Menghabisi Dahlan Iskan

MailBOX

http://www.majalahrevieweekly.com Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady

Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo Redaktur: sri wulandari reporter: Setyo Adhi Nugroho, Lucky Benyamin, Badrul redaktur foto: dahlan rebo pahing REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta Desain & layout: Rizky Pratama

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady marketing: Selvi tan, adeline, Irma Irawati HR & GA: Iriene Mielani Admin: Eko Endarsono, Yunita Wirawan, Asih (admin Sales) alamat redaksi: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063 alamat Sales & Marketing Communication: Jl. Bendungan Jatiluhur No. 26 Bendungan Hilir - Jakarta Pusat 10210 Telp: 021-570 4479 • Fax: 021-570 4473

Cover: Erbhayu Foto: Fachmy Casofa

penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

Jokowi dan Tindakan Pungli

SuratMingguini

Soal Holding BUMN

Tindakan Presiden Jokowi mendatangi operasi tangkap tangan praktik pungli di Kementerian Perhubungan sangat strategis untuk mengkampanyekan keseriusan pemberantasan korupsi.

Dari operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan, polisi memang hanya menemukan uang tunai sekitar Rp 95 juta, namun praktik pungli ini sistematis. Uanguang yang diamankan polisi itu berada di dalam amplop yang sudah ditulisi nama PNS yang dituju.

Ada pula barang bukti lain berupa buku tabungan dengan simpanan sekitar Rp 1 miliar, yang diduga untuk mengurus masalah perizinan di Ditjen Perhubungan Laut. Patut diduga, praktik pungli itu juga masih ada di banyak kementerian dan instansi.

Presiden Jokowi memang tidak boleh main-main, namun harus betul-betul serius memberantas korupsi. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa serius. Kerusakan yang ditimbulkan sangat besar, bukan hanya merugikan keuangan pemerintah, tapi juga menggerogoti kemampuan negara untuk mengangkat 28 juta lebih rakyat yang masih miskin, atau sekitar 10,86% dari populasi negeri ini.

Ayo Pak Jokowi rakyat sangat mendukung pemberantasan pungli.

Pemerintah berencana membentuk 15 holding (induk usaha) badan usaha milik negara (BUMN) hingga tahun 2019. Pembentukan holding tersebut merepresentasikan 15 sektor bisnis yang dikelola oleh perusahaan milik negara. Untuk tahap awal, tahun ini, pemerintah berkomitmen merampungkan pembentukan enam holding BUMN. Pembentukan holding merupakan wacana lama yang tak kunjung diwujudkan.

Pembentukan holding bertujuan untuk mewujudkan sinergi antarperusahaan BUMN, meningkatkan kapasitas dan size usaha, mendorong efisiensi, menaikkan leverage, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Namun, pembentukan holding harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan utama haruslah mampu menaikkan profitabilitas atau laba secara signifikan. Kenaikan laba dapat dicapai lewat sinergi dan efisiensi perusahaan, serta dengan berbagai persyaratan tertentu.

Terlebih lagi jika BUMN yang digabung merupakan perusahaan terbuka, pemerintah harus memperhatikan kepentingan investor publik selaku pemegang saham.

Banyak aspek positif dari pembentukan holding, asal dipersiapkan secara benar, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan, terutama dari sisi profitabilitas.

Rasa gula memang manis. Karena manis, banyak orang ingin mencicipi.

Selain itu, bisnis komoditas ini ternyata juga begitu manis, karena perputaran uangnya mencapai triliunan rupiah setiap tahun.

Sudah sejak lama, komoditas yang satu ini menjadi sumber pendapatan sangat manis bagi pengusaha yang bergerak di bidang impor komoditas pangan.

Saking manisnya, untuk mendapatkan kuota impor gula, pengusaha cenderung menghalalkan segala cara, termasuk aksi penyuapan terhadap pihak berwenang, terutama penguasa yang menjual pengaruhnya.

Kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua DPD Irman Gusman semakin menguatkan fakta bahwa bisnis gula memang sangat besar. Sudah menjadi rahasia umum, sistem kuota menjadi ajang hanky-panky antara pihak yang memberikan kuota dan pengusaha yang menjadi mafia pangan.

Betul, posisi Irman sebagai Ketua DPD tidak terkait dengan masalah kuota impor gula. Hanya saja, saya menduga ia bisa memengaruhi kebijakan Bulog untuk kepentingannya.

Sutrisno Jalan Kerinci, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Felix Satam Jalan Manggarai Utara Jakarta Selatan

Ferdinand Cempaka Putih Tengah Jakarta Pusat

4

Tentang Irman Gusman

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

Contents

headline LaporanUtama 9 MENGHABISI DAHLAN ISKAN Dahlan Iskan kembali berurusan dengan kejaksaan setelah lolos dari dua kasus.

Ada target menghabisi Dahlan?

Bisnis

Makro

16 Gaduh di Telekomunikasi

Saling tuding mewarnai bisnis

30 Beneran atau Cuma Cari Sensasi

telekomunikasi. Semakin parah, karena muncul revisi PP Telekomunikasi yang tidak transparan.

Dari dulu, yang namanya pungutan liar memang sulit dibasmi. Kini Presiden Jokowi menugaskan Kepolisan untuk memberantasnya.

32 Program JKN Terancam Macet

Keuangan 18 Tawaran untuk Saudara Tua

Sisipan 24 Di Laut Kita Mogok

Kalau berlanjut, mogok massal yang dilakukan oleh 85 ribu buruh di Muara Baru akan membuat pasokan ikan berkurang. Tapi Perum Perikanan Indonesia tetap ngotot tak mau menurunkan sewa lahan. Nelayan hanya jadi obyek penderita.

36 Cobalah Beternak Uang Dengan DIRE Melalui KIK – DIRE, aset properti pun bisa ditransaksikan di bursa saham. Kelak, produk investasi ini bisa menjadi pesaing kuat produk reksa dana.

38 Nebar Duit di Jalan Tol

Pasar Modal 42 Siap Menguat Lagi Indeks diprediksi akan melanjutkan penguatannya. Masih banyak saham yang layak dipilih investor.

44 Setelah SMGR Dihajar MA

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

Membangun Kemitraan, Memberdayakan Komunitas Para siswa terus belajar dan menyiapkan diri masuk ke dunia kerja, termasuk anak-anak kami. Karenanya, kami berupaya sekuat tenaga untuk dapat menyediakan pelatihan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan kemitraaan yang dibangun bersama Pemerintah, LSM dan masyarakat, kami telah mendirikan dua Politeknik di Riau dan Aceh. Kemitraan tersebut kami lakukan untuk mengembangkan kurikulum dan meningkatkan kemampuan para pengajar.

Setiap tahun, ratusan siswa lulus dan siap menjadi tenaga terampil – membantu memberdayakan komunitas dimana mereka berada. Kemajuan pendidikan adalah kepedulian semua.

Termasuk kami.

Informasi selengkapnya tersedia di www.ChevronIndonesia.com

editorial Aduh Gas...

R

encana lama itu akhirnya mengemuka kembali, Indonesia kini mempertimbangkan pembelian gas dari luar negeri. Tujuannya cuma satu, yakni dalam rangka menurunkan harga. Impor gas diklaim memangkas biaya pengiriman yang turut menyumbang kenaikan harga.

Kemungkinan itu dilontarkan Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Luhut Binsar Panjaitan, seusai rakor Selasa pekan lalu. “Kenapa kita tidak impor saja dari suatu negara?” ujarnya.

Luhut pun mencontohkan, impor gas bisa dilakukan dari Malaysia atau Brunei Darussalam yang harganya lebih murah, misal US$ 3-US$ 4 per Million Metric British Thermal Unit (MMbtu). Nantinya pemerintah bakal mengalokasikan gas impor untuk kebutuhan industri di Sumatera Utara.

Selama ini, kebutuhan gas industri di Sumatera Utara dipenuhi sebagian dari Kilang Tangguh, Papua, dan Kilang Donggi Senoro, Sulawesi Tengah. Gas dikirim dalam bentuk cair (LNG), kemudian diregasifikasi di Kilang Arun, Aceh. Proses ini memakan biaya transportasi, selain biaya regasifikasi.

Saat ini harga gas industri di Indonesia menyentuh angka 8-10 dolar AS per MMbtu. Lebih mahal dibandingkan dengan harga gas industri di Singapura sekitar US$ 4-US$ 5 per MMbtu, Malaysia US$ 4,47 per MMbtu, Filipina US$ 5,43 per MMbtu, dan Vietnam sekitar US$ 7,5 per MMbtu.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, rata-rata harga gas untuk sektor industri masih tinggi,

8

sebesar US$ 9,5 per MMBtu. Industri pupuk dan industri petrokimia dikenakan harga gas sebesar US$ 6,28 sampai US$ 16,7 per MMBtu. Padahal gas merupakan komponen utama, mencapai 70% dalam struktur biaya produksi di sektor ini.

Makanya, Presiden Joko Widodo pun menginstruksikan agar harga gas, mulai Januari tahun depan, diturunkan menjadi US$ 5 sampai US$ 6 per Mmbtu.

Nah, sejak itulah muncul kembali rencana impor.

Namun, rencana ini ditolak oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Alasannya jelas, saat ini pasokan gas domestik masih lebih banyak daripada permintaan. Darmin juga menolak bahwa impor adalah solusi memangkas harga gas. “Belum tentu lebih murah,” tuturnya.

Ironis memang. Di negara penghasil gas yang masuk dalam 10 besar dunia, harga malah menjulang tinggi. Bahkan, saking tingginya kini berencana impor.

Lantas, apa yang salah dalam pengaturan gas di negeri ini?

Ternyata, kalau diurut-urut kekeliruan terjadi sudah sejak lama. Struktur industri gas di Indonesia kurang berpihak pada pasokan kebutuhan lokal. Negeri ini memiliki produksi gas sekitar dua kali dari kebutuhannya. Produksi gas tahun lalu, misalnya, mencapai 75 miliar meter kubik, sedangkan kebutuhan dalam negeri hanya 39,7 miliar meter kubik.

Masalahnya, besar hasil produksi gas diekspor karena sesuai dengan kontrak. Pasalnya, asing—yang mendominasi kepemilikan kilang gas—diperbolehkan mengekspor komoditas ini.

Saat ini, perusahaan asing, seperti CNOOC Limited, Total E&P Indonesia, Conoco Philips, BP Tangguh, dan Exxon Mobil Oil Indonesia, berkontribusi sekitar 87% dari produksi gas alam Indonesia. Sisanya diproduksi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Gas Negara.

Kurang lebih setengah dari produksi gas Indonesia diekspor. Akibatnya, kebutuhan gas dalam negeri tak bisa dipenuhi. Pengguna gas dengan volume besar di Indonesia, seperti PLN, misalnya sampai kembali menggunakan bahan bakar fosil. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri, Pertamina sampai mengimpor gas, sebanyak 0,5 sampai 1 juta ton per tahun dengan tenor 15 sampai 20 tahun.

Itu sebabnya, kalau mau aman, deregulasi sektor gas harus dilakukan. Bila perlu sampai pada amandemen kontrak yang membatasi penjualan di dalam negeri. n bk

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

Dahlan Iskan kembali berurusan dengan kejaksaan setelah lolos dari dua kasus. Ada target menghabisi Dahlan?

TEKS Setyo Adhi Nugroho dan Badrul

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

9

Dahlan Iskan

10

Asal tahu saja, PWU merupakan Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Selama 10 tahun Dahlan menjabat Direktur Utama PWU, Imam Utomo menjabat Gubernur Jawa Timur sebelum digantikan Soekarwo.

Sekadar mengingatkan, awal tahun 2000 Dahlan digadanggadang Pemprov Jawa Timur sebagai penyelamat dengan mengakuisisi lima perusahaan milik pemprov. Perusahaan itu meliputi PD Aneka Pangan, PD Sarana Bangunan, PD Aneka Kimia, PD Aneka Jasa, dan PD Aneka Usaha.

Pemprov Jawa Timur selanjutnya mendirikan perusahaan baru berbendera PWU dan mendapuk Dahlan sebagai direktur utama dengan akta pendirian No 02 tanggal 5 Januari 2000.

Perusahaan ini bergerak di berbagai bidang, seperti pabrik keramik, pabrik es, obat-obatan, dan unit penyewaan. Modal awal sebesar Rp 63,6 miliar, dengan 99% saham milik Pemprov Jawa Timur.

Tujuan mendirikan PWU tak lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Timur. Sayangnya, kepemimpinan Dahlan juga gagal. Perusahaan rugi terus-menerus. Pemprov Jawa Timur berkali-kali harus menyuntikkan vitamin dari APBD hingga mencapai Rp169 miliar.

Sekalipun perusahaan diberi dosis suntikan 2,5 kali lebih besar dari modal awal, Dahlan tetap saja tidak mampu mengamputasi kebangkrutan. Tragisnya, selain rugi besar, banyak aset perusahaan dijual dengan nilai rendah. Atas laporan masyarakat, Kejati Jawa Timur mulai menelusuri kasus penjualan aset

foto: CNN Indonesia

J

ika tidak ada halangan, hari ini, Senin (17/10), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali melayangkan surat panggilan kepada mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. “Kalau tetap tidak datang, sesuai prosedur akan dijemput paksa,� kata Maruli Hutagalung, Kepala Kejati Jawa Timur.

Panggilan hari ini merupakan yang ketiga kali setelah dua kali pemanggilan sebelumnya mantan Menteri BUMN ini tidak hadir sebagai saksi. Meski begitu, Jumat dua pekan lalu Kejati Jawa Timur sudah mengirim surat ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mencekal Dahlan Iskan.

Kejati Jawa Timur memerlukan keterangan Dahlan karena pada saat penjualan 33 aset PT Panca Wira Usaha (PWU), mantan Direktur Utama PT PLN ini menjabat sebagai Direktur Utama PWU. Dahlan menjabat Direktur Utama PWU periode 2000-2010.

Kejati Jawa Timur mulai menyelidiki kasus ini sejak Februari 2015. Status penyelidikan kemudian dinaikkan menjadi penyidikan sejak 30 Juni 2016.

Dalam kasus tersebut, ada dugaan praktik penjualan aset negara berupa 33 tanah dan bangunan tanpa prosedur yang ditetapkan sehingga merugikan negara miliaran rupiah. Selain Dahlan, nama mantan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo juga diperiksa dalam kasus ini.

Pada Kamis malam dua pekan lalu, mantan Manajer Aset PWU, yang juga mantan Ketua DPRD Surabaya, Wisnu Wardhana sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

GARDU LISTRIK, MOBIL LISTRIK Akankah status Dahlan berubah dari saksi menjadi tersangka dalam kasus ini? Entahlah. Yang jelas, bukan kali ini saja Dahlan berurusan dengan kejaksaan. Bahkan, Kejati DKI Jakarta pernah menetapkan pendiri Grup Media Jawa Pos ini sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gardu induk PLN Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan namanya diseret dalam kasus pembuatan mobil listrik.

Kasus gardu listrik bermula saat PT PLN membangun 21 gardu induk pada unit pembangkit dan jaringan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dana proyek ini bersumber dari APBN 2011, 2012, dan 2013 sebesar Rp 1,063 triliun. Kontrak proyek dilaksanakan pada Desember 2011-Juni 2013. Lingkup pekerjaannya meliputi pengadaan pemasangan dan transportasi pekerjaan elektromekanikal, pengadaan pemasangan, dan transportasi pekerjaan sipil.

Ketika kontrak pembangunan gardu ditandatangani, ternyata belum ada penyelesaian urusan pembebasan tanah yang akan digunakan oleh Unit Induk Pembangunan V Gandul.

Kemudian, setelah pencairan uang muka dan anggaran termin satu, ternyata pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan laporan alias fiktif. Misalnya pembangunan gardu induk 150 kilovolt Jatirangon 2 dan Jatiluhur senilai Rp 36.540.049.125.

Selain Dahlan, Kejati DKI Jakarta menetapkan 15 orang tersangka atas kasus yang terjadi di PLN ini.

Hanya saja, pada Agustus 2015 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Dahlan.

Hakim tunggal Lendriyati Janis mengatakan penetapan tersangka Dahlan dalam kasus dugaan korupsi listrik oleh Kejati DKI Jakarta tidak sah.

Lendriyati menolak seluruh eksepsi Kejati DKI Jakarta bahwa penetapan tersangka Dahlan merupakan pengembangan dari kasus-kasus sebelumnya. Jadi, Kejati DKI Jakarta belum memeriksa saksi khusus untuk Dahlan.

Karena itu, Lendriyati menyatakan surat perintah penyidikan atas nama Dahlan yang dikeluarkan Kejaksaan pada 5 Juni 2015 tidak sah dan tidak didasari hukum.

Namun awal tahun ini Kejati DKI Jakarta kembali melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus itu. Penyidik yakin, Dahlan memiliki kaitan erat dengan kasus ini. Apalagi dari 15 tersangka yang telah ditetapkan, 11 diantaranya telah terbukti bersalah di Pengadilan Tipikor.

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

foto: info blora

negara itu per 25 Februari 2015.

Kejati Jawa Timur sudah menemukan beberapa aset yang telah pindah tangan. Aset-aset sudah ada yang beralih menjadi ruko, dan lain sebagainya.

Penjualan aset PWU diduga sarat kejanggalan. Selain melanggar prosedur karena tidak melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) atau sidang paripurna DPRD Jawa Timur, harga penjualan jauh di bawah nilai jual objek pajak (NJOP), bahkan transaksi pembayaran tidak langsung masuk ke kas daerah, tetapi mampir dulu di pihak ketiga.

Gardu induk milik PLN di Jawa: Sempat menjadi tersangka, tapi kemudian menang.

Kasus gardu listrik belum tuntas seratus persen, nama Dahlan kembali diseret dalam kasus pembuatan mobil listrik. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memutus perkara pengadaan mobil listrik, menyatakan bahwa Dahlan tidak terbukti menyebabkan kerugian negara.

Hakim menilai, perbuatan memperkaya diri sendiri dan korporasi yang dilakukan Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi, tidak dilakukan secara bersama-sama Dahlan.

Sebab, pengadaan 16 unit mobil listrik untuk konferensi APEC tersebut merupakan perjanjian yang disepakati oleh Dasep Ahmadi dan tiga perusahaan yang bersedia menjadi sponsor, yaitu PT PGN, PT BRI dan PT Pertamina.

Dengan demikian, meski nama Dahlan termasuk dalam surat dakwaan Jaksa, Majelis Hakim tidak menggunakan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam vonis terhadap Dasep. Pasal tersebut mengandung arti suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama.

Dasep divonis 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 17,1 miliar.

11

Dahlan Iskan dan mobil listrik: Namanya diseret Kejati DKI Jakarta.

12

mulai dari lokasi, pelaksanaan, sampai monitor, sehingga seolah mendadak dan asal-asalan,” kata anggota BPK Achsanul Qosasi kepada indonesianreview.com beberapa waktu lalu.

Bareskrim menemukan dugaan kuat tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. Meskipun begitu, Dahlan hingga kini belum dipanggil polisi.

BANYAK KEPENTINGAN TERGANGGU Dahlan selama ini dikenal sebagai seorang jurnalis, yang memulai karirnya dari bawah. Dengan ketekunan dan kerja kerasnya, kini ia menjadi pemilik mayoritas salah satu jaringan media terbesar di Indonesia.

Ia pertama kali masuk di pemerintahan saat Presiden 20042014 Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk dirinya sebagai Direktur Utama PLN, yang ketika itu sedang mengalami kerugian triliunan rupiah.

Untuk menyehatkan PLN, Dahlan melakukan berbagai terobosan untuk membawa perusahaan ini tidak lagi menjadi beban negara. Ia mencanangkan progam ‘Listrik Bebas Mati’ dan ‘Gerakan Sehari Sejuta Sambungan’. Sayangnya, sebelum semua progamnya terealisasi, ia keburu ditunjuk oleh SBY menjadi Menteri BUMN. Saat menjabat Menteri BUMN, banyak gebrakan dan terobosan yang dilakukan Dahlan dan banyak kepentingan sejumlah pihak yang terganggu. Ia sempat mengirim SMS terbuka kepada orang-orang terdekatnya dan menyatakan bahwa dirinya siap bertanggungjawab dan akan membuka semua yang ia ketahui. Artinya, jika situasi terdesak, ia akan memilih tampil sebagai whistle blower, mengikuti cara jitu Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. n

foto: Solopos.com

Namun, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Arminsyah masih mengkaji keterlibatan Dahlan dalam kasus ini.

Arminsyah meyakini adanya keterlibatan Dahlan secara aktif dalam kasus tersebut.

“Apa kajiannya, mungkin saja tersangka. Karena kan dia tahu bikin mobil listrik yang bikin hasilnya tidak benar,” ujar Arminsyah di Gedung Bundar, Jakarta, 24 Juni lalu.

Arminsyah menganggap Dahlan sengaja membuat mobil listrik yang tidak sesuai dengan klasifikasinya. Dahlan mengetahui apa yang ia lakukan salah dan menyebabkan negara merugi, namun tetap dilanjutkan. “Waktu dia bikin mobil listrik dia mau pamer, supaya dilihat hebat,” kata Arminsyah.

Sebelumnya, Dahlan sempat dibidik kasus pencetakan sawah sejuta hektar di Kalimantan Barat dengan menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) beberapa perusahaan BUMN. Proyek cetak sawah bernilai Rp 317 miliar itu pengerjaannya dipercayakan kepada BUMN, PT Sang Hyang Seri (SHS).

PT SHS selanjutnya mengalihkan pekerjaannya kepada sejumlah BUMN lain, seperti PT Hutama Karya, PT Indra Karya, PT Brantas Abipraya, dan PT Yodya Karya.

Proyek tersebut merupakan patungan dari sejumlah BUMN, seperti Bank Negara Indonesia, Askes, Pertamina, Pelabuhan Indonesia, Hutama Karya, Bank Rakyat Indonesia, dan Perusahaan Gas Negara, melalui program CSR. Bareskrim Polri mulai menyelidiki kasus ini setelah menerima laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK dalam laporan pemeriksaannya menyebutkan, proyek cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat, direncanakan dengan tidak benar. “Perencanaannya tidak direncanakan dengan baik,

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

foto: Djono W. Oesman

saat menjabat menteri bumn

Pak Bos Bertangan Dingin

Dahlan Iskan mengetik: Kalau sudah ada ide, di mana pun, kapan pun, menulis.

atau Pemberian Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai Wakil Pemerintah kepada Direksi, Dewan Komisaris Pengawas, dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN. Kepmen itu dianggap melanggar UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN karena penunjukan direksi BUMN tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham dan tim penilaian akhir, termasuk kewenangan dalam penjualan aset.

Lantaran Kepmen ini, sebanyak 38 anggota DPR sempat ingin menggunakan hak interpelasi terhadap Dahlan. Soalnya, kata anggota

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

foto: Indonesian Connections

Di Gedung Graha Pena, Surabaya, markas Grup Jawa Pos, Dahlan Iskan lebih akrab disapa Pak Bos. Pria kelahiran Magetan, Jawa Timur, 17 Agustus 1951 ini, memang bos Grup Jawa Pos. Di masthead koran-koran di lingkungan Grup Jawa Pos, jabatan resmi Dahlan Iskan adalah chairman. Memang, selain membesarkan Jawa Pos dan grupnya, Dahlan adalah ‘roh’ Grup Jawa Pos. Yang menarik, berbeda dengan bos-bos media lainnya, Dahlan tetap menulis. Bikin reportase, kolom, analisis berita. Pokoknya menulis. Menulis kapan saja dia suka. Menulis dan membaca sudah menjadi darah daging seorang Dahlan. Kalau sudah ada ide, di mana pun, kapan pun, Dahlan menulis.

Karir Dahlan dimulai sebagai calon reporter sebuah surat kabar kecil di Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 1975. Tahun 1976, ia menjadi wartawan majalah Tempo. Sejak tahun 1982, Dahlan memimpin surat kabar Jawa Pos. Jawa Pos, yang hampir mati, diangkat Dahlan menjadi surat kabar nasional yang diperhitungkan.

Jawa Pos akhirnya menjadi raksasa media.

Lewat Jawa Pos News Network (JPPN), lahir 80 surat kabar, tabloid, majalah, dan 40 jaringan percetakan. Dahlan juga mendirikan beberapa stasiun televisi di beberapa daerah.

Lantaran dianggap bertangan dingin dalam memimpin, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 23 Desember 2009 mengangkat Dahlan sebagai Direktur Utama PT PLN. Hanya dua tahun di PLN, Dahlan kemudian dipercaya menjadi Menteri BUMN pada 19 Oktober 2011.

Saat menjadi Menteri BUMN, hampir saban hari Dahlan membuat gebrakan. Semua langkahnya selalu menjadi sumber berita dan selalu menarik untuk disajikan ke ruang publik. Misalnya, ia pernah naik kereta menuju Istana Bogor. Layaknya penumpang biasa, Dahlan memilih memutar di sekitar lokasi, tidak ada satu pun ajudan yang ada di sampingnya. Dia juga pernah menginap di rumah salah seorang petani di Sragen. Kejadian ini ia lakukan saat kunjungan kerja ke Sragen, Jawa Tengah pertengahan Maret 2012.

Dan, aksi yang menjadi pembicaraan publik adalah ketika Dahlan ngamuk di pintu tol dekat Jembatan Semanggi menuju arah Slipi. Alasannya, antrean di tol tersebut sangat panjang tetapi loket yang dibuka hanya dua dari empat pintu yang ada.

Tapi, tak semua langkah Dahlan mendapat pujian. Setidaknya, itu datang dari sejumlah anggota DPR 2009-2014 tempo hari. Penyebabnya, Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan

Komisi VI DPR asal PDI Perjuangan, Aria Bima, dalam UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN, penjualan aset BUMN harus melalui persetujuan DPR, Presiden, atau Menteri Keuangan.

Sementara dalam Kepmen, wewenang itu bisa dilimpahkan kepada direksi BUMN. Untungnya, sebelum interpelasi bergulir, Dahlan pada 13 April 2012 mengeluarkan tiga Kepmen BUMN, yakni Kepmen BUMN Nomor 164 Tahun 2012, Nomor 165 Tahun 2012, dan Nomor 166 Tahun 2012. Ketiga Kepmen ini memerinci mengenai bagaimana pemberian wewenang menteri kepada jajaran di bawahnya.

Intinya, pemberian wewenang dan pengalihan aset BUMN tidak dilakukan sembarangan.

“Daripada ribut terus, kami sepakat menyempurnakan 236 (Kepmen 236) supaya tidak kaku. Kita kompromi, yang penting penyederhanaan, debirokratisasi, dan dream team berjalan,” kata Dahlan saat itu.

Pamor Dahlan sebagai pejabat publik, memang berhasil mencuri perhatian sebagian besar masyarakat Indonesia. Bagi kalangan menengah ke bawah, dia seolah menjadi Dewa Shiwa yang mengobrak-abrik tata birokrasi yang tak sehat lagi. Namun bagi sebagian elit, terutama para politisi, aksinya merupakan tindakan berbahaya yang dapat mengancam kelangsungan proyek-proyek terselubung. n

13

Saat PLN Ditelanjangi Saat menjadi Dirut PLN, Dahlan Iskan banyak melibatkan lembaga lain untuk mengawasi BUMN ini.

D

TEKS Setyo Adi Nugroho

foto: detik.com

ahlan Iskan, bos Jawa Pos Group, sebelum menjadi Menteri BUMN, pernah 22 bulan memimpin PLN (Desember 2009-Oktober 2011). Saat menjadi Direktur Utama PLN, ia menelanjangi habis-habisan BUMN kelistrikan ini.

Dahlan pernah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta lembaga anti korupsi ini mengawasi pengadaan barang dan jasa di PLN yang bernilai triliunan rupiah itu.

Tak hanya itu. Dahlan juga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memproses transaksi sensitif. Misalnya, pada transaksi seluruh listrik swasta (IPP) yang terkendala.

Dalam hal tender, ia melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Setiap dokumen tender yang berpotensi menimbulkan persoalan dikonsultasikan ke lembaga tersebut. Ini cara

Kantor Pusat PT PLN: Mayoritas ingin PLN bersih dan maju.

14

Dahlan agar jangan sampai ada oknum atau kesalahan sistem yang menggiring dokumen tender untuk memenangkan salah satu pihak.

Tapi dia kurang puas. Dahlan masih ingin menelanjangi PLN lebih bulat lagi. Maka pada Juni 2010, PLN menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bentuknya amat mengejutkan, yaitu BPK bisa mengakses komputer keuangan PLN secara live atau real time. Dengan cara seperti ini, otomatis BPK bisa masuk ke komputer keuangan PLN yang paling rinci sekalipun. PLN pun menjadi BUMN pertama yang menempuh cara tersebut.

Sebagian kalangan menilai pengendalian ala Dahlan tersebut berlebihan. Tapi dia cuek. Sebab sejak awal dia berkeyakinan, bahwa untuk melawan sesuatu yang luar biasa harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula (extra ordinary). Baginya, cara biasa saja tidak cukup memadai untuk meyakinkan masyarakat yang sudah sedemikian parah tidak percaya terhadap PLN. Dalam membasmi korupsi di PLN pun Dahlan Iskan mempraktekan teori yang dia cetuskan sendiri. Menurut teorinya tersebut, di setiap komunitas itu sebetulnya hanya 10% yang jelek, dan yang bagusnya juga 10%. Sisa 80%-nya cuma ikut-ikutan. Di PLN, Dahlan membaca kalau 10% pimpinannya baik, maka 80% karyawannya juga ikutan baik. Meskipun nanti tetap ada 10% yang buruk, tapi tidak akan berpengaruh terhadap yang lain, karena telah menjadi pengecualian.

Begitu pula sebaliknya. Jika 10% pimpinannya buruk, maka 80% karyawannya juga ikutan buruk, dan masih tersisa 10% yang baik. Nah, mereka yang minoritas ini cenderung menahan diri atau berada dalam situasi terjepit di lingkungannya. Karenanya, kata Dahlan, 10% yang baik ini mesti dimiliki pada level pimpinannya agar 80%-nya juga ikutan baik.

Sebelum menjabat Dirut PLN, semula Dahlan mengira orangorang PLN itu 100% bobrok semua. Tapi setelah masuk ke dalam PLN, ia menemukan kenyataan bahwa mayoritas orang PLN menginginkan perusahaan BUMN ini bersih dan maju. Hanya saja, mereka seperti tidak mampu mengaktualisasikan dirinya.

Tak ayal, keinginan besar terhadap perubahaan tersebut menjadi ajang Dahlan Iskan untuk menunjukan keteladanannya di PLN. Meski tidak lagi memimpin PLN dan sudah duduk menjadi Menteri BUMN, keteladanan itu tetap dia tonjolkan.

Pada 2013 misalnya, saat nama Dahlan menguap terlibat suapmenyuap dalam tender pembangunan PLTU Kalimatan Timur dan PLTU Riau, ia malah melaporkan dirinya sendiri ke KPK. Ini cara Dahlan agar desas-desus kasus tersebut menjadi terang-benderang.

Sebelum meluncur ke kantor KPK, di depan pers ia menyatakan, “Saya mau ke KPK untuk melapor dugaan kongkalikong saat saya menjabat Dirut PLN.� Laporan tertulis yang dimohonkan Dahlan ke KPK tercatat secara resmi melalui surat No. S-132/ MBU/2013 tentang penyidikan tender tersebut.

Harus diakui, langkah tersebut jarang ditempuh oleh pejabat di Indonesia. Biasanya mereka malah menghindar. Mereka juga membuat pernyataan politik yang makin membingungkan publik, dan bukan menjawab dengan argumentasi hukum melalui pembuktian. n

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

foto: m.kaskus.co.id

S

udah belasan Direktur Utama (Dirut) PT PLN diganti untuk mengatasi masalah listrik yang telah turun menurun di negeri ini, tapi titik terangnya baru menguap ke saat Dahlan Iskan menjabat Dirut PLN sejak Oktober 2009. Dari sekian permasalahan besar listrik yang dipetakan Dahlan, biang hambatannya adalah ketidaaan pembangkit listrik dan masalah energi bahan bakar.

Bahan bakarnya selama ini—ia mengistilahkannya banyak yang salah ‘makan’—karena menggunakan BBM hingga terjadi pemborosan. Untuk mengaliri listrik di Wamena dan Bintuni, berapa drum BBM yang harus digotong menggunakan pesawat dari Jayapura? Belum lagi biaya mekanisasi operasinya. Padahal, kalau menggunakan gas bumi dan batu bara, biayanya bisa ditekan.

Dahlan menghitung, setiap mendapat tambahan 100 kaki kubik (MMcfd) gas, PLN bisa menghemat Rp 6 triliun setahun. Pada gas swap yang dipasok dari lapangan Gajah Baru di Natuna dan Jambi Merang, misalnya. Andai total suplainya mencapai 105 BBTUD dialiri ke pembangkit listrik tenaga uap Muara Tawar, PLN menghitung bisa hemat US$ 1,79 juta sehari.

Di Banjarmasin, meski daerah ini kaya dengan batu bara, tapi pembangkit listriknya menggunakan diesel BBM dengan kapasitas lebih dari 100 megawatt (MW). Ini gila, buat apa sebesar itu kalau ada yang lebih efisien menggunakan energi setempat? Membangkitkan listrik dengan diesel BBM di Banjarmasin, Dahlan menghitung, harganya bisa empat kali lipat.

Tapi menuntaskan persoalan tersebut sama saja artinya berhadapan dengan mafia gas dan batu bara. Yang disikat bukan hanya kelas nasional, tapi juga internasional. Oknum politisi dan aparat sebagai centeng, bukanlah pengecualian. Kalau tidak berani ‘berkelahi’, siapapun presiden-nya tidak akan mampu mengatasi krisis listrik yang sudah bergenerasi menggelap-gulitakan Tanah Air. Pantas saja, beratnya meruntuhkan tembok tebal itulah yang mengawetkan sikap masa bodoh para direksi PLN sebelumnya, hingga muncul pameo “listrik mati di lumbung energi”. Ini terjadi di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Walau daerah ini kaya dengan gas bumi dan batu bara, tapi pasokan listriknya sangat dhuafa. Para kontraktor energi dan pejabat lebih asyik menopang ekonomi Singapura, China, Hongkong, Inggris, AS, India dan sebagainya dengan mengekspornya mentah-mentah. Sebab, duitnya sudah jelas di depan mata.

Dahlan bukan tidak menyadari banyak pihak yang terusik. Bagi para pemain BBM dan centengnya, langkah Dahlan sama artinya dengan mematikan pasar mereka yang sudah lama berjalan. Memaksa PLN untuk berhemat juga sama artinya dengan memaksa para produsen dan broker energi mengubah kontrak bisnis. Ini bakal merusak skema bisnis, antara lain mengurangi volume ekspor mereka. Lagi pula, menjual ke PLN atas nama “membebaskan Indonesia dari gelap-gulita”, harganya lebih murah dibandingkan ekspor.

Padahal, keranjingan ekspor gas dan batu bara selama ini juga menjadi biang langkanya pasokan dan mahalnya harga komoditas itu di pasar dalam negeri. Kalau PLN tidak mendapat pasokan di negeri sendiri, Dahlan berikrar akan impor! “Biar lucu sekalian,” cetus Dahlan kala itu.

Selama 22 bulan menjabat Dirut PLN, Dahlan mampu membangun lebih dari 10 pembangkit listrik skala besar dari taget pem-

Pembangkit listrik milik PLN: Banyak pihak yang terusik.

Menggunting Mafia Listrik Menuntaskan persoalan listrik sama artinya berhadapan dengan mafia gas dan batu bara. Yang disikat bukan hanya kelas nasional, tapi juga internasional.

TEKS Badrul

bangunan 100 pembangkit. Beberapa di antaranya tuntas dibangun saat dirinya sudah jadi Menteri BUMN. Semua itu dilengkapi dengan pasokan energi lokal yang tersedia.

Penghematan ala Dahlan tersebut tampaknya kian membuat murka para pemburu rente, pelayan asing dan para koruptor di sektor energi. Mereka pasti sadar, kalau pada jabatan Dirut PLN dan Menteri BUMN saja Dahlan berani menyikat mereka, apalagi kalau kelak menjadi Presiden RI. n

15

Bisnis Monopoli

Promosi berbagai produk telekomunikasi: Saling tuding monopoli.

Gaduh di Telekomunikasi Saling tuding mewarnai bisnis telekomunikasi. Semakin parah, karena muncul revisi PP Telekomunikasi yang tidak transparan.

I

TEKS Lucky Benyamin Foto seuz enn blog

ndustri halo-halo di Tanah Air sedang gaduh. Setelah PT Telkomsel dituduh monopoli, kini giliran Forum Masyarakat Peduli Telekomunikasi Indonesia (FMPDTI), melaporkan Indosat Ooredoo dan XL ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Mereka melaporkan atas persoalan pembentukan perusahaan patungan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Perusahaan itu adalah PT One Indonesia Synergy.

Menurut Ketua Umum FMPDTI Rofiq Setyadi, pembentukan usaha patungan itu dikhawatirkan berpotensi melahirkan

16

kartel baru di bidang telekomunikasi.

PT One Indonesia Synergy dibentuk Indosat Ooredoo dan XL pada Mei 2016 lalu. Tujuan pembentukan usaha patungan untuk mengeksplorasi setiap inisiatif kerjasama jaringan yang layak di masa mendatang.

Rofiq mengatakan, pihaknya sudah tiga kali melaporkan kasus dugaan kartel ini ke KPPU mulai dari Agustus, September, hingga Oktober ini. Dalam laporannya, pembentukan perusahaan patungan XL dan Indosat tersebut menyalahi UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Apalagi keduanya bermain di bisnis yang sama. Kita khawatir ini akan menimbulkan kartel. Indikasi ini juga dirasakan oleh KPPU saat kami melapor, dan mereka berjanji untuk memproses laporan ini,” kata dia kepada Merdeka.com.

Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, akan mengecek terlebih dulu laporan dugaan kartel ini sebelum memprosesnya lebih lanjut.

CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli membantah dugaan kartel dari kerja sama dengan XL melalui PT One Indonesia Synergy. “Enggaklah, kartel dari mana. Ini kan kerja sama teknis untuk mengurangi cost. Dari mana kartel,” jelasnya.

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

Bisnis Monopoli Beberapa waktu lalu, Indosat Ooredoo menuding Telkomsel memonopoli pasar seluler di luar Pulau Jawa.

Tudingan itu terlontar gara-gara Indosat gagal dalam negosiasi sewa backbone di Maluku. Tak hanya itu, Indosat juga menuding tak diperlakukan secara adil dalam negosiasi untuk pembukaan interkoneksi sehingga sulit bersaing di luar Jawa. Selain itu, Telkomsel juga dituduh telah melakukan praktik monopoli dengan memborong semua SIM Card milik kompetitor.

Tentu saja, Telkomsel tak mau menerima tuduhan itu.

Telkomsel pun berdalih, bahwa penguasaan pasar itu diraih melalui investasi jangka panjang dan jatuh bangun sejak Telkomsel berdiri pada 1995. Telkomsel menjadi operator terbesar dengan 152 juta pengguna dan tidak hanya dominan di Pulau Jawa, tapi juga luar Pulau Jawa. Kata Vice President Corporate Communications Telkomsel, Adita Irawati, penguasaan pasar diraih Telkomsel dengan jatuh bangun sejak perusahaan berdiri 1995.

Pembangunan jaringan di luar Jawa memiliki pasar yang tidak besar, dan pada saat yang sama Telkomsel mengeluarkan belanja modal yang sangat besar. Begitupun biaya produksi dan operasional layanan yang tinggi dibandingkan biaya di Pulau Jawa. Saat ini, Telkomsel telah membangun lebih dari 116.000 BTS, yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, dimana angka penambahan jaringan ini dilakukan secara konsisten dengan rata-rata sebesar 25% setiap tahun.

“Semangat membangun hingga ke pelosok merupakan semangat yang dimiliki oleh Telkomsel untuk menyatukan Nusantara, tapi pada saat itu operator lain lebih fokus membangun di Pulau Jawa dan kota besar yang secara bisnis lebih menguntungkan,” tandas Adita.

MISTERI REVISI PP Mana yang benar? Entahlah. Yang jelas, kegaduhan di sektor telekomunikasi semakin diperparah dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Frekuensi dan Orbit Satelit.

Dibilang kisruh lantaran revisi yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dianggap tidak transparan. Sebab, menurut Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala, proses revisi kedua PP tersebut tidak melibatkan partisipasi publik serta menjunjung transparansi, seperti yang diminta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan, “dalam pembentukan peraturan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahaan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka”. Pasal 96 angka 1: adanya partisipasi masyarakat baik tertulis atau tidak tertulis.

Kamilov mengatakan, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. “Nah, ini kenapa draft revisi PP itu tak dibuka ke publik setelah ramai di media massa.

Sampai sekarang belum juga ditampilkan di situs Kominfo,” kata Kamilov beberapa waktu lalu.

Sekadar informasi, revisi PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Frekuensi dan Orbit Satelit adalah yang paling ditunggu oleh industri telekomunikasi karena akan mengubah lanskap industri

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

ke depannya.

Salah satu yang akan diubah di PP itu adalah masalah penggunaan frekuensi agar berbagi jaringan aktif (network sharing) bisa terjadi. Soalnya, Pasal 25 Ayat (1) di PP tersebut secara tegas menyatakan pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain.

Sementara di Ayat (2) pasal yang sama menyatakan izin stasiun radio tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali ada persetujuan dari menteri.

PT Indosat (Indosatooredoo) Tbk adalah salah satu operator yang menunggu terbitnya revisi PP tersebut. President Director & CEO Indosat Alexander Rusli telah menyatakan revisi kedua PP ini dibutuhkan untuk mengubah wajah kompetisi telekomunikasi dimana nantinya bisa mengadopsi network sharing, mengubah kewajiban modern licensing, dan hadirnya pemain Mobile Virtual Network Operator (MVNO).

Sebaliknya, Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah merasa tak pernah diajak berdiskusi untuk mengubah aturan main. “Ini ibarat lomba marathon, disepakati finish di Bandung dari Jakarta. Telkomsel sudah sampai di Cimahi, eh mendadak dibilang finish diganti di Bekasi. Gimana itu tidak bikin deg-degan. Saya saja jadi deg-degan dengan masa depan Telkomsel,” katanya seperti dikutip dari Indotelko.com.

Kisruh lain antaroperator telekomunikasi seiring terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor 1153/M.Kominfo/ Pl.0204/08/2016 tentang Penurunan Tarif Interkoneksi Secara Agregat sebesar 26%. SE itu diteken oleh Plt. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Geryantika Kurnia, pada 2 Agustus 2016 dan sejatinya bakal diberlakukan 1 September 2016. Namun Menteri Kominfo Rudiantara buru-buru menunda implementasi SE tersebut sampai waktu yang belum ditentukan.

Tiga operator telekomunikasi yang dikuasai asing (XL Axiata, Indosat Ooredoo, dan Hutchison 3 Indonesia atau Tri) menyetujui SE tersebut, sebaliknya Telkom dan Telkomsel menolak. n

Semangat membangun hingga ke pelosok merupakan semangat yang dimiliki oleh Telkomsel untuk menyatukan Nusantara, tapi pada saat itu operator lain lebih fokus membangun di Pulau Jawa dan kota besar yang secara bisnis lebih menguntungkan.

17

Bisnis Kereta semi cepat

Tawaran untuk Saudara Tua Indonesia menawarkan Jepang membangun kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Apakah tidak akan berubah?

TEKS Lucky Benyamin Foto The Japan Times

D

ulu sempat marah karena ‘disingkirkan’ dalam proyek kereta cepat JakartaBandung, kini Pemerintah Indonesia menawarkan ke-

pada Jepang untuk mengerjakan proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya.

Tawaran itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat bertemu Perdana

Menteri Jepang Shinzo Abe di Tokyo dua pekan lalu.

“Kereta ini adalah kereta semi cepat dengan kecepatan 180-200 km per jam, jadi untuk jarak Jakarta-Surabaya diharapkan bisa ditempuh dalam waktu sekitar 3,5 jam.

Jalurnya akan berupa rel ganda, yang memungkinkannya untuk dimanfaatkan juga guna membantu operasi angkutan peti kemas dry port antara Jakarta-SemarangSurabaya,” kata Luhut yang diwawancarai sejumlah wartawan Jepang.

Kereta super cepat shinkansen di Jepang: Kualitas tinggi.

18

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

Bisnis Kereta semi cepat Luhut mengatakan, biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya mencapai US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 32,5 triliun.

Proyek tersebut, katanya, tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya akan digarap oleh swasta,” ujarnya.

Saat ini, Jepang telah menyatakan berminat untuk menggarap proyek tersebut.

Namun, skemanya bukan pinjaman seperti China untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pemerintah Jepang pernah meradang atas keputusan Pemerintah Indonesia yang menyerahkan proyek kereta cepat

Jakarta-Bandung kepada China. Menteri Transportasi Jepang Akihiro Ota mengaku tak bisa mengerti, mengapa Pemerintah Indonesia yang semula serius, tiba-tiba lepas tangan dan menyerahkan proyek tersebut kepada dunia bisnis.

Menurut Ota, harga kereta api Jepang memang lebih mahal, namun memiliki kualitas tingkat tinggi dengan bukti shinkansen, kereta peluru yang telah beroperasi 50 tahun tanpa sekalipun mengalami kecelakaan. Seperti diketahui, Jepang dan China memang bersaing dalam proyek ini. China menawarkan investasi sekitar US$ 5,5 miliar (Rp 78 triliun) untuk kereta cepat CRH380A, sedangkan Jepang senilai US$ 6,2 miliar (Rp 87 triliun) untuk shinkansen E5.

Sebenarnya bukan masalah harga.

Pada awalnya, proyek dirancang menggunakan skema bantuan antarpemerintah, dengan syarat adanya jaminan anggaran dari Pemerintah Indonesia.

Pihak Jepang yang pertama masuk dan melakukan studi kelayakan. Begitu Jepang menuntaskan studi kelayakan, ternyata Pemerintah China menyampaikan minat terhadap proyek tersebut.

Belakangan, Presiden Jokowi memutuskan menolak proposal yang diajukan Jepang maupun China. Alasannya, proyek lebih efektif jika digarap dengan skema business to business (B to B), tidak membebani APBN, dan tidak mendapatkan jaminan pemerintah.

Maka kelanjutan proyek pun diserahkan pada Menteri BUMN Rini Soemarno.

Nah, setelah itu muncul keputusan bahwa proyek diserahkan kepada China.

“Dari dua proposal, yang memenuhi syarat adalah proposal China. Karena proposal yang memenuhi kriteria tidak ada jaminan pemerintah dan anggaran pemerintah, itu China,” kata Rini Soemarno beberapa waktu lalu.

CHINA KEMBALI IKUT? Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya memang masuk dalam road map pengembangan jalur kereta api. Hanya saja, masuknya China dalam proyek ini tak lepas dari Rini Soemarno. Rini sendiri tak membantah kalau dia yang mendorong China masuk dan bekerjasama dengan konsorsium pimpinan PT Wijaya Karya Tbk, BUMN di bawah Kementerian BUMN. Yang Yong, General Manager Asia China Railway Corporation pun menegaskan, BUMN Indonesia minta China menggelar studi kelayakan. “Tak ada per-

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

mintaan dari Pemerintah Indonesia. Permintaan datang dari BUMN Indonesia,” kata Yang, seperti dikutip dari Kontan.

Itulah sebabnya, tak ada yang namanya beauty contest.

Seperti halnya Yang, Minister Kedutaan Jepang di Indonesia Kijima Yoshiko pun mengemukakan hal yang sama. Menurut Kijima, tiga tahun lalu Pemerintah Indonesia datang ke Jepang meminta dibuatkan studi kelayakan untuk proyek kereta cepat. “Dua tahun terakhir kami terus membahas tentang proyek ini. Namun tiba-tiba muncul China.

Saya juga tidak tahu kenapa,” ujar Kijima.

Awalnya, Presiden Jokowi menolak proposal yang diajukan China dan Jepang. Selain moda transportasi seperti itu belum dibutuhkan Indonesia, kecepatan riil kereta tersebut ternyata tidak secepat seperti yang dijanjikan kedua calon investor. Dalam proposal penawarannya, kedua calon investor menjanjikan rata-rata kecepatan bisa mencapai 350 km per jam.

Saat itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, untuk menempuh jarak 142 km Jakarta-Bandung kereta cepat harus melintasi lima hingga delapan stasiun. Apabila memperhitungkan waktu transit kereta di sejumlah stasiun itu, maka kecepatan maksimal kereta tersebut sebenarnya hanya sekitar 200 km per jam.

Atas pertimbangan itu, Jokowi seperti dijelaskan Darmin, menilai untuk menghubungkan Jakarta-Bandung cukup menggunakan kereta berkecepatan menengah, 200-220 km per jam. Selain itu, presiden memperkirakan pengunaan kereta berkecepatan menengah akan lebih murah 30%-40% dibandingkan dengan kereta cepat.

Keputusan menolak proposal kedua calon investor itu, salah satunya berasal dari rekomendasi Menteri Perhubungan (saat itu) Ignasius Jonan. Jonan memang salah satu menteri yang saat itu yang paling vokal menolak proyek kereta cepat ini jika menggunakan APBN. Penolakan ini pun pernah disampaikannya ketika masih menjabat sebagai direktur utama PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Kali ini, dalam proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya apakah Pemerintah Indonesia tidak akan lagi berubah, tetap menunjuk ‘Saudara Tua’? Entahlah. Yang jelas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menawarkan proyek kereta semi cepat rute JakartaSurabaya kepada China. n

19

Bisnis Infrastruktur

Pembangunan proyek pemerintah: Pasar konstruksi di Jakarta tertinggi di Asia.

Pertarungan Konstruksi BUMN Empat perusahaan konstruksi BUMN berebut keuntungan dari kebijakan pemerintahan yang mengedepankan pembangunan infrastruktur.

TEKS Lucky Benyamin Foto Erbhayu, Presiden RI, pikiran rakyat

D

i saat perekonomian belum sehat betul, industri kontruksi justru berlari kencang. Saat ini, performa industri konstruksi nasional sudah cukup membanggakan dan banyak menyerap tenaga kerja. Tahun ini diperkirakan, pertumbuhannya mencapai Rp 407 triliun.

Ceruk pasar industri konstruksi memang cukup lebar. Bahkan, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPPR) Taufik Widjoyono menyebut-

20

kan, Indonesia merupakan pasar terbesar di kawasan ASEAN, yakni mencapai US$ 267 miliar atau setara Rp 3.268 triliun. Nilai tersebut tercatat berkontribusi lebih dari 67% terhadap pasar konstruksi ASEAN. Di tingkat kota, pertumbuhan pasar konstruksi di Jakarta merupakan yang tertinggi di Asia. Potensi keuntungan yang dapat diraih dari usaha jasa konstruksi di Indonesia termasuk tertinggi di ASEAN. Size market konstruksi di Indonesia sebagaimana diungkapkan Direktur

Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib, mencapai sekitar Rp 1.000 triliun per tahun. “Terhitung tahun 2014-2019 pasar konstruksi di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 5.000 triliun,� jelasnya, beberapa waktu silam.

Tentu saja ini menjadi celah manis bagi pelaku industri konstruksi. Apalagi, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat ini sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur di semua lini, baik pelabuhan, jalan tol, maupun jalur kereta api untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah lesunya kondisi ekonomi global. Pemerintah menggelontorkan Rp 400 triliun dari anggaran APBN yang mencapai Rp 2.100 triliun untuk proyek infrastruktur.

Untuk mendukung rencana itu, sejumlah kementerian yang berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur sudah menyiapkan anggaran

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

Bisnis Infrastruktur untuk melaksanakan proyek-proyek yang akan berjalan di tahun 2016 dan 2017. Dengan pasar sebesar itu, maka beberapa tahun mendatang Indonesia bisa menjadi salah satu pasar konstruksi terbesar di dunia, sehingga diperlukan upaya strategis oleh para penyedia jasa konstruksi agar siap menghadapinya.

BANJIR PROYEK Nah, yang paling diuntungkan dengan kebijakan pemerintah, ya tentu saja, perusahaan-perusahaan kontruksi yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka beramai-ramai mengeruk manisnya keuntungan. Empat perusahaan konstruksi, seperti PT Waskita Karya Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Wijaya Karya Tbk dan PT Adhi Karya Tbk pun harus bersaing ketat untuk mendapatkan proyek-proyek strategis pemerintah.

Sementara kontrak-kontrak kerja dipastikan banjir kepada mereka. Setidaknya itu terbukti, ketika Waskita Karya berhasil meraup kontrak baru sebesar Rp 27,9 triliun atau setara dengan 93% dari target perseroan tahun ini sebesar Rp 30 triliun. Pembangunan perumahan berhasil mengantongi kontrak baru sekitar Rp 20 triliun atau senilai 74% dari target yang ditetapkan perusahaan yang sebesar Rp 27 triliun.

Sementara Wijaya Karya dan Adhi Karya, masing-masing mengantongi kontrak sebesar Rp 19,03 triliun atau senilai 60,15% dari target dan Rp 11,1 triliun atau setara 59,3% dari target.

Wajar saja, jika Waskita Karya berhasil meraup kontrak lebih banyak dari perusahaan konstruksi BUMN lainnya.

Sebab, Waskita merupakan perusahaan BUMN konstruksi pertama yang berhasil meraih PMN sebesar Rp 3,5 triliun. Dengan skema rights issue, total dana yang didapatkan Waskita mencapai Rp 5,29 triliun dan menjadikan perseroan sebagai kontraktor BUMN dengan modal terkuat.

Sementara Adhi Karya juga mendapatkan dari PMN namun jumlahnya lebih kecil. Selain itu, Adhi juga mendapatan dana dari publik melalui skema rights issue yang dilaksanakan pada Oktober 2015 sebesar Rp 2,74 triliun. Dana itulah yang digunakan oleh Adhi untuk mendapatkan kontrak pembangunan kereta api ringan (LRT) senilai Rp 1,4 triliun.

Pembangunan Perumahan dan Wijaya Karya, juga akan mendapat dana PMN pada tahun ini. Awalnya, pemerintah berencana menyuntik dana sebesar

Pembangunan proyek kereta cepat jakarta-bandung.

Rp 2,2 triliun kepada Pembangunan Perumahan dan Rp 4 triliun untuk Wijaya Karya. Namun, rencana penyuntikan dana kepada sejumlah BUMN ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Alhasil, kedua perusahaan tersebut harus bersabar sampai anggota dewan memberikan restunya. Meski demikian, Wijaya Karya dipastikan masuk ke dalam konsorsium perusahaan yang membangun kereta cepat Jakarta-Bandung.

Sementara Pembangunan Perumahan akan membangun dermaga Makassar New Port.

Pembangunan Perumahan sendiri saat ini sudah memangkas target pendapatan menjadi Rp 15,6 triliun dari target Rp 19,19 triliun sepanjang 2015. Dengan perubahan target tersebut, pendapatan perusahaan diperkirakan meningkat sebesar 25,82% pada 2015 apabila target tercapai.

Sepanjang semester pertama tahun ini, Wijaya Karya berhasil membukukan laba bersih Rp 256,5 miliar atau tumbuh 27,9% (yoy). Pendapatan Wijaya Karya terdongkrak 26,2% yoy menjadi Rp 6,03 triliun di semester-I 2016. n

Pembangunan proyek LRt jakarta.

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

21

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat menerima trophy Opini WTP dari Presiden RI Joko Widodo.

Pemprov Jabar Raih WTP Kelima Kalinya Sejak tahun anggaran 2011 hingga 2015 Pemprov Jabar terus meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tahun 2016 kemungkinan besar memperoleh kembali WTP.

P

emerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015. Pemprov Jabar telah meraih opini WTP lima kali berturutturut sejak 2011 hingga tahun 2015.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) merasa bersyukur atas pencapaian ini. Aher juga mengaku bangga atas kinerja jajarannya yang telah berupaya keras memenuhi kualitas opini WTP. “Syukur Alhamdulillah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan kepada Gubernur,” ujarnya.

Aher mengatakan, ia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat,

22

yang telah melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu sehingga, Pemprov Jabar pun memperoleh WTP dengan pernyataan Opini Tingkat Kewajaran di dalam LKPD. Pada 2015 lalu, kata dia, semua pemerintah daerah termasuk Pemprov Jabar telah menerapkan sistem akuntansi berbasis Akrual. Yakni, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sistem ini diterapkan baik pada penyajian laporan keuangan maupun pada pengolahan perakuntansian.

Manfaatnya, memberikan gambaran utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah, serta menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi yang lebih berkualitas dalam mengevaluasi kinerjanya.

Di tahun pertama penerapan akuntansi berbasis Akrual ini, kata dia, Pemprov Jabar terus berikhtiar. Hal tersebut karena, ingin mengejar supaya bisa benar-benar mampu melakukan pelaporan keuangan secara baik dan wajar.

“Alhamdulillah sejak tahun anggaran 2011 Jabar terus meraih WTP sampai sekarang tahun 2015. Mudah-mudahan tahun 2016 lebih bagus lagi karena penataan aset juga sudah semakin baik.

Sudah elektronik asetnya,” kata Aher.

Sementara itu, Anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, ia mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih sebesarbesarnya kepada jajaran DPRD dan Gubernur Jawa Barat, atas komitmen mewujudkan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel.

“Kami sangat menghargai berbagai upaya yang telah dilaksanakan Gubernur Jawa Barat beserta segenap jajarannya

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

Pemprov Jabar Raih WTP Kelima Kalinya yang berhasil memperoleh opini WTP, untuk kelima kalinya secara berturutturut,” katanya.

Moermahadi mengatakan, terdapat dua hal yang dipandang perlu menjadi perhatian bagi Pemprov Jabar. Di antaranya, optimalisasi fungsi aplikasi pencatatan barang daerah dan alih status pengelolaan BLUD RSUD Pamengpeuk dari Pemkab Garut ke Pemprov Jabar.

“Berbagai Permasalahan tersebut secara lengkap telah BPK muat dalam buku II LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku II LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan PerundangUndangan,” katanya.

Pada rapat Paripurna Istimewa penyerahan LKPD pada Juni lalu tersebut Anggota V BPK RI, jajaran Forkopimda Jabar, Sekertaris Daerah, dan para Asisten Setda Provinsi Jawa Barat, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, Dosen dan Mahasiswa Fisip Unpad.

Untuk kelima kalinya, Pemprov Jawa Barat meraih WTP

SEMESTER I PAD RP 11 TRILIUN Pemprov Jabar memang terus melakukan peningkatan dan penataan keuangannya. Lihat saja, pada semester I-2016 Pemprov Jabar berhasil menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 11 triliun atau 55% dari total target yang harus dicapai hingga akhir tahun ini.

Gubernur Aher mengatakan, Pemprov Jabar akan terus memacu penerimaan pendapatan, khususnya dari sektor pajak agar memiliki dana yang longgar dalam merencanakan berbagai pembangunan di Jabar.

“Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Dispenda membuahkan hasil. Melalui Samsat Gendong, dengan e-samsat, dan lainlain membuat pemasukan meningkat,” katanya usai menerima Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nugroho di Gedung Sate, 5 Agustus lalu.

Pada kesempatan yang sama Aher menyebutkan realisasi anggaran APBD Tahun Anggaran (TA) 2016 Jabar hingga saat ini telah mencapai 40%. Dia menyatakan komitmennya untuk terus mempercepat serapan anggaran.

Sementara Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Nugroho mengatakan evaluasi oleh pihaknya yakni terkait kinerja Pemprov Jawa Barat.

Nugroho menilai hingga saat ini kinerja Pemprov Jabar telah berjalan dengan baik.

PEREKONOMIAN TUMBUH Terpisah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar Bachdi Ruswana mengatakan ekonomi Jabar pada triwulan II-2016 mengalami peningkatan sebesar 5,88% dibandingkan posisi yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian serta Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami penurunan masingmasing sebesar 11,64% dan 2,84%.

Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 18,46%, diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 14,43%, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,95%.

“Perekonomian Jawa Barat pada triwulan II tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 412,93 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 319,08 triliun,” katanya.

Di sisi lain BPS juga menyampaikan tingkat penduduk miskin di Jabar mengalami penurunan. Jumlah

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

penduduk miskin di Jabar pada Maret 2016 berjumlah 4.224.325 atau 8,95% dari total penduduk.

Sebagai perbandingan, pada September 2015, jumlah penduduk miskin sebesar 4.485.654 orang (9,57%), sedangkan pada Maret 2016 sebesar 261.329 orang (5,82%) dari total penduduk miskin September 2015.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 untuk daerah perkotaan sebanyak 2.497.592 orang (7,67% terhadap jumlah penduduk perkotaan) sedangkan di daerah perdesaan sebanyak 1.726.733 orang (11,80% terhadap total penduduk perdesaan). n

Kami sangat menghargai berbagai upaya yang telah dilaksanakan Gubernur Jawa Barat beserta segenap jajarannya yang berhasil memperoleh opini WTP, untuk kelima kalinya secara berturut-turut.

23

Kalau berlanjut, mogok massal yang dilakukan oleh 85 ribu buruh di Muara Baru akan membuat pasokan ikan berkurang. Tapi Perum Perikanan Indonesia tetap ngotot tak mau menurunkan sewa lahan.

Nelayan hanya jadi obyek penderita.

TEKS Nikita Jagad Foto riset

24

reviewweekly reviewweekly 09 08 Tahun VI | 17-23 10-16 Oktober 2016

K

etika tulisan ini diturunkan, sudah dua hari buruh, nelayan dan perusahaan perikanan di Muara Baru mogok. Imbasnya, aktivitas di pelabuhan yang terletak di Penjaringan, Jakarta Utara pun lumpuh total. Aksi berhenti melaut itu dilakukan karena para pengusaha dan nelayan memprotes sejumlah kebijakan pemerintah. Seperti penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) serta adanya kenaikan tarif sewa lahan dari Perum Perikanan Indonesia (Perindo).

Kenaikan tarif sewa lahan itu dianggap mengancam kelanjutan usaha mereka. Maklum, kenaikannya sangat drastis, mencapai sekitar 450% atau dari Rp 236 juta menjadi Rp 1,558 miliar per hektar. Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru Tachmid Ridiasto, mengatakan, ada sekitar 70 perusahaan gudang yang stop beroperasi dan sekitar 1.600 kapal dengan 35 ribu anak buah kapal (ABK) tidak melaut. Ditambah buruh yang bekerja di perusahaan pemrosesan ikan. Ju-

Jika dirupiahkan, aksi mogok ini akan menciptakan kerugian sekitar Rp 30 miliar plus kehilangan hasil ekspor senilai US$ 50 juta.

Kapal nelayan bersandar di pelabuhan muara baru.

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

25

mlahnya diperkirakan mencapai 85 ribu pekerja.

Kalau aksi ini terus berlanjut (rencananya akan belangsung satu bulan), maka dikhawatirkan ekspor akan terhenti. Begitu pula harga ikan di pasar lokal akan terdongkrak tinggi. Soalnya, dalam satu trip kapal di Muara Baru rata-rata membawa 100 ton ikan. Berarti kalau ada 1.600 kapal, sekitar 160 ribu ton ikan.

Jika dirupiahkan, aksi mogok ini akan menciptakan kerugian sekitar Rp 30 miliar plus kehilangan hasil ekspor senilai US$ 50 juta. Begitu dahsyat kerugian yang timbul. Soalnya, Muara Baru merupakan pelabuhan ikan terbesar di Asia Tenggara.

Namun, kendati kerugian begitu besar dan pemogokan akan terus berjalan, Perindo tampaknya—untuk sementara—tak akan meladeni protes itu. Artinya, sewa dengan tarif baru tetap akan diberlakukan. Seperti diketahui, harga sewa lahan di pelabuhan itu per September naik dari Rp 41.318 menjadi Rp 61.500 per meter persegi.

Ada beberapa alasan pemerintah bertahan di angka sewa tersebut. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang memotori demo mogok sebenarnya bukan nelayan, melainkan pengusaha yang mengatasnamakan nelayan. Selama ini Muara Baru dikuasai oleh lima pengusaha besar.

Pengusaha yang jadi penguasa setempat ini menyewa lahan dari Perindo kemudian disewakan kembali kepada pihak lain dengan harga tinggi, yaitu mencapai Rp 500 ribu per meter. “Muara Baru dikuasai oleh lima orang, mereka pemain kapal illegal fishing juga. Sekarang kita mau pakai untuk publik, marah mereka,” kata Susi.

26

kapal nelayan tidak pergi melaut.

DISEWA, DISEWAKAN LAGI Itu sebabnya, pemerintah tidak hanya akan menaikkan tarif sekali ini saja, tapi berulang kali. Berdasarkan peraturan yang berlaku, sewa tanah milik negara adalah sebesar 3,3% dari nilai wajar aset. Nah, nilai wajar aset lahan di Muara Baru berdasarkan nilai pasar tanah adalah sebesar Rp 7.303.619 per meter. Sehingga nilai sewa tanah di Muara Baru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 3,3% dari Rp 7.303.619 adalah sebesar Rp 241.019 per meter.

General Manager Perindo DKI Jakarta, Aryo Dewandanu mengatakan, angka tersebut lebih kecil dibanding penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) yang menyebut tarif sewa lahan di Muara Baru sebesar Rp 351.436 per meter per tahun. Makanya, “Kami menerapkan tarif progresif, jadi tiap semester naik hingga mencapai tarif yang harusnya berlaku sekarang, yaitu Rp 351.436 per meter per tahunnya,” kata Aryo.

Jadi, jangan mimpi dengan demo tarif sewa akan diturunkan. “Kami tidak akan menurunkan tarif, SK direksi sudah ada. Kami melakukannya karena ada dasar hukumnya,” ujar Aryo, di Kantor Perum Perindo, Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara.

Lantas siapa gerangan lima pengusaha perikanan

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

yang menguasai sepertiga lahan di Pelabuhan Muara Baru itu? Sayang, Susi tak mau berterus terang. Namun, menurut hasil riset, salah satu pengusaha besar yang pernah menguasai kavling seluas 20.777 meter persegi adalah PT Maritim Timur Jaya milik Tomy Winata.

Sedangkan empat pengusaha lainnya masing-masing menguasai lahan seluas 3.400 sampai 49 ribu meter persegi. Lima pengusaha tersebut disebutkan sebagian mengatasnamakan sebuah paguyuban. Ada salah satunya yang protes keras, karena SIUP perikanannya dicabut tahun 2011, gara-gara tidak mau membangun Unit Pengolahan Ikan (UPI).

Pernah ditemukan pengusaha yang menawarkan sewa lahan kepada pihak ketiga dengan sisa sewa lahan yang ada sampai Rp 526.315 per meter per tahun, padahal tarifnya Perindo hanya Rp 61.500 per meter per tahun. “Bayangkan berapa margin yang diambil oleh pengusaha hanya dari sewa lahan saja,� kata Susi.

Dalam rangka pemberian kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh anak bangsa, Perindo menetapkan, setiap orang/badan usaha hanya boleh mendapat kesempatan menyewa satu lokasi lahan saja. Perindo juga sudah tidak lagi memberikan persetujuan perpanjangan atau penerbitan Hak Guna Bangunan Baru (HGB).

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

Kepada siapa gerangan lahan itu akan disewakan?

Lantas bagaimana nasib nelayan, kalau lahan itu belum ada penyewanya? Pakai perahu siapa dia akan melaut dan kepada siapa hasil tangkapannya dijual? Inilah yang harus diperhatikan pemerintah, sebelum mengambil langkah. n

27

Kapal nelayan di teluk jakarta

Pengusaha Kaya, Nelayan Tetap Miskin Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki perairan yang sangat luas.

Makanya, selain ratusan ribu nelayan lokal yang getol menangkap ikan, perairan Nusantara juga selalu diincar para pencuri dari luar negeri.

TEKS Nikita Jagad Foto Andi A., Riset

P

uluhan ribu nelayan dan anak buah kapal (ABK), awal pekan lalu, menganggur total. Dampaknya, ribuan pedagang ikan di berbagai pasar hanya bisa melongo. Tak ada yang mereka jual. Kalau toh ada, seperti Selasa lalu, yang diperdagangkan adalah ikan-ikan sisa yang lalu atau yang dikirim oleh pedagang lain dari kota lain. Dan, kalau aksi mogok ini diteruskan, akan mendongkrak harga ikan di pasaran.

Menyedihkan memang. Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Negeri ini memiliki pantai terpanjang di dunia, 99 ribu kilometer. Luas wilayah perairannya pun sangat luas, mencapai 6,3 juta kilometer persegi.

Jadi, jangan heran, dengan wilayah perairan seluas itu, laut Indonesia memiliki potensi ekonomi sebesar US$ 1,2 triliun per tahun. Dan, diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 40 juta orang.

28

Hebat. Sayang, itu baru potensi di atas kertas. Sebab, kenyataannya, kontribusi di bidang kelautan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional masih di bawah 30%. Bandingkan dengan Jepang yang kelautannya mampu menyumbang 48,5% PDB atau setara dengan US$ 17.500 miliar. Sementara Thailand yang garis pantainya hanya 2.800 kilometer mampu menyumbang devisa sebesar US$ 212 miliar.

Itu berarti, laut Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga pemerintah harus melakukan program-program pembangunan sektor kelautan secara terarah dan lebih tepat sasaran. “Saya juga perlu menekankan bahwa kebijakan pembangunan kelautan tidak hanya bagus di atas kertas. Namun, harus betulbetul memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, kesejahteraan rakyat kita,� kata Presiden Jokowi.

Memang, hidup nelayan sebagai ‘pengelola’ laut yang asli, sampai saat ini boleh dibilang masih jauh dari kata sejahtera. Kendati, Nilai Tukar Nelayan (NTN) telah mengalami kenaikan. Pada awal pemerintahan Jokowi cuma 102, sekarang sudah 110. NTN itu angka yang menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (IT) dan indeks harga yang dibayar nelayan (IB).

Bukti lainnya adalah angka kemiskinan di Indonesia ternyata masih didominasi masyarakat dengan profesi sebagai nelayan. Data Badan Pusat Statistik (BPS)

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

hingga Maret 2015 mencatat jumlah warga miskin Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau 11,22% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut sebesar 32,4% merupakan nelayan. “Angka kemiskinan di Indonesia masih didominasi kaum nelayan, sehingga pemerintah perlu hadir menyentuh persoalan nelayan,� kata seorang Anggota DPR.

MENAIKKAN DERAJAT NELAYAN Lantas bagaimana cara yang paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan? Mau tidak mau, pemerintah mesti mengatur penangkapan yang efisien dan merata. Apalagi target produksi penangkanpan tahun ini telah ditingkatkan. Jika pada 2015 produksi perikanan tangkap Indonesia mencapai 7 juta ton dan tahun ini ditargetkan produksi meningkat menjadi 8 juta ton.

Persoalannya selama ini distribusi nelayan dan kapal ikan tidak merata. Lebih dari 90% armada kapal ikan Indonesia terkonsentrasi di perairan pesisir dan laut dangkal seperti Selat Malaka, Pantura, Selat Bali, dan pesisir selatan Sulawesi. Di situ pula sebagian besar telah mengalami kelebihan tangkap. Jika laju penangkapan ikan seperti sekarang berlanjut, tangkapan per kapal akan menurun, nelayan semakin miskin, dan sumber daya ikan pun punah seperti ikan terubuk di Selat Malaka dan ikan terbang di pesisir selatan Sulawesi.

Sebaliknya jumlah kapal ikan Indonesia yang beroperasi di laut lepas, laut dalam, dan wilayah perbatasan seperti Laut Natuna, Laut China Selatan, Laut Sulawesi, Laut Seram, Laut Banda, Samudra Pasifik, Laut Arafura, dan Samudra Hindia bisa dihitung dengan jari. Di sini-

lah kapal-kapal ikan asing merajalela dan merugikan negara minimal Rp 30 triliun per tahun.

Padahal, usaha kelautan dan perikanan Indonesia, kalau dikembangkan memiliki prospek yang cerah. Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi diperkirakan sebesar US$ 82 miliar per tahun.

Potensi tersebut meliputi potensi perikanan tangkap sebesar US$ 15,1 miliar per tahun, potensi budidaya laut sebesar US$ 46,7 miliar per tahun, potensi perairan umum sebesar US$ 1,1 miliar per tahun, potensi budidaya tambak sebesar US$ 10 miliar per tahun, potensi budidaya air tawar sebesar US$ 5,2 miliar per tahun, dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US$ 4 miliar per tahun.

Nah, kalau rencana-rencana itu bisa diwujudkan menjadi kenyataan, bukan tak mungkin hal itu akan membuat nelayan kita beranjak dari kemiskinan. n

perkampungan nelayan di muara angke yang penuh dengan sampah.

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

29

MAKRO Pungli

Beneran atau Cuma Cari Dari dulu, yang namanya pungutan liar memang sulit dibasmi. Kini Presiden Jokowi menugaskan Kepolisan untuk memberantasnya.

M

TEKS bastaman Foto Lewatmana.com

ungkinkah pungutan (pungli) diberantas? Selama 71 tahun Indonesia merdeka, rasanya jawaban untuk pertanyaan itu masih sama seperti dulu: sulit. Sebab, kejahatan tersebut sudah seperti penyakit yang merasuki hampir semua lini. Juga tak hanya terjadi di jalan, tapi juga di kan-

tor, terutama yang terkait dengan pelayanan publik.

Seperti yang terjadi pekan lalu, tim Mabes Polri dan Polda Metro Jaya berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap perizinan di Kementerian Perhubungan.

Yang menarik, OTT tersebut langsung dipimpin Kapolri dan dihadiri Presiden Jokowi. Maka, jangan heran bila bermunculan komentar miring. “Ada yang bilang berlebihan,” “Cari sensasi,” “Anget-anget tai ayam,” dan entah apa lagi.

Tapi, bisa jadi, Jokowi memang serius ingin memberantas pungli. Sebab, setelah OPP di Kementerian Perhubungan, Presiden langsung mengutarakan niatnya untuk membentuk Satgas Pemberantasan Penyelundupan dan Pungli (P3). Di bawah komando Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), satgas ini akan melibatkan sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.

Tak hanya sampai di situ, Jokowi juga memerintahkan Kapolri membentuk tim Operasi Pemberatan Pungli (OPP).

Belum jelas, apakah OPP masih berada di bawah Satgas P3

Aktivitas dipelabuhan Tanjung Priok: Di sini, ada belasan pungutan tak resmi

30

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

MAKRO Pungli

i Sensasi atau berdiri sendiri. Yang pasti, seperti dikatakan Komjen Ari Dono Sukamnto, Kepala Bareskrim Polri, banyak pihak yang akan terlibat di sini. Termasuk KPK. “Tim ini dipimpin sendiri oleh Kapolri,� ujarnya.

Jika melihat instansi yang dilibatkan, memang agak pesimis kalau Satgas P3 dan Tim OPP bisa bekerja maksimal.

Tentu kita masih ingat penelitian yang dilakukan Pusat Studi Asia Pasifik UGM dan United State Agency for International Development (USAID) tentang pungli, beberapa tahun silam.

Menurut penelitian tersebut, pungutan liar atau pungli lebih banyak terjadi di jalan, dan pelakunya adalah polisi lalu lintas (24%). Tersering kedua terjadi di pabean.

Mungkin saja kondisinya kini telah berubah. Maklum, penelitian itu dilakukan 13 tahun silam. Namun, kalau menyimak penilaian KPK, agaknya komposisi itu belum banyak berubah. Sebab, KPK pun pernah menobatkan Kepolisian sebagai instasi paling korup di Tanah Air. Posisi kedua dan ketiga dipegang oleh DPR dan Kehakiman.

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

Penilaian KPK tersebut ternyata tak berbeda jauh dari hasil penelian Transparency International Indonesia (TII), beberapa waktu lalu. LSM ini menempatkan kepolisian di urutan kedua sebagai instansi yang paling korup. Posisi pertama ditempati Ditjen Bea dan Cukai, sementara TNI berada di posisi ke tiga. Kendati tidak mengejutkan, penelitian TII itu menunjukkan bahwa citra polisi memang buruk.

BENAR-BENAR MENGERIKAN Terlepas dari hasil penelitian USAID, KPK maupun TII, soal tilap menilap duit memang tak mengenal tempat. Sekali pun itu di lingkungan yang mestinya steril dari penyimpangan moral. Tak hanya di Kepolisian atau DPR, pungli pun marak di lembaga yang menjadi simbol teladan semacam Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan.

Tapi, harus diakui, pungli memang lebih sering dilakukan oleh petugas di lapangan. Coba saja dengar pengakuan Adhi S Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi). “Pungli sering terjadi di jalur distribusi barang. Di Bekasi, misalnya, ada dua titik,� ujarnya.

Tak hanya di jalan, pungli juga sering terjadi di tempattempat strategis seperti pelabuhan atau Samsat. Hasil survei yang dilakukan LPEM UI terhadap 600 pengusaha besar dan kecil mungkin bisa membuat kita terkaget-kaget. Menurut survei yang didanai oleh Bank Dunia ini, selama 2004, uang yang disetor para pengusaha kepada aparat BC mencapai Rp 7 triliun atau 2,3% dari total impor.

Entah dari mana LPEM UI mendapatkan angka sebesar itu. Yang pasti, 43% responden mengaku secara teratur membayar pungutan tidak resmi. Tidak jelas juga, apakah pungutan liar tersebut dilakukan aparat BC atau melibatkan instansi lain? Sebab, yang terkait dengan kegiatan ekspor-impor di pelabuhan bukan cuma aparat BC, tapi juga melibatkan Kepolisian, BUMN, dan perbankan.

Pengakuan seorang karyawan perusahaan EMKL mungkin lebih mengejutkan lagi. Menurut perkiraannya, uang yang masuk ke kantong petugas BC bisa mencapai Rp 750 juta per hari atau Rp 22,5 miliar per bulan. Sebab, untuk mengurus ekspor atau impor saja, ada 11 pungutan resmi dan 18 pungutan liar. Padahal, untuk mengurus dokumen Pemberitahuan ekspor barang (FEB) saja, misalnya, biaya yang harus dikeluarkan sekitar Rp 25.000.

Uang yang diterima aparat bisa lebih besar lagi, mengingat dalam satu kotainer terdapat lebih dari satu dokumen. Tapi yang lebih mengejutkan, ternyata, pungli juga dilakukan oleh pegawai bank yang beroperasi di kawasan pelabuhan. Untuk mendapatkan invoice yang diperlukan dalam pengurusan dokumen ekspor, petugas EMKL harus membayar tambahan Rp 10.000 di atas biaya resmi.

Angka di atas belum termasuk pungutan liar di luar BC. Untuk membawa peti kemas ke luar pelabuhan, importir dipungut biaya Rp 73.000. Padahal tarif resminya hanya Rp 11.000. Jika peti kemas harus dikembalikan lagi, maka harus disiapkan lagi sejumlah uang pelicin. Biaya siluman itu diberikan kepada oknum di dalam maupun di luar pelabuhan.

Oh, ya, angka di atas tadi adalah uang siluman di tahun 2004. Sekarang mungkin nilainya sudah lebih besar lagi. Nah, jika Satgas P3 dan Tim OPP mampu memberantas biaya siluman di pelabuhan Tanjung Priok saja, kita memang pantas angkat topi. Sebab, biaya tak resmi itulah yang membuat barang kita tidak kompetitif di pasar ekspor. n

31

MAKRO Program JKN

Pasien yang dirawat di RS atau puskesmas: Terpaksa membatalkan tindakan medis.

Program JKN Terancam Macet BPJS Kesehatan pusing mengatasi defisit program JKN yang kian membengkak. Sementara ada talangan dari pemerintah, entah nanti.

TEKS Bastaman Foto BanyumasNews.com, elshinta.com

K

epastian itu akhirnya datang juga. Kamis pekan lalu, pemerintah dan Komisi XI DPR akhirnya menyetujui pemberian Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) sebesar Rp 6,8 triliun kepada BPJS Kesehatan. Suntikan dana segar tersebut, tentu saja, membuat peserta BPJS bisa menarik nafas lega. Sebab, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dipastikan masih bisa berlangsung hingga akhir 2016.

Pemberian PMN kepada BPJS Kesehatan memang mesti dilakukan.

32

Soalnya, hingga triwulan III, penyelenggaraan program JKN sudah mengalami defisit Rp 6,7 triliun. Bahkan, sampai akhir tahun ini, diperkirakan angkanya bakal membengkak menjadi Rp 9,8 triliun. “Dana talangan tersebut tak semata-mata untuk menutup defisit, tapi juga untuk menjaga likuditas BPJS Kesehatan,� ujar Fahmi Idris, Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Bahwa program JKN akan mengalami defisit, sebenarnya sudah diperkirakan sejak awal. Soalnya, di tahun-tahun pertama, pertumbuhan jumlah klaim me-

mang akan lebih besar ketimbang iuran yang dipungut BPJS Kesehatan. Bahkan, di tahun 2019, angkanya diperkirakan akan membengkak hingga tiga kali lipat.

Jika di tahun 2014 (awal program JKN) jumlah klaim sebesar Rp 42 triliun, berarti di tahun 2019 akan membengkak menjadi Rp 122 triliun.

Masalahnya, kenaikan klaim tersebut justru sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu. Betul, untuk kelompok ini, pemerintah menyediakan subsidi. Tahun ini, misalnya, jumlahnya ditetapkan sebesar Rp 25 triliun.

Namun subsidi tersebut belum cukup untuk menutup biaya pengobatan. Di samping itu, tidak sedikit pula peserta JKN yang berhenti membayar iuran.

Harga obat-obatan yang kian mahal juga punya andil besar terhadap pembengkakan defisit program JKN. Maklum, program JKN menerapkan metode Indonesia Case Based Group (INA - CBGs)

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

MAKRO Program JKN justru masih mampu membukukan penghasilan operasional Rp 8,7 miliar. “Defisit ini lebih mengancam kelangsungan program JKN dan kualitas pelayanan kesehatan,” ujar sumber tadi.

alias pembayaran dengan sistem paket.

Itu sebabnya, kenaikan harga obat-obatan dalam paket INA – CBGs otomatis mendongkrak nilai klaim.

Makanya, jangan heran bila angka defisit program JKN terus meningkat sepanjang tahun. Jika di 2014 tercatat Rp 3,3 triliun, tahun berikutnya naik menjadi sekitar Rp 5 triliun, dan tahun ini jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 9,8 triliun.

“Inilah yang menjadi alasan BPJS kesehatan untuk menaikkan premi (iuran),” ujar sebuah sumber.

Nah, dengan kenaikan premi tadi, BPJ Kesehatan berharap defisit JKN bisa ditekan menjadi sekitar Rp 3 triliun saja.

Tapi, seperti kita ketahui besama, DPR akhirnya hanya menyetujui kenaikan premi untuk kelas I dan II. Untuk kelas I, preminya naik dari Rp 59.500 menjadi Rp 90.000. Sementara kelas II naik menjadi Rp 51.000. Sementara untuk kelas III tidak berubah, yakni Rp 25.000.

Sebagai operator program JKN, defisit tadi sebenarnya tidak berpengaruh langsung kepada keuangan BPJS Kesehatan.

Terbukti, ketika di tahun 2014 JKN mengalami defisit Rp 3,3 triliun, BPJ Kesehatan

PROGrAM JKN DINILAI MERUGIKAN Kendati tak berpengaruh terhadap keuangan BPJS Kesehatan, toh BUMN ini megap-megap juga menghadapi ratusan lembar tagihan dari puskesmas dan rumah sakit. Utang jaminan kesehatan kepada rumah sakit dan puskesmas diperkirakan sudah mencapai Rp 2,8 triliun.

Inilah yang membuat sejumlah kalangan resah. “Harus segera dibayar, kalau tidak bisa semaput semua,” ujar Supriyatno, Wakil Ketua Komisi IX DPR. Dengan adanya dana talangan berupa PMN sebesar Rp 6,8 triliun, mungkin sebagian berbagai tunggakan itu sudah bisa diatasi. Tapi, selama JKN masih defisit, sepertinya masalah itu akan selalu berulang. Artinya, rumah sakit pelaksana JKN akan terus kapiran seperti sekarang.

Kekurangan obat, menolak pasien, dan membatalkan tindakan medis tampaknya akan menjadi hal biasa.

Masalahnya, BPJS Kesehatan tidak mungkin terus menerus menaikkan iuran atau minta dana talangan untuk menutup defisit dana jaminan sosial tadi. Itu sebabnya, Supriyanto mendesak pemerintah dan BPJS Kesehatan mencari terobosan untuk menutup desifit. “Jangan sampai program bersama ini gagal karena tidak ada dana,” ujarnya.

Sebenarnya, pemerintah dan BPJS Kesehatan sendiri tidak tinggal diam. Seperti dituturkan Donald Pardede, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan, ada rencana untuk melibatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk mengatasi defisit tadi. Misalnya, Pemda ikut menanggung premi kesehatan warga

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

yang tidak mampu. “Tapi pemikiran ini masih harus dibahas,” ujarnya.

Ada juga usulan agar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat disesuaikan dengan iuran yang dibayar. Menurut seorang pejabat di Kementerian Keuangan, tidak semua pelayanan kesehatan bisa dimasukan ke dalam program JKN. Dengan begitu, pengeluaran dana bisa lebih terkendali.

“Masalahnya, apakah hal itu tak bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” ujar si pejabat, balik bertanya.

Entahlah. Yang jelas, dokter yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu (DIB) pernah mengeluhkan bahwa penerapan pembayaran sistem paket (INA – CBGs) pada program JKN sangat merugikan pasien, dokter dan rumah sakit.

“Hanya orang aneh yang bilang kalau INA – CBGs tidak bikin tekor kami,” ujar Eva Sri Diana, dokter spesialis paru yang aktif di pergerakan DIB. Eva mencontohkan biaya untuk CT scan. Dalam INA – CBGs, biaya scan semua organ tubuh dipukul rata sebesar Rp 250.000. Padahal, menurutnya, biaya scan untuk masing-masing organ tubuh berbeda. Obat kontras untuk CT scan, misalnya, saat ini saja sudah mencapai Rp 400.000. “Karena tidak mungkin dibebankan kepada pasien, maka selisihnya jadi tanggungan rumah sakit,” ujarnya.

Contoh lainnya adalah biaya operasi by pass arteri coroner. Jika mengacu pada INA – CBGs yang dipakai program JKN, tindakan ini hanya dihargai Rp 33 juta – Rp 45 juta untuk rumah sakit kelas A. Padahal, umumnya tindakan ini membutuhkan biaya Rp 100 juta – Rp 150 juta. Karena kopensasi yang diberikan INA – CBGs terlalu rendah, akhirnya banyak tindakan medis berbiaya tinggi yang terpaksa ditunda. “Yang kasihan pasien,” ujar Eva. n

33

MAKRO Demo buruh

Bebanmu Bebanku Juga Buruh minta agar UMP disesuaikan dengan HKL. Tapi, dengan alasan ekonomi lagi susah, kalangan pengusaha keberatan dengan usulan para pekerja tersebut.

TEKS Bastaman Foto jurnalasia.com , Jakartakita.com

Demo buruh: Diminta memperhatikan nasib perusahaan.

34

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

MAKRO Demo buruh

P

using tujuh keliling. Mungkin itulah yang melekat di kepala Basuki Purnama, Gubernur DKI Jakarta. Jika tuntutan para buruh dikabulkan, jelas ia bakal dijauhi para pengusaha. Begitu pun sebaliknya, kepopuleran gubernur yang biasa disapa Ahok itu terancam turun seandainya tuntutan buruh ditolak. Padahal, agar dapat terpilih kembali dalam Pilkada 2017, Ahok membutuhkan sokongan dana maupun suara dari para pengusaha dan buruh.

Makanya, ketika pekan lalu ratusan buruh meminta untuk bertemu, Ahok pun lebih memilih menghindar. Inilah, mungkin, cara yang paling aman. Apalagi tuntutan yang diajukan para buruh cukup berat, yakni kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2017 sebesar 22,5% menjadi Rp 3,8 juta per bulan. Selain itu, para buruh juga minta agar Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai dengan UU No. 13/2003.

Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPI), mengatakan bahwa tuntutan para buruh adalah sangat wajar. Sebab, angka yang diminta buruh didasarkan pada hasil survei yang dilakukan ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta terhadap 60 komponen KHL di 7 pasar tradisional dan 2 pasar modern, September lalu. “Berdasakan KHL bulan September, inflasi 2017, pertumbuhan ekonomi, maka UMP DKI Jakarta untuk 2017 minimal Rp 3.831.690,” ujar Mirah.

Sejatinya, tuntutan yang diajukan para buruh cukup wajar. Sayangnya, tahun depan ikat pinggang para buruh tampaknya masih harus tetap kencang.

Pasalnya, Bank Indonesia (BI) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi pada 2017 kemungkinan lebih rendah dari tahun ini yang sebesar 5,2%. Sementara itu, tingkat inflasi justru kemungkinan lebih tinggi akibat kenaikan tarif dasar listrik (TDL). “Kalau TDL disesuaikan, inflasi bertambah 0,88%,” ujar Agus Martowardojo, Gubernur BI. Perjuangan para buruh semakin berat tatkala para pengusaha juga menyatakan keberatannya. Simak saja komentar Sarman Simanjornag, Anggota Dewan Pengupakan dari pihak pengusaha. Menurutnya, tuntutan para buruh sangat membebani para pengusaha. “Kita harus sama-sama tahu, saat ini perekonomian Indonesia juga lagi susah. Karena itu, kita harus berbagi beban,” ujarnya.

Kendati demikian, Sarman tidak me-

nolak jika UMP harus dinaikan. Hanya saja, dengan memperhitungkan kondisi saat ini, besar kenaikan itu tak lebih 8,11% dari UMP saat ini atau sekitar Rp 3.351.410 per bulan. Alasannya, jika kenaikannya di atas angka tersebut, biaya yang dikeluarkan pengusaha akan semakin tinggi. Padahal, ya itu tadi, ekonomi sedang lesu dan daya beli mayarakat sedang terpuruk.

Ketika daya beli turun, menurut Sarman, yang harus diperhatikan perusahaan bukan hanya efek kenaikan UMP, tapi juga penurunan margin. “Kalau barang tidak laku, dari mana uang untuk menggaji karyawan,” ujarnya. Karena itu, lanjut Sarman, kenaikan UMP harus bisa membela kepentingan perusahaan dan buruh. Artinya, buruh jangan hanya menuntut kenaikan UMP berdasarkan kepentingan sendiri, tapi juga keberlangsungan perusahaan.

TETAP TIDAK SEJAHTERA Alasan yang masuk akal, memang. Tapi, bagaimana jika akhirnya Gubernur DKI mengabulkan permintaan yang dituntut para buruh? “Kami akan tetap bertahan dengan angka itu karena mengacu pada PP 78/2015,” ujarnya. Padahal, di samping menutut kenaikan upah, para buruh juga meminta kepada pemerintah untuk mencabut PP 78/2015.

Seperti diketahui, PP 78/2015 menyebutkan bahwa kenaikan UMP hanya didasarkan pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi versi BPS. Tak hanya sampai itu, kewenangan menentukan besaran upah juga diserahkan kepada BPS. Sementara survei harga-harga yang menjadi patokan KHL pun diabaikan. “Jika mengacu PP 78/2015, dipastikan upah buruh di Indonesia akan tetap rendah,” ujar Jazuli, perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Tidak hanya di Jakarta, tuntutan ke-

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

naikan UMP juga dilakukan para pekerja di sejumlah daerah. Di Surabaya, misalnya, mereka menuntut kenaikan UMP menjadi Rp 3.621.000. Sementara di Batam, para pekerja menuntut kenaikan UMP sebesar 20%. “Dalam besaran biaya hidup, Batam berada di urutan keenam.

Tapi dalam tingkat upah, kami berada di urutan ke-15. Lalu bagaimana kami mau sejahtera?” kata Suprapto, perwakilan FSPMI cabang Batam.

Memang, ini dilema yang dihadapi kaum pekerja setiap tahun, dimana kenaikan upah kalah cepat ketimbang harga-harga. Hasil survei yang dilakukan Rumah Diah Pitaloka (RDP) di 7 provinsi dan 9 Kota/Kabupaten mungkin bisa jadi gambaran. Untuk pekerja lajang, misalnya, paling tidak mereka harus memiliki pendapatan Rp 2,9 juta per bulan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup layak.

Sementara pekerja yang telah berkeluarga dengan dua anak harus memiliki pendapatan Rp 5.950.000.

Nah, kalau berpatokan pada hasil survei RDP, upah yang diterima para pakerja memang masih kurang alias tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Sebenarnya, sebagian pengusaha pun tak menginginkan karyawannya hidup sengsara. Masalahnya, seperti dikatakan seorang pengusaha, mereka juga harus membayar berbagai pungutan yang bila ditotal lumayan tinggi.

Untuk retribusi saja, contohnya, para pengusaha harus mengeluarkan 15%17% dari biaya produksi. Yang dimaksud retribusi di sini adalah pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bea masuk, pajak reklame, retribusi keamanan, retribusi parkir, retribusi masuk kota, dan retribusi siluman. “Jika sebagian restribusi itu dihilangkan, maka dananya bisa untuk kenaikan UMP,” ujarnya.

Mungkinkah? n

35

Keuangan KIK – Dire

Cobalah Beternak Uang Melalui KIK – DIRE, aset properti pun bisa ditransaksikan di bursa saham.

Kelak, produk investasi ini bisa menjadi pesaing kuat produk reksa dana.

B

TEKS Bastaman Foto Hello-PET.com, SUARAKARYA.ID, Youtube

esarnya potensi dana tax amnesty, tampaknya, telah membuat banyak kalangan tergiur. Tentu saja, untuk menarik dana tax amnesty, mereka menawarkan investasi dengan imbal hasil yang menggiurkan. Tak sampai di situ, portfolio yang ditawarkan pun tak sebatas pada produk konvensional semisal deposito, surat berharga atau reksa dana. Properti juga ternyata bisa dijajakan sebagai produk investasi.

Tak percaya? Simak saja kontrak investasi kolektif berbentuk dana investasi realestat (KIK – DIRE) yang tak lama lagi bakal ramai ditawarkan sejumlah perusahaan pengembang.

Menurut catatan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), saat ini ada belasan pengembang yang berniat mencari pedanaan lewat penerbitan KIK – DIRE. Sebut saja PT Ciputra Development, PT Lippo Karawaci, PT Intiland Development, PT PP Properti, dan Perum Perumnas.

Untuk diketahui, DIRE sebenarnya mirip dengan reksa dana. Cuma, dalam reksa dana, modal yang dihimpun manajer investasi (MI) ditanamkan di instrumen investasi seperti saham, surat utang, atau valas. Sementara dalam DIRE, dananya dipakai untuk membeli atau membangun aset properti. Bahkan, belum lama ini, OJK mengijinkan peserta tax amnesty menanamkan dananya di saham atau surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan pengembang.

Perbedaan lainnya, dalam reksa dana, investor diharamkan meminjam dana dari pihak lain untuk berinvestasi. Sementara itu DIRE memperbolehkan investor untuk meminjam dari pihak lain. Syaratnya, pinjaman tersebut tidak melebihi 30% dari nilai asset tersebut.

Seperti halnya juga reksa dana, menurut peraturan yang berlaku, ada dua bentuk DIRE, yaitu terbuka dan tertutup.

Pada DIRE terbuka, investor dapat membeli atau menjual unit kepemilikannya ke MI yang bersangkutan. Sementara pada yang tertutup, unit kepemilikan hanya bisa diperjualbelikan melalui mekanisme pasar modal. Itu sebabnya, DIRE terbuka lebih likuid daripada DIRE tertutup.

Dalam memutar dana investor, MI wajib menginvestasikan minimal 80% dana kelolaannya ke asset yang berhubungan dengan real estat. Selain itu, 50% dari investasi tersebut harus berbentuk asset seperti perkantoran, perumahan, atau apartemen yang disewakan. Dalam membeli asset ini, tentu saja

36

ada aturan main. Misalnya, perkantoran atau apartemen yang dibeli harus memiliki tingkat hunian minimum 60%. MI juga dilarang membeli tanah kosong atau properti yang sedang dalam pembangunan.

Poltak Hotradero, Kepala Divisi Manajemen Informasi dan Pengembangan Emiten PT Bursa Efek Indonesia, mengatakan bahwa ada tiga lahan investasi yang bisa dipakai DIRE. Pertama asset (DIRE Aset), dimana dana investor diinvestasikan pada gedung perkantoran atau apartemen. Di sini, investor memperoleh pendapatan dari hasil sewa.

Kedua berupa equitas (DIRE Equity), seperti saham atau obligasi yang terbitkan oleh pengembang. Pendapatan yang dinikmati investor berupa deviden atau kupon obligasi. Dalam

Mall milik Lippo: Rakyat kecilpun bisa memiliki mall.

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

Keuangan KIK – Dire

g Dengan DIRE membeli saham perusahaan pengembang, MI dilarang melakukan transaksi margin maupun short sale. Dan yang paling penting, setiap tahun pengembang wajib membagikan deviden minimal 90% dari pendapatan kena pajak.

Bersiap-siap terbitkan DIRE Lahan investasi yang ketiga adalah kredit kepemilikan rumah atau KPR (DIRE Mortgage). Untuk yang satu ini, imbal hasil yang diperoleh investor berasal dari net interest margin (NIM).

“Sebenarnya ada bentuk lain, yaitu gabungan dari ketiganya (DIRE Hybrid Rate),” ujar Poltak.

KIK – DIRE sebenarnya sudah cukup lama diperkenalkan kepada masyarakat. Hanya saja, karena pajaknya yang tergo-

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

long tinggi, sampai saat ini baru grup Lippo yang menerbitkan DIRE. Sekedar informasi, lewat PT Ciptadana Asset Management, Lippo menerbitan KIK – DIRE dengan nilai Rp 500 miliar. Dana tersebut dipakai untuk membangun Solo Grand Mall, Jawa Tengah, pada 2013.

Kalau melihat besarnya pajak yang dikutip, memang, para pengembang akan berfikir dua kali sebelum menerbitkan DIRE. Maklum, pengalihan asset (capital gain) ke DIRE dibebani biaya 20%. Rinciannya, pajak pertambahan pertambahan nilai (PPN) 10%, Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5%, dan pajak penghasilan (PPh) 5%. Makanya, sebagai instrument investasi, KIK – DIRE kalah pamor ketimbang reksa dana.

Lain halnya dengan Singapura, misalnya. Di sana, pengusaha hanya terkena biaya 3%. Itu sebabnya, menurut Edy Hussy, Ketua Real Estate Indonesia (REI), banyak pengembang dari Indonesia yang menjajakan DIRE atau REIT (real estate investment trust) di Singapura. Salah satunya adalah Grup Lippo yang berhasil meraup dana Rp 30 triliun lewat penerbitan REIT. Syukurlah, lewat Paket Kebijakan XI, pemerintah meman-

37

Keuangan KIK - DIRE

Maryono

gkas BPHTB dan PPh DIRE menjadi 1% dan 0,5%. Jadi, bisa dipahami bila akhir—akhir ini sejumlah pengembang berencana mencari pendanaan lewat KIK – DIRE. “Ke depan, DIRE akan menjadi salah satu pilihan kami untuk financing.

Kami sedang mempersiapkan diri untuk itu,” ujar Taufik Hidayat, Direktur Utama PTT PP Properti.

Langkah serupa juga akan diayunkan Grup Ciputra. Aset yang ditawarkan perusahaan milik Ciputra ini berupa mal, hotel, rumah sakit, dan perkantoran dengan nilai Rp 15 triliun. “Kalau pasarnya Rp 2 triliun per tahun, berarti baru akan habis enam atau tujuh tahun,” ujar Tulus Santoso Brotosiswojo, Direktur Keuangan PT Ciputra Development.

Ditambahkannya, KIK – DIRE baru

Poltak Hotradero

38

akan menarik bila suku bunga kredit turun dari 10% saat ini menjadi sekitar 6% - 7%. Karena itu, menurut Tulus, Ciputra belum akan menerbitkan DIRE dalam waktu dekat ini. “Kalau tahun depan bunga kredit turun, mungkin kami akan terbitkan DIRE,” ujarnya.

Selain Ciputra, Grup Lippo juga berencana menerbitkan KIK – DIRE senilai Rp 1 triliun – Rp 1,3 triliun. Sementara Perum Perumnas, seperti dikatakan Hakiki Sudrajat, Direktur Keuangan Perum Perumnas, memiliki 50.000 unit rumah susun sewa (Rusunawa) yang bisa di-DIRE-kan.

“Kami memang membutuhkan dana yang amat besar untuk mendukung program satu juta rumah,” ujarnya.

Risikonya relatif rendah Masih terkait dengan program satu juta rumah dan program amnesti pajak, Bank BTN pun berencana menerbitkan DIRE Mortgage. Menurut Maryono, Direktur Utama Bank BTN, bank yang dipimpinnya akan menggandeng lima perusahaan properti BUMN dan swasta untuk menerbikan KIK – DIRE. “Produknya sudah disiapkan Danareksa, mungkin tidak lama akan terbit,” ujarnya.

Bagi Bank BTN dan perusahaan pengembang, KIK – DIRE memang menjadi salah satu sumber pendanaan yang potensial. Sementara, menurut perkiraan BEI, aset properti yang bisa dijadikan lahan investasi mencapai Rp 70 triliun – Rp 90 triliun. “Tapi kalau biaya tinggi, ya bagaimana kami bisa tertarik untuk menerbitkan DIRE,” ujar Theresia Rustandi, Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development.

Selain sebagai sumber pendanaan, DIRE juga menjadi lahan investasi yang boleh dibilang

lumayan subur. Soalnya, saat ini sewa properti di Tanah Air berkisar 7% 10% dari nilai Properti. Dengan harga properti yang terus meningkat, tentu saja, dalam jangka panjang investor bisa memperoleh pendapatan dari kenaikan harga plus dari sewanya.

DIRE yang diterbitkan Lippo mungkin bisa jadi contoh. Ketika dicatatkan di bursa, nilai asset bersih (NAB) dari Solo Grand Mall hanya Rp 404 miliar. Sekarang NAB-nya diperkirakan sudah mencapai Rp 534 miliar. Artinya, selama tiga tahun, NAB Solo Grand Mall telah meningkat 32,18% atau 10,73% per tahun.

Selain itu, investor juga bisa menikmati pendapatan dari hasil penyewaan Solo Grand Mall.

Kalau melihat harga properti dan biaya sewa yang cenderung naik, tampaknya DIRE bisa menjadi instrument investasi yang menjanjikan. Menariknya lagi, seperti dikatakan Salyadi Saputra, Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesian (Pefindo), akan dilakukan pemeringkatan terhadap DIRE. Dengan begitu, investor bisa membandingkan dan memilih DIRE yang memiliki risiko rendah dan memberikan gain tinggi. “Cuma rating ini berlaku pada DIRE yang ikut public offering,” ujar Salyadi.

Risikonya juga relatif lebih kecil bila dingandingkan dengan, misalnya, reksa dana. Maklum, DIRE dapat dijamin dengan dengan aset berupa arus kas tetap, yang memberikan penghasilan kepada pemegangnya sebagaimana efek bersifat utang. Hanya, memang, DIRE kurang likuid. Sebab, menjual aset properti tidak semudah menjual saham atau obligasi di pasar modal. Makanya, menurut Salyadi, DIRE lebih cocok bagi investor korporasi.

Sebagai mana instrument investasi, KIK – DIRE tetap mengandung risiko.

Apalagi instrument ini sangat tergantung pada pasar properti. Risiko juga bisa muncul pada kemungkinan gagalnya bayar sang penyewa dan turunnya nilai properti. Namun, seperti diungkapkan Poltak, sejumlah rambu-rambu perlindungan bagi investor telah dibuat. Misalnya, KIK – DIRE harus dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. Selain itu, harus dicantumkan pula nama lembaga pemeringkat serta akuntan yang ditunjuk OJK untuk memeriksa laporan keuangan.

Dengan risiko yang relatif rendah, menurut Poltak, DIRE cocok bagi investor yang tidak terlalu spekulatif dan mengharapkan pendapatan yang bersifat tetap dalam jangka panjang. n

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

Keuangan Kredit sindikasi

Nebar Duit di Jalan Tol Bank BUMN dan BPD akhirnya menjadi sponsor utama sejumlah proyek jalan tol. Dengan adanya jaminan dari pemerintah, mereka yakin kreditnya tak akan macet.

TEKS Bastaman Foto Erbhayu

K

etergantungan pemerintah terhadap bank pemerintah dan bank pembangunan daerah (BPD) ternyata masih sangat berat.

Lihat saja pembiayaan sejumlah proyek jalan tol Trans – Jawa. Setelah sekian lama tak ada investor yang berani memberikan pendanaan, bank BUMN dan BPD akhirnya turun tangan. Alhasil, beberapa proyek yang selama ini terancam mangkrak, bakal kembali digarap.

Setidaknya, ada sejumlah proyek tol yang telah mendapat kepastian suntikan dana. Salah satunya adalah pembangunan tol Pejagan – Pemalang dan Pemalang – Batang. Kedua ruas tol sepanjang 76,2 triliun itu membutuhkan dana Rp 12,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 8 triliun merupakan kredit sindikasi.

Sedangkan sisanya menjadi kewajiban masing-masing operator.

Sebenarnya, bank BUMN dan BPD juga berencana membiayai pembangunan tol Batang – Semarang yang membutuhkan pendanaan Rp 7 triliun. Hanya saja, proyek tol sepanjang 75 kilometer itu terancam mangkrak gara-gara grup Bakrie mengalami kesulitan keuangan.

Kabarnya, Waskita Karya telah menyiapkan dana Rp 5 triliun untuk mengakuisisi jalan tol tersebut. “Secara sepihak, kita telah putus konsesinya,” ujar Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR. Dalam pembiayaan sindikasi, kontribusi BNI tercatat paling besar. Bank yang dikomandani oleh Achmad Baiquni ini telah mengucurkan dana Rp 40,8 triliun atau setara 30,37% dari keseluruhan kredit sindikasi yang mencapai Rp 124,2 triliun. Sementara pangsa pasar kredit sindikasi Bank Mandiri mencapai 28,6% dengan nilai Rp 38,5 triliun.

Bank BRI juga tak mau ketinggalan.

Bank yang fokus pada pembiayaan UMKM ini terlibat dalam beberapa pembiayaan sindikasi. Sampai saat ini BRI telah mengucurkan kredit sindikasi Rp 27,2 triliun atau menguasai 20,24% pasar kredit sindiksi. Salah satu proyek yang dibiayai BRI adalah pembangunan jalan tol Solo – Ngawi dan Ngawi – Kertosono.

Dalam proyek senilai Rp 7,7 triliun ini BRI mengucurkan kredit Rp 1,08 triliun.

Akan halnya BNI, selain terlibat pembiayaan proyek tol Pejagan – Batang dan Solo – Kertosono, juga ikut membiayai sejumlah proyek tol di Jawa Timur. Dedi

Priambodo, Pimpinan Unit Sindikasi Bank BNI, mengakui bahwa BNI sedang menjajaki pembiayaan bagi dana talangan proyek jalan tol. “Selain kontruksi dan pembangunan tol, kami juga ikut membiayai pembebasan lahan,” ujarnya.

Memang, dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 6 tahun 2015, perbankan dimungkinan menalangi biaya pembebasan lahan melalui pemberian kredit kepada kepada Badan Usaja Jalan Tol (BUJT). Menurut Dikdik Rustandi, Senior Vice President Corporat Banking 2 Group Bank Mandiri, peraturan tersebut membuat pelunasan pinjaman menjadi lebih pasti.

Tak cuma bank BUMN, BPD juga terlibat dalam kredit sindikasi jalan tol. BPD Jabar Banten, misalnya. Bank kebanggan orang Sunda ini ikut terlibat dalam sindikasi pembiayaan ruas tol Soreang – Pasirkoja, Bogor – Ciawai, dan Trans Sumatera. Sementara BPD DI Yogyakarta terlibat dalam pembiayaan tol Solo – Ngawi dan Ngawi – Kertosono.

Bagi pemerintah, keterlibatan bank BUMN dan BPD dalam pembiayaan jalan tol memang patut disyukuri. Sebab, seperti dikatakan Basuki, dalam lima tahun ke depan panjang jalan tol ditargetkan sudah 1.000 km. “Jadi, setiap tahun harus ada tol baru yang dioperasikan,” ujarnya. n

Pembangunan proyek jalan tol: Setiap tahun harus ada jalan tol baru

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

39

Keuangan Valas

Menanti Gugur Bunga di Amerika Keyakinan terhadap kenaikan suku bunga The Fed terus menguat. Meski rupiah cenderung melemah, namun untuk sementara kondisinya masih akan baik-baik saja.

TEKS Bastaman Foto Bloomberg

R

Rangga, juga dipengaruhi oleh kaburnya dana-dana asing. Akibat sentimen kenaikan suku bunga The Fed, investor menutup sementara portfolio-nya di sini. Itu sebabnya, rangga menduga rupiah masih akan tertekan. “Kalau toh terjadi sedikit penguatan, itu lebih disebabkan oleh intervensi BI,” ujarnya.

encana kenaikan suku bunga The Fed di bulan Desember, semakin mendekati kenyataan. Risalah Federal Open Market Committee (FOMC) bulan September, yang terbit Kamis pekan lalu, sudah mengindikasikan hal itu. Sejumlah Gubernur The Fed negara bagian Amerika Serikat (AS) menilai, fed fund rate (FFR) harus segera dikerek naik seiring dengan membaiknya angka pengangguran dan ekonomi.

Dampak rilis risalah FOMC itu cukup manjur. Sejumlah bursa dunia, yang semula begitu bergairah, langsung loyo. Kamis pekan lalu, indeks Hang Seng turun 373,75 poin (1,61%) ke level 23.031,23. Penurunan juga dialami Nikkei 225 (0,39), Kospi (0,90%), dan STI (0,29%). Bursa Efek Indonesia juga kena dampaknya.

Hari itu, indeks harga saham gabungan (IHSG) 0,45% ke level 5.340,40.

Kejadian serupa juga berlangsung di pasar uang. Nilai tukar rupiah terhadap dolar, sepekan kemarin, melemah 90 poin (0,70%) ke level Rp 13.069 per dolar. Memang, cukan mata uang rupiah yang terperosok. Tapi juga sejumlah mata uang di negara-negara Asia lainnya. “Ini karena ada persepsi bahwa suku bunga The Fed bakal naik,” ujar Rangga Cipta, ekonom PT Samuel Sekuritas Indonesia.

Peluang bagi The Fed untuk menaikkan suku bunganya memang cukup besar.

Jika beberapa pekan lalu keyakinan pasar masih sekitar 58%, pekan lalu sudah naik menjadi 60%. Selain kondisi ekonomi AS yang terus membaik, kenaikan harga minyak juga telah mendorong imbal hasil Yankee Bond. “Spekulasi kemenangan Hillary Clinton atas Donald Trump membuat dolar kian perkasa,” ujar Rangga.

Kondisi inilah yang membuat para pemilik rupiah berbondong-bondong mencari aman dengan mengoleksi dolar.

Potensi pelemahan rupiah, menurut

40

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

Keuangan Valas Josua Pardede, ekonom Bank Permata, juga pesimis rupiah bakal menguat dalam waktu dekat. Soalnya, arus dana asing yang keluar diperkirakan masih akan terjadi. Josua menambahkan, pekan ini pergerakan rupiah akan banyak dipengaruhi oleh pergerakan mata uang poundsterling. “Jika poundsterling dan euro melemah, maka mata uang Asia, termasuk rupiah, akan terkoreksi,” ujarnya.

Sayangnya, kemungkinan rupiah untuk kembali berotot semakin kecil. “Kecenderungannya justru melemah,” ujar Josua.

Selain akibat naiknya ekspektasi pasar ter-

hadap suku bunga The Fed, yield obligasi Pemerintah AS juga naik dipicu oleh penguatan harga minyak. Sementara angka pengangguran hingga pekan pertama bulan Oktober berkurang 3.000 menjadi 246.000 atau terendah sejak 1973.

SEMENTARA AMAN Menilik kondisi saat ini, Josua memperkirakan pekan ini rupiah akan bergerak di kisaran Rp 13.000 - Rp 13.100. Angka tersebut tak jauh dari perkiraan Albertus Christian, Senior Research and Analyst PT Monex Investindo Future. Ia men-

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

duga, rupiah akan bergerak di kisaran Rp 13.040 – Rp 13.100 per dolar. “Menyusutnya surplus neraca perdagangan China ikut menghadang laju rupiah,” ujarnya.

Gejala pelemahan rupiah sebenarnya sudah mulai tampak sejak pekan lalu. Beberapa pengurus bank menyatakan, pekan lalu sudah banyak yang melakukan koleksi dolar. Pembelian dolar ini tak hanya dilakukan oleh korporasi, tapi juga oleh spekulan yang melihat pelemahan sebagai kesempatan meraih untung. “Pokoknyan lebih banyak yang membeli dolar daripada menjual,” ujar seorang dealer.

Sebenarnya, banyak yang berharap penjualan ORI13, akan memperkuat nilai tukar rupiah. Sayang, penjualan surat utang negara (SUN) tersebut kurang begitu sukses. Hingga Kamis pekan lalu, pemesan ORI13 yang masuk tercatat baru Rp 14 triliun lebih atau hanya 70% dari target pemerintah. Kurangnya minat investor terhadap ORI13 juga dirasakan agen-agen penjual seperti Bank BRI. Sampai pekan lalu, pemesan ORI13 lewat BRI baru Rp 318 miliar atau 35% dari target Rp 908,5 miliar. Menurut Sis Apik Wijayantro, Direktur Konsumer Bank BRI, kupon ORI13 yang hanya 6,6% mengurangi minat investo. “Respon pasar tidak begitu antusias. Apalagi di pasar masih beredar reksa dana dengan rate average 8%,” ujarnya.

Kendati tipis, bukan berarti peluang rupiah untuk menguat sudah habis sama sekali. Kebijakan Bank of Japan (BoJ) untuk menunda rencana pemberian stimulus sebesar 80 triliun yen pada tahun ini, membuat mata uang Matahari Terbit sedikit menguat terhadap dolar. BoJ juga memangkas proyeksi tingkat inflasinya dari 1,7% menjadi 1%.

Efek penguatan yen tersebut sedikit banyak akan berimbas kepada sejumlah mata uang Asia, termasuk rupiah. Rupiah berpeluang menguat lagi bila langkah BOJ diikuti oleh bank sentral Eropa (Europe Central Bank). Tampang rupiah juga masih akan ditentukan hasil penjualan ORI13 dan masuknya dana tax amnesty.

Sekedar informasi, masa penawaran ORI13 akan berakhir 20 Oktober.

Jadi, untuk sementara, urusan nilai tukar rupiah tak perlu dicemaskan. Tapi entah bila sudah memasuki akhir tahun.

Sebab, menjelang akhir tahun permintaan dolar biasanya melonjak drastis. Selain banyak perusahaan yang harus membayar utang-utangnya, investor asing juga akan ke luar dulu dari Indonesia untuk merayakan natal dan tahun baru. n

41

Pasar Modal IHSG

Siap Menguat Lagi Indeks diprediksi akan melanjutkan penguatannya. Masih banyak saham yang layak dipilih investor.

M

TEKS Nikita Jagad Foto Riset

asih kurangnya sentimen positif yang menerpa Bursa Efek Indonesia, membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) naik-turun di kisaran sempit. Memang, di akhir pekan lalu, indeks sempat melewati level psikologis di 5.408, tapi kemudian menukik lagi. Dan akhirnya, IHSG ditu-

42

tup naik sebesar 59 poin atau 1,11% ke level 5,399.89.

Hebatnya, penguatan ini menunjukkan “tangguhnya� investor lokal. Sebab, penguatan indeks justru terjadi di tengah aksi jual asing. Pada perdagangan Jumat itu (14/10), asing mencatatkan aksi jual bersih (net sell) mencapai Rp 615,77 miliar.

Aksi jual itu tidak hanya terjadi di akhir pekan, tapi sudah berlangsung sejak empat hari sebelumnya. Sehingga dalam sepekan, asing mencatatkan net sell sebesar Rp 751,64 miliar.

Lantas bagaimana prediksi pergerakannya untuk minggu ini? Menurut William Suryawijaya, analis dari PT Asjaya Indosurya Securities, sejauh ini IHSG masih betah berada dalam fase konsolidasi dengan level support 5.336 yang terjaga cukup kuat. Target resisten berada pada level 5.488 perlu ditembus untuk memperkuat pola kenaikan IHSG. Lanjar Nafi Taulat, Analis Reliance Securities, memperkirakan IHSG pada Senin (17/10) ini diprediksi bergerak di kisaran 5.355-5.480. Secara teknikal selama sepekan ini IHSG bergerak

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

Pasar Modal IHSG

Secara teknikal selama sepekan ini IHSG bergerak sesuai pola, setelah tidak mampu mengonfirmasi break out resistance harga tertinggi pada tahun ini sehingga pulled back terkoreksi menguji support rerata 25 hari dan 50 hari.

sesuai pola, setelah tidak mampu mengonfirmasi break out resistance harga tertinggi pada tahun ini sehingga pulled back terkoreksi menguji support rerata 25 hari dan 50 hari.

“Dengan demikian, diperkirakan awal pekan depan IHSG mencoba kembali menguji harga tertinggi pada tahun ini dan resistance atas dari indikator bollinger bands yakni upper bollinger bands pada kisaran pergerakan 5.355-5.480,” kata Lanjar dalam riset yang terbit pada Jumat (14/10).

Menurutnya, IHSG akan bergerak cenderung positif melihat indikator Stochastic yang golden-cross tepat pada area jenuh jual. Saham-saham yang dapat diperhatikan pada pekan depan di antaranya AALI, ACES, ASII, BBCA, BBTN, BMRI, GJTL, LSIP, PGAS, SMCB, TLKM, SCMA.

laporan kinerja keuangan perbankan dan sentimen pengangkatan menteri baru yang dinilai pro pasar.

Kepala Riset Universal Broker Indonesia Satrio Utomo menambahkan bahwa bursa saham di kawasan Asia yang positif turut menjadi salah satu faktor yang mendorong IHSG bergerak di area positif.

Tapi di atas semua itu, tak bisa disangkal lagi, kuatnya aksi beli yang dilakukan investor lokal tak lepas dari membaiknya perekonomian Indonesia. Simak saja, penilaian yang diungkapkan dua pengelola dana, Wim-Hein-Pals dan Karnail Sangha. Menurut mereka, seperti diberitakan citywireselector. com, India dan Indonesia tidak lagi bisa dimasukkan ke kelompok Rentan Lima (Fragile Five). Ini adalah kelompok lima negara berkembang (emerging market) yang rawan terhadap gejolak global karena terlalu bergantung pada investasi luar negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonominya.

Hal ini berkat perubahan kebijakan politik sehingga berlangsung transformasi ekonomi yang baik di kedua negara. Menurut kedua manajer, dalam sebuah update investasi, terpilihnya PM Narendra Modi di India dan Presiden Joko Widodo di Indonesia pada 2014 telah membawa keyakinan kedua negara berhasil mengontrol defisit, inflasi, dan kestabilan nilai mata uang.

Seperti diketahui, penamaan Fragile Five diberikan oleh analis Morgan Stanley yang merujuk pada Indonesia, India, Brasil, Turki, dan Afrika Selatan. Sementara tiga negara lainnya (di luar India dan Indonesia) masih masuk kategori rentan, sebab mereka sangat tergantung pada dana luar negeri, mata uang yang lemah, dan dalam situasi ketidakstabilan politik. n

IHSG

TIDAK LAGI MASUK FRAGILE FIVE Memang, secara teknikal, menguatnya indeks pada akhir pekan lalu membuka harapan untuk kembali bergerak menguat pada minggu ini. Kepala Riset Universal Broker Indonesia Satrio Utomo mengatakan bahwa bursa saham di kawasan Asia yang positif turut menjadi salah satu faktor yang mendorong IHSG bergerak di area positif. “Kondisi itu yang menjadi salah satu pendorong pelaku pasar mengambil posisi beli,” katanya.

Ia menambahkan bahwa data ekonomi Indonesia yang telah dirilis juga turut mampu menahan tekanan eksternal, seperti cadangan devisa, tingkat penjualan ritel, rilis beberapa

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

43

Pasar Modal Saham Semen Indonesia

Setelah SMGR Dihajar MA

44

Banyak yang memprediksi harga saham Semen Indonesia akan tergerus perlahan. Tapi sentimen positif juga banyak yang mendukung.

TEKS Nikita Jagad Foto Semen Indonesia, Sindotrijaya

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

Pasar Modal Saham Semen Indonesia

P

rediksi para analis, yang menyebutkan saham PT Semen Indonesia (SMGR) akan melemah, untuk sementara, tidak terbukti. Memang, ketika Mahkamah Agung memutuskan bahwa izin pembangunan pabrik semen Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah dibatalkan, dampaknya langsung terlihat di pasar, harga SMGR turun 5,83% atau 600 poin ke Rp 9.700 (11/10). Tapi itu berlangsung tak lama, pada sesi II harga kembali ke level Rp 10.000. Dan pada akhir pekan lalu (Jumat 14/10) harga SMGR kembali bertengger di Rp 10.075.

Ada yang menyebutkan, penguatan kembali harga tersebut disebabkan saham ini ada yang menjaga. Sang penjaga mempertahankan SMGR tetap berada di atas level psikologisnya yakni Rp 10.000.

Dan pada kenyataan, kalau tak dijaga, saham ini akan turun secara bertahap. “Ini karena sentimen dari keputusan MA,� kata seorang analis. Selain itu, turunnya penjualan semen pada September juga berpengaruh.

Kenapa keputusan Magkamah Agung begitu berpengaruh pada harga SMGR? Seperti diketahui, pabrik semen di Rembang berdiri di atas lahan seluas 55 hektar dengan luasan tambang mencapai 450 hektar. Adapun nilai investasi untuk pabrik di Rembang mencapai Rp 4,45 triliun.

Produksi pabrik semen Rembang yang rencananya akan beroperasi di 2017 ini untuk memenuhi kebutuhan semen di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Operasional pabrik semen yang rencananya diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini juga memerlukan pasokan listrik sebanyak 150 megawatt yang akan dipenuhi oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Nah, dengan pembatalan tersebut, Presiden Direktur Semen Indonesia Rizkan Chandra mengatakan, potensi pendapatan perusahaan yang hilang atas sengketa penambangan dan pendirian pabrik di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah mencapai Rp 2,1 triliun.

Angka itu dihitung berdasarkan harga semen sebesar Rp 700 ribu per ton dikali kapasitas maksimal pabrik semen yang akan beroperasi di Rembang pada Desember 2016, mencapai 3 juta ton.

Sehingga, ketika itu, Rizkan menyebut penting untuk melanjutkan operasi pabrik semen di Rembang. Ada empat alasan yang dikemukakan Rizkan yaitu komitmen perusahaan terhadap para pe-

megang saham, kepentingan pabrik tidak hanya jangka pendek melainkan jangka panjang, dan target market shareyang harus selalu dimaksimalkan.Market shareSemen Indonesia per Juli 2016 sebesar 41,5%.

SENTIMEN NEGATIF VS POSITIF Alasan lain, lanjutnya, agar hegemoni asing tidak menguasai Indonesia. Apalagi industri ini menimbulkan polusi. Kalau dikuasai asing, Indonesia hanya dapat polusinya. Maka untuk menjalankan aktivitas penambangan karst sebagai salah satu bahan baku produksi semen, dan operasionalisasi pabrik semen, Semen Indonesia telah mengantongi berbagai izin.

Asal tahu saja, meskipun SMGR telah mengantongi berbagai izin. Namun langkah ekspansi perseroan terjegal penolakan petani Rembang. Penolakan dilakukan tidak hanya lewat aksi demonstrasi di area sekitar pabrik, namun juga hingga ke Istana Negara. Aksi para petani menarik perhatian Presiden Jokowi hingga akhirnya mengundang mereka ke Istana untuk berdiskusi, 2 Agustus lalu.

Hasil perbincangan tersebut memutuskan, Kantor Staf Presiden (KSP) diperintahkan memimpin penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait penambangan dan pabrik di area Pegunungan Kendeng, Rembang.

Perintah penyusunan KLHS tersebut

membuat aktivitas penambangan dan operasional pabrik ditunda. KSP mengaku membutuhkan waktu sampai satu tahun untuk merampungkan KLHS. Nah, itulah yang menyebabkan harga SMGR terancam anjlok lagi. Namun, di samping yang memprediksi negatif, ada juga pelaku pasar yang bersikap optimistis melihat SMGR. Mereka memperkirakan saham ini akan naik mendekati level Rp 13.500 - Rp14.000.

Betul, laporan keuangan perseroan semester I cukup mengecewakan. Di sana terlihat, laba bersih Semen Gresik turun 10,1% menjadi Rp 1,96 triliun. Tapi, itu merupakan dampak dari pelambatan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan, semester II-2016 ini, dampak tersebut akan habis. Dan, usaha perseroan pun menggeliat.

Apalagi pemerintah telah menurunkan berbagai kebijakan yang merupakan stimulus bagi industri semen. Seperti pemotongan suku bunga (BI Rate) dan relaksasi KPR serta sentimen positif dari belanja pemerintah yang mulai dapat ditingkatkan karena tax amnesty.

Para analis memperkirakan pendapatan Semen Indonesia pada 2016 mencapai Rp 33,08 triliun. Prediksi tersebut, 30% lebih tinggi dari target pendapatan 2015 sebesar Rp 25,41 triliun. Adapun laba SMGR diperkirakan tumbuh 38,8% menjadi Rp 5,94 triliun pada 2016 dari target Rp 4,28 triliun tahun 2015. n

Meskipun SMGR telah mengantongi berbagai izin. Namun langkah ekspansi perseroan terjegal penolakan petani Rembang. Penolakan dilakukan tidak hanya lewat aksi demonstrasi di area sekitar pabrik, namun juga hingga ke Istana Negara.

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

45

Pasar Modal Saham PGAS

Meneropong Nasib PGAS Pemaksaan pemerintah untuk melebur PGN ke Pertamina, membuat sahamnya terus melemah.

Bagaimana sikap investor?

TEKS Nikita Jagad Foto riset

46

P

embentukan holding BUMN migas, saat ini, masih tarik ulur. Kendati materi peraturan pemerintah (PP) telah diteken oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Agustus lalu, tapi penolakan terhadap rencana ini masih berlangsung kencang. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), misalnya mempertanyakan apa fungsi dari penggabungan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk menjadi anak usaha Pertamina.

Menurut Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukamdani aksi korporasi itu ini akan mengalami penyimpangan tujuan. Apalagi, selama ini pengusaha merasakan manfaat persaingan antara Pertagas dengan PGN. Namun jika holding itu terjadi

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

Pasar Modal Saham PGAS oleh Kementerian BUMN. “Kita tidak tahu apa di Pertamina ada mafia migasnya? Kan dia belum go public, jadi janganlah yang jelek mengakuisi yang bagus. Makanya, tujuan akuisisi itu logika yang tidak jelas,” kata Faisal.

Namun, paling tidak sampai saat ini, pendirian Menteri Rini masih bergeming. Ia tetap berpendapat bahwa tujuan holding agar meningkatkan leverage perusahaan sebagai pertimbangan untuk memudahkan BUMN mendapat utang dalam jumlah besar.

Sementara perdebatan masih berlangsung, di pasar saham para analis pun mulai melakukan perhitungan untungruginya. Menurut seorang analis, rencana Pertamina mencaplok PGN dengan skema holding energi, bakal berimbas negatif bagi balance sheet alias neraca keuangan perusahaan.

Dampak negatif tersebut karena saat ini Pertamina hanya memiliki peringkat utang Baa3. Peringkat utang tersebut merupakan level terendah layak investasi (investment grade) versi Moody’s, sedangkan peringkat utang PGAS ada di AAA (idn) atau kategori stabil.

Jadi, akuisisi ini memberikan negative impact, karena Pertamina itu memiliki peringkat utang yang tidak baik. Kalau tujuannya leverage, juga tidak tepat. Saat ini, PGN sangat mudah untuk mendapatkan dana dari market seperti berjualan obligasi. Nah, kalau digabungkan ke Pertamina, maka jualan bond bisa susah kalau outlook utang majority shareholder buruk.

maka akan menghilangkan daya kompetisi dan malah terjadi dominasi.

Akibatnya harga gas akan semakin mahal yang tentunya menyulitkan sektor industri dan merugikan pengusaha dan masyarakat. Kemudian kestabilan ekonomi-pun terganggu. “Tujuan akhirnya seperti apa? Percuma holding kalau nanti ada distorsi. Dengan adanya PGN dan Pertagas kita juga menarik benefit.

Misalnya, kita juga ada kendala dari harga.

Nanti mereka seperti PLN,” kata Haryadi.

Penolakan senada juga dikumandangkan oleh mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri. Ia tidak setuju jika PGN berada di bawah Pertamina. Transparansi dan mafia migas merupakan sorotan utama Faisal Basri dalam rencana pembentukan holding energi

SAHAMNYA JADI GONJANGGANJING Tapi, pemerintah tak mempedulikan pendapat itu. Saat ini, Kementerian BUMN tengah merampungkan aturan holding BUMN energi. Dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPP) tentang holding tersebut, pemerintah melalui Kementerian BUMN akan menyerahkan saham Seri B sebesar 56,96% yang ada di PGN ke Pertamina.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro mengatakan memang proses akuisisi itu akan dilakukan dengan cara tukar guling saham, atau disebut dengan equity swap. Dalam hal ini, pemerintah akan memberikan saham PGN yang berkode PGAS yang dimilikinya ke Pertamina dan akan dibayar dengan penerbitan saham baru produsen minyak dan gas nasional tersebut.

Akibatnya, para pemegang saham pu-

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

blik harus bersiap-siap mementukan posisi mereka di PGAS yang saat ini masih tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pasalnya, tidak akan ada tender offer dalam proses akuisisi distributor gas itu oleh Pertamina. Sebagai catatan, saat ini pemerintah memegang 57% kepemilikan PGN dan sisa 43% beredar di publik.

Jadi, bila aksi ini selesai, nantinya Pertamina akan memiliki 57% saham PGN. “Tidak perlu ada tender offer, makanya kita pilih yang paling atas itu adalah Pertamina, perusahaan yang 100% milik negara,” ujar Aloysius.

Akibat dari adanya sentimen-sentimen yang tidak jelas itulah, harga saham PGAS menjadi gonjang-ganjing dengan kecenderungan melemah.

Lihat saja pergerakan harga sahamnya yang beredar di bursa. Di awal tahun, setelah menukik dari Rp 6.000-an, harga PGAS masih bertengger di Rp 2.745. Kini tinggal Rp 2.570. Itupun dengan catatan saham ini pernah diperdagangkan pada level Rp 2.210.

Pelemahan ini, memang, bukan cuma lantaran ada sentimen negatif berupa akuisisi, tapi laporan keuangannya pada semester I- 2016 jeblok. Meski perseroan membukukan kenaikan pendapatan 1,41% menjadi US$ 1,43 miliar atau setara Rp19 triliun, laba bersih PGAS malah turun 49,34% menjadi US$ 152 juta atau setara Rp 2 triliun.

Makanya, beberapa riset sekuritas memberikan rekomendasi yang bervariasi untuk saham PGAS. Kim Eng merekomendasikan ‘jual’ dengan target harga Rp 1.500 untuk 12 bulan ke depan dan menyebutkan adanya risiko yang menaungi yaitu tertekannya marjin dan intervensi pemerintah. Sementara itu, CIMB Securities merekomendasikan ‘tambah’ dengan target harga Rp 3.010.

Sementara Arandi Ariata dari Samuel Sekuritas, dalam risetnya merekomendasikan beli dengan target harga Rp 3.375.

Nah, beranikah Anda gambling di saham ini? n

Tidak perlu ada tender offer, makanya kita pilih yang paling atas itu adalah Pertamina, perusahaan yang 100% milik negara.

47

Pasar Modal Saham BCA

Masih Bisa Menguatkah BCA? Banyak yang menilai, saham BCA sudah kemahalan. Tapi, kalau melihat profil usahanya, bank ini memang cukup menjanjikan.

TEKS Nikita Jagad Foto Erbhayu, Berita BCA

S

ejak menapak di level Rp 15.000, Agustus lalu, harga saham BCA sudah dianggap kemahalan. Soalnya, kata para analis, saham ini memiliki harga wajar di kisaran Rp 13.000-Rp 14.000. Makanya, mereka selalu merekomendasikan sell untuk saham berkode BBCA ini.

Hanya sedikit analis yang merekomendasikan beli.

Bahkan, yang memprediksi harga BBCA bakal menclok di Rp 15.000 pun memberikan rekomendasi netral.

Namun, ada Syaiful Adrian dari Ciptadana Sekuritas, yang menargetkan saham ini akan melonjak ke Rp 17.300. Dan saat itu, 23 Juli (ketika harga masih di Rp 14.500), Syaiful merekomendasikan buy.

Faktanya, memang, harga efek ini terus melaju. Lihat saja, di awal tahun harganya masih Rp 13.325. Tapi Kamis pekan lalu, BBCA telah menclok di Rp 15.600. kenaikan yang wajar, memang, sebab dalam waktu kurang dari 10 bulan saham ini menguat sekitar 17%.

Lantas apakah benar seperti kata sebagian besar pelaku pasar saham ini sudah kemahalan? Apakah kans untuk menguat tak ada lagi? Jawabnya, mungkin saja. Jadi masig mungkin, harga BBCA menanjak lagi hingga mencapai target yang disebutkan Syaiful.

Sebab, bank swasta nasional terbesar ini, sedang banyak dilingkupi sentimen positif. Di samping, manajemennya juga terbilang inovatif.

Beberapa waktu lalu, misalnya, BCA menjalin kerjasama dengan Go Jek (angkutan ojek on line) dalam bentuk kartu pembayaran yang dinamakan Go Pay. Sehingga, kelak, penumpang Go Jek tak perlu membayar dengan uang tunai. Keuntungan yang didapatkan BCA adalah orang menjadi ingin menabung. Apalagi mereka diberi kemudahan-kemudahan dalam pembayaran.

BCA juga mulai melihat-lihat bank yang akan masuk menjadi target akuisisinya. Perseroan menargetkan mengakuisisi dua bank. Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur BCA, mengatakan sebenarnya sempat

48

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

Pasar Modal Saham BCA ada yang serius beberapa waktu lalu.

Tapi, karena ada kebijakan tax amnesty, perseroan cenderung fokus melakukan sosialisasi kebijakan itu lebih dulu. “Tadinya sudah ada yang serius buat akuisisi, tapi ada tax amnesty, jadi fokus ke sana dulu deh. Sekarang kami sedang melihat-lihat lagi yang cocok,� katanya.

Dalam program tax amnesty ini, BCA menargetkan akan mampu menjaring dana segar sekitar Rp 100 triliun.

KINERJANYA TERUS MENANJAK Dengan berbagai inovasi plus langkahlangkah ekspansi yang diambil, maka pantas jika laporan keuangan BCA tampil kinclong. Pada semester I-2016 BCA berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 9,6 triliun. Itu berarti tumbuh 12,1% jika dibandingkan dengan perolehan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp 8,5 triliun Pendapatan operasional BCA terdiri dari pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya, yang tumbuh 15,5% menjadi Rp 26,1 triliun.

Outstanding portofolio kreditnya tercatat sebesar Rp 387 triliun pada akhir Juni 2016 atau naik 11,5%. Pertumbuhan ini didorong oleh penyaluran kredit korporasi yang tumbuh 19,6% menjadi Rp 135,4 triliun. Kemudian kredit komersial dan UKM meningkat 6,5% menjadi Rp

146,5 triliun dan kredit konsumsi (tumbuh 9,1%) sebesar Rp 105,2 trliun.

Eloknya, pelambatan pertumbuhan ekonomi hanya mendongkrak NPL (kredit bermasalah) BCA menjadi 1,4%. Jadi, masih jauh dari batas atas yang ditetapkan BI sebesar 5%.

Para pelaku pasar menilai, tingginya laba yang diraih lantaran BCA memiliki profil biaya dana yang rendah. Sehingga bank ini bisa mempertahankan margin.

Diperkirakan, margin bunga bersih alias net interest margin (NIM) BCA tahun ini bisa 6,66%. Memang, turun ketimbang tahun lalu yang sebesar 6,72%.

Tapi, angka ini lebih tinggi ketimbang NIM tahun 2014 sebesar 6,53%.

Dengan NIM sebesar itu diprediksi BCA akan mencetak pendapatan bunga Rp 50,10 triliun tahun ini dengan laba bersih Rp 19,99 triliun. Pendapatan bunga dan laba ini tumbuh masing-masing 6,40% dan 10,93% ketimbang tahun lalu.

Jadi, kemungkian pertumbuhan laba BCA masih di atas rata-rata industri. Di tengah penurunan suku bunga, BCA juga berpeluang menambah pendapatan komisi alias fee based income. Pos ini diperkirakan akan naik karena BCA berinovasi terkait digital banking seperti Sakuku.

Nah, dengan profil bisnis yang demikian bagus, pantas kalau sahamnya selalu dipertimbangkan oleh investor. n

Pelambatan pertumbuhan ekonomi hanya mendongkrak NPL (kredit bermasalah) BCA menjadi 1,4%. Jadi, masih jauh dari batas atas yang ditetapkan BI sebesar 5%. reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

49

inforeview

Paramount Targetkan Rp 441 Miliar Super PI Paramount Land menargetkan pendapatan penjualan Rp 441 miliar untuk produk investasi Super PI. Produk ini terdiri dari berbagai pilihan ukuran kavling premium rumah yang terletak di kluster Bohemia Village, Alicante Village, dan Menaggio Village.

Presiden Direktur Paramount Land Ervan Adi Nugroho mengatakan perusahaan sengaja menyiapkan produk berupa kavling untuk menampung dana repatriasi para investor. Tanah juga dinilai mempunyai kepastian pengembalian investasi lebih pasti.

“Bahkan kalau calon investor ragu, kami beri jaminan langsung ROI (return of invesment) 26% dalam 2 tahun. Angka ini kami dapat dari rerata pertumbuhan harga properti di Gading Serpong 15% bahkan pernah 40% pada 2014. Namun, jika tidak terjadi sejumlah itu kami bersedia kembalikan dananya,” katanya usai jumpa media di Serpong, Tangerang Selatan, Rabu pekan lalu.

Ervan mengatakan produk Super PI ini menawarkan empat pili-

Sampoerna Incar Pasar Australia dan Eropa PT Hanjaya Mandala (HM) Sampoerna Tbk mulai mencoba peruntungan dengan menggenjot pasar ekspor. Produsen rokok ini telah menggelontorkan investasi ratusan juta dolar Amerika Serikat (AS).

“Sampoerna sudah investasi sekitar US$ 300 juta di dalam pabrik, dan itu untuk pasar ekspor,” kata Paul Norman Janell, Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk, di sela-sela acara Trade Expo Indonesia 2016, Rabu pekan lalu.

Sampai sekarang, Sampoerna telah mengekspor ke-43 negara di seluruh dunia. Mayoritas ekspor menyasar Eropa dan Asia.

Adapun bidikan pasar yang kini menjadi fokus Sampoerna adalah Australia dan juga memperbesar lagi pasar Eropa. Sayang, Paul enggan membeberkan strategi menggarap pasar tersebut Meski rokok milik produksi Indonesia digemari konsumen di pasar ekspor, Paul bilang, pihaknya tak serta merta bisa melenggang masuk ke Eropa. Sebab, ada sejumlah instrumen perdagang-

50

FOTO antarafoto

Peringkat pertama peserta pelelangan berkewajiban dalam waktu 45 hari sejak penunjukan akan menandatangani perjanjian jual beli ketenagalistrikan, hal ini untuk memastikan jadwal commercial operation date pada 2019 dapat terealisasi.

PLTGU Jawa 1 rencananya dibangun dengan kapasitas 1.600 MW dengan investasi ditaksir mencapai US$ 2 miliar atau sekitar Rp 26 triliun. n han tipe yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan investor. Pada kluster Bohemia Village tersedia kavling ukuran 8 x 15 meter, kluster Menaggio Village tersedia ukuran 8x17 m, serta kluster Alicante Village tersedia ukuran 10 x 18 m dan 8 x 18 m. n

FOTO karelia village paramount serpong

T Perusahaan Listrik Negara (Persero) secara resmi telah mengumumkan PT Pertamina (Persero) sebagai pemenang tender PLTGU Jawa I berkapasitas 2x800 megawatt (MW).

Senior Manager Public Relations PLN Agung Murdifi mengatakan, konsorsium Pertamina-Marubeni Corporation–Sojitz Corporation diputuskan sebagai peringkat pertama peserta tender Menurutnya, PLN sangat berhati-hati dalam menentukan peringkat pertama tersebut. Oleh karenanya, evaluasi harga memerlukan waktu yang cukup lama.

Tim evaluator PLN menganalisis lebih mendalam semua penawaran, mengingat risiko kegagalan proyek akan tinggi bila peserta tidak mengikuti syarat pengadaan, khususnya pada peserta yang mengusulkan harga paling rendah.

an yang menjadi kendala HMSP mengekspor rokok ke Eropa.

Sepanjang enam bulan pertama tahun 2016, ekspor Sampoerna tercatat senilai Rp 246,01 miliar atau turun 13% dibandingkan periode sama tahun 2015 yang mencetak nilai ekspor Rp 279,29 miliar. Kontribusi ekspor HM Sampoerna tersebut terbilang mini, hanya 0,52% dari total penjualan rokok yang mencapai Rp 47,34 triliun di semester pertama 2016. n

FOTO Riset

P

Pertamina Pemenang Tender PLTGU Jawa I

reviewweekly 09 Tahun VI | 17-23 Oktober 2016

SISIPAN

RP 25 TRILIUN PAJAK BATU BARA RAIB

ARAB SAUDI MENGEJAR BISNIS

PRABOWO MENANG

SI MANIS YANG MENGGEROGOTI DUNIA

®

1-7 JULI 2013 MAJALAH EKONOMI & BISNIS

44 » TAHUN II RP 20.000