Sapu Bersih Mafia Migas

MailBOX

http://www.majalahrevieweekly.com Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady

Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo Redaktur: sri wulandari reporter: Setyo Adhi Nugroho, Lucky Benyamin, Badrul redaktur foto: dahlan rebo pahing REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta Desain & layout: Rizky Pratama

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady marketing: Selvi tan, adeline, Irma Irawati HR & GA: Iriene Mielani Admin: Eko Endarsono, Yunita Wirawan, Asih (admin Sales) alamat redaksi: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063 alamat Sales & Marketing Communication: Jl. Bendungan Jatiluhur No. 26 Bendungan Hilir - Jakarta Pusat 10210 Telp: 021-570 4479 • Fax: 021-570 4473

Cover: Erbhayu Foto: Vidio.com

penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

Jonan dan Arcandra

SuratMingguini

Menurunkan Jumlah Orang Miskin

Repatriasi Aset Harus Menarik

Penunjukan kembali Ignasius Jonan menjadi menteri —kali ini menggawangi ESDM— dan Arcandra Tahar sebagai wakil tak hanya membuahkan falsafah rekonsiliasi yang diusung Presiden Jokowi.

Langkah Presiden mengangkat keduanya juga memperkuat profesionalitas kabinet, khususnya dalam melaksanakan reformasi energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang vital bagi ekonomi maupun penghidupan anak bangsa.

Dengan kapabilitas dan integritas yang tinggi, kedua ‘muka lama’ Kabinet Kerja ini tak diragukan lagi sebagai sosok pendobrak apa saja yang menghambat kemajuan dan efisiensi. Terobosan dan keberanian melawan para mafia termasuk salah satu kunci kesuksesan mereka dalam rekam jejak yang ditorehkan.

Keduanya bisa saling melengkapi untuk mereformasi ESDM dan memberdayakan pelaku industri kita. Pengalaman beragam Jonan di berbagai bidang di dalam maupun luar pemerintahan banyak yang bisa disemaikan untuk membenahi Kementerian ESDM dan sektor yang digawangi.

Kita berharap Jonan dan Arcandra bisa saling mengisi untuk memperbaiki sektor ESDM supaya lebih terasa bagi bangsa dan negara.

Pengentasan penduduk miskin harus menjadi perhatian banyak pihak, terutama keluarga menengah-atas dan pemerintah.

Keterlibatan semua pihak dan didukung oleh program-program pemerintah yang menyasar langsung penduduk miskin, diharapkan jumlah penduduk miskin akan terus menyusut. Masyarakat harus bergotong royong dalam mengentaskan kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, penduduk miskin per Maret 2016 sebesar 10,86% dari total populasi, atau sebanyak 28,01 juta orang. Angka itu turun dibanding Maret 2015 yang mencapai 11,22%, atau sebanyak 28,59 juta orang. Dibandingkan dengan September 2015, juga terjadi penurunan, yaitu 11,13%, atau 28,51 juta orang.

Pemerintah harus terus mengupayakan penurunan jumlah penduduk miskin, baik penduduk miskin absolut yang sebanyak 28,01 juta maupun penduduk hampir miskin yang mencapai 62 juta orang. Salah satu instrumen mengentaskan kemiskinan adalah pajak. Pajak bukan saja dilihat dari sisi kedaulatan negara, tapi juga menciptakan semangat gotong untuk mengatasi persoalan kemiskinan.

Tahap pertama program tax amnesty berakhir dengan sukses dilihat dari total kekayaan yang dideklarasikan dan dana tebusan yang dibayar. Nilai kekayaan yang dideklarasikan menembus Rp 3.600 triliun dan dana tebusan mencapai Rp 97,2 triliun atau 59% dari target. Tapi, dana repatriasi yang minim perlu perhatian khusus pemerintah.

Tujuan utama tax amnesty bukanlah nilai perolehan pajak atau dana tebusan, melainkan repatriasi aset. Gagasan pengampunan pajak muncul untuk menarik dana orang Indonesia yang diparkir di luar negeri.

Dana yang berkembang biak di luar negeri sebaiknya dikembalikan untuk diinvestasikan di Indonesia.

Apalagi saat ini, Indonesia membutuhkan dana investasi besar untuk membangun infrastruktur dan sektor industri guna mendongkrak pendapatan dan tingkat kesejahteraan rakyat.

Kalangan pengusaha yang berinvestasi di luar negeri mengakui, tarif tebusan repatriasi aset kurang atraktif. Jika ingin repatriasi sukses, tarif tebusan untuk repatriasi aset mestinya dipatok jauh lebih rendah dari tarif deklarasi. Jika tidak diturunkan, tarif deklarasi di luar negeri ditetapkan lebih besar dari yang sekarang ada.

Peter Jalan Otista Raya Jakarta Timur

Jenny Usman Komplek Gudang Peluru Jakarta Selatan

Edy Sumule Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat

4

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

Contents

headline LaporanUtama 9 SAPU BERSIH MAFIA MIGAS Duet Jonan-Arcandra diyakini mampu menghabisi para mafia migas. Asal jangan berebut ‘kue’.

Bisnis

Makro

18 Nafsu PLN Akuisisi PGE

Mengapa ada dorongan agar PLN

30 Menunggu Janji Menjadi Bukti

mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy?

Dua tahun sudah pemerintahan Jokowi – JK berkuasa. Sebagian janji semasa kampanye sudah menjadi bukti, sebagian lagi baru sebatas retorika.

32 Semua Demi Infrastruktur

Keuangan 20 Ganasnya Pasar Mobil Indonesia

Sisipan 24 Thailand, Setelah Raja Mangkat

Setelah memimpin selama 70 tahun, Raja Bhumibol Adulyadej wafat.

Lantas bagaimana nasib Thailand setelah tiadanya sang pemersatu?

36 Gairah Itu Mulai Hilang Dipicu isu kenaikan suku bunga The Fed, terjadi pelarian dana dari SBN dalam dua pekan terakhir. Beberapa penerbitan obligasi negara pun sepi peminat.

38 Ketika Likuiditas Terasa Ketat

Pasar Modal 42 Menghadapi Isu Bunga The Fed Masih ada katalis positif yang bertiup ke bursa efek. Investor disarankan bersikap hati-hati menjelang rilis laporan kinerja emiten.

44 Sulitnya Menekan Kredit Macet

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

Membangun Kemitraan, Memberdayakan Komunitas Para siswa terus belajar dan menyiapkan diri masuk ke dunia kerja, termasuk anak-anak kami. Karenanya, kami berupaya sekuat tenaga untuk dapat menyediakan pelatihan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan kemitraaan yang dibangun bersama Pemerintah, LSM dan masyarakat, kami telah mendirikan dua Politeknik di Riau dan Aceh. Kemitraan tersebut kami lakukan untuk mengembangkan kurikulum dan meningkatkan kemampuan para pengajar.

Setiap tahun, ratusan siswa lulus dan siap menjadi tenaga terampil – membantu memberdayakan komunitas dimana mereka berada. Kemajuan pendidikan adalah kepedulian semua.

Termasuk kami.

Informasi selengkapnya tersedia di www.ChevronIndonesia.com

editorial Pungli, Cerita Lama

S

eakan baru terjaga dari sebuah tidur panjang, tiba-tiba saja orang ribut membicarakan pungli. Kata mereka, pungli alias pungutan liar mesti diberantas sampai ke akar-akarnya. Lho, apakah cerita seperti ini tidak basi?

Pungli sudah ada di mana-mana, di setiap mata memandang. Sejak dulu sampai kini tidak berubah. Jadi apa yang baru? Tidak ada.

Kisah pungli ini kembali merebak gara-gara Presiden Joko Widodo menyelenggarakan rapat terbatas di Istana Negara merumuskan paket kebijakan hukum.

Salah satunya mengenai pemberantasan pungutan liar terkait pelayanan publik. Presiden pun membentuk tim yang dipimpin langsung oleh Menko Polkam Wiranto. Namanya cukup keren, “Saber Pungli” alias “Sapu Bersih Pungutan Liar”.

Saber Pungli akan memantau sektor pelayanan publik dari Aceh hingga Papua. Sektor pelayanan yang dipantau, mulai dari pembuatan KTP, SKCK, STNK, SIM, BPKB, izin bongkar muat barang di pelabuhan, hingga sejumlah izin di berbagai kementerian lainnya.

Ibaratnya bibir belum kering membicarakan pungli, eh... masuk laporan dari Kapolri bahwa anak buahnya baru saja menggelar operasi di Kementerian Perhubungan. Yang jadi ‘korban’ dalam operasi tangkap tangan ini adalah sejumlah PNS dan beberapa pekerja harian lepas yang mengurus proses perizinan terkait seaferer identity document (SID).

Tentu saja, Presiden Jokowi murka besar. Ia kembali menegaskan pungli yang selama ini merajalela di setiap sendi pelayanan publik akan dimusnahkan. Wa-

8

laupun nilainya kecil, namun pungli tetap meresahkan dan menjengkelkan masyarakat. “Kalau urusan yang miliar dan triliun itu urusannya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tapi yang kecil-kecil (pungli), jadi urusan saya,” tandas Jokowi.

Ya seperti terjaga dari bobok panjang tadi, kontan, langkah presiden diapresiasi oleh sejumlah instansi.

Kepolisian, misalnya, yang sudah lama jadi gudang pungutan liar langsung melakukan operasi ke dalam.

Hasilnya, ada ratusan anggotanya—dari berbagai Polda—yang terjaring operasi tangkap tangan.

Kalau serius, operasi serupa juga akan dilakukan berbagai instansi pemerintah lainnya. Seperti di TNI, kementerian, kejaksaan, serta gubernur, bupati dan walikota. Sebab, untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Apatarur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah mengeluarkan surat instruksi pemberantasan pungli.

Sekali lagi, ini memang bukan berita baru. Kendati dengan nama yang berbeda, aksi ini juga pernah dilakukan beberapa kali di masa lalu. Tapi, toh, si pungli tetap segar bugar, dan makin gemuk pula.

Makanya, wajar jika banyak suara yang mempertanyakan kemungkinan berhasil atau tidaknya langkah ini di kemudian hari. Semuanya, tentu berharap, apa yang dilakukan presiden kali ini benar-benar manjur dan konsisten. Tidak hanya hangat-hangat tahi ayam alias hangatnya cuma sebentar.

Kalau program pemberantasan pungli ini bisa sukses, akan banyak yang tersenyum dan tentu saja Presiden Jokowi akan mendapatkan banyak acungan jempol. Sebab, akan banyak orang yang merasa bahagia.

Bukan hanya masyarakat yang mengurus tetekbengek seperti SIM, STNK, KTP dan surat-surat lainnya, kalangan pengusaha (yang jujur, tentunya) pun akan tersenyum. Sebab, menurut penelitian, pungli telah menyebabkan biaya produksi naik 14%. Akibatnya, daya saing produk Indonesia menjadi lemah.

Berdasarkan publikasi World Economic Forum, daya saing Indonesia pada 2013-2014 berada di urutan 38. Angka ini di bawah Singapura yang menempati posisi 2, Malaysia (24), Brunei Darussalam (26) dan Thailand (37).

Yang lebih parah lagi hasil penelitian Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu yang menyimpulkan, pungli berpengaruh negatif terhadap tingkat upah buruh yang rendah. Artinya, penyebab upah buruh sulit naik juga gara-gara pungli.

Nah lho. n bk

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

Duet Jonan-Arcandra diyakini mampu menghabisi para mafia migas. Asal jangan berebut ‘kue’.

TEKS Setyo Adhi Nugroho dan Badrul

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

9

Kementerian ESDM: Banyak pekerjaan rumah harus segera dibenahi.

10

Jonan dan Arcandra untuk membereskan sektor ESDM. Keputusannya membentuk Wakil Menteri ESDM dinilai sebagai pertanda bahwa sektor ini amat penting.

Presiden Jokowi sendiri menyebut Jonan dan Arcandra sebagai orang yang tegas dan keras kepala. Karena tegas dan keras kepala itulah yang membuat Presiden Jokowi ingin agar duet ini mampu membereskan sektor yang disebut-sebut hingga kini masih dikuasai para mafia migas.

Mantan Staf Khusus Kementerian ESDM Said Didu mengaku optimis terpilihnya Jonan dan Arcandra menjadi Menteri dan Wakil Menteri ESDM akan mampu membawa sektor energi ke arah lebih baik. Said Didu percaya, duet Jonan-Arcandra akan memberangus mafia migas di sektor ESDM. “Saya kenal Jonan sejak dia jadi Dirut KAI (Kereta Api Indonesia), saya kenal beliau bagus. Kalau Arcandra saya enggak kenal. Tapi menurut saya, feeling saya, selama tidak berebut kue, enggak akan ada masalah. Yang penting jangan sampai rebutan kue,” ujarnya.

Seperti halnya Said Didu, pengamat transportasi Darmaningtyas berpendapat penunjukkan Jonan dan Arcandra akan memberikan perubahan positif. “Jonan orang yang punya kemampuan manajerial dan orang yang punya kemampuan eko-

foto: erbhayu

B

eberapa menit setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tanggal 17 Oktober lalu, Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar langsung bergegas ke Kementerian ESDM. Di kantornya yang baru ini, Jonan dan Arcandra langsung menggelar rapat dengan sejumlah pejabat mengenai persoalan yang krusial di sektor ESDM. Rapat ini berlangsung selama dua jam sejak pukul dua siang.

Setelah rapat, Arcandra mengatakan sudah mengidentifikasi isu strategis di sektor ESDM. Tinjauan ulang isu-isu strategis tersebut diharapkan menjadi modal ia dan Jonan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan rumah di sektor energi.

“Tadi kami sudah bicara. Direktur Jenderal diberi kesempatan untuk mendata isu-isu yang ada,” katanya usai rapat.

Jonan sendiri menganggap banyak persoalan di sektor ESDM yang harus segera dibenahi. “Saya kira kalau PR (pekerjaan rumah), ya, masih banyak. Wong sampai ditunjuk Menteri dan Wakil Menteri ESDM begini. Berarti ini perhatian Presiden terhadap Kementerian ESDM dan masalah energi luar biasa besar,” ujar Jonan.

Presiden Jokowi memang menaruh harapan besar pada

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

REFORMASI ESDM Dengan kapabilitas dan integritas yang tinggi, kedua ‘muka lama’ Kabinet Kerja ini tak diragukan lagi sebagai sosok pendobrak apa saja yang menghambat kemajuan dan efisiensi, termasuk melawan para mafia migas.

Keduanya bisa saling melengkapi untuk mereformasi ESDM dan memberdayakan pelaku industri migas. Pengalaman beragam Jonan di berbagai bidang di dalam maupun luar pemerintahan banyak yang bisa disemaikan untuk membenahi Kementerian ESDM dan sektor yang digawangi.

Sebagai mantan dirut Bahana, managing director Citibank, dan dirut KAI, tentu Jonan memiliki pula pengetahuan soal keuangan yang lebih dari cukup untuk efisiensi, seperti dalam cost recovery migas yang terindikasi digelembungkan.

Sedangkan Arcandra yang berpengalaman sebagai pimpinan konsultan di berbagai perusahaan internasional ini memiliki kemampuan hebat di bidang migas dan negosiasi kontrak dengan raksasa-raksasa migas asing, yang masih mendominasi di Tanah Air. Sejumlah PR pun sudah menumpuk untuk segera dituntaskan oleh Jonan- Arcandra. Yang sudah di depan mata adalah membantu mewujudkan janji pemerintah untuk menurunkan harga gas bagi industri. Sejatinya, janji ini sudah lama diumumkan pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi III, yakni akan menurunkan harga gas yang menjadi energi dan bahan baku industri strategis mulai 1 Januari 2016.

Dalam rapat kabinet awal bulan ini, Presiden Jokowi menginginkan harga gas untuk industri diturunkan menjadi US$ 5-6 per million metric british thermal unit (mmbtu), dari saat ini US$ 9-10 per mmbtu. Presiden telah menugaskan menko perekonomian, menko kemaritiman, menperin, dan menkeu untuk membantu memfinalisasi harga gas industri selambatnya pada akhir November ini dan memberlakukan harga baru secara efektif mulai awal 2017 (lihat: Para Calo Kuasai Distribusi Gas).

BIAYA COST RECOVERY Selain menurunkan harga gas industri, duet Jonan-Arcandra juga harus membereskan biaya investasi migas yang dapat dikembalikan atau cost recovery. Cost recovery ini ditengarai sering digelembungkan lewat kongkalikong dengan oknum pejabat eksekutif maupun legislatif.

Beberapa waktu lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya mark up atau penggelembungan nilai klaim cost recovery yang ditagih Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada negara sebesar US$ 290,34 juta atau sekitar Rp 3,9 triliun di tahun 2015.

Klaim cost recovery terbesar ditemukan pada Conoco Phillips & ConocoPhillips (Grissik) Ltd senilai US$ 161,94 juta, Total

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

foto: Pertamina EP

nomis yang cukup matang, sementara Arcandra memiliki kemampuan teknis, punya skill, dan pengetahuan yang mumpuni di bidang energi. Prediksi saya asal sinergi ini bisa lebih efisien, bisa lebih murah, dan bisa lebih cepat,” ujar Darmaningtyas.

Eksplorasi minyak: Biaya penggantian sangat besar.

E&P Indonesie dan Inpex Corporation sebesar US$ 67,87 juta, PT Pertamina EP US$ 26,50 juta, dan Chevron Pacific Indonesia sebesar US$ 23,64 juta.

“Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, mark-up klaim cost recovery pada tahun fiskal 2015 bersumber terutama dari investment credit dan interest cost recovery yang tidak sesuai dengan persetujuan SKK Migas, serta biaya tunjangan ekspatriasi untuk tenaga kerja asing,” tulis BPK. Klaim cost recovery sebesar itu memang lebih kecil dibandingkan tahun 2014. Di tahun itu, klaim cost recovery menembus Rp 5,14 triliun.

Namun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, klaim cost recovery di tahun 2015 terbilang sangat besar. Catatan BPK, pada 2009 klaim cost recovery hanya Rp 0,71 triliun. Pada tahun fiskal berikutnya, sedikit turun menjadi Rp 0,6 triliun.

Mark-up klaim cost recovery bahkan sempat sangat membaik pada tahun fiskal 2011, yakni sebesar Rp 0,28 triliun. Akan tetapi pada 2012 dan 2013 klaim cost recovery melompat drastis masing-masing Rp 0,86 triliun dan Rp 0,99 triliun.

Cost recovery adalah pengembalian biaya operasi yang dikeluarkan KKKS dari hasil produksi migas, setelah kontraktor menemukan migas secara komersial.

Hanya saja, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara pernah mengatakan, salah satu bolong yang kerap dimanfaatkan para penggarong uang negara adalah di cost recovery.

Sudah lama masalah ini jadi sorotan banyak orang. Sebab, bukan apa-apa, biaya penggantian eksplorasi migas di Indone-

11

sia terbilang sangat besar, yakni US$ 9,03 per barel. Padahal, cost revovery di negara-negara lain hanya US$ 4 – US$ 6. Bayangkan, selisihnya sampai US$ 3 – US$ 5 per barel.

Kalau cost recovery itu dikalikan dengan produksi minyak nasional, yang hari ini sebanyak 831 ribu barel per hari, berapa kerugian yang harus ditanggung negara?

Banyak kalangan menduga, cost recovery tak sedikit yang di-mark up oleh KKKS. Menurut sumber majalah ini, biasanya KKKS menggelembungkan Pajak Perseroan (PPs) dan Pajak Bunga Dividen Royalti (PBDR), investment credit, serta biaya home office.

Tak hanya itu. Gaji para ekspatriat tanpa izin kerja juga dimasukkan dalam cost recovery, termasuk biaya untuk liburan hingga pembelian barang yang tidak sesuai ketentuan. Inilah yang menurut Ucok Sky Khadafi, Koodinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), akibat kontrol yang lemah. Akhirnya, cost recovery selalu naik dari tahun ke tahun.

Anehnya, cost recovery selalu naik, tapi lifting (produksi) minyak nasional tidak ikut naik. Logikanya, kalau cost recovery naik, seharusnya lifting minyak mengikuti. Kenyataannya, lifting minyak yang ditaruh di APBN dari tahun ke tahun tak pernah mencapai target.

Tingginya cost recovery di Indonesia membuat harga gas di hulu saja sudah mahal, sehingga membebani industri pengguna. Akibatnya, industri di Indonesia berkurang daya saingnya

12

foto: dok. review

Lapangan minyak dan gas: Oknum yang dekat dengan penentu kebijakan bisa dimenangkan.

dan susah tumbuh, sehingga struktur ekonomi RI rapuh karena lebih banyak mengandalkan komoditas yang nilai tambahnya kurang dan rentan terpapar krisis global.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sudah menugaskan Arcandra untuk memangkas biaya cost recovery. Pemangkasan tersebut, menurut Luhut, penting dilakukan. Pasalnya, besarnya biaya yang harus dikembalikan pemerintah atas setiap tetes minyak yang diproduksi KKKS berimbas pada mahalnya investasi di sektor hulu migas.

“Tahun depan kami hanya izinkan alokasi US$8 miliar untuk cost recovery. Pokoknya target akhir tahun harus sudah dipangkas, itu tugas Pak Arcandra sekarang,” katanya.

BANYAK BOLONG Selain cost recovery, bolong lainnya yang bisa digarong para bandit adalah pemilihan pemenang dalam lelang lapangan migas. “Ini sangat rawan KKN,” kata Direktur Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara kepada Review Weekly beberapa waktu lalu.

Menurut Marwan, dalam tender lapangan migas, oknum yang dekat dengan penentu kebijakan bisa saja dimenangkan.

“Karena tidak punya infrastruktur dan finansial, lapangan migas itu dilemparkan ke perusahaan lain. Ujung-ujungnya, dia bertindak sebagai calo saja,” katanya.

Celah lainnya adalah masalah perpanjangan kontrak. Kata Marwan, saat sebuah perusahaan akan habis masa kontraknya, dia akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan perpanjangan.

Begitulah, banyak bolong yang bisa digarong para bandit di sektor migas. Belum lagi masalah penunjukkan kontraktor dan perizinan, atau siapa yang harus mengontrol minyak yang disedot. Makanya, KKKS yang sudah lama beroperasi begitu betah kerja di Indonesia.

Yang tak kalah pentingnya adalah revisi UU Mineral dan Batubara (Minerba). Banyak kalangan meminta agar pemerintah tetap konsisten menegakkan aturan terkait program hilirisasi. Selain agar negeri ini mendapatkan nilai tambah besar dari sektor mineral, konsistensi diperlukan untuk memberikan jaminan hukum bagi investor smelter.

Berdasarkan UU Minerba dan peraturan turunannya yang ditetapkan pemerintah, sepanjang 2012-2017, sudah dibangun 27 smelter dengan total investasi US$ 12 miliar. Keberlangsungan investasi yang diwajibkan pemerintah itu wajib dilindungi (lihat: Mempertanyakan Revisi UU Minerba).

Isu strategis lain yang dihadapi Jonan dan Arcandra adalah masalah kontrak PT Freeport Indonesia. Hari Selasa pekan lalu, Jonan menggelar rapat dengan beberapa anak buahnya, di antaranya Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot Ariyono.

Bambang menerangkan, dalam pertemuan, Jonan banyak menyoroti mengenai perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia (lihat: Menunggu Keberanian Jonan-Arcandra).

Inilah sederet masalah yang menjadi pekerjaan rumah Jonan-Arcandra. Apakah tidak takut menghadapi kelompok kepentingan? Hanya mereka yang bisa menjawabnya. n

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

foto: riset

Pabrik smelter: Pemerintah wajib melindungi investor.

Mempertanyakan Revisi UU Minerba Ibarat tarian telanjang, para pemimpin negeri ini begitu tak malu mempertontonkan wajahnya di depan rakyat. Kemarin bicara A, hari ini B, besok sudah berubah menjadi C. Makanya, jangan salahkan rakyat kalau di pikiran mereka sudah terbentuk: ganti pimpinan, ganti pula kebijakan.

Perumpamaan di atas barangkali cocok disematkan pada kebijakan pemerintah dalam pembangunan pabrik smelter, yakni tempat pengolahan bahan mentah hasil tambang (bauksit, pasir besi, emas, dan tembaga).

Masalahnya adalah soal niatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan mengizinkan kembali perusahaan tambang mengekspor produk mentah ke luar negeri.

Pertengahan Februari lalu, Menteri ESDM (saat itu) Sudirman Said sudah memberi sinyal bahwa pemerintah akan mengajukan revisi Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dia mendorong agar relaksasi mineral mentah dicantumkan dalam revisi UU tersebut.

Sudirman punya beberapa alasan relaksasi mineral mentah dicantumkan. Pertama, banyak pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tidak mampu menyelesaikan pembangunan seperti diamanatkan dalam UU Minerba. Kedua, terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang membuat kewenangan pemerintah kabupaten/kota bergeser ke gubernur/provinsi.

Awalnya, pemerintah ingin mengambil alih revisi UU Minerba agar pembahasannya cepat selesai. Namun pemerintah akhirnya memutuskan revisi UU tersebut tetap menjadi inisiatif DPR. “Kita pemerintah akan segera melakukan pertemuan dan membahasnya,� kata Bambang Gatot, Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Menurut Bambang, RUU Minerba ditargetkan selesai tahun ini, terutama untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha pertambangan.

Dalam RUU Minerba itu akan memuat perpanjangan relaksasi izin eskpor mineral hasil pengolahan ekspor konsentrat. Namun relaksasi itu diberikan kepada pelaku pertambangan yang serius membangun smelter.

Seperti diketahui, dalam UU Minerba N0. 4 Tahun 2009 diterapkan larangan pelaku usaha pertambangan melakukan ekspor bahan tambang mentah (konsentrat) sebelum mereka membangun pabrik pengolahan mineral (smelter). Namun aturan tersebut tak bisa berjalan.

Akhirnya pemerintah mengeluarkan keringanan, dengan membuka keran ekspor bahan mineral dengan syarat ada progres pembangunan smelter, atau dengan syarat menyetorkan sejumlah jaminan dana untuk pembangunan smelter, melalui Peraturan Menteri ESDM No 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan pemberian rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

Beleid yang dibuat pada masa Menteri ESDM, Sudirman Said tersebut membuat perpanjangan izin ekspor konsentrat masih dapat dilakukan meskipun belum ada progres kemajuan smelter.

Memang, sejak UU Minerba diberlakukan, banyak perusahaan tambang—terutama asing—enggan membangun smelter. Alasannya macam-macam, dari mulai investasinya cukup besar sampai aturan tersebut tidak termuat dalam kontrak karya (KK).

Memang, UU tersebut bisa membuat produksi mereka anjlok hingga 40%. Hanya saja, selama ini, perusahaan-perusahaan tambang multinasional itu telah menikmati gurihnya bahan mentah tambang Indonesia. Bahan mentah itu diekspor ke negara asalnya dan sejumlah negara lain. Di negara induknya, bahan mentah ini kemudian dibuat barang jadi, lantas diekspor ke Indonesia dengan harga yang sangat tinggi.

Betul, larangan ekspor mineral mentah per 12 Januari 2014 itu akan membuat negara kehilangan pemasukan sekitar US$ 11 miliar. Artinya, pelarangan ekspor ini juga akan menyumbang defisit penerimaan negara. Namun di tahun-tahun mendatang Indonesia akan memperoleh pendapatan yang sangat wah.

Kini, UU Minerba akan direvisi, yang salah satunya membolehkan kembali perusahaan tambang mengekspor konsentrat. Ada apa di balik semua ini? Jonan dan Arcandra tentu punya cara menyelesaikannya. n

13

Para Calo Kuasai Distribusi Gas Para calo menjual alokasi gas yang didapatnya ke trader lain sampai bertingkattingkat, baru ke PGN atau Pertagas.

S

TEKS Badrul

alah satu isu strategis yang krusial untuk segera diselesaikan oleh duet Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar adalah menurunkan harga gas industri dalam waktu dekat ini.

Maklum, untuk mengatasi soal yang satu ini Presiden Jokowi awal Oktober lalu sampai harus mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresiden. Sebagai negara yang memiliki cadangan gas bumi yang cukup melimpah, kata Presiden, tidak seharusnya harga gas Indonesia begitu mahal. “Harga gas bumi di Indonesia sangat tinggi dibandingkan negara lain, terutama di ASEAN. Ini perlu menjadi pekerjaan rumah kita bersama,� kata Jokowi.

Harga gas yang tinggi memang telah memukul banyak industri,

seperti keramik, pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, sarung tangan karet, termasuk industri tekstil dan produk tekstil serta alas kaki.

Saat ini, harga gas industri di Indonesia rata-rata sebesar US$ 9-US$ 10 per million metric british thermal unit (mmbtu). Coba bandingkan dengan Singapura yang hanya sekitar US$ 4-US$ 5 per mmbtu, Malaysia US$ 4,47 per mmbtu, Filipina US$ 5,43 per mmbtu, dan Vietnam sekitar US$ 7,5 per mmbtu.

Dengan harga gas yang begitu mahal, sudah pasti industri manufaktur nasional tak mampu bersaing dengan industri sejenis dari negara-negara tetangga.

Kalau mau ditelisik, ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab harga gas di Indonesia begitu mahal. Salah satunya adalah Permen Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa.

Permen inilah yang dinilai banyak pihak telah melahirkan badan usaha niaga atau trader. Para trader yang hanya bermodalkan kertas tanpa ada kewajiban untuk membangun infrastruktur telah memanfaatkan jalur pipa yang sudah ada dengan hanya membayar toll fee kepada pemilik pipa.

Banyak kalangan menilai, gara-gara ini infrastruktur pipani-

Jaringan pipa gas: Distribusi gas dikuasai para trader yang bertindak sebagai calo.

14

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

sasi cenderung stagnan. Distribusi gas dari hulu atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sering tidak langsung dijual ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN) atau PT Pertamina Gas (Pertagas), tapi ke trader yang berperan sebagai calo. Trader ini tidak punya pipa, mereka menjual alokasi gas yang didapatnya ke trader lain sampai bertingkat-tingkat, baru ke PGN atau Pertagas. Gas yang mengalir dari hulu melalui pipa transmisi milik PGN atau Pertagas dikenakan biaya toll fee. Akibatnya, harga gas menjadi tinggi begitu sampai di industri.

foto: dok. review

DIKUASAI ASING Asal tahu saja, hingga kini sektor hulu gas masih dikuasai perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan asing diperkirakan menguasai sekitar 80% total produksi dari 13 produsen gas terbesar di Indonesia sebanyak 5.230,84 juta kaki kubik per hari (mmscfd).

Produsen terbesar gas di Tanah Air adalah Total E&P Indonesie di Blok Mahakam dengan produksi sebanyak 1.226,74 mmscfd, diikuti ConocoPhilips (Grissik) Ltd di Blok Koridor 857,72 mmscfd, dan PT Pertamina EP Indonesia 818,95 mmscfd.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, dari total produksi gas tahun lalu yang sekitar 6.907 mmscfd, volume gas yang sudah terikat kontrak ekspor sebanyak 2.786 mmscfd atau 40%. Tahun 2016 ini, produksi nasional diperkirakan naik menjadi 7.218,5 mmscfd.

Di sisi lain, Pertagas dan PGN juga mencatat pertumbuhan yang baik. Tahun lalu, misalnya, Pertagas mampu meraih laba bersih sebesar US$ 151,1 juta. Pencetakan laba sebesar ini membuat Perta-

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

gas menjadi anak perusahaan yang memberikan laba terbesar kedua ke Pertamina.

Saat ini, Pertagas tengah menyelesaikan beberapa proyek besar pemasangan pipa transmisi yang tersebar di empat ruas, yakni ruas Belawan-Kawasan Industri Medan (KIM)-Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sumatera Utara, Muara Karang (DKI Jakarta)Muara Tawar (Bekasi), Porong (Sidoarjo)-Grati (Pasuruan) serta Gresik-Semarang. “Jika rampung seluruhnya, maka akan ada penambahan pipa transmisi open access sekitar 500 km,� ujar Hendra Jaya, Presiden Direktur Pertagas seperti dikutip dalam keterangan tertulis, beberapa waktu lalu.

Kinerja PGN pun demikian. Di tengah penurunan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang berfluktuasi, PGN masih mampu membukukan pendapatan bersih sebesar US$ 1,44 miliar sepanjang semester I-2016, atau naik US$ 23 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 1,42 miliar.

Peningkatan pendapatan emiten berkode PGAS tersebut terutama diperoleh dari hasil kontribusi beroperasinya pipa transmisi gas bumi Kalija I, yang dioperasikan PT Kalimantan Jawa Gas. Selama periode Januari-Juni 2016, PGN menyalurkan gas bumi sebesar 1.613 mmscfd, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1.554 mmscfd.

PGN juga terlihat semakin agresif membangun infrastruktur gas bumi untuk meningkatkan pemanfaatan produksi gas nasional. Pada semester I-2016, infrastruktur pipa gas PGN bertambah sepanjang lebih dari 186 km dan saat ini mencapai lebih dari 7.212 km atau setara dengan 76% pipa gas bumi hilir nasional.

Sejumlah proyek yang telah diselesaikan PGN adalah proyek pipa gas Kalisogo-Waru, Jawa Timur sepanjang 30 km. Kemudian proyek di ruas Jetis-Ploso di wilayah Mojokerto sampai Jombang sepanjang 27 km. Juga proyek ruas Kejayan-Purwosari di Pasuruan sepanjang 15 km.

Selain di Jawa Timur, PGN juga menyelesaikan proyek infrastruktur pipa gas bumi sepanjang 18,3 km di Batam. Proyek pipa gas yang berada di kawasan bisnis Batam ini akan menyalurkan gas bumi ke wilayah Nagoya, Lubuk Baja, dan Jodoh di Batam.

Nah, dari berbagai proyek infrastruktur yang dibangun Pertagas dan PGN diharapkan harga gas bagi industri nasional bisa turun.

Sebenarnya, pada 10 Mei 2016 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Kemudian 22 Juni 2016 dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu.

Dua aturan tersebut merupakan landasan hukum bagi menteri ESDM untuk menetapkan harga gas bumi. Kedua beleid itu juga menyebutkan, jika harga gas bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna gas bumi dan harga gas bumi lebih tinggi dari US$ 6 per million metric british thermal unit (mmbtu), maka menteri dapat menetapkan harga gas bumi tertentu. Penetapan harga gas bumi tertentu terutama bagi pengguna gas bumi yang bergerak di bidang industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Anehnya, ya itu tadi, harga gas masih tetap saja nangkring di atas US$ 6 per mmbtu. Dan, ini pekerjaan Jonan dan Arcandra untuk menyelesaikannya. n

15

foto: media.bareksa.com

Area penambangan Freeport di Mimika, Papua: Hampir tidak ada pengawasan pemerintah.

Menunggu Keberanian Jonan-Acandra Apakah duet Jonan-Arcandra berani mendepak Freeport ke luar dari Indonesia setelah kontrak berakhir tahun 2021?

TEKS Badrul

N

iat bangsa Indonesia untuk mengelola tembaga, emas, dan perak di areal pertambangan Erstberg dan Grasberg, Mimika, Papua, yang selama ini dikuasai PT Freeport Indonesia, tampaknya akan menjadi pertaruhan Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar sebagai Menteri dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru.

Seperti diketahui, kontrak Freeport di Indonesia akan ber-

16

akhir pada tahun 2021. Berdasarkan ketentuan yang ada, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini baru boleh mengajukan perpanjangan kontrak dua tahun sebelum 2021, atau tahun 2019, bertepatan berakhirnya pemerintahan Jokowi-JK. Freeport sudah beroperasi di Indonesia sejak 1967 dengan penandatangan kontrak karya (KK) Generasi I pada 7 April 1967. Ketika KK II dibuat, 6 tahun sebelum KK I berakhir (1991), bargaining Indonesia sangat lemah. Hampir tidak ada pengawasan pemerintah terhadap produksi tambang ini, karena hanya 29% yang diolah di dalam negeri, sementara 71% langsung dibawa ke luar negeri, diluar pengawasan pemerintah. Bahkan periode sebelumnya, 100% dibawa ke luar negeri, sehingga pemerintah benar-benar tidak mengetahui berapa banyak emas yang dihasilkan Freeport.

Pemerintah juga seakan-akan nggak ngeh kalau emas yang dihasilkan Freeport berasal dari pertambangan tembaga yang dikategorikan sebagai ‘by product’ atau sampingan belaka. Dan, itu terjadi selama 28 tahun sejak mereka menggali di tahun 1967.

Tentu saja, itu berpengaruh pada bagi hasil yang sudah timpang itu. Baru pada tahun 1995, Freeport mengakui emas sebagai galian

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

Dengan batas negosiasi yang hanya dua tahun sebelum kontrak berakhir, pemerintah bisa ‘memaksa’ beberapa hal strategis kepada Freeport. Misalnya, pembayaran royalti emas yang baru saja dinaikkan jadi 3,75%, nanti dinaikkan lagi menjadi 5%-10%.

Pemerintah tak perlu ragu mengenai besaran royalti ini. Sebab, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jelas-jelas mengamanatkan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Dengan waktu negosiasi yang mepet pula, pemerintah juga bisa memaksa Freeport dan perusahaan tambang asing lainnya harus ramah lingkungan, melakukan transfer teknologi, divestasi saham secara bertahap, dan lainnya. Perusahaan-perusahaan asing itu akan dihadapkan pada pilihan, ikut kemauan pemerintah atau kontrak berakhir, dan pergi?

Sesuai ketentuan yang ada, begitu kontrak tidak diperpanjang, semua perusahaan asing wajib menyerahkan semua asetnya yang ada di sini. Ibarat kata, mereka harus angkat kaki dengan cuma menjinjing koper, termasuk, tentu saja, Freeport Indonesia. “Dan, kalau ada kepentingan ekonomi politik dan bisnis orang kuat di balik renegosiasi kontrak, Jonan-Arcandra harus berani melawan,” ujar Ferdy Hasiman, peneliti Alpha Research Database Indonesia.

Kini, rakyat sedang menunggu keberanian duet Jonan-Arcandra. n foto: riset

utama tambang mereka. Bahkan, ladang yang digarap Freeport itu diperkirakan merupakan tambang emas terbesar di dunia. Nilai cadangannya, ditaksir mencapai lebih Rp 1.500 triliun.

Itulah kenapa, Freeport minta kontraknya di Papua diperpanjang. Tanggal 9 Juli dan 7 Oktober 2015, Freeport mengajukan perpanjangan kontrak. Bahkan, James R. Moffett, Chairman FreeportMcMoran, saat itu sempat menemui Presiden Jokowi pada 2 Juli 2015. Tapi menurut Pasal 112B Ayat (2) PP No 77/2014, permohonan perpanjangan kontrak baru hanya bisa diajukan tahun 2019.

Anehnya, tanggal 7 Oktober 2015 Menteri ESDM (saat itu) Sudirman Said mengirim surat kepada Freeport. Isinya antara lain berbunyi: Pemerintah Indonesia akan menyelesaikan penataan ulang regulasi bidang mineral dan batubara agar lebih sesuai dengan semangat investasi bidang sumber daya alam di Indonesia. PT Freeport Indonesia dapat segera mengajukan permohonan perpanjangan operasi pertambangan….

Intinya, saat itu, Sudirman Said ingin merevisi Pasal 112B Ayat (2) PP No 77/2014, terutama masa pengajuan permohonan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Perpanjangan dari 2 tahun menjadi 10 tahun sebelum berakhirnya kontrak karya. Menurut Sudirman, perubahan Pasal 112B Ayat (2) untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keuangan bagi pelaku usaha pertambangan, yang jangka waktu kontrak karyanya berakhir pada 2021.

Tapi, awal November 2015, pemerintah menunda revisi PP No 77/2014. Alasannya, saran dari Panitia Kerja (Panja) UU Minerba bahwa deregulasi aturan tambang harus menyeluruh. Alasan lainnya, kabarnya Presiden Jokowi marah soal masa pengajuan permohonan perpanjangan kontrak. “Undang-undangnya jelas.

Perpanjangan kontrak hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak karya habis, yaitu pada 2019,” kata Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Itu pun, Freeport harus memenuhi terlebih dulu lima syarat yang ditetapkan pemerintah. Pertama, Freeport harus terlibat aktif dalam pembangunan di Papua. Kedua, wajib menggunakan lebih banyak konten lokal dalam proses produksi. Ketiga, divestasi saham. Keempat, menaikkan setoran royalti kepada Pemerintah Indonesia. Kelima, wajib membangun smelter.

IKUT ATURAN ATAU ANGKAT KOPER? Hanya saja, renegosiasi kontrak yang digelar sejak tahun 2012 hingga kini belum menemukan titik temu, karena perusahaanperusahaan besar masih ngotot dengan kontrak-kontrak lama.

Dengan aturan main ini, Freeport jelas dibuat repot. Sebab, mereka harus menunggu empat tahun lagi baru bisa mengajukan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Perpanjangan. Padahal, masalah yang dihadapi induk usahanya di AS, Freeport McMoRan cukup serius, terutama masalah utangnya.

Makanya, bisa dipahami kalau sekarang Freeport ngotot minta perpanjangan. Sebab, apa lagi aset berharga yang dimiliki selain tambang tembaga, perak, dan emas di Grasberg, Papua yang begitu berlimpah?

Artinya bisa dibilang, saat ini Freeport dalam posisi kepepet. Perusahaan asal AS itu akan dihadapkan pada posisi ‘apa boleh buat’.

Pilihannya, mengikuti keinginan pemerintah atau hengkang.

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

17

Bisnis Akuisisi

Pertamina Geothermal Energy: Harga listrik bisa murah.

Nafsu PLN Akuisisi PGE Mengapa ada dorongan agar PLN mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy?

R

TEKS Lucky Benyamin Foto pge.pertamina.com, beritadaerah.co.id

encana PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha PT Pertamina, hingga kini masih menjadi tanda tanya besar: ada apa di balik rencana tersebut?

Adalah Asosiasi Panasbumi Indonesia (API), salah satu pihak yang mempersoalkan rencana akuisisi ini. “Saya tidak tahu, apakah ada kajian dari pemerintah (Kementerian BUMN) terlebih

18

dahulu soal rencana ini atau tidak. Saya tidak tahu persis sebetulnya apa yang jadi dasar dari rencana tersebut,” tutur Sanusi Satar, Wakil Ketua API, Senin pekan lalu.

Sebagai informasi, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengungkapkan, langkah akuisisi ini merupakan perintah dari Menteri BUMN Rini Soemarno.

Menurut Sofyan, saat ini kapasitas listrik terpasang dari Energi Baru Terbarukan (EBT) hanya sekitar 1.600 megawatt (MW). Padahal pemerintah tengah mengejar pengembangan listrik EBT dari panas bumi mencapai 7,2 gigawatt (GW) hingga 2025 mendatang.

Sanusi menegaskan bahwa investasi pengembangan panasbumi menjadi sumber tenaga listrik tak bisa dilakukan sembarangan. Perusahaan yang hendak mengembangkan panasbumi harus memiliki kemampuan teknis serta pengalaman panjang di bidang panas bumi. Sementara selama ini PLN lebih banyak menggunakan batu bara sebagai sumber tenaga listrik.

“Simpelnya, sih, begini, lebih baik masing-masing mengurus domainnya sebagus mungkin,” kata Sanusi.

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

Bisnis Akuisisi Sebelumnya, Sofyan Basir mengatakan, akuisisi PLN terhadap PGE bakal berdampak pada penghitungan harga listrik ke masyarakat. Akuisisi ini akan membuat harga listrik ke masyarakat menjadi lebih murah. Alasannya, karena ada efisiensi. Selama ini yang menggali dan membor sumber energi panas bumi itu adalah Pertamina. Dan, PLN membeli hasil uap dari Pertamina.

Dalam proses itu, Pertamina pasti akan mencari laba dari penjualan energi. Begitu juga PLN. Nantinya jika PGE jadi diakuisisi PLN, tidak ada skema seperti itu. “Kalau sama-sama (PLN dan Pertamina) tidak terjadi skema rente tadi itu.

Karena margin-nya dengan PLN lebih rendah. Kan kami yang punya,” kata Sofyan, Diakui Sofyan, ide untuk mengakuisisi PGE berasal dari Menteri BUMN Rini Soemarno. Awal pembahasan akuisisi itu terjadi beberapa bulan lalu. Dalam pembahasan tersebut, selain Rini Soemarno dan Sofyan, hadir juga Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Direktur Utama PGE Irfan Zainuddin.

Rini mempunyai target proses akuisisi selesai tahun ini.

Alasan Rini meminta PLN mencaplok PGE semata untuk merealisasikan program pemerintah untuk mengembangkan energi panas bumi dalam bauran energi nasional. Pemerintah menargetkan hingga 2025 penggunaan panas bumi bisa mencapai 7.000 megawatt (MW). Dalam 70 tahun terakhir penggunaan panas bumi hanya 1.600 MW. Jika PLN dan Pertamina bersatu memiliki PGE akan membuat kemampuan PGE melakukan eksplorasi jauh lebih besar.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi

(PLTP) tidak masuk opsi lantaran kebutuhan PLN mendesak.

Akuisisi bisa memotong lamanya pembangunan pembangkit.

Nantinya, PLN hanya mengambil 50%, sedangkan 50% lainnya tetap menjadi milik Pertamina sehingga PGE menjadi anak usaha gabungan antara PLN dan Pertamina. Bersamaan dengan proses akuisisi PGE, PLN menyiapkan perusahaan geotermal sendiri. Jadi, nanti saham PGE yang diambil PLN ditempatkan di bawah anak perusahaan PLN. Pertimbangan PLN mengakuisisi PGE, menurut Sofyan, agar sektor energi dalam negeri khususnya dalam bidang kelistrikan energi baru dan terbarukan semakin berkembang.

“Ini sinergi antar-BUMN, untuk memperkuat ketahanan energi,” tandasnya.

Dari mana dana yang akan diperoleh PLN untuk mengakuisi PGE? Kata Sofyan, PLN sedang mencari pendanaan untuk melancarkan akuisisi tersebut. “Ada obligasi dan pinjaman. Kan kami punya kesempatan cari pinjaman masih besar,” kata dia.

Terkait dengan besaran anggaran yang akan dikeluarkan dalam akuisisi tersebut, Sofyan mengakui pihak PLN sudah memperhitungkannya. Hanya saja, belum bisa menyebutkan angkanya.

Dirut Pertamina Dwi Soetjipto mengakui, Pertamina terbuka untuk berbagi porsi kepemilikan saham PGE dengan PLN. Saat ini, sudah ada pembicaraan awal dan sedang dilakukan uji tuntas (due diligence) untuk memastikan akuisisi sebagai proses bisnis yang tepat. Pertamina tidak mempermasalahkan lepasnya sebagian saham PGE asal perusahaan bisa berkembang.

“Saat ini PGE baru punya 450 MW. Dalam tiga sampai empat tahun lagi ditargetkan bisa lebih dari 1.000 MW,” ujar Dwi. n

PGE yang Menawan S

aat ini kondisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) sudah bagus dan progresif di bawah naungan Pertamina. Hal ini didukung dengan semua stakeholder milik Pertamina yang sudah cukup membantu dalam pengembangan bisnis PGE yang fokus dalam eksporasi serta eksploitasi geothermal energi.

Berdasarkan Laporan Keuagan Pertamina per Desember 2015 yang lalu, nilai aset PGE sebesar US$ 1,58 miliar.

Penjualan PGE mencapai US$ 530 juta dengan laba US$ 85,10 juta. PGE sudah mengerjakan tujuh proyek berbeda secara simultan dengan nilai investasi US$ 2,5 miliar.

Pertamina juga sudah berkomitmen sampai tahun 2030 untuk menyiapkan dana senilai sekitar US$ 15,9 miliar bagi pengembangan bisnis panas bumi di Tanah Air. Hingga 2016, PGE berencana menambah kapasitas menjadi 607 MW. Saat ini produksi energi panas bumi yang dihasilkan PGE baru mencapai 450 MW dibandingkan potensi nasio-

nal yang mencapai 28.000 MW. Pertamina pun menargetkan produksi energi panas bumi PGE dapat ditingkatkan menjadi lebih dari 1.000 MW pada tiga sampai empat tahun mendatang sehingga masih banyak sisa potensi yang dapat dieksplorasi.

Saat ini, GE telah mengelola empat

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

area panas bumi dan sekitar 10 area pengembangan. Keempat area yang dikelola yakni Kamojang yang menghasilkan 235 megawatt (MW), Area Lahendong dengan kapasitas 80 MW, Area Sibayak sebesar 12 MW, dan Area Ulubelu dengan total kapasitas 110 MW. n

19

Bisnis Persaingan

Ganasnya Pasar Mobil Indonesia Penutupan operasional Ford semakin menunjukkan pasar mobil Indonesia memang ganas.

TEKS Lucky Benyamin Foto erbhayu

S

atu per satu perwakilan perusahaan otomotif global di Indonesia melempar handuk. Setelah Ford Motor pada Juni 2016, dua pekan lalu giliran PT Mazda Motor Indonesia menyatakan ke luar dari Indonesia.

Seperti halnya Ford, Mazda menunjuk PT Eurkars Motor Indonesia untuk meneruskan Mazda Motor di Indonesia.

Tidak disebutkan dengan jelas alasan

di balik hengkangnya perusahaan otomotif asal Jepang itu dari Tanah Air. Namun, spekulasi yang berkembang, hengkangnya Mazda karena tidak mampu bersaing dengan jawara otomotif Indonesia.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sepanjang Januari-September 2016, penjualan mobil Mazda di Indonesia sebanyak 5.564 unit, turun 33,34% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu

yang mencapai 6.847 unit.

Pangsa pasar Mazda di Indonesia memang terbilang kecil. Data Gaikindo sejak 2011 menunjukkan, pangsa pasar Mazda berada di kisaran 1% dari total penjualan mobil nasional.

Tahun 2011, dari total 894.180 unit mobil yang terjual, pangsa pasar Mazda hanya 1% atau 8.933 unit. Tahun 2012, pangsa pasar Mazda sedikit meningkat menjadi 1,11% atau 12.931 unit dari total penjualan mobil 1.116.224 unit.

Setelah naik pada 2012, tahun 2013 hingga 2016, pangsa pasar Mazda dalam jagat otomotif Indonesia terus tergerus seiring dengan angka penjualan yang anjlok. Tahun 2013 penjualan turun menjadi 11.239 unit atau hanya 0,91%

Kereta super cepat shinkansen di Jepang: Kualitas tinggi.

20

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

Bisnis Persaingan dari total penjualan mobil di Indonesia yaitu 1.229.904 unit.

Tahun 2014, angka penjualan Mazda makin terpuruk menjadi hanya 9.230 unit atau 0,76% dari total penjualan mobil di Indonesia yang mencapai 1.229.902 unit.

Demikian juga tahun 2015 penjualan Mazda turun menjadi 8.895 unit atau 0,88% dari total penjualan mobil di Indonesia yang mencapai 1.013.291 unit.

HARUS PUNYA PABRIK Simon Littlewood, analis Asia Now kepada BBC, beberapa waktu lalu, menyatakan, pasar otomotif Indonesia memang potensial asalkan memiliki perakitan sendiri di Indonesia.

Hal sama disampaikan Sekjen Kementerian Perindustrian Syarif Hidayat. Menurut dia, perusahaan otomotif yang tak memiliki pabrik bakal kesulitan berkompetisi di Indonesia.

Karena tak punya pabrik, keluarnya Ford dan Mazda tidak mengganggu iklim

industri. Beda dengan General Motors Indonesia yang menutup pabriknya di Indonesia tahun 2015. Penutupan itu sempat mengganggu industri.

Jika ingin menikmati pasar Indonesia, perusahaan otomotif harus memiliki basis produksi seperti Toyota, Daihatsu, Honda dan Datsun. Selain pabrik, mereka yang menikmati pasar adalah yang memiliki jaringan pemasok komponen, pemasaran dan pembiayaan lewat afiliasi.

Subronto Laras, Presiden Komisaris PT Indomobil Sukses International Tbk menilai, keluarnya Mazda dari Indonesia bukan karena buruknya iklim bisnis di Indonesia. Dia menilainya akibat tingginya bea masuk mobil impor.

Meski menyayangkan Mazda keluar dari Indonesia, Rizwan Alamsyah, Ketua IV Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) tak bisa berbuat apa-apa.

“Itu kewenangan Mazda,” kata Rizwan.

CHINA MASUK Kalau Mazda dan Ford hengkang dari Indonesia, lain halnya dengan pabrikan asal China. Merek-merek mobil Negeri Tirai Bambu ini malah menyerbu Indonesia. PT Sokonindo Automobilem, perusahaan patungan Dongfeng Motor Group and Chongqing Sokon Motor Group dengan General Motors ini sebentar lagi bakal meramaikan pasar di segmen low MPV yang selama ini dikuasai pabrikan asal Jepang.

Perusahaan ini akan memproduksi mobil merek Sokon di pabriknya Jalan Raya Industri Modern, Cikande, Serang, Banten. Dari pabrik ini, akan diproduksi

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

50.000 unit pada tahap awal.

Di China, produksi Sokon sudah mencapai 400.000 unit per tahun dengan merek Sokon GSF. Untuk pasar Indonesia, merek yang akan digunakan adalah Sokon GSF Rajawali dan Sokon GSF Luwi. Mobil ini akan diproduksi dua jenis, yaitu diesel dengan kapasitas 1.300 cc dan bensin 1.500 cc.

Itu baru Sokon. Belum lagi merek Wuling, kendaraan serbaguna atau multipurpose vehicle (MPV) dan Low Cost Green Car (LCGC) yang akan diproduksi PT SGMW Motors Indonesia, perusahaan patungan SAIC Motor Corporation Ltd, Maxus, Beiqi Foton Motor Co Ltd dengan General Motors.

Presiden Direktur SGMW, Xu Feiyun mengakui, tak mudah untuk menerobos pasar Indonesia yang sudah dikuasai produk otomotif dari Jepang. Namun dia yakin, bisa menarik minat dari konsumen Indonesia. “Kami mengerti bahwa market di Indonesia 91% lebih mengenal merek Jepang. Tapi industri otomotif China telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun,” katanya.

Sebelumnya, mobil asal China seperti Cheery, Foton, Great Wall, dan Gelly sudah lebih dulu bermain di Indonesia.

Keberhasilan merek-merek itu rupanya menarik produsen lain untuk turut meramaikan industri otomotif di Indonesia.

Pertanyaannya sekarang, sampai seberapa lama merek-merek ini mampu bersaing dengan merek mobil Jepang?

Jangan-jangan mereka malah mengikuti langkah Ford. n

21

Bisnis Ekonomi digital

Ambisi Telkom Garap Digital Pada 2025 Indonesia diramalkan bakal menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Telkom memanfaatkan peluang ini.

TEKS Lucky Benyamin Foto riset

P

T Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tampaknya tak ingin terlambat memanfaatkan peluang. BUMN telekomunikasi ini bakal serius menggarap ekonomi digital. Caranya, lewat kerja sama dengan perusahaan lokal dan internasional.

Itulah sebabnya, pertengahan Oktober lalu, Telkom menggelar ‘Telkom Group Digi Summit 2016’. ‘Telkom Group Digi Summit’ dihadiri pimpinan Telkom dan anak perusahaan Telkom yang terkait dengan bisnis digital, yakni Telkomsel, Finnet, Metranet, Metra Digital Investama (MDI), Melon, Metra Plasa serta sejumlah mitra.

Mitra yang digandeng pada Telkom Group Digi Summit kali ini antara lain,

22

Labolla, i811, Solusi 247, Infosys, Data Science Indonesia, Kofera, Wipro, ArcGIS, Acxim, Walden lobal Service, Shazam, Radiumone, Geniee, Adskom dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).

Para mitra mendukung bisnis digital Telkom yang difokuskan pada tujuh pilar industri, yakni musik, video, gaming, travel and tourism, e-commerce, digital advertising dan financial technology.

Bisnis tersebut akan didukung oleh kapabilitas “meditation” yang dimiliki Telkom Group, seperti Big Data Analytic dan payment.

Beberapa layanan sudah diaplikasikan anak usahanya, seperti Melon dan Telkomsel Langit musik, Metranet untuk bisnis digital advertising (U-Ad)

serta Direct Carrier Billing (U-Point) dan Metra Plasa dengan e-commerce melalui Blanja.com.

Untuk memastikan inovasi dan bisnis digital berhasil, Telkom membentuk unit Media and Digital Business yang fokus membangun layanan dan kapabilitas bisnis digital.

Unit ini telah menggandeng 15 mitra yang mendukung Telkom menjalankan bisnis di industri digital, setelah sebelumnya Telkom juga telah bekerjasama dengan Iflix, Catchplay dan Viu sebagai mitra untuk konten video.

“Transformasi Telkom Group mendukung arahan Presiden RI Joko Widodo yang mencanangkan ekonomi digital Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Transformasi ini mewujudkan visi Telkom sebagai The King of Digital in The Region,” kata CEO Telkom, Alex J. Sinaga.

Memang, pada 2025 nanti Indonesia diramalkan bakal menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Ini bukan ramalan asal ngomong. Ini

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

Bisnis Ekonomi digital

ramalan berdasarkan hasil riset yang dilakukan Google bersama Temasek Holdings yang dirilis baru-baru ini dengan tema “e-conomy SEA: Unlocking the $200 billion opportunity in Southeast Asia”.

Ada enam negara Asi Tenggara yang diriset, tapi yang menjadi perhatian hanya Indonesia. Maklum, pertumbuhan pengguna internet di Indonesia mencapai 19% per tahun. Kalau di tahun 2015 jumlahnya 92 juta orang, sebelum 2020 akan membesar menjadi 215 juta pengguna.

Dalam riset ini disebutkan, pasar online Indonesia diprediksi akan meledak dalam 10 tahun, mencapai US$ 81 miliar sebelum 2025. Dari total tersebut, e-commerce menyumbang peranan sebesar 57% atau US$ 46 miliar.

“Semua aktivitas ini menunjukkan Indonesia siap menjadi destinasi tertinggi di wilayah ini bagi venture capital yang mencari perkembangan di ekonomi digital baru,” ujar Tony Keusgen, Managing Director dari Google Indonesia.

Didorong oleh populasi kelas menengah yang besar serta peningkatan akses ke internet, peluang e-commerce Indonesia diperkirakan mencapai 52% dari peluang e-commerce di wilayah Asia Tenggara menjelang 2025. Diperkirakan saban tahun tumbuh 39% atau dari US$ 1,7 miliar di tahun 2015 menjadi US$ 46

miliar di tahun 2025.

Untuk industri travel online, Indonesia akan menjadi pasar terbesar untuk hotel dan penerbangan di Asia Tenggara.

“Diperkirakan berkembang menjadi 17% per tahun dari US$ 5 miliar di 2015 menjadi US$ 24,5 miliar di 2025,” kata Tony.

Untuk industri jasa transportasi online, riset tersebut menyatakan, melihat jumlah populasi penduduk Indonesia diperkirakan hal itu akan menjadi pasar terbesar. Diperkirakan tumbuh 22% per tahun dari US$ 800 juta di 2015 menjadi US$ 5,6 miliar di 2025.

Dalam riset ini juga dipaparkan Indonesia menjadi negara paling aktif setelah Singapura untuk kegiatan ventura capital. Riset ini juga menyoroti Indonesia merupakan tempat yang menarik memulai startup.

Indonesia sudah menjadi tuan rumah terbesar dengan 2.033 startup, lebih besar dari Singapura yang berjumlah 1.850 dari 7.000 startup di Asia Tenggara.

Menariknya, pemerintah ingin menempatkan Indonesia sebagai ‘negara ekonomi digital’ terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Selain adanya E-commerce Roadmap, pemerintah menargetkan dapat menciptakan 1.000 technopreneurs baru pada 2020 dengan valuasi bisnis US$ 10 miliar.

ASPEK HUKUM Peta jalan e-commerce merupakan serangkaian lebih dari 30 inisiatif untuk mendorong berkembangnya e-commerce dan digital business di Indonesia.

Inisiatif-inisiatif itu menyangkut tujuh isu pokok, yakni Logistik, Infrastruktur Komunikasi, Keamanan Siber, Pa-

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

jak, Perlindungan Konsumen, Pendanaan dan Investasi serta Pendidikan dan SDM. Untuk itulah, pemerintah mengajak Jack Ma—pendiri dan pemilik Alibaba Group—duduk di Dewan Penasihat Roadmap E-Commerce Indonesia, yang kini sedang digodok.

Yang menjadi masalah adalah, bagaimana pengaturan hukum ekonomi digital? Apakah sudah ada payung hukum yang dapat menjadi basis bagi ekonomi digital di Indonesia? Betul, pelaku ekonomi digital bisa menjalankan aktivitas bisnisnya melalui UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta UU Lembaga Pembiayaan.

Begitu pula halnya dari sisi teknologi, terdapat UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, ada juga UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dan UU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Dilihat dari UU yang menyertainya, payung hukum untuk memfasilitasi pelaku usaha secara umum memang sudah cukup baik. Tapi, apakah itu sudah cukup? Bagaimana dengan hak kekayaan intelektual? Perlindungan konsumen? Anti monopoli serta pencucian uang? Bagaimana dengan aspek perpajakan dan soal privasi data? Apakah perlu membuat payung hukum baru berupa RUU Ekonomi Digital?

Itulah sederet pertanyaan yang haris dijawab dan diantisipasi? n

23

Setelah memimpin selama 70 tahun, Raja Bhumibol Adulyadej wafat. Lantas bagaimana nasib Thailand setelah tiadanya sang pemersatu?

TEKS Nikita Jagad Foto riset

24

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

W

afatnya Raja Bhumibol Adulyadej menimbulkan tanda tanya atas nasib ekonomi Thailand. Negara yang menjadi tempat wisata turis asing ini, kerap dihantui perlambatan pertumbuhan akibat ketidakstabilan politik dan aksi kekerasan. Dan, posisi raja di sini sangat penting sebagai figur pemersatu Thailand.

Betul, sang penerus sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari. Raja Bhumibol telah menunjuk Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn, 64, menjadi ahli waris takhta Kerajaan Thailand.

“Berdasarkan Undang-Undang Suksesi Kerajaan, dia (Vajiralongkorn) memang berhak mendapatkan takhta,” ungkap penulis buku berjudul “Working Towards the Monarchy: The Politics of Space in Downtown Bangkok”.

Kemudian, pakar Kerajaan Thailand Kevin Hewison mengungkapkan bahwa Vajiralongkorn akan mendapatkan dukungan penuh dari PM Prayuth Chan-ocha. “Junta militer sangat jelas mendukung putra mahkota,” ungkap Hewison.

Dengan dukungan pemerintahan junta, menurut Tyrell Haberkorn, pakar politik dari Universitas Nasional Australia, ketidakpastian politik akan menciptakan represi yang kuat.

Sayangnya, Vajiralongkorn bukan figur yang dihargai dan dihormati publik seperti ayahnya.

Kendati, ia ditunjuk sebagai putra mahkota sejak 28 Desember 1972.

Makanya, gejala-gejala pembangkangan tehadap kekuasaan sudah tampak. “Mereka yang kritis dan menentang kerajaan akan terus ditekan,” kata Haberkorn.

Soalnya, Raja Thailand memiliki peranan penting bagi stabilitas politik dan ekonomi di Negeri Gajah Putih tersebut. Walaupun, secara resmi, takhta berada di luar politik dan pemerintahan.

Prayuth juga akan mendorong pemilu yang akan digelar akhir tahun depan. Apalagi pada Agustus lalu, dia telah mendapatkan dukungan dari rakyat dalam referendum konstitusi.

Dalam praktiknya, Raja Thailand memiliki kekuatan tertinggi di militer, politik, dan bisnis.

Raja Bhumibol Adulyadej

Kematian Raja Bhumibol menyebabkan Thailand berduka. Itu juga bisa menimbulkan ketidakpastian politik.

Simbiosis militer dengan takhta Thailand telah terjadi selama Thailand modern, termasuk 12 kudeta.

Tugas utama para jenderal adalah melindungi kerajaan, bukan rakyat Thailand. Segala tindakan politik juga harus mendapatkan restu dari kerajaan, termasuk kudeta pada Mei 2014 lalu. Prayuth mengatakan, Thailand akan menggelar periode duka selama setahun. “Seluruh fasilitas hiburan di Thailand harus dikurangi intensitasnya selama 30 hari,” katanya.

EKSPEKTASI NEGATIF Masa berkabung itu memang telah diprediksi. Pasalnya, ibunda Raja Bhumibol juga tidak dikremasi selama de-

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

25

Doa rakyat Thailand untuk sang raja.

lapan bulan sejak kematiannya pada Juli 1995. Setelah pengumuman kematian Raja Bhumibol, pasar saham dan mata uang Thailand tertekan dan berada pada posisi terendah dalam dua bulan terakhir. “Kematian Raja Bhumibol menyebabkan Thailand berduka. Itu juga bisa menimbulkan ketidakpastian politik,” demikian analisis Capital Economics dalam catatan mereka dilansir AFP. Jika politik terguncang, dalam prediksi Capital Economics, maka pertumbuhan ekonomi dipastikan akan terganggu. Semua mata kini akan fokus pada proses suksesi. Hal senada juga diungkapkan Jeffrey Halley, analis pasar keuangan dari Oanda di Singapura. “Di tengah duka, banyak investor yang ragu-ragu dengan ketidakpastian politik,” paparnya.

Para ekonom juga mencemaskan kematian sang raja dapat menggiring guncangan di negara tersebut sehingga memicu terjadinya krisis. Saat ini, ekonomi Thailand mengalami pertumbuhan yang stagnan. Selain itu, rendahnya tingkat investasi kian menyebabkan ekonomi Thailand bisa semakin tertinggal jika dibanding negara di kawasan regional lainnya seperti Vietnam.

Tingkat pertumbuhan investasi rata-rata hanya sebesar 3% dalam 10 tahun. Menurut Capital Economics,

Bursa Efek Thailand

26

Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn

ini merupakan level terendah di antara negara-negara utama di Asia Tenggara.

Sepertinya, guncangan politik menyebabkan proyek pembangunan infrastruktur terhambat dan investor swasta menjadi cemas. Bursa dan mata uang baht pun anjlok dalam sesaat.

Kecemasan yang dirasakan berkaitan erat dengan kondisi politik. Pemerintah Thailand yang terpilih secara demokratis tumbang oleh pihak militer sebanyak dua kali dalam satu dekade terakhir. Termasuk aksi kudeta yang menyebabkan pemerintahan junta militer memerintah negara tersebut saat ini.

“Raja sudah membantu menambah legitimasi atas pemerintah militer saat ini. Tanpa campur tangan raja, kemungkinan besar Thailand dapat terjebak perang sipil dalam satu dekade terakhir,” jelas Capital Economics.

Sementara, untuk sektor pariwisata yang menjadi andalan Thailand karena menyumbang 10% pendapatan negara, masih menjadi penolong bagi Negeri Gajah Putih itu. Berdasarkan data World Travel and Tourism Council, industri itu menciptakan lapangan kerja seba-

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

nyak 5,4 juta orang.

Kendati demikian, masih ada masalah utama yang dihadapi Thailand. Yakni ketegangan politik antara pekerja di pedesaan (yang tinggal di kawasan utara) dengan penduduk kaya kota di Bangkok. Ini belum juga terselesaikan sampai sekarang. “Hal yang paling penting adalah sulit memprediksi outlook ekonomi Thailand jangka menengah hingga gambaran politik di antara keduanya menjadi jelas,� kata Capital Economics.

SEMENTARA EKONOMI AMAN Namun, tidak semua analis pesimistis. Menurut tim analis Eurosia Group, suksesi kerajaan akan menyebabkan sedikit guncangan bagi Thailand. Terbukti, indeks dan mata uang baht kembali menggeliat.

Pada Jumat (14/10), sehari setelah Raja Bhumibol mangkat, indeks saham SET menguat 3,5% pada pembukaan sesi perdagangan pagi hari di Bursa Efek Thailand (The Stock Exchange of Thailand). Penguatan SET ini merupakan angin segar bagi pasar saham Thailand

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

setelah dilanda pelemahan dan aksi jual selama sepekan terakhir sejak pihak Istana Kerajaan Thailand menyatakan kondisi mendiang Raja Bhumibol kala itu tidak stabil. Begitupun mata uang baht penguatan yang cukup signifikan.

Penguatan ini mematahkan ekspektasi akan terjadinya aksi jual besar-besaran sebagai respon atas wafatnya raja yang telah memerintah Thailand selama 70 tahun tersebut. “Ketidakpastian dan spekulasi telah di-priced in dalam beberapa hari terakhir, di mana ada penurunan secara dramatis baik pada pasar saham maupun mata uang baht,� kata Margaret Yang, analis dari CMC Markets Singapore, seperti dikutip dari Channel News Asia, Jumat siang.

Pelaku pasar melihat ada kemungkinan transisi tahta akan berjalan secara damai dan terkendali. Sehingga, ada aliran modal yang masuk kembali setelah ada aksi jual dalam beberapa hari belakangan.

Jadi, untuk sementara, ekonomi Thailand aman.

Kendati pertumbuhannya, akan sedikit terhambat lantaran masa berkabung. n

27

pabrik otomotif di thailand

Tiga Sektor Tetap Diandalkan Jika transisi berlangsung mulus, dipastikan ekonomi Thailand akan stabil. Makanya, modal asing yang ke luar, karena sentiman kematian sang raja, tidak banyak.

TEKS Nikita Jagad Foto Riset

S

ejumlah analis dan diplomat yakin, Thailand tidak mungkin menghadapi gangguan besar ekonomi setelah kematian raja yang sangat dihormati.

Salah satu buktinya adalah aliran modal yang ke luar karena sentimen wafatnya Raja Bhumibol hanya berlangsung dua sampai tiga hari saja. Itu pun dalam nilai yang terbatas.

Sikap optimistis juga diungkapkan oleh sejumlah pelaku usaha. Para pemimpin perusahaan Thailand menyatakan bahwa secara pribadi mereka percaya bahwa pemerintahan militer akan menjamin transisi yang berlangsung mulus.

Itu berarti, seluruh kegiatan ekonomi negeri gajah putih ini akan berjalan normal. Dan pendapatan Thailand tetap bakal bergantung pada tiga sektor utama yakni pertanian, pariwisata dan otomotif.

Di bidang pariwisata misalnya, jumlah turis asing yang masuk ke Thailand adalah yang terbanyak dibandingkan seluruh negara ASEAN, yaitu sebanyak 29,8 juta orang selama tahun 2015. Pariwisata menyumbang pemasukan negara terbesar dengan US$ 42 miliar pada 2015 dan menargetkan US$ 66 miliar pada 2016. Amazing

28

Thailand juga meluncurkan logo pariwisata dan TVC terbaru dengan tagline “Where life rules everything�.

Fokus pariwisata Thailand 2016 adalah luxury tourist, antara lain dengan cara meningkatkan pariwisata di bidang cruise ship (mencapai 10.000 orang turis asing/tahun), golf, medical tourism, health & wellness.

Juga mengembangkan community based tourism di daerah terpencil dan female travelers. Selain itu, Thailand ingin meningkatkan turis domestik dengan memberikan insentif khusus.

Thailand memang sangat mengandalkan pendapatan negara dari sektor pariwisata. Pada tahun 2013 kontribusi sektor ini terhadap pendapatan negara mencapai 16,7% atau lebih tinggi dari sektor otomotif.

Bagaimana dengan Indonesia? Kalau turis yang datang ke Thailand sudah mencapai 30 juta, Indonesia baru menargetkan kunjungan 20 juta turis pada 2019.

Untuk mencapai jumlah itu (sekarang baru 10 juta wisatawan) pemerintah akan meluncurkan program pembebasan visa bagi 90 negara di dunia serta meningkatkan budget promosi sebesar 300% dan mengembangkan 10 destinasi prioritas.

Memang, kontribusi langsung sektor wisata Republik Indonesia (RI) terhadap total PDB hanya berada pada peringkat kedelapan. Indonesia kalah dengan Kamboja. Pada 2015, Kamboja menjadi negara yang paling mampu memanfaatkan sektor wisata sebagai sumber PDB. Sektor ini menyumbang 13,45% terhadap total PDB Kamboja.

Tentu tak perlu ditanyakan lagi peran wisata bagi Thailand dan Malaysia. Thailand sudah mampu menyumbang PDB dari sektor wisata sebesar 9,29%, berada pada posisi kedua di bawah Kamboja. Kontribusi

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

langsung sektor pariwisata di Malaysia mencapai 4,4% dan menempatkan negara ini pada urutan keenam dalam daftar negara ASEAN yang mampu memanfaatkan sektor wisata bagi kemajuan ekonomi.

PERTANIAN DI URUTAN PERTAMA Di atas pariwisata adalah sektor pertanian.Thailand saat ini merupakan negara pengekspor terbesar produk pertanian dunia. Keberhasilan di sektor pertanian ini adalah akibat keberpihakan Raja Bhumibol Abuljadey memproteksi para petani.

Negara sangat menyadari aspek strategis produk pertanian yang menjadi hajat hidup sebagian besar penduduk bumi. Itu sebab, negara mengelola sektor ini secara sangat serius, bahkan didukung riset dan rekayasa teknologi dengan melibatkan para ahli dan pakar dunia.

Melalui hasil riset dan rekayasa teknologi ini Pemerintah Thailand telah mengambil kebijakan untuk mengembangkan satu produk pada satu wilayah (one village one commodity). Akibatnya, tumbuh cluster-cluster (kelompok-kelompok) bisnis, sehingga masing-masing wilayah memiliki kekhasan sesuai dengan potensi wilayahnya.

Thailand Selatan umumnya menjadi cluster penghasil kelapa sawit, beras, dan karet rakyat. Cluster buah-buahan dipusatkan di Provinsi Nalochitara, sayur-sayur dikembangkan di Sapurburi, dan seterusnya. Pengembangan cluster ini didukung pula dengan industri prossesing dan sarana lainnya, seperti pelabuhan untuk mendukung ekspor.

Pemerintah Thailand juga memproteksi produk pertanian dengan memberikan insentif dan subsidi kepada petani. Kebijakan ini telah mendorong masyarakat memanfaatkan lahan kosong dan tak produktif untuk ditanami dengan tanaman yang berprospek ekspor.

Ekonomi Thailand bergantung pada ekspor, dengan nilai ekspor sekitar 60% PDB. Dan, dari sekitar 60 % dari seluruh angkatan kerja berada di bidang pertanian.

Thailand juga menjadi eksportir besar di pasar dunia. Komoditi pertanian yang dihasilkan adalah beras dengan kualitas super, tapioka, karet, biji-bijian, gula, ikan dan produk perikanan lainnya, serta ekspor makanan jadi.

Thailand saat ini sudah unggul dalam produk pertanian dengan status eksportir atau produsen terbesar dunia untuk beras, gula, karet, bunga potong, bibit tanaman, palmoil, tapioka, buah-buahan dan lainnya. Hal ini karena perhatian pemerintah Thailand dalam meningkatkan pendapatan bagi petani disana relatif tinggi, dan tentunya didukung model atau sistem pertanian yang baik.

Sementara pertanian Indonesia, yang tanahnya lebih luas dan lebih subur dari Thailan serta penduduknya hampir lima kali lebih banyak, baru mengkontribusi sebesar 14,32% dalam pertumbuhan ekonomi.

OTOMOTIF MENGGELINDING CEPAT Penyumbang pendapatan ketiga terbesar bagi Thailand adalah industri otomotif. Menurut data yang dibebe-

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

pasar terapung di thailand

rkan marklines.com, produksi mobil di Thailand pada 2015 mencapai 1.913.002 unit. Ekspor sebesar 1.204.895 unit jauh melebihi penjualan domestiknya, yakni 799.632 unit.

Bagaimana dengan Indonesia yang terkenal dengan kemacatannya? Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pada periode yang sama, produksi mobil di Indonesia yaitu 1.098.780 unit. Penjualan mobil di Tanah Air 1.013.291 unit, namun ekspor CBU-nya cuma 207.691 unit.

Prinsipal otomotif lebih percaya pada Thailand ketimbang Indonesia sebagai basis produksi. Jepang misalnya, Jika diperhatikan, investasinya di Thailand dalam bidang otomotif mewakili 90% dari total industri otomotif di Thailand. Selain itu ada lebih dari 1.400 perusahaan dan 50.000 warga Jepang berdomisili di Thailand.

Pada 2013, di antara 1.584 investasi langsung asing (FDI / Foreign Direct Investment) dengan total nilai projek sekitar 647 miliar Baht (sekitar Rp 245 triliun), 872 projek dioperasikan oleh sektor swasta Jepang dengan nilai total investasi 373 miliar Baht (sekitar Rp 140 triliun) atau mencapai 57,7 persen dari total FDI. FDI Jepang ke Thailand meningkat 41% pada kwartal pertama 2014, dan pinjaman yang diberikan Jepang ke Thailand meningkat 75% pada kuartal kedua 2014. Tren peningkatan ini terus berlanjut, dan mengisyaratkan semakin membaiknya hubungan ekonomi kedua negara.

Sementara Indonesia yang juga memiliki Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA) dengan Jepang sejak Juli 2008 belum dapat memanfaatkannya secara optimal. n

tempat wisata di thailand

29

MAKRO Kinerja Jokowi – JK

Menunggu Janji Men “ Dua tahun sudah pemerintahan Jokowi – JK berkuasa. Sebagian janji semasa kampanye sudah menjadi bukti, sebagian lagi baru sebatas retorika.

TEKS bastaman Foto erbhayu, koransn.com infografis erbhayu

Without action, without policy, without actual program, to be implementation.” Sepenggal kalimat itulah yang diucapkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menutup orasi ilmiah bertajuk “Membangun Ekonomi Indonesia Berbasis Benua Maritim serta Nilai-nilai Agama dan Budaya” di wisuda XV Universitas Al Azhar Indonesia di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pekan lalu.

Pembangunan jalan tol: Jangan sampai menyengsarakan rakyat.

30

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

MAKRO Kinerja Jokowi – JK

njadi Bukti Sebuah kalimat yang cukup singkat, tapi makna yang terkandung di dalamnya menyiratkan kritikan dari Presiden RI ke-6 atas pelaksanaan negara poros maritim yang dijanjikan Jokowi saat kampanye Pilpres 2014. SBY memang pantas menagih janji itu. Sebab, setelah pemerintahan Jokowi – JK berjalan dua tahun, tepatnya 20 Oktober lalu, janji itu belum juga terwujud. “Yang saya dengar, yang saya ikuti, itu baru sebatas retorika,” ujar SBY. Tak cuma negara poros maritim, sebenarnya masih banyak lagi janji-janji Jokowi – JK yang tampaknya sulit untuk diwujudkan. Tentu semua masih ingat, dua tahun silam, Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahun. Dan, bahkan, setelah tahun ketiga pertumbuhan itu ditargetkan sudah di atas 7%. Faktanya, pada 2015 ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,9%, dan sampai semester I – 2016 angkanya naik jadi 5,04%.

Jika pemerintah serius ingin menggapai pertumbuhan di atas 7%, berarti dalam dua tahun ke depan harus ada investasi besar-besaran. Masalahnya, di masa sulit seperti sekarang, tak mudah untuk menyediakan dana pembangunan dalam jumlah besar. Penerimaan pajak, yang menjadi andalan pemerintah dalam membiayai pembangunan, terasa semakin seret. Hingga kuartal III, pajak yang masuk ke kas negara baru Rp 656,1 triliun (termasuk tax amnesty Rp 21 triliun) atau hanya 50% dari target.

Padahal, tahun ini saja, pemerintah harus menyediakan anggaran pembangunan infrastruktur Rp 317,1 triliun. Jadi, jangan kaget bila pembangungan infrastruktur tidak berjalan mulus, malah beberapa masih di atas kertas. Sementara investasi swasta yang diundang belum kelihatan wujudnya. “Akibatnya, banyak proyek yang sudah ground breaking, tapi pemba-

Sumber: BPS

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

ngunannya belum dimulai,” ujar Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik.

Yang memprihatinkan, tentu saja, dampak dari rendahnya pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Setidaknya, upaya pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan baru makin berat. Data BPS menunjukkan, angka pengangguran hingga Februari 2016 tercatat 7,02 juta orang (5,5%). Jika dibandingkan dengan posisi Maret 2015 sebesar 7,02 juta (5,81%), berarti hanya berkurang 430.000 orang. Padahal, semasa kampanye, Jokowi berjanji akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi sekitar 15 juta penduduk Indonesia.

Mudah ditebak, sedikitnya tenaga kerja yang terserap membuat upaya pengentasan kemiskinan pun makin sulit. Lihat, dari Maret 2015 - Maret 2016, jumlah penduduk miskin hanya berkurang 580.000 orang. Menurut Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial, terbatasnya anggaran membuat upaya pengentasan kemiskinan lewat Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi tidak optimal. “Apalagi tahun ini anggaran Kemenkos dipangkas Rp 800 miliar,” ujarnya.

MENGORBANKAN RAKYAT DEMI INFRASTRUKTUR Sebenarnya, menurut Fadli Zon, Wakil Ketua DPR, penderitaan rakyat tidak akan seberat sekarang kalau saja harga BBM tidak dinaikan. “Sejak awal, pemerintahan Jokowi sudah mengecewakan. Gara-gara subisidi BBM dipotong, rakyat jadi susah,” ujar politikus dari Partai Gerinda ini.

Pandangan yang hampir senada pernah juga dikemukakan SBY. Ketua Umum Partai Demokrat ini menegaskan, pengalihan anggaran subsidi untuk pembangunan infrastruktur bisa dilakukan selama tidak menyengsarakan rakyat. “Pemerintah jangan memaksakan membangun infrastruktur jika perekonomian sedang sulit. Apalagi jika pemangkasan subsidi membuat rakyat jadi korban,” ujarnya.

Itu sebabnya, dalam situasi ekonomi serba sulit seperti sekarang, SBY menyarankan pemerintah untuk memfokuskan pada perbaikan daya beli masyarakat ketimbang pembangunan infrastruktur. SBY juga menyoroti lemahnya supremasi hukum, terutama makin sedikitnya gebrakan yang dilakukan KPK. “Rakyat melihat ada tangan-tangan tidak ketara (the invisible hand) yang membuat penegakan hukum tampak merosot,” ujarnya.

Jadi, sekali lagi, sebuah langkah besar harus dilakukan duet Jokowi – JK untuk memperbaiki negeri ini. Masalahnya, memang, pemerintah tak bisa berbuat banyak mengingat perekonomian dunia sedang tidak bersahabat.

Kondisi ini pula yang membuat resiko kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) meningkat cukup pesat. Saat ini NPL perbankan sudah mencapai 3,2% (gross).

Dengan kredit bermasalah setinggi itu, bisa dimaklumi bila perbankan mengerem pengucuran kreditnya. Buktinya, sampai Agustus lalu, kredit hanya tumbuh 6,83%.

Penurunan suku bunga juga terasa begitu lamban. Masih tingginya suku bunga dan rendah-

31

MAKRO Kinerja Jokowi – JK

nya kucuran kredit ini membuat sektor riil seperti berjalan di tempat. “Dalam kondisi seperti sekarang, dunia usaha pun akan hati-hati untuk mengajukan kredit baru,” ujar seorang pengusaha.

Dampak yang muncul dari masih tingginya suku bunga bukan hanya itu. Beban bunga/kupon surat utang negara (SUN) yang mesti ditanggung pemerintah pun ikut menaik. Dan beban ini diyakini bakal meningkat lantaran pemerintah akan semakin getol menerbitkan SUN untuk

Pembangunan jalur LRT di palembang.

32

membiayai APBN. “Di tengah perolehan ekspor yang makin turun, beban utang yang terus meningkat bisa membahayakan,” ujar Heri Gunawan, anggota Komisi XI DPR.

BELUM TENTU SUDAH BAIK Ini memang penting. Sebab, kenaikan utang yang lebih pesat ketimbang perolehan ekspor dapat menurunkan kemampuan pemerintah dalam membayar utang. Yang lebih mengkhawatirkan lagi,

banyak pemilik uang yang kembali pindah ke dolar. Dan, kalau sudah begitu, buntutnya BI harus sering-sering melakukan ekspansi pasar. Padahal, cadangan devisa di BI hanya sekitar US$ 115,7 miliar.

Sebenarnya, nafsu pemerintah dalam berutang bisa dikurangi seandainya swasta turut berperan dalam membiayai pembangunan. Sayangnya, seperti diakui Bambang Sumantri Brodjonegoro, Ketua Bappenas, masalah birokrasi dan perizinan membuat peran swasta kurang optimal. “Ini yang akan diperbaiki ke depan,” ujarnya.

Namun, di balik sejumlah kekurangan tadi, sebenarnya banyak juga prestasi Jokowi – JK yang patut diberi acungan jempol. Dalam menekan ketimpangan antara kaya dan miskin (yang diukur melalui rasio gini), misalnya. Berdasarkan data BPS, sepanjang Maret 2014 – Maret 2016, rasio gini bisa ditekan dari 0,41 menjadi 0,39. Keamanan dan stabilitas politik juga dinilai relatif stabil.

Mungkin itu sebabnya, dari berbagai survey yang dilakukan lembaga survey, umumnya rakyat merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi – JK. Paling tidak, itulah hasil survey terbaru Saiful Mujani Reasearch and Consulting (SMRC) bertajuk “Kinerja Pemerintahan, Dua Tahun Pilpres.” “Kinerja Jokowi dan jajarannya di bidang ekonomi dinilai positif. Hal ini terkonfirmasi dari data inflasi BPS,” ujar Sirojuddin Abbas, Direktur Program SMRC. Anda percaya? “Kalau dikatakan kinerja Pak Jokowi itu baik, saya kira agak sulit diterima,” ujar Sohibul Iman, Presiden PKS. Ia pun memberi contoh langkah penghematan anggaran yang dilakukan Sri Mulyani, Menteri Keuangan.

Langkah ini, menurut Iman, terpaksa diambil karena APBN sebelumnya dianggap tidak kredibel. “Kalau APBN dalam dua tahun dinilai tidak kredibel, sulit mengatakan pemerintah kita sudah baik,” lanjutnya.

Tapi, sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Yang jelas, masa dua tahun sudah cukup dijadikan sebagai ongkos belajar.

Yang perlu dipikirkan kini adalah langkah berikutnya. Pemerintah tinggal memikirkan bagaimana memperbaiki daya beli masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang bisa menarik modal asing.

Sehingga roda perekonomian bisa berputar lebih cepat. Kalau bisa tumbuh 7%.

Itu semua bukan hanya demi pencitraan semata, melainkan buat dunia usaha, para penggangguran dan rakyat miskin. n

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

MAKRO PNM

Semua Demi Infrastruktur Kendati tak punya uang, pemerintah menyuntikan modal Rp 47 triliun lebih kepada sejumlah BUMN dan lembaga.

Sebagian dana tersebut dipakai untuk membiayai infrastruktur.

TEKS Bastaman Foto dahlan rp

J

ika ada pejabat negara yang iri kepada Sri Mulyani, itu wajar-wajar saja. Sebab, di saat yang lain harus mengencangkan ikat pinggang, kementerian yang dipimpinnya justru mendapat tambahan dana Rp 30 triliun lebih. Dana tersebut merupakan penyertaan modal negara (PMN) bagi BUMN dan lembaga di bawah Kementerian Keuangan.

Betul, tak hanya Kementerian Keuangan. Ada sejumlah lembaga atau badan yang juga mendapat kucuran dana lumayan besar. Sebut saja BLU Pusat Pengelolaan dan Pembiayaan Perumahan. Lembaga di bawah Kementerian PUPR ini mendapat suntikan dana sekitar Rp 9,7 triliun. Ada pula BPJS Kesehatan yang mendapat PMN Rp 3,6 triliun.

Tapi, memang, dari total PMN sebesar Rp 47,15 triliun yang disetujui DPR, BUMN dan lembaga di bawah Kementerian Keuangan memperoleh PMN paling besar. Salah satunya adalah Lembaga Aset Negara yang mendapat suntikan dana sebesar Rp 21,65 miliar. Ada pula Lembaga Pembiayaan Ekspor yang mendapat dana Rp 3,2 triliun.

Lantas, buat apa pemerintah menyuntikan modal begitu sebesar? Kalau dilihat dari BUMN atau lembaga penerima PMN, sebagian besar dari dana tersebut tampaknya diperuntukan untuk mendukung proyek infrastruktur dan perumahan. Dana yang dikelola Lembaga Aset Negara, contohnya, akan dipergunakan untuk mendukung pengadaan tanah bagi proyek-proyek infrastruktur.

Seperti diketahui, biaya pembangunan seluruh infrastruktur hingga 2019 diperkirakan mencapai Rp 5.519,4 triliun. De-

ngan anggaran yang terbatas, jelas peran swasta amat dibutuhkan. Nah, untuk menarik minat investor itulah berbagai kemudahan diberikan kepada swasta, termasuk dukungan dari BUMN-BUMN atau lembaga tadi.

Jika Lembaga Aset Negara berurusan dengan pengadaan tanah atau pembebasan lahan, maka PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dibentuk untuk memberikan jaminan keuangan kepada pihak swasta yang terlibat dalam proyek pemerintah. Ada pun PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) bertugas dalam penyiapan proyek sampai pembayaran.

Sampai triwulan III, total pembiayaan yang telah dikucurkan SMI mencapai Rp 21 triliun lebih atau 73% dari target. Menurut Emma Sri Maryini, Direktur Utama SMI, portfolio SMI lebih banyak ke sektor listrik dengan porsi 30%. “Sementara tol dan transportasi masing-masing 25%,” ujarnya. Dengan mendapatkan PMN Rp 2 triliun, tahun depan SMI mengalirkan dana Rp 1,5 triliun ke proyek tol.

Unpaya menarik swsta memang cukup berhasil. seperti dikatakan Thomas Trikasih Lembong, Kepala BKPM, hingga semester I investasi di sektor infrastruk-

tur mencapai 1.284 proyek dengan nilai Rp 44 triliun. Dari jumlah tersebut, 790 merupakan proyek asing (PMA) PMA. “Dengan masuknya swasta, maka pembangunan sejumlah proyek infrastruktur dapat dilaksanakan segera,” ujar Thomas.

Tidak sia-sia, memang. Hanya saja, besarnya dana APBN yang dipakai untuk membiayai proyek infrastruktur itu ternyata menuai banyak kritikan. Termasuk dari SBY, mantan Presiden RI ke-6. Bukan apa-apa, kondisi keuangan pemerintah sedang tidak sehat. Tengok saja RAPBN – P 2017. Untuk membayar bunga saja, pemerintah harus menyediakan dana hingga Rp 400 triliun lebih.

Apa boleh buat, agar defisit anggaran tidak semakin membengkak, pemerintah mesti mencari utangan baru. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan, tahun depan pemerintak akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) sekitar Rp 400 triliun.

“Jadi pemerintah meminjam bukan untuk investasi, tapi hanya untuk membayar bunga,” ujarnya.

Mungkin pemerintah tak perlu repot seperti itu kalau saja nafsu untuk membangun proyek infrastruktur sedikit dikekang. n

Pembangunan infrastruktur: Tidak ada istilah ikat pinggang.

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

33

MAKRO Harga BBM

Antara Keadilan dan Pencitraan Demi keadilan, Pertamina diminta menjual BBM dengan satu harga untuk seluruh wilayah Indonesia.

Mampukah Pertamina mengemban tugas berat itu?

TEKS Bastaman Foto Setkab.go.id, Compassion International

Distribusi BBM dengan pesawat di Papua: Hayo, mampu bertahan berapa lama.

34

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

MAKRO Harga BBM

P

encitraan lagi? Entahlah.

Yang jelas, salah satu pembuktian dari Jokowi sebagai presiden pro rakyat adalah memberlakukan BBM satu harga untuk delapan Kabupaten di Papua dan Papua Barat. Terhitung 1 Oktober 2016, harga BBM di wilayah tersebut harus sama seperti yang berlaku di Pulau Jawa atau beberapa daerah lainnya.

Terlepas dari soal pencitraan atau bukan, harga BBM di Papua memang tergolong tinggi. Untuk premium, contohnya, di sana harganya berkisar antara Rp 30.000 hingga Rp 70.000 per liter. Bahkan, di beberapa daerah terpencil bisa di atas Rp 100.000. Mahalnya harga BBM ini dituding sebagai salah satu penyebab kemiskinan di Papua.

Maklum, berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010, Provinsi Papua Barat dan Papua menempati urutan pertama dan kedua dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Penduduk miskin di kedua provinsi ini mencapai 36,80% dan 34,88% dari jumlah penduduknya. Padahal, di Papua misalnya, beroperasi PT Freeport Indonesia.

Ini adalah satu dari lima perusahaan tambang emas terbesar di dunia.

Freeport memulai operasi di Ertsberg pada 1971. Pada 1988, mereka menemukan Gunung Grasberg dengan cadangan luar biasa besarnya. Kawasan ini ditaksir memiliki cadangan 29,8 juta troy ounce emas dan 2,35 miliar ton material berharga. Tahun ini, Freeport ditaksir akan memperoleh laba bersih US$ 1,6 miliar. Dengan laba sebesar itu, diperkirakan Freeport akan menyetor ke kas negara sekitar US$ 719 juta atau sekitar Rp 9,3 triliun.

PENCITRAAN PRESIDEN JOKOWI Sayangnya, warga tujuh suku di sekitar tambang Freeport tetap melarat, terbelakang, berada dalam bayang-bayang penyebaran HIV/AIDS, dan doyan mabuk.

Dan, seperti disebutkan di atas, indeks kemiskinan di kawasan itu mencapai 50%. Wajar bila Jokowi mendesak Pertamina menjual BBM dengan harga seperti di pulau Jawa. “Saya ingin ada keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden.

Tak hanya keadilan, kebijakan satu harga ini diharapkan menjadi daya tarik bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Papua. Dengan masuknya investor dari luar, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat akan meningkat. Sehingga, menurut Jokowi

ketimpangan ekonomi antara Indonesia Barat, Tengah, dan Timur bisa ditekan.

Agar program satu harga berjalan mulus, pertamina akan mengoperasikan lima pesawat pengangkut BBM berkapasitas 4.000 liter. “Tapi sekarang baru ada dua,” ujar Dwi Soetjipto, Direktur Utama Pertamina. Tak hanya itu, BUMN ini juga akan mengembangkan 7 Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di papua dan satu di Papua Barat.

Dalam perhitungan Dwi, kebijakan satu harga di 8 Kabupaten di Papua dan

10 Provinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi (%) Provinsi Angka kemiskinan Papua Barat 36,80 Papua 34,88 Maluku 27,74 Sulawesi Barat 23,19 NTT 23,03 NTB 21,55 Aceh 20,98 Bangka Belitung 18,94 Gorontalo 18,70 Sumatera Selatan 18,30 Sumber: Sensus Nasional BPS 2010

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

Papua Barat itu berpotensi mendatangkan kerugian sekitar Rp 800 miliar per tahun bagi Pertamina. Angkanya bisa semakin besar. Sebab, kebijakan satu harga ini juga berlaku bagi daerah-daerah terpencil lainnya. “Tapi kami tetap masih untung,” ujar Dwi. Benarkah? Mungkin. Sebab, tahun lalu, Pertamina berhasil membukukan laba bersih US$ 1,42 miliar atau turun 1,82%.

Namun, akibat menguatnya kurs dolar, laba bersih Pertamina dalam denominasi rupiah justru tumbuh 10% menjadi Rp 19,2 triliun. Sekitar 60% dari laba tersebut merupakan sumbangan dari lini bisnis hulu, sedangkan sisanya berasal dari lini bisnis hilir – termasuk distribusi BBM. Jelas, ini sebuah prestasi. Maklum, pada saat yang sama, hampir sebagian besar perusahaan minyak mengalami penurunan laba bersih yang lumayan besar akibat anjloknya harga minyak.

Petronas, contohnya. Tahun lalu, perusahaan minyak milik pemerintah Malaysia ini mengalami penurunan laba bersih hingga 64%. Penurunan laba juga dialami oleh Chevron (67%) dan ExxonMobil (50%).

Keberhasilan Pertamina dalam mempertahankan kinerjanya tak lepas dari kebijakan efisiensi yang diambil manajemen. Tahun lalu, menurut Dwi, Pertamina berhasil melakukan penghematan hingga US$ 608,41 juta. Rinciannya, sebesar US$ 87,66 berasal dari renegosiasi kontrak konstruksi (engineering procurement construction), efisiensi kebocoran distribusi (losses) US$ 255 juta, dan sentralisasi pembelian material US$ 2,24 juta.

Dengan peroleh laba Rp 19,2 triliun, kerugian sebesar Rp 800 miliar dari penjualan BBM di Papua dan Papua Barat mungkin tidak akan terlalu berpengaruh buat keuangan Pertamina. Tapi, masalahnya, kebijakan satu harga ini juga berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia.

Dengan kata lain, Pertamina pun harus siap-siap menangung kerugian dari pendistribusian BBM di daerah-daerah terpencil lainnya.

Makanya, Fadli Zon, Wakil Ketua DPR – RI, tidak begitu yakin program satu harga akan berjalan. Menurutnya, jangankan mengatur harga BBM yang begitu kompleks, mengatur harga daging sapi pun pemerintah tidak sanggup.

“Coba lihat nanti, bertahan berapa lama?

Satu minggu, dua minggu, satu bulan?

Jangan-jangan ini cuma pencitraan. Tibatiba bulan depan sudah kembali ke asal,” ujarnya. n

35

Keuangan SBN

Gairah Itu Mulai Hilang Dipicu isu kenaikan suku bunga The Fed, terjadi pelarian dana dari SBN dalam dua pekan terakhir. Beberapa penerbitan obligasi negara pun sepi peminat.

S

TEKS Bastaman Foto dok. review, riset

aat ini hampir semua orang ingin memegang uang kontan. Mereka tampaknya tengah berjaga-jaga bila terjadi sesuatu di luar dugaan.

Misalnya, suku bunga The Fed benar-benar naik setelah pergelaran Pilpres Amerika. Sebagai akibat dari kecenderungan ini, beberapa hari belakangan ini harga surat berharga negara (SBN) terus tertekan.

Penarikan dana dari SBN diakui Roby Rushandie, analis Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA). Menurutnya, penarikan itu sudah terjadi sejak pekan pertama kuartal IV. Selama 10 – 14 Oktober saja, nilai bersih dana yang ke luar mencapai Rp 4,68 triliun. “Kali ini disebabkan antisipasi pelaku pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed,” ujar Roby.

Aliran dana ke luar dapat pula dilihat pada perdagangan obligasi. Dalam dua pekan terkahir, rata-rata frekuensi transaksi harian obligasi di pasar sekunder naik dari 398 kali menjadi 483. Sementara rata-rata value transaksi SBN meningkat dari Rp 6 triliun per hari menjadi Rp 10,4 triliun. Volume transaksi obligasi syariah negara (Sukuk) pun naik 97,96% dibanding pekan sebelumnya. “Peningkatan transaksi tersebut dipicu oleh aksi jual,” ujar Roby.

Makanya, kepemilikan asing di SBN pun terus menyusut.

Menurut catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan (DJPPR) Kementerian Keuangan, selama periode 10 – 17 Oktober, ada dana asing sebesar Rp 9,5 triliun lebih yang semula tertanam di SBN mengalir ke luar.

Tak pelak lagi, penarikan dana ini memicu tekanan di pasar obligasi negara. Imbal hasil (yield) SBN tenor 1 – 4 tahun, contohnya, rata-rata meningkat sebesar 8,12 basis poin. Dampak paling nyata bisa dilihat pada penurunan indeks INDOBeX Government Total Return, yang di akhir pekan lalu sudah berada di level 212.634. Sementara INDOBex Government Effective Yield naik menjadi 7,134%.

Seperti dikatakan Roby, larinya dana dari SBN dipicu oleh rencana The Fed mengerek suku bunganya di bulan November atau Desember depan. Jika ini terjadi, diperkirakan berinvestasi di mata uang dolar akan lebih menarik. Kondisi ini kemudian diperparah oleh penurunan harga minyak dan kekhawatiran pasar terhadap perekonomian China. Maklum, sampai triwulan III, negeri Panda itu hanya mencatat pertumbuhan PDB 6,7%. Artinya, permintaan China terhadap bahan baku belum akan meningkat.

36

SEPI PEMINAT Ketiga faktor itulah yang membuat dolar menguat terhadap sejumlah mata, termasuk rupiah (Lihat keuangan: valas). Di dalam negeri, semua itu menyebabkan indeks harga saham gabungan melemah dan terjadi pelarian dana dari SBN. “Asing memilih wait and see, sambil menunggu rilis data ekonomi Indonesia triwulan III,” ujar Beben Feri Wibowo, analis pasardana.id.

Untungnya, kendati harga SBN tertekan, tak tampak terjadi kepanikan. Ini karena pemain jangka panjang, seperti perusa-

Pasar modal: Asing menunggu rilis data ekonomi Indonesia.

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

Keuangan SBN haan asuransi dan dana pensiun, tetap mempertahankan obligasi yang mereka pegang. Bahkan dana perbankan, asuransi, Menejer Investasi (MI) dan dana pensiun di SBN mencatatkan kenaikan sebesar Rp 9,7 triliun.

Menurut Beben, imbal hasil SBN masih tetap lebih menarik ketimbang bunga deposito yang cenderung terus menurun.

Makanya, ia melihat pelarian dana dari pasar obligasi hanya bersifat sementara. Bahkan, jika pertumbuhan ekonomi triwulan III sesuai dengan persepsi pasar, dana asing akan kembali menempatkan dananya di SBN. Meski diperkirakan bersifat sementara, turunnya harga obligasi telah menyebabkan penerbitan berbagai surat utang Garuda tidak berjalan mulus. Contohnya ORI013. Meski penawaran sudah memasuki hari terakhir (H – 1), penawaran yang masuk tercatat Rp 19,3 triliun atau 96,5% dari target. Padahal surat utang ini menawarkan kupon sebesar 6,6% atau lebih tinggi ketimbang bunga deposito yang saat ini berkisar antara 4,5% hingga 5,5% per tahun.

Nasib sial juga dialami sukuk negara (SBSN). Dalam lelang yang digelar pekan lalu, penawaran yang masuk hanya Rp 4,03 triliun. Para investor umumnya meminta imbal hasil yang tinggi, namun permintaan tersebut tidak digubris pemerintah. Itu sebabnya, dalam lelang itu pemerintah hanya mampu meraup dana Rp 2,52 triliun atau di bawah target Rp 3 triliun. “Sepinya lelang dipengaruhi isu kenaikan suku bunga The Fed,� ujar Maximilianus Nico Dimus, Head of Fixed Income Indomitra Securities. n

Awas, Jangan Salah Pilih P

amor The Fed memang luar biasa. Gara-gara berencana menaikkan suku bunganya, banyak pemodal asing yang menarik dananya dari pasar modal. Akibatnya, harga obligasi pun menukik. Kalau situasi ini terus berlanjut, reksa dana berbasis obligasi mungkin akan terkapar. Sebab, dengan aturan market to market, penurunan harga obligasi akan menjatuhkan nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana.

Oleh sebab itu, sebelum situasinya benar-benar memburuk, ada baiknya investor semakin waspada.

Kalau ingin tetap menginvestasikan dananya di reksa dana, pilihlah produk yang benar-benar menjamin keamanan uang Anda. Dan produk seperti itu, salah satunya, adalah reksa dana terproteksi. Rendahnya resiko pada reksa dana terproteksi merupakan pemikat utama dari produk yang satun ini.

Di samping itu, tentu saja, hasilnya pun cukup lumayan. Batavia Proteksi Gemilang, misalnya, bisa memberikan keuntungan 19,32%. Hasil lumayan tinggi juga dicatat BNP Paribas Kapital VI, yakni 20,57%. Tapi ingat, kendati relatif aman, investor tetap harus waspada.

Jangan sampai memilih produk. Sebab, bunga reksa dana terproteksi ada yang mengikuti obligasi, SBI, dan bahkan saham. n

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

37

Keuangan Likuiditas

Ketika Likuiditas Terasa Ketat Lahirnya program tax amnesty membuat likuditas sejumlah bank mengering. Sebagian lari ke pasar uang, tak sedikit yang mencari dana segar dari pasar modal.

TEKS Bastaman Foto riset

P

rogram amnesti pajak mulai memusingkan sejumlah bank. Maklum, untuk membayar uang tebusan amnesti pajak, wajib pajak (WP) terpaksa menarik simpanannya di bank. Bagi bankbank besar, penarikan dana ini mungkin tidak menjadi masalah. Apalagi mereka ma-

sih memiliki surat berharga negara (SBN) dalam jumlah besar. Sehingga, kekeringan dana bisa diatasi dengan menjual SBN. Tapi lain halnya dengan bank-bak kecil, mereka terpaksa lari ke pasar uang antarbank (PUAB) untuk mendapatkan dana segar. Dampaknya, bisa ditebak, suku bunga antarbank (yang menjadi

barometer likuiditas perbankan) langsung melesat. Data BI menunjukan, dua pekan lalu, rata-rata bunga overnight (pinjaman semalam) sudah bertengger di level 5,10%. Padahal, dalam kondisi normal, biasanya bunga overnight bergerak di kisaran 4,60% - 4,70%.

Nanang Hendarsah, Direktur Eksekutif Pendalaman Pasar Uang BI, tidak memungkiri telah terjadi kenaikan suku bunga overnight. Tapi, menurutnya, gejolak yang terjadi di PUAB hanya bersifat sementara. “Apalagi BI sudah melakukan stabilitas melalui berbagai instrumen untuk menambah likuditas, termasuk melalui term repo dan FX swap,� katanya.

Betul, pekan lalu rata-rata bunga overnight sudah kembali menclok di level 4,73%. Tapi bukan berarti penarikan dana sudah berhenti. Belum. Sebab, program tax amnesty sendiri baru akan berakhir pada akhir Maret 2017. Itu sebabnya, ada bank meminta sang induk untuk menyuntikan dana segar seperti yang dipraktikan HSBC Indonesia, tak sedikit pula yang akhirnya menjaring dana di bursa.

kantor HSBC Indonesia: Beruntung punya ibu kaya raya.

38

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

Keuangan Likuiditas Bank HSBC Indonesia, termasuh sedikit bank yang beruntung memiliki induk kaya raya. Seperti diketahui HSBC Holdings plc akan suntikan modal US$ 1 miliar atau sekitar Rp 13 triliun. Dengan suntikan modal sebesar itu, menurut Blake Hellam, Head of Retail Bank & Wealt Management HSBC Indonesia, diharapkan HSBC Indonesia bisa naik ke kelas bank umum kegiatan usaha (BUKU) III. Tak sampai di situ, HSBC Holdings juga telah menyiapkan dana US$ 200 juta atau sekitar Rp 2,6 triliun untuk keperluan merjer dengan Bank Ekonomi Raharja, yang ditargetkan akan selesai April 2017. Oh, ya, HSBC Indonesia dan Bank Ekonomi Raharja kini berada di bawah grup HSBC. “Kelak, seluruh aset dan kewajiban HSBC Indonesia akan dialihkan ke Bank Ekonomi,” ujar Hellam.

LEBIH SEDERHANA DAN CEPAT Masalahnya, ya itu tadi, tak banyak bank yang memiliki induk sekaya Grup HSBC. Makanya, sejumlah bank lokal lebih ter-

tarik menjaring duit dari pasar modal.

Soalnya, selain mekanismenya lebih sederhana dan cepat, bank juga tak dibebani masalah suku bunga atau kupon. Beberapa bank yang akan melakukan right issue di antaranya Bank Artha Graha International, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BRI Agro, dan Bank Mayapada Internasional.

Menurut Anas Latief, Sekretaris Perusahaan Bank Artha Graha, kebijakan untuk menerbitkan saham baru dilandasi kebutuhan modal perseroan dan ekspansi usaha. Rencananya, bank milik pengusaha Tommy Winata ini akan menerbitkan maksimal 2,7 miliar saham dengan nilai nominal Rp 110,88 di bulan Desember. Penerbitan saham baru tersebut setara dengan 17,14% dari total modal Bank Artha Graha.

Sementara Bank BRI Agro, anak usaha Bank BRI yang sedang giat mengembangkan jaringannya, akan menerbitkan 3,84 miliar saham baru dengan nominal Rp 100 per saham. Selain itu, BRI Agro juga bakal menerbitkan minimal 619,9 juta

waran seri II atau setara 5,93% jumlah saham sebelum right issue. Seperti Bank Artha Graha, hasil penjualan saham baru akan dipakai untuk memperkuat permodalan dan membiayai ekspansi kredit.

Kelihatannya penjualan saham baru BRI Agro bakal berjalan mulus. Soalnya BRI, sebagai pemegang 87,23% saham BRI Agro, sudah siap sebagai pembeli siaga. Sehingga, kepemilikan BRI di BRI Agro akan meningkat menjadi 90,46%.

Ada pun kepemilikan Dana Pensiun Perkebunan akan menyusut dari 9,1% saat ini menjadi 6,8%.

Langkah yang diayunkan BSM sedikit berbeda. Untuk mengail dana dari pasar modal, anak usaha Bank Mandiri ini berencana menerbitkan obligasi syariah (sukuk) senilai Rp 1 triliun dengan tenor 10 tahun. Menurut Agus Sudiarto, Direktur Utama BSM, hasil penjualan sukuk akan dipergunakan menutup utang sebesar Rp 500 miliar yang akan jatuh tempo Desember depan. “Sisanya akan dipergunakan untuk memperkuat cadangan modal BSM,” ujarnya. n

Bank-bank Daerah Kembali Terancam M

ungkin sudah menjadi nasib bank-bank pembangunan daerah (BPD) untuk selalu dalam himpitan masalah. Lihat saja. Selain terkena dampak penarikan dana tax amnesty, kini bank milik pemerintah daerah (Pemda) itu harus memutar otak untuk mengatasi pemangkasan dana transfer daerah oleh pemerintah pusat. Tak main-main, dana transfer yang disunat jumlahnya mencapai Rp 68 triliun.

Tak hanya sampai di situ, BPD-BPD juga harus bersiap-siap menghadapi penarikan dana oleh Pemda. Maklum, memasuki triwulan IV ini sejumlah proyek mulai bergulir.

Padahal, duit Pemda yang di parkir di BPD lumayan besar juga. Bank Jatim, misalnya.

Porsi dana Pemda di BUMD ini mencapai 45% dari total dana pihak ketiga (DPK). “Malah di semester I mencapai 55% dari DPK,” ujar Ferdian Timur Satyagraha, Head of Corporate Secretary Division BPD Jatim.

Apa boleh buat, usaha menjaring nasabah baru pun makin gencar dilakukan. Hal yang sama juga dilakukan Bank Jabar Banten. Untuk menjaring nasabah baru, bank urang Sunda ini gencar menerbitkan jenis tabungan dan giro. “Kami sedang mengincar dana sertifikasi dan dana pengelolaan gaji PNS yang dikelola kementerian-kementerian,” ujar Nia Kanis, Direktur Keuangan Bank Jabar Banten. n

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

39

Keuangan Valas

Tergantung Rapor Ekonomi RI Menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat dan rencana kenaikan bunga The Fed, dana asing mulai ke luar dari Indonesia. Penarikan itu bisa tertahan bila rapor ekonomi RI membaik.

TEKS Bastaman Foto riset

R

asa khawatir yang selama ini menggelayuti benak para pelaku pasar, akhirnya menjadi kenyataan. Perlahan tapi pasti, investor asing mulai meninggalkan Bursa Efek Indonesia (BEI). Jika biasanya selalu ada net buy, sepanjang pekan kemarin yang terjadi justru lebih banyak net sell. Alhasil, indeks harga saham gabungan pun terus melemah.

Pelarian dana investor asing pun terjadi di pasar obligasi. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan (DJPPR) Kementerian Keuangan, selama periode 10 – 17 Oktober, kepemilikan asing di surat bergarga negara (SBN) berkurang Rp 9,5 triliun. Tak pelak lagi, penarikan dana ini memicu tekanan di pasar obligasi.

Repotnya, tatkala dana asing mulai meninggalkan Indonesia, BI justru kembali memangkas suku bunga acuan.

Seperti kita saksikan bersama, pekan lalu, bank sentral memangkas BI 7 – day reserve repo rate sebesar 25 bps menjadi tinggal 4,75%. Kebijakan tersebut dinilai analis pasar uang akan memicu pelarian dana (capital outflow).

Tapi, seperti biasa, orang-orang BI selalu bersikap tenang. Coba dengar suara Tirta Segara, Kepala Departemen Komunikasi BI. Menurutnya, membaiknya kondisi makroekonomi menjadi alasan bagi BI untuk memangkas suku bunga. “Defisit transaksi berjalan terus membaik, inflasi terkendali, dan kurs rupiah pun relatif stabil,” ujarnya.

Sepanjang pekan lalu, nilai tukar rupiah memang relatif stabil, bahkan cenderung menguat. Di akhir pekan lalu, rupiah ditransaksikan di level Rp 13.000 atau menguat 0,53% dibanding pekan sebelumnya. Maka Tirta pun yakin, tidak akan terjadi gejolak pada mata uang RI. Dan, yang paling penting, “Kami akan selalu berada

40

di pasar,” ujarnya.

Ah, syukurlah. Hanya saja, para pemilik dana tetap tidak tenang tatkala menyaksikan data perekonomian Amerika yang terus membaik. Hingga triwulan II, PDB

Amerika mencatat kenaikan 1,4%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di kuartal I yang hanya 0,8%. Melesatnya pertumbuhan ekonomi Abang Sam tersebut didorong oleh belanja konsumen yang pada triwulan mencatat kenaikan 4,3%.

Angka pengangguran mingguan juga terus menurun. Pada pekan pertama Oktober, angka klaim pengangguran berkurang 23.000 menjadi 265.000 orang. Tapi yang lebih mencemaskan lagi, hingga September, angka inflasi tahunan sudah mencapai 1,5% atau hampir mendekati target 2%.

Atas dasar data-data tersebut, pelaku pasar begitu yakin kenaikan bunga The Fed akan

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

Keuangan Valas diputuskan pada apat Federal Open Market Committee, Desember depan.

Jika bunga The Fed benar-benar naik dari 0,25% - 0,50% menjadi 0,50% - 0,75%, sementara BI 7 - day reserve repo rate turun ke level 4,75%, berarti di akhir tahun selisih bunga Indonesia dengan Amerika berkurang menjadi 4,25% - 4,50%. Itulah yang membuat para investor mulai mengalihkan dananya dari pasar modal ke dolar. Sementara investor yang tersisa lebih bersikap ekstra waspada.

KINERJA EKONOMI RI Sikap wait and see ini tampak jelas pada penjualan ORI013. Tidak seperti penjualan SBN sebelumnya yang selalu sukses, ORI013 justru sepi peminat. Hingga H – 1, penawaran yang masuk baru Rp 19,3 triliun atau 96,5% dari target. Hal yang sama juga terjadi pada lelang sukuk ne-

gara (SBSN). Dalam lelang pekan lalu, pemerintah hanya mampu meraup Rp 2,52 triliun atau di bawah target Rp 3 triliun.

Maka, jangan heran bila sejumlah analis rata-rata bersikap pesimis dalam menatap nasib rupiah di pekan-pekan mendatang. “Saya melihat, rupiah akan terkoreksi,” ujar David Sumual, ekonom Bank BCA. Ia memperkirakan, rupiah akan bermain di kisaran Rp 12.980 – Rp 13.080 per dolar.

Sementara Suluh Adil Wicaksono, analis Cerdas Indonesia Berjangka, memperkirakan nilai tukar rupiah akan bergerak di kisaran Rp 12.990 – Rp 13.030.

“Pemangkasan suku bunga acuan biasanya diikuti dengan pelemahan rupiah,” ujarnya. Ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan suku bunga The Fed, lanjut Suluh, juga membuat dolar menjadi buruan paling favorit pemilik dana.

Penurunan harga minyak juga dianggap sebagai faktor yang bisa menjungkirbalikan rupiah. Maklum, penurunan harga minyak bisa memukul harga komoditi pertambangan dan pertanian.

Sialnya, perluang itu sekarang semakin besar. Maklum, saat ini Amerika memiliki stok minyak siap jual 4,9 juta barel. Padahal, sebelumnya, stok minyak Amerika diperkirakan hanya 0,4 juta barel.

Kendati banyak sentiment negatif yang bermunculan, tak lalu peluang rupiah untuk menguat sudah habis. Menurut Suluh, saat ini pasar masih menunggu pengumuman PDB Indonesia triwulan III. Jika pertumbuhan ekonomi sesuai dengan ekspektasi pasar, maka peluang rupiah untuk menguat semakin besar.

Namun rupiah pun bisa semakin terpuruk bila yang terjadi ternyata di bawah ekspektasi pasar.

Dalam jangka panjang, pemangkasan BI 7 – day reserve repo rate juga bisa menjadi obat kuat bagi rupiah. Sebab, penurunan suku bunga ini diyakini akan mengairahkan sektor riil, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. “Tapi, memang, dampaknya baru terasa empat atau enam bulan ke depan,“ ujar Lana Soelistianingsih, ekonom Samuel Aset Management.

Jadi aman? Belum. Sebab, diperkirakan investor asing akan meninggalkan Indonesia untuk waktu yang cukup lama.

Sebab, terlepas dari pertarungan Hillary Clinton vs Donald Trump atau rencana kenaikan suku bunga The Fed, presiden Amerika terpilih baru akan dilantik awal Januari depan. Nah, pada saat itulah para pemilik dana bisa mengetahui arah kebijakan presiden Amerika yang baru. n

Sikap wait and see ini tampak jelas pada penjualan ORI013. Tidak seperti penjualan SBN sebelumnya yang selalu sukses, ORI013 justru sepi peminat. Hingga H – 1, penawaran yang masuk baru Rp 19,3 triliun atau 96,5% dari target. reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

41

Pasar Modal IHSG

Menghadapi Isu Bunga The Fed Masih ada katalis positif yang bertiup ke bursa efek. Investor disarankan bersikap hati-hati menjelang rilis laporan kinerja emiten.

I

TEKS Nikita Jagad Foto US News

ndeks harga saham gabungan (IHSG) akhirnya bisa bertahan (kendati tipis) di atas level psikologis. Jumat (21.10) akhir pekan lalu, indeks ditutup naik 0,10% atau 5,553 poin ke level 5.409,243. Di hari itu, indeks memang bergerak dengan cukup “menegangkan”. Sempat turun ke level 5.395, tapi kembali naik ke atas 5.400.

Lumayan, prestasi itu tak lepas dari aksi beli asing yang cukup gencar, sehingga mencatatkan net buy sebesar Rp 235 miliar. “Sentimen dari dalam negeri terbilang positif dan menjadi katalis positif bagi IHSG di tengah pergerakan bursa saham

42

yang bervariasi,” kata Omer Jonckheere, Vice President Research and Analysis Valbury Asia Securities.

Menurut Nico, turunnya suku bunga acuan (BI 7 day repo rate) dari 5% menjadi 4,75 % disikapi positif oleh pelaku pasar, penurunan itu sejalan dengan terkendalinya inflasi. “Pelonggaran kebijakan moneter yang ditempuh BI dengan menurunkan suku bunga acuan itu diharapkan dapat lebih memperkuat upaya mendorong permintaan domestik yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat pergerakan indeks harga saham dalam sepekan lalu bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat sebesar 0,17 % ke level 5.409,24 poin.

Pada periode 17-21 Oktober 2016 itu pula, investor asing mencatatkan jual bersih atau “foreign net sell” sebesar Rp193 miliar.

Namun jika dilihat sejak awal tahun ini hingga penutupan perdagangan efek 21 Oktober 2016 (year to date), investor asing masih mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp 32,95 triliun.

Namun, khusus untuk pekan ini, investor sebaiknya berhati-hati dalam mengambil posisi. Sebab akan banyak emiten yang mengumumkan kinerjanya pada kuartal tiga. Siapa tahu, di antara mereka ada yang kinerjanya meleset jauh dari eks-

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

Pasar Modal IHSG

Transaksi Investor Asing

pektasi. Untuk sementara, para analis memprediksi, indeks harga saham gabungan pada Senin (24/10/2016) kembali akan bergerak mixed pada rentang 5.375-5.450.

Rupiah menggelepar Lanjar Nafi, analis Reliance Securities, mengatakan secara teknikal pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih cenderung tertekan meskipun terus tertahan pada support rerata pergerakan 50 hari.

Indikator stochastic dan RSI mulai memperlihatkan tekanan bearish dari area jenuh beli. Hal ini menandakan peluang tertekannya IHSG masih cukup besar. “Sehingga diperkirakan IHSG bergerak kembali mixed pada rentang 5.375-5.450 dan perlu ekstra hati-hati jika ternyata break out support rerata pergerakan 50 hari di level 5.375,� kata Lanjar dalam risetnya.

Analis lainnya memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya IHSG akan mencermati pergerakan bursa Wall Street dan Rupiah. Diharapkan juga optimisme ekonomi Indonesia memberikan dukungan. Secara teknikal IHSG akan bergerak dalam kisaran Support 5385-5360, dan kisaran Resistance 5431-5458.

Berbeda dengan pergerakan IHSG yang masih menyisakan harapan menguat, nilai tukar rupiah bernasib sebaliknya, cenderung tertekan. Tekanan terbesar datang dari keputusan Bank Indonesia yang memangkas suku bunga acuan, ditambah spekulasi kenaikan suku bunga The Fed. Di pasar spot, Jumat (21/10),rupiah melemah 0,26% dari

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

hari sebelumnya ke level Rp 13.042 per dollar AS. Sepekan, mata uang garuda juga tergelincir 0,06%.

Putu Agus Pransuamitra, Research and Analyst PT Monex Investindo Futures mengatakan, beban bagi rupiah masih datang dari spekulasi kenaikan suku bunga The Fed yang kian memanas. Walau tidak didukung oleh sajian data ekonomi yang positif, namun probabilitas kenaikan suku bunga The Fed Desember 2016 dari data Fed Fund Futures masih tinggi yakni 63%.

Imbasnya secara langsung untuk jangka pendek, pelaku pasar lebih memilih memindahkan dananya ke aset dengan suku bunga lebih menarik.

Sebelumnya, indeks indeks dolar AS juga menguat ditopang pelemahan euro serta pernyataan hawkish dari pejabat Federal Reserve mengenai rencana kenaikan suku bunga acuan AS. Seperti dilansir Reuters, ketua The Fed wilayah New York William Dudley dalam pidatonya hari Rabu pekan lalu menyatakan bahwa bank sentral AS kemungkinan akan menaikkan suku bunga akhir tahun ini jika ekonomi AS tetap mendukung. n

IHSG

43

Pasar Modal Saham BMRI

Sulitnya Menekan Kredit Macet

44

NPL Bank Mandiri belum akan bergerak turun secara signifikan.

Tapi kreditnya mulai membaik.

Sahamnya? Wait and see saja.

TEKS Nikita Jagad Foto dok. review, riset

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

Pasar Modal Saham BMRI

S

ejak tercium kredit macetnya membengkak, harga saham Bank Mandiri majumundur di kisaran sempit.

Tapi jika dihitung sejak awal tahun, dari Rp 9.250 ke Rp 11.300 (20/10), harga saham Bank Mandiri telah naik sekitar 22,16%. Lumayan, masih di atas penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG).

Lantas bagaimana masa depan saham Bank Mandiri, setelah ini? Ada analis yang bilang supaya investor berhati-hati dalam mempertimbangkan saham ini.

Soalnya, harga saham berkode BMRI ini sudah mencapai di atas harga wajarnya.

Jadi kalaupun hendak mengoleksi, pemodal disarankan menunggu di harga bawah. Sebab, secara teknikal, target harga BMRI berada di kisaran Rp 11.300.

Makanya, investor saat ini sebaiknya wait and see. Jika harganya turun di bawah Rp 11.000 segera lakukan aksi jual dan kalau menguat ke Rp 11.300 lakukan aksi beli.

Rekomendasi senada dilontarkan oleh Blog Anggun Trader, Senin pekan lalu. Ia mematok harga BMRI akan terbang menuju Rp 12.375. Investor dipersilakan mengoleksinya di harga Rp 11.375 dan segera lepas saham ini jika harganya melemah ke Rp 10.975.

Akan halnya broker asing, saat ini mulai mempromosikan BMRI dan memberikan target di level Rp 12.500. Diyakini, jika tidak terjadi aksi jual yang signifikan dalam 1-2 minggu ke depan, saham ini masih sanggup naik ke atas level Rp 11.500 mendekati level Rp 12.000 Prediksi mana yang paling tepat? Kita lihat saja nanti. Yang jelas, pasar yang di semeter II ini profitabilitas Bank Mandiri akan membaik. “Dan, ini akan berdampak pada harga sahamnya,” ujar seorang pemodal.

Pahala Mansuri, Direktur Keuangan dan Treasury Bank Mandiri, belum lama ini menuturkan, meski masih turun dibandingkan tahun lalu, penurunan laba perseroan pada kuartal ketiga tahun ini diperkirakan membaik dibandingkan kuartal kedua lalu. Pada kuartal II-2016, laba bersih Bank Mandiri tercatat turun 28,5% (yoy) menjadi Rp 7,08 trilliun.

“Kalau soal laba kami belum bisa bilang, memang kalau tumbuh belum bisa, karena masih ada tambahan pencadangan. Tapi yang pasti penurunannya (laba kuartal ketiga) tidak sebesar di Juni lalu yang di kisaran 20%. Sampai akhir tahun ini, kemungkinan penurunannya di kisaran belasan persen,” kata Pahala.

NPL TETAP DI ATAS 30% Perbaikan kinerja laba, menurut dia, akan didorong oleh pertumbuhan kredit yang cukup baik dan kuat, efisiensi, dan peningkatan fee based income perseroan.

Penyaluran kredit perseroan tumbuh di kisaran 10% (yoy) dan di harapkan hingga akhir tahun dapat tumbuh 10-12%.

Berdasarkan laporan keuangan Bank Mandiri hingga Agustus 2016, laba bank yang diraih tercatat masih turun 22,8% (yoy) dari Rp 12,7 triliun pada Agustus 2015 menjadi Rp 9,8 triliun. Sampai Agustus 2016, Bank Mandiri tercatat menambah biaya pencadangan sebesar Rp 11,65 triliun, naik hampir dua kali lipat dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 6,01 trilliun.

Adapun NPL (non performing loan) yang menjadi biang kerok turunnya laba bersih bank, di kuartal III lalu, tampaknya belum berubah. Masih berat. Ini sesuai dengan pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengungkapkan posisi rasio kredit bermasalah gross industri perbankan sudah menyentuh 3,2% pada akhir Agustus 2016. Terkait itu, bank-bank disarankan untuk berupaya menekan laju NPL. Namun apa daya, Mandiri rupanya belum bisa melakukan penekanan itu. Director Risk Management and Compliance Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin mengatakan, pada akhir kuartal III-2016 posisi NPL gross perseroan terbilang flat dibanding kondisi pada Juni lalu di level 3,86%. Melihat kondisi tersebut, NPL gross Bank Mandiri diperkirakan di atas 3% pada penghujung tahun ini.

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

“Rasanya masih berat itu untuk menurunkan ke bawah 3%. Sampai kuartal III lalu, ada kredit yang secara kolektibilitas 1 naik ke 2, tapi ada yang turun dari 2 ke 1.

Oleh sebab itu intinya, sekarang kami menargetkan untuk memilah (debitor) mana yang sudah bisa di-upgrade,” kata Siddik.

Siddik menjelaskan, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan debitor yang bermasalah tapi tetap kooperatif untuk melakukan restrukturisasi. Apabila ke depan terbukti debitor itu masih memiliki cash flow yang bagus dan ada pembayaran, Bank Mandiri akan meng-upgrade. “Kalau mereka tidak ada cash flow lagi, ya akan dilakukan mekanisme take over dan lelang,” ujar dia.

Di samping itu, Mandiri ini pun juga akan mengupayakan tren pertumbuhan kredit yang baik. Hingga September lalu, ungkap Siddik, Bank Mandiri masih mampu menumbuhkan penyaluran kredit dalam kisaran double digit.

Kemudian terkait dengan pencadangan, perseroan menyakini total yang keluar sepanjang tahun tidak akan lebih dari yang sudah ditentukan di RBB (rencana bisnis bank), yakni Rp 15 triliun. Pada semester I-2016 total pencadangannya sekitar Rp 10 triliun, sehingga semester II-2016 tidak akan banyak tambahan cadangan lagi.

Sebagai gambaran, sampai akhir tahun, Bank Mandiri menargetkan pertumbuhan kredit sebesar maksimal 12% dan NPL dijaga diangka 3,98%. Dan laba bersih yang akan diraih berkisar antara Rp 11 – Rp 12 triliun. n

45

Pasar Modal Saham batu bara

Batu Bara Mulai Membara Permintaan batu bara di pasar dunia melonjak. Harga selanjutnya diprediksi bergantung pada pertemua OPEC November depan.

TEKS Nikita Jagad Foto Dahlan RP

46

S

etelah lima tahun terseok-seok, harga batu bara dunia—terutama Eropa dan Asia—kembali naik. Kenaikan ini terjadi setelah China memangkas produksi domestiknya, sehingga konsumen di negeri panda itu terpaksa meningkatkan impor mereka. Kenaikan permintaan ini diprediksi International Energy Agency, akan bertahan dalam beberapa waktu ke depan. Paling tidak sampai akhitr tahun 2016 ini.

Katalisnya cukup berotot. Mulai musim dingin di belahan bumi utara yang diperkirakan akan mendongkrak permintaan, hingga Perancis yang untuk sementara mematikan pembangkit listrik nuklirnya untuk keperluan pemeriksaan kesehatan.

Belum lagi pendorong dari konsumen tetapnya. Terutama di

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

Pasar Modal Saham batu bara Selain itu, BMI Research juga memperkirakan di periode 2016–2020, produksi batu bara global akan turun sekitar 0,2% per tahun. Menurut BMI, penurunan produksi akan terjadi di Indonesia dan Australia, yang merupakan produsen batu bara terbesar di dunia, selain China.

Hal tersebut disebabkan oleh aturan pemerintah yang semakin ketat.

Tengok saja realisasi produksi batu bara di Indonesia. Tahun ini, produksi batu bara dalam negeri diprediksi bakal turun 15% dibanding tahun sebelumnya menjadi 314 juta ton. Sementara produksi tahunan Australia rata-rata akan turun 0,9% sepanjang 2016–2020.

Makanya, kenaikan harga batu bara semakin tajam. Kini harga si hitam kokoh bertahan di atas level US$ 90 per metrik ton. Namun koreksi harga perlu diwaspadai. Maklum, sejumlah produsen batu bara tengah bersiap kembali menggenjot produksi.

negara-negara konsumen utama seperti China, Jepang, dan India, yang menaikkan permintaannya.

Sementara kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik di Filipina, Vietnam, Korea Selatan, dan Indonesia masih tergolong tinggi. Katalis inilah yang kemudian menopang harga untuk terus bertahan pada performa primanya.

Tidak ketinggalan India melalui Menteri Energi dan Batu Bara, Piyush Goyal menyampaikan upayanya untuk terus menggenjot serapan batu bara secara maksimal Harga batu bara semakin menguat setelah China gencar memangkas produksi batu bara. Alhasil, pelaku pasar memprediksi akan terjadi kekurangan pasokan batu bara di pasar global.

NAIK 100% LEBIH Menurut Bloomberg, Senin (17/10), harga batu bara kontrak pengiriman November 2016 di ICE Futures Exchange naik 3,65% dalam sehari jadi US$ 93,50 per metrik ton. Bila dihitung dalam sepekan, harga batu bara telah naik sekitar 14,23%.

Sedangkan sejak awal tahun, harga batu bara sudah melambung 104,81%.

Sejumlah analis memprediksi, peluang naik ke US$ 90 per metrik ton di akhir tahun jadi terbuka.

Tapi, jangan gembira dulu, harga batu bara bisa terpengaruh hasil pertemuan OPEC pada November mendatang. Jika pertemuan tersebut gagal menyepakati pemangkasan produksi minyak, harga batu bara bisa terkoreksi kembali jadi US$ 60 per metrik ton. Sebaliknya, kalau perteman itu berlangsung sesuai prediksi alias berlangsung sukses, bukan mustahil harga akan terangkat ke level US$ 100 per metrik ton.

Tapi terlepas dari kemungkinan terburuk itu, kini kenaikan harga yang tinggi ini telah dimanfaatkan oleh sebagian produsen untuk kembali menggenjot produksi.

Salah satunya Glencore Plc, yang menargetkan produksinya di paruh kedua 2016 akan lebih tinggi dari semester pertama.

Sebagai gambaran, produksi Glencore di semester pertama lalu mencapai 59 juta ton. Hasil produksi ini berasal dari tambang di Australia, Kolombia dan Afrika Selatan. Selain itu, India mengejar target produksi batu bara sebesar 50 juta hingga 60 juta ton tahun ini. Produsen di

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

China pun mendapatkan izin untuk menaikkan produksinya lagi.

Namun pasar terlihat lebih khawatir dengan dugaan produksi yang bakal berkurang tahun ini, sehingga analis memprediksi kenaikan harga batu bara belum terhenti.

Tentu saja, angin baik ini langsung menerpa saham-sahamnya. Seluruh harga efek pertambangan batu bara meroket naik gila-gilaan. Tengok saja harga saham Adaro Energy alias ADRO, Kini sudah diperdagangkan di level Rp 1.530.

Artinya telah naik lebh dari 200% dibanding harga yang terbentuk di awal tahun.

Saham Bumi Resources (BUMI) pun yang telah lama tertidur di level gocap ikut menggeliat. Bahkan Kamis (20/10) pekan lalu naik spektakuler (35%) ke level Rp 108.

Harga PT Tambang Batubara Bukit Asam alias PTBA pun terdongkrak dari Rp 4.325 di awal tahun menjadi Rp 12.525 (20/10). Walhasil, saham batu bara memang sedang membara. “Mudah-mudahan kondisi ini akan bertahan sampai akhir tahun ini,� kata seorang pelaku pasar.

Jika keadaan tetap alias tidak berubah, maka para analis masih merekomendasikan sejumlah saham batu bara.

Tapi penguatannya, kalau dibanding dengan harga sekarang, sudah menipis. ADRO misalnya di targetkan akan mencapai Rp 1.585, HRUM Rp 1.880 dan PTBA di Rp 12.975.

Hanya saham Indo Tambangraya Megah alias ITMG yang potensinya masih tebal. Sebab, saham yang kini ditransaksikan di level Rp 14000 (20/10) ini berpotensi menguat ke kisaran Rp 18.175.

Nah, selamat berinvestasi. Tetap cermat dan hati-hati. n

Seluruh harga efek pertambangan batu bara meroket naik gilagilaan. Tengok saja harga saham Adaro Energy alias ADRO, Kini sudah diperdagangkan di level Rp 1.530. Artinya telah naik lebih dari 200% dibanding harga yang terbentuk di awal tahun.

47

Pasar Modal Saham TPIA dan BRPT

Saham-saham Prajogo Prajogo Pangestu kini sudah jarang terdengar. Tapi saham-saham perusahaannya naik dengan angka yang spektakuler.

TEKS Nikita Jagad Foto riset

S

ebagai taipan papan atas, nama Phang Djoen Phen alias Projogo Pangestu sudah jarang terdengar. Lelaki kelahiran Kebumen 72 tahun lalu itu, terakhir muncul sebagai peserta program tax amnesty pada 29 September. Lantas ia seolah menghilang lagi.

Entah, apakah ia masih mengurusi bisnis yang dirintisnya atau sepenuhnya telah diwariskan pada dua puteranya. Yang pasti, saham dua perusahaannya yang beredar di bursa belakangan kerap membuat kejutan dengan kenaikan yang mencengangkan. Sampai-sampai terkena suspend oleh otoritas bursa.

Contohnya harga saham PT Chandra Asri Petrochemical (TPIA). Sepanjang lebih dari tiga bulan terakhir, saham tersebut terus menanjak. Periode 1 Juli, harga saham TPIA berada pada level Rp 4.680. Sementara tanggal 20 Oktober sudah bertengger di level Rp 17.000. Artinya, dalam waktu kurang dari empat bulan saham ini telah menguat 263%.

Begitupun saham Barito Pacific naik signifikan. Jika pada awal Juli masih berada di level Rp 484, kini saham itu telah ditransaksikan di kisaran Rp 1.245 alias menguat 157% dalam waktu kurang dari empat bulan.

Isu yang beredar di pasar, produsen bahan kimia tersebut (TPIA) berencana melakukan aksi korporasi berupa rights issue. Nah, umumnya setelah rights issue akan melakukan stock split jika konteksnya ingin menambah jumlah saham beredar.

TPIA juga berencana merilis obligasi senilai Rp 500 miliar. Hasil penerbitan obligasi itu akan diperuntukkan pembayaran utang yang akan jatuh tempo.

Suryandi, Direktur sekaligus Corporate Secretary TPIA bilang, informasi terkait obligasi memang benar dan sudah dirilis pengumumannya. “Tapi kalau soal stock split, tidak tahu informasinya dari mana,� imbuhnya.

Catatan saja, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) menjadi pemegang saham mayoritas TPIA, sebesar 55,36%. Sementara, masyarakat di bawah 5% hanya memegang 3,22% saham perseroan.

Nah, masyarakat yang memegang saham ini, sebe-

48

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

Pasar Modal Saham TPIA dan BRPT lum melepaskan kepemilikannya pasti ingin memperoleh gain. Karena biasanya, sebelm dipecah, harga saham didongkrak habis. Tapi, sebenarnya, tanpa ada program stock split pun sebenarnya saham ini layak dipertimbangkan investor karena kinerjanya yang mengilap.

MASIH BERGERAK NAIK Untuk tahun ini misalnya, manajemen Chandra Asri memperkirakan dapat mengantongi pendapatan bersih di kisaran US$ 1,7 miliar dengan laba bersih di atas US$ 200 juta. Menurut Suryandi, Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan Chandra Asri, optimisme tersebut tak terlepas dari harga minyak dunia yang secara rata-rata lebih rendah dari tahun lalu. Hal itu sangat berpengaruh terhadap harga naphta sebagai bahan baku.

Di sisi lain, dia mengklaim utilisasi kapasitas produksi pihaknya hampir 100% dan semuanya terserap pasar. Hal itu karena permintaan untuk produk petrokimia di pasar dalam negeri sangat besar ditunjang dengan harga yang masih cukup tinggi. “Kami melihat margin positif akan terjaga hingga akhir tahun karena rerata harga minyak masih di level US$ 40-an dolar per barel. Tahun ini di atas US$ 200 juta untuk laba bersih dan untuk pendapatan dengan asumsi utilisasi hampir 100% dan semua terserap bisa dua kali dari semester pertama atau mencapai US$ 1,7 miliar,� katanya beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, TPIA sudah mengantongi laba bersih US$ 131,75 juta pada semester I/2016. Itu diperoleh dari penjualan bersih yang mencapai US$ 882,11

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

juta. Pada 2015 pendapatan perseroan mencapai US$1,37 miliar dengan laba US$ 26,3 juta.

Sebagai gambaran, pada awal tahun perseroan sempat membidik pendapatan hingga US$ 2 miliar. Perseroan mematok target tersebut lantaran di awal tahun harga minyak dunia sempat tertekan hingga kisaran US$ 30 per barel.

Karena kinclong-nya pendapatan anak perusahaan, maka tak aneh jika Barito Pacific juga tahun ini menargetkan meraup pendapatan bersih konsolidasi hingga US$ 2,05 miliar.

Menurut Henky Susanto, Direktur Keuangan Barito Pacific, dari target revenue tersebut, sekitar US$ 2 miliar akan berasal dari Chandra Asri. Sedangkan sisanya, diperoleh dari anak-anak perusahaan lain yang bergerak di bidang properti dan perkebunan. “Petrokimia memang kontribusinya masih akan menjadi paling besar tahun lalu sampai 99%, tahun ini tidak akan beda jauh. Karena perkebunan dan properti baru mulai Maret tahun lalu,� katanya dalam paparan publik beberapa waktu lalu.

Itu sebabnya, pergerakan TPIA dan BRTP begitu agresif belakangan ini. Bahkan BRTP tercatat sebagai salah satu saham yang memberikan imbal hasil tertinggi di tahun ini.

Ke depan, diprediksi saham-saham ini akan bergerak naik. BRPT misalnya, ditargetkan masih akan menguat menuju Rp 1.355. Jika dibandingkan dengan harga yang tercipta pekan lalu (Rp 1.245) masih ada potensi penguatan sebesar 9%. Sementara TPIA ditargetkan akan mencapai harga Rp 18.425. n

49

inforeview

Ruko Agung Podomoro Serbu Karawang PT Agung Podomoro Land Tbk melalui anak usahanya PT Pesona Gerbang Karawang berencana kembali meluncurkan proyek kawasan bisnis Taruma City seluas 5,5 hektar untuk mengakomodasi kegiatan niaga masyarakat kelas menengah atas di Jalan Kertabumi, Karawang Barat.

AVP Head of Strategic Residential Marketing Division PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) Agung Wirajaya mengatakan untuk tahap pertama dalam waktu dekat perusahaan akan meluncurkan 70 unit rumah toko atau ruko dari total 320 unit dengan harga kisaran Rp 2 miliar hingga belasan miliar.

Tahap selanjutnya perusahaan akan melengkapi pengembangan Taruma City dengan rumah tapak unit terbatas dan apartemen.

“Taruma City akan menjadi proyek ketiga kami di Karawang setelah sebelumnya sukses dengan Grand Taruma Karawang seluas 48 hektar dan Podomoro Industrial Park 1.000 hektar,” katanya.

E-Commerce Diproyeksikan Tembus Rp 1.185 Triliun Perputaran uang lewat e-commerce diproyeksikan bakal tembus Rp 1.185 triliun pada 2020.

Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Samuel Wamerapan mengatakan sampai pertengahan Oktober tahun ini perputaran dana lewat ekonomi digital atau ecommerce sudah menembus angka Rp 200 triliun dan diproyeksi pada 2020 bisa naik menjadi Rp 1.185 triliun.

“Untuk mendorong pertumbuhan e-commerce, maka pemerintah menggelar program menciptakan 1.000 start up baru di berbagai daerah,” ujarnya di Universitas Brawijaya Malang, Rabu pekan lalu.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak 2014 sehingga pemerintah daerah harus bisa menangkap peluang tersebut.

Menurut dia, saat ini pengguna internet di Indonesia sudah melebihi angka 93 juta dan terbanyak melalui gadget atau smartphone yang menujukkan bahwa potensi ekonomi digital cukup tinggi.

50

FOTO erbhayu

muatan yang optimal dan memberikan pilihan kepada pelanggan sesuai kebutuhan.

“Respons pasar cukup bagus, makanya kami optimistis target dapat terpenuhi,” papar Tjandra, Senin pekan lalu.

Tjandra mengatakan kehadiran diler di Semarang baru diresmikan akhir pekan lalu, dengan tanggapan baik bagi pelaku usaha. Tidak hanya itu, pihaknya menyediakan unit mobil dengan mengajak pelaku usaha untuk melakukan test drive di medan terjal dan berliku. n Agung mengatakan prospek Karawang dinilai masih sangat menjanjikan. Selain infrastruktur yang kian matang, kabupaten seluas 1.652 kilometer persegi ini juga sedang merampungkan sejumlah pembangunan Bandar udara Ciampel dan stasiun kereta api cepat Jakarta – Bandung. n

FOTO Taruma City

T Mulia Tata Lestari, diler mitra dari PT Tata Motor Distribusi Indonesia, membidik penjualan mobil niaga di Semarang dan sekitarnya diangka 120 unit per tahun seiring pertumbuhan bisnis baru di wilayah setempat.

Tjandra Mulia, Direktur Utama PT Mulia Tata Lestari mengatakan kehadiran mobil niaga dari Tata Motor terbilang baru di kelasnya. Namun demikian pihaknya menyakini dapat memasarkan 120 unit per tahun.

Kendati pemasaran merek Tata Motor terbilang baru, namun sejak Mei 2016 atau di periode pra-operasional, Mulia Tata Lestari telah mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat Semarang.

Dengan respons tersebut, pihaknya mulai memasarkan truk ringan Tata Ultra 1012 GW (6 roda) yang memiliki pilihan dengan panjang 4,2 meter dan 6 meter. Kendaraan itu dapat menampung

Pemerintah juga memberikan fasilitasi terhadap inovasi yang dikembangkan di daerah, sehingga target yang telah dipatok pada 2020 bisa dicapai.

Dia menilai, untuk mencapai target maka dibutuhkan sistem yang terintegrasi dengan baik, sehingga karya-karya inovasi lokal bisa dipromosikan dengan baik. n

FOTO The Next Web

P

Tata Motor Bidik Penjualan Mobil Niaga

reviewweekly 10 Tahun VI | 24-30 Oktober 2016

SISIPAN

RP 25 TRILIUN PAJAK BATU BARA RAIB

ARAB SAUDI MENGEJAR BISNIS

PRABOWO MENANG

SI MANIS YANG MENGGEROGOTI DUNIA

®

1-7 JULI 2013 MAJALAH EKONOMI & BISNIS

44 » TAHUN II RP 20.000