawas sektor keuangan itu berhasil mengantongi pendapatan Rp 5,66 triliun atau naik 35,40% dibandingkan periode yang sama 2014. Pungutan dari industri keuangan menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp 3,92 triliun atau naik 92,16%. Selain dari pungutan, pendapatan OJK juga ditopang kucuran dana APBN yang nilainya mencapai Rp 1,73 triliun atau turun 18,78% dibandingkan dengan tahun 2014.

Sementara itu, beban yang ditanggung OJK mengalami kenaikan 40% lebih menjadi Rp 3,63 triliun. Kegiatan administrasi masih menjadi beban OJK paling besar, yakni Rp 2,95 triliun atau naik 44,61%. Walhasil, tahun lalu, OJK berhasil membukukukan surplus pendapatan Rp 2 triliun lebih. Tambahan surplus tersebut membuat saldo aset neto di akhir tahun 2015 ikut melesat hingga 113,11%, dari Rp 1,83 triliun di awal tahun menjadi Rp 3,90 triliun.

Jadi, memang, pantas jika Muliaman begitu optimistis mulai tahun ini OJK tidak bergantung lagi pada suntikan dana APBN. Apalagi, selain dana yang berasal dari aktivitas operasi, OJK sebenarnya masih memiliki dana dari aktivitas investasi serta surat utang. Nah, jika ditotal, jumlah saldo kas dan serta setara kas ini mencapai Rp 4,35 triliun di awal 2016. Lebih dari cukup untuk menutup beban OJK yang tahun ini dianggarkan Rp 3,90 triliun.

Untuk tahun ini, pengeluaran terbesar OJK adalah penguatan pengawasan sektor keuangan yang ditaksir mencapai Rp 1,5 triliun. Sementara untuk meningkatkan layanan, pendalaman pasar, dan meningkatkan akses keuangan diperkirakan akan menghabiskan dana Rp 380 miliar. OJK juga telah menganggarkan dana Rp 540 miliar untuk meningkatkan ketahanan

36

dan daya saing sektor keuangan, penguatan CGC, dan perlindungan konsumen.

MASIH NEBENG KE BI Meski semua biaya tersebut sudah bisa diatasi dengan kas internal alias tidak menyusu lagi pada APBN, bukan berarti OJK sudah bisa dikatakan mandiri 100%. Tidak. Sebab, beban sebesar Rp 3,90 triliun tadi belum memperhitungkan kebutuhan untuk gedung dan kantor. Sekadar informasi, saat ini 23 kantor OJK masih nebeng di kantor milik BI dan 11 lainnya merupakan kantor sewa. OJK juga masih memiliki utang pajak sekitar Rp 1,3 triliun.

Dan, yang sudah hampir pasti, beban gaji pegawai bakal membengkak. Sebab, BI dan Kementerian Keuangan sudah menyatakan akan menyetop gaji pegawainya yang dipindahkan ke OJK. Beban gaji ini jumlahnya ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Bayangkan, jika seluruh kewajiban tersebut dibebankan tahun ini, tentu OJK akan mengalami defisit. “Benar-benar ketat,� ujar Nelson Tampubolon, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Perbankan.

Itu sebabnya, selain melakukan efisiensi, berbagai upaya ditempuh OJK untuk menekan beban. Misalnya, kabarnya, Muliaman pernah mengajukan permohonan agar OJK dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Tapi, agaknya, tidak semua upaya itu akan berhasil. “OJK tidak memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subyek

Aktivitas di bank besar: Hampir semua bisnis bank dikenai iuran.

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

Keuangan OJK

Mandiri pajak,” ujar Tedy Iswahyudi, Kepala Seksi Pengelolaan Berita, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak.

Berat, memang. Apalagi penolakan terhadap pungutan yang dilakukan OJK ternyata masih terus bergulir hingga sekarang.

Terutama dari kalangan perbankan. Alasannya, pungutan itu membuat biaya bank bertambah. “Dalam situasi sulit seperti sekaran, biaya itu cukup memberatkan. Padahal kami juga diminta untuk terus menekan bunga menjadi satu digit,” ujar Edy Kuntardjo, Direktur Bank Ina Perdana.

Keluhan Edy mungkin bukan tanpa dasar. Soalnya, kini hampir semua kegiatan bisnis perbankan terkena iuran (lihat tabel). Selain iuran tahunan, bank juga akan dikenakan biaya lainnya apabila ia memiliki kegiatan usaha sebagai bank kustodian, wali amanat, agen penjual efek reksa dana, bancasurance, dan usaha jasa keuangan lainnya. Padahal, ketika pengawasan bank masih berada di BI, berbagai biaya tersebut boleh dibilang nyaris tidak ada.

Protes serupa juga dikumandangkan Hardijanto Saroso, Ketua Umum Ikatan Corporate Secretary Indonesia (ICSA). Ia khawatir, berbagai pungutan itu justru menghambat perusahaan melakukan aksi korporasi seperti right issue, penerbitkan obligasi atau medium term note (MTN). “Jika dipakai untuk memberikan fasilitas tambahan bagi emiten, tidak masalah.

Tapi jika pungutan itu hanya untuk menggaji pegawai OJK, kami keberatan,” ujarnya. n

Laporan Aktivitas OJK (miliar rupiah)

Uraian Pendapatan Beban Perubahan aset neto Saldo awal aset neto Penyesuaian aset neto Saldo akhir aset neto

2014 2015 4.179,63 5.655,27 2.576,89 3.634,65 1.602,74 2.020,62 338,98 1.826,08 (115,64) 55,37 1.826,08 3.902,08

Sumber: Laporan keuangan OJK (audited)

Macam-macam pungutan OJK Uraian Tarif Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara

15% dari pendapatan usaha

Perbankan, Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya

Minimal 0,045% dari aset atau Rp 10 juta

Manajer Investasi

Minimal 0,045% atau Rp 10 juta

Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Penasihat Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana

Minimal 1,2% dari pendapatan usaha atau Rp 10 juta

Perusahaan Pemeringkat Efek dan Lembaga Penunjang

Minimal 1,2% dari pendapatan usaha atau Rp 5 juta.

Emiten

Minimal 0,03% dari nilai emisi atau minimal Rp 15 juta dan maksimal Rp 150 juta

Perusahaan Publik Rp 15 juta per perusahaan Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Notaris dan Perusahaan Konsultan Aktuaria

1,2% dari nilai kontrak kegiatan di sektor jasa keuangan

Profesi Penunjang dan Pelaku Perorangan lainnya

Rp 5 juta per orang

Sumber: OJK

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

37

Keuangan Kredit infrastruktur

Infrastruktur yang Menjadi Primadona Demi mengejar pertumbuhan kredit, bank-bank berlomba-lomba mengucurkan dananya ke sektor infrastruktur. Jika tak diawasi, ini bisa menjadi bom waktu.

TEKS Bastaman Foto Riset

K

etergantungan pemerintah terhadap bank BUMN ternyata masih sangat besar.

Lihat saja Bank Mandiri. Ketika bank-bank mengerem kucuran kreditnya, bank terbesar kedua di Tanah Air ini justru makin gencar mengucurkan dananya ke sejumlah proyek infrastruktur, seperti pembangunan bandara, pembangkit listrik, hingga telekomunikasi.

Hingga Agustus lalu, Bank Mandiri telah menyetujui pemberian kredit infrastruktur sebesar Rp 92,8 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor transportasi mendapat alokasi paling besar, yakni Rp 36,4 triliun.

Bank Mandiri juga telah berkomitmen untuk membiayai proyek pembangkit tenaga listrik senilai Rp 28,7 triliun. Adapun proyek pembangunan jalan tol dan telekomunikasi masing-masing mendapatkan alokasi Rp 15,3 triliun dan Rp 12,5 triliun.

Bank BNI juga tak mau ketinggalan.

Hingga Juni, kredit infrastruktur yang telah disetujui mencapai Rp 77, 2 triliun atau 28% dari total kredit BNI. Menurut Achmad Baiquni, Direktur Utama Bank BNI, pembiayaan infrastruktur akan menjadi motor pertumbuhan kredit BNI di 2016.

Sampai Agustus, kredit yang dikucurkan BNI tumbuh 22%. “Dan pembiayaan infrastruktur yang menyebabkan pertumbuhan kredit kami naik signifikan,” ujarnya.

Adapun Bank BRI telah menyiapkan plafon kredit infrastruktur sebesar Rp 52 triliun atau sekitar 6,5% dari total kredit.

Masalahnya, mengapa tiba-tiba bank yang indentik dengan wong cilik tertarik dengan proyek infrastruktur? Untuk yang satu ini, Kuswitoto, Direktur Kelembagaan BRI, punya alasan yang cukup kuat. Menurutnya, yang terlibat dalam proyek itu bukan hanya investor besar, tapi juga sektor usaha kecil menengah (UMKM).

38

Tak hanya bank-bank BUMN, proyek infrastruktur juga menjadi adalah sejumlah dalam menggenjot pertumbuhan kreditnya. Jadi, jangan heran pula bila Bank Syariah Mandiri (BSM) juga mulai aktif membiayai sejumlah proyek. Seperti halnya bank-bank BUMN, dengan

terjun di pembiayaan infrastruktur, BSM berharap tahun ini kreditnya bakal tumbuh 7%. “Saat ini baru mencapai 4%. Masih jauh,” ujar Kusman Yandi, Direktur Wholesale BSM. Proyek infrastruktur juga menjadi andalan bank-bank pembangunan daerah (BPD) untuk menggenjot kucuran kredit. BPD Jateng, misalnya. Bekerja sama dengan sejumlah bank pemerintah, BPD Jateng terlibat dalam pembiayaan pembangunan jalan tol di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pada proyek infrastruktur ini, BPD Jateng mengalokasikan pendanaan hingga Rp 800 miliar.

Di antara bank BUMN, kontribusi Bank BRI memang tak sebesar Mandiri maupun BNI. Namun dalam kecepatan mencairkan kredit, BRI boleh dibilang paling gesit.

Soalnya, hingga Juni lalu, bank pemerintah telah mencairkan kredit infrastruktur hingga Rp 38,5 triliun atau 74% lebih dari komitmen. “Mudah-mudahan sampai akhir tahun angkanya meningkat menjadi Rp 45 triliun,” ujar Kuswitoto.

Pembangunan rel kereta api: Tiba-tiba menjadi primadona para bankir.

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

Keuangan Kredit infrastruktur Sementara kredit inftastruktur yang telah dikucurkan Bank Mandiri, sampai Agustus lalu, tercatat Rp 49,4 triliun atau 53,23% dari komitmen. “Sampai akhir tahun, penarikan kredit infrastruktur diperkirakan akan mencapai Rp 17 triliun,” ujar Rohan Hafas, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri.

DEMI MENGEJAR PERTUMBUHAN Agresifnya bank-bank BUMN mengucurkan kredit infrastruktur sebenarnya bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah demi mengejar pertumbuhan kredit lebih dari 10%, seperti yang diinginkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, risiko kredit macet di sektor infrastruktur juga relatif lebih rendah dibandingkan sektor lainnya.

Sekadar informasi saja, pekan lalu, OJK merilis enam sektor yang memiliki kredit macet (NPL) cukup tinggi. Sektor pertambangan berada di urutan pertama dengan NPL sebesar 6,28%. Itu sebabnya, sektor ini termasuk yang dijauhi para

bankir. Maka, jangan heran bila kredit yang dikucurkan ke sektor ini tumbuh -14,47%. “Sektor ini paling memprihatinkan,” ujar Aslan Lubis, Deputi Direktur Pengembangan dan Pengawasan Manajemen Krisis OJK. Kredit macet di sektor konstruksi juga tergolong cukup tinggi, yakni sekitar 4,55%. Kemudian sektor perdagangan makro dan pengolahan dengan tingkat NPL sebesar 4,05% dan 3,85%. Ada pun kredit macet di sektor pertanian dan rumah tangga tergolong kecil, yakni di bawah 2%. “Pertanian tertolong oleh kenaikan harga CPO dan ikan, sehingga tingkat kemacetannya lecil,” ujar Aslan.

Lantas, bagaimana dengan insfratruktur? Syukurlah, sektor ini tak termasuk yang disebutkan Aslan. Hanya, untuk menghindari kredit macet di sektor infrastruktur, para bankir tampaknya cukup hati-hati juga dalam mengucurkan kreditnya. Seperti dikatakan Rohan, kendati sudah mengantongi persetujuan kredit. Bank tidak akan gegabah mencairkan

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

dana tersebut. Kredit juga baru dicairkan bila kondisinya memang sudah memenuhi syarat.

Sebagai contoh, kredit baru dicairkan bila pembebasan lahan sudah tuntas. Dengan demikian, resiko terjadinya kemacetan proyek bisa diantisipasi. Selain itu, bank juga akan menghitung kekuatan cash flow dalam pengembalian kredit. Kemampuan keuangan investor juga menjadi bagian penting. “Investor misalnya harus menyiapkan 30% dari nilai proyeknya, baru sisanya didanai bank,” ujar Rohan.

Kendati prosedur pemberian dan pencairan kredit cukup ketat, bukan berarti proyek infrastruktur bebas dari risiko macet. Apalagi, kini, sektor ini menjadi salah satu andalan bank-bank dalam menggenjot pertumbuhan kreditnya. Itu sebabnya, seorang bankir BUMN berharap pemerintah melakukan pengawasan secara ketat. Sebab, menurutnya, pemerintah akan dirugikan jika kredit itu sampai macet.

“Proyek-proyek itu kan dijamin oleh pemerintah,” ujarnya. n

39

Keuangan Valas

Pesta Itu Telah Usai Hiruk pikuk menyambut kebijakan The Fed telah berakhir. Setelah itu, pergerakan rupiah akan kembali ke gaya semula.

TEKS Bastaman Foto rakyatmedan.com

K

eraguan pasar terhadap sikap The Fed, akhirnya, terjawab juga. Rabu pekan lalu, bank sentral Amerika Serikat (AS) mempertahankan tingkat bunga di level 0,25%-0,50%. Gegap gempita dalam menyambut keputusan The Fed itu tampak nyata di Bursa Efek Indonesia (BEI). Lihat saja, Kamis pekan lalu IHSG langsung menguat 0,71% ke level 5.380,26.

Anehnya, investor asing, yang selama ini menjadi motor penggerak IHSG, justru banyak yang ke luar dari BEI. Hari itu, asing mencatatkan net sell Rp 229,53 miliar. Itu sebabnya, penguatan yang terjadi pada IHSG menjadi kurang optimal. Tidak optimalnya kenaikan IHSG itu dipicu oleh keputusan Bank Indonesia (BI) memangkas BI 7 – day reserve repo rate sebesar 25 basis poin menjadi 5%.

Memang, pemangkasan suku bunga tersebut membuat selisih suku bunga Indonesia dan AS kini semakin tipis. Kenyataan itulah yang membuat rupiah selama sepekan kemarin hanya menguat 0,44% ke level Rp 13.090 per dolar. “Tapi, jangan cepat-cepat pesimistis, sebab dana asing akan kembali masuk ke Indonesia,” ujar Hadi Yunianto, Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas.

Rata-rata selisih yield obligasi tenor 10 tahun dengan US Treasury memang masih cukup lebar, sekitar 5%. Dan, menurut Hadi, bukan mustahil angka itu akan semakin lebar. Soalnya, besar kemungkinan tingkat inflasi tahun ini akan berada di bawah 4%. Itu sebabnya, Hadi yakin dana asing masih akan mengalir masuk. Indikasinya bisa dilihat dari semakin besarnya dana asing di surat utang negara.

Roby Rushadie, analis Indonesia Bond Pricing Agency (IPBA), juga sependapat dengan Hadi. Menurutnya, BI 7 – day reserve repo rate justru membuat pasar surat berharga menjadi lebih menarik. Indi-

40

kasinya bisa dilihat dari kinerja obligasi dalam negeri. Indonesia composite bond index (ICBI), misalnya, langsung menguat 0,25% ke level 215,52. Sedang yield obligasi turun 0,56% menjadi 7,18%.

Otomatis, imbal hasil obligasi pun naik. INDOBeX Goverment Total Return, misalnya, naik 0,27% menjadi 213,47. Sementara itu rata-rata return obligasi korporasi naik 0,12% menjadi 220,68. Roby memperkirakan, tren penurunan yield masih akan berlangsung hingga akhir tahun. Sebab, kemungkinan BI akan kembali memangkas suku bunga.

BUNGA THE FED 2,9% Selain masuk ke pasar obligasi, dana-dana asing juga masih akan mengalir ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Maklum, di bursa sesunggguhnya masih banyak saham-saham yang berpotensi memberikan gain tinggi.

Terutama efek-efek berbasis infrastruktur dan perbankan. Selain itu, jika dibandingkan dengan kondisi bursa di beberapa negara, seperti Hong Kong dan Singapura,

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

Keuangan Valas kinerja BEI masih lebih bagus. “Jika asing terus masuk ke pasar modal, tentu ini akan membantu penguatan rupiah,” ujar Roby.

Hanya saja, untuk pekan ini, adanya sejumlah peristiwa yang berpotensi menekan rupiah. Salah satunya adalah pernyataan Mario Draghi, Gubernur Bank Sentral Eropa (ECB), bahwa masih terbuka peluang untuk melonggarkan kebijakan moneter. Beberapa negara di Eropa, seperti Yunani dan Portugis, masih mengalami krisis.

“Proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa juga belum selesai,” ujar Tony Mariano, analis Esandar Artamas Berjangka.

Selain itu, faktor harga minyak juga dapat membuat situasi berubah dengan sangat cepat. Itu sebabnya, Tony menilai penguatan sejumlah mata uang dunia (termasuk rupiah) terhadap dolar hanya bersifat sementara. Maksudnya, setelah

hiruk-pikuk menyambut kebijakan The Fed, bursa efek dan pasar uang diperkirakan akan kembali seperti gaya semula.

Tony memperkirakan, kendati rupiah masih berpeluang menguat, tapi kenaikannya tidak akan besar. Apalagi, jika rupiah sudah mendekati Rp 13.000 per dolar, biasanya BI akan langsung melakukan intervensi. Sebab, menurut Tony, BI tidak menginginkan rupiah terlalu kuat karena dapat mengganggu kinerja ekspor. Makanya, untuk pekan ini, ia memperkirakan rupiah akan bergerak di Rp 13.050 – Rp 13.150.

Ramalan senada dikemukakan Rully Arya Wisnubroto, analis Bank Mandiri. Ia juga memprediksi, rupiah akan bergerak di kisaran Rp 13.100 – Rp 13.200. Namun Rully mengingatkan, di akhir bulan biasanya permintaan dolar cenderung tinggi.

Selain itu, investor juga diminta untuk te-

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

rus mencermati perkembangan ekonomi Amerika. “Tapi, secara umum, nilai tukar rupiah akan relatif stabil,” ujarnya.

Kemungkinan seperti itu memang sangat terbuka. Soalnya, peluang The Fed untuk mengerek suku bunganya kini semakin kecil. Betul, The Fed masih membuka peluang kenaikan suku bunga di akhir tahun. Tapi, peluang kenaikan suku bunga di tahun 2017 makin mengecil, setelah pekan lalu The Fed memangkas rencana kenaikan suku bunga dari tiga kali menjadi hanya dua kali.

The Fed, seperti dikatakan Janet Yellen, Ketua Dewan Gubernur The Fed, kemungkinan baru akan agresif mengerek tingkat suku bunga di tahun 2018. Kendati begitu, kabar baiknya, The Fed memangkas estimasi kenaikan suku bunga jangka panjang dari 3,0% menjadi 2,9%. n

41

Pasar Modal IHSG

Tak Ada Sentimen Pengger Indeks harga saham gabungan sudah terlalu tinggi. Kumpulkan saham dengan selektif.

TEKS Nikita Jagad Foto Riset

P

ergulatan antara investor asing dan pemodal lokal berlangsung seru. Asing yang memanfaatkan penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG), terus melakukan aksi jual.

Dalam lima hari perdagangan, pekan lalu, tercatat hanya dua hari asing mencatatkan net buy, selebihnya net sell. Tapi akhirnya, kalau ditotal tetap saja masih “minus”, dalam seminggu itu asing masih mencatatkan net sell Rp 44. miliar.

Namun, kekuatan asing diimbangi oleh aksi beli oleh pemodal lokal. Sehingga, yang terjadi, indeks terus menguat (hanya terjadi satu kali penurunan tipis pada Selasa). Dan, pada penutupan pasar IHSG berhasil menclok di level 5.388,91. Jika dibandingkan dengan penutupan sepekan sebelumnya, berarti IHSG telah menguat 121 poin atau sekitar 2,3%.

Hebat. Ini merupakan angka tertinggi selama tiga pekan terakhir. Ke depan, khususnya minggu ini, sentimen positif relatif kecil. Ini membuat pergerakan indeks akan bervariasi. Seorang analis memperkirakan IHSG akan bergerak di rentang 5.300 – 5.425. “Peluang indeks akan bergerak dalam tren menguat masih terbuka. Meskipun demikian, kami tetap menyarankan strategi ‘buy on weakness’ dalam melakukan akumulasi secara selektif,” katanya.

MASIH ADAKAH PENGARUH THE FED Hal senada juga diungkapkan tim riset Samuel Sekuritas. Persoalannya, akankah pengaruh penurunan BI Rate ini masih akan memengaruhi perdagangan saham pekan ini? Kita lihat

42

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

Kiswoyo Adi Joe, analis dari Recapital Securities juga sepakat bahwa tak ada sentimen penggerak indeks. “Indeks masih bertahan di atas 5.350. Penurunan BI Repo rate kemarin merupakan salah satu sentimen yang mempengaruhi gerak IHSG. Dan pasar juga tampaknya menunggu (capaian) target tax amnesty,” katanya.

Seperti diketahui, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk memangkas BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5%.

Selain itu, bank sentral juga menurunkan deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 4,25% dan lending facility turun 25 basis poin menjadi 5,75% berlaku efektif 23 September 2016.

Gubernur BI Agus D.W Martowardojo mengatakan pelonggaran kebijakan moneter melalui 7-day Reverse Repo Rate ini sejalan dengan berlanjutnya stabilitas makroekonomi tercermin dari inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan yang terkendali, dan nilai tukar rupiah relatif stabil.

Pasar Modal IHSG

erak Pekan Ini

saja nanti.

Selain itu ada sentimen lain yang tampaknya juga masih akan memengaruhi perdagangan saham yakni keputusan the Fed. Seperti diketahui, keputusan Bank Sentral AS ini menjadi perhatian khusus para pelaku pasar. Rabu pekan lalu (21/9) The Federal Reserve batal untuk mengerek suku bunga acuannya. Pada rapat yang dihelat selama dua hari, the Fed yang dipimpin oleh Janet Yellen, memutuskan untuk menahan suku bunga acuan.

Alasannya, the Fed memilih untuk menunggu bukti-bukti lanjutan yang positif untuk mendukung tujuan dan target mereka. Di sisi lain, the Fed juga memproyeksikan adanya kemungkinan suku bunga AS tetap akan dikerek sebelum akhir tahun ini.

Saat ini, fokus pasar beralih pada pertemuan bank sentral bulan Desember. Sebab, bulan tersebut merupakan kesempatan terakhir the Fed untuk menaikkan suku bunga di tahun 2016.

Keputusan ini, tentu saja merupakan angin baik bagi Bursa Efek Indonesia. “Suku bunga AS yang dipertahankan akan mendorong investor kembali melirik tempat investasi yang menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi,� ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat.

Di tengah situasi itu, menurut dia, pemodal global akan sendirinya datang ke negara yang menawarkan imbal hasil tinggi.

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

Indonesia merupakan salah satu negara yang menawarkan imbal hasil tinggi di dunia. “Kalau kondisi di eksternal sudah begitu, maka investor akan datang dengan sendirinya,� ucapnya.

Yang juga akan ikut menentukan transaksi di bursa saham, seperti dikemukakan sang analis adalah pencapaian tax amnesty. Ini yang dikhawatirkan pemerintah, sehingga Menkeu Sri Mulyani akan membuat sebuah peraturan menteri keuangan (PMK) yang isinya memperpanjang program tax amnesty periode I hingga akhir tahun. Ini mutlak dilakukan karena program pengampunan pajak ini terancam gagal. Kendati Presiden Joko Widodo tetap optimistis.

Daewoo Securities Indonesia memperkirakan pemerintah bakal mengantongi uang tebusan program amnesti pajak sebesar Rp 60,3 triliun atau lebih rendah dari target yang dipatok dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 165 triliun.

Proyeksi tersebut berasal dari dana repatriasi Rp 157,4 triliun dengan nilai tebusan Rp 4,4 triliun dan dana deklarasi domestik sebesar Rp 1.758,7 triliun dengan nilai tebusan Rp 56 triliun.

Nah, jika program tax amnesty seperti itu, bukankah ini merupakan sentimen negatif bagi pasar saham. n

Yang juga akan ikut menentukan transaksi di bursa saham, seperti dikemukakan sang analis adalah pencapaian tax amnesty. Ini yang dikhawatirkan pemerintah, sehingga Menkeu Sri Mulyani akan membuat sebuah peraturan menteri keuangan (PMK) yang isinya memperpanjang program tax amnesty periode I hingga akhir tahun. Ini mutlak dilakukan karena program pengampunan pajak ini terancam gagal. Kendati Presiden Joko Widodo tetap optimistis.

IHSG

43

Pasar Modal Saham Waskita

Menimbang Anak Waskita

44

Saham Waskita Beton dianjurkan untuk investor jangka panjang. Prospek usahanya cukup cerah.

TEKS Nikita Jagad Foto Erbhayu, Riset

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

Pasar Modal Saham Waskita

S

eminggu sudah PT Waskita Beton Precast (WSBP) melantai di Bursa Efek Indonesia. Di hari pertama, sahamnya menguat 16,37% ke Rp 580. Kini (23/9) turun kembali ke Rp 540. Lantas bagaimana perkembangan selanjutnya?

Seperti diketahui, hasil dari IPO ini akan dipakai untuk membangun tiga pabrik baru di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi. Direktur Utama WSBP Jarot Subana mengatakan, masing-masing pabrik tersebut akan memiliki kapasitas 300.000 ton per tahun yang akan dibangun hingga tahun 2018 mendatang. Nilai belanja modal yang dikucurkan sampai tahun 2018 mencapai Rp 4 triliun.

Khusus tahun ini, alokasi belanja modal mencapai Rp 1,1 triliun. Lalu tahun depan, investasi yang dibutuhkan sebesar Rp 1,9 triliun, dan sisanya sebesar Rp 1 triliun akan digunakan untuk kebutuhan investasi tahun 2018.

Tahun ini, WSBP akan membangun dua pabrik baru. Pabrik pertama berlokasi di Klaten Jawa Tengah dengan kapasitas 100.000 ton per tahun. Lalu, pabrik kedua berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan dengan kapasitas 250.000 ton per tahun.

Jarot mengatakan, dua pabrik itu akan menambah kapasitas perseroan menjadi 2,65 juta ton dari sebelumnya 2,3 juta ton per tahun. Sehingga, dengan tambahan lima pabrik baru hingga tahun 2018, perseroan akan memiliki 13 pabrik dengan total kapasitas produksi 3,8 juta ton per tahun.

Saat ini, komposisi penjualan masih didominasi penjualan di Pulau Jawa sebesar 70% dan sisanya adalah penjualan di luar Jawa. “Setelah pembangunan pabrik ini, porsi penjualan luar Jawa akan lebih besar, menjadi 40% dari saat ini 30% dari total penjualan,� ujarnya di Jakarta, Selasa (20/9).

Nah, dengan rencana-rencana tersebut, akankah sahamnya terus menggeliat? Sebenarnya, sudah ada efek serupa WSBP, yakni Wijaya karya betoto alias WTON. Emiten ini sama BUMN yang bergerak di industri beton.

Dulu waktu go public (Maret 2014) WTON ditawarkan dengan harga Rp 590.

Laris manis, bahkan sempat menyentuh harga tertinggi di evel Rp 1.090. Namun, seiring dengan naik-turunnya indeks harga saham gabungan kini WTON dihargai Rp 890 persaham (22/9). Bela-

kangan, WTON juga kerap direkomendasikan analis mengingat maraknya pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah.

WSBP saham yang kuat Kalangan analis juga menilai, perjalanan WSBP takkan berbeda jauh dengan WTON. Ia, seperti halnya saham-saham konstruksi milik BUMN sebelumnya akan sukses dalam pergerakan harga sahamnya. Apalagi, bisnisnya bergerak di bidang yang berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur, yakni pembuatan beton precast dan ready mix untuk konstruksi jalan raya, jembatan, dll.

Hingga Juni 2016, Waskita Beton memiliki delapan pabrik beton precast yang berlokasi tak jauh dari proyek-proyek konstruksi milik WSKT (umumnya konstruksi jalan tol), yakni di Cibitung (Cikarang), Sadang (Subang), Kalijati (Subang), Purwadadi (Subang), Karawang, Serang, Sidoarjo, dan Palembang. Sekitar 87% pendapatan Waskita Beton berasal dari penjualan beton precast, umumnya ke sesama anak usaha WSKT, dan selebihnya berasal dari penjualan ready mix, yakni beton cor yang dicetak langsung di lokasi konstruksi.

Waskita Beton membukukan laba bersih Rp 230 miliar per Kuartal II 2016, yang mencerminkan annualized ROE 24.7% berdasarkan nilai ekuitas Rp1.9 trilyun, atau cukup baik. Pada tahun 2014 dan 2015, ROE Waskita Beton juga stabil di atas 20% per tahun.

Menarik, memang. Tapi ingat, pergerakan (naik) sebuah saham sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar yang saat ini sedang bullish. Bahkan indeks harga saham gabungan mencatatkan posisi tertinggi saat ini. Namun, sesuai dengan siklus pasar, sekali waktu indeks juga akan terkoreksi lagi.

Terlepas dari kemungkinan terjadinya perubahan iklim di bursa efek, WBSP merupakan saham yang menarik untuk jangka panjang. Ada analis yang menghitung karena induknya (WSKT) merupakan salah satu BUMN yang kuat, harga wajar WSBP berada di level Rp 900.

Itu karena kinerja keuangan perseroan sangat menawan. Sampai pekan ketiga September, misalnya, perusahaan telah mengantungi kontrak baru Rp7 triliun atau 92% dari target kontrak baru Rp7,76 triliun sepanjang 2016.

Direktur Utama Waskita Beton Precast Jarot Subana mengatakan realisasi kontrak baru sampai akhir 2016 bisa melebihi target yang telah ditetapkan perseroan. “Bisa sampai Rp 8 triliun,� katanya.

Selain kontrak baru tersebut, emiten berkode saham WSBP itu juga mengantongi kontrak bawaan (carry over) senilai Rp 3,2 triliun. Dengan kontrak yang diperoleh, perusahaan telah membukukan penjualan Rp 2,5 triliun dan laba bersih Rp 310 miliar sampai Agustus 2016.

Sampai akhir Desember 2016, manajemen menargetkan penjualan sebesar Rp 4,7 triliun dan laba setelah pajak Rp 620 miliar. n

Perjalanan WSBP takkan berbeda jauh dengan WTON. Ia, seperti halnya saham-saham konstruksi milik BUMN sebelumnya akan sukses dalam pergerakan harga sahamnya.

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

45

Pasar Modal Saham TINS

TINS, Habis Rugi (Akan) Terbit Laba S Kalau tak ada halangan, harga timah akan terus menguat. Sebuah berkah untuk TINS. TEKS Nikita Jagad Foto Riset

46

epanjang Semester I 2016, penjualan PT Timah (TINS) masih tertekan. TINS hanya mencetak pendapatan sebesar Rp 2,8 triliun atau turun 12,5% dibandingkan Semester I tahun 2015 lalu.

Harga jual yang belum membaik membuat TINS terpaksa mengalami kerugian hingga Rp 32,8 miliar.

Itu kabar lama. Kabar barunya, ada kemungkinan kondisi itu membaik di semester II-2016. Dan dugaan tersebut sedikit demi sedikit terbukti. Harga timah mulai membaik.

Harga timah dunia terus bergerak mencari titik keseimbangan baru, setelah sempat turun akibat kondisi ekonomi global yang melambat. Market Analysis International Tin Research Institute (ITRI) Peter Kettle menyampaikan, ber-

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

Pasar Modal Saham TINS timah akan terus dijaga produksinya. Tahun mendatang prediksi produksi timah bisa bertambah 5.000 metrik ton, tapi tidak lebih dari itu,” ujar Peter.

Tantangan utama bagi industri timah adalah rencana kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS (The Fed) dan perlambatan ekonomi China. “Ada sedikit guncangan, tapi akan baik. Karena pasokan tetap rendah, konsumsi juga stabil,” katanya. Menurut Peter, isu lingkungan sangat penting dalam beberapa tahun terakhir sehingga mendorong perusahaan fokus dalam hal ini.

Namun sejumlah perusahaan timah telah secara berkala melaporkan cara produksi mereka secara detail. “Secara standar ramah lingkungan ini sudah naik beberapa langkah dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.

Sejak Januari hingga September 2016 pergerakan harga timah di Indonesia meningkat 35,48 persen menjadi Rp19.000 per metrik ton. CEO ICDX Megain Widjaja mengatakan, di tengah perekonomian yang melambat, industri timah Indonesia justru mampu menunjukkan tren harga yang positif.

dasarkan analisis yang dilakukan, keseimbangan harga timah dunia akan terbentuk pada 2020. “Harga timah akan menyentuh level US$ 22.500-US$ 23.000 per metrik ton dengan asumsi permintaan akan timah tumbuh menjadi lebih dari 280.000 metrik ton.

“Market diharapkan bisa melebihi level itu tahun depan karena butuh beberapa saat sampai bisa meningkatkan produksi,” ujarnya. Diperkirakan harga akan membaik pada 2017 karena pasokan ke pasar global yang cenderung rendah.

Saat ini produksi timah Indonesia stabil di kisaran 60.000 - 65.000 metrik ton per tahun. Regulasi industri timah juga semakin baik dalam beberapa tahun terakhir. “Jangka panjang, Indonesia masih akan berada di posisi bagus. Sumber daya

ADA KEMUNGKINAN TINS MENGUAT Nah, kondisi pasar yang elok itulah yangmenjadi harapan membaiknya kinerja keuangan PT Timah. Apalagi sebagai pengekspor pasir timah terbesar di dunia, Indonesia mulai berandil menentukan harga acuan timah dunia.

Megain Widjaja, Chief Executive Officer PT Bursa Komoditi dan Derivative Indonesia (ICDX) menuturkan, dalam kurun tiga tahun terakhir, pelaku pasar dunia sudah bergantung pada Indonesia sebagai rujukan harga timah.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Bachrul Chairi memandang, Indonesia sudah sepatutnya jadi penentu harga timah dunia.

Maklum, sekitar 70%-80% pasokan timah global bersumber dari Tanah Air. “Kita dari pricetaker jadi pricemaker,” ujarnya.

Lantas sejauh mana pengaruhnya terhadap PT Timah. Sharlita Mallik dari Samuel Sekuritas dalam risetnya memperkirakan, tahun ini Timah akan mengantungi pendapatan Rp 5,85 triliun, dengan laba bersih Rp 180 miliar.

“Kenaikan harga timah membuat kami memberi peluang untuk saham TINS,” ujar Sharlita dalam risetnya.

Selain itu, kebijakan pemerintah Myanmar untuk menurunkan produksi-

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

nya pada 2017 juga merupakan hal positif. Ia yakin, dengan kebijakan itu persediaan timah dunia akan menurun dan defisit timah semakin melebar.

Ditambah lagi, Timah kini tengah mengembangkan beberapa bisnis downstream untuk tetap mendukung kinerja perseroan. Di antaranya, bisnis properti, yang berlokasi di Bekasi, Jawa barat dengan luas area sekitar 170 ha, bisnis rumah sakit dan bisnis penggalangan.

Hanya satu yang perlu dikhawatirkan yakni kebijakan pemerintah. Melalui Kementerian Perdagangan pemerintah berencana mengeluarkan regulasi mengenai pelonggaran ekspor mineral mentah yang akan dimulai pada awal tahun 2017.

Hal ini dapat menjadi sentimen negatif terhadap Timah. Makanya, ia merekomendasikan hold untuk saham Timah (TINS) dengan target harga Rp 850.

Tapi ada juga analis yang merekomendasikan beli untuk saham ini jika break di harga Rp 875. Jika level ini tercapai, terbuka kemungkinan TINS akan menguat ke Rp 1.060.

Silakan mempertimbangkan. n

Timah kini tengah mengembangkan beberapa bisnis downstream untuk tetap mendukung kinerja perseroan.

Di antaranya, bisnis properti, yang berlokasi di Bekasi, Jawa barat dengan luas area sekitar 170 ha,bisnis rumah sakit dan bisnis penggalangan.

47

Pasar Modal Saham JSMR

Peluang di Jalan Tol JSMR menjanjikan peluang setelah right issue. Investor harus mau bersabar.

TEKS Nikita Jagad Foto Dahlan RP, Riset

R

encana PT Jasa Marga (JSMR) yang akan menerbitkan saham baru, hingga kini masih jadi bahan perbincangan hangat para pelaku pasar. Apalagi, rencana rights issue itu sudah mendekati saat pelaksanaan yakni pada kuartal IV- 2016. Pada saat itu, perseroan akan menambah modalnya melaluidengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 491,46 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp 500.

Para analis pun langsung membuat skenario, apakah setelah hajatan itu saham Jasa Marga akan mengalami kenaikan atau sebaliknya.

Ada yang menyarankan, JSMR sebaiknya dilepas saja. Sebab harga yang terbentuk saat ini sudah cukup tinggi, Rp 4,890 (22/9). Alasannya, laba bersih perseroan tahun ini diestimasi bakal turun menjadi Rp 1,35 triliun. Ini jelas lebih rendah dari perolehan laba bersih tahun lalu yang Rp 1,46 triliun.

Penurunan laba bersih disebabkan biaya dana talangan pembebasan tanah sebesar Rp 12 triliun dan dimulainya konstruksi empat ruas jalan tol. Anggiasari, Direktur Keuangan JSMR, pernah mengatakan dua ruas tol yang dalam proses pembebasan tanah adalah ruas tol Pandaan-Malang sepanjang 37,6 km dan Semarang-Batanrug sepanjang 75 km. “Biaya JSMR naik karena kita memberikan dana talangan untuk pembebasan tanah Rp 12 triliun. Tahun depan labanya turun lebih banyak karena kita mulai long investasi,� ujarnya.

Selain kedua ruas tol itu, JSMR tengah mengikuti tender pembangunan jalan tol Cikampek Elevated sepanjang 36,8 km. Pembangunan ketiga ruas tol itu akan dibiayai oleh dana hasil rights issue yang diperkirakan mencapai Rp 1,78 triliun. Setelah pembebasan tanah selesai, tahun depan ada empat ruas tol yang konstruksinya dimulai, yakni ruas Semarang-Batang, Pandaan-Malang, Manado-Bitung, dan Cikampek Elevated.

Biaya yang tidak kecil, memang. Namun, jika menilik laporan keuangannya untuk semester I -2016, kinerja perseroan cukup kinclong. Pendapatannya melejit 61,32% jadi Rp 6,71 triliun dibanding periode sama tahun lalu Rp 4,12 triliun.

48

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

Pasar Modal Saham JSMR Dengan raihan selama separuh tahun ini yang sudah mencapai 67,11%, diyakini Jasa Marga bakal mampu melewati target pendapatan 2016 mencapai Rp 10 triliun. Dan pendapatan tol JSMR akan terus bertumbuh lantaran kenaikan tarif dan penambahan ruas tol. Pendapatan konstruksi mereka pun berpeluang meningkat karena banyak proyek jalan bebas hambatan yang sekarang dalam proses pembangunan.

Sementara laba bersihnya melonjak 44%, dari Rp 642 miliar menjadi Rp 925 miliar. Pada sisi EBITDA, kinerja Jasa Marga juga mencerminkan hasil yang cukup baik. Seiring dengan aktivitas investasi yang dilakukan, perseroan berhasil memperoleh EBITDA sebesar Rp 2,46 triliun, tumbuh 22,2% dibandingkan semester I 2015 dan meningkatkan margin EBITDA menjadi 58,5%.

TUNGGU HARGANYA TURUN Cuma, ya itu tadi, kinerja yang cukup menawan itu diduga akan “terganggu� oleh naiknya biaya dana talangan pembebasan lahan dan pembangnan ruas tol baru. Itu sebabnya, ada analis yang menyarankan agar JSMR disikapi sampai menjelang right issue.

Teguh Hidayat, salah satu investor saham pernah merekomendasikan, sebaiknya JSMR ditunggu di harga Rp 3.662

atau di saat harga sahamnya mendekati level tersebut. Pertimbangannya cukup sederhana. Berdasarkan hasil RUPS tanggal 29 Agustus kemarin, perusahaan disepakati akan menerbitkan 491 juta lembar saham baru. Sesuai kebutuhan nilai yang akan dikejar adalah Rp 1.8 triliun. Maka, dengan demikian harga right issue-nya Rp 1.8 triliun / 491 juta = Rp 3,662 per saham.

Jadi logika sederhananya, kenapa investor harus beli JSMR pada harga 5,000-an (seperti sekarang), kalau kita bisa beli right-nya nanti kemudian menebusnya pada harga Rp 3,662 saja? Nah, Teguh memprediksi ada kemungkinan haga JSMR akan menukik duhulu ke level Rp 3.600-an. Kemudian baru akan terangkat kembali di awal tahun depan.

Pastikah akan naik lagi, setelah turun? Tampaknya begitu. Sebab, Jasa Marga secara fundamental masih merupakan jaminan perusahaan yang solid.

Ia bermain di bisnis jalan tol yang menawarkan income yang stabil untuk jangka panjang. Kemudian juga memiliki popularitas dan brand equity yang kuat, kualitas GCG yang baik, hingga track record pembayaran utang obligasi yang baik.

Makanya, investor harus bersabar menunggu saham ini mendekati harga right issue. Setelah itu terbentuk, silakan Anda koleksi. n

Jasa Marga secara fundamental masih merupakan jaminan perusahaan yang solid. Ia bermain di bisnis jalan tol yang menawarkan income yang stabil untuk jangka panjang. reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

49

inforeview

Ramayana Terdongkrak Spar PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) mengubah tampilan gerai supermarket Ramayana serta Robinson, dengan bendera Spar Supermarket, yang merupakan kerjasama Ramayana dan peritel asal Belanda, Spar Internasional.

Hasilnya, menurut Setiadi Surya, Sekretaris Perusahaan Ramayana Lestari, pertumbuhan penjualan di gerai supermarket tersebut naik. Di separuh pertama tahun ini sudah meningkat menjadi 7,7%.

Manajemen Ramayana optimistis, bisa menjaring lebih banyak pengunjung dengan tampilan baru. Apalagi pendapatan Ramayana Lestari Sentosa berencana menambah hingga 10 gerai Spar Supermarket sepanjang tahun ini. Per Juli 2016, jumlah gerai Spar supermarket yang sudah beroperasi ada sebanyak 17 gerai. Sesuai kesepakatan bersama Ramayana dan Spar Internasional akan mengembangkan sekitar 30 gerai Spar Supermarket dalam tiga tahun ke depan.

Ramayana dan Robison, tercatat mempunyai 115 toko ritel, baik

Yamaha Kerjasama dengan Pegadaian Untuk mendekatkan diri dengan konsumen, Yamaha melancarkan strategi jemput bola ke kampung-kampung dan kelurahan.

Yamaha pun menjalin kerjasama dengan PT Pegadaian (Persero).

Adanya kerjasama ini membuat konsumen mudah mendapatkan sepeda motor Yamaha dengan jaminan ketersediaan unit melalui Pegadaian. kendaraan bermotor.

Menurut Dyonisius Beti, Executive Vice President PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), jumlah nasabah Pegadaian yang mencapai 7 juta orang menjadi potensi besar bagi Yamaha untuk meningkatkan penjualan. Nantinya, jaringan 4.455 outlet Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia juga mendukung distribusi produk Yamaha. “Jaringan outlet Pegadaian yang sampai ke pedesaan memungkinkan distribusi sepeda motor Yamaha sampai ke pelosok negeri. Tentunya ini baik untuk bisnis,� kata Dyon.

Kerjasama itu terwujud dalam program Amanah Chanelling

50

FOTO Riset

naiku yang memiliki daya tahan untuk melakukan treasury dan memanage pembayaran kepada nasabah, serta lebih efisien. Direktur Amar Bank sekaligus Pendiri Tunaiku, Vishal Tulsian menuturkan akan berekspansi ke Bandung, Yogyakarta, dan Medan dengan tetap memperhatikan permintaan yang terus meningkat di Jabodetabek maupun Surabaya. n itu berbendera Ramayan, Robinson atau Spar. Sampai semester pertama tahun ini, Ramayana mencatatkan pendapatan Rp 2,76 triliun, naik 24% dari periode serupa tahun lalu yakni sebesar Rp 2,22 triliun.

Kondisi tersebut tidak lepas dari berkah liburan Lebaran yang mendongkrak kinerja perusahaan tersebut. Ramayana menargetkan bisa meraup pendapatan hingga Rp 8,3 triliun di akhir 2016. n

FOTO Riset

toritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan yang bergerak di bidang teknologi keuangan (financial technology/fintech) untuk mendistribusikan pembiayaan dan menghimpun pendanaan secara merata atau tidak hanya di perkotaan, namun juga ke daerah di Indonesia timur dan luar negeri. Jika perusahaan fintech hanya berkutat di perkotaan, akan timbul perebutan dana dengan lembaga keuangan lain (crowded funding).

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Dumoly F Pardede mengungkapkan, total pembiayaan per tahun mencapai sekitar Rp 1.649 triliun, sedangkan kapasitas pembiayaan oleh industri jasa keuangan tradisional hanya sekitar Rp 660 triliun. Sehingga terdapat gap sekitar Rp 988 triliun per tahunnya. Adanya Fintech, dapat mengalirkan dana pinjaman dari luar negeri ke Indonesia dan mampu mempersempit gap yang ada.

Dia pun mencontohkan produk Fintech milik Amar Bank, Tu-

pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor. Kendaraan yang masuk dalam produk ini tidak hanya kendaraan baru, melainkan juga kendaraan bekas pakai. Nasabah Pegadaian bisa mendapatkan sepeda motor Yamaha dengan uang muka minimal 20 persen dengan angsuran paling lama 36 bulan. n

FOTO Riset

O

OJK Dorong Fintech

reviewweekly 07 Tahun VI | 26 September-2 Oktober 2016

SISIPAN

RP 25 TRILIUN PAJAK BATU BARA RAIB

ARAB SAUDI MENGEJAR BISNIS

PRABOWO MENANG

SI MANIS YANG MENGGEROGOTI DUNIA

®

1-7 JULI 2013 MAJALAH EKONOMI & BISNIS

44 » TAHUN II RP 20.000