Ancaman Jokowi by Majalah Review Weekly

MailBOX

http://www.majalahrevieweekly.com Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady

Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo Redaktur: sri wulandari reporter: Setyo Adhi Nugroho, Lucky Benyamin, Badrul redaktur foto: dahlan rebo pahing REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta Desain & layout: Rizky Pratama

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady marketing: Selvi tan, adeline, Irma Irawati HR & GA: Iriene Mielani Admin: Eko Endarsono, Yunita Wirawan, Asih (admin Sales) alamat redaksi: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063

Cover: erbhayu ilustrasi: dok. review

Menggalakkan Budaya Menabung

alamat Sales & Marketing Communication: Jl. Bendungan Jatiluhur No. 26 Bendungan Hilir - Jakarta Pusat 10210 Telp: 021-570 4479 â&#x20AC;˘ Fax: 021-570 4473

Terobosan fenomenal kembali dilakukan Presiden Jokowi, dengan menerapkan keadilan sosial lewat kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga, di Jawa maupun Sumatera hingga Papua. Hasilnya pun fenomenal. Meski baru setengah bulan dicanangkan, kebijakan BBM satu harga telah berhasil menurunkan gejolak harga barang-barang di Papua yang sangat mahal. Papua mengalami deflasi 0,09% pada Oktober lalu, di tengah tingkat inflasi nasional yang mencapai 0,14%. Selama puluhan tahun, masyarakat di Bumi Cendrawasih ini termiskinkan karena luar biasa mahalnya harga BBM dan minimnya infrastruktur yang mengerek hargaharga barang dan memandulkan industri. Oleh sebab itu, kita mendukung ditegakkannya keadilan sosial lewat pemberlakuan BBM satu harga hingga di Papua, yang hanya butuh dana Rp 800 miliar. Ini juga mengurangi ketidakadilan mencolok pusat dan daerah, di mana daerah penghasil minyak yang besar seperti Kalimantan justru harga BBM-nya mahal.

Presiden Joko Widodo mencanangkan setiap tanggal 31 Oktober sebagai Hari Menabung Nasional. Pencanangan ini memiliki arti strategis untuk mewujudkan masyarakat Indonesia memiliki budaya menabung. Terciptanya budaya menabung akan mendorong peningkatan jumlah dana simpanan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Menabung tidak hanya terbatas pada menyimpan uang di bank, melainkan juga membeli polis asuransi, membeli saham, reksa dana dan obligasi lewat perusahaan sekuritas di pasar modal. Semakin tinggi tingkat tabungan masyarakat di suatu negara, tentunya akan menggerakkan roda perekonomian melalui ketersediaan dana yang dapat disalurkan untuk investasi di sektor riil maupun sektor keuangan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang menyimpan uangnya di rumah atau di bawah bantal. Jumlahnya ditaksir mencapai Rp 1 triliun. Masih rendahnya rasio tabungan di Indonesia salah satunya disebabkan masih rendahnya akses keuangan atau financial inclusion. Layanan jasa keuangan belum menjangkau seluruh pelosok Tanah Air. Sekarang ini, tinggal bagaimana pemerintah, OJK, dan lembaga-lembaga keuangan mampu memobilisasi dana tersebut. Kuncinya adalah, buatlah program kegiatan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat agar mereka dengan kesadaran sendiri mau menyisihkan dananya untuk ditabung.

Bank Dunia baru saja mengumumkan peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) untuk 190 negara yang disurvei. Dalam survei itu, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia naik tajam, dari posisi 106 tahun lalu ke urutan 91 tahun ini. Kenaikan 15 peringkat itu menunjukkan bahwa melakukan bisnis di Indonesia semakin mudah. Keseriusan Presiden Jokowi mengejar target peringkat 40 dituangkan dalam paket kebijakan ekonomi jilid XII yang dirilis pada 28 April 2016. Isi paket kebijakan tersebut adalah memberikan kemudahan berusaha dalam bentuk deregulasi sejumlah peraturan yang selama ini menghambat bisnis, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kita mendukung rencana pemerintah yang akan membentuk tim khusus untuk mengawal perbaikan kualitas proses kemudahan berusaha di Indonesia. Tim khusus di bawah koordinasi Menko Bidang Perekonomian ini akan bertugas memberikan pemahaman kepada dunia usaha mengenai investasi agar peringkat Indonesia membaik. Pemerintah mesti mencontoh sejumlah Negara yang berhasil menaikkan peringkat kemudahan berusaha dengan membentuk tim khusus.

Aris Harlan Cempaka Putih Tengah Jakarta Pusat

Rini Herlina Jalan Kakap, Rawamangun Jakarta Timur

Anjani Febriyanti Kampung Melayu Besar Jakarta Selatan

Tentang BBM Satu Harga

penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

SuratMingguini

Kemudahan Berusaha

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Contents

headline LaporanUtama 9 ANCAMAN JOKOWI Ada 34 proyek listrik yang mangkrak bernilai triliunan rupiah. Semua proyek ini merupakan warisan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Jokowi mengancam akan melaporkan ke KPK.

Bisnis

Makro

18 Wajah Buruk Taksi Tradisional Kinerja keuangan perusahaan taksi

30 Pertaruhan di Ladang Minyak

konvensional masih memburuk. Upaya apa harus dilakukan?

Jika kondisinya masih seperti sekarang, beberapa tahun ke depan tak ada kegiatan produksi migas di Tanah Air. Pemerintah pun menebar insentif buat investor migas.

32 Awas, Masuk Daftar Hitam

Keuangan 20 Mari ke Kawasan Industri

Sisipan 24 Jakarta Makin Muaceeet....

MRT tak akan berguna selama pemerintah memanjakan industri otomotif. Apa yang harus dilakukan?

36 Saatnya Karyawan Bank Resah Tahun ini sejumlah bank BUKU III akan habishabisan memangkas pegawainya. Itu dilakukan agar di tahun serta sulit ini masih bisa mencetak laba.

39 Obligasi, Ancaman Sekaligus Peluang

Pasar Modal 42 Demo Adakah Buntutnya? Ada kemungkinan indeks akan menguat terbatas. Tapi, imbas demo Jumat kemarin (diduga) masih panjang.

44 Selamat Tinggal Gocap

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

editorial Waduh, Saham Batu bara

arga batu bara semakin melesat tajam. Ini dipicu oleh prediksi berlanjutnya kenaikan harga di China. Pada perdagangan Selasa (1/11), harga batu bara untuk kontrak November 2016 di bursa Rotterdam, berakhir naik 1,55 poin atau 1,84% ke US$ 85,90/metrik ton. Dan, harga batu bara China diperkirakan akan terus menguat pada kuartal keempat tahun ini akibat rendahnya jumlah persediaan. Tentu saja ini merupakan kabar baik bagi emiten batu bara. Lihat saja harga saham-saham batu bara yang melambung tingi belakangan ini. Efek Bumi Resources (BUMI), contohnya. Saham sejuta umat yang pernah mengalami mati suri ini tiba-tiba bangkit mencengangkan. Disebut mencengangkan, karena

Selain karena China memangkas produksinya dan memperbesar impor, juga lantaran datangnya musim dingin di belahan bumi utara yang diperkirakan akan mendongkrak permintaan.

BUMI langsung berlari. Dalam sebulan saham ini telah menguat 235% mejadi Rp 228. Temannya, Bumi Resources minerals (BRMS) juga sama, mulai menggeliat. Dalam rentang waktu kurang dari setengah bulan harganya menguat 60%. Begitu pun saham-saham batu bara lainnya, naik pesat. Seperti Adaro Energi yang sejak Juni naik 135%, kemudian dalam rentang waktu yang sama United Tractors naik hampir 100% dan Harum Energy menguat 195%. Pokoknya, semua menguat dengan signifikan. Penguatan terjadi, selain karena China memangkas produksinya dan memperbesar impor, juga lantaran datangnya musim dingin di belahan bumi utara yang diperkirakan akan mendongkrak permintaan. Belum lagi pendorong dari konsumen tetapnya. Terutama di negara-negara konsumen utama seperti Tiongkok, Jepang, dan India. Sementara kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik di Filipina, Vietnam, Korea Selatan, dan Indonesia masih tergolong tinggi. Katalis inilah yang kemudian menopang harga untuk terusbertahan pada performa primanya. Tapi jangan lupa, ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya penguatan ini yakni harga minyak yang belakangan juga mulai menghangat. Hanya saja sentimen yang satu ini tampaknya tidak akan bertahan lama. Lihat saja, sekarang harga minyak mulai merosot kembali ke bawah 50 dolar per barel. Itu terjadi setelah Amerika Serikat mengisyaratkan peningkatan produksi dan Irak akan meningkatkan ekspor. Rupanya, sentimen ini lebih unggul dibandingkan kesepakatan OPEC dalam membatasi produksi pada pekan lalu Menurut data Baker Hughs Inc., jumlah rig di AS mengalami kenaikan dalam lima minggu berturutturut menjadi 425 buah. Selain itu, sentimen negatif datang dari Iran yang ingin memacu ekspor minyak mentah menjadi 2,35 juta barel per hari, sehingga menambah surplus pasokan di pasar global. Sebelumnya, Iran mengirimkan minyak ke luar negeri sekitar 2,2 juta barel per hari. Nah, apakah karena minyak melemah harga batu bara akan kembali letoy? Mudah-mudahan saja tidak. Sebab harga minyak sudah melemah sejak lama. Tapi tidak tertutup kemungkinan, kalau pelemahannya berlangsng terus sampai di bawah US$ 40 per barel, seperti yang di proyeksikan oleh sebagian pengamat pasar. n bk

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Ada 34 proyek listrik yang mangkrak bernilai triliunan rupiah. Semua proyek ini merupakan warisan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Jokowi mengancam akan melaporkan ke KPK. TEKS Setyo Adhi Nugroho dan Badrul

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Proyek PLTU di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah: Berhenti sejak Februari 2014.

lalu. Kata Jokowi, proyek tersebut mangkrak selama tujuh sampai delapan tahun. Tujuh atau delapan tahun yang dimaksud oleh Jokowi, adalah saat SBY menjabat Presiden. Ia telah meminta laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit 34 proyek tersebut. “Mana BPKP? Tolong disampaikan bagaimana penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak ini karena dana yang dikeluarkan bisa sangat besar sekali,” kata Jokowi. Jokowi meminta agar BPKP menyelesaikan audit itu dan segera melapor kepadanya. “Tolong nanti diberitahukan ke saya totalnya berapa karena ini sudah menyangkut angka yang triliunan dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus,” tambah Jokowi. Kepala Negara mengatakan, jika audit BPKP menyatakan bahwa proyek bisa diteruskan, pemerintah akan meneruskan proyek tersebut hingga selesai. Namun, dia sendiri mengaku pesimistis karena ia sudah melihat kondisi proyek-proyek itu di lapangan. “Kalau saya lihat di lapangan satu dua hari kemarin, kelihatannya juga banyak yang tidak bisa diteruskan karena memang sudah hancur, sudah karatan. Tinggal kepastian, kalau ini memang tidak bisa diteruskan ya sudah, nanti saya bawa ke KPK,” ucap Jokowi. Jokowi pun mengingatkan seluruh jajaran yang terkait dengan pembangunan proyek listrik 35.000 megawatt untuk berhati-hati. Jangan sampai ada proyek yang mangkrak seperti sebelumnya. “Karena ini menyangkut uang yang bukan kecil,” katanya.

DELAPAN PENYEBAB Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan puluhan proyek yang mangkrak merupakan warisan dari program fast track pro-

foto: print.kompas.com

walnya, warga Jakarta disibukan oleh demo 4 November anti Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama. Banyak warga diliputi rasa cemas, waswas, khawatir, dan takut seandainya aksi unjuk rasa berujung kekacauan serta rusuh. Hari-hari itu, tensi politik di Ibu Kota memang sangat panas. Itu gara-gara Ahok dianggap melakukan penistaan agama Islam. Dan, berbarengan dengan itu, tengah berlangsung kampanye tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk memperebutkan kursi DKI-1 pada Februari 2017. Di tengah situasi seperti itu, hari Senin (31/10) siang Presiden Jokowi menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Isi pembicaraan soal demo 4 November dan Pilkada DKI Jakarta. Keesokan harinya, dia mengundang pengurus MUI, NU, dan Muhammadiyah ke Istana untuk membahas demo 4 November. Berbarengan dengan itu, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Menko Polhukam Wiranto di kantornya dan malam harinya mendatangi Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan membawa isu yang sama: demo 4 November. Tapi kedatangan SBY menemui Wiranto dan Jusuf Kalla untuk menepis isu ia berada di balik demo 4 November (lihat: Gendang Jokowi dan SBY). Hampir bersamaan dengan pertemuan SBY dan Wiranto, Presiden Jokowi membuat pernyataan akan melaporkan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ancaman itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait perkembangan proyek listrik 35.000 megawatt di Kantor Presiden, Selasa (1/11) pekan

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

gram (FPT) I dan II. “Itu kerjaan tujuh delapan tahun lalu dari manajemen dulu yang tidak pernah tersampaikan,” kata Sofyan. Dari 34 proyek yang mangrak tersebut, sebanyak 12 proyek dihentikan pengerjaannya karena sudah tidak layak dan 12 proyek lainnya masih punya potensi dilanjutkan. “Investornya sudah mau melanjutkan tidak ada masalah asal clear semua. Karena tampaknya mereka dispute di antara pemegang saham. Itu bisa lanjut sama kita, enggak ada masalah,” ujarnya. Sisanya, kata Sofyan, masih dibahas. Laporan BPKP sudah diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk pengambilan keputusan. Termasuk yang rencananya akan dibawa ke KPK. “Sebagian lagi masih tahap negosiasi karena belum antara kita, BPKP, Kejaksaan sedang melakukan cut off atau berhitung ulang lebih detail, jadi mungkin bulan depan kita akan tentukan,” tegas Sofyan.

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Menurut Sofyan, ada delapan penyebab keterlambatan. Pertama, pembebasan dan penyediaan lahan. Kedua, proses negosiasi harga antara PLN dan Indepent Power Producer (IPP), yakni pembangkit listrik swasta. Ketiga, proses penunjukan dan pemilihan IPP. Masalah selanjutnya terkait pengurusan izin di tingkat nasional dan daerah. Lalu, kinerja sebagian developer dan kontraktor tidak sesuai target. Keenam, kapasitas manajemen proyek. Ketujuh, koordinasi lintas sektoral, dan terakhir menyangkut masalah hukum. Sofyan mengatakan total kapasitas dari 34 pembangkit yang mangkrak sebesar 633,8 megawatt (MW). Sementara 21 proyek yang akan diteruskan mencapai 443,2 MW. Sementara sisanya masuk dalam tahap terminasi. PLN belum melanjutkan 12 proyek pembangkit karena alasan bermacam-macam. Seperti pembangunan PLTU Mali-

PLTU Malinau di Desa Melapis, Kalimantan Utara: Biaya proyek membengkak.

juta dan Rp 214 miliar. Pengembangnya adalah PT ZUG Industry Indonesia. Di luar 34 proyek yang mangkrak, PLN juga menemukan lima kontrak perjanjian jual beli (PPA) pembangunan pembangkit listrik yang tidak ada proses lanjutan. Kelima PPA itu adalah PLTU Kalsel-1, PLTU Kaltim-2, PLTU Ketapang, PLTU Tanah Grogot, dan PLTU Tembilahan. Kontrak PPA ini bukan bagian dari mega proyek 35.000 MW.

foto: Media Indonesia

nau (2x3 MW) di Desa Melapis, Kabupaten Malinau Utara, Kalimantan Utara. Kontraktor proyek, konsorsium PT PAL (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, mengaku merugi karena biaya proyek membengkak. Pembengkakan biaya terjadi lantaran depresiasi rupiah terhadap kurs rupiah terhadap dolar AS. Padahal proyek ini strategis untuk mengurangi pemakaian pembangkit bahan bakar minyak serta menambah pasokan listrik di perbatasan. Kemajuan proyek saat ini masih sekitar 55,69%, alias molor dari jadwal operasi komersial pada September 2014. Ada juga proyek PLTU di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah berkapasitas 2x15 MW yang pembangunannya berhenti sejak Februari 2014. Padahal proyek menelan biaya cukup besar, sekitar US$ 25 juta dan Rp 219 miliar. Alasannya, performance security proyek sudah kedaluwarsa sejak Oktober 2014. Perseroan tengah meminta pendapat Kejaksaan Agung supaya proyek bisa berlanjut. “Ada juga beberapa proyek kami harus menambah dana baru,” kata Sofyan. PLN terpaksa menghentikan 13 proyek pembangkit yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Nilai kontrak proyek yang terminasi ini mencapai Rp 2,72 triliun dan US$ 35,8 juta. Alasan pemutusan kontrak beragam, mulai proyek terhambat perizinan, sulitnya pembebasan lahan, hingga kondisi tanah yang tidak ideal. Seperti proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kuala Tungkal (2x7 MW) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Sampai saat ini kemajuan proyek nol persen karena kondisi tanah bersifat lunak sehingga biaya penanganannya berisiko membengkak hingga 60% dari nilai kontrak saat ini, sebesar US$ 9,9

TANGGAPAN DEMOKRAT Anggota DPR mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) untuk proyek listrik PLN. Anggota Komisi VII Muhammad Nasir mengatakan PLN perlu menjelaskan terkait proyek mangkrak tersebut. “Panja ini akan meminta penjelasan mengenai anggaran, lokasi atau pihak yang mengerjakan, apakah PLN atau siapa,” katanya. Seperti halnya DPR, KPK segera membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan korupsi dalam pembangunan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Tim khusus ini bakal langsung mengumpulkan bahan-bahan keterangan terkait mangkraknya puluhan proyek garapan PLN dan Kementerian BUMN. “Otomatis tim nanti akan segera bergerak, masih akan dibentuk, dalam hal ini masih dalam pengumpulan bahan-bahan keterangan,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Rabu pekan lalu. Basaria menyatakan, pengusutan tuntas penyebab mangkraknya pembangunan 34 proyek pembangkit listrik di berbagai daerah selama bertahun-tahun ini merupakan permintaan langsung Presiden Jokowi. Basaria menyatakan, pengumpulan data dan informasi yang dilakukan tim khusus ini untuk memastikan penyebab mangkraknya pembangunan proyek tersebut. Dari pengumpulan data ini, KPK akan menentukan langkah lebih lanjut. Basaria mengatakan, mangkraknya pembangunan 34 proyek tersebut belum tentu berbau korupsi. “Ini akan kita mulai dilakukan dulu pengumpulan bahan keterangan, apakah ada korupsinya atau tidak. Mangkrak itu tidak selalu harus korupsi, kita lihat dulu. Nanti kalau kita katakan korupsi nanti saya salah, kita belum sampai ke sana,” katanya. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menilai, mangkraknya 34 proyek pembangunan listrik bisa jadi bukan salah rezim pemerintahan SBY. Menurut Agus, dalam proyek infrastruktur, banyak aspek yang bisa membuat terhambat. “Kalau masalah pelaksanaan proyek banyak aspek. Ada masalah pendanaan, penganggaran, ada juga pelaksanaanya, itu semua perlu dilihat,” kata Agus. Karena itu, dia berharap semua pihak lebih bijaksana dalam menyikapi informasi terkait mangkraknya 34 proyek pembangunan pembangkit listrik pada era SBY. Ia menyatakan, dalam sebuah proyek, bisa jadi proses lelang proyek sudah berlangsung dengan baik, tetapi ternyata bermasalah dalam pengerjaan yang dilakukan subkontraktor. “Biasanya, ya sudah dilelang, tetapi kontraktor ternyata enggak punya kemampuan finansial untuk membangun. Lantas dapat pemodal yang juga bermasalah sehingga jadi mangkrak,” ucap Wakil Ketua DPR itu. n

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Presiden Jokowi dan SBY kerap saling sindir, bahkan kadang saling menyerang. TEKS Setyo Adhi Nugroho

da apa antara Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)? Entahlah. Yang jelas, sejak menjadi Presiden RI, Jokowi belum pernah sekalipun bertemu atau mendatangi Presiden RI ke-6 SBY. Sebaliknya, Jokowi sudah bertemu sebanyak tiga kali dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. “Mungkin karena SBY belum punya waktu untuk disowani. Lagian karena SBY juga tak punya kuda,” kata Muhammad Toha, politisi PKB. Sekadar informasi, usai pertemuan, Prabowo mengajak Presiden Jokowi untuk naik kuda di kediamannya di Hambalang, Bogor Jawa Barat, Senin pekan lalu. Sehari setelah pertemuan Jokowi dan Prabowo, SBY menemui Menko Polhukam Wiranto di kantornya dan malam harinya mendatangi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kenapa SBY tidak bertemu Jokowi? Sekali lagi, entahlah. Memang, dalam dua tahun terakhir, Jokowi dan SBY kerap saling sindir mengenai kebijakan. April tahun lalu, keduanya terlibat polemik soal utang Dana Moneter Indonesia (IMF) menyusul pernyataan Jokowi yang menyebut Indonesia masih berutang kepada lembaga keuangan itu. SBY merespons tudingan Jokowi dan menyatakan seluruh utang kepada IMF sebesar Rp 117 triliun sudah lunas sejak tahun 2006 atau empat tahun lebih cepat dari yang dijadwalkan. Maret lalu, SBY mengomentari serangkaian Tour de Java oleh Presiden Jokowi. Saat itu, SBY mengungkapkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Apalagi, kondisi ekonomi Tanah Air sedang lesu. “Yang mengerti ekonomi kalau pajak dikuras habis ekonomi justu tidak tumbuh. Yang penting yang wajib pajak jangan mangkir. Jangan digenjot habis-habisan, apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas,” ujar SBY. Dua hari setelah kritikan SBY, Jokowi tiba-tiba meninjau proyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Jokowi mengaku sedih melihat kondisi proyek pusat kegiatan olahraga di Hambalang yang mangkrak pembangunannya. Pemerintah, katanya, mempertimbangkan penyelamatan aset melalui berbagai cara. Dua pekan lalu, keduanya terlibat polemik seputar dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir setelah Istana menyebut dokumen TPF Munir tidak ada di Sekretariat Negara. Beberapa media “menyulut” isu itu dengan menyebutkan Jokowi telah memerintahkan Jaksa Agung untuk menemui SBY. Menanggapi isu tersebut, SBY menggelar jumpa pers di Cikeas, Bogor dengan menghadirkan beberapa eks menterinya. SBY antara lain menyatakan, kasus hilangnya dokumen TPF pembunuhan Munir sengaja digiring pihak tertentu agar bernuansa politis. Dia mengaku, mengamati pemberitaan dan komentar-komen-

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

foto: Wikidpr.org

Gendang Jokowi dan SBY

tar yang ada di media, sudah keluar konteks dari TPF Munir “Kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya aktivis HAM Munir adalah kejahatan yang serius. Sebenarnya mencoreng demokrasi kita waktu itu,” kata SBY. Pekan lalu, keduanya kembali terlibat ‘perang urat syaraf’. Jokowi menemui Prabowo, mengundang pengurus MUI, NU, dan Muhammadiyah ke Istana untuk membahas demo 4 November. Sementara SBY menemui Wiranto dan Jusuf Kalla dengan membawa isu yang sama: demo 4 November. Hanya saja, langkah SBY menemui Wiranto dan Jusuf Kalla lantaran ia diisukan berada di belakang demo 4 November. “Ini fitnah yang keji jika hanya mendengar dari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata SBY pada konferensi pers di rumahnya, Rabu pekan lalu. SBY meminta kepada pemerintah untuk tidak begitu saja mendengarkan hal yang belum tentu benar keadaannya dan main tuduh pihak tertentu. “Jangan sampai hanya mendengarkan dan mendapat bisikan dari intelijen yang salah atau orang-orang yang mengaku intelijen,” jelasnya. SBY mengatakan, demo 4 November merupakan bagian dari proses demokrasi. Ia menyatakan pentingnya penegakan hukum untuk memproses calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang diduga telah melakukan penistaan agama. SBY mengingatkan bila pemerintah atau penegak hukum tidak memproses Ahok, maka akan ada tudingan Istana melindunginya. Dia khawatir, negara akan terbakar oleh amarah penuntut keadilan. Apa kata Jokowi soal pernyataan SBY itu? “Ya namanya manusia (intel) kan kadang enggak benar. Bisa error, bisa enggak error, he-he-he,” ujar Jokowi.

Duh, Listrik 35.000 MW Hampir bisa dipastikan target pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW bakal molor. Sampai 24 Oktober 2016 baru mencapai 29,4% dari target.

TEKS Badrul

walnya, saat menekan tombol tanda peluncuran program pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) pada Mei 2015 di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta, Presiden Jokowi begitu optimistis proyek ini akan tercapai selama lima tahun kepemimpinannya. Ia menilai proyek listrik 35.000 MW ini sangat strategis dan mendesak direalisasikan untuk menutupi target kebutuhan listrik yang

tiap tahun selalu meningkat. Tapi, apa yang terjadi? Presiden kecewa. Keinginannya untuk mewujudkan pembangkit listrik 35.000 MW tidak sebanding dengan capaian di lapangan. Saat rapat perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW, di Istana Negara, pada Selasa pekan lalu, dia mengakui kalau capaian program ini masih jauh dari harapan. Realisasi pembangunan proyek listrik 35.000 MW baru mencapai 36% dari target akumulatif tahun 2016. Sedangkan realisasi pembangkit commercial operation date (COD) fast track program (FTP) 1 dan FTP 2, serta regular yang merupakan bagian program 7.000 MW mencapai 83% dari target akumulatif sampai 2016 atau 53% dari target keseluruhan. Dengan demikian, menurut Jokowi, realisasi COD pembangkit listrik secara keseluruhan sampai 24 Oktober 2016 baru mencapai 29,4% dari target. Padahal, katanya, para investor antre untuk ter-

Presiden Jokowi menekan tombol peluncuran program pembangkit listrik 35.000 megawatt: Ada empat hal yang jadi hambatan.

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

yang akan dimundurkan targetnya itu, akan dijadikan cadangan oleh PLN. Dengan kata lain, dikejar pembangunannya tahun 2019. Namun, Sofyan menjamin keterlambatan tidak akan menimbulkan krisis listrik. Sebab, dalam perhitungannya, setiap tahun rata-rata tambahan pasokan listrik sebelum ada program 35.000 MW hanya 2.000-3.000 MW. Oleh karena itu, jika sampai 2019 baru selesai 25.000 MW maka setiap tahun rata-rata sudah ada 5.000 MW pembangkit listrik yang COD. Pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 MW memang menjadi salah satu andalan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri sudah menetapkan 109 proyek yang masuk dalam program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Dari 109 proyek pembangkit berdaya total 36.585 MW, 74 proyek berkapasitas 25.904 MW, di antaranya akan dikerjakan dengan skema pengembang listrik swasta (independent power producer/ IPP) dan 35 proyek lainnya berdaya 10.681 MW dikerjakan PLN. Proyek ini ditargetkan selesai tahun 2019. Untuk mengerjakan sebanyak 109 proyek tersebut, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 1.127 triliun. Dari jumlah ini, sebesar Rp 512 triliun dikerjakan PLN dan Rp 615 triliun oleh swasta. Pendanaan PLN diperuntukkan bagi proyek pembangkitan Rp 199 triliun dan transmisi serta gardu induk Rp 313 triliun. Sementara, kebutuhan pendanaan IPP Rp 615 triliun seluruhnya untuk pembangkitan. Pembangkit listrik 35.000 MW sebagian besar diarahkan ke energi baru terbarukan. Porsi besar diberikan untuk batu bara sebesar 50%, sisanya 25% gas, 25% energi baru terbarukan, seperti angin, matahari, air, bio dan geothermal.

foto: setkab.go.id

libat dalam proyek listrik 35.000 MW ini. Karena itu, menurut Presiden Jokowi, kendala proyek listrik 35.000 MW dan program 7.000 MW harus segera dicarikan jalan keluarnya. Dalam konteks ini, Jokowi ingin mengetahui secara pasti kendala di lapangan yang terjadi. Apakah investornya, apakah perizinannya yang masih berbelit-belit, apakah di pembebasan lahan, apakah di PPA-nya, atau di financial close-nya. â&#x20AC;&#x153;Data yang disampaikan ke saya, 71 proyek dari 109 proyek baru pada tahapan perencanaan dan pengadaan,â&#x20AC;? ujarnya seperti dilansir setkab.go.id. Ia juga menyebut terdapat 52 proyek FTP yang telah memperoleh TPA tapi belum mencapai financial closing atau ketepatan memenuhi jadwal pembiayaan, sehingga belum bisa memasuki tahapan konstruksi. Jadi, hampir bisa dipastikan target pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW bakal molor. Sesuai perhitungan ulang, diperkirakan pada 2019 nanti baru sekitar 20.000 MW sampai 25.000 MW yang sudah COD, sedangkan sisanya 10.000 MW di tahun 2020. Hal itu lantaran ada sejumlah tender yang bermasalah, seperti PLTU Jawa 5, PLTGU Jawa 1, PLTU Sumsel 9 dan 10, serta PLTU Jawa 7. Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, menjelaskan, 10.000 MW

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

JANGAN SAMPAI MANGKRAK Hanya saja, ya itu tadi, proyek ini terkesan hanya manis di bibir, tapi realisasinya terasa pahit. Sofyan Basir pernah mengatakan, ada empat hal yang menghambat proyek ini. Yakni masalah pembebasan lahan, perizinan, tuntutan hukum, dan kerjasama dengan pihak ketiga. Isu pembebasan lahan menjadi masalah utama proyek listrik 35.000 MW. PLN mencatat ada 210 permasalahan, sekitar 145 di antaranya adalah pembebasan lahan. Kemudian isu perizinan sebanyak 44 kasus, tuntutan hukum sembilan kasus, dan tiga kasus terkait dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Sebenarnya, pemerintah sudah jauh hari mengantisipasi masalah ini dengan adanya beberapa aturan yang mendukungnya. Sayangnya, penerapan aturan tersebut terkesan belum berjalan secara maksimal, sehingga masalah tersebut masih muncul. Dalam hal penyediaan lahan, misalnya, sudah ada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kemudian Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Khusus perizinan, pemerintah telah menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Oleh karena itu, Presiden Jokowi wanti-wanti agar proyek pembangkit listrik 35.000 MW tidak boleh ada yang mangkrak, tidak seperti 34 pembangkit listrik yang mangkrak selama 7 sampai 8 tahun. Sebagai informasi, proyek mangkrak yang dimaksud Jokowi FTP 1 dan 2 di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. n

foto: Dahlan Rp

Listrik sering mati: Jangan untuk kepentingan orang tertentu.

Bikin Listrik Pakai Limbah Sawit Pemerintah harus jeli dan cermat dalam memilih teknologi dan sumber energi untuk membangun pembangkit listrik. Jangan sampai menuruti kemauan orang-orang tertentu. TEKS Badrul

ndonesia itu, ironis sekali. Sumber energi begitu berlimpah di sini. Ada air, gas dan panas bumi, batu bara, dan sinar matahari, tapi krisis listrik terus saja berlangsung. Ini bisa dilihat dari elektrifikasi per kapita di Indonesia, yang hanya 210 watt. Padahal, salah satu indikator kemajuan suatu bangsa adalah jika elektrifikasi per kapitanya mencapai 800 watt. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-6, di bawah Vietnam. Kalau dibandingkan dengan China yang mencapai 875 watt, jelas Indonesia jauh tertinggal. Jangan

Anda bandingkan lagi dengan negara maju, bisa-bisa sakitnya tuh di sini. Makanya, listrik di rumah kita seringkali mati. Bahkan, di Nias, Sumatera Utara listrik sempat mati sampai 12 hari. Itulah sebabnya, pembangunan pembangkit listrik baru mutlak diperlukan untuk kemajuan bangsa. Tapi, bagaimana mau membangun dan meningkatkan industri, kalau listrik saja susah? Generasi muda juga akan mengalami kesulitan untuk menjadi orang pintar, karena minimnya listrik yang tersedia. Tapi, tentu saja, Indonesia tidak boleh asal membangun pembangkit listrik. Pemilihan teknologi dan sumber energinya harus tepat. Indonesia tak boleh lagi meniru era Orde Baru, yang dalam memilih teknologi dan energi, kerap mengadopsi kepentingan orang-orang tertentu. Karena itu, jadi aneh rasanya kalau pembangunan pembangkit listrik baru sebesar 35.000 megawatt (MW) yang dipilih adalah teknologi dari China. Sebab, bukan apa-apa, kegagalan pembangunan pembangkit listrik 10.000MW tahap I dan II karena menggunakan teknologi China. Proyek ini banyak menggunakan energi batu bara.

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Asal tahu saja, batu bara merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui, sekaligus tidak ramah lingkungan. China saja sudah kewalahan menghadapi dampak dari penggunaan batu bara, seperti hujan asam. Lha, kok, kita masih terus menggunakannya? Padahal, porsi batu bara mencapai 52% dari sumber energi yang digunakan. Porsi sebesar itu saja sudah tidak bagus untuk ketahanan energi. Apalagi kalau ditambah, ya, makin runyam. Seperti dikemukakan di atas, Indonesia masih banyak memilki sumber energi. Bahkan sumber energi tersebut dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Salah satunya adalah limbah kelapa sawit. Menurut Direktur Bioenergi Kementerian ESDM, Dadang Kusdiana, potensi limbah kelapa sawit mencapai 12.000 MW. Sayangnya, energi tersebut belum banyak dimanfaatkan. Itu disebabkan investor tidak tertarik untuk membangun, karena PLN membeli listrik dengan harga rendah. Pabrik kelapa sawit banyak terdapat di Sumatera. Ironisnya, krisis listrik malah sering terjadi di sana. Padahal, untuk mengatasi krisis listrik di Sumatera hanya dibutuhkan listrik sebesar 2.000 MW, sebuah angka yang tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan potensi dari limbah kelapa sawit.

x 100 MW. Setelah lama terhambat, proyek tersebut beroperasi di akhir tahun 2012. Tidak puas dengan satu proyek, PT Bosowa Energi, melanjutkan lagi proyek tersebut dengan nama PLTU Jeneponto II. PLTU berkapaistas 2 x 125 MW ini juga berkerjasama dengan perusahaan China. Banyak kalangan berharap, pemerintah harus cermat dalam memilih teknologi dan sumber energi untuk membangun pembangkit listrik. Jangan hanya gara-gara untuk kepentingan orangorang tertentu, ketahanan energi, kebersihan udara, efesiensi, dan efektivitas dilupakan. Itulah sebabnya, jika proyek 35.000MW bernasib sama seperti pendahulunya, masyarakat dan industriawan akan kembali kecewa. Lupakan saja pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bila masalah krisis listrik saja tidak dapat dipecahkan. n

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

foto: Dok. Review

LUPAKAN SAJA PERTUMBUHAN Alih-alih menggunakan limbah kelapa sawit, pemerintah tetap berkeras untuk menggunakan PLTU dengan sumber batu bara. Memang, Sumatera memiliki cadangan batu bara dalam jumlah besar. Tapi kenapa hanya terpaku pada batu bara, sementara sumber energi yang dapat diperbaharui, murah dan ramah lingkungan tersedia cukup banyak. Sebagian pembangunan PLTU batu bara di Pulau Sumatera dikerjakan oleh PT Bukit Asam (PT BA) bergabung dengan perusahaan swasta dari China. Seperti, PLTU Banjar Sari. PLTU berkapasitas 2 x 110 MW, setelah lama dibangun baru dapat beroperasi beberapa bulan lalu. Tidak puas hanya dengan satu proyek, kembali PT BA bekerja sama dengan perusahaan dari China membangun PLTU lebih besar, yakni berkapasitas 2 x 620 MW bernama PLTU Banko Tengah. Rencananya PLTU tersebut akan beroperasi pada 2018. Selain limbah kelapa sawit, sumber energi dari air bahkan lebih besar. Menurut Anggota Dewan Energi Nasional, Tumiran, potensi air yang dapat dikembangkan secara kontinyu sebesar 25.000 MW. Air merupakan sumber energi untuk PLTA. Selain ramah lingkungan, PLTA juga murah dalam biaya operasionalnya. Hal itulah yang merangsang PT Vale Indonesia, Tbk yang berada di Pulau Sulawesi, untuk menggunakannya.Tak tanggung-tanggung mereka telah membangun tiga PLTA. Pertama, PLTA Larona, beroperasi tahun 1979, yang memproduksi daya listrik rata-rata sebesar 165 megawatt. Kedua, PLTA Balambano beroperasi tahun 1999 memproduksi listrik rata-rata sebesar 110 MW. Ketiga, PLTA Karabbe, beroperasi sejak tahun 2011, memproduksi listrik rata-rata sebesar 90 MW. Di pulau yang sama dengan Vale, PT Bosowa Energi sejak tahun 2005 membangun PLTU dengan menggunakan sumber energi dari batu bara. PLTU Jeneponto I, itulah nama proyeknya. Bekerja sama dengan perusahaan China,PLTU ini berkapasitas 2

Bisnis Kinerja

Wajah Buruk Taksi Tr

Taksi konvensional: Masih mengalami rugi sampai akhir tahun.

Kinerja keuangan perusahaan taksi konvensional masih memburuk. Upaya apa harus dilakukan?

TEKS Lucky Benyamin Foto Dahlan RP

ajah usaha taksi konvensional terlihat semakin muram. Pada kuartal III2016, kinerja keuangan PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) dan PT Blue Bird Tbk (BIRD) tidak cerah. Berdasarkan laporan keuangan kuartal III 2016, Express tercatat menderita rugi sebesar Rp 81,8 miliar. Perolehan tersebut berbanding terbalik dengan kuartal III tahun lalu yang masih mampu menyerok laba bersih Rp 11,07 miliar. Pemicunya tidak

lain akibat pendapatan perusahaan yang turun 28,95% menjadi Rp 512,57 miliar dari sebelumnya Rp 721,4 miliar. Neraca operator taksi terbesar di Indonesia, Blue Bird terbilang masih lumayan karena kerja kerasnya selama sembilan bulan di 2016 membuahkan laba bersih Rp 360,86 miliar. Meskipun demikian, realisasi itu merosot 42,3 persen dari Rp625,42 miliar laba bersih yang diperolehnya sampai kuartal III 2015. Reza Priyambada, anggota Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) menyatakan kinerja emiten taksi yang masih buruk disebabkan oleh biaya operasional taksi yang tinggi. Sementara, emiten terus menambah jumlah armadanya. â&#x20AC;&#x153;Biaya operasional mereka kan tinggi, sehingga pendapatan mereka belum mampu mengimbangi. Jadi turun terus,â&#x20AC;? ujar Reza, Rabu pekan lalu. Tak hanya itu, semakin banyaknya jumlah armada taksi berbasis teknologi daring (online) ikut memberikan dampak buruk bagi Blue Bird dan Express. Harga yang ditawarkan oleh taksi online, jauh lebih murah jika dibandingkan tarif buka pintu

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Bisnis Kinerja

radisional

Blue Bird dan Express, sehingga masyarakat cenderung memilih harga yang jauh lebih murah. â&#x20AC;&#x153;Orang kan lihat juga pada harga, daripada mahal-mahal kalau ada yang murah ambilnya yang murah,â&#x20AC;? katanya. Selain itu, pertambahan jumlah penumpang taksi saat ini tak sebanding dengan jumlah armada taksi yang ada. Sehingga, bertambahnya perusahaan taksi hanya membuat perusahaan tersebut mengalami penurunan laba bersih, bahkan mengalami rugi. Dengan kondisi tersebut, ia memprediksi kinerja Blue Bird dan Express masih akan terus mengalami penurunan hingga akhir tahun. Maka, ada baiknya bagi emiten taksi mengurangi armadanya untuk menyesuaikan dengan jumlah penumpang yang ada saat ini.

MASALAH TAKSI ONLINE Hanya saja, kehadiran taksi online adalah yang paling telak memukul bisnis taksi konvensional. Kehadiran taksi online sempat diprotes pengemudi taksi konvensional dengan turun

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

ke jalan pada Maret lalu. Banyak sopir dan pemilik taksi konvensional menganggap kehadiran moda transportasi berbasis aplikasi online sangat mengancam kelangsungan bisnis mereka. Para sopir mengeluh setoran berkurang dan pendapatan pas-pasan. Bisa dimaklumi jika para sopir dan pemilik taksi konvensional mengeluh. Sebab, tarif taksi online lebih murah 30%-40% ketimbang tarif taksi konvensional. Selain lebih murah, taksi online cepat datang kalau diorder, tarif sudah diketahui lebih awal, dan mobil lebih bagus. Servis inilah yang membuat konsumen banyak yang beralih ke jasa taksi online. Maka, jangan heran kalau kehadiran taksi online telah menggerus pendapatan taksi konvensional. Tahun 2013, sebelum taksi online beroperasi di jalan raya, pendapatan Blue Bird bisa mencapai Rp 3,92 triliun dan laba Rp 713,2 miliar, sementara pendapatan dan laba Express masing-masing Rp 686,9 miliar dan Rp 132,4 miliar. Tahun 2014 saat taksi online mulai beroperasiâ&#x20AC;&#x201D;tapi masih sedikitâ&#x20AC;&#x201D;kinerja keuangan Blue Bird dan Express masih oke. Di tahun itu, Blue Bird masih mampu memperoleh pendapatan sebesar Rp 4,75 triliun dan laba Rp 739,8 miliar, sedangkan pendapatan dan laba Express sebesar Rp 889,72 miliar dan Rp 118,2 miliar. Setahun kemudian, pendapatan dan laba Blue Bird serta Expres mulai seret. Di tahun 2015 saat jumlah taksi online banyak beroperasi di jalan raya, pendapatan Blue Bird turun menjadi Rp 4,03 triliun dan labanya Rp 629,1 miliar, sementara pendapatan Express Rp 721,4 miliar, bahkan labanya anjlok dari Rp 118,2 miliar (2014) menjadi hanya Rp 11,4 miliar. Emiten berkode saham BIRD juga melaporkan kinerja keuangan yang kurang bagus pada semester I-2016. Pada semester I-2016 laba bersih BIRD turun sebesar 48,43%, atau dari Rp 444,01 miliar di semester I-2015 menjadi Rp 228,97 miliar. Penyebab turunnya laba BIRD lantaran pendapatan pokok turun dari Rp 2,67 triliun di semester I-2015 menjadi Rp 2,47 triliun di semester I-2016. PT Express Transindo Utama Tbk yang mengoperasikan Express malah lebih apes. Emiten dengan kode saham TAXI bahkan mengalami kerugian sebesar Rp 42,90 miliar di semester I-2016 dibandingkan periode yang sama tahun 2015 yang masih mencetak laba bersih Rp 32,50 miliar. Hal ini disebabkan pendapatan pokok turun dari Rp 510,40 miliar (semester I-2015) menjadi Rp 374,06 miliar (semester I-2016). Itulah sebabnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Sedikitnya terdapat empat syarat bagi taksi online untuk bisa beroperasi di jalan raya. Pertama, pengemudi taksi online harus memiliki SIM A umum. Kedua, operator taksi online harus berbadan hukum atau bekerjasama dengan badan hukum. Ketiga, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) harus diubah dari atas nama pribadi menjadi atas nama perusahaan atau koperasi. Keempat, mobil harus melewati Pengujian Kendaraan Bermotor atau KIR. Empat syarat ini wajib dipenuhi oleh para operator dan sopir taksi online. Jika tidak, izin perusahaan akan dibekukan. Awalnya, persyaratan ini diberlakukan awal Oktober lalu, namun kemudian diperpanjang enam bulan. Pasalnya, masih banyak taksi online perlu waktu untuk masalah balik nama dan pencatuman badan hukum di STNK milik pribadi. n

Bisnis Relokasi Pabrik

Mari ke Kawasan Industri Para pengusaha harus segera merelokasi pabriknya ke kawasan industri. TEKS Lucky Benyamin Foto Dahlan RP

ila tidak halangan, mulai Januari tahun depan semua perusahaan yang punya fasilitas produksi di luar kawasan industri di Jakarta, harus memindahkan pabriknya itu ke kawasan atau sentra industri khusus. Bukan tanpa sebab mereka harus merelokasikan pabriknya ke kawasan industri. Aturan soal wajib merelokasi pabrik ke kawasan industri ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Ketua Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) Jimmy Juneanto mengungkapkan, aturan yang berlaku mulai Januari 2017 mau tak mau mem-

buat mereka harus menggiring pabriknya masuk ke kawasan industri. Hanya saja, relokasi menjadi hal yang berat dilakukan karena berkaitan dengan ketersediaan lahan serta rantai produksi dan distribusi. Selama ini, pemanfaatan kawasan industri belum optimal. Masih banyak pelaku industri yang enggan berada di sebuah kawasan khusus karena tingginya harga tanah di sana. Pengusaha lebih memilih membangun atau merelokasi pabrik di luar kawasan industri. Selama ini harga lahan industri di Jakarta rata-rata sebesar US$ 119 per meter persegi, atau lebih mahal dibanding kota lain seperti Bangkok (US$ 119), Shanghai (US$ 158), dan Manila (US$ 102). Di sisi lain, lokasi di luar kawasan industri jauh

Kawasan industri Jababeka: Masalah rantai produksi dan distribusi.

lebih efektif untuk menekan harga lahan. Belum lagi, akses transportasi barang serta akses pembeli tersedia di kawasan industri. Menurut Jimmy, selain harga lahan yang mahal, proses relokasi ke kawasan yang diperuntukkan untuk industri membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebab, pelaku industri membutuhkan modal lagi untuk membangun infrastruktur pabrik atau sarana produksi tersebut. Saat ini, PPGI sudah berusaha berkoordinasi dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Namun, kedua instansi tersebut menyerahkan sepenuhnya masalah relokasi ke pelaku usaha masing-masing. Tak hanya pelaku industri percetakan yang harus merelokasi usaha ke kawasan industri. Industri lain yang melakukan aktivitas pengolahan bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang bernilai lebih tinggi juga harus merelokasi usahanya ke kawasan industri yang ditentukan Pemprov DKI. Beberapa industri sudah lama melakukan hijrah di kawasan industri. PT Jababeka mengakui 60% pertumbuhan industri di kawasan sebagai dampak dari relokasi industri. Dampak dari relokasi industri memang membuat kawasan industri nasional terus tumbuh. Peran kawasan industri terhadap pengembangan sektor industri nasional sangat strategis dan signifikan. Kawasan industri telah menyumbang sekitar 40% dari nilai total ekspor nonmigas dan menarik investasi sebesar 60% dari total investasi sektor industri serta sekaligus memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara dalam bentuk berbagai macam pajak. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, saat ini total luas kawasan industri di seluruh Indonesia mencapai 50.254 hektar. Dari angka tersebut, hanya sekitar 6% atau 3.015 hektar kawasan industri yang dikelola oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), antara alain di Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) atau Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP). Sementara 94% sisanya dikelola oleh pengembang swasta. n

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Bisnis Produk

Pabrik jamu tradisional: Prospeknya bagus.

alam beberapa tahun terakhir, jamu Indonesia sudah merambah pasar internasional. Dari nilai bisnis jamu Indonesia saat ini yang mencapai sekitar Rp 20 triliun, sekitar Rp 2,5 triliun di antaranya berasal dari ekspor. Maklum, jamu semakin digemari dan mulai mendunia. Sejumlah produsen jamu di Tanah Air sudah menangguk keuntungan dari pasar internasional. Seperti yang dirasakan PT Sido Muncul Tbk yang sudah berhasil masuk pasar Singapura serta Australia dan menguasai pangsa pasar 10%. Sido Muncul pun menargetkan pangsa pasar serupa di Timur Tengah serta Eropa. “Kami ada di Hongkong, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, Australia, dan lainnya, pokoknya 10 negara,” kata Direktur Utama Sido Muncul, Irwan Hidayat. Sido Muncul juga berencana meningkatkan jumlah distributor di luar negeri untuk memudahkan distribusi produknya. Bahkan, Irwan mengatakan, besarnya permintaan untuk menjadi distributor di luar negeri memperkuat rencana perseroan untuk segera merealisasikan hal tersebut. “Ada beberapa negara yang tertarik, tapi saya belum bisa sebutkan,” terang Irwan. Sementara Nyonya Meneer juga sudah melakukan ekspansi ke Malaysia dan Vietnam dengan produk Minyak Telon. Nyonya Meneer melakukan kerja sama dengan perusahaan lokal, dimana pihak perusahaan akan menyiapkan resep mi-

Jamu Kita Memang Kuat Produsen jamu berlomba memasuki pasar internasional. Selain penetrasi pasarnya cepat, juga bisa meraup Rp 2,5 triliun. TEKS Lucky Benyamin Foto Dahlan RP

nyak telon, dan perusahaan mitranya akan membangun pabrik. Kerja sama ini dilakukan untuk menyiasati biaya produksi sekaligus memperluas pasar. Lalu ada Borobudur Herbal yang diproduksi PT Industri Jamu Borobudur yang diekspor ke beberapa negara, yaitu Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Timur Tengah, China, Nigeria, Rusia dan negara lainnya. Salah satu pengusaha spa di Melbourne, Australia, telah mengembangkan pijat asli Indonesia dengan dipadu ramuan jamu dari Borobudur. Begitu juga Javaplant yang mengekspor produknya ke Amerika, Eropa dan Korea. Bisa jadi karena jamu sudah dirasakan manfaatnya, baik oleh masyarakat Indonesia maupun belahan dunia lain-

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

nya. Apalagi, masyarakat sekarang ini semakin mengarah ke produk herbal sebagai obat. “Sehingga aneka jenis jamu sangat berpeluang menembus pasaran ekspor,” kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Gabungan Pengusaha (DPD GP) Jamu Provinsi Bali Gede Ngurah Wididana. Mengacu data Kementerian Perindustrian, total omzet industri jamu tahun 2014 silam tercatat Rp 15 triliun. Sekitar 5% dari omzet tersebut berasal dari pasar ekspor. Adapun negara tujuan ekspor jamu Indonesia antara lain; kawasan Asia Tenggara, India, Taiwan dan Jepang. Peluang pasar Jamu masih terbuka lebar dan menjadi momentum tepat untuk memperkuat pasar ekspor. n

Bisnis Aksi korporasi

Obral Mobil Jelang Tutup Tahun Honda, Nissan, Toyota mulai mengobral diskon penjualan mobil. Buru-buru beli. TEKS Lucky Benyamin Foto Erbhayu

ni kebiasaan saban tahun yang dilakukan para agen pemegang merek (APM) mobil. Sejak pertengahan Oktober lalu, mulai mengobral diskon penjualan mobil menjelang tutup tahun. Targetnya: mendongkrak penjualan mobil. Beragam iming-iming digelar, mulai dari diskon potongan harga, bunga murah bahkan hingga 0%, serta cicilan kredit murah dilengkapi tenor yang pan-

jang. Harapannya: beragam promo ini mampu mencapai target penjualan. PT Honda Prospect Motor, semisal. Agen pemegang merek mobil Honda ini menawarkan cicilan mulai Rp 1 juta untuk pembelian Honda Brio Satya. Honda juga memangkas total uang muka atau total down payment (TDP) hanya Rp 16 juta untuk New Honda Mobilio, dan Rp 18 juta untuk Honda BR-V. Tak cuma itu, bunga 0% selama 2 tahun ditawarkan

untuk pembelian Honda Jazz dan setahun untuk New CR-V. Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor Jonfis Fandi, Honda memodifikasi pembelian dengan angsuran tersebut lantaran 65% dari total penjualan mereka memakai kredit. Menurut Jonfis, ada tiga karakter pembeli mobil. Pertama, pembeli yang ingin uang muka ringan. Kedua, mereka yang tak mau punya utang jangka panjang sehingga cukup dengan mengangsur dua atau tiga tahun. Ketiga, konsumen yang menjual mobil lama dan beli mobil baru agar angsuran kecil. Honda gencar menawarkan promosi agar target penjualan 180.000 unit

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Bisnis Aksi korporasi hingga tujuh tahun untuk model baru Sigra. “Dengan tenor panjang, cicilan jadi ringan,” ujar Hendrayadi Lastiyoso, Marketing and Customer Relation Head Division PT Astra Daihatsu Motor. Berdasarkan pengalaman, kata Hendrayadi, cara ini efektif untuk mengatasi kelesuan pasar. Apalagi, tahun ini Daihatsu memasang target penjualan 167.800 unit. Program promosi untuk menggenjot penjualan mobil tak semata urusan diskon harga, dan kemudahan cicilan. Henry Tanoto, Vice President Director PT Toyota Astra Motor mengatakan, konsumen juga tertarik membeli kendaraan dengan promo mendapatkan beberapa aksesori secara gratis. Tapi programprogram ini umumnya melengkapi promosi lain seperti tenor panjang dan cicilan murah yang jamak dilakukan diler. Ia juga berharap sejumlah promo ini efektif bisa membantu pencapaian target penjualan perusahaan ini. Toyota tahun ini menargetkan mampu menjual 370.000 unit kendaraan.

hingga akhir tahun ini bisa tercapai. Termasuk dengan memangkas suku bunga lantaran bunga dari perusahaan pembiayaan atawa leasing tak kunjung turun meski bunga pinjaman bank sudah luruh. “Jadi kami subsidi supaya harga turun, dan menarik leasing,” ujar Jonfis. Tak mau kalah Nissan juga menggelar program serupa jelang tutup tahun. Budi Nur Mukmin, General Manager Marketing Strategy and Communication Division PT Nissan Motor Indonesia bilang, Nissan menawarkan bunga 0% dengan tenor dua tahun untuk pembelian Serena dan X-Trail. Uang kredit murah untuk Nissan March dan Grand Livina. Konsumen bisa memilih cicilan terjangkau atau uang muka murah. Ini lakukan agar target penjualan 21.116 unit dengan pangsa pasar 1,9% tahun ini bisa tercapai. Adapun Daihatsu fokus menggenjot penawaran kredit jangka panjang

PENJUALAN MOBIL Penjualan mobil di Indonesia pada Agustus 2016 mencatatkan kenaikan tertinggi sepanjang tahun ini. Penjualan kendaraan roda empat pada bulan yang identik dengan Kemerdekaan Indonesia mencapai 96.294 unit. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), angka penjualan mobil sepanjang delapan bulan berturut-turut adalah: Januari sebanyak 85.003 unit; Februari 88.208 unit; Maret 94.093 unit; April 84.771 unit; Mei 88.578 unit; Juni 91.492 unit; Juli 62.603 unit dan Agustus 96.294 unit. Alhasil total penjualan mobil selama delapan bulan pertama di 2016 mencapai 691.042 unit. Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi optimistis target penjualan mobil bisa tercapai. Yohannes mengatakan, sejak awal tahun 2016 pihaknya telah menargetkan penjualan di angka 1,05 juta unit. Seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam pertarungan penjualan ini Astra menguasai pasar. Di bulan itu, Toyota tercatat menduduki tampuk tertinggi dengan penjualan sebanyak 38.987 unit. Dan setelah diselingi oleh Honda, duduk di peringkat ke tiga Daihatsu dengan penjualan 16.800 unit. Penyumbang penjualan terbesar dari Toyota Astra adalah mobil Calya dengan

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

penjualan ritel 8.266 unit. “Ini membuktikan bahwa kehadiran kendaraan jenis MPV sangat diminati oleh masyarakat,” kata Wakil Presiden Direktur TAM Henry Tanoto. Sementara itu, All New Sienta yang baru diluncurkan beberapa bulan lalu juga menunjukkan kinerja sangat positif pada Agustus 2016, dengan total penjualan ritel sebanyak 2.352 unit. Penjualan Kijang Innova naik 31,1% dengan volume sebanyak 4.599 unit dan pangsa pasar kian dominan sebesar 96,9%. Untuk segmen premium MPV, penjualan ritel Toyota Alphard pada bulan lalu tumbuh 67,8% dengan volume sebanyak 349 unit. SUV membukukan pertumbuhan tertinggi di antara segmen mobil penumpang Toyota. Sepanjang bulan lalu, berkat Rush dan Fortuner, Toyota membukukan total penjualan ritel 4.306 unit. Dari Kelompok Daihatsu pun tak kurang fantastisnya. Daihatsu Sigra yang mulai di pasarkan Agustus, hingga 20 September telah terpesan sebanyakn 13.000 unit. n

MRT tak akan berguna selama pemerintah memanjakan industri otomotif. Apa yang harus dilakukan? TEKS Nikita Jagad Foto erbhayu, dok. review, riset

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Kemacetan parah di Jakarta.

ungkin benar dugaan sebagian orang. Pada tahun 2020 penduduk Jakarta dan sekitarnya akan menghadapi kemacetan yang parah begitu keluar pintu gerbang rumah. Betapa tidak? Tiap tahun penjualan mobil melesat alias makin laris manis, sementara pembangunan jalan berlangsung lemot bak keong. Pemerintah kemudian menggeber pembangunan Mass Rapid Transit alias MRT. Dengan harapan pengguna mobil pribadi berpindah ke moda transportasi ini yang akan rampung tahun 2019. Tapi itu nanti, masih dua tahun lagi, sekarang proses pembangunannya saja sudah membikin macet di setiap sudut kota. Dan nantinya, belum tentu para pemilik mobil itu mau pindah naik MRT. Makin parah, bukan. Sekarang saja kemacetan lalu lintas di Jakarta dan wilayah sekitarnya semakin menggila. Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta ataupun Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) mengalami kemacetan akut. Hampir setiap saat, jalan tol yang seharusnya menjadi jalan bebas hambatan, dipadati kendaraan pribadi dan kendaraan berat. Padahal, pengguna jalan tol sudah membayar ongkos tol belasan ribu sampai puluhan ribu rupiah. Kemacetan di Jakarta memang semakin menggila. Pertambahan jumlah mobil dan sepeda motor seperti deret ukur, rata-rata 11,2% per tahun, sedangkan pertumbuhan jalan di Jakarta ibarat deret hitung, rata-rata 0,01% per tahun. Tidak sebanding!

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Pada tahun 1990-an, Bangkok dan Jakarta sama-sama ibu kota negara di kawasan Asia Tenggara yang terkenal dengan kemacetan lalu lintas yang menggila. Namun ketika Bangkok mulai membangun transportasi publik, Jakarta makin tertinggal dalam urusan ini. Setiap tahunnya penjualan mobil tak pernah kurang dari satu juta unit dan sepeda motor 6 juta unit. Makanya, untuk tahun ini, Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) dan AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia) menargetkan penjualan akan mencapai 1,05 juta dan 6,5 juta unit. Dan tampaknya, kedua target itu akan tercapai. Penjualan mobil domestik tumbuh 2,4% menjadi 783.450 unit hingga kuartal III-2016. Sedangkan motor, sampai kuartal III lalu sudah terjual 4,4 juta unit. Pertumbuhan pasar mobil ini salah satunya didorong oleh peluncuran duet mobil murah ramah ling-

Perakitan mobil.

kungan (low cost green car/LCGC) Toyota Calya dan Daihatsu Sigra pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016, Agustus silam. Respons pasar terhadap dua mobil besutan Grup Astra ini cukup positif, ditandai dengan masa tunggu yang mencapai dua bulan. Jongkie D Sugiarto, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengatakan, penjualan mobil tahun ini jauh lebih baik daripada tahun lalu. Oleh sebab itu, dia optimistis penjualan mobil hingga akhir tahun mencapai target yang ditetapkan sebanyak 1,05 juta unit, tumbuh 5% dari 2015 sebanyak 1 juta unit.

PENJUALAN MOBIL TERUS NAIK Ada tiga faktor utama yang mendorong penjualan mobil pada tahun ini. Pertama, perekonomian Indonesia sudah mulai membaik, sehingga meningkatkan daya beli konsumen. Kedua, sepanjang tahun ini, Gaikindo mengadakan pameran GIIAS di Jakarta, Surabaya dan Makassar. Ketiga, banyak agen pemegang merek yang

Deretan sepeda motor.

Macet Jakarta.

mengeluarkan mobil murah, seperti Toyota Calya dan Daihatsu Sigra. â&#x20AC;&#x153;Penjualan mobil tahun ini cukup positif dan bergairah,â&#x20AC;? ujar Jongkie belum lama ini. Dia menegaskan, jenis mobil yang paling diminati masih kendaraan multiguna (multipurpose vehicle/ MPV) dan sport utility vehicle (SUV). MPV diburu karena berkapasitas besar, yakni tujuh penumpang. Ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang senang berpergian bersama keluarga. Adapun SUV mulai digemari sejak model SUV bawah (low SUV/LSUV) diperkenalkan sejumlah agen pemegang merek (APM), seperti Honda HR-V dan BR-V. Lantas berapa yang masuk Jakarta? Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya bertambah sekitar 12% setahun. Atau sebanyak 5.500 hingga 6.000 unit kendaraan per hari. Jumlah unit kendaraan bermotor hingga akhir 2014 di Jakarta sebanyak 17.523.967 unit yang didominasi oleh kendaraan roda dua dengan jumlah 13.084.372 unit. Diikuti dengan mobil pribadi sebanyak 3.226.009 unit. Nah, kalau dihitung secara kasar saja, berarti se-

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

karang jumlah kendaraan yang berseliweran di Jakarta sekitar 4 juta mobil plus 16 juta motor. Sementara itu, panjang jalan di wilayah DKI Jakarta, menurut data Kementerian Pekerjaan Umum, tercatat 7.208 kilometer, atau baru memenuhi 60 persen dari total kebutuhan jalan yang sebenarnya. Dengan jumlah penduduk 12 juta jiwa, Jakarta sebenarnya membutuhkan jalan sepanjang 12.000 kilometer. Kemacetan lalu lintas di Jakarta mengakibatkan pemborosan bahan bakar minyak, yang apabila dihitung mencapai lebih dari Rp 8 triliun per tahun. Selama bertahun-tahun, pemerintah seakan menganakemaskan industri otomotif. Jutaan kendaraan bermotor baru menyesaki jalan-jalan di Jakarta. Akan tetapi, saat bersamaan, pemerintah mengabaikan pembangunan jalan baru. Selama bertahun-tahun, kebijakan transportasi di Jakarta tidak pernah jelas. Puluhan tahun lamanya Jakarta tidak memiliki transportasi publik yang memadai. Pada tahun 1990-an, Bangkok dan Jakarta samasama ibu kota negara di kawasan Asia Tenggara yang terkenal dengan kemacetan lalu lintas yang menggila.

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Namun ketika Bangkok mulai membangun transportasi publik, Jakarta makin tertinggal dalam urusan ini. Pembangunan mass rapid transit (MRT) di Jakarta sempat menjadi rencana dan wacana sejumlah gubernur DKI Jakarta selama bertahun-tahun sejak awal 1990. Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja, misalnya, pada tahun 1995 pernah mengumumkan pembentukan konsorsium pembangunan subway rute Blok M-Kota. Subway itu bahkan direncanakan beroperasi pada tahun 2000 (Kompas, 3 April 1995). Bukan hanya itu. Pemerintah juga berencana membangun kereta rel layang dan jalan tol terpadu dari Cilandak-Blok M-Tanah Abang-Kota pada tahun 1996 dan akan selesai tahun 2003 (Kompas, 15 Maret 1995). Namun, rencana pembangunan transportasi massa di Jakarta itu tertunda-tunda sampai akhirnya buyar setelah krisis ekonomi mengguncang Indonesia pada tahun 1997. Jadi, kalau tak ada upaya lain masyarakat tinggal pasrah pada keadaan, Belilah mobil baru selagi bisa, kan lumayan buat pajangan di rumah. Yang penting status sosial Anda â&#x20AC;&#x153;naikâ&#x20AC;? di mata tetangga. n

Pembangunan jalan tol pelabuhan tg. priok

Produsen Mobil Jangan Dimanja Buat apa membangun jalan baru setiap tahun, kalau toh akhirnya akan macet juga. Ada solusi lain yang lebih menarik. TEKS Nikita Jagad Foto Erbhayu

antas kalau pemerintah begitu memprioritaskan pembangunan infraktruktur, termasuk pembangunan jalan. Sebab pembangunan infrastruktur jalan umum dan tol di Indonesia tertinggal jauh. Dibandingkan Malaysia, misalnya. Penambahan jalan di negeri jiran itu rata-rata mencapai 700 kilometer (km) setiap tahunnya, sedangkan Indonesia hanya sanggup menambah jalan baru sekitar 70 km per tahun. â&#x20AC;&#x153;Di negara kita pembangunan jalan baru pertumbuhan 70 km. Dengan luas wilayah lebih besar. Sedangkan Malaysia pertumbuhan jalan baru 700 km. Kalau China pertumbuhan 7.000 km per tahun,â&#x20AC;? kata Anggota Komisi V DPR Nova Iriansyah. Bayangkan, hanya 70 km. Bandingkan dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor. Mobil, saja,

penjualan per tahunnya rata-rata mencapai 1 juta unit. Jika satu mobil luasnya tiga meter persegi, maka dia akan memakan tempat seluas 3 juta meter persegi. Belum lagi penambahan kendaraan roda dua yang mencapai sekitar 7 juta unit. Maka, angka penambahan 70 km itu tidak mencukupi kebutuhan. Apalagi, jalan sepanjang itu tersebar di berbagai daerah tang tidak padat. Penambahan infrastruktur jalan baru ini, ternyata sejalan pada pertumbuhan dan geliat ekonomi di masing-masing negara. Perekonomian Indonesia tumbuh hanya 5% -6%. Padahal pertumbuhan ini bisa dinaikkan saat adanya pembangunan infrastruktur seperti jalan. Kalau pembangunan jalan baru stagnan di 70-100 km per tahun, â&#x20AC;&#x153;Maka, pertumbuhan ekonomi mentok di angka 6%,â&#x20AC;? kata Nova beberapa waktu lalu. Terlepas dari angka pertumbuhan yang mungkin sudah mentok, ada beberapa upaya pemerintah untuk mengatur lalu-lintas supaya tidak macet. Semula diberlakukan konsep 3 in 1 (minimal 3 penumpang dalam satu kendaraan) yang meringankan beban jalan-jalan protokol pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari. Namun, kebijakan itu menimbulkan ekses, memunculkan joki-joki di mulut jalan menuju kawasan 3 in 1

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

yang membuat peraturan ini jadi tidak efektif. Akhirnya pemerintah memberlakukan sistem ganjil-genap. Artinya, kendaraan yang bernomor ganjil hanya boleh melintas di jalan tertentu pada tanggal ganjil, dan yang bernomor genap di tanggal genap. Konon, sistem yang berlaku saat ini (ganjil-genap) bisa mengurangi kemacetan 50%. Taruhlah itu benar. Tapi tetap saja, lancar di satu sisi ( jalan protokol) macet di sisi lain. Soalnya, kendaraan yang tidak bisa melintas di jalan protokol dipindahkan ke jalan lain. Maklum, peraturan ini tidak diberlakukan pada seluruh badan jalan yang ada di Jakarta.

PAJAK YANG TINGGI Begitu pula halnya dengan pemberlakuan bus rapid transit (BRT) tidak berjalan sukses. Sebab, selain jalur bus sering dilanggar oleh kendaraan non bus, TransJakarta, juga masih melalui jalur-jalur lainnya. Dan, bus ini tidak melayani seluruh wilayah. Lantas ada kereta rel listrik commuter line Jabodetabek yang menjangkau wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), yang dioperasikan PT Kereta Api Indonesia sejak 2008, yang cukup membantu warga. Makin banyak pekerja komuter memanfaatkan KRL commuter line dan tidak menggunakan kendaraan pribadi ke Jakarta. Tetap saja ini bukan pilihan utama. Yang menggunakan commuter line ternyata bukan hanya pemilik kendaraan pribadi, tapi kebanyakan masyarakat pindahan dari bus dan angkutan kota (yang sering dihadang kemacetan).

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Lantas apa yang harus dilakukan? Jawabnya, mungkin, cara yang dipakai Pemerintah Singapura bisa ditiru. Pemerintah Negeri Singa itu menerapkan sistem pajak yang sangat tinggi terhadap kendaraan bermotor dan juga harga jual mobil yang sangat tinggi. Di sana masyarakat hanya boleh menggunakan mobil yang sama selama 10 tahun saja. Menerapkan biaya parkir yang sangat tinggi yang bisa mencapai 200 Dollar Singapura per jamnya. Kemudian, menerapkan plat bermotor berwarna merah dan hitam, untuk plat merah sendiri hanya boleh digunakan pada weekend saja dan pajaknya tentu lebih murah daripada plat hitam. Sedangkan plat hitam boleh digunakan setiap hari tetapi harus menanggung pajak yang tinggi. Aturan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) yang membuat para pengendara harus membayar retribusi ketika memasuki suatu kawasan. Setiap kendaraan harus memiliki asuransi dan juga tidak diizinkan menggunakan kaca film pada kaca bagian belakang mobil dan itu merupakan peraturan wajib bagi setiap kendaraan. Atau bisa juga meniru Pemeritah Jepang yang mengatasi kemacetan dengan melakukan pembatasan emisi. Di sana setiap kendaraan wajib uji ulang emisi setiap 2 tahun, dalam hal ini biaya semakin makin mahal untuk kendaraan tua. Biaya parkir dan tol mahal, tetapi sebaliknya disediakan sarana transportasi umum yang nyaman, aman dan murah. Pokoknya, banyak caraâ&#x20AC;&#x201D;selain membangun jalan baru dan memberlakukan aturan main berkendaraanâ&#x20AC;&#x201D; yang bisa dilakukan pemerintah. Kalau ini yang dipilih, Insya Allah, bukan cuma Daerah Jakarta dan sekitarnya saja yang bisa lolos dari setan macet, tapi seluruh jalan di Indonesia. Hanya saja, cara-cara seperti itu, tentu saja akan ditolak mentah-mentah oleh para pelaku industri kendaraan bermotor. Mereka akan keberatan, karena dagangannya menjadi tidak laku. Tapi kalau itu tidak dilakukan, maka bersiap-siaplah pemerintah menanggung getahnya. Membangun jalan baru setiap tahun. n

KRL commuter line di stasiun tanah abang.

MAKRO Insentif migas

Pertaruhan di L Jika kondisinya masih seperti sekarang, beberapa tahun ke depan tak ada kegiatan produksi migas di Tanah Air. Pemerintah pun menebar insentif buat investor migas.

TEKS bastaman Foto GUGUS SYUHADA

emerintah dan DPR akhirnya sepakat bahwa asumsi lifting (produksi siap jual) minyak dalam APBN 2017 sebesar 815 ribu barel per hari. Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Paripurna DPR, dua pekan lalu. Asumsi itu lebih tinggi 35.000 barel dari usulan pemerintah sebelumnya. Artinya, pemerin-

tah mau tak mau harus bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target lifting tersebut. Ini jelas bukan pekerjaan ringan. Walaupun potensi minyak masih cukup besar, namun beberapa tahun belakangan ini kalangan investor migas semakin males menyedot minyak dari bumi Indonesia. Buktinya, dari tujuh blok migas konvensional yang ditawarkan pemerintah pada 2016, hanya tiga blok migas yang diminati. Sepinya peminat di blok migas konvensional bisa juga terjadi dalam lelang blok migas non konvensional. Apalagi tingkat kesulitan melakukan kegiatan eksporasi jauh lebih tinggi. Itu sebabnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengubah skema bagi hasil (split) dan bonus signature. â&#x20AC;&#x153;Peserta lelang akan dibebaskan menawarkan persentase bagi hasil dan jumlah bonus signature,â&#x20AC;? ujar Tunggal, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Dirtjen Migas Kementrian ESDM. Selama ini, investor migas menerima 85% dari hasil produksi dan sisanya disetor kepada pemerintah. Namun, ketika harga minyak dunia semakin murah, skema kontrak bagi hasil

Aktivitas di sumur MINYAK: Mereka banyak yang lari ke Benua Afrika.

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

MAKRO Insentif migas

Ladang Minyak (production sharing contract/PSC) seperti itu dinilai para investor migas sudah tidak menarik lagi. Apalagi, kini pengembangan wilayah migas cenderung mengarah ke laut dalam yang kebutuhan investasinya lebih besar. Jadi, jangan kaget bila sampai tahun 2020 diperkirakan tidak ada lagi kegiatan eksplorasi. Satuan Kerja Khusus pelaksana kegiatan hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) sendiri sudah memproyeksikan lifting minyak sampai tahun 2020 akan berada di kisaran 480.000 – 550.000 barel per hari. Sebenarnya, potensi cadangan migas di Indonesia masih sangat besar. Angka yang diklaim pemerintah jumlahnya mencapai 100 miliar barel. Masalahnya, dari seluruh potensi itu, cadangan migas yang ditemukan baru sekitar 3,5 miliar barel. Penyebabnya, tentu saja, minimnya penemuan sumber migas baru. Asal tahu saja, temuan cadangan minyak paling akhir adalah Blok Cepu, 15 tahun silam. Dengan cadangan sekitar 3,5 miliar barel, beberapa tahun ke depan produksi migas Indonesia akan berhenti total. Itu sebabnya, untuk menemukan cadangan minyak baru, pemerintah tengah menggodok sejumlah insentif bagi invetor migas. Selain mengubah skema bagi hasil dan bonus signature, pemerintah juga akan memperpanjang masa ekplorasi dari enam tahun menjadi 10 tahun. Sedang masa kontrak pengelolaan blok migas akan ditambah lima tahun.

LIFTING MASIH MISTERIUS Cukup? Belum. Seperti dikatakan I Gusti Nyoman Wiraatmadja Puja, Dirjen Migas Kementrian ESDM, pemerintah berencana untuk memperpanjang masa kontrak wilayah kerja dari 30 tahun menjadi 50 tahun. “Ini yang dilakukan sejumlah negara di Afrika. Makanya, banyak kontraktor migas yang lari ke Benua Afrika,” ujarnya. Pemerintah juga berencana mengubah sistem penggantian biaya operasi dari basis Plan of Development (PoD) menjadi country basis. Sebagai contoh, jika kontraktor memiliki blok yang sudah berproduksi di Kalimantan dan blok eksplorasi di Papua, maka nantinya biaya eksplorasi yang sudah dikeluarkan di Papua bisa diganti dengan jatah hasil produksi milik pemerintah dari Blok Kalimantan. Dengan iming-iming sejumlah insentif tadi, Wiraatmadja yakin kegiatan eksplorasi dan produksi akan meningkat pesat. Ia memperkirakan, pemberian insentif tadi akan mendorong penambahan produksi migas sebanyak 700.000 barel per hari pada 2025. “Tapi jika kondisinya dibiarkan seperti sekarang, produksi akan turun 18% - 20% per tahun,” ujarnya. Dengan kata lain, lima tahun ke depan tidak ada lagi kegiatan produksi migas di Tanah Air. Mengerikan, memang. Masalahnya, jangankan memikirkan nasib produksi minyak lima tahun ke depan, untuk mengejar target lifting minyak di tahun 2017 saja pemerintah sudah waswas. Menurut Wiraatmadja, bisa saja kapasitas yang ada dipaksakan berproduksi sesuai asumsi lifting minyak di APBN 2017

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

(815.000 per hari). “Tapi itu tidak mudah. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengoret-ngoret produksi yang ada,” ujarnya. Seorang pejabat di Kementerian Keuangan mengatakan, pemerintah tak punya pilihan dengan angka lifting yang disodorkan DPR. Seharusnya, menurut si pejabat, pemerintah diberi dua opsi. Satu angka referensi dan satu angka optimistis. Angka optimistis pun harus sesuai dengan kondisi yang memungkinkan. “Kalau memang tidak bisa (dipaksakan), buat apa kami bermimpi,” ujarnya. Okelah, tapi itu bukan berarti pemerintah bisa berleha-leha. Lagi pula, siapa sih sebenarnya yang bisa menghitung secara pasti produksi minyak kita setiap hari, yang tersebar di banyak sumur di seluruh penjuru negeri? Tidak ada. Selama ini, lifting migas tidak dihitung di tempat produksi, tapi pada saat dikapalkan. Nah, siapa tahun selama pengiriman minyak dari tempat produksi ke kapal ada minyak yang tercecer di jalan. Ya, siapa yang tahu? n

Jangankan memikirkan nasib produksi minyak lima tahun ke depan, untuk mengejar target lifting minyak di tahun 2017 saja pemerintah sudah was-was. 31

MAKRO Tax holiday

Aktivitas di kantor BKPM: Terlalu mengandalkan tax holiday.

Awas, Masuk Daftar Hitam Pemerintah tetap mengandalkan insentif tax holiday untuk menarik investasi. Jika tidak hati-hati, Indonesia justru bisa masuk daftar hitam negara-negara G-20 dan OECD. TEKS Bastaman Foto Dahlan RP, Liputan6.com

yukur alhamdulillah. Di tahun paceklik ini, sejumlah perusahaan justru mendapat kado istimewa dari pemerintahan. Setelah ditunggu bertahun-tahun, Menteri Keuangan akhirnya bersedia memberikan insentif keringanan pajak atau tax holiday kepada PT Synthetic Rubber. Hebatnya lagi, perusahaan patungan antara PT Chandra Asri Petrochemical (TPIA) dengan Michelin Prancis ini berhak mendapatkan tax holiday selama tujuh tahun. Kabar baik itu disampaikan Harris Munandar, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian. Menurut Harris, PT Synthetic Rubber adalah perusa-

haan terakhir dari 11 perusahaan yang mengajukan insentif pembebasan pajak penghasilan (PPh). Dari jumlah tersebut, hanya enam perusahaan yang dikabulkan. â&#x20AC;&#x153;PT Synthetic Rubber dinilai pantas mendapatkan fasilitas tax holiday karena industri seperti ini belum ada di sini,â&#x20AC;? ujar Harris. Selain PT Synthetic Rubber, fasilitas tax holiday juga diberikan kepada PT Petrokimia Butadiene Indonesia. Perusahaan pembuat karet sintesis ini ternyata merupakan perusahaan patungan antara Chandra Asri dengan Compagnie Financiere Groupe Michelin. Artinya, ada dua perusahaan milik pengusaha Prayogo Pangestu yang berhasil mendapatkan fasilitas pemotongan pajak dari pemerintah.

Perusahaan lainnya yang juga mendapatkan fasilitas tax holiday adalah Caterpilar Batam Indonesia. Hanya saja, kabarnya perusahaan alat-alat berat ini akan mengajukan pembatalan insentif tax holiday karena tidak sanggup memenuhi beberapa persyaratan yang diminta pemerintah. Di antaranya tidak mampu memproduksi light mining truck. â&#x20AC;&#x153;Tapi investasi tetap jalan terus,â&#x20AC;? ujar Harris. Memang ada sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi oleh perusahaan yang mendapatkan fasilitas tax holiday. Misalnya, nilai investasi baru tersebut harus di atas Rp 1 triliun. Kecuali untuk industri permesinan dan peralatan komunikasi, nilai investasinya ditetapkan minimal Rp 500 miliar. Fasilitas tax holiday juga hanya diberikan kepada sembilan sektor industri pionir, seperti industri logam hulu, pengilangan minyak bumi, serta kimia dasar organik.

LANDASAN HUKUM LEMAH Perusahaan yang mendapatkan fasilitas tax holiday bisa menikmati potongan pa-

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

MAKRO Tax holiday jak penghasilan sebesar 10% hingga 100% selama 5 – 15 tahun, dan bisa diperpanjang lagi sampai 20 tahun. Kenikmatan inilah yang ditawarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada para investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. Tak hanya sampai di situ, pengajuan permohonan tax holiday juga semakin dipermudah. Pemerintah berharap, pemberian insentif ini bisa mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara–negara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan China. Menurut harris, pembangunan infrastruktur di lima negara tersebut maju pesat karena pemerintahnya gencar memberikan insentif fiskal. Namun pemberian tax holiday bukan tanpa risiko. Sejak 2009, negara-negara G-20 dan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) telah mengkategorikan tax holiday sebagai tax haven country (tempat berlindung wajib pajak). Itu sebabnya, negara pemberi fasilitas tax holiday akan masuk dalam daftar hitam. “G-20 dan OECD sangat menentang kompetisi yang tidak sehat,” ujar Danny Septriadi, dari Tax Center UI. Dengan risiko bisa masuk daftar hitam, Danny menyarankan pemerintah untuk tidak terlalu mengandalkan pemberian tax holiday sebagai daya tarik investasi. Menurutnya, masih banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menarik investasi. Seperti mempermudah perizinan, menjamin kepastian hukum, menjaga stabilitas politik dan keamanan, dan menekan korupsi. “Jadi, tidak semuanya harus dalam bentuk pajak,” ujar Danny. Pendapat serupa juga dikemukakan Darussalam, rekan Danny di Tax Center. Menurutnya, tax holiday hanya satu dari banyak faktor yang menjadi pertimbangan para investor. Ia mencontohkan penelitian di sejumlah negara Afrika. Insentif pajak ternyata berada di urutan 11 dari 12 faktor yang menentukan pilihan investasi. “Jangan sampai tax holiday jadi kompensasi dari buruknya faktor lain,” ujarnya. Darussalam juga mengatakan, landasan hukum penerapan tax holiday masih lemah karena tidak diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP). Saat ini, menurut Darussalam, tax holiday hanya diatur lewat UU No, 25/2007 tentang Penanaman Modal. Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar pengaturan tax holiday dimasukan ke dalam UU PPh. “Agar memiliki landasan hukum yang kuat,” ujarnya. n

Perusahaan yang Meminta Insentif Tax Holiday Perusahaan Keterangan PT Unilever Oleochemical

Tax holiday

Indonesia

selama 5 tahun

PT Petrokimia Butadiene

Tax holiday

Indonesia

selama 5 tahun

PT Energi Sejahtera Mas

Tax holiday selama 7 tahun

PT Ogan Komering Ilir

Tax holiday

Pulp & Paper Mills

selama 8 tahun

PT CatepilarIndonesia Batam

Tax holiday selama 5 tahun, tapi

Kemenkeu belum menerbitkan

putusan PT Syntetic Rubber Indonesia

Tax holiday selama 7 tahun

PT Sateri Viscose International

Tax holiday selama 5 tahun,

namun terkendala konsultasi

dengan presiden

PT Feni Haltim Tidak mendapatkan tax holiday,

tapi bisa mengusulkan tax

allowance PT Well Harvest Winning Tidak mendapatkan tax holiday, Alumina Refinery

tapi bisa mengusulkan tax

allowance PT Sulawesi Mining Invesment Tidak mendapatkan tax holiday,

tapi bisa mengusulkan tax

allowance PT Indorama Polychem Indonesia Sumber: Kementerian Perindustrian

Kabarnya perusahaan alat-alat berat ini akan mengajukan pembatalan insentif tax holiday karena tidak sanggup memenuhi beberapa persyaratan yang diminta pemerintah.

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

MAKRO Ekspor mineral

Kebijakan yang Mengacaukan Pemerintah berencana memperpanjang izin ekspor mineral utuh hingga tahun 2022. Kebijakan ini bakal menyusahkan pengusaha yang terlanjur membangun smelter. TEKS Bastaman Foto Riset

Kegiatan di tambang Freeport: Kerap membuat pemerintah tak berdaya.

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

MAKRO Ekspor mineral

i hadapan investor asing sekelas PT Freeport Indonesia, lagi-lagi pemerintah terlihat tak berdaya. Buktinya, perusahaan pertambangan multinasional itu tetap diizinkan mengekspor konsentrat. Tak hanya Freeport, kemudahan serupa juga bakal menikmati oleh perusahaan tambang lainnya. Sebab, pemerintah berencana untuk memperpanjang izin ekspor mineral dalam batas waktu tertentu. Rencana itu tentu mengejutkan banyak pihak. Soalnya, ekspor mineral mentah sudah dilarang sejak Januari 2014. Sementara untuk konsentrat tertentu larangan itu baru akan berlaku pada Januari 2017. Larangan ekspor mineral mentah ini sudah diatur dalam UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 1/2014, dan Peraturan Menteri ESDM No. 1/2014. Sebelumnya, para pengusaha mineral mengolah hasil tambangnya di luar negeri. Sehingga, pemerintah tidak bisa mengetahui secara pasti nilai dan volume yang mereka tambang. Dengan adanya keharusan mengolah mineral di dalam negeri, royalti yang masuk ke kas negara bisa meningkat. Lebih dari itu, pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral juga bakal menyediakan lapangan kerja baru. Memang, banyak nilai tambah dari larangan ekspor mineral utuh. Masalahnya, ya itu tadi, pemerintah kerap tidak berdaya bila berhadapan dengan perusahaan pertambangan. Buktinya, menjelang diberlakukannya larangan ekspor konsetrat tertentu, Januari 2017, Kementerian ESDM tiba-tiba mengeluarkan pernyataan akan memperpanjang izin ekspor mineral hingga lima tahun ke depan atau sampai tahun 2022. Yang menarik adalah penjelasan Bambang Gatot Ariyoto, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Ia mengatakan, jatuhnya harga komoditi pertambangan membuat perusahaan pertambangan tak memiliki dana untuk membangun smelter. Namun, jika ekspor mineral tetap dilarang, akan banyak perusahaan pertambangan yang tidak beroperasi. “Angka pengangguran pasti akan meningkat, sementara pemerintah sendiri masih membutuhkan pemasukan dari sektor pertambangan,” ujarnya. Aneh? Mungkin. Soalnya, kewajiban membangun fasilitas penjernihan mineral sudah berlaku sejak 8 tahun silam, ketika harga komoditi pertambangan masih tinggi. Sudah begitu, tidak semua perusa-

haan tambang harus memiliki smelter sendiri. Perusahaan tambang kecil, misalnya, bisa memanfaatkan smelter yang dibangun oleh pihak lain. Makanya, rencana pemerintah untuk membuka kembali keran ekspor mineral utuh menuai kecaman dari anggota DPR maupun pelaku usaha. “Ini membingungkan dan bisa merusak citra negara. Saya sudah kehabisan kata-kata, mau bilang apa lagi?” ujar Jonatan Handojo, Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia.

NASIB PENGUSAHA SMELTER Wajar jika Jonatan sampai kesal seperti itu. Sebab, sejak ekspor mineral utuh dilarang, sudah 18 fasilitas pemurnian mineral yang berdiri. Rinciannya, 1 pemurnian tembaga, 12 nikel, 2 besi, 2 bauksit, dan 1 mangan. Investasi yang telah ditanamkan ditaksir lebih dari US$ 5,5 miliar. Sementara sembilan lainnya dalam proses pembangunan. Nah, para pengusaha smelter bakal terancam rugi besar jika izin ekspor mineral utuh diperpanjang lima tahun. Sialnya, pembagunan smelter itu sebagian dibiayai pinjaman bank. Artinya, peluang terjadinya kredit macet di industri ini cukup besar. “Jangan yang sudah ada tidak dilindungi. Kasihan mereka yang telah berinvestasi begitu besar,” ujar I Gusti Putu Suryawirawan, Dirjen Industri Logam, Mesin, dan Alat Transportasi, Kementerian Perindustrian. Sekarang, memang, semua kembali kepada pemerintah. Yang jelas, pelaku industri pertambangan menyambut rencana pemerintah tersebut dengan suka cita. Tedy Bradujaman, Direktur Utama PT Aneka Tambang (Antam), mangatakan Antam siap mengekspor 20 juta ton bijih nikel

pada 2017. “Jika ekspor bijih nikel dibuka, kami akan kembali menguasai pasar ekspor ke China,” ujarnya. Gara-gara adanya larangan ekspor mineral utuh, pasar nikel China dikuasai Filipina. Padahal, menurut Tedy, kadar bijih nikel Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan bijih nikel yang diekspor Filipina. Larangan ekspor mineral utuh juga dinilai Tedy tak mampu mengangkat harga komoditi pertambangan. “Di sini, bijih nikel berkadar rendah tidak dimanfaatkan. Padahal di luar negeri masih banyak yang mau membeli nikel Indonesia,” ujarnya. Namun rencana pemerintah untuk memperpanjang izin ekspor mineral utuh belum tentu akan berjalan mulus. Sebab, untuk merevisi UU No. 4/2009 dibutuhkan waktu lama. Sementara larangan ekspor mineral tertentu akan berlaku 12 Januari 2017. “Jika hanya diatur lewat peraturan pemerintah atau peraturan menteri, jelas tidak bisa,” ujar Satya Widya Yudha, anggota Komisi VII DPR. Sepertinya, menurut Widya, pemerintah bakal menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Kriteria penerbitan perppu pun bisa dengan mudah dipenuhi pemerintah. Misalnya, akan terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran atau terhentinya produksi bila ekspor mineral utuh tetap dilarang. Yang masih menjadi pertanyaan, apakah perpanjangan waktu ekspor mineral ini akan dimafaatkan perusahaan pertambangan untuk membangun smelter? Ragu juga. Sebab, pemerintah kerap dibikin tak berdaya oleh perusahaan pertambangan sekelas Freeport, Newmont, atau Adaro. Celakanya lagi, perusahaan tambang besar juga tak punya itikad baik untuk melaksanakan undang-undang. n

aktivitas di tambang freeport.

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Keuangan PHK

Saatnya Karyawan Bank Resah Tahun ini sejumlah bank BUKU III akan habis-habisan memangkas pegawainya. Itu dilakukan agar di tahun serta sulit ini masih bisa mencetak laba. TEKS Bastaman Foto liputan6.com, riset

eorang pegawai bank swasta sebulan terakhir ini benar-benar stres berat. Maklum, pria berusia 38 tahun ini terancam kehilangan pekerjaan. Adalah surat edaran yang meminta karyawan ikut program pensiun dini secara suka rela. Pensiun dini merupakan istilah yang dipakai manajemen untuk memperhalus pemutusan hubungan kerja (PHK).

Demo karyawan Bank Danamon: Efek dari pemangkasan sejumlah lini usaha.

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Keuangan PHK Keresahan seperti itulah yang kini tengah terjadi di sejumlah bank swasta, terutama di kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) III. Si pegawai tadi bercerita, PHK yang yang dilakukan manajemen lebih disadari oleh pertimbangan bisnis. Sebab, dengan mengurangi jumlah karyawan, manajemen berharap perusahaan masih bisa mencetak untung kendati perekonomian tengah dilanda kelesuan. Perlambatan ekonomi memang telah membuat bisnis bank terperosok, kredit macet (NPL) meningkat, dan penyaluran kredit melambat. Sementara beban operasional selain bunga terus meningkat. Alhasil, laba bersih sejumlah bank pun merosot, bahkan ada yang sampai merugi. Lihat saja kinerja bank hingga triwulan III 2016. Bank Permata contohnya. Pendapatan bunga bersih perseroan turun dari Rp 4,3 triliun menjadi Rp 4,1 triliun. Sedangkan beban operasional naik dari sekitar Rp 3 triliun menjadi Rp 5,2 triliun. Akibatnya, sampai triwulan III 2016, Permata mencatat rugi Rp 1,2 triliun. “Beban kami meningkat karena naiknya biaya pencadangan kredit macet,” ujar Roy Armand Affandy, Direktur Utama Bank Permata. Hal serupa dialami oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN). Beban operasional bank milik Sumitomo Mitsui Banking Corporation ini membengkak 12,9% menjadi Rp 3,5 triliun lebih. Peningkatan itu terjadi hampir merata di setiap pos pengeluaran. Termasuk beban tenaga kerja yang naik dari Rp 1,4 triliun menjadi Rp 1,5 triliun. Makanya, jangan heran bila pada triwulan III laba BTPN hanya tumbuh 1,5% menjadi Rp 1,4 triliun. Kenyataan itulah yang mendorong para bankir untuk melakukan gerakan efisiensi secara menyeluruh di setiap bagian. Hanya saja, menekan biaya operasional yang berasal dari beban bunga tampaknya masih sulit dilakukan. Soalnya, di tengah ketatnya persaingan memperebutkan dana pihak ketiga (DPK), penurunan suku bunga sangat berisiko. Itu sebabnya, efisiensi lebih banyak dilakukan pada pos-pos biaya di luar beban bunga. Langkah itu pula yang dilakukan tujuh dari 12 bank yang berada di kelompok BUKU III. Sejak awal tahun hingga triwulan III, setidaknya ketujuh bank tersebut telah merumahkan 5.870 pegawainya (lihat table). Bank Danamon Indonesia termasuk yang paling banyak mengurangi pegawainya, yaitu sebanyak 2.944 orang. Kemudian disusul Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).

HEMAT HINGGA TRILIUNAN RUPIAH Menurut Muliadi Rahardja, Wakil Direktur Utama Bank Danamon Indonesia, pengurangan jumlah pegawai dilakukan setelah manajemen melakukan review terhadap lini bisnis. Hasilnya, manajemen memilih opsi memotong jaringan yang dinilai tidak produktif. Pemangkasan ini otomatis berimbas pada pengurangan jumlah karyawan. “Mereka diberi kesempatan mengajukan pensiun dini,” ujar Muliadi. Bagi Bank Danamon, beban karyawan bukanlah persoalan ringan. Akhir 2015 saja, anggaran yang harus disediakan bank milik Temasek bagi sekitar 35.600 pegawainya mencapai Rp 3,2 triliun. Dengan memangkas 2.900 pegawainya, selama sembilan bulan Bank Danamon bisa mengirit anggaran tenaga kerja hingga Rp 1,1 triliun lebih. Sementara Bank BTPN, dengan memangkas 1.026 pegawainya, telah berhasil menghemat beban tenaga kerja hingga Rp 700 miliar. Sementara Bank Permata dan Bank Maybank Indonesia masing-masing mampu mengirit biaya tenaga kerja

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

ilustrasi phk karyawan.

Pengurangan Karyawan di Bank BUKU III (orang) Bank Jumlah karyawan Pengurangan Des 2015 Sep 2016 karyawan Bank CIMB Niaga 13.577 13.069 508 Bank Permata 7.892 7.424 468 Bank Panin 11.083 10.838 245 Bank Danamon 35.606 32.662 2.944 Bank Maybank 11.295 10.664 631 Bank OCBC NISP 6.922 6.874 48 Bant BTPN 12.712 11.686 1.026 Total 5.870 Sumber: Riset

hingga Rp 600 miliar. Karena itu, menurut Roy Armand, pengurangan pegawai ini akan berlangsung hingga akhir 2016. “Karena lebih banyak yang berhenti dibandingkan dengan penambahan pegawai baru,” ujarnya. Jadi, wajar jika para pekerja di bank-bank milik asing kini dilanda keresahan. Tapi, memang, langkah pengurangan karyawan ini terbukti ampuh mendongkrak kinerja. Bank Maybank Indonesia bisa jadi contoh. Setelah melakukan pemangkasan jumlah pegawai, laba bersihnya terus meningkat. Jika selama 2015 hanya meraup laba Rp 1,14 triliun, di triwulan III 2016 angkanya naik menjadi Rp 1,3 triliun. Syukurlah, dalam upaya melakukan penghematan ini tidak semua bank memangkas karyawannya. Bank BCA, misalnya, lebibh memilih mencoret beberapa rencana kerjanya daripada melakukan PHK. Rencana pembukaan 40 kantor cabang dipangkas jadi tinggal 20 unit. Lalu rencana penambahan 2.700 mesin ATM dipotong jadi 1.000 unit. BCA juga memangkas sejumlah fasilitas yang selama ini dinikmati para karyawan. “Ini semata-mata untuk efisiensi,” ujar Jahja Setiaatmadja, Presiden Diretur BCA. Hal berbeda dilakukan oleh Bank BTN. Bank yang dikomandoi Maryono ini justru mendorong para nasabahnya agar lebih memilih transaksi melalui system elektronik (digital banking), ketimbang melalui kantor cabang. Sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih murah. Sedang melalui sinergi antar bank BUMN (Himbara), BTN dapat meningkatkan efisiensi 15% sampai 20%. n

Keuangan Obligasi korporasi

Obligasi, Ancaman Sekaligus Peluang Perusahaan ramai-ramai menjaring dana lewat penerbitan obligasi. Maraknya penerbitan obligasi oleh korporasi ini dianggap sebagai ancaman bagi industri bank. TEKS Bastaman Foto Dok. Review

nilah anehnya Indonesia. Kendati suku bunga acuan sudah dipangkas beberapa kali, bunga kredit hanya turun sedikit. Kondisi inilah yang mendorong sejumlah perusahaan untuk mencari pendanaan dari pasar modal dengan cara menerbitkan obligasi. Kebetulan, suku bunga sedang berada di jalur menurun, sehingga beban kupon yang ditanggung oleh penerbit obligasi menjadi semakin ringan. Di triwulan III ini saja, ada empat surat utang senilai Rp 3,46 triliun yang siap dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satunya adalah Maybank Indonesia Finance yang akan menerbitkan dua seri obligasi berlanjutan I tahap II dengan total Rp 1,1 triliun. Seri A, berjangka tiga tahun, menawarkan kupon 8,3% per tahun. Sementara obligasi seri B, berjangka lima tahun, ditawarkan dengan kupon 8,8%. Bank CIMB Niaga juga tak mau ketinggalan. Bank milik CIMB Group Malaysia akan menerbitkan tiga seri obligasi senilai Rp 1 triliun. Obligasi berjangka satu hingga lima tahun ini akan ditawarkan dengan kupon 7,25% - 8,25% per tahun. Selain bank CIMB Niaga, BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat juga akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap II senilai Rp 450 miliar. Obligasi berjangka lima tahun ini menawarkan kupon 9%. Surat utang lainnya yang bakal memiliki daya serap tinggi adalah efek beragunan aset berbentuk surat partisipasi (EBA – SP) PT Sarana Multigriya Financial (SMF) – Bank BTN. Surat utang SMF – BTN ini termasuk yang disebut-sebut bakal dilirik para investor. Selain risikonya rendah, surat utang yang diterbitkan oleh BUMN di sektor pembiayaan perumahan ini menawarkan kupon 8,75% per tahun.

Selain empat perusahaan tadi, sebenarnya masih ada beberapa perusahaan lainnya yang berencana menerbitkan obligasi. Sebut saja PT Adira Dinamika

Multi Finance dan PT BFI Finance Indonesia. “Suku bunga bank masih tinggi, sehingga ke depan kami akan lebih mengandalkan pendanaan dari penerbitan obligasi,” ujar I Dewa Nade Susila, Direktur Keuangan PT Adira Dinamika Multi Finance. Melihat besarnya semangat berutang dari sejumlah perusahaan, Tito Sulistio yakin penerbitan obligasi korporasi tahun ini akan lebih ramai dibandingkan tahun lalu. Direktur Utama PT BEI ini memperkirakan, penerbitan obligasi korporasi pada 2016 akan mencapai Rp 90 triliun atau naik 34,4% dibandingkan dengan 2015. Sementara kredit bank sampai triwulan III hanya tumbuh 2,2%. Banyaknya perusahaan yang mencari pendanaan dari pasar modal sebenarnya tidak terlalu mengagetkan. Maklum, beban kupon obligasi yang ditanggung perusahaan masih lebih rendah dibandingkan bunga bank. Obligasi BFI Finance Indonesia, misalnya, ditawarkan ke ma-

Aktivitas di pasar modal: Saatnya beralih dari saham ke obligasi.

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Keuangan Obligasi korporasi syarakat dengan kupon antara 8% - 9,75%. Masih lebih murah ketimbang bunga kredit yang berada di level 12% per tahun.

MENGANCAM BANK Makanya, membludaknya penerbitan obligasi belakangan ini sudah dianggap sebagai ancaman bagi bank. Sebab, untuk mendapatkan debitur potensial seperti Telkom, mau tak mau bank harus memangkas bunga kreditnya. Masalahnya, jika bunga kredit dipotong, otomatis pendapatan bunga yang diperoleh bank pun akan mengecil. Tapi kekhawatiran itu dibantah seorang bankir swasta. Menurutnya, maraknya penerbitan obligasi justru memberi peluang kepada bank untuk mendongkrak pendapatan. Sebab, jika dibandingkan bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), kupon obligasi jelas lebih tinggi. Apalagi, kini obligasi bisa dimasukan dalam perhitungan loan to deposit ratio (LD). “Karena pembelian obligasi tak ubahnya dengan

pemberian kredit ke perusahaan,” ujar si bankir. Derasnya penerbitan obligasi, lanjut si bankir, juga tak akan membuat ekspansi kredit menjadi terganggu. Lagi pula, hubungan bank dengan debitor tidak hanya sebatas pada urusan kredit semata. Tapi juga kegiatan bisnis keuangan lainnya, seperti transaksi valas atau ekspor – impor. Tak hanya bagi bank, maraknya penerbitan obligasi juga menjadi peluang bagi investor untuk meraup untung. Melorotnya suku bunga bank telah mendorong harga surat utang terus menggeliat. Sejumlah analis bahkan meyakini, kenaikan harga obligasi akan terus belanjut hingga akhir 2016. Betul, sampai saat ini saham masih bisa memberikan return 17,69% atau di atas rata-rata return obligasi 14,20%. Tapi, jika Desember depan suku bunga The Fed naik, harga saham dipastikan bakal tertekan. Sementara harga obligasi diperkirakan masih bisa naik 2% sampai

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

akhir 2016. Itu sebabnya, Andre Varian, Fund Manager BNI Asset Management, menyarankan investor untuk memperbesar porsi obligasi pada portfolio-nya. “Terutama obligasi berating AA- dan berdurasi di bawah tiga tahun,” ujarnya. Andre juga melihat, saat ini di pasar sekunder masih cukup banyak obligasi korporasi dengan yield lumayan bagus. Tengo saja obligasi Maybank Indonesia Finance. Anak usaha Bank Maybank Indonesia ini menawarkan kupon 8,30% per tahun. Sementara surat utang negara (SUN) dengan tenor yang sama hanya memiliki yield 6,75%. Namun, untuk saat ini, Andre menyarankan pemegang obligasi yang telah mengoleksi di harga bawah untuk segera melepasnya. Tujuannya agar investor bisa menikmati selisih harga yang tinggi. Selain itu, melihat ekspektasi penuruna suku bunga yang akan terus berlangsung, investor bisa mencari obligasi lain yang lebih menjanjikan. n

Keuangan Valas

Asal Pilpres Amerika Lancar Mendekati pemilihan Presiden Amerika, rupiah diduga bakal melemah. Tapi lain halnya jika pengumuman angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan ekspektasi pasar. TEKS Bastaman Foto Blogs - Financial Times

kan sebelumnya, berarti rupiah hanya melemah Rp 4 per dolar. Kecil, memang. Tapi, bukan berarti rupiah bakal terus stabil seperti beberapa pekan terakhir. Rencana kenaikan suku bunga fed fund rate di bulan Desember, misalnya. The Fed sebenarnya sudah sejak lama sesumbar akan mengerek suku bunga 25 basis poin ke level 0,50% - 0,75% pada akhir tahun ini. Saat ini, sekitar 78% pelaku pasar yakin rencana itu akan direalisasikan Desember depan. Itu pula, menurut Rangga Cipta Lesmana, ekonom Samuel Sekuritas Indonesia, yang memicu penguatan dolar ter-

hadap global currency. Kecuali ringgit Malaysia, di akhir pekan lalu, hampir semua mata uang di kawasan Asia Tenggara melemah terhadap dolar. Bath Thailan, misalnya, melemah 0,14%. “Rupiah juga kena imbasnya,” ujarnya.

Paling banter stabil Untuk pekan ini, Rangga memperkirakan rupiah akan relatif stabil dengan sedikit pelemahan. Tapi kemungkinan untuk melemah lebih tinggi, juga bisa terjadi karena dipicu sentimen negatif pemilihan presiden Amerika. Jika pemilu yang digelar pada November itu dimenangkan oleh

ilahkan berdemontrasi, tapi jangan rusuh! Ah, syukurlah, imbauan Presiden Joko Widodo itu rupanya didengar oleh para pendemo. Paling tidak, sampai tulisan ini diturunkan pada Jum’at sore, pekan lalu, demo atas dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta itu berlangsung tertib. Dan para pelaku pasar pun menyambutnya dengan sikap positif, sehingga nilai tukar rupiah dan indeks pun menguat. Menurut Tito Sulistio, Direktur Utama PT Bursa Efek Jakarta (BEI), sebesar apapun aksi yang digelar, tidak akan sampai mempengaruhi transaksi di bursa saham. Bahkan, sebaliknya, indeks dan rupiah berpeluang menguat jika demo berlangsung tanpa kerusuhan. “Dari pengalaman yang sudah-sudah, isu politik memang hampir tidak berpengaruh terhadap transaksi di BEI,” ujarnya. Tito mungkin benar. Berbeda dengan kaum pemodal asing yang ngeri oleh aksi unjuk rasa, para spekulan justru sebaliknya. Mereka tetap asyik bertransaksi, meski ratusan ribu penjunjuk rasa memadati kawasan Istana Negara. “Hari ini (Jum’at, pekan lalu) lebih banyak spekulan yang melakukan transaksi. Sebab, hanya merekalah yang berani memanfaatkan situasi seperti itu,” ujar seorang analis. Tak jauh berbeda dengan pemain saham, para pelaku di pasar uang juga tetap masih asyik melakukan trading. Sehingga, nikai tukar rupiah yang pada Jum’at siang sempat melemah ke level Rp 13.104 per dolar, akhirnya ditutup di Rp 13.057. Bila dibandingkan dengan pe-

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Keuangan Valas Hillary Clinton, dolar diperkirakan akan makin perkasa. Dan peluang itu cukup besar. Sebab, banyak kalangan yakin Hillary akan memenangkan pemilu. Memang, tak jauh berbeda dengan pemain saham, para pelaku di pasar uang pun masih bersikap ekstra hati-hati. Mereka benar-benar memperhitungkan kemungkinan yang bakal terjadi pada pemilu presiden Amerika. Menurut Wahyu Tri Wibowo, analis Central Capital Future, pergerakan supiah pekan ini juga akan dipengaruhi oleh data ekonomi Amerika dan harga minyak. Faktor lain yang juga diperhatika para pelaku di pasar uang adalah siklus musiman. Seperti yang sudah-sudah, setiap menjelang akhir tahun permintaan dolar biasanya lebih tinggi. Selain banyak perusahaan yang membutuhkan dolar untuk membayar utang, permintaan dolar juga

datang dari Pertamina dan perusahaan importir lainnya. Josua Pardede, ekonom bank Permata, juga punya perkiraan yang sama dengan Wahyu. Hanya saja, menurutnya, dolar tidak akan menguat tajam lantaran pasar sedang menunggu angka inflasi Oktober dan pertumbuhan ekonomi triwulan III. “Jika kedua data itu sesuai ekspektasi pasar, maka rupiah bisa unggul,” ujar Josua. Berdasarkan faktor-faktor di atas, Josua memperkirakan pekan ini rupiah akan bergerak di kisaran Rp 13.000 – Rp 13.075 per dolar. Sedangkan Wahyu memperkirakan rupiah akan bergerak di rentang Rp 12.950 – Rp 13.150. Tapi untuk menguat sampai di bawah Rp 13.000, Josua dan Wahyu merasa tidak begitu yakin. Apalagi ancaman dari The Fed semakin nyata. “Paling banter tetap stabil,” ujar Wahyu.

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Ah, mudah-mudahan perkiraan itu tidak meleset. Sebab, naik turunnya kura dolar – rupiah juga ikut menetukan bugar tidaknya bursa saham. Kalau rupiah cukup terkendali, insyaallah pergerakan indeks tak perlu dikhawatirkan. Apalagi BI pun tampak begitu percaya diri dalam menghadapi kenaikan suku bunga The Fed, bulan depan. Sikap itu, paling tidak, tercermin dari pernyataan Agus Martowardojo. Gubernur BI ini berkali-kali menyatakan bahwa masih ada ruang untuk kembali memangkas suku bunga. Pertimbangannya, ia optimistis tahun ini inflasi akan berada di kisaran 3%. Nah, sikap Gubernur BI inilah yang menjadi perhatian para pelaku pasar. Soalnya, jika kenaikan bunga The Fed dibarengi dengan penurunan BI 7 – day reserve repo rate, investor bisa angkat koper dari Indonesia. n

Pasar Modal IHSG

Demo Adakah Buntutnya? Ada kemungkinan indeks akan menguat terbatas. Tapi, imbas demo Jumat kemarin (diduga) masih panjang.

TEKS Nikita Jagad Foto Sindonews.com

ntisipasi yang dilakukan investor asing, pada jumat pekan lalu, terbukti bermanfaat. Sebab, terbukti, demostrasi 4 November yang semula digadang-gadang sebagai aksi damai, berakhir ricuh. Memang huru-hara yang berlangsung di sekitar Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, bisa diatasi dalam waktu yang relatif singkat. Sekitar pukul 21.30 aparat keamanan berhasil memulangkan para pendemo. Tapi, ternyata, di luar wilayah Istana Kepresidenan, kericuhan serupa terjadi. Tepatnya, di wilayah Luar Batang Penjaringan-Jakarta Utara, dua kilometer dari rumah Gubernur Non Aktif Basuki Tjahaja Purnama. Di sana huru-hara yang terjadi

cukup besar. Selain pembakaran sepeda motor dan ban, ada juga perusakan beberapa toko. Entah, massa dari mana yang melakukan. Yang jelas, gas air mata yang ditembakkan polisi jauh lebih banyak dari yang ditembakan di wilayah Patung Kuda. Bahkan, di sini kejadian berlangsung lebih seru, karena ada perlawanan berupa lempar batu dari massa. Belum selesai sampai di situ. Massa yang semula berdemo di sekitar Istana Kepresidenan dan Monumen Nasional pun berpindah lokasi ke Gedung DPR-RI di Jalan Gatot Subroto. Di sini pun orasi kembali didengungkan. Padahal, hari sudah larut malam (sekitar Pk. 22.30) dan dan para wakil rakyat sedang reses. Semua kejadian itu tampaknya sudah masuk dalam kalkulasi investor asing. Makanya, mereka pun mencari jalan aman dengan melakukan aksi jual. Di Jumat itu tercatat asing melakukan net sell sebesar Rp 912,71 miliar rupiah. Artinya, dalam sepekan lalu, jual bersih asing mencapai Rp 863,45 miliar. Namun, aksi jual yang dilakukan asing diimbangi oleh aksi beli investor domestik. Walhasil, setelah dalam sesi pertama indeks tertekan berat, pada sesi kedua kembali naik. Dan ujungnya, indeks ditutup menguat 0,62% atau 33,158 poin ke level 5.362,66. Itu berarti, dalam seminggu lalu, indeks harga saham

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Pasar Modal IHSG

Transaksi Asing Dalam Sepekan

gabungan tergerus 47 poin atau sekitar 0,8%. Seorang pengamat pasar memprediksi, kericuhan belum tentu akan berakhir sampai Jumat malam saja. Paling tidak, Jakarta masih tidak aman selama dua pekan ke depan. Sebab, itulah waktu yang diminta oleh kepolisian untuk menuntaskan kasus dugaan pelecehan agama oleh pengusutan atas Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Masih akan menguat terbatas Nah, jika pengusutan oleh polisi selesai dan (mau tidak mau) harus menyatakan Ahok bersalah, maka semua persoalan yangmenyangkut demonstrasi oleh Ormas selesai. Sebaliknya, jika Ahok melenggang bebas, maka demo kembali akan digelar. Ini jelas merupakan sentimen negatif bagi bursa saham. Makanya tidak mengherankan, jika banyak pelaku pasar bersikap pesimistis. Mereka menilai, kini Jakarta sudah tidak aman. Dan kemungkinan pekan ini indeks harga saham gabungan akan terus melemah karena investor asing—untuk sementara— memilih untuk keluar dari pasar. Selain itu, yang tak kalah pentingnya, adalah posisi indeks saat ini. Ada yang menilai sudah terlalu tinggi. Jika dihitung sejak awal tahun, IHSG telah menguat 770 poin atas sekitar 16,5%. Jadi wajar kalau terjadi koreksi. Seperti sebuah keping mata uang, ada yang melihat IHSG dengan pesimisis, ada juga yang optimistis. Pelaku pasar yang optimistis memprediksi di pekan ini indeks akan menguat terbatas. Akan terjadi aksi beli yang signifikan yang didukung oleh keyakinan pasar akan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Para analis memperkirakan, IHSG akan berada di level support 5.344 – 5.324 dan resistance di 5.380 – 5.431. Keyakinan pelaku pasar terhadap bursa saham, didukung oleh nilai tukar rupiah yang cenderung menguat. Bahkan nilai tukar yang ditutup di level Rp 13.068, sempat menempati posisi tertingginya di Rp 13.045. Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar masih dalam level yang wajar. Kendati ada demo besar-besaran. Namun, BI sebagai otoritas moneter tetap memantau pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sehingga pergerakannya tidak perlu ditakutkan secara berlebihan. Mirza juga memprediksi, pekan ini, nilai tukar akan berjalan dalam batas aman. Jadi, “BI hanya memonitor saja,” ujarnya. Memang, monitor oleh otoritas moneter sangat penting. Sebab ada hal-hal yang akan terjadi yang diduga akan menggoyang nilai tukar. Misalnya, hajatan pemilihan Presiden AS yang akan berlangsung 8 November. “Pasar sekarang sedang wait and see,” kata seorang analis. Selain itu, pelaku pasar juga akan fokus pada pertemuan bank sentral AS atau the Federal Reserve pada 16 Desember. Berdasarkan konsensus, 78% mengharapkan kenaikan suku bunga pada Desember 2016. Jadi, waspadalah. n

IHSG

Pasar Modal Saham gocap

Selamat Tinggal Gocap 44

Kalau jadi, awal tahun depan, manajemen bursa efek akan membuat papan baru untuk saham-saham berharga gocap. Bakal ada saham berharga seperak, dong. TEKS Nikita Jagad Foto Riset

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Pasar Modal Saham gocap

iat Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk membuat papan baru tampaknya maju mundur. Padahal keberadaannya sangat dibutuhkan pasar karena ada beberapa aturan turunan BEI yang tidak bisa diterapkan ke saham bernilai gocap. Salah satunya adalah ketentuan auto rejection atau batas maksimum dan minimum untuk kenaikan dan penurunan suatu saham di BEI dalam satu hari. “Jadi nanti mungkin kami akan bikin satu boks sendiri, khusus penny stock. Jadi itu khusus untuk saham Rp 50 ke bawah. Fraksinya sendiri, kemudian untuk ketentuan auto rejection akan kami bikin sendiri,” ucap Hamdi Hassyarbaini, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI. Sebelumnya, BEI sudah mantap untuk mengembalikan posisi auto rejection perdagangan saham ke aturan lama. Ini berarti, batas auto rejection akan kembali simetris, baik untuk batas atas maupun batas bawah. Agar simetris lagi, BEI telah merampungkan aturan main tersebut untuk kemudian disodorkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendapat persetujuan. Namun, belum sampai dilaksanakan alias masih digodok, rensana ini sudah menuai pro kontra. Di satu sisi, BEI berharap penghapusan batas bawah harga saham bisa menghidupkan saham-saham yang tidak likuid. Namun di sisi lain, kebijakan ini bisa berefek negatif bagi investor yang memegang saham di bawah harga Rp 50 per saham. Bahkan, aturan tersebut bisa menggerus pendapatan komisi sekuritas. Penghapusan batas saham gocap juga berpotensi mengganggu bisnis para broker, baik dari sisi kinerja maupun operasionalnya. Misal, kebijakan ini bisa membuat sistem trading menjadi lemot. “Soalnya, kalau semula minimal transaksi 1 lot dengan saham harga Rp 50 jadi Rp 5.000, kemudian jika ada saham harga Rp 1 dan transaksi hanya 1 lot, maka menjadi Rp 100,” kata seorang broker. Jika skenario terburuk ini terjadi, maka kondisi keuangan broker terganggu karena sejumlah saham yang dipegang menjadi tidak memiliki harga lagi. Modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) langsung kena. Jadi, pasti ada yang terpengaruh jika batas saham gocap dihapus. APEI (Asosiasi Padagang Efek) sendiri mengaku akan membicarakan rencana kebijakan ini bersama otoritas. Apakah kebijakan ini membuat tran-

saksi harian di pasar reguler lebih likuid. Kalau iya, seberapa signifikan? Jika lebih banyak implikasi negatifnya, APEI memilih otoritas menyempurnakan aturan lama. “Kan sudah ada pasar negosiasi, kenapa itu dihilangkan?” kata seorang analis yang tidak menyetujui rencana ini.

AKAN BERTAHAN? Terlepas dari jadi atau tidaknya rencana ini, sejumlah saham gocap sudah memperlihatkan geliatnya dalam beberapa bulan terakhir ini. Setelah sempat mati suri di level Rp 50, saham-saham tersebut bahkan ada yang naik lebih dari 10 kali lipat terdorong oleh sentimen dan spekulasi pasar, terlepas dari kinerja fundamental mereka. Di antaranya PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS). Saham-saham yang bangkit dari level Rp 50 memang menawarkan peningkatan signifikan saat bergerak pertama kali dari tidur panjang mereka. BUMI yang sejak awal Juli tidak diperdagangkan dan ngerem di harga Rp 68 (sampai bulan enam ditransaksikan di level Rp 50), tiba-tiba melesat naik. Setahap demi setahap, setelah perdagangan dibuka kembali, awal Oktober) BUMI menguat dan kini menclok di level Rp 228 (2/11). Itu berarti dalam waktu sebulan lebih saham ini naik 235%. Salah satu pemicunya adalah laporan keuangan kuartal I – 2016. Bumi yang tahun lalu masih merugi US$ 2,18 miliar, pada kuartal I berhasil mencatatkan laba US$ 22,47 juta. Selain itu, ada kabar bahwa kreditur BUMI menyetujui konversi utang

ke saham, dan harga per saham adalah Rp 950.13. Sayang, ketika berita itu dikonfirmasi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI),manajemen Bumi mengatakan bahwa berita tersebut bersifat spekulatif (belum tentu benar). Anehnya, kendati sudah ada konfirmasi seperti itu harga BUMI tetap di atas. Malah ada kecenderungan naik. Begitu pula halnya dengan saham Bumi Resources Minerals, masih bertengger di Rp 78 (2/11). Saham “pernah” gocap lainnya adalah DOID (Delta Dunia Makmur) yang pada tanggal 12 Januari berharga Rp 50. Sekarang harga efek ini Rp 478. Itu berarti harganya menguat 8 kali lipat lebih. Meskipun pendapatan perseroan cenderung menurun pada semester pertama tahun ini, DOID bisa membukukan untung dan membalikkan kerugian tahun lalu. Laba neto DOID yang distribusikan ke pemilik induk US$8 juta sepanjang Januari-Juni 2016. Bandingkan dengan periode sama tahun lalu yang mengalami rugi bersih US$10 juta. Yang tak kalah spektakuler adalah saham Pelat Timah Nusantara (NIKL) yang menguat lebih dari 10 kali lipat dari akhir Februari (Rp 50) ke Rp 585 (2/11). Ini bisa dimaklumi, karena selain naiknya harga komoditas, Pelat Timah Nusantara melaporkan kinerja yang cukup bagus dengan membukukan laba bersih sebesar US$ 736,95 ribu dibandingkan kerugian bersih sebesar US$1,97 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Menarik. Pertanyaannya, akankah saham-saham itu bertahan di atas atau kembali nyungsep ke gocap? n

Soalnya, kalau semula minimal transaksi 1 lot dengan saham harga Rp 50 jadi Rp 5.000, kemudian jika ada saham harga Rp 1 dan transaksi hanya 1 lot, maka menjadi Rp 100.

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Pasar Modal Saham rumah sakit

Rumah Sakit yang Sehat-sehat SILO dan MIKA layak dipertimbangkan. Tapi, sebaiknya, tunggu harganya turun dulu. TEKS Nikita Jagad Foto Erbhayu, Riset

isnis sebagian besar rumah sakit, semakin hari bertambah sehat saja. Tengok saja laporan keuangan yang diterbitkan Siloam International Hospital (SILO) dan PT Mitra Keluarga Karyasehat (MIKA). Kinerja dua emiten ini, pada kuartal III-2016, samasama mencatatkan peningkatan laba bersih yang signifikan. Hingga September, MIKA mampu menunjukkan pertumbuhan pendapatan laba bersih 21,4% menjadi Rp 157 miliar. Akan halnya Siloam berhasil mencatatkan peningkatan untung bersih sebesar 21,3% dari Rp70,40 miliar menjadi Rp 85,4 miliar. Seorang pengamat memperkirakan, dengan penambahan rumah sakit yang dioperasikannya, tahun ini SILO akan meraih pertumbuhan laba bersih sebesar 50% dan pendapatan-

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Pasar Modal Saham rumah sakit sudah mencapai tahap penyelesaian (finishing). Siloam menargetkan seluruh rumah sakit bisa beroperasi pada kuartal IV-2016. â&#x20AC;&#x153;Semuanya sedang tahap finishing, kami sedang siapkan peralatan dan tenaga (SDM). Seperti di Yogyakarta sudah mencapai 100% dan Bogor sudah 90%.Ini sudah hampir siap untuk beroperasi tapi masih banyak yang kami siapkan. Kami punya training center khsusus dan kami akan menyiapkan orang-orang yang kapabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan,â&#x20AC;? katanya. Tidak berhenti sampai di situ. Di akhir tahun 2017, SILO akan meningkatkan jumlah hospital beds dari 4.900 beds menjadi 10.000 beds. Lalu juga dengan penambahan jumlah rumah sakit menjadi sekitar 50 RS yang tersebar di 25 kota. Sikap ekspansif positif itulah yang mendorong analis selalu merekomendasikan SILO. Akhmad, misalnya, menyarankan maintain buy dengan target harga Rp 12.500. Dibanding harga yang terbentuk saat ini Rp 10.025 berarti masih ada ruang penguatan sekitar 24,6%.

nya naik 25%. Berbeda dengan perkiraan Akhmad Nurcahyadi dari Samuel Sekuritas. Dalam risetnya yang terbit 2 November, ia memprediksi pendapatan SILO akan meningkat 35%, sementara laba bersihnya hanya meningkat sekitar 24%. Tapi tampaknya, perkiraan laba itu akan meleset. Artinya bakal terlampaui. Sebab di kuartal III saja sudah sama dengan 98,6% dari target. Chief Enterprise and Operation Officer Siloam Andry mengatakan, Siloam akan memiliki 30 rumah sakit hingga akhir tahun 2016. Saat ini, Siloam sudah memiliki 24 rumah sakit di seluruh Indonesia. Dia menyebut enam rumah sakit lain akan dibuka di sisa tahun ini. Ia mengatakan, seluruh rumah sakit yang akan dibuka di kota-kota tersebut

AWASI RISIKONYA Lantas bagaimana dengan saham Mitra Keluarga alias MIKA? Sami mawon, efek ini pun tak pernah lepas dari pantauan para analis. Akhmad Nurcahyadi merekomendasikan hold untuk saham yang pekan lalu berada di level Rp 2.780 (2/11) ini. Alasannya, harga saham ini sudah mendekati target price yang ditetapkan yakni Rp 2.950. Artinya, ruang penguatannya sudah kurang dari 10%. Padahal risiko investasi di saham rumah sakit cukup besar. Seperti nilai premium saham healthcare, melambatnya pertumbuhan volume pasien dan pertumbuhan disposable income lebih lamban dari ekpektasi. Tapi lain analis lain pula targetnya. Erinda Krisnawan, analis CIMB Securities merekomendasikan tambah saham MIKA dengan target harga Rp 3.170. Nah, kalau perkiraan ini yang dipakai maka potensi penguatan MIKA menjadi 14%. Pantas, memang, kalau MIKA selalu dipertimbangkan oleh pelaku pasar. Soalnya, emiten rumah sakit yang satu ini juga memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan. Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk (MIKA) berencana membangun sekitar enam rumahsakit baru hingga tahun 2019. Konstruksi pembangunan rumah sakit ke-14 bagi MIKA ini dimulai bulan lalu.

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Harapannya, rumah sakit ini bisa mulai beroperasi di kuartal I-2018. MIKA juga akan memulai pembangunan rumah sakit ke-15 di kuartal IV ini. Pembangunan rumah sakit beserta izin operasinya membutuhkan waktu 18 bulan. Di 2019, MIKA berharap bisa mengoperasikan 18 rumah sakit. Selain membangun rumah sakit baru, perusahaan yang berafilisiasi dengan Kalbe Farma ini berencana menambah 250 tempat tidur di beberapa rumahsakit yang sudah ada. Menurut analis Bahana Securities Renaldy Effendy, MIKA harus memulai konstruksi empat rumah sakit baru di tahun depan agar target enam rumahsakit baru di 2019 bisa tercapai. Betul, prospek industri kesehatan sebenarnya belum bisa dibilang baik, walaupun kesehatan menjadi kebutuhan pasti. Penyebabnya, program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) berpotensi menjadi opportunity loss bagi rumah sakit secara umum. Namun demikian, para analis memprediksi, tahun ini pendapatan MIKA akan naik menjadi Rp 2,38 triliun dengan laba bersih Rp 666 miliar. n

Risiko investasi di saham rumah sakit cukup besar. Seperti nilai premium saham healthcare, melambatnya pertumbuhan volume pasien dan pertumbuhan disposable income lebih lamban dari ekpektasi. 47

Pasar Modal Saham taksi

Yang Tergilas Taksi Online TAXI berdarah-darah, laba BIRD turun banyak. Pilih saja saham lainnya yang lebih prospektif. TEKS Nikita Jagad Foto erbhayu

erjuangan para sopir taksi tradisional, rupanya, belum selesai. Kendati telah melakukan beberapa kali demonstrasi, pemerintah tetap mempertahankan keberadaan taksi berbasis online. Terakhir, demonstrasi besarbesaran para pengemudi taksi berlangsung di Kota Bandung. Tapi tetap, pemerintah akan mempertahankan taksi online. Pemerintah Kota Bandung, mengaku tidak bisa memenuhi tuntutan ribuan pengemudi taksi yang menggelar demonstrasi itu, karena kewenangan mengatur taksi online berada di pemerintah pusat. Hal itu sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016. Betul, pemerintah pusat telah menetapkan taksi online wajib memiliki beberapa persyaratanak layaknya taksi konvensional seperti memiliki pul, berbadan hukum, mobil lolos uji KIR, dan pengemudi memiliki SIM A umum. Aturan tersebut awalnya harus dipenuhi 1 Oktober 2016, tapi belakangan hasil rapat kemarin diperpanjang selama enam bulan menjadi April 2017 mendatang. Selain itu, alasan lainnya, taksi online juga dibutuhkan oleh masyarakat. Itu sebabnya, kinerja emiten taksi pun menjadi berdarah-darah. PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) misalnya, mencatatkan kerugian sebesar Rp 81,805 miliar dalam sembilan bulan pertama tahun 2016. Padahal, di periode yang sama tahun sebelumnya, perseroan masih membukukan keuntungan sebesar Rp 11,075 miliar. Dalam siaran persnya di Jakarta, perseroan menjelaskan, kerugian yang diderita akibat derita rugi selisih kurs. Selain itu, perseroan juga mencatatkan laba usaha tercatat turun dari Rp 161,637 miliar menjadi Rp 46,293 miliar di September 2016.Pada pos penghasilan lain-lain, perseroan mencatatkan kenaikan pendapatan bunga menjadi Rp 5,476 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 4,454 miliar. Meski demikian, perseroan mencatatkan rugi

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

Pasar Modal Saham taksi selisih kurs Rp 1,663 juta di September 2016. Padahal, di periode yang sama tahun sebelumnya perseroan masih mencatatkan laba selisih kurs sebesar Rp 1,392 juta. Sehingga perseroan mencatatkan rugi sebelum pajak sebesar Rp 103,078 miliar. Padahal, di periode yang sama tahun sebelumnya perseroan masih mencatatkan laba sebelum pajak sebesar Rp 19,337 miliar. Pendapatan juga tergerus dari Rp 721,406 miliar di September 2015 menjadi Rp 512,573 miliar di September 2016. Sebelumnya, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memangkas peringkat TAXI seiring melorotnya kinerja keuangan perseroan. Analis PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Yogie Surya Perdana pernah mengatakan, pihaknya menurunkan peringkat Obligasi I/2014 Perusahaan menjadi BBB+ dari sebelumnya yang A-. Penurunan peringkat disebabkan ekspektasi pendapatan TAXI di tahun 2016 yang tidak mencapai target secara signifikan. Penyebabnya, tingkat persaingan di industri yang semakin kompetitif, terutama dari layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Uber, Grab, dan Go-Jek, di tengah tingkat utang perusahaan yang tinggi. Pendapatan TAXI berkurang meskipun jumlah armada perusahaan bertambah selama dua tahun terakhir. Akibatnya, profitabilitas perusahaan tertekan, dimana marjin laba kotor (GPM) turun menjadi 22,7% selama paruh pertama 2016 dari 36,1% pada periode yang sama tahun lalu dan rata-rata 45,5% sepanjang 2012-2014.

MASIH BANYAK SAHAM LAIN Kendati berdarah-darah saham Express yang berkode TAXI masih direkomenda-

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016

sikan beli oleh analis. Jika dilihat sejak awal tahun saham ini telah menguat sebesar 57% menjadi Rp 165 (3/11). Pengelola Blog Anggun Trader merekomendasikan TAXI dengan target harga Rp 195. Derita serupa juga dialami oleh operator taksi, PT Blue Bird Tbk (BIRD) yang mencatatkan pelemahan kinerja. Cuma Blue Bird belum sampai menderita rugi seperti rekannya. Emiten ini mencatatkan laba bersihnya turun 42,32% menjadi Rp 362,81 miliar. Bandingkan dengan yang didapat pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 629,16 miliar. Kondisi ini tak lepas dari meningkatnya beban usaha yang dicatatkan perusahaan. Hingga September 2016, beban usaha yang dicatatkan perusahaan sebesar Rp 435,23 miliar dari periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 350,69 miliar. Penurunan kinerja juga terimbas dari menurunnya pendapatan bersih perusahaan sebesar 10,66%. Pada periode ini, pendapatan bersih perusahaan hanya tercatat Rp 3,6 triliun dari posisi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 4,03 triliun. Di sisi lain, perusahaan belum mampu menekan beban langsung perusahaan yang saat ini tercatat sebesar Rp 2,62 triliun. Nyaris tak bergerak dari tahun lalu yang berada di posisi Rp 2,8 triliun. Lantas sahamnya? Akhir-akhir ini BIRD memang, tidak begitu likuid. Yang ditransaksikan hanya berkisar ratusan ribu saham saja. Harganya pun, semakin hari semakin melemah. Jika pada awal tahun masih diperjual-belikan di harga Rp 7.125, kini harga BIRD tinggal Rp 2.940 per saham atau turun 58%. Makanya, wajar jika para analis lebih suka menyarankan agar investor menjauhi saham-saham taksi. â&#x20AC;&#x153;Masih banyak saham lain yang lebih prospektif,â&#x20AC;? kata seorang pelaku pasar. n

inforeview

Indonesia Motorcycle Show 2016 Pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2016 resmi dibuka. Acara yang digelar pada 2-4 November 2016 di JCC Senayan Jakarta ini mengusung tema “Teknologi untuk kehidupan yang lebih baik”. Ketua Penyelenggara Indonesia Motorcycle Show Sigit Kumala mengatakan, acara ini sudah diselenggarkaan sejak 2002 dan pameran ini merupakan pameran yang kedelapan. “Diharapkan IMOS 2016 jadi wadah informasi terbaru tentang industri sepeda motor global,” kata Sigit dalam pembukaan IMOS di JCC Senayan, Rabu (2/11). Gunadi Shinduwinata, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) mengatakan, IMOS 2016 jadi ajang yang penting bagi AISI untuk mengenalkan industri sepeda motor bagi masyarakat. “Meskipun pasar melemah namun kami yakin ke depan pasar ini akan tetap tumbuh,” ujarnya. Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Intiland Raup Prapenjualan Rp 1,4 Triliun Emiten properti, PT Intiland Development Tbk. meraup prapenjualan atau marketing sales sebanyak Rp 1,4 triliun per September 2016. Jumlah tersebut setara 56% dari total target prapenjualan sebanyak Rp 2,5 triliun. Archied Noto Pradono, Direktur Investasi & Pengelolaan Modal Intiland, mengatakan prapenjualan perseroan dalam sembulan bulan 2016 ditunjang oleh peluncuran dua proyek baru di Surabaya, yakni, proyek Graha Natura tahap II dan The Rosebay. Dia merinci, berdasarkan segmen, prapenjualan dari mixed use & high rise maish menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 40,6%. Prapenjualan dari kawasan perumahan menyusul dengan kontribusi masing-masing 37,7% dan 15,9%. “Kalau dilihat dari tipenya, kontribusi pendapatan penjualan masih menjadi yang terbesar, mencapai Rp 1,18 triliun atau 84,1%. Sisalnya dari pendapatan berkelanjutan seperti penyewaan perkantoran dan sarana olah raga yang mencapai Rp 223,6 miliar atau

FOTO Erbhayu

tur Treasury BTN, Imam Nugroho Soeko menerima penghargaan tersebut di Jakarta. Sebelumnya, Perbanas menobatkan Direktur Utama BTN, Maryono sebagai CEO of The Year 2016. Penghargaan tersebut diberikan oleh Perbanas pada acara Anugerah Perbankan Indonesia 2016 yang diselenggarakan di Jakarta 13 Oktober 2016. n menyampaikan, jumlah STNK sepeda motor yang beredar di Indonesia masih tinggi, yakni sebanyak 90 juta STNK. Alhasil, sepeda motor merupakan salah satu moda kendaraan yang tingkat per kapita penggunaan paling tinggi. n

FOTO Riset

T Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus menunjukkan eksistensinya sebagai pelaku sektor jasa keuangan. Berbagai penghargaan diterima oleh perusahaan BUMN yang bergerak di sektor pembiayaan perumahan tersebut. Pada 28 Oktober, BTN kembali mendapatkan penghargaan. Kali ini bank khusus perumahan ini mendapat penghargaan “living legend company” dari majalah Warta Ekonomi. Penghargaan tersebut diterima BTN atas eksistensi perusahan sejak 1950 dengan prestasi yang sangat membanggakan, terutama dalam mendukung program pemerintah di bidang perumahan. Selama 66 tahun BTN dianggap telah berhasil menjalankan bisnis di Indonesia dengan prestasi yang diraihnya sebagai pendamping pemerintah dalam penyediaan rumah rakyat. Direk-

15,9%,” ungkap Archied dalam keterangan tertulis Rabu pekan lalu. Menurut Archied, sepanjang tahun ini, sektor properti menghadapi tantangan berat karena pasar mengalami pelemahan. Namun, perusahaan bersandi saham DILD itu optimistis kondisi makro ekonomi tahun akan lebih baik, salah satunya didukung oleh kebijakan yang membolehkan pemilikan properti untuk warga negara asing. n

FOTO Dok. Review

BTN Semakin Eksis di Perbankan

reviewweekly 12 Tahun VI | 7-13 November 2016