Menjaring Konglomerat Hitam by Majalah Review Weekly

MailBOX

http://www.majalahrevieweekly.com Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady

Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo Redaktur: ratna nuraini, sri wulandari

mau dan punya ketetapan hati, rasanya swasembada gula, dan bahkan predikat jadi eksportir gula, bisa kembali kita pegang. Semoga. Agustono Perumahan Griya Kencana, Ciputat, Tangerang

Cover: Erbhayu

Rindu Jadi Eksportir Gula Saya bangga ketika membaca sebuah artikel bahwa kita pernah jadi eksportir gula terbesar di dunia. Katanya, itu terjadi di era tahun 1930-an. Sayangnya, kondisi seperti itu hanya tinggal kenangan. Kini, Indonesia justru sudah menjadi negara importir gula. Bahkan, produksi gula nasional untuk sekedar memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sudah tak mencukupi. Faktor alam seperti kekeringan yang disebabkan oleh El Nino, selalu dituding jadi penyebab kita gagal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kekeringan telah menyebabkan turunnya kualitas tebu yang merupakan bahan baku utama gula. Namun ketika saya coba cari data lain, ternyata masih ada faktor lain yang menyebabkan kita gagal ber-swasembada gula. Yakni semakin menurunnya luas lahan pertanian yang dipergunakan menanam tebu. Rendahnya harga gula di sepanjang tahun 2013 dan 2014, telah menyebabkan banyak petani enggan menanam tebu. Hal yang selanjutnya membuat miris, kebijakan pemerintah mengimpor gula untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, ternyata pernah dijadikan bancakan bagi mafia gula. Ada pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi melalui impor tersebut. Kini, Presiden Jokowi harus punya sikap tegas untuk mengembalikan kejayaan Indonesia dalam hal produksi gula. Jika presiden

Pemerintah, Bijaklah Tangani Freeport Mengurus Freeport sepertinya memang tak mudah. Sekian presiden berganti, Freeport seolah terlalu digdaya dan selalu bisa menaklukkan pemerintah. Buktinya, bisnis mereka tetap aman meski telah mengeruk kekayaan bumi Papua sejak 1967 silam. Kini, Freeport sedang terpuruk. Perusahaan induk di Amerika Serikat, FreeportMcMoran, sedang dalam posisi sulit secara keuangan. Kondisi itu, pastilah berdampak pada PT Freeport Indonesia. Maka wajar, jika kini mereka menawarkan 10,67% saham divestasi kepada pemerintah Indonesia dengan harga yang luar biasa. Mencapai sekitar Rp 23 triliun. Tentu, duit hasil penjualan itu diharapkan mampu menyelamatkan perusahaan yang sedang goyang. Pemerintah Indonesia harus jeli dan bijaksana. Harus pandai dan akurat dalam menentukan harga yang layak. Jangan mentah-mentah menerima harga yang ditawarkan. Jadikan kondisi keuangan Freeport yang amburadul sebagai daya tawar. Bahkan ke depan, jika Presiden Jokowi berani, putus saja kontrak karya Freeport yang bakal habis tahun 2021. Tak usah lagi diperpanjang hingga 2041. Rasanya, bangsa kita sudah memiliki banyak SDM yang mumpuni dan mampu menangani dan melanjutkan pengolahan tambang di Grasberg, Papua. Kekayaan Papua benar-benar bisa dimanfaatkan maksimal buat rakyat Papua dan bangsa ini. Pertanyaan kuncinya, beranikah Presiden Jokowi bersikap tegas melawan AS? Wallahu alam bi showab. Surojo Taman Griya Kencana, Tanah Sareal, Kota Bogor

reporter: Setyo Adhi Nugroho, Gading Putra redaktur foto: dahlan rebo pahing REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta Desain & layout: Rizky Pratama

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady marketing: Selvi tan, adeline alamat redaksi dan usaha: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063 penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

SuratMingguini

Selamatkan Petani Karet Jumlah petani karet di negeri ini mencapai 2,1 juta jiwa. Mereka kini kabarnya sedang terpuruk akibat rendahnya harga karet. Harga di tingkat petani hanya Rp 5.000/kg, sementara biaya produksi sekitar Rp 12.000/kg. Para petani pun tekor sekitar Rp 7.000/kg. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan. Berdasarkan data resmi, sejak empat tahun terakhir, harga karet alam jatuh hingga 75%. Maka wajar jika kemudian banyak perkebunan karet milik rakyat yang telantar tak terawat. Pemerintah sudah sejak lama mengetahui hal ini. Sayangnya, belum bisa memberi solusi agar petani selamat dari keterpurukan yang sedang dialaminya. Janji pemerintah untuk mendorong konsumsi karet di pasar domestik, ternyata baru sekedar pemanis mulut. Sebanyak 2,1 juta petani karet dan keluarganya sedang menunggu kebijakan pemerintah yang bisa menyelamatkan mereka. Sudah terlalu lama mereka terpuruk karena harga yang tak kunjung membaik. Aprilia H Pancoran Mas, Depok

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

Contents

headline LaporanUtama 9 MENJARING KONGLOMERAT HITAM KPK mulai melangkah untuk menjerat korporasi, tak hanya menindak pengurus perusahaan.

Bisnis

Makro

18 Nasib Taksi Online Taksi berbasis aplikasi online memiliki payung

30 Mega Proyek Listrik Terancam Gagal

hukum berupa Peraturan Menteri No. 32 tahun 2016. Nantinya, STNK mobil harus nama perusahaan. Nah, lho.

Sejak awal proyek listrik 35.000 MW jadi perdebatan. Sudah berjalan satu setengah, tapi realisasi baru 293 MW.

32 Gaya Pejabat Daerah 34 Kartel Sapi Kena sanksi

Keuangan

20 Wajib CSR

36 Obligasi Ritel Mulai Mengancam Bank

Sisipan 24 Tipu-tipu Gaya Produsen Mobil Aksi akal-akalan yang dilakukan industri otomotif nyatanya belum berakhir. Kini, giliran Mitsubishi Motor Corp bikin geger.

Dalam dua bulan, DPK di bank-bank BUKU IV menyusut Rp 48 triliun. Diduga, dana tersebut tersedot oleh obligasi ritel pemerintah.

38 Ini Dia Calon Primadona Investasi

Pasar Modal 42 Setelah IHSG Terjerembab Indeks sudah diprediksi keluar dari tren bullish. Tapi masih ada sejumlah sentimen positif yang mendampingi.

44 Licinnya Saham CPO

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

editorial

Amnesty

ndang-Undang Pengampunan Pajak masih belum rampung. Namun prokontra seputar tax amnesty makin menghangat. Ada yang menduga, golongan yang kontra disponsori oleh Singapura, sebagai negara yang banyak menampung dana orang kaya dari Indonesia. Entah, siapa yang dimaksudkan dengan Singapura ini. Bisa negara, bisa juga perseorangan. Yang jelas, konon mereka menggerakkan Lembaga Swadaya Masyarakat dan politisi yang ada di Indonesia untuk melakukan penentangan. Tujuannya, agar dana-dana WNI itu tetap tersimpan di “save haven countries” dan tidak ingin ribuan triliun dana tersebut kembali ke dalam negeri untuk membiayai pembangunan nasional. Menurut para pengamat, Singapura dan sejumlah negara yang tergolong tax heaven, kini semakin gencar melakukan lobi-lobi guna menggagalkan RUU Tax Amnesty demi kepentingan negara mereka. Sebab, jika dana ini kembali ke Indonesia, Singapura bakal kekeringan likuiditas. Maklum, di negeri tetangga ini, dana milik orang kaya Indonesia cukup besar. Hasil survei Mc Kinsey Global Banking Pool yang dirilis Pusat Data Bisnis Indonesia menyebutkan rekening luar negeri milik

Kami tidak begitu yakin. Kami sedikit skeptis mengenai tax amnesty yang diberlakukan dimanapun 8

Indonesia mencapai US$ 250 miliar (sekitar Rp 3.250 triliun) atau 20% dari dana Asian Currency Unit US$ 1,2 triliun Makanya, berbagai pernyataan penolakan terhadap RUU ini, belakangan, semakin banyak. Baik yang disuarakan LSM maupun partai politik. Gerindra, misalnya, sejak awal sudah menolak RUU ini. Alasannya, tax amnesty bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang patuh pajak. Rasa keadilan tidak akan ada, jika wajib pajak patuh dipaksa membayar pajak sebesar 30%, sementara orang yang tidak patuh diberikan keringanan 1% sampai 2%. Sementara Insitute for Development for Economic and Finance (Indef ) menilai kebijakan pengampunan pajak tidak akan efektif untuk mendorong penerimaan pajak. Contohnya di Afrika Selatan. Negeri itu sudah menerapkan kebijakan ini tapi dampaknya tidak besar. Jadi, asumsi pemerintah terhadap penerimaan negara jika kebijakan diterapkan terlalu optimistis. Malah sebaliknya, dikhawatirkan, jika tidak ada mekanisme yang jelas maka kebijakan ini hanya dimanfaatkan untuk menghapuskan kewajiban para pengusaha yang selama ini tak taat pajak. Entah kenapa, Dana Internasional Moneter atau International Monetary Fund (IMF) pun meragukan keampuhan pengampunan pajak (tax amnesty) dalam meningkatkan penerimaan pemerintah. Dasarnya, sami mawon, telah banyak negara yang gagal dalam menerapkan kebijakan ini namun hasilnya nyaris tak ada. “Kami tidak begitu yakin. Kami sedikit skeptis mengenai tax amnesty yang diberlakukan dimanapun,” ujar Luis E.Breuer, Kepala Misi IMF untuk Indonesia. Apakah IMF juga telah digosok oleh Singapura? Wallahu a’lam. Yang pasti tekad pemerintah untuk mencoba jurus ini tampaknya sudah bulat benar. Kalau pembahasan tax amnesty ini tak kunjung selesai, pemerintah sudah menyiapkan beberapa alternatif lain. Misalnya, menerbitkan Perpres (Peraturan Presiden), PP (Peraturan Pemerintah), atau Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan). Pantas jika segala upaya dilakukan, sebab sumber dana yang akan masuk melalui tax amnesty ini juga sudah dimasukkan oleh pemerintah ke dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P 2016), yang mulai dibahas sekitar Mei atau Juni. Jadi, ya, kita lihat saja hasilnya. Benarkah tax amnesty ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang signifikan atau sebaliknya? n bk

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

KPK mulai melangkah untuk menjerat korporasi, tak hanya menindak pengurus perusahaan. TEKS Setyo Adhi Nugroho dan Badrul

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

foto: Riset

Aguan setelah diperiksa di KPK: Sudah dua kali diperiksa KPK.

etika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal Sugianto Kusuma alias Aguan berpergian ke luar negeri, banyak orang merasa kaget. Maklum, pendiri dan pemilik Agung Sedayu Group ini dikenal sebagai pengusaha besar, yang punya banyak kenalan orang penting di negeri ini, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Namanya sudah sangat terkenal di kalangan pengusaha keturunan Tionghoa. Namanya mulai jadi pembicaraan di tahun 1970-an saat dia diduga terlibat kasus penyelundupan barang elektronik melalui Palembang, Sumatera Selatan. Di masa Orde Baru, Aguan dikenal sebagai pengusaha yang cukup dekat dengan Soeharto. Ia juga dikenal sebagai tetua dari Sembilan Naga yang menguasai bisnis bersih dan kotor di Indonesia. Bahkan, pengusaha kesohor Tomy Winata mengakui Aguan sebagai gurunya dalam dunia bisnis. “Pak Aguan adalah senior saya. Beberapa keputusan bisnis yang penting selalu saya konsultasikan padanya,” kata Tomy seperti dikutip dari TEMPO. Aguan jugalah yang memperkenalkan Tomy Winata ke Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan Darat semasa Jenderal Edi Sudradjat menjabat Kepala Staf Angkatan Darat. Tak hanya Aguan yang dicekal. Puteranya, Richard Halim Kusuma yang menjadi Direktur Utama Agung Sedayu Group juga ikut dicekal. Ayah dan anak ini dicekal terkait dugaan suap reklamasi Teluk Jakarta. Pasalnya, ada anak usaha Agung Sedayu Group yang mendapatkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, yaitu PT Kapuk Naga Indah. KPK sudah memeriksa Aguan sebanyak dua kali, sedangkan Richard baru sekali.

Secara teori, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara korupsi. Penyidik sedang mendalami keterlibatan korporasi dalam perkara ini. Kasus ini juga menyeret Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan karyawannya, Triananda Prihantoro. Mereka diduga menyuap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi sebesar Rp 2 miliar dan US$ 8 ribu. Kini, KPK sedang menyidik indikasi keterlibatan korporasi, selain sudah menjadikan tersangka Ariesman Widjaja, Triananda Prihantoro, dan M Sanusi. Sejumlah anggota DPRD DKI masih terus menjalani pemeriksaan. “Secara teori, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara korupsi. Penyidik sedang mendalami keterlibatan korporasi dalam perkara ini,” kata Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK.

DUGAAN KETERLIBATAN LIPPO Dan, tanggal 20 April lalu, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan Doddy Aryanto Supeno dari PT Paramount Enterprise International (Paramount Glam Group). Penangkapan ini kemudian merembet pada dugaan kuat keterlibatan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Informasi yang berhasil dihimpun, Edy dan Doddy bertemu

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

foto: Dahlan RP

Agung Podomoro: Dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Motor Indonesia. Kymco Lippo adalah anak perusahaan PT Metropolitan Tirtaperdana, yang dipailitkan oleh sejumlah kreditor. Seperti halnya First Media, Kymco juga sedang mengupayakan PK di MA. Seperti diketahui, Grup Lippo adalah salah satu konglomerasi terkuat di Indonesia. Sejak didirikan Mochtar Riady tahun 1981, usaha kelompok ini menyebar ke berbagai sektor, mulai dari properti, bisnis eceran, media massa, keuangan, dan lainlain. Selain di Indonesia, usaha kelompok ini juga menyebar ke berbagai negara.

KORPORASI HARUS BERTANGGUNG JAWAB Sejak berdiri tahun 2003, KPK belum pernah menjerat korporasi. Padahal, dalam perkara korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum lain, sudah ada korporasi yang dijerat, seperti foto: Riset

di Hotel Acacia, Kramat Raya, Jakarta Pusat. Doddy memberikan uang sebesar Rp 50 juta sebagai ‘tanda jadi’ pengurusan perkara yang tengah diajukan di tingkat peninjauan kembali (PK) di MA. Perkara ini akan didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun di luar pemberian Rp 50 juta, ada pemberian lain sebesar Rp 100 juta pada OTT Desember 2015. Pemberian uang sebesar Rp 100 juta diduga kuat berasal dari sumber yang sama, tapi dalam perkara yang berbeda. “Perkara perdata dari dua perusahaan. Tapi jangan dibuka di sini dulu. Kami akan melakukan pendalaman,” kata Agus Rahardjo, Ketua KPK. Agus mengatakan, uang yang dijanjikan ke Edy adalah sebesar Rp 500 juta. “Dijanjikan kepada panitera Rp 500 juta. Desember (2015) sudah Rp 100 juta, kemarin Rp 50 juta. Janji yang lain belum disampaikan,” katanya. KPK sudah menggeledah Kantor Paramount Enterprise International di Gading Serpong, Tangerang. Begitu juga ruang kerja Nurhadi di Gedung MA, Jakarta Pusat, dan kediamannya di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan di rumah Nurhadi, ditemukan lima koper, tiga di antaranya berisi penuh duit dari berbagai macam mata uang. Tim penyidik KPK juga menemukan dokumen beberapa perkara Grup Lippo. Kini, penyidik KPK tengah merangkai benang merah keterkaitan antara Edy dan Doddy serta Paramount Enterprise dengan perusahaan dalam Grup Lippo. Doddy sendiri adalah pegawai Paramount Enterprise International. Chairman perusahaan ini adalah Eddy Sindoro. Sebelum di Paramount, Eddy pernah menjabat sejumlah posisi direksi dan komisaris di beberapa perusahaan dalam Grup Lippo. Eddy sendiri bersaudara kandung dengan Billy Sindoro. Billy pernah divonis 3 tahun penjara pada 2009 di tingkat PK dalam kasus suap Rp 500 juta kepada Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Iqbal. Saat itu, Billy adalah Direktur Utama PT First Media Tbk. Nah, suap Doddy kepada Edy diduga kuat terkait PK PT First Media Tbk milik Grup Lippo melawan Astro Group. Sengketa antara First Media dengan Astro terjadi sejak 2008. Saat itu, Fisrt Media dan Astro memutuskan hubungan kerja sama di bidang penyiaran televisi berbayar. Astro kemudian menggugat Lippo untuk membayar sebesar US$ 250 juta. Gugatan itu sudah sampai di pengadilan arbitrase Singapura (SIAC). Astro dinyatakan berhak menerima US$ 250 juta dari Lippo. Namun, Lippo melalui PT Direct Vision dan First Media tidak menerima putusan itu dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada September 2009. Namun, gugatan itu ditolak karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang membatalkan keputusan arbitrase Singapura. Tak menyerah, Direct Vision dan First Media kemudian mengajukan kasasi ke MA. Namun hasilnya sama, MA menolak gugatan tersebut. Putusan kasasi inilah yang akhirnya membuat First Media ingin mengajukan PK. Persidangan PK atas perkara perdata tersebut akan disidangkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di luar rencana PK yang diajukan Grup Lippo, diduga ada perkara lain yang sedang ‘diurus’, yakni PT Kymco Lippo

Ariesman Widjaja saat ditangkap KPK.

tor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada negara sebesar US$ 290,34 juta atau sekitar Rp 3,9 triliun di tahun 2015. Klaim cost recovery terbesar ditemukan pada Conoco Phillips & ConocoPhillips (Grissik) Ltd senilai US$ 161,94 juta, Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation sebesar US$ 67,87 juta, PT Pertamina EP US$ 26,50 juta, dan Chevron Pacific Indonesia sebesar US$ 23,64 juta. Hanya saja, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengingatkan sejumlah permasalahan yang akan dihadapi KPK dalam penanganan korupsi korporasi. Misalnya, dampak terhadap karyawan perusahaan tersebut sehingga KPK harus bekerja sama dengan pejabat pengelolaan aset, bila terjadi pengambilalihan aset. Bambang menyatakan, KPK pernah menangani kasus semikorporasi di era Antasari Azhar. Kasus yang dimaksud adalah kasus korupsi Presiden Direktur PT Surya Dumai Grup, Pung Kian Hua yang mengendalikan perusahaan-perusahaan kehutanan untuk dibangun kebun sawit. Pung Kian Hua divonis 1,5 tahun penjara dan diminta membayar uang pengganti Rp 346 miliar. Asal tahu saja,Pasal 20 UU Tipikor mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga. Adapun pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor, salah satunya penutupan perusahaan. n

Foto: Riset

PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) yang dikenakan denda Rp 1,3 triliun. Hanya saja, hingga kini eksekusi yang seharusnya dilakukan oleh Kejaksaan Agung, tidak jelas. Kini, KPK mulai melangkah untuk menjerat korporasi, tak hanya menindak pengurus perusahaan. Sebab, sejumlah tindak pidana korupsi yang dilakukan pengurus perusahaan sebagian besar untuk kepentingan korporasi. Yuyuk Andrianti Iskak, Plh Humas KPK menjelaskan bila saat ini KPK mulai menjaring konglomerat karena berkaitan dengan penyelenggara negara atau aparat penegak hukum yang menjadi ranah KPK. Kebanyakan kasusnya adalah penyuapan penyelenggara negara untuk memuluskan bisnisnya. Untuk tahun ini, KPK akan memburu pemain-pemain besar yang berpratik kotor di sektor pajak, migas, dan pembangunan proyek infrastruktur. “Dana infrastruktur sekarang sangat besar, kami ingin mengawal pembangunan infrastruktur,” Agus Rahardjo, Ketua KPK. Di bidang migas, KPK tengah menyoroti sejumlah kebijakan di bidang migas yang dinilai janggal. Contohnya, kenaikan dana cost recovery setiap tahun namun produksi migas justru kian turun. “Dulu cost recovery rendah, tapi produksi tinggi. Sekarang kebalikannya. Ini aneh,” kata Agus. Hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, ada mark up atau penggelembungan nilai klaim cost recovery yang ditagih Kontrak-

First Media milik Grup Lippo: Diduga terkait pengajuan PK melawan Astro Group.

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

Berburu Buronan Kakap

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

Foto: Tempo

Foto: Antara

Djoko Sugiarto Tjandra

Eddy Tansil

Foto: Antara

ak hanya KPK yang mulai galak terhadap konglomerat hitam. Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan BIN juga terlihat serius dalam memburu para buronan kelas kakap. Beberapa hari lalu, mereka baru saja memulangkan dua buronan, yakni Samadikun Hartono, Direktur Utama Bank Modern sekaligus buronan perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan Hartawan Aluwi, salah satu pemegang saham PT Antaboga Delta Sekuritas, sekaligus buronan kasus korupsi Bank Century. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso menyatakan sampai sekarang pihaknya masih memburu 28 orang buronan terpidana korupsi. “Perburuan terpidana korupsi akan terus dilanjutkan, masih ada 28 orang yang harus dicari,” katanya. Ia menyatakan, pengembalian dan pencarian terpidana korupsi sudah menjadi kebijakan pemerintah. “Ini bukan sekadar uang negara kembali, tapi utamanya mengembalikan kewibawaan pemerintah,” katanya. Hingga saat ini Interpol masih terus melakukan pengejaran sejumlah buronan yang tinggal di luar negeri, seperti Eddy Tansil, Anton Tantular, Djoko Sugiarto Tjandra, dan lain-lain. Djoko Tjandra adalah bekas Wakil Direktur Utama PT Era Giat Prima yang terlibat perkara cessie (hak tagih) Bank Bali yang divonis dua tahun. Nama Djoko sempat bikin heboh di tahun 2012 karena ia diketahui telah menjadi warga negara Papua Nugini (PNG). Saat itu, Pemerintah PNG sudah siap mengekstradisi Djoko ke Indonesia. Hanya saja, repotnya, meski telah menjadi warga negara PNG, ternyata Djoko lebih sering tinggal di Singapura. Djoko diduga kuat menggunakan paspor asli tapi palsu yang dibuatnya di Papua Nugini. Pada paspor bernomor B33071, Djoko mengubah namanya menjadi Joe Chan. Apalagi paspor Indonesia miliknya kedaluwarsa pada 25 Juli 2012. Asal tahu saja, Djoko telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Dia dihukum dua tahun penjara, denda Rp 15 juta serta harus mengembalikan uang sebesar Rp 546 miliar. Tapi, sebelum dieksekusi, Djoko kabur ke luar negeri. Sejak 2009, ia telah menjadi buronan Interpol. Meski masuk dalam daftar buronan Interpol, namun Pemerintah Papua Nugini masih tetap menerima Djoko sebagai warna negaranya. Boleh jadi, Pemerintah Papua Nugini tergiur oleh iming-iming yang dijanjikan Djoko. Maklum, buronan ini berhasil mengembangkan bisnis properti dan perkebunan di Papua Nugini. Berdasarkan penelusuran jaksa penyelidik, Djoko kini memiliki bisnis di bawah payung Naima Agro Industries Limited. Di perusahaan yang berlokasi di Bereina, sekitar 160 kilometer dari Port Moresby, ini, dia menanamkan investasi US$ 2 miliar di lahan seluas 100 ribu hektar.

Robert Tantular

Terpidana lain yang masih buron adalah terpidana BLBI Bank Harapan Sentosa Eko Edi Putranto, Lesmana Basuki (perkara JORR Seksi Pondok Pinang – Kampung Rambutan. Sedangkan yang sudah tertangkap dan dipulangkan ke Tanah Air adalah David Nusa Widjaja (Bank Umum Setvitia), Sherny Kojongian (Bank BHS), dan Kiky Ariawan (Bank Surya). Seperti diketahui, perampokan dana BLBI merupakan kasus klasik yang telah berjalan hampir 20 tahun. BLBI adalah skema bantuan terhadap bank-bank di Indonesia yang menghadapi krisis moneter pada 1998. Saat itu, BI memberikan dana BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Namun dalam prakteknya, sebagian besar dana tersebut dipakai kepentingan pribadi pemilik bank. Akibatnya negara merugi Rp 138 triliun. n

Foto: lagi.online

Hartawan Aluwi saat dibawa petugas: Masih banyak aset Bank Century.

Century dan Aset yang Tercecer Buronan koruptor Bank Century Hartawan Aluwi berhasil dibawa dari Singapura ke Indonesia. Bagaimana nasib aset-aset Century lainnya?

TEKS Badrul

ntuk sementara kita boleh mengacungkan jempol untuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso. Sebab, berkat kehebatannya dan timnya bekerja, dua buronan koruptor BLBI Samadikun Hartono dan buronan koruptor Bank Century Hartawan Aluwi berhasil dipulangkan ke Tanah Air dalam waktu yang hampir bersamaan. Samadikun adalah bekas Presiden Komisaris Bank Modern. Saat Bank Modern tertimpa dampak krisis moneter tahun 1998, Bank Indonesia memberikan dana talangan atau yang dikenal BLBI sebesar Rp 2,557 triliun. Celakanya, Samadikun menilep dana BLBI sebesar Rp 80,74 miliar. Akan halnya Hartawan Aluwi, dia adalah bekas Presiden Komisaris PT Antaboga Delta Sekuritas. Ia, bersama Anton Tantular dan Hendro Wiyanto, telah diputuskan bersalah dalam kasus Bank Century. Hartawan ditetapkan bersalah karena terbukti telah menggelapkan uang nasabah Bank Century sebesar Rp 1,378 triliun pada 2007-2008 silam. Kala itu, Hartawan melakukan kejahatannya bersama Anton dan Robert Tantular. Robert merupakan seorang pemegang saham Bank Century. Sementara Anton, adiknya, adalah salah satu pengurus utama PT Antaboga. Berdasarkan penelusuran, Robert disebut menikmati uang milik nasabah Century senilai Rp 334,2 miliar. Sementara Anton mendapat ‘jatah’ sebanyak Rp 308,6 miliar.

Hartawan menjadi penikmat paling besar kejahatan yang mereka lakukan. Ia tercatat mendapat dana Rp 408,4 miliar dari penerbitan kontrak pengelolaan dana (KPD), atau investasi, bodong terhadap para nasabah Century. Pertanyaannya, apakah Hartawan masih punya uang untuk mengembalikan dana nasabah Century? Yang jelas, aset-aset Century masih banyak yang tercecer di mana-mana. Di Swiss, nilai aset eks Bank Century di Bank Dresdner (kini LGT Bank) mencapai US$ 156 juta. Nilai aset ini tercatat milik mantan Komisaris Utama Bank Century Hesham Al Waraq dan Rafat Ali. Namun, karena menghadapi gugatan perdata, dana itu masuk dalam pengawasan Pengadilan Zurich. Di Hong Kong, nilai aset eks Bank Century mencapai Rp 86 miliar dalam bentuk uang tunai dan surat-surat berharga senilai Rp 3,5 triliun. Aset itu tersimpan di sejumlah bank dalam beberapa rekening, antara lain di Standard Chartered Bank dan Ing Bank Arlington Assets Investment. Sayangnya, hingga kini, tim pemburu aset eks Bank Century yang dibentuk pemerintah belum menghasilkan apa-apa. Khusus untuk aset di dalam negeri, pihak berwenang sedang berupaya menyita lahan seluas 22 hektar milik Yayasan Fatmawati di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, yang nilainya kini mencapai sekitar Rp 2 triliun. Semula lahan ini dibeli oleh PT GNU seharga Rp 65 miliar dari Yayasan Fatmawati. GNU kemudian menjual mayoritas saham dan asetnya ke Ancora Land. Celakanya, ternyata GNU sudah disangka terlibat dugaan tindak pidana pencucian uang dana PT Antaboga Delta Secuiritas di Bank Century. Dalam buku “Skandal Bank Century di Tikungan Terakhir Pemerintahan SBY-Boediono” disebutkan bahwa GNU dipimpin oleh Totok Kuncoro. Totok adalah terpidana kasus perbankan dan pencucian uang. Dia juga pemegang saham PT Antaboga Delta Securitas (ADS) dan PT Tirtamas Nusa Surya (TNS), yang berafiliasi dengan Bank Century. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan bahwa Totok menggelapkan dana nasabah ADS yang sebelumnya ditempatkan di Bank Century. Melalui TNS, Totok disangka menjual atau menggelapkan aset yang diagunkan. GNU sendiri adalah perusahaan yang didirikan oleh Rober Tantular. Perusahaan ini khusus untuk tempat pencucian uang. Perusahaan ini tanpa alamat, tidak memiliki karyawan, dan aset. Polisi juga telah menyita Mall Serpong. Penyitaan dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Maret 2009 dan putusan Mahkamah Agung April 2012. Robert dkk dituduh mengambil dana dari ADS lebih dari Rp 300 miliar. Uang sebanyak ini kemudian ditempatkan pada PT Sinar Central Rejeki untuk membangun Mall Serpong dan membeli sejumlah aset lainnya. Selain menyita mal di Serpong, polisi juga telah menyita areal tanah di Citayam, Bogor, seluas 100 hektar. Bukan hanya Mall Serpong. Polisi juga telah menyita sebuah apartemen dan sebuah perusahaan sekuritas milik Robert. Perusahaan sekuritas itu menerima modal dari Bank Century sebesar Rp 100 miliar. Jika semua aset itu, baik yang di dalam negeri maupun di Hong Kong dan Swiss bisa dikembalikan kepada negara, tentu saja hal ini bisa dipakai untuk menutup kerugian para nasabah Bank Century dan memperkecil kerugian dari bailout bank ini. n

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

Misteri Dana Budi Sampoerna Yang mengherankan, kenapa Budi Sampoerna mau menempatkan dananya di Bank Century? Padahal, selama ini, ia dikenal sebagai taipan yang sangat hati-hati. TEKS Lucky Benyamin

Sementara, pemecahan deposito menjadi Rp 2 miliar juga direalisasikan melalui penerbitan 247 lembar Negotiable Certifivate Deposito (NCD). Robert bilang, setiap lembar NCD tersebut diatasnamakan karyawan Budi. Hanya saja, banyak kalangan bertanya, kenapa Budi mau menempatkan dananya sebesar itu ke Bank Century, sebuah bank yang tergolong ecek-ecek? Padahal, Budi selama ini dikenal sebagai taipan yang sangat hati-hati. n Foto: dok. review

ak terasa, sudah hampir lima tahun Budi Sampoerna meninggal dunia. Mantan Presiden Komisaris PT HM Sampoerna ini wafat pada 8 Agustus 2011 di Rumah Sakit Premier Surabaya. Ia meninggal akibat penyakit kanker mulut kronis. Kematian Budi adalah pukulan telak bagi upaya pengungkapan kasus bailout Bank Century. Maklum, saat itu Budi adalah deposan terbesar Bank Century. Sebulan sebelum kematian Budi, seorang Budi lainnya, yang juga mengetahui persis proses bailout Bank Century, meninggal dunia. Ia adalah Budi Rochadi, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Budi Rochadi meninggal di New York, Juli 2011. Semasa hidupnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat memeriksa Budi Rochadi dalam kasus Bank Century ini. Kematian dua orang bernama Budi ini, semakin membuat banyak orang penasaran, bagaimana kelanjutan penyelesaian kasus ini? Yang diketahui, Budi Sampoerna menyimpan uang di Bank Century sebesar Rp 1,7 triliun. Tapi ada yang menyebutkan, dana Budi di bank itu senilai Rp 2 triliun. Entah mana yang benar. Yang jelas, sebelum Bank Century diserbu nasabahnya untuk menarik dana mereka pada November 2008, Budi sudah mulai mencairkan depositonya pada bulan Agustus 2008. Mantan pemilik Bank Century Robert Tantular dalam kesaksiannya atas terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 24 April 2014 menjelaskan alasan Budi menarik dananya. Kata Robert, Budi memerlukan uang untuk membeli tembakau lantaran kala itu kondisi panen tembakau yang sedang bagus. Bank Century pun menyanggupi permintaan tersebut. Sebelum Bank Century kalah kliring tanggal 13 November 2008, Robert menemani Wakil Direktur Bank Century Hamidy untuk bertemu Budi di Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, mereka menjelaskan kesulitan likuiditas yang dialami Bank Century. Saat itu, Robert dan Hamidy minta Budi menjadi pemegang saham Bank Century. Namun Budi menolaknya. Pada 13 November 2008 Bank Century kalah kliring, Sunaryo Sampoerna—putera Budi—menghubungi Robert. Rudi minta penjelasan Robert kenapa Bank Century sampai kalah kliring. Esok harinya, Sunaryo kembali menghubungi Robert. Kata Robert, Sunaryo akan mengirim orang bernama Rudi Soraya untuk mengurus deposito Budi yang masih tersisa Rp 1,7 triliun. “Rudi ketemu saya membicarakan bagaimana penyelamatan uang Budi Sampoerna yang masih sisa Rp 1,7 triliun,” cerita Robert. Ada tiga opsi yang mereka bahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, dana milik Budi dipecah-pecah menjadi Rp 2 miliar dalam bentuk deposito. Kedua, dana Budi juga akan digunakan untuk membeli aset Bank Century. Ketiga, Budi memberikan pinjaman US$ 18 juta kepada Robert. Tiga opsi akhirnya disepakati. Deposito sebesar US$ 100 juta dipindahkan dari Bank Century Surabaya ke Bank Century pusat di Senayan. Setelah dipindahkan, Budi pun memberikan pinjaman kepada Robert sebesar US$ 18 juta yang akan digunakan untuk menutupi kerugian valuta asing di Bank Century akibat perbuatan kakaknya, Dewi Tantular.

Bank Century: Bagaimana penyelesaian kasus ini?

Mega di Pusaran SKL BLBI Apakah KPK di bawah komando Agus Rahardjo berani memeriksa Megawati terkait penerbitan SKL BLBI?

TEKS Badrul

Foto-foto: riset

ulu, ketika masih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad cs sempat berniat ingin memeriksa Megawati Soekarnoputeri terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk beberapa obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kini, apakah KPK di bawah komando Agus Rahardjo punya niat seperti pendahulunya? SKL merupakan produk yang dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Saat itu, presiden yang menjabat

adalah Megawati Soekarnoputri, yang juga adalah Ketua Umum PDI Perjuangan. Berdasarkan inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya membayar 30% dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70% dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Atas dasar bukti itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan Kejaksaan Agung mendapatkan surat perintah penghentian perkara (SP3). KPK mulai menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi penerbitan SKL sejak April 2013. Lembaga antikorupsi ini menduga ada masalah dalam proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor tersebut. Tercatat beberapa nama konglomerat papan atas, seperti Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan, Anthoni Salim yang menerima SKL, atau kemudian populer dengan nama release and discharge dari pemerintah. Selain itu, ada beberapa obligor lain yang disebut-sebut be-

Megawati Soekarnoputeri saat dilantik sebagai Presiden RI: Menerbitkan SKL untuk beberapa obligator BLBI.

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

lum memperoleh SKL. Para obligor itu adalah Agus Anwar dari Bank Pelita Istimarat, Omar Putihrai dan Lidia Muchtar dari Bank Tamara, Adiputra Januardy dan James Januardy dari Bank Namura Internusa, Ulung Bursa dari Bank Lautan Berlian, Marimutu Sinivasan dari Bank Putera Multikarsa, dan Atang Latief dari Bank Indonesia Raya. Total pinjaman yang belum lunas sekitar Rp 2,2 triliun. Sebelumnya, KPK sudah meminta keterangan mantan Kepala BPPN I Putu Gede Ary Suta, Menko Perekonomian 20012004 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian 2000-2001 Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie, dan mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Seusai diperiksa beberapa waktu lalu, Laksamana mengaku diajukan sejumlah pertanyaan tim penyelidik KPK, termasuk soal rapat kabinet era Megawati yang membahas SKL BLBI. Laksamana dimintai keterangan terkait penyelidikan proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor BLBI. Menurut Laksamana, penerbitan SKL tersebut merupakan amanat Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR). Melalui ketetapannya, MPR memerintahkan presiden untuk memberikan kepastian hukum kepada para pengutang BLBI. “Waktu itu zaman Bu Mega, presiden masih mandataris MPR. Jadi, ada TAP MPR yang kalau beliau melanggar, beliau bisa dimakzulkan,” ujar Laksamana. Namun, menurut dia, jika di kemudian hari ditemukan masalah, pemberian SKL ini dapat ditinjau lagi. Sekadar mengingatkan, BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia (BI) kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Pemerintah Indonesia dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam mengatasi masalah krisis. Pada Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Adapun 48 bank tersebut terdiri dari 5 bank take-over (BTO) Rp 57,639 triliun, 10 bank beku operasi (BBO) Rp 57,687 triliun, 18 bank beku kegiatan usaha (BBKU) Rp 17,320 triliun, dan 15 bank dalam likuidasi (BDL) Rp 11,888 triliun. Jadi, jumlah BLBI bukan Rp 647 triliun seperti ditulis di banyak media massa. Angka Rp 647 triliun itu bukan kerugian, melainkan biaya krisis yang terdiri atas Rp 144,536 triliun (BLBI), obligasi rekap (Rp 448,814 triliun), dan obligasi penjaminan (Rp 53,780 triliun). BI menyalurkan BLBI ke bank-bank dalam bentuk saldo debet, fasilitas saldo debet, fasilitas diskonto I, fasilitas diskonto II, fasilitas SBPUK, new fasilitas diskonto, fasilitas dana talangan valas, dan fasilitas dana talangan rupiah. Pada prinsipnya dana BLBI hanya boleh digunakan untuk membayar dana nasabah agar kepercayaan masyarakat terhadap bank pulih kembali. Celakanya, dari audit laporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank di atas, hasilnya ada indikasi penyimpangan sebesar Rp 138 triliun. Beberapa mantan direktur BI telah menjadi terpidana kasus penyelewengan dana BLBI, antara lain Paul Sutopo Tjokrone-

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

Samadikun Hartono

goro, Hendro Budiyanto, dan Heru Supratomo. Selain pejabat BI, sejumlah bankir juga sudah dijatuhi vonis oleh hakim.

BISA DIPERJUALBELIKAN Mudzakir, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta pernah mengatakan, langkah KPK memanggil Mega sudah sangat tepat. “Kalau menurut saya tepat jika pemanggilan Mega terkait Instruksi Presiden (Inpres) mengenai kebijakan release and discharge,” ujarnya saat itu. Menurut Mudzakir, kebijakan release and discharge untuk obligor BLBI berpotensi menyalahgunakan wewenang. Sebab, ada indikasi surat pengampunan bagi obligor BLBI bisa diperjualbelikan. “KPK harus menelusuri mengapa kebijakan itu dilakukan dan apakah ada penyalahgunaan kewenangan di dalamnya. Harus ditelusuri juga apakah kebijakan release and discharge menguntungkan atau merugikan negara,” ujarnya. Seperti halnya Mudzakir, ekonom Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Suharto menilai KPK akan dikenang oleh bangsa Indonesia sebagai pahlawan jika mampu melaksanakan hak tagih terhadap obligor BLBI yang belum melunasi utangnya. Berdasarkan perhitungannya, pemerintah memiliki hak tagih sedikitnya Rp 800 triliun yang bisa digunakan untuk menambah dana pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan 250 juta rakyat Indonesia. Nah, kini bola ada di kaki KPK di bawah komando Agus Rahardjo cs. n

Bisnis Transportasi

Nasib Taksi Online Taksi berbasis aplikasi online memiliki payung hukum berupa Peraturan Menteri No. 32 tahun 2016. Nantinya, STNK mobil harus nama perusahaan. Nah, lho.

TEKS Sri Wulandari Foto Riset

emerintah rupanya punya seribu satu cara agar perkembangan taksi yang berbasis aplikasi agar tidak terjadi gesekan dengan perusahaan taksi

konvensional. Alhasil, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengeluarkan payung hukum berupa Peraturan Menteri No. 32 tahun 2016, yang telah ditandatangani Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada 1 April 2016, dan akan resmi berlaku pada 1 Oktober 2016. Sederet persyaratan dikeluarkan untuk pengelola taksi berbasis aplikasi ini. Pertama, perusahaan berbasis online harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Pengurusan izin tersebut akan dikenakan biaya, sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk memenuhi syarat ini, perusahaan harus mempunyai sejumlah hal, yaitu paling sedikit perusahaan memiliki lima kendaraan dengan bukti surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama perusahaan, bukan atas nama pribadi, memiliki tempat penyimpanan kendaraan, menyediakan fasilitas bengkel, dan

Taksi berbasis aplikasi online, Uber: STNK atas nama perusahaan.

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

Bisnis Transportasi mempekerjakan pengemudi yang memiliki surat izin mengemudi (SIM). Kedua, perusahaan harus memiliki badan hukum Indonesia. Baik Uber maupun Grab telah memilih badan hukum koperasi. Berdasarkan daftar ‘progres pemenuhan persyaratan izin penyelenggaraan angkutan’, kedua perusahaan ‘telah memiliki akte pendirian koperasi’. Soal STNK atas nama perusahaan, mungkin inilah yang akan menjadi kendala. Betapa tidak, selama ini mobil-mobil yang digunakan oleh Grab maupun Uber merupakan mobil pribadi dengan STNK atas nama perorangan atau perusahaan rental. “Banyak pemilik kendaraan yang enggan mencantumkan nama perusahaan di STNK mobil milik pribadi mereka. Nanti yang bayar pajak siapa?” kata Budiarso, sopir Uber. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto memahami permasalahan STNK atas nama perusahaan dan segala biaya yang ditimbulkan, baik itu cicilan mobil, biaya balik nama dan segala macam. Namun dia yakin itu bisa dicari solusinya, seperti mengadakan perjanjian bermaterai antara pemilik mobil dan perusahaan. Pudji sendiri punya dalil kenapa STNK yang digunakan harus berbadan usaha, ini karena UU No 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) itu tentang Angkutan Umum, pasal 139 ayat 4 berbunyi: Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Kami lihat lagi kenyamanan, keselamatan dan kesetaraan Pasal 139 ayat 4 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan umum harus berbadan hukum. Bila tidak berbadan hukum, ya harus masuk badan hukum,” katanya. Menurut Pudji, para pemilik mobil nantinya bisa membuat ikatan perjanjian dengan perusahaan bahwa mobilnya boleh digunakan oleh perusahaan. “Dan, apabila kami tidak (ingin kerjasama lagi), kami akan tarik kembali (mobil). Itu juga bisa. Sehingga tidak ada kesan bahwa mobil milik perusahaan itu. Harus ada perjanjian hitam di atas putih,” jelas Pudji.

SOAL TARIF DAN PELAT NOMOR Bagaimana dengan soal tarif? Rupanya pemerintah berikhlas hati untuk tak ikut mengatur soal tarif. Bila taksi konvensional ditetapkan tarif atas Rp 10.000 dan tarif bawah Rp 7.000, maka Uber Taksi dan GrabCar tidak diterap tarif tersebut. Alasannya adalah untuk kesetaraan. Karena perusahaan harus mengeluarkan untuk bayar PNBP dan membuat STNK atas nama perusahaan. Dengan dikeluarkannya pajak dan berbagai tarif lainnya oleh angkutan berbasis aplikasi, nantinya, maka tarif kepada penumpang—yang diatur sendiri sesuai kesepakatan oleh perusahaan— akan naik pula. Bila taksi konvensional harus menggunakan pelat nomor warna kuning sebagai bukti kendaraan angkutan umum, maka taksi berbasis aplikasi ini masih diperbolehkan berpelat hitam. Alasannya, karena perusahaan tersebut memilih jenis angkutan sewa, tidak

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

iklan layanan taksi online

taksi (angkutan umum). Dengan demikian, keduanya memiliki perlakuan peraturan yang berbeda. Meskipun Peraturan Menteri No. 32 tahun 2016 resmi berlaku sekitar lima bulan lagi, Uber Taxi dan GrabCar tetap harus memenuhi seluruh persyaratan pada 31 Mei, karena keduanya sudah terlebih dahulu beroperasi. Jika ada syarat yang dilanggar perusahaan transportasi berbasis aplikasi, menurut Direktur Angkutan dan Multimoda Kemenhub Cucu Mulyana, maka Kartu Pengawasan Langsung dibekukan sehingga tidak boleh beroperasi selama 30 hari. Kabar baiknya taksi online juga berhak dan akan menerima insentif angkutan darat seperti halnya tercantum dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2014. Menurut Cucu, itu sudah pasti, karena Permendagri berlaku secara nasional. “Kecuali kalau di judulnya ada peraturan ini hanya untuk kendaraan ini,” ujarnya. Dalam Permendagri NO 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 tercantum insentif pemerintah seperti membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) hanya 30% dari kendaraan bermotor pribadi. Hal ini seperti tercantum dalam: Pasal 6 (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 3O% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Menteri ini. (2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri ini. n

Bisnis CSR

Perkantoran di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta: Jangan semua dikenakan CSR.

Wajib CSR CSR akan diberlakukan ke semua perusahaan. Sayangnya, tak semua perusahaan mau mengeluarkan dananya. TEKS Sri Wulandari Foto Dahlan RP

khirnya DPR berencana untuk memperluas pemberlakuan kewajiban pemberian dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tanggung Jawab Sosial. Selama ini, berdasarkan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tetang Perseroan Terbatas, kewajiban soal pemberian CSR hanya terbatas pada perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Kini, semua perusahaan memiliki kewajiban melaksanakan CSR, termasuk BUMN dan swasta. Berapa kewajiban perusahaan menyisihkan dana

CSR-nya? Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Malik Haramain menjawab berdasarkan usulan yang masuk, besaran dana CSR mencapai 2%, 2,5% atau 3% dari keuntungan. Penerapan program CSR ini sendiri merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (Good Coporate Governance). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh pemangku kepentingan dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. RUU Tanggung Jawab Sosial diinisiasi dengan beberapa tujuan. Pertama, memperkuat kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial mereka ke masyarakat. Kedua, membantu menyinkronkan program pengentasan dan kemiskinan pemerintah. “Kami mau sinkronkan dengan program penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, teknisnya nanti diatur,” kata Malik. Sayangnya, tak semua perusahaan mau mengeluarkan dananya untuk kegiatan CSR. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) berkeberatan dengan rencana DPR. Menurut Eddy Ganefo, Ketua APERSI, seharusnya DPR menetapkan kewajiban tersebut hanya ke perusahaan yang mempunyai margin bagus. “Kalau semua perusahaan dikenakan CSR sementara margin atau keuntungan belum bagus maka akan hambat perkembangan perusahaan, dan itu justru menjadi ganjalan kemudahan berusaha,” katanya. Di Yogyakarta, kewajiban CSR untuk semua perusahaan telah berlaku. Peraturannya telah ditetapkan dalam rapat paripurna Perda Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) Senin (11/4) lalu. Ketua Panitia Khusus TSLP Suwardi mengatakan peraturan itu disusun agar perusahaan yang beroperasi di DIY memiliki kepedulian sosial dan ikut membantu mendorong kesejahteraan masyarakat. Sanksi menunggu bila ada perusahaan yang nekat tak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah ini. DPRD DIY mencatat masih banyak perusahaan di DIY yang belum melakukan CSR. Dari sekitar 350 perusahaan berbadan hukum, hanya 40 perusahaan saja yang tergabung dalam Forum CSR dan sudah aktif memberikan program sosial kepada masyarakat sekitarnya. Melalui Perda ini diharapkan jumlah perusahaan yang sadar dengan CSR semakin banyak. Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah juga mewajibkan seluruh perusahaan di wilayahnya menyisihkan 2,5% dari labanya untuk CSR. Perusahaan yang dimaksud adalah berskala besar, baik itu BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta. Kewajiban menyisihkan sedikit dari keuntungan ini terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (Raperda TJSLP) Pemprov Jateng. Raperda ini sedang dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jateng. n

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

Bisnis Properti

reen building atau ramah lingkungan menjadi sasaran Sinarmas Land dalam membangun gedung. Jangan heran, bila Sinarmas menargetkan akan membangun kawasan kota hijau dengan 20 gedung berkonsep green building dalam jangka 10 tahun ke depan. Hampir semua gedung berkonsep green building, dirancang menggunakan prinsip ramah lingkungan dan hemat energi, namun tetap memperhatikan aspek-aspek kenyamanan pengguna gedung. Proyek yang dikembangkan oleh Sinarmas Land ini berusaha memadukan kepentingan kegiatan bisnis/perkantoran dan konsep green building sehingga menghasilkan bangunan perkantoran hemat energi dan ramah lingkungan. Nantinya, rancangan green building ini akan ditingkatkan menjadi high performance building yang memiliki tingkat efisiensi energi yang lebih tinggi dan pada akhirnya dapat ditingkatkan lagi menjadi net zero energy building. Hingga saat ini, Sinarmas Land mengklaim telah memiliki 8 gedung bersertifikat green building. Dalam jangka panjang, konsep gedung hijau akan disebarluaskan ke proyek-proyek Sinar Mas Land di luar Jabodetabek. Beberapa bangunan berkonsep green building yang dikembangkan oleh Sinarmas Land di antaranya gedung kampus Institut Teknologi dan Sains Bandung (ITSB) di Cikarang, Singapura, dan BSD Green Office Park (GOP) 9. Kedua bangunan itu juga sempat meraih sertifikasi dari BCA (Building Construction Authority). Serta sertifikasi dari Green Buiding Council Indonesia untuk kampus ITSB. Tetapi diakui Ignesjz Kemalawarta, Direktur Sinarmas Land di Tangerang Selatan, pekan lalu, gedunggedung itu tidak semuanya dibangun oleh Sinarmas Land. â&#x20AC;&#x153;Setidaknya, kami menerapkan kerja sama dengan sejumlah institusi atau pemilik gedung untuk menerapkan konsep ini di kawasan kami,â&#x20AC;? kata dia. Pembangunan gedung dengan konsep gedung hijau sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada 2020 melalui diversifikasi

20 Gedung Hijau dari Sinarmas Sinarmas menargetkan membangun kawasan kota hijau dengan 20 gedung berkonsep green building. TEKS Sri Wulandari Foto Dahlan Rp

energi dan konservasi energi. Dari sisi ekonomi, gedung yang menggunakan konsep hijau dapat melakukan penghematan energi, misalnya listrik dan air. Meski perusahaan harus berinvestasi terhadap sejumlah teknologi yang memungkinkan efisiensi tersebut, gedung hijau berpeluang memangkas biaya operasional hingga 40%. Komitmen Sinarmas Land terhadap konsep green building terlihat dari prestasi yang diraih oleh BSD Green Office Park (GOP). Kawasan perkantoran di BSD City ini meraih sertifikasi rating platinum untuk Design Recognition yang diinisiasi oleh Green Building Council Indonesia (GBCI). Sertifikasi platinum untuk Design Recognition juga mencakup standar green building yang diakui di dunia, termasuk komponen hemat energi, hemat penggunaan air, low carbon emission, serta penghijauan yang didukung green roof untuk mendinginkan suhu di bawahnya. n

BSD Green Office Park: Green building yang dibangun Sinarmas.

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

Profil

Safra Catz

Bergaji Termahal

Ketika Larry Ellison, pendiri Oracle mengundurkan diri sebagai CEO Oracle, maka yang dianggap pantas sebagai penggantinya adalah Catz. Dia pun menjadi CEO dengan gaji termahal sedunia. TEKS Sri Wulandari foto Riset

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

Profil

ama Safra A Catz bergaung cukup kencang di negaranya. Betapa tidak, wanita kelahiran Holon, Israel pada 1 Desember 1961 ini dinobatkan sebagai wanita bergaji termahal di negaranya. CEO dari perusahaan teknologi terbesar Database Management System, Oracle, yang bermarkas di California, AS ini, hampir tiap tahun berada di posisi puncak wanita bergaji besar. Menurut CNNMoney, Catz bergaji dengan bayaran yang fantastis, yakni mencapai US$ 53,2 juta atau setara Rp 72,7 miliar per tahun (kurs Rp13.065 per dolar AS). Dari hasil yang didapatkan itu, Catz mendapatkan uang tunai sebesar US$ 971.000 dan dividen mencapai US$ 52,3 juta. Catz pun menjadi wanita eksekutif dengan pendapatan dan kompensasi paling tajir sedunia atas posisinya. Peraih gelar sarjana dari Wharton School of University of Pennsylvania pada 1983 dan JD dari University of Pennsylvania Law School pada 1986 ini bergabung ke Oracle Corporation pada April 1999. Sebelumnya, selepas kuliah dia bekerja sebagai seorang bankir di Donaldson, Lufkin & Jenrette pada 1986. Catz menjabat sebagai Managing Director di bank tersebut dari 1997 hingga 1999. Di Oracle, kariernya melejit cepat berkat prestasinya. Asal tahu saja, Oracle Corporation telah mengakuisisi lebih dari 57 perusahaan selama perjalanan perusahaan. Salah satu nilai akuisisi yang paling fantastis adalah ketika perusahaan membeli PeopleSoft pada tahun 2005 senilai US$ 10,3 miliar. Peran Catz sangatlah besar di sini. Dialah yang mendorong agar Oracle mau mengakuisisi PeopleSoft. Selain PeopleSoft, Oracle juga membeli Sun Microsystems senilai US$ 7,4 milyar, dan Phase Forward dengan harga US$ 685 juta. Saat ini Oracle memiliki pelanggan sebanyak 345.000 di seluruh dunia, dengan mitra lebih dari 21.000 mitra. Pada April 2011, dia dinobatkan menjadi Co President dan Chief Financial Officer. Pada tahun itu pula menjadi wanita dengan bayaran tertinggi di antara perusahaan dengan total renumerasi hampir US$ 51,7 juta oleh Majalah Fortune. Catz yang sempat menjadi direktur HSBC Group sejak Mei 2008 itu dinobatkan Fortune sebagai 12 wanita paling berpengaruh dalam bisnis. Pada 2009 dia juga oleh mendapatkan peringkat 16 wanita paling kuat dalam bisnis.

SENGKETA DENGAN GOOGLE Jangan heran, bila pada 2014 ketika Larry Ellison, pendiri Oracle mengundurkan diri sebagai CEO Oracle, maka yang dianggap pantas sebagai penggantinya adalah Catz. Meski mundur dari CEO, tapi Ellison masih tetap menjabat sebagai Chief Technology Officer di Oracle. Tentu saja, perempuan yang pindah dari Israel ke Brookline, Massachusetts pada usia 6 tahun dan lulus dari Brookline High School ini tak menampik kursi empuk pimpinan Oracle. Dia menerima tanggung jawab tersebut. “Saya sangat senang dengan jabatan ini,” kata is-

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

tri dari Gal Tirosh dan memiliki dua anak ini. Meski demikan, Catz mengaku dia mau menerima karena Ellison masih berada di Oracle untuk mengawasinya. “Saya tidak ingin menjalankan Oracle sendirian. Saya percaya Ellison masih akan ada di sini, sebagai CEO tentu banyak tanggung jawab sekaligus kesenangan yang kita dapat,” sambung dia. Akan halnya Ellison menilai, Catz adalah eksekutif yang luar biasa yang telah berulang kali menunjukkan kemampuannya untuk memimpin, mengelola dan mengembangkan perusahaan. “Direksi sangat gembira bahwa yang terbaik tim eksekutif senior industri akan terus bergerak perusahaan ke depan ke masa depan yang cerah. Catz akan menjalankan operasi menangani bagian keuangan, legal, serta merger dan akuisisi di Oracle,” kata Ellison. Bukan cuma itu saja yang dilimpahkan Ellison kepada Catz, tetapi juga menyangkut kasus hukum yang tengah membelit mereka. Pada tahun 2010, Oracle menggugat Google karena menggunakan Java APIs dalam sistem Android mereka tanpa persetujuan. Ini adalah salah satu dari beberapa konflik legal dimana Oracle terlibat. Pada 15 April 2016 lalu, Catz mewakili Oracle melakukan perundingan dengan CEO Google Sundar Pichai. Hampir enam jam mereka berunding untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun perundingan gagal, karena Google tetap menolak mengganti rugi karena menggunakan bagian-bagian tertentu dari perangkat lunak Oracle dalam sistem operasi smartphone, Android. Pihak Oracle meminta ganti rugi sekitar US$ 9,3 miliar atas penggunaan kode Java di Android tanpa lisensi. Angka tersebut berasal dari ganti rugi langsung sebesar US$ 475 juta ditambah US$ 8,83 miliar bagian Oracle atas keuntungan Google sebesar US$ 22 miliar dari iklan dan aplikasi Android. Pihak Google sendiri menolak perhitungan tersebut. Google menilai bahwa kode program tidak bisa dipatenkan serta menilai bahwa kerugian Oracle tidak sampai ratusan juta dolar. Karena kesepakatan tidak dapat dibuat, tahap berikutnya dari kasus ini akan lanjut ke pengadilan pada bulan Mei nanti, di mana juri akan memutuskan apakah Google memiliki hak untuk menggunakan bagian-bagian tertentu dari bahasa pemrograman Oracle, Java, gratis, atau harus membayar Oracle sebagai bentuk ganti rugi. Ini adalah kedua kalinya bahwa kedua perusahaan mencoba dan gagal untuk mencapai penyelesaian. n

Aksi akal-akalan yang dilakukan industri otomotif nyatanya belum berakhir. Kini, giliran Mitsubishi Motor Corp bikin geger. TEKS RATNA NURAINI Foto dahlan Rp, Riset

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

etahun belakangan, skandal di industri otomotif terus menghiasi media massa. Yang terkini adalah pengakuan petinggi Mitsubishi bahwa terjadi manipulasi data tingkat efisiensi pemakaian bahan bakar. Mitsubishi mengelabui konsumen melalui klaim yang disampaikan pihak produsen bahwa konsumsi bahan bakar mobil besutan perusahaan Jepang itu lebih irit hingga 5%-10% dari hasil uji sebenarnya. Padahal, kenyataannya itu hanyalah hasil dari manipulasi . Akibat aksi tersebut, setidaknya hingga kini ada 625.000 mobil buat pabrikan Mitsubishi yang tersangkut manipulasi data efisiensi bahan bakar tersebut. Jumlah tersebut terdiri dari empat tipe mobil dan mesin buatan Mitsubishi. Yakni, seri eK Wagon dan eK Space. Serta, termasuk juga mesin merek Nissan Dayz dan Dayz Roox yang memang diproduksi oleh Mitsubishi untuk Nissan. Bahkan, pihak Mitsubishi Motors seperti dikutip BBC, Jumat (22/4), melalui Presidennya, Tetsuro Aikawa, melontarkan kekhawatiran bakal membengkaknya jumlah mobil yang tersangkut aksi manipulasi tersebut. Pasalnya dia menduga, masih ada mobil tipe lain yang mungkin juga dimanipulasi promosi tingkat efisiensi bahan bakar. â&#x20AC;&#x153;Mungkin ada beberapa model mobil lain yang data tingkat efisiensi bahan bakarnya dimanipulasi,â&#x20AC;? ujar, Presiden. Itu memang bukan pertama kalinya kredibilitas otomotif dunia tercoreng. Kasus manipulasi data efisiensi pemakaian bahan bakar diketahui juga pernah menimpa produsen kendaraan yang mengusung brand Hyundai dan KIA. Aksi tipu-tipu itu terkuak sekitar 2014 lalu. Bahkan pascaulah menggegerkan Hyundai dan KIA, pada akhir 2015, produsen mobil papan atas di negeri Hitler, VW, diketahui berada di bawah investigasi regulator transportasi Amerika Serikat (NHTSA). Pasalnya perusahaan itu terbukti memanipulasi hasil uji emisi gas buang atas 500.000 unit mobil produksinya. Kemudian, pekan ini, kantor PSA Peugeot Citroen digeledah aparat Prancis atas menyeruaknya dugaan manipulasi hasil uji emisi. Produsen otomotif asal Jerman, Daimler AG, pun diminta NHTSA untuk melakukan investigasi internal terkait uji emisi.

ANCAMAN BAGI NEGERI Entah disadari atau tidak, magnitude dari ulah tipu-tipu yang dihelat para produsen mobil acap kali mampu mengguncang ekonomi sebuah negeri. Tentu belum pupus dari ingatan, betapa otoritas Jerman menjerit tatkala ulah produsen VW terungkap. Dunia bisnis bahkan politik Jerman tersentak. Para analis memperkirakan, krisis pada perusahaan mobil itu dapat berkembang menjadi ancaman terbesar di Jerman. Betapa tidak, Volkswagen adalah produsen mobil terbesar Jerman dan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar. Ada lebih dari 270.000 pekerja Volkswagen di Jerman dan banyak lagi orang yang bekerja untuk pemasok Volkswagen. Pusaran persoalan yang muncul akibat skandal ter-

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

Mitsubishi seri eK Wagon

Mitsubishi seri eK Space

Nissan Dayz

Ini adalah masalah serius yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap industri otomotif negara kita. 25

Kantor pusat Mitsubishi di Jepang

Pabrik mobil VW

sebut bahkan tidak berhenti manakala CEO Volkswagen (VW) Martin Winterkorn menyatakan pengunduran dirinya pada tanggal 29 September 2015. Itulah sebabnya, para ekonom pun bergegas meneliti dampak skandal itu terhadap perekonomian Jerman. Diketahui, harga saham VW sempat meluncur drastis ketika skandal ini terkuak. “Tiba-tiba saja Volkswagen menjadi ancaman terbesar untuk perekonomian Jerman dibandingkan dengan krisis Yunani. Jika penjualan VW di Amerika Utara turun dalam beberapa bulan ke depan, hal itu tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi perekonomian secara umum,” begitu disampaikan Kepala Ekonom ING Carsten Brzeski, kala itu. VW sendiri telah menjual hampir 600.000 mobil di AS pada 2015. Angka tersebut setara dengan 6% dari penjualan global sebanyak 9,5 juta unit. Nah, di dalam produk terjual VW itu, terdapat 11 juta unit mobil diesel yang dipasangi perangkat manipulasi itu. Para analis juga mengingatkan, Jerman sangat tergantung pada industri otomotif. Itulah alasannya, masalah pada industri ini dapat merembet menjadi masalah ekonomi. Jerman diperkirakan hanya bertumbuh 1,8% tahun ini dan sudah menghadapi tantangan dari penurunan perekonomian China. “Jika penjualan mobil turun, tentu akan menyusahkan pemasok dan seluruh perekonomian,” ujar ahli industri, Martin Gornig. Sementara David Haigh, CEO firma konsultasi merek dan strategi Brand Finance, hitungannya bahwa nilai merek VW lebih dari US$ 31 miliar. Hal itu, sambung dia, membuat VW menjadi merek mobil paling berharga ketiga di dunia. “Nilai merek itu naik dari US$ 27 miliar pada 2014.

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

Perkembangan dalam beberapa pekan ini akan membuat tren kenaikan menjadi berbalik, VW kehilangan US$ 10 miliar dari nilai mereknya,” kata Haigh. Agaknya berangkat dari fenomena di Jerman itulah, saat Mitsubishi kedapatan melakukan aksi manipulasi, Menteri Transportasi Jepang Keiichi Ishii cepat-cepat meminta agar Mitsubishi mau berkata jujur kepada pelanggannya. Pada Jumat (22/4), Keiichi menyampaikan harapannya agar salah satu industri otomotif papan atas di negerinya itu mau “merespons dengan ketulusan” untuk setiap pertanyaan pelanggan. Dia bahkan mengingatkan, Mitsubishi juga harus mempertimbangkan kemungkinan membeli kembali mobil-mobil bermasalah tersebut. “Ini adalah masalah serius yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap industri otomotif negara kita,” begitu tuturnya, kala itu. Hal itu seiring dengan laporan Reuters yang menyebutkan, seorang pejabat Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Nasional AS telah meminta Mitsubishi untuk memberi informasi tentang kendaraan yang dijual di AS. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga bahkan lebih tegas. Dia mengatakan, pemerintah ingin secepat mungkin mengungkapkan sejauh mana ketidakakuratan itu dan menangani situasi itu dengan ketat. Namun Mitsubishi mengatakan, beberapa karyawan, yang tidak diidentifikasi, bertanggung jawab atas penipuan tes efisiensi itu. Yang pada akhirnya membuat peforma mobil tersebut tampak memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih baik hingga 10 %. Saham Mitsubishi sendiri didapati merosot 13 % Jumat, dan sempat turun 16 %. Saham perusahaan itu anjlok 20 % Kamis, setelah turun 15 % pada hari Rabu.

sis di negeri Matahari Terbit juga pernah terpaksa melakukan langkah serupa. Adalah Nissan Motor Co yang harus segera menarik 930.000 unit mobil produksinya karena ada potensi kerusakan kait kap. Sementara itu, kasus recall paling besar dan tergolong mendunia adalah terkait kesalahan produksi kantong udara (airbag) buatan Takata Corp. Dimana airbag tersebut diyakini dapat menghasilkan tenaga besar, bahkan berpotensi melontarkan pecahan logam ke arah penumpang. Alhasil buntut peristiwa itu, Toyota Motor Corp terpaksa menarik untuk reparasi (recall) sebanyak 15.314.000 unit mobil produksinya di seluruh dunia. Dimana mobil-mobil itu kedapatan menggunakan dua kantong udara Takata di kabin depan penumpang. Khusus untuk negara Amerika Serikat, Toyota harus menarik sebanyak 3.156.000 unit. Recall mobil di Amerika Serikat mencakup Corolla 2008 dan model Corolla Matrix 2008-2010 dan Lexus SC 430. Sementara itu di Eropa, Toyota menarik 86.000 kendaraan tipe Avensis dan Lexus SC430. Khusus di dalam negeri, recall terjadi atas 3.000 unit kendaraan produksi Toyota, termasuk Avensis dan Lexus SC 430 yang diproduksi sejak Mei 2007 hingga Juli 2010. Sedangkan selain itu di Asia secara umum, tercatat 220 kendaraan juga harus di-recall. Tapi recall adalah solusi dari persoalan yang telah terkuak. Sejatinya pertarungan terbesar ada pada itikad baik industri otomotif untuk memproduksi kendaraan yang aman bagi pembeli, yang notabene jumlahnya di dunia ini cukup signifikan. n

SOLUSI INSTAN Terlepas dari kegundahan otoritas atas persoalan ekonomi yang bakal menimpa negeri, apapun jenisnya, baik itu manipulasi atas sebuah uji ataupun produk gagal dari produsen otomotif, ada substansi lain yang patut diperhitungkan dari kondisi tersebut. Yakni, langkah serupa yang dilakukan produsen pasti menjadi ancaman nyata bagi keamanan konsumen pembeli produk otomotif tersebut. Lantaran itulah, sejumlah produsen raksasa di ranah otomotif seringkali rela menarik ratusan hingga jutaan produk-produk gagalnya demi mempertahankan eksistensinya di pasar otomotif. Seperti halnya yang dilakukan Toyota Motor Corp pada kuartal pertama 2016. Perusahaan itu menarik kendaraan produksinya yang telah beredar di pasaran. Jika dikalkulasi dengan harga jual, jumlah kendaraan yang kudu ditarik Toyota cukup spektakuler. Diketahui, kala itu Toyota terpaksa menarik hingga sebanyak tiga jutaan unit mobil SUV RAV4, tepatnya pada Februari 2016. Penarikan itu terpaksa dilakukan lantaran belakangan produsen mendapati sabuk pengaman yang terpasang pada kendaraan jenis itu bisa terpotong sendiri oleh frame logam yang terdapat pada bantalan kursi. Bukan hanya Toyota, produsen lain yang juga berba-

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

Mitsubishi Shokai

Guncangan di Mitsubishi Kecurangan yang dilakukan produsen mobil Mitsubishi bisa menyedot kerugian sampai US$ 450 juta. TEKS RATNA NURAINI Foto Riset

itsubishi Motor Corp merupakan salah satu bagian dari perusahaan induk Mitsubishi Group/ Mitsubishi Group of Companies, atau Mitsubishi Companies. Perusahaan yang berbasis di Jepang itu menaungi berbagai perusahaan yang berbagi merek dagang dan bagian perusahaan Mitsubishi. Nama Mitsubishi sendiri merupakan gabungan dua kata, yakni mitsu yang berarti tiga dan hishi (yang menjadi bishi yang berarti di bawah rendaku). Itulah sebabnya, logo perusahaan tersebut berupa tiga buah belah ketupat. Logo tersebut juga kerap diartikan sebagai tiga berlian. Perusahaan induk Mitsubishi didirikan pada 1870, berselang dua tahun setelah Restorasi Meiji, sebagai perusahaan pelayaran dan pengiriman sebagai bisnis inti oleh Yataro Iwasaki. Pada 1873, nama perusahaan itu diubah menjadi Mitsubishi Shokai. Berbekal pengalamannya dalam hal pelayaran luar negeri, perusahaan selanjutnya merambah ke bisnis perdagangan. Pada 1881, perusahaan ini memulai pertambangan batu bara dengan membeli tambang Takashima

dan Pulau Hashima pada 1890. Tambang tersebut digunakan untuk produksi bahan bakar armada kapal uap. Seiring berjalannya waktu, Mitshubishi pun melakukan diversifikasi usaha pada pembuatan kapal, perbankan, asuransi, pergudangan, dan perdagangan. Tak berhenti sampai di situ, diversifikasi terus dilakukan hingga merambah ke sektor-sektor lain, seperti kertas, baja, kaca, peralatan listrik, pesawat, minyak, dan real estat. Sebagai perusahaan berbasis luas, Mitsubishi pun kemudian memainkan peran penting dalam modernisasi industri Jepang. Dari proses diversifikasi Mitsubishi di masa lalu itu, akhirnya dihasilkanlah sejumlah anak perusahaan dari holding company tersebut. Yakni, Mitsubishi Bank (sekarang bagian dari Mitsubishi UFJ Financial Group) yang didirikan pada 1919. Dimana setelah pecah dengan Bank of Tokyo, pada 1996, dan berpisah dengan UFJ Holdings pada 2004. Mitsubishi pun melesat menjadi bank terbesar di Jepang. Selain di dunia perbankan, tercatat pula anak per-

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

Yataro Iwasaki

di Jepang, dilihat dari penjualan unit pada 2007, Mitsubishi Motors juga mampu menempatkan dirinya sebagai perusahaan otomotif ke-13 di dunia. Mitsubishi Motors melegenda setelah pada 1937 meluncurkan mobil Mitsubishi PX33 dengan teknologi penggerak empat roda. Model produksi tersebut yang sekaligus menjadikan Mitsubishi Motor sebagai sebuah pabrikan otomotif yang pertama kali meluncurkan kendaraan berpenggerak empat roda di jazirah Jepang.

kecurangan yang dilakukan produsen bisa menyedot pundi Mitsubishi mencapai lebih dari 50 miliar yen, atau setara US$ 450 juta. usahaan Mitsubishi lainnya. Yaitu, Mitsubishi Corporation, yang didirikan pada 1950, dan menjadi perusahaan perdagangan terbesar Jepang. Kemudian, Mitsubishi Heavy Industries, yang meliputi perusahaan-perusahaan industri alat-alat berat. Selanjutnya, Mitsubishi Atomic Industry, perusahaan pembangkit listrik tenaga nuklir. Lalu, Mitsubishi Chemical, perusahaan kimia terbesar di dunia, dan Mitsubishi Powersystems, sebuah perusahaan pembangkit listrik. Nah, bersama dengan perusahaan lain dalam deret anak perusahaan Mitsubishi itulah terdapat Mitsubishi Motors. Kini, perusahaan otomotif tersebut tercatat sebagai produsen otomotif terbesar ke-4 di Jepang. Didirikan pada 22 April 1970, Mitsubishi Motor memiliki markas besar di Tokyo, Jepang. Pemegang saham terbesar Mitsubhisi Motors sekarang adalah Takashi Nishioka. Saat ini, pabrik mobil Mitsubishi telah menancapkan kukunya di 7 negara di dunia. Yaitu di Jepang, Australia, Belanda, Filipina, Thailand, AS, dan Indonesia. Selain menerakan eksistensi di peringkat lima besar

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

SAHAM ANJLOK Namun pascapenggerebekan fasilitas milik Mitsubishi Motor Corp (7211.T) pada Kamis dua pekan lalu, setelah produsen mobil tersebut mengaku melebih-lebihkan efisiensi bahan bakar dari 625 ribu mobil, kedigdayaan Mitsubishi rontok, seiring dengan tersuruknya saham perusahaan tersebut. Pada hari itu, saham Mitsubishi turun untuk hari kedua berturut-turut, mencapai rekor rendah di tengah kekhawatiran tentang potensi biaya kompensasi dan denda dari skandal terbesar untuk memukul perusahaan sejak cacat menutupi satu dekade lalu. Saham telah kehilangan sepertiga dari nilai pasar, atau US$ 2,5 miliar, dalam dua hari terakhir. Analis mobil Akira Kishimoto memperkirakan kecurangan yang dilakukan produsen bisa menyedot pundi Mitsubishi mencapai lebih dari 50 miliar yen, atau setara US$ 450 juta. Jumlah itu untuk pembayaran kepada konsumen, biaya penggantian bagian, dan kompensasi kepada Nissan. Kecurangan memang membawa Mitsubishi mendekati keruntuhan dalam waktu singkat. Bukan hanya saham Mitsubishi Motors untraded sepanjang hari. Dimana diketahui aturan bursa Tokyo tidak mengizinkan adanya perdagangan ketika ada ketidakseimbangan yang besar antara membeli dan menjual. Namun juga karena Departemen Perhubungan telah memerintahkan perusahaan untuk menyerahkan laporan lengkap pada manipulasi tes dalam waktu seminggu. â&#x20AC;&#x153;Kami ingin seluruh gambar dari kesalahan yang diklarifikasi sesegera mungkin, dan ingin respon yang ketat dan keselamatan mobil harus dipastikan,â&#x20AC;? instruksi Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga, juru bicara pemerintah, dalam konferensi pers. n

MAKRO Listrik 35.000 MW

Mega Proyek Listrik Ter Sejak awal proyek listrik 35.000 MW jadi perdebatan. Sudah berjalan satu setengah, tapi realisasi baru 293 MW.

TEKS Lucky Benyamin foto Riset

egapoyek ketenagalistrikan 35.000 Megawatt (MW) terancam gagal. Sebab, meski sudah berjalan satu setengah tahun, proyek itu baru bisa diselesaikan 293 MW atau 1% dari total 35.000 MW. Direktur Utama PLN, Sofyan Basir membenarkan bahwa program 35.000 MW itu baru mencapai 1% atau sekitar 293 MW. “Untuk 35.000 MW baru selesai setelah tahun ketiga dan tahun kelima. Oleh karena itu, untuk pembangkit besar baru bisa selesai terbangun 48 bulan,” ujar Sofyan pada rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Selasa pekan lalu. Namun, sejumlah anggota Komisi VII DPR pesimis program tersebut bisa diselesaikan sesuai rencana. Ramson Siagian dari Fraksi Gerindra mempertanyakan, kalau sekarang saja baru tercapai 1%, apakah proyek listrik 35.000 MW bisa terbangun semuanya pada 2019 sesuai target. “Dulu Bapak (Sofyan Basir) datang ke sini dengan keyakinan proyek 35.000 MW bisa terbangun. Ini jadi pertanyaan saya ke Bapak, apakah dengan 1% ini ke depan bisa terbangun?” ucapnya. Sejak awal megaproyek ini sudah jadi perdebatan. Adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang minta pembangunan megaproyek pembangkit listrik 35.000 MW dievaluasi karena dinilai tidak realistis. Namun saran Rizal terhenti di tengah jalan, setelah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pembangunan proyek tersebut harus jalan terus. Pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 MW memang menjadi andalan pemerintahan JokowiJusuf Kalla. Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM) sendiri sudah menetapkan 109 proyek yang masuk dalam program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Dari 109 proyek pembangkit berdaya total 36.585 MW, 74 proyek berkapasitas 25.904 MW, di antaranya akan dikerjakan dengan skema pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) dan 35 pro-

yek lainnya berdaya 10.681 MW dikerjakan PLN. Proyek ini ditargetkan selesai tahun 2019. Untuk mengerjakan sebanyak 109 proyek tersebut, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 1.127 triliun. Dari jumlah ini, sebesar Rp 512 triliun dikerjakan PLN dan Rp 615 triliun oleh swasta. Pendanaan PLN diperuntukkan bagi proyek pembangkitan Rp 199 triliun dan transmisi serta gardu induk Rp 313 triliun. Sementara, kebutuhan pendanaan IPP Rp 615 triliun seluruhnya untuk pembangkitan. Pembangkit listrik 35.000 MW sebagian besar diarahkan ke energi baru terbarukan. Porsi besar diberikan untuk batubara. “Batubara ini mencapai energinya

Proyek pembangkit listrik: Terbuka ruang untuk kongkalikong.

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

MAKRO Listrik 35.000 MW

rancam Gagal 50%, sisanya 25% gas, 25% energi baru terbarukan, seperti angin, matahari, air, bio dan geothermal,” ujar Sudirman Said, Menteri ESDM beberapa waktu lalu. Hanya saja, proyek ini tak lepas dari kritikan. Adalah Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang melihat keseluruhan program pengadaan listrik ini pada akhirnya bakal membebani masyarakat. Menurut Sekjen Fitra Yenny Sucipto, dalam proyek ini, pemerintah sangat tergantung pada pendanaan swasta. “Ini berpotensi terjadi komersialisasi sehingga merugikan masyarakat,” katanya beberapa waktu lalu. Yenny tak salah. Sebab, swasta akan mencari ke-

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

untungan dari proyek ini sehingga tarif listrik berpotensi terus naik. “Lebih banyak aturan mengarah pada mekanisme pasar dan ikut pada aturan swasta. Kita lihat di APBN-P 2015 TDL naik, dan bebannya ditimpakan kepada rakyat,” ujar Yenni. Belum lagi soal potensi kerugian negara dari proyek ini. Fitra mempersoalkan penunjukan langsung dalam proyek ini. Pasalnya, mekanisme penunjukan langsung membuka celah ‘permainan’ sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari BUMN dengan investor hingga para elite politik di negeri ini. Fitra menghitung, sepanjang 2015 telah terjadi 16 kali penunjukan langsung untuk pengadaan barang dan jasa proyek ini. “Dari mekanisme penunjukkan langsung ini, yang sempat kami hitung, nilainya mencapai Rp 143 triliun. Dari mekanisme tersebut, kami melihat, terbuka ruang untuk kongkalikong,” ujar Yenny.

POTENSI RUGI Belum lagi soal potensi kerugian negara dari proyekproyek pembangkit listrik bernilai ratusan triliun, baik yang dikerjakan PLN maupun swasta. Total kebutuhan pendanaan proyek listrik 35.000 MW selama periode 2015-2019 mencapai Rp 1.127 triliun. Terdiri dari PLN sebesar Rp 512 triliun dan swasta (independent power producer) Rp 615 triliun. “Jaminan dari bank BUMN dan masuk dalam kategori utang pemerintah,” katanya. Menurut dia, jika pemisahan keuangan negara tidak jelas dan dipaksa untuk penunjukan langsung, maka negara tidak akan mendapatkan keuntungan, efektivitas dan efisiensi anggaran dari proses ini. “Dana APBN tidak sampai 50 persen karena dari APBNP 2015 Rp 5 triliun (PMN untuk PLN) khusus untuk ini. Dan PLN keluarkan hanya Rp 50 triliun. Kekurangan ini bagaimana. Dominasi utang dan IPP sangat besar,” katanya. Yang tak kalah mengkhawatirkan, langkah Serikat Pekerja (SP) PLN bersama Persatuan Pegawai Indonesia (PPIP), akan mengajukan uji materi Undang-undang (UU) No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menggugat pasal yang mengizinkan swasta membangun pembangkit. Yakni pasal 18 A Ayat 2 UU No 30/2009 yang menyebutkan bahwa badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik bisa menyuplai listrik untuk kepentingan umum. Ketua Dewan Pembinaan SP PLN Ahmad Daryoko menilai, pasal 18 A Ayat 2 dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2015-2024 bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 dan pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Seharusnya sumber daya listrik tetap dikuasai negara. Sementara RUPTL menyatakan peran listrik swasta akan meningkat dari 15% menjadi 32% pada tahun 2019 dan menjadi 41% pada tahun 2024. Selain itu, saat ini sudah diteken perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) dengan perusahaan listrik swasta sebesar 20.000 MW. n

MAKRO Dana transfer

Gaya Pejabat Daerah Banyak pejabat daerah memakai dana pemberian pemerintah pusat untuk kepentingan pribadi. TEKS Lucky Benyamin foto Riset

usuf Kalla jengkel. Wakil Presiden ini menyentil pejabat daerah yang kerap menghabiskan dana transfer dari pemerintah pusat hanya untuk menambah fasilitas pejabat yang bersangkutan. Misalnya, membangun kantor baru, rumah jabatan baru, atau membeli mobil baru. Padahal, menurut Kalla, dana itu diberikan untuk pembangunan daerah dan menyejahterakan kehidupan rakyat. Misalnya, membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi rakyat. â&#x20AC;&#x153;Rakyat perlu peningkatan pertanian, perlu bibit, pengairan. Pejabat perlu kantor tapi ( justru) didahulukan kantornya,â&#x20AC;? ujar Kalla di acara Launching I-OTDA, Jakarta, Selasa pe-

kan lalu. Dalam APBN 2016 alokasi untuk daerah ditetapkan sebesar Rp 770,17 triliun. Dari jumlah itu, dana transfer daerah sebesar Rp 734,2 triliun dan dana transfer desa sebesar Rp 48 triliun. Khusus untuk dana transfer desa, angkanya naik dibanding 2015 yang hanya Rp 20,8 triliun. Hanya saja, kata Kalla, naiknya dana transfer daerah tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang masih saja ada di sekitar 4%-5%. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dana transfer daerah dan desa tahun 2016 telah melampaui anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) negara. Dalam APBN 2016, alokasi dana daerah dan desa sebesar Rp 770,1 triliun, sedangkan anggaran belanja K/L Rp 738 triliun. Coba bandingkan dengan alokasi anggaran dalam APBN Perubahan 2015, di mana anggaran belanja K/L masih lebih besar yakni Rp 795,5 triliun, sementara transfer dana daerah dan desa Rp 664,6 triliun. Artinya, pemerintah di bawah kendali Presiden Jokowi ingin pembangunan dimulai dari daerah. Ber-

Desa tertinggal: Dananya dipakai pejabat daerah.

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

MAKRO Dana transfer beda di masa Orde Baru, kewenangan dan keuangan terpusat seluruhnya di pemerintah pusat.

RAWAN DISELEWENGKAN Pertanyaannya kemudian, apakah kebijakan yang lebih condong ke daerah ini bakal berjalan mulus sesuai harapan presiden? Apakah dana sebesar itu benar-benar digunakan oleh penguasa lokal untuk mendorong pembangunan di daerah dan desanya, termasuk menciptakan lapangan kerja? Nah, itulah yang dikeluhkan Jusuf Kalla. Bahkan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sampai bingung dengan pola pikir para pejabat pemerintah daerah yang justru mengendapkan dana transfer daerah di berbagai bank. Tahun 2015 jumlahnya berkisar Rp 237 triliun. “Daerah itu harusnya sadar kalau uang yang ditransfer itu haknya masyarakat daerah. Bukan uang Pemda. Kalau menganggur Rp 273 triliun, berarti ada hal yang ditahan di Pemda. Itu harus diluruskan,” kata Bambang, Sebenarnya, persoalan pengendapan dana ini ulah klasik para penguasa daerah dalam mengakali dana transfer dari pusat. Dana yang seharusnya dipakai untuk pengembangan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, penanganan orang miskin dan berbagai progam lainnya di daerah masing-masing, justru diputar ke tempat lain. Utamanya ke berbagai instrumen investasi.

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menemukan ada beberapa hal dengan pendistribusian maupun penyaluran dana desa di setiap daerah. Temuan ini setelah KPK meninjau penggunaan maupun pendistribusian dana desa di beberapa daerah. Misalnya, ketika KPK berkunjung ke salah satu desa yang memanfaatkan dana desa untuk membangun balai desa. Padahal seharusnya dana desa tersebut untuk membangun infrastruktur jalan. Selain itu, pengawasan penggunaan dana desa juga menjadi sorotan tersendiri bagi KPK. Ada beberapa hal yang tidak dapat terkontrol oleh pihak-pihak selain kepala desa. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sebenarnya sudah mengendus adanya modus di mana dana transfer daerah justru diputar di pasar modal. Kecurigaan juga pernah dilontarkan Yanuar Rizky, pengamat pasar modal. Menurut dia, dana transfer yang mengendap di berbagai Bank Pembangunan Daerah (BPD), seolah-olah diinvestasikan di deposito atau SBI. Kenyataannya, dana itu justru dilempar kembali ke pasar modal dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan yang besar. “Keuntungan tersebut lantas dibagi-bagi,” ujarnya. Persoalan menjadi pelik, karena ternyata pihak Kementerian Keuangan tak bisa berbuat apa-apa jika pejabat pemda menginvestasikan dana tersebut. Sebab, mengelola atau menginvestasikan dana APBD ternyata sah-sah saja. Dengan syarat, dana yang diinvestasikan merupakan dana nganggur dari surplus anggaran. Catatan lainnya, fasilitas pelayanan masyarakat di daerah yang bersangkutan sudah baik. Oleh sebab itulah, Hendrawan Supratikno, anggota Komisi IX DPR, mewanti-wanti soal ini. Meskipun dia juga mengapresiasi langkah pemerintah sebagai bentuk desentralisasi ekonomi dan pemberian otonomi daerah. “Nah tentu persoalannya jangan sampai managemen transfer ini menimbulkan kebocoran-kebocoran, melahirkan ketimpangan penyimpangan baru. Maka sebabnya, kami berharap pemerintah membuat regulasi yang transparan agar mampu merespon aliran dana yang besar ini dengan manajemen yang lebih baik,” katanya. Hal itu, menurutnya, sebagai antisipasi munculnya penyimpangan. “Jangan sampai ini kita kirim banyak uang ke daerah, tapi banyak koruptor baru dan melahirkan penyimpangan baru. Sehingga masalahmasalah hukum lahir,” ujarnya. Peringatan juga disampaikan Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Dia meminta pemerintah mengawasi pencairan dana desa, termasuk mempergencar sosialisasi dan penyuluhan. “Maksudnya bagus untuk mendorong desa tumbuh, tapi kalau sosialisasi dan penyuluhannya kurang, itu bisa jadi masalah baru di desa. Bisa diklasifikasikan sebagai kasus korupsi. Ini harus hati-hati. Karena uang kita terbatas, jangan sampai kita memberikan alokasi yang nantinya malah jadi kontraproduktif,” tandasnya. n

MAKRO Kartel Sapi

Sapi impor: Pasokan ditahan sehingga harga melambung.

Kartel Sapi Kena Sanksi KPPU menghukum denda 32 perusahaan penggemukan sapi karena berbuat curang.

TEKS Lucky Benyamin foto Dahlan RP

ak terasa, sebulan lagi umat Islam menyambut datangnya Ramadhan 1437 H. Mudah-mudahan menjelang dan saat memasuki bulan suci itu harga daging sapi dan komoditas pangan lainnya tidak bergejolak, seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebab, bukan apa-apa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 22 April lalu telah menjatuhkan sanksi terhadap 32 perusahaan penggemukan sapi. Nah, dengan sanksi ini diharapkan harga daging sapi dan pangan lainnya bisa berjalan normal. Dalam sidang yang dipimpin Chandra Setiawan, KPPU menetapkan 32 perusahaan tersebut bersekongkol memengaruhi harga pasokan daging sapi di Jabodetabek. Caranya, pasokan sapi ditahan agar pemerintah melonggarkan kebijakan kuota sapi impor, yang dibatasi hanya 50.000 ekor sapi pada kuartal III2015. Akibat permainan ini, harga daging sapi di Jabodetabek mencapai Rp 170.000 per kg.

KPPU menyatakan, 32 perusahaan itu telah melanggar pasal 11 dan pasal 19 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 11 UU tersebut menjelaskan, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan hal tersebut, sebanyak 32 perusahaan tersebut dikenakan denda bervariasi, mulai terendah Rp 651 juta hingga Rp 9,3 miliar. Namun sebagian besar dari 32 perusahaan sapi penggemukan itu menyatakan keberatan atas sanksi tersebut dan sedang melakukan upaya banding. Bahkan, dua anak perusahaan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), PT Santoso Agrindo (Santori) dan PT Austasia Stockfeed (Austasia) memutuskan menempuh upaya hukum lanjutan atas keputusan KPPU. Santori dan Austasia masing-masing didenda Rp 5,45 miliar dan Rp 8,83 miliar. â&#x20AC;&#x153;Perseroan berkeyakinan dan memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengajukan keberatan atau banding atas putusan KPPU tersebut,â&#x20AC;? ujar Maya Pradjono, Sekretaris Perusahaan JPFA dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin pekan lalu.

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

MAKRO Kartel Sapi Perseroan menjelaskan keduanya tidak pernah terlibat terkait pengaturan pasokan sapi impor dan pembahasan harga daging sapi impor dengan pelaku usaha lainnya. Selain Santori dan Austasia, beberapa perusahaan lain juga mengajukan banding, antara lain PT Andini Karya Makmur, PT Andini Agro Loka, PT Kariyana Gita Utama, PT Kadila Lestari Jaya, CV Mitra Agro Sangkuriang, dan CV Mitra Agro Sampurna. Selama bertahun-tahun harga sejumlah komoditas pangan naik tidak wajar. Akibatnya, rakyat harus membayar jauh lebih mahal dibandingkan yang seharusnya. Bahkan, harga itu lebih mahal dibandingkan komoditas serupa di luar negeri. Daging sapi, misalnya, di Indonesia harganya sempat menyentuh Rp 150.000 per kg hingga Rp 170.000 per kg. Padahal di Australia dan Malaysia, masing-masing hanya Rp 40.000 dan Rp 60.000 perkg. Di negara-negara Uni Eropa, harga daging kelas premium hanya 3 uero, atau sekitar Rp 50.000 per kg. Selain daging, sejumlah komoditas pangan lain yang dikendalikan kelompok kartel adalah ayam, jagung, dan bawang merah/putih. Di hampir semua komoditas pangan ini, seolah-olah importir yang terdaftar berjumlah puluhan. Namun berdasarkan

32 Perusahaan Penggemukan Sapi yang Terkena Sanksi Denda

1. PT Andini Karya Makmur Rp 1,9 m 2. PT Andini Persada Sejahtera Rp 1,2 m 3. PT Agro Giri Perkasa Rp 4,5 m, dan setor ke negara melalui bank pemerintah kode 423755 4. PT Agrisatwa Jaya Kencana Rp 6,46 m 5. PT Andini Agro Loka Rp 1,476 m 6. PT Austasia Stockfeed Rp 8,8 m 7. PT Bina Mentari Tunggal Rp 2,8 m 8. PT Citra Agro Buana Semesta Rp 3,8 m 9. PT Elders Indonesia Rp 2,1 m 10. PT Fortuna Megah Perkasa Rp 856 juta

penelusuruan KPPU, sejatinya pemain riilnya paling banyak 6-7 saja. Tahun lalu, KPPU pernah membawa 12 perusahaan ternak ayam ke pengadilan. Mereka diduga melakukan kartel dan praktik persaingan usaha tidak sehat lainnya. Sebanyak 12 perusahaan tersebut saat ini menguasai sekitar 90% pasar daging ayam yang beredar. Mereka juga memiliki bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir seperti pakan ternak, day old chicken (DOC), obat, sampai produk olahannya. Penyelidikan KPPU juga menemukan sejumlah pelanggaran. Seperti, menahan pasokan ayam sehingga harga daging ayam melambung tinggi, afkir dini pada ayam betina untuk menaikkan harga, dan persekongkolan guna mematikan petani dengan menggelontorkan suplai secara bersama-sama agar harga ayam anjlok. Praktik culas yang berhasil diendus di antaranya saat harga ayam sempat menyentuh Rp40.000 per ekor. Hal ini terjadi setelah pengafkiran ayam yang kemudian disusul dengan kenaikan harga karena tiba-tiba stok menghilang. Selain itu, juga terjadi persekongkolan untuk menjatuhkan pemain lain yang kecil-kecil dengan membuat pasar kelebihan pasokan. Para mafia itu tidak segan-segan sengaja jual rugi. n

11. PT Great Giant Livestock Rp 9,3 m 12. PT Lembu Jantan Perkasa Rp 3,3 m 13. PT Legok Makmur Lestari Rp 3,94 m 14. PT Lemang Mesuji Lestary Rp 651 juta 15. PT Pasir Tengah Rp 4,7 m 16. PT Rumpinary Agro Industry Rp 3,3 m 17. PT Santosa Agrindo Rp 5,4 m 18. PT Sadawijaya Niaga Indonesia Rp 1,8 m 19. PT Septia Anugerah Rp 1,1 m 20. PT Tanjung Unggul Mandiri Rp 21 m 21. PT Kariyama Gita Utama Rp 1,4 m 22. PT Sukses Ganda Lestari Rp 505 juta

23. PT Nusantara Tropical Farm Rp 3,8 m 24. PT Karya Anugerah Rumpin Rp 194 juta 25. PT Sumber Cipta Kencana Rp 71 juta 26. PT Brahman Perkasa Santosa Rp 803 juta 27. PT Catur Mitra Taruma Rp 1,3 m 28. PT Kadila Lestari Jaya Rp 2,05 m 29. CV Mitra Agro Sampurna Rp 967 juta 30. CV Mitra Agro Sangkuriang Rp 852 juta 31. PT Karunia Alam Santosa Abadi Rp 441 juta 32. PT Widodo Makmur Perkasa Rp 5,8 m

Duh, Dendanya Hanya Rp 25 Miliar

ak mudah memberangus kartel. Sebab, tata niaga pangan strategis di negeri ini telah dibuka ke mekanisme pasar, sesuai Letter of Intent (LOI) yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru, sebagai syarat menerima bantuan dana dari International Monetary Fund (IMF). “Menjamurnya kartel karena LoI IMF yang memerintahkan untuk impor pangan dan melempar tata niaga pangan ke mekanisme pasar,” kata Mohammad Reza Hafiz, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), dalam diskusi ‘Mengurai dan Menjinakkan Kartel Ekonomi’, di

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

Jakarta, Maret lalu. Enny Sri Hartati, peneliti INDEF lainnya berpendapat, kegiatan kartel tampak telanjang. “Saat ini, perilaku kartel sebenarnya sudah sangat terbuka di hampir semua komoditas. Persoalannya adalah mengapa perilaku ini bertumbuh subur dan langgeng?” ujarnya. Penyebabnya, lemahnya pengawasan. Enny berharap, pemerintah memberikan kewenangan lebih kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). “Dengan adanya penguatan kewenangan yang dimiliki KPPU, akan mengurangi praktik-praktik

kartelisasi,” katanya. Kewenangan yang dimiliki KPPU saat ini sangatlah terbatas dan berbelit. Selain itu, besaran denda yang diberikan kepada pelaku kartel juga terlalu kecil, hanya Rp 25 miliar. “Itu tidak akan memberikan suatu ancaman atau ketakutan bagi pelaku usaha yang melakukan kartel,” ujarnya. Enny juga mengusulkan agar para pelapor adanya kegiatan kartel bisa diberikan insentif dan pengampunan. Sebab biasanya, dalam praktik kartel selalu ada pihak yang kecewa akibat tidak mendapat keuntungan seperti yang diharapkan. n

keuangan Dana pihak ketiga

Penjualan obligasi ritel di bank-bank: Membuat kalangan perbankan ketar-ketir.

Obligasi Ritel Mulai Menga Dalam dua bulan, DPK di bankbank BUKU IV menyusut Rp 48 triliun. Diduga, dana tersebut tersedot oleh obligasi ritel pemerintah.

TEKS bastaman foto Dok. Review

emerintah dan BI boleh bangga dengan stabilnya nilai tukar rupiah belakangan ini. Tapi, itu bukan berarti tak ada lagi yang mengancam rupiah. Justru, jika tidak hati-hati, bukan tak mungkin mata uang RI itu bakal melemah kembali. Soalnya, saat ini banyak surat berharga negara (SBN) yang dipegang asing. Bahkan, sampai awal April lalu, porsinya sudah mencapai 38,97% atau Rp 558,52 triliun. Posisi tersebut, menurut Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan, sudah rawan. Sebab, jika pemo-

dal mancanegara itu kabur, maka bisa dipastikan rupiah bakal merana. Celakanya, kemungkinan terjadinya capital outflow sangat terbuka. Maklum, di samping banyak SBN yang bakal jatuh tempo, BI dan OJK terus berupaya menekan suku bunga. Alhasil, perbedaan antara tingat suku bunga acuan BI dengan bunga The Fed semakin tipis. Namun apa daya, kendati sudah dianggap rawan, pemerintah tak mungkin membatasi kepemilikan asing di SBN. Apalagi negeri ini masih membutuhkan utang untuk membiayai APBN. Karena itu, agar tak tergantung pada asing, pemerintah mulai aktif menggali pendanaan domestik untuk membiayai APBN. â&#x20AC;&#x153;Ke depan, peran domestik dalam pembiayaan APBN harus ditingkatkan,â&#x20AC;? ujar Bambang. Salah satunya dengan mewajibkan perusahaan asuransi dan lembaga dana pensiun penyimpan dana kelolaannya di SBN minimal 20% pada 2018. Upaya lainnya adalah dengan lebih banyak menerbitkan surat utang untuk investor lokal. Sebagai contoh, setelah sukuk ritel (SR) 008, 28 April kemarin pemerintah kembali menerbitkan saving bond ritel seri 002 (SBR002) dengan target Rp 3 triliun. Di tengah tren penurunan suku bunga deposito,

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

keuangan Dana pihak ketiga bank umum kegiatan usaha (BUKU) IV. Jika di awal tahun DPK yang dikuasai bank BUKU IV (Bank Mandiri, BRI, BCA dan BNI) mencapai Rp 2.080,7 triliun, di akhir Februari lalu tinggal Rp 2.032,7 atau susut Rp 48 triliun. ”Sebuah bank BUMN kehilangan hingga triliunan rupiah,” ujar sebuah sumber.

gancam Bank sejumlah analis meyakini SBR002 bakal dibanjiri peminat. Apalagi surat utang yang mulai ditawarkan ke masyarakat mulai pada April itu memiliki tenor pendek dengan tingkat kupon mengambang (floating with floor), yakni 25 basis poin (bp) di atas suku bunga Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Tingkat kupon akan disesuaikan setiap tiga bulan sekali. Terlepas dari prospek SBR002, tahun ini pemerintah akan menambah porsi penerbitan obligasi ritel. Jika tahun lalu alokasi obligasi ritel hanya 8,9% dari total penerbitan surat berharga negara (SBN), tahun ini jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 12%. Sekadar mengingatkan, tahun ini pemerintah menargetkan penerbitan SBN Rp 532,4 triliun. Sekitar Rp 63,8 triliun di antaranya merupakan obligasi ritel. Naiknya penerbitan obligasi ritel ini tentu membuat kalangan perbankan ketar-ketir. Soalnya, dana pihak ketiga (DPK) mereka kini mulai tersedot ke sana. Memang, tidak semua bank mengalami penurunan DPK. Berdasarkan catatan OJK, sepanjang Januari – Februari 2016 telah terjadi pelarian dana puluhan triliun rupiah dari bank. Salah satu yang menjadi korban maraknya penerbitan obligasi ritel adalah bank-bank di kelompok

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

LANGKAH ANTISIPATIF Penarikan DPK di perbankan ini tampaknya akan terus berlanjut. Soalnya, di kuartal IV depan, pemerintah akan menerbitkan sukuk tabungan. Seperti halnya SR, SBR, dan ORI, sukuk tabungan diperuntukan bagi investor individu. Sukuk tabungan pun tak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder alias wajib dipegang hingga jatuh tempo. Namun sejumlah bankir membantah telah terjadi penarikan dana besar-besaran. Justru, seperti dikatakan Rohan Hafas, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, selama kuartal I DPK di Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan 5,5%. Kendati suku bunga mulai menurun, menurut Rohan, deposito tetap menjadi pilihan utama masyarakat. “Surat utang negara tidak selikuid deposito,” ujarnya. Memang, SBR maupun suku tabungan tidak likudi karena tak dapat ditransaksikan di pasar sekunder. Kelemahan ini pula yang menyebabkan penjualan SBR seri 001 di 2014 kurang berhasil. Menurut penilaian Josua Pardede, ekonom PT Bank Permata Tbk, tenor tiga tahun terlalu lama bagi instrumen yang tidak dapat diperjualbelikan. “Yang tradable lebih diminati karena lebih likuid,” ujarnya. Kendati belum dianggap sebagai ancaman, toh beberapa bank sudah pasang kuda-kuda untuk mengantisipasi penarikan dana. BRI dan BTN, misalnya, berencana menerbitkan obligasi untuk menangkap dana deposito yang kabur. “Kami akan menerbitkan obligasi sebagai alternatif pendanaan,” ujar Haru Kusmahargyo, Direktur Keuangan BRI. Langkah yang diayunkan BNI, lain lagi. Bank BUMN ini lebih memilih mencari pinjaman lunak dari bank asing. Menurut Herry Sudharta, Direktur Korporasi BNI, saat ini sudah ada beberapa bank yang menawarkan pinjaman kepada BNI. Tawaran itu antara lain datang dari China Development Bank dan Industrial and Commercial Bank of China. “Kami tinggal pilih, mana yang murah,” ujar Herry. Tak sampai di situ, BNI pun telah menyiapkan beberapa opsi lainnya. Di antaranya dengan menerbitkan negotiable certificate of deposit (NCD) sebesar Rp 4 triliun, Mei depan. Sementara untuk membayar pinjaman yang jatuh tempo pada tahun ini (refinancing), BNI berencana untuk menerbitkan medium term note (MTN) senilai US$ 500 juta. Bagi bank besar seperti BNI, penurunan DPK mungkin bukan masalah. Kebutuhan dana masih bisa diatasi dengan menerbitkan surat utang atau mencari pinjaman ke bank asing. Lain halnya dengan bank kecil. Akses mereka ke pasar modal atau bank asing amat terbatas. Karena itu, untuk menahan penyedotan dana oleh pemerintah, mereka tak punya pilihan kecuali mengerek suku bunga setinggi-tingginya. n

keuangan Unitlink

Pasar modal: Mampu memberikan return hingga 20% lebih.

Ini Dia Calon Primadona Investasi Penurunan suku bunga membawa berkah buat asuransi unitlink. Bahkan, selama triwulan I, ada produk unitlink yang mampu memberikan imbal hasil lebih dari 20%. TEKS bastaman foto Riset

ampak penurunan BI rate, sedikit demi sedikit, mulai terasa terhadap dunia investasi. Terlebih jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menepati janjinya untuk terus menekan suku bunga hingga satu digit di akhir tahun. Betul, kebijakan ini dipastikan bakal menurunkan gairah deposan dalam menabung. Tapi, di sisi lain, penurunan suku bunga malah jadi berkah bagi instrumen investasi lainnya. Sebut saja unitlink. Dibandingkan produk investasi lainnya, seperti reksa dana atau deposito, return yang dihasilkan produk yang menggabungkan proteksi (asuransi) dan investasi ini tidaklah mengecewakan. Selama triwulan I, unitlink saham mencatatkan return rata-rata 5,71%. Lalu diikuti unitlink campuran dan pendapatan tetap yang mampu memberikan return 4,89% dan 4,08%.

Bahkan beberapa produk unitlink mampu memberikan return yang fantastis sepanjang kuartal I. Sebagai contoh Advanced Commodity Syariah Rupiah. Produk unitlink saham terbitan PT AXA Mandiri Financial Service ini mampu memberikan return 22,57%. Sedang hasil tertinggi untuk unitlink campuran diraih TM Link Managed Fund dari PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri sebesar 13,77%. Jelas, ini kabar baik buat pemegang asuransi unitlink. Maklum, tahun lalu, instrumen investasi ini sempat sekarat gara-gara harga saham di pasar modal jatuh. Maka jangan heran bila produk unitlink berbasis saham selama 2015 mencatatkan return minus 12,38%. Imbal hasil negatif juga dicatat unitlink campuran, yakni minus 5,44%. Hanya unitlink pendapatan tetap yang mampu memberikan return positif. Itu pun tak besar, hanya 2,04%. Praska Putrantyo, Senior Research Analyst PT Infovesta Utama, memperkirakan tahun ini unitlink akan menjadi primadona. Bahkan bisa tumbuh lebih cepat. Syaratnya, ya itu tadi, suku bunga terus ditekan sampai tinggal satu digit. Praska memperkirakan, hingga akhir tahun rata-rata return unitlink akan berada di kisaran 4,56% - 7,25%. Sementara return unitlink campuran dan pendapatan tetap rata-rata berkisar antara 4,92% - 6,45% dan 5,29% - 5,64%. Enaknya lagi, selain hasil investasi, unitlink juga memberikan proteksi. Ambil contoh produk Gemilang keluaran PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Dengan membayar premi Rp 100.000 per bulan, pemegang polis akan mendapatkan proteksi asuransi jiwa sebesar Rp 50 juta, kecelakaan Rp 25 juta dan asuransi sakit kritis sebesar Rp 20 juta. Ketika pensiun di usia 60 tahun, pemegang polis bakal mendapatkan hasil investasi sebesar Rp 300 juta. Seperti halnya produk investasi yang lain, sebagian dana dari premi yang dibayarkan nasabah memang diinvestasikan lagi. Biasanya, dalam membiakan duit nasabah, perusahaan asuransi bermitra dengan manager investasi (MI). Portfolio investasi yang dipilih juga beragam, mulai dari saham, obligasi, hingga investasi di pasar uang. Edy Tuhirman, CEO PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, menuturkan bahwa setiap produk sebenarnya sudah memberikan gambaran resikonya. Hanya saja, menurutnya, secara alamiah nasabah tetap memiliki rasa takut berinvestasi. Itu sebabnya, untuk memberikan rasa aman, beberapa waktu lalu Generali mengembangkan auto risk management system (ARMS) yang secara otomatis memantau investasi nasabah. â&#x20AC;&#x153;Dengan adanya ARM, nasabah dapat menentukan level keuntungan yang diinginkan dan kerugian yang ditolerir (cut loss),â&#x20AC;? ujar pria 52 tahun ini. Sebagi contoh, seorang nasabah menginvestasikan dana Rp 100 juta dengan perjanjian take profit jika naik 40% dan cut loss bila investasinya minus 10%. Nah, ketika keuntungannya naik 40% menjadi Rp 140 juta, sistem secara otomatis akan mengunci untuk ambil keuntungan. Sebaliknya, ketika modalnya turun menjadi Rp 90 juta, sistem langsung melakukan cut loss, dan memidahkannya ke instrumen lain. n

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

Edy Tuhirman, CEO PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Asuransi adalah bisnis cinta pemegang polis bisa mengelola prospek keuntungan serta resiko kerugian dengan lebih baik. â&#x20AC;&#x153;ARMS baru langkah pertama untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada nasabah. Masih banyak rencana yang akan kami kembangkan ke depan,â&#x20AC;? ujar Edy.

Apa rencana Generali pada tahun ini? Tahun ini kami fokus pada produk asuransi yang bersifat reguler premi. Ini merupakan upaya untuk memperkuat struktur pendapatan karena premi didapat secara berkala. Berbeda dengan karakteristik single premi yang hanya membayar premi satu kali saja dalam jumlah besar. Kami akan mengembangkan agen dan bank partner untuk memperkenalkan produk tersebut. Kalau bicara komposisi, mungkin 48% adalah reguler premi dan 52% single premi.

engan jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa, negeri ini mestinya menjadi pasar asuransi yang potensial. Tapi, faktanya, saat ini baru sekitar 11% penduduk Indonesia yang memanfaatkan jasa asuransi. Itu pun sebagian besar masih memanfaatkan fasilitas perusahaan tempat mereka bekerja. Bandingkan dengan Singapura dan Jepang. Di kedua negara tersebut, industri asuransi bisa dibilang hampir mendekati titik jenuh. Di Singapura, 100% penduduknya sudah mengikuti program asuransi. Jepang bahkan lebih maju lagi. Presentasinya mencapai dua kali lipat Singapura. Berangkat dari keprihatinan tersebut, tahun lalu, Generali Indonesia meluncurkan Generali Mendampingi Langkah Asuransi Bangsa (Gemilang). Produk ini dibuat untuk menyasar pasar aspiring, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 65,4 juta orang. â&#x20AC;&#x153;Dengan adanya produk Gemilang, diharapkan semakin banyak keluarga Indonesia yang terlindungi dari risiko finansial, serta kesadaran asuransi masyarakat semakin meningkat,â&#x20AC;? ujar Edy Tuhirman, CEO PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Sesuai dengan pasar yang dibidik serta niat untuk memasyarakatkan asuransi, Gemilang pun didesain sesederhana mungkin dengan premi yang terjangkau (Rp 100.000 â&#x20AC;&#x201C; Rp 250.000) secara model pemasaran secara digital. Hasilnya memang cukup membesarkan hati. Kendati baru berumur satu tahun, kini asuransi yang memberikan proteksi dan investasi (unitlink) ini telah menjadi produk kedua terlaris kedua Generali setelah iPlan. Untuk menarik minat lebih banyak, Generali terus menyempurnaan produknya. Malah boleh dibilang Generali merupakan perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang memperkenalkan auto risk management system (ARMS). Dengan ARMS, para

Ada berapa produk baru yang akan dikeluarkan Generali tahun ini? Ada dua produk asuransi tambahan, satu produk asuransi tradisional, dan satu produk asuransi unit link. Boleh dibilang, kami satu-satunya pemain utama untuk unit link. Kini product feature Generali lebih mengarah ke teknologi digital (TI), apa pertimbangannya? Banyak. Salah satunya demografi Indonesia yang sangat luas. Dengan digital, maka tidak ada surat-surat aplikasi yang salah sasaran atau jatuh ke orang lain. Kami juga mengalami pertumbuhan asuransi yang tidak seirama dengan dengan human resources. Berarti agen pemasaran sudah tidak penting lagi? Bukan begitu. Agen tetap yang utama, sementara TI hanya untuk mempermudah proses kerja. Itu sebabnya, kami terus mendorong agen membiasakan memakai teknologi. Di Generali, agen tidak hanya berfungsi sebagai penjual, melainkan juga doing business. Bisa diwariskan ke anak-cucu untuk meneruskan bisnis yang sudah dijalani. Orang lain tidak melihat ini. Pikiran mereka, agen cukup berjualan. Tetapi ketika pensiun, tak ada yang bisa diwariskan. Makanya, agen Generali bertumbuh pesat. Mengapa Anda bersusah payah mengedukasi masyarakat untuk berasuransi? Bagi saya asuransi adalah it's because of love. Jadi bisnis asuransi ini adalah bisnis cinta, ada karena cinta. Ini yang tidak terpikirkan orang lain, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Apa yang menjadi pegangan bapak dalam memimpin Generali? Saya suka dengan tiga semboyan ini: Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani. Seorang leader itu tidak hanya memotivasi dari belakang, tetapi bisa berjalan bersama, dan menjadi role model yang baik. n Adv

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

keuangan valas

Optimislah, Rupiah Bakal Berotot Ada sebuah keyakinan bahwa rupiah masih bakal terus menguat. Kini tinggal bergantung pada kebijakan BI dalam memperlakukan suku bunga.

TEKS bastaman foto Erbhayu

epastian itu akhirnya datang juga, Kamis pekan lalu. Kenaikan suku bunga The Fed belum akan terjadi dalam waktu dekat. Itu karena Janet Yellen, Ketua Dewan Gubernur The Fed, tidak ingin melihat perekonomian negara-negara emerging market menjadi semakin buruk. Lagi pula, selama kuarta I-2016, perekonomian Amerika Serikat (AS) hanya tumbuh sebesar 0,5% dan inflasi turun menjadi 0,9%. Kebijakan Yellen itulah yang membuat sejumlah mata uang dunia, termasuk rupiah, kembali menggeliat. Pada perdagangan Kamis pekan lalu, rupiah berhasil menguat 0,09% ke level Rp 13.190 per dolar. Tak banyak, memang. Itu karena kebijakan The Fed sudah diperkirakan sebelumnya. Pasar uang pun masih yakin, kenaikan suku bunga The Fed baru akan terjadi setelah Juni depan. Kalau melihat peristiwa yang terjadi sepekan kemarin, memang sudah semestinya rupiah menguat. Selain faktor The Fed, keputusan European Central Bank dan Bank of Tokyo untuk mempertahankan tingkat bunganya, sedikit banyak ikut menyokong penguatan rupiah. Kenaikan harga minyak sebesar 2,9% ke level US$ 45,33 per barel, juga diharapkan akan mendongkrak harga komoditi pertambangan. Sungguh, ini merupakan sebuah berita yang menggembirakan. Apalagi kalangan analis memperkirakan penguatan masih akan terus berlangsung. Paling tidak, itu sampai Juni depan. Ada beberapa hal yang membuat para analis begitu optimis. Satu di antaranya kemungkinan turunnya permintaan dolar. Sebab, pada kuartal I, banyak perusahaan yang melunasi utangnya. Mengutip laporan BI, sampai Februari lalu utang swasta mengalami penurunan sebesar 7%. Menurut Juda Agung, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, percepatan peluna-

san utang swasta itu membuat neraca pembayaran Indonesia pada kuartal I mengalami defisit. â&#x20AC;&#x153;Jadi lebih banyak net bayarnya,â&#x20AC;? ujar Juga. Rupiah akan lebih berotot lagi jika kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) sesuai dengan perkiraan BI. Berdasarkan kajian Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, ada dana hasil repatriasi Rp 560

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

keuangan valas

Memang, perombakan kabinet bakal berpengaruh terhadap rupiah, tapi itu sifatnya jangka pendek.

triliun dari pelaksanaan tax amnesty. Ini belum termasuk potensi penerimaan pajak yang diperkirakan mencapai Rp 45,7 triliun. Masuknya dana dari “pengungsian” itu dipastikan akan membuat otot rupiah kian kekar. Lantas, bagaimana dengan rencana perombakan kabiet yang akan dilakukan Presiden Jokowi? Seorang

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

analis menuturkan, pelaku pasar tidak akan peduli terhadap siapa pun yang menduduki kursi menteri. Yang penting, kebijakan yang ditelurkan sang pejabat mesti pro pasar. “Memang, perombakan kabinet bakal berpengaruh terhadap rupiah, tapi itu sifatnya jangka pendek,” ujar si analis.

EKONOMI CHINA BANGKIT Munculnya optimisme terhadap rupiah sebenarnya tak melulu datang dari dalam negeri. Namun juga ada kabar baik dari daratan China. Biro Statistik Nasional (SBN) China mengumumkan, ekonomi China pada kuartal I 2016 mencatat pertumbuhan 6,7%. Betul, angka itu lebih kecil dari pertumbuhan di kuartal IV 2015 yang mencapai 6,9%. Hanya saja, jika tahun lalu pertumbuhan ekonomi China lebih banyak didorong oleh kegiatan sektor jasa dan keuangan, maka kali ini industri manufaktur menjadi lokomotifnya. Misalnya, industri berhasil mencatatkan pertumbuhan 6,8%. Lebih tinggi dari kuartal IV 2015 yang hanya 5,4%. Maka jangan heran pula bila pada kuartal I laba perusahaan industri di China meningkat 11,1%. “Kenaikan ini ditopang pertumbuhan penjualan, harga, efisiensi, dan investasi,” sebut SBN, seperti dikutip Bloomberg. Nah, karena perekonomian China sudah mulai membaik, diharapkan efeknya juga akan dirasakan oleh Indonesia. Maklum, China merupakan pasar utama barang-barang dari Indonesia, terutama untuk komoditi pertambangan dan hasil bumi. Hanya saja, memang, banyak yang tidak percaya dengan pengumuman SBN tadi. “Saya akan tetap berhati-hati dengan data SBN,” ujar Raymond Yeung dari ANZ. Tapi, terlepas dari faktor China, beberapa praktisi keuangan meyakini rupiah masih cukup tegar dalam menghadapi dolar. David Sumual, ekonom BCA, memperkirakan pekan ini rupiah akan bergerak di kisaran Rp 13.100 – Rp 13.200 per dolar. Suara senada dikemukakan Andri Hardianto, analis PT Asia Trade Poin Future. Menurutnya, rupiah akan bermain di level Rp 13.150 – Rp 13.200. Kendati pasar masih optimistis, tak berarti ancaman terhadap jebloknya mata uang RI menjadi sirna. Ancaman paling serius justru datang dari BI sendiri. Jika Agustus depan acuan BI rate beralih dari bunga pasar uang antar bank overnight (PUAB O/N) ke bunga reserve repo (RR-rate), rupiah berpeluang melemah kembali. Soalnya, selama ini tingkat RR-rate kerap lebih rendah dari bunga PUAB O/N. Padahal, seperti diketahui, selama ini dana asing masuk ke Indonesia karena tertarik dengan suku bunga tinggi. Dan, dana asing itu pula yang selama beberapa bekan terakhir ini selalu menahan kejatuhan rupiah. Dengan kata lain, jika nanti selisih antara BI rate dengan Fed fund rate makin tipis, dana asing (kebanyakan hot money) bisa terbang kembali. Pemicu kembali melemahnya rupiah adalah kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang puasa dan Idul Fitri. Jika inflasi naik gila-gilaan, bisa dipastikan rupiah akan melemah. n

Pasar Modal IHSG

Setelah IHSG Terjerembab Indeks sudah diprediksi keluar dari tren bullish. Tapi masih ada sejumlah sentimen positif yang mendampingi.

TEKS Nikita Jagad foto riset

lah proyek untuk diluncurkan pada kuartal II/2016. Penjualan baru akan menanjak didorong oleh sejumlah sentimen antara lain penurunan bunga kredit, pemulihan daya beli, dan penerapan kebijakan pengampunan pajak.

TETAP HATI-HATI Harapan kembali menguatnya indeks cukup terbuka. Menurut William Surya Wijaya, analis dari Asjaya

amalan itu, akhirnya, menjadi kenyataan. Setelah terus menerus menguat hingga mencapai batas psikologis 4.900, pekan lalu, indeks harga saham gabungan terkoreksi cukup dalam. Aksi jual yang dilakukan investor asing telah membuat indeks kembali melesak ke 4.838. Berarti selama sepekan indeks tergerus sebanyak 76 poin atau sekitar 1,5%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan menguapnya IHSG. Selain diterpa oleh aksi profit taking, sentimen negatif juga muncul akibat dari laporan kinerja emiten secara kuartal yang cenderung melambat. Menjelang batas akhir laporan kinerja kuartal I 2016, emiten terlihat mulai mempublikasikan laporan keuangannya. Setidaknya beberapa emiten berkapitalisasi besar sudah menyampaikan kinerjanya. Dari emiten-emiten yang telah menyampaikan laporannya terlihat hanya sedikit yang bisa membukukan kinerja di atas harapan pasar. Kinerja emiten yang cenderung melambat, memunculkan keraguan investor untuk menyemaikan modalnya. Belum lagi data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan dipublikasikan pada awal Mei nanti, situasi itu membuat pemodal mengambil posisi defensif. Contohnya, emiten-emiten properti yang mencatatkan prapenjualan melambat. PT Bumi Serpong Damai Tbk, misalnya mencatat prapenjualan Rp 1,2 triliun, setara 17,64% dari target Rp 6,8 triliun. Sementara PT Summarecon Agung Tbk. membukukan prapenjualan Rp 675 miliar atau 15% dari target Rp 4,5 triliun. Adapun, PT PP Properti mencetak prapenjualan properti Rp 477 miliar atau 18,34%dari target Rp 2,6 triliun. Realisasi prapenjualan tersebut mencerminkan penurunan secara tahunan. Dibandingkan dengan kuartal I/2015, prapenjualan BSDE terkoreksi 14,28%, sedangkan prapenjualan PPRO turun 20,5%. Ada pun, prapenjualan SMRA ambles hingga 43,75%. Kendati demikian, para emiten optimistis penjualan bisa mulai merangkak naik selepas kuartal II/2016. Oleh karena itu, emiten menyiapkan sejum-

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

PASAR MODAL IHSG Indosurya Securities, kuncinya adalah support 4.811. Selama support tidak ditembus, langkah IHSG menuju 4.907 lebih mudah. â&#x20AC;&#x153;Diharapkan, kondisi ekonomi masih tetap stabil sehingga menambah kekuatan IHSG,â&#x20AC;? ujarnya. Istilah Sell in May and Go Away kali ini tidak akan berlaku. Paling tidak, itu terlihat dari indikator-indikator yang muncul ke permukaan. Soal laporan keuangan kuartal I/2016 tak semuanya menggambarkan pelambatan. Bahkan sebaliknya, emiten yang menjadi leader market menunjukkan kinerja yang membaik. PT Hanjaya Mandala Sampoerna, misalnya, kuartal I/2016 menorehkan laba bersih Rp 3,12 triliun. Dibanding dengan periode yang sama di tahun lalu berarti mengalami kenaikan 7,59%.

Begitu pula laba PT Telekomunikasi indonesia (TLKM), naik 20, 47% menjadi Rp 4,59 triliun. Selain itu pasar didorong oleh optimisme akan ada perbaikan pertumbuhan ekonomi RI. Di awal Mei, BPS akan mengumumkan PDB kuartal I/2016 Indonesia yang diprediksi naik di atas 5%. Ekspektasi pasar cukup optimistis bahwa di kuartal IV/2016 pertumbuhan bisa mencapai 5,3-5,5% didorong oleh penguatan rupiah, consumer spending (kembalinya daya beli) dan suku bunga BI rate rendah. Sentimen positif lainnya datang dari harga minyak. Diprediksi harga minyak mentah masih akan mengalami proses kenaikan jangka pendek dengan misi bermain di atas level US$ 46/barel. Terakhir adalah isu tax amnesty. Kalau jadi diterapkan, rencana ini akan membuat dana asing masuk di bursa terutama di saham big cap index drivers dan lapis dua (properti). Praktisi pasar modal lainnya mempunyai prediksi yang sama. Hanya saja, ia memperkirakan, untuk sementara, indeks bergerak mixed dengan kecenderungan tertahan pada perdagangan awal pekan depan. Sebab masih ada indikator teknikal yang menunjukkan sinyal positif meskipun sudah indeks sudah mulai keluar dari tren bullish. Diperkirakan IHSG akan bergerak di sekitar 4.820-4.880. Makanya, investor disarankan untuk berhati-hati dalam berinvestasi. n

Penjualan baru akan menanjak didorong oleh sejumlah sentimen antara lain penurunan bunga kredit, pemulihan daya beli, dan penerapan kebijakan pengampunan pajak.

IHSG

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

Pasar Modal Saham CPO

Licinnya Saham CPO Efek-efek kelapa sawit masih menarik untuk dikoleksi. Ruang penguatannya masih lebar.

TEKS Nikita Jagat foto Dok. Review

anyak pengusaha yang menyayangkan rencana pemerintah untuk melakukan moratorium lahan sawit. Alasannya, sawit merupakan andalan ekspor Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga

kalau sampai moratorium itu diterapkan, dampaknya akan terasa lima tahun ke depan. Sayang memang. Apalagi harga minyak sawit mentah (CPO) saat ini sedang mulai menggeliat bangun. Sepanjang Maret harga CPO global bergerak di kisaran US$ 642.5 – US$ 717.5 per ton, dengan harga rata-rata US$ 681,8 per ton. Harga rata-rata Maret 2016 tercatat naik sebanyak 8,4% dibandingkan harga rata-rata pada Februari yang hanya mencapai US$ 628,9 per ton. Sementara itu harga CPO global sepanjang April 2016 bergerak di kisaran US$ 692.5 – US$ 735 per ton. “Harga terus menunjukkan tren naik dan terus terkerek karena penurunan produksi di Indonesia dan Malaysia sebagai akibat dari pengaruh El Nino tahun lalu,” kata Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia). Ia memperkirakan harga CPO global sampai pada akhir April akan bergerak di kisaran US$ 690 – US$ 730 per metrik ton. Itu prediksi optimismenya. Pesimismenya, harga CPO tak akan ke mana-mana mengingat banyaknya hambatan pasar. Pertama kemungkinan kembali tu-

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

Pasar Modal Saham CPO

runnya harga minyak mentah dunia. Kemudian pertumbuhan ekonomi China yang melambat dan stagnasi di Eropa juga menjadi faktor penyebab penurunan harga CPO global. Padahal, China merupakan salah satu importir terbesar bagi CPO Indonesia. China secara mengejutkan mencatatkan kenaikan permintaan minyak sawit sepanjang tahun 2015 sebesar 64% atau dari 2,43 juta ton tahun 2014 meningkat menjadi 3,99 juta ton pada 2015. Peningkatan permintaan minyak sawit yang cukup signifikan sepanjang tahun 2015 dibukukan oleh Amerika Serikat sebesar 59% atau mencapai 758,55 ribu ton dibandingkan tahun lalu hanya 477,23 ribu ton. Bertolak belakang dengan hal di atas volume ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar baru di Negara Timur Tengah tahun 2015 mengalami penyusutan. Menurut data yang diolah GAPKI, volume ekspor minyak sawit Indonesia ke Timur Tengah pada tahun 2015 melorot 8% dibandingkan tahun lalu atau dari 2,29 juta ton di 2014 turun menjadi 2,11 juta ton di 2015.

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

MASIH ADA RUANG Lantas bagaimana dengan pergerakan harga sahamnya? Mari kita lihat bersama-sama predisi para analis. First Asia Capital memperkirakan penjualan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) pada 2016, mencapai Rp 14,66 triliun, naik 6% dibanding Rp 13,84 triliun pada 2015. Adapun laba emiten perkebunan kelapa sawit tersebut diperkirakan Rp 513,19 miliar, lebih tinggi 52% dari realisasi laba Rp 264,5 miliar pada tahun 2015. Perkiraan tersebut, menurut analis First Asia Capital didukung oleh membaiknya perekonomian domestik seiring penurunan suku bunga BI rate ke level 6,75%, penguatan nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat hingga dibawah Rp 13.400 per dolar AS, serta pergerakan harga komoditas crude palm oil (CPO) yang cenderung menguat saat ini. â&#x20AC;&#x153;Kami perkirakan, kinerja keuangan SIMP pada tahun ini berpeluang tumbuh positif setelah mengalami tekanan pada tahun 2015,â&#x20AC;? tulis tim analis First Asia Capital dalam laporan risetnya. Tahun lalu, penjualan SIMP turun 7,5% menjadi Rp 13,84 triliun akibat merosotnya harga jual komoditas dan pelemahan nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Produksi buah sawit inti perseroan tahun lalu meningkat 5% mencapai Rp3,41 juta ton dan produksi CPO naik 5% menjadi Rp1,1 juta ton. Volume penjualan CPO tahun lalu naik 3% menjadi 882 ribu ton, dari 957 ribu ton pada 2015. Itu sebabnya, First Asia Capital merekomendasikan â&#x20AC;&#x153;beliâ&#x20AC;? saham Salim Ivomas Pratama (SIMP) dengan target harga Rp 616 per unit. Berarti masih ada ruang penguatan sebesar17,33% dari harga yang terbentuk sekarang. Apalagi jika mempertimbangkan prediksi analis lainnya yang memperkirakan SIMP akan mencapai Rp 670, yang membuat ruang pergerakannya semakin lebar. Dua saham CPO lainnya, yang juga kerap menjadi favorit pemodal adalah efek Astra Agro Lestari (AALI) dan London Sumatera Indonesia (LSIP). Kedua saham ini pun sama, memberikan ruang penguatan yang lumayan lebar. AALI ditargetkan akan mencapai harga Rp 18.000 per saham. Dibanding harga saat ini (Rp 16.225), AALI masih bisa menguat 11,6%. Sementara LSIP diperkirakan bakal menacapai Rp 1.950 atau masih mungkin menguat 19% lebih. Menarik bukan? n

Harga terus menunjukkan tren naik dan terus terkerek karena penurunan produksi di Indonesia dan Malaysia sebagai akibat dari pengaruh El Nino tahun lalu. 45

Pasar Modal Saham batu bara

Hanya untuk Trading Harga minyak mentah belum tentu menguat terus. Tapi pagi-pagi India sudah menjegal batu bara Indonesia. TEKS Nikita Jagad foto Dahlan RP

aru sedikit terangkat karena pamor minyak, harga batu bara kembali terkulai. Harga yang sempat mencapai US$ 53 kini melemah kembali, untuk pengiriman bulan Juni menclok di US$ 51,50 per ton. Harga batu bara, sekarang, memang sudah dipegang buntutnya. Diterpa isu miring sedikit saja, sudah langsung goyah. Kali ini, kabar negatif yang memengaruhi batu bara datang dari India. Konon negeri pelahap batu bara produksi Indonesia ini bakal menghentikan impornya lantaran mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan batu bara dari tambang sendiri. Menteri Batu bara dan Energi India, Piyush Goyal menyatakan India akan terus mencari cara untuk mampu memenuhi kebutuhan batu bara dari dalam negeri sendiri. Diperkirakan, salah satu perusahaan batu bara pemerintah terbesar di India, Coal India Ltd bisa meningkatkan produksi tahunan menjadi 1 miliar ton dalam empat tahun mendatang. Sehingga, produksi India secara keseluruhan menjadi 1,5 miliar ton. Bukan hanya isu tentang permintaan India yang membuat harga terguncang kembali. Kabar dari China pun tak kalah menyeramkan. Pemerintah China berencana mengurangi pemakaian batu bara hingga 500 juta ton dalam kurun waktu 3 - 5 tahun ke depan. Saat ini, China tercatat memiliki kelebihan pasokan batu bara hingga 2 miliar ton. Cukup? Belum. Batu bara juga harus berkompetisi dengan gas alam yang murah dan bersih. Berpindahnya konsumen pada energi yang lebih bersih, menurut perkiraraan Goldman Sachs, pada akhir 2018 akan semakin mengikis pangsa pasar batu bara menjadi 33%. Ini disebabkan banyaknya pembangkit listrik tenaga batu bara yang dipensiunkan karena pengetatan peraturan emisi. Tapi, itu baru rencana dan prediksi. Isu India tersebut belum akan berlangsung dalam waktu dekat. Makanya, para analis masih optimistis (untuk sementara) harga batu bara masih bisa menguat hingga US$ 60 per ton. Apalagi kebutuhan batu bara di negara berkembang, seperti Vietnam, Jepang, Korea Selatan dan Bangladesh masih cukup tinggi. Ditambah dengan kebutuhan batu

bara dari Indonesia yang kian membesar. Lantas bagaimana dengan nasib saham-saham batu bara yang beredar di pasar efek? Ya, begitulah, hangat-hangat tahi ayam dengan kecenderungan terus menurun. Setelah tahun 2011 (ketika itu harga batu bara mencapai US$ 200 per ton), harga saham batu bara terus menukik hingga sekarang.

OKE UNTUK JANGKA PENDEK Harga efek PT Indo Tambangraya Megah alias ITMG misalnya, pada 2011 sempat mencapai harga tertinggi Rp 59.750. Tapi kini tinggal Rp 7.800, bahkan sempat bertengger di Rp 4.675. Begitupun saham PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) merosot dari Rp 26.000

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

Pasar Modal Saham batu bara menjadi Rp 7375, dan efek PT Adaro Energi (ADRO) dari Rp 2.900 menjadi Rp 725. Pokoknya, harga seluruh perusahaan batu bara (sekitar 16 emiten) semuanya menukik tajam. Nah, diramalkan penurunan ini masih akan berlanjut, sebab harga komoditasnya juga diperkirakan masih akan berada di bawah. Goldman memproyeksikan harga batu bara tahun ini akan berada di US$ 54 per ton, tahun depan kemungkinan turun menjadi US $ 52 dan US$ 51 per ton untuk 2018. Itu sebabnya, banyak analis yang menyarankan agar investor untuk sementara menghindari saham batu bara. Sebab prospek saham batu bara kemungkinan masih suram dalam beberapa tahun mendatang. Tapi saran ini berlaku untuk jangka menengah panjang. Kalau buat trading jangka pendek, lain lagi rekomendasinya. Ada yang berpendapat, saham batu bara mulai menarik, terutama setelah harga minyak bangkit kembali. Selain itu, akan naiknya permintaan batu bara dari pembangkit listrik lokal yang nantinya dapat memicu

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

skenario bargain hunting di saham batu bara. Makanya, disarankan pemodal mempertimbangkan untuk memainkan saham-saham berkapitalisasi cukup besar seperti ADRO, PTBA ITMG dan HRUM. Selain itu, yang juga memoles saham sektor batu bara menjadi menarik adalah aksi diversifikasi usaha. ADRO misalnya. Perusahaan ini berencana membangun dua PLTU yang berlokasi di Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah. keduanya juga memiliki kapasitas PLTU masing-masing sebesar 2x100 mega watt (MW). Tak hanya itu, INDY juga berencana membangun PLTU berkapasitas 1.000 MW di Cirebon, Jawa Barat dengan menggandeng Murabeni Corporation, Korea Midland Power, dan Samtan Corporation. Lantas ada PTBA yang juga tengah bertransformasi dengan membangun PLTU. Dengan diversifikasi itu, INDY yang sudah naik banyak (19% pada 28/4) diprediksi akan menggapai harga Rp 565. Sementara PTBA ditargetkan di harga Rp 8.325, ITMG bakal naik ke Rp 7.975. Semoga batu bara kembali membara. n

Pasar Modal Saham BCA

Meneropong Saham BCA BCA merupakan bank yang paling siap menurunkan kredit. Itu berkat keberhasilan manajemen adalah melakukan efisiensi.

TEKS Nikita Jagad foto Dahlan RP

isnis bank sedang dalam tekanan. Otoritas Jasa Keuangan alias OJK menginstruksikan agar di akhir tahun ini perbankan menerapkan kebijakan suku bunga single digit. Tidak memaksa memang. Tapi, OJK akan mengatur dengan sistem insentif. Bagi perbankan yang mampu melakukan efisiensi melalui penyesuaian margin, akan diberikan insentif. Melalui kebijakan tersebut, suku bunga kredit tahun ini dikejar hingga mencapai single digit. Tentu saja, arahan OJK ini akan menimbulkan tren penurunan NIM (net interest margin) dan suku bunga kredit ke depannya. Dalam jangka panjang hal ini diperkirakan akan diimbangi dengan kenaikan volume kredit, tetapi dalam jangka pendek hingga menengah bisa menekan profitabilitas. Itu sebabnya, pagi-pagi para bankir sudah menargetkan NIM yang menurun di tahun ini. Samuel Sekuritas Indonesia, misalnya, memprediksi NIM Bank BCA untuk tahun ini akan turun 0,2% menjadi 6,7%. Saat ini, rata-rata suku bunga KPR dan KKB BBCA sudah di bawah 10%, Sementara bunga kredit korporasi sekitar 10,2% dan diyakini akan mencapai 10% pada tahun ini. Rata-rata suku bunga komersial (11,3%) dan SME (12,4%) diperkirakan akan diturunkan secara bertahap pula. BCA merupakan bank yang paling siap menurunkan suku bunga kredit karena cost of fund yang rendah. Namun, kendati terjadi penurunan NIM, Samuel memperkirakan laba yang diraih perseroan tetap moncer. Diprediksi laba tahun ini akan mengalami kenaikan sebesar 4,4% menjadi Rp 18,8 triliun. Itu karena tahun ini BCA akan memperoleh net interest income sebesar Rp 38,069 triliun atau lebih tinggi ketimbang pendapatan bunga bersih tahun lalu yang Rp 35,86 triliun. Di tahun ini, diprediksi non performing loan (NPL) BCA akan meningkat, namun masih dalam posisi aman. NPL BCA naik 40 bps seiring adanya pemburukan kualitas kredit pada sebuah nasabah korporasi senilai sekitar Rp 500 miliar dan pada portofolio kredit sektor shipping. Tapi, ya itu tadi, masih tergolong rendah. Sebab kendati naik tingkat NPL-nya masih

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

Pasar Modal Saham BCA berada di level 1% alias jauh di bawah ketentuan BI yang menetapkan NPL bahaya di 5%.

SAHAMNYA MASIH MENARIK Akankah prediksi-prediksi Samuel Sekuritas itu menjadi kenyataan? Tampaknya, mungkin. Soalnya, pada kuartal pertama tahun ini BCA membukukan laba bersih sebesar Rp 4,5 triliun, tumbuh 11,1% (year on year/yoy). Peningkatan laba didorong oleh pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya yang tumbuh sebesar 17% (yoy) menjadi Rp 12,8 triliun. Sementara, kredit yang disalurkan perseroan tercatat tumbuh 11,4% menjadi Rp 373,7 triliun. â&#x20AC;&#x153;Pada triwulan I ini BCA berhasil membukukan kinerja keuangan yang positif ditopang likuiditas dan permodalan,â&#x20AC;? ujar Jahja dalam paparan kinerja BCA kuartal I 2016 di Jakarta, Rabu pekan lalu. Di sisi lain, NPL perseroan pada kuartal pertama tahun ini meningkat dari 0,7% menjadi 1,1%. Adapun penghimpunan DPK perseroan pada kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,7% (yoy) menjadi Rp 470,4 triliun. Dengan pertumbuhan kredit dan DPK tersebut, loan to funding ratio (LFR) tercatat sebesar 78,9%. Sedangkan permodalan BCA masih kuat yang ditunjukkan oleh posisi CAR (capital to adequacy ratio) yang tercatat sebesar 20%. Sejumlah bankir menyatakan, pergerakan kenaikan kredit masih cukup baik sepanjang kuartal I-2016. Guna menjaga kestabilan kondisi pertumbuhan kredit ke depan dan sebagai tindak lanjut dari penurunan suku bunga dana, mereka tengah bersiap memangkas lending rate dari berbagai segmen kredit. Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja pun mengungkapkan, perseroan telah memberlakukan penurunan lending rate sebesar 0,25% di semua segmen kredit mulai 1 April. Kecuali di segmen KKB dan KPR, yang memang sudah lebih dahulu di level single digit sebelumnya. Lantas bagaimana dengan sahamnya? Samuel Sekuritas merekomendasikan beli dengan target Rp 13.900. Saat ini (28/4) harga BBCA berada di level Rp 13.025. Sementara trader menargetkan saham ini di harga Rp 13.250. Tapi juga menyarankan cut loss jika menyentuh Rp 12.275. Selamat berinvestasi. n

Perkiraan Rasio-Rasio BCA 2105 2016 2017 (Estimasi) (Estimasi) NIM 6,9% ROAE 21,9% ROAA 3,1% CIR 45,4% BOPO 61,7% LDR 81,8% CAR 19,5%

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

6,7% 19,5% 3,0% 47% 61,5% 84,4% 21,1%

6,7% 19,7% 3,2% 46,7 58,9% 95,7% 21,6%

inforeview

Penjualan Astra Turun PT Astra International Tbk (ASII) menyebutkan bahwa penjualan kendaraan roda dua dan roda empat pada kuartal I-2016 mengalami penurunan hingga 5%. Sementara tahun ini, penjualan diprediksi flat. “Untuk jual otomotif di kuartal I turun 5%, secara ritel 2%. Dibanding tahun lalu bulan ke bulan hampir sama jadi masih flat. Perkiraan ke depan total penjualan 1.050.000,” terang Direktur Astra International, Sudirman Maman Rusdi, di Jakarta pekan lalu. Potensi kenaikan penjualan kendaraan roda dua dan roda empat akan meningkat di semester II-2016. Kendati terjadi penurunan penjualan, pihaknya percaya bahwa kenaikan akan terjadi menjelang hari raya Idul Fitri bulan Juli mendatang. Kenaikan pembelian jelang lebaran dan semester II diharapkan mampu mencapai target penjualan yang telah ditetapkan perusahaan. Kata Sudirman, Astra juga berencana menerbitkan obligasi sekitar Rp 10-12,5 triliun. Penerbitan surat utang tersebut akan

Aksi Korporasi HM Sampoerna PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) berencana melakukan aksi korporasi memecah nilai nominal saham (stock split) dengan perbandingan 1:25. Pemecahan nilai ini bertujuan agar harga saham perseroan lebih terjangkau untuk investor ritel. Pemecahan nilai nominal saham ini bisa meningkatkan jumlah saham perseroan yang beredar dari 4.652,7 juta lembar menjadi sekitar 116.318,1 juta lembar saham. Saham perseroan berada pada nilai Rp 92.500 per lembar pada penutupan perdagangan 26 April 2016. Rencana aksi korporasi ini sudah mendapat persetujuan dari para pemegang saham. Melalui aksi korporasi ini, pemegang saham akan mendapatkan 25 lembar saham untuk setiap saham yang dimiliki. “Strategi kami ini sangat sejalan dengan program Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan jumlah investor, pedagang saham aktif, serta nilai transaksi saham di pasar modal Indonesia,” kata Presiden Direktur Sampoerna, Paul Janelle,

FOTO Dahlan RP

Kota Dongguan yang menjadi pusat industri furnitur China. “Perusahaan China banyak yang merencanakan relokasi. Kami akan secara langsung menyampaikan kemudahan-kemudahan yang diberikan bagi investor di Indonesia, termasuk diantaranya layanan investasi 3 jam yang telah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan Tiongkok,” jelas Franky. n dilakukan untuk memproduksi kendaraan roda empat dan roda dua yang saat ini masih cukup menjanjikan. “Kita masih butuh dana kira-kira Rp 50 triliun. Kalau dalam pencarian dana kita cari dana yang cost of fund-nya paling rendah,” ujarnya. n

FOTO Dok. Review

adan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi dari industri furnitur pada triwulan I-2016 mencapai Rp 775 miliar, atau naik 28% dibandingkan pada periode sama 2015 sebesar Rp 602 miliar. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengatakan, investasi furnitur diperoleh dari kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) senilai US$ 21 juta, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 482 miliar. Meskipun demikian, menurut Franky, kenaikan investasi di sektor furnitur tersebut belum mencerminkan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Potensi investasi di sektor furnitur cukup besar, ruang investasi bagi para investor yang tertarik menanamkan modalnya di sektor tersebut masih terbuka. Salah satu upaya yang dilakukan oleh BKPM dengan menarik minat investasi di sektor furniture tersebut. Seperti yang dilakukan dengan memasarkan investasi di

Perseroan juga sudah mendapat persetujuan atas perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Dengan persetujuan itu, Wayan M Tantra akan menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris yang baru, sementara Ivan Cahyadi dan Mimi Kurniawan akan bergabung sebagai direktur yang baru. n

FOTO Riset

Investasi Furnitur Capai Rp 775 Miliar

reviewweekly 35 Tahun V | 2-8 Mei 2016

SISIPAN

RP 25 TRILIUN PAJAK BATU BARA RAIB

ARAB SAUDI MENGEJAR BISNIS

PRABOWO MENANG

SI MANIS YANG MENGGEROGOTI DUNIA

1-7 JULI 2013 MAJALAH EKONOMI & BISNIS

44 » TAHUN II RP 20.000